0001
KIJMPTITI\N TGRTAS KERJA KELOMPOK
II\TIHAN
PRA JABATAI\I TINGI(AT
III
KTIUSUS BAPPENAS 22MEr - l3JUNr 1989
Oletr: KELOMPOK I, Ir &
nr
DEPARTEMEN PENERANGAI\ REPUBLIK INDONESIA
JAIGRTA 1,989
0002
DAFTAR ISI
A.
PAI.{CASIIA
OIeb KELOMPOK MELESTARTKAN
II
NIIAI-NIIAI PANCASIIA
DAI-A*M KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
B.
UNDANG-UNDANG DASAR
1C)4<
OIeb KELOMPOKI
SISTEM PEMERINTA}IAN DAN MEKANISME KEPEMIMPINAN
LIMA 'TAHUNAN MENURUT UUD 1945 MENJAMIN KEHIDUPAN POLITIK DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
C.
GARIS.GARTS BESAR IALUAN NEGARA OIeb KELOMPOKW P
ENIN
G
KA*TAN PARTI SIPASI AKTIF MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KELIMA
0003
A.
PANCASIIA OIeb KELOM?OK
II
MELESTARIKAN NIIAI- NITAI PANCAS II.A.
DAIA}{ KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
0004
I\{ELESTARIKAN NIIAT-NIIAT PAN CAS IId. DAIAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAI{ BERNEGARA
OLEH:
I{EIOMPOK
II
DEPARTEMEN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA I.{TIHAN PRAJABATAN TINGKAT III KF{USUS BAPPENAS JAI(ARTA 1989
0005
KATA PENGANTAR
Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas selesainya tugas kertas kerja yang diberikan kepada Kelompokll. Kertas kerja ini disusun sebagai salah saru syarar tugas kelompok dalam Latihan Pra Jabatan Tingkat III Khusus Bappenas yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pegawai Departemen Penerangan Republik Indonesia Jari tanggal 22 Mei sampai deng;rn 13 Juni 19g9.
Judul kertas kerja Kelompok II, MELESTARIKAN NII^{I-NII-{I PANCASIIA DAr-{M KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA, dipilih berdasarkan judul yang telah ditetapkan oleh panitia penyelen ggara.
ucapan terima kasih ditujukan kepada seluruh anggota Kelompok II untuk partisipasi aktifnya dalam diskusi serta penyusunan kertas kerja ini. semoga kerja sama yang telah kita bina dapat iilanluttan dan ditingkatkan dalam menjalankan tugas sehari-hari di Bappenas tercinta. Semoga kertas kerja ini dapat berguna bagi parapembaca.
Jakarta,Juni 1989 Kelompok
II
0006
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAI(
DAITAR ISI BAB
I
PENDAHULUAN
a
t
A. Pengertian Nilai-nilai pancasila B. Identifikasi Masalah C. Metoda Pendekatan
2
4 5
D. Sistematika Penulisan BAB
II
PENNI\IPANGAN NII.{-NII^AI PANCASII-{ DAI-{M KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGAM
BAB
III
UPAYA MELESTARTKAN
NII.{-NII.AI PANCASIIA
DAIAM IGHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA A. Konsensus Nasional ............. B. Pelaksanaan pemilihan Umum
W
18 19
23
C. Pedoman Penghayatan dan pengamalan pancasila (p4) ....... D. Pancasila Sebagai Satu-satunya Asas
25
Bagi Kekuatan politik dan Organisasi Kemasyarakatan ........ E. Upaya Untuk Menghadapi Berbagai Masalah yang
33
Muncul I\{asa Kini dan Masa Mendatang .............. BAB
5
KESIMPUI.A.N DAN SARAN
A. Kesimpulan B. Saran DAI'TAR IGPUSTAKAAN
38 4L 41
43
000'i
BAB
I
PENDAHULUAN
Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Inclonesia dengan tujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil clan makmur berclasarkan Pancasila dan UUD 194i. Pembangunan Nasional meliputi segala biclang kehidupan bangsa dimana pembangunan di bidang politik merupakan salah satu bagian integral dari pembangunan nasional, oleh karenanya tidak clapat dipisahkan dari pembangunan bidang_bidang lainnya.
sesuai dengan hakekat orcre Baru sebagai orcre pembangunan, maka pembangunan politik diarahkan untuk mewujudkan suasana kehidupan kenegaraan rJan kemasyarakatan yang tertib, stabil, dan dinamis, yang dapat
mengakomodasikan cipta dan karsa, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan mencapai cita_cita bangsa.
secara umum, pembangunan politik Indonesia mencakup pembangunan
struktur dan kultur politik. Dimensi struktural dari pembangunan politik, berkenaan dengan proses pelembagaan politik dengan terap memungkinkan dinamika sebagai demokrasi pancasila yang berpijak pada uuD 7g4|.. Dalam proses ini tercakup re-fungsionalisasi dan re-vitalisasi lembagalembaga politik formal sesuai dengan ketentuan uuD 1945 yang meliputi suprastruktur yaitu lembaga terringgi dan lembaga-lembaga tinggi negara sesuai dengan ketenruan uuD 1945, dan infrastruktur yaitu organisasi non pemerintah, baik yang bergerak di bidang poritik maupun organisasi kemasyarakatan.
0008 Agar pcmbangunan politik jelas arahnya, maka seridak-ticraknya diperlukan adanya dasar dan kcsepakatan kemana pembangunan itu clirujukan. Dasar
ini adalah ideologi,
sebagai dasar neg
r^ dan pandangan hidup
bangsa
yang bersangkutan. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila yang sejak 194i secara
formal mulai diberlakukan secara hukum sejalan dengan pcngesahan uuD 7945 pada tanggal 18 Agusrus 1945, sudah disepakati unruk dijadikan dasar negera, pandangan hidup bangsa, rujuan yang ingin dicapai, dan perjanjian
luhur rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus dapar digunakan sebagai pecloman dalam kehidupan berbangsa dan
tern"gara dalam rangka
melaksanakan pembangunan nasional di segala sektor.
A-
Pengertian Nilai-nilai Pancasila Secara garis besar pengertian
nilai adalah sesuatu yang dijadikan
landasan, alasan atau motivasi dalam bertindak, yang umumnya merupakan suatu hasil pemikiran filsafat dan dianggap sebagai hasil maksimal yang paling
benar, paling bijaksana dan paling baik. Dalam pelaksanaannya nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam bentuk kaidah/norma/ukuran sehingga merupakan
suatu perintah/keharusan, anjuran atau laranganfkeadaan yang tidak diinginkan.
Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila dapat disampaikan sebagai berikut. Sila Pertama yang berbunyi "Ketuhanan yang Maha Esa", mengandung nilai-nilai religius berupa keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya Yang Maha sempurna, 1'akni: Maha Pengasih, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana dan sifat-sifat lain yang suci
serta ketaqwaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa, yaitu dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya.
0009 3
sila Kedua yang bcrbunyi "Kcmanusiaan yang actil dan
beracrab,,
mcngandung nilai-nilai kcmanusiaan, antara lain bcrupa pengakuan terhadap adanya martabat manusia, pcrlakuan yang adil terhaclap sesama manusia, pengcrtian manusia yang bcradab yang mcmiliki claya cipta, rasa, karsa dan kcyakinan, schingga jeras acranya martabat pada diri manusia.
sila Ketiga yang bcrbunyi "persatuan Incronesia,, me ngandung nirai persafuan bangsa antara lain berupa pengakuan terhadap ke-,,Bhineka Tunggal Ika"-an suku bangsa dan kebuclayaan bangsa (berbecla-becla namun saru jua) yang memberikan arah dalam pembinaan kesaruan bangsa.
sila Keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratanfperwakilan,, mengandung nilai kerakaatan, antara lain berupa kedaulatan negara yang berada di tangan rakyat, pelaksanaan kepemimpinan rakyat yang dilandasi oleh hikmat kebijaksanaan, serta musYau'arah untuk mufakat yang dicapai melalui permusyawaratan wakilwakil rakyat. Sila Kelima yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,,
mengandung nilai keadilan sosial antara lain berupa perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosiar, kebudayaan dan pertahanan keanranan nasional, cita-cita masyarakat adil makmur, material dan spiritual yang merata bagi seluruh raLTat Indonesia, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, penghormatan terhadap hak orang lain, serta cinta akan kemajuan dan pembangunan. Bahwa bangsa Indonesia menjaclikan Pancasila sebagai dasar negara, telah merupakan kenyataan yang dapat dilihat sampai saat ini. yang
perlu
diingat ialah bahwa pilihan atas Pancasila sebagai dasar negara telah melalui
0010 4
proscs yang paniang. Kristalisasi sendiri mcnunjukkan bahwa keutuhan seluruh sila clari Pancasila merupakan proses pengcnclapan nilai-nilai kehidupan yang memakan wakru cukup Iama sehingga rangguh terhadap segara macam ujian. Oleh sebab itu apabila rakryat Inclonesia melalui Tap Ir{pR Nomor
II/MPR/ 1978 me negaskan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kcpribadian bangsa Indoncsia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara Indonesia, tenturah memiliki keabsahan yang andal.
untuk itu nilai-nilai Pancasila amat dibutuhkan bahkan menjadi suaru kebutuhan pokok dan syarat mutlak kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilihat dalam Pembukaan uuD 1945 bahwa pancasila
menjadi dasar pokok bagi terbentuknya Republik Incronesia yang berkedaulatan rakyat serta dasar penetapan tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
umpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemcrdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penjelasan ini menunjukkan betapa eratnya kaitan
antara
Pancasila dengan kelestarian kehidupan berbangsa dan bernegara.
B.
Identifikasi Masalah
Seperti telah dikemukakan bahwa meskipun Pancasila telah disepakati sebagai dasar negara, namun dalam perjalanan sejarah banyak clijumpai penyelewengan-penyelewengan serta penyimpangan-penyimpangan
sehingga
baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak negadf bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
Makalah
ini bermaksud menguraikan secara singkat bebcrapa
penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila sejak proklamasi Kemerdekaan 77 Agustus 1945 hingga puncaknya berupa pemberontakan IrKl
0
011 5
30 scptembcr 19(>5. sclanjutnya akan dibahas upaya-up aya y^ngtelah ditcmpuh Pemcrintah clalam masa orde Baru. Dari clua uraian di atas, akan dikemukakan bebcrapa kcsimpulan dan saran masalah-masalah yang akan dan
tctap timbul dalam kehidupan berbangsa dan berncgara cri masa_masa mendarang.
c.
Il{etoda Pendekatan Penulisan makalah ini diclasarkan pada metoda obyektif praktis. obyektif
mempunyai arti bahwa materi makalah didasarkan atas bahan-bahan resmi sehingga semua uraian dapat dikembalikan secara uruh dan sistematis pada bahan-bahan resmi tersebul sedangkan praktis mempunyai pengertian bahwa
uraian dalam makalah ini adalah penting dan berguna bagi kepentingan nasional khususnya dalam praktek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
D.
Sistematika penulisan
untuk memudahkan penyajian maupun pembahasan, maka makalah ini disusun berdasar sistematika sebagai berikut: BAB
I.
PENDAHUTUAN
Bab ini berisi uraian tentang pengertian nilai-nilai pancasila, idenrifikasi masalah secara singkat, metode pendekatan, dan sistematika penulisan. Mengenai identifikasi permasarahan sebenarnya merupakan kesimpuran singkat sejarah Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa
di
Indonesia, khususnya dalam masa orde Lama. Adapun pembagian bab ini terdiri dari; A. Pengertian Nilai_nilai pancasila B. Identifikasi Masalah
0
012
6
C. lvlctoda Irendekatan
D. Sistcmatika penulisan.
I}AI}
II.
PENYIMPANGAN NILAI.NILAI PANCASILA
DALAN,I
KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGA]TA Bab ini menjelaskan tentang perjalanan sejarah kehiclupan bernegara dan
berbangsa di Indonesia khususnya masa orde I-ama yang pacla kenyataannya banyak menyimpang dari pancasila. BAB
III.
Bab
ini berisi pembahasan mengenai berbagai upay a y^ng telah
UPAYA MELESTARIKAN NILAI.NILAI PANCASILA DALAM }GHIDUPAN BERNEGARA DAN BERBANGSA
dilaksanakan dalam masa orde Baru unfuk menata kehidupan bernegara dan
berbangsa agar sesuai dengan pancasila. upaya-upaya
ini pada akhirnya
ditujukan untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila iru sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhir bab ini juga akan clisampaikan uraian singkat mengenai masalah pokok yang akan dihadapi Pancasila pad,asaat ini dan masa datang. Adapun sub-sub bab II ini dibagi atas: A. Konsensus Nasional B. Pelaksanaan pemilihan Umum C. Pedoman penghayatan dan pengamalan pancasil a (p4) D. Pancasila sebagai satu-satunya Asas Bagi
organisasi politik dan
Organisasi Kemasyarakatan. E. upaya unruk Menghadapi Berbagai Masarah yang Muncul Masa Kini dan Masa Mendatang.
0
BAB
IV.
013
KESIIUPUIAN DAN SAIUN
sebagai penutup karya tulis ini, maka pada bagian akhir akan disampaikan beberapa kesimpulan dan saran.
0014
BAB
II
PENrI]\{ PAN GAN NI IAI-NI
IAI PAN CAS I LA.
DAIAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAT{ BERNEGAITA
Dalam upaya melestarikan nilai-nilai Pancasila cli masa depan, bangsa Indonesia tidak mungkin meninggarkan pengalaman masa lampaunya,
karena
pengalaman masa lampau tersebut Indonesia adalah bagian dari kehiclupan dan kepribadian bangsa Indonesia. oleh sebab itu bangsa Indonesia secara sadar telah memberikan tempat yang wajar kepada pengalaman masa lampau dengan mengusahakan adanya kesinambungan, peningkatan, koreksi, dan
pembaruan secara terus-menerus antara masa lampau, masa kini dan masa depan' Atau dengan kata lain, diadakan penilaian mengenai pengalaman di masa lampau sebelum memproyeksikan ke masa depan, dengan harapan, keprihatinan dan tekad unruk membangun masa depan guna tetap lestarinya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustu s L945, bangsa Indonesia menyatakan kedaulatannya atas seluruh tanah air. pernyataan ini menimbulkan konflik yang sangat fundamental antara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda yang kala itu masih menganggap dirinya berdaulat atas Hindia Belancla.
Penyelesaian atas konflik tersebut adakalanya dilakukan diatas meia perundingan dan adakaranya dijarankan pertarungan bersenjata.
Proklamasi Kemerdekaan selain melahirkan konflik kedaulatan juga mempunyai konsekuensi yang sangat besar dan berat untuk membangun suatu
negara baru dan bangsa baru. "State Builcting dan Nation Building,, merupakan
0
015 9
dua tugas yang saling bcrkaitan ciimana untuk mewujuclkan negara satu clan bangsa satu tcrsebut banyak clitemui hambatan-hambatan.
Di lain pihak
keberhasilan perjuangan kemerdckaan yang harus didukung oleh rakyat dengan berbagai ideologi clan berbagai asal suku bangsa di mana setelah tercapainya kemcrdckaan mercka saling berebut memperjuangkan ideologinya masing-masing dan mcnuntut otonomi wilayahnva.
Proklamasi Kcmcrdckaan 17 Agustu
s
7945 juga bcrrangsung daram
suasana revolusi' Salah satu ciri clari suasana revolusi adalah perasaan umum, bahwa keadaan lama yang penuh ketidakadilan telah berlalu dan keaclaan baru yang akan penuh keadilan sedang mulai dibangun. Tekad dan keyakinan dalam
membangun keadaan baru yang lebih baik clari pada keadaan lama melepaskan keterikatan kepada nirai-nirai dan aturan-aturan yang Iama.
Kemudian, Proklamasi Kemerclekaan juga tidak lepas dari perkembangan international menjelang berakhirnya Perang Dunia II. pada masa itu bangsa
Indonesia ada di bawah jaman pendudukan Jepang yang memberikan kesempatan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dengan maksud menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membanru mereka dalam perang
melawan sekutu. sekalipun persiapan
itu berlangsung dalam
jaman
pendudukan Jepang, namun persiapan untuk Indonesia Merdeka itu sekali-kali tidak mencerminkan paham dan nilai-nilai Jepang. persiapan yang kemudian dicetuskan sebagai Pancasila dan uUD 1945 jelas merupakan kristalisasi dari semua aspirasi yang telah berkembang selama pergerakan kemerciekaan Indonesia dari tahun 190g sampai tahun 7945.
Doktrin perjuangan yang dasar-dasarnya terah dirumuskan pada tahun 1945 dalam Pancasila dan
uuD
L945 terbukti mempunyai kedudukan yang tak
tergoyahkan sampai sekarang ini. semua usaha untuk mengubahnya selalu menemui kegagala' dan menimbulkan malapetaka khususnya bagi pihak yang
00 16
t0
hcndak mclakukan perubahan atau penggantian Pancasila clan UUD 1945.
Acla
tiga alasan pokok yang mcnjadi Pancasila menjacli seclemikian kuar, yaitu:
1. Pancasila adalah puncak
cran kristalisasi
dari pergerakan
kemerdekaan dari tahun 1908 sampai tahun j,94t. Dalam arti bahwa Pancasila dan
uuD 7945 itu mencakup
cran mensintesakan semua
aspirasi dan gagasan yang telah timbul selama
pe
rjuangan
kemerdckaan itu, yaitu aspirasi dan gagasan keagamaan, keaclilan sosial dan kebangsaan. 2.
Pancasila bersifat
"inklusif' dan "non diskriminatif' dalam arti
memberikan tempat kepada semua aspirasi dan gagasan yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa dan memperrakukan semua orang
dan golongan atas dasar yang sama dengan hak dan kewajiban yang sama. Dengan sendirinya pancasila tidak dapat memberikan rempat kepada paham-paham yang bersifat "eksklusif' dan "diskriminatif,. 3.
Pancasila bersifat luwes dan fleksibel sehingga dengan pancasila
dapat dikembangkan secara kreatif gagasan-gagasan baru untuk
menyalurkan aspirasi-aspirasi dan kekuatan-kekuatan baru yang timbul sebagai akibat dari dinamika masyarakat. Seperti telah dikemukan, bahwa Pancasila tidak lahir secara mendadak pada tahun 194j, tetapi merarui proses panjang yang dimatangkan oreh sejarah
perjuangan bangsa Indonesia sendiri, dengan melihat pengalaman bangsa_ bangsa lain, serta dengan diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia. Namun
semua itu tetap berakar pada kepribadian dan gagasan-gagasan besar bangsa Indonesia. Karena Pancasila sucrah merupakan pandangan hidup yang berakar cralam
kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negar^ yang mengatur hidup ketatanegaraan. sehingga meskipun dalam rumusan yang berbeda,
0
01? 11
Pancasila refap menjadi dasar pada tiga buah undang-undang dasar y^ng pcrnah dimiliki Indonesia, yaitu Pembukaan uuD lg4i,luukadimah Konstirusi Republik Indonesia serikat dan uuD semenrara Tahun :r9io. Namun meski secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, clalam praktek kchiclupan berbangsa dan bernegara pada masa orde Lama banyak ditemui berbagai kejadian dan peristiwa yang sering bertentangan clengan sila-sila Pancasila. Bahkan pada akhirnya kondisikondisi tersebut semakin mengancam kelestarian dan kemurnian pancasila. Ancaman-ancaman terhadap eksistensi Pancasila
ini dapat dibagi dalam tiga
kelompok' Pertama adalah pergolakan politik, kedua adalah pemberontakan bersenjata, dan ketiga adalah ancaman masuknya ideologi lain yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat kronologis kejadian_keiadian di atas.
Pada masa pasca penegakan kemerdekaan sampai dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia (17 Agustu s 1945 sampai dengan 27 Desember
7949), di samping menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah, Indonesia juga harus menghadapi rongrongan dari dalam negeri sendiri. pada tanggal 3 November pemerintah mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah rnengakui berdirinya. partai-partai politik sebagai sarana perjuangan. Ada 10 pattai politik yang terbentuk setelah dikeluarkannya maklumat tersebut, yaifu Masyumi, Ptrt (Partai Komunis Indonesia), pBI, partai RakyatJelata, psl, pRS, PKRI, Permai, dan pNI.
untuk menyesuaikan dengan kondisi politik pada saat ini, maka kabinet presidensiil diganti dengan kabinet ministeriil. Selama masa tersebut, kabiner-
kabinet yang terbentuk tidak pernah bertahan lama. Kabinet Syahrir I yang terbentuk tanggal 14 Nopember 1945 tak lama kemudian jaruh akibat tekanan pihak oposisi yang terlalu kuat. Kemudian, Kabinet syahrir rr (12 Maret _ 2
0
018 12
oktober 1946) jatuh menyusul diculiknya syahrir cli Solo oleh para pcnentangnya' Dcmikian pula Kabinet Syahrir III (2 Oktober 7946 - 27 Juni 1947), serta Kabinct Amir syarifuctdin (11 Nopember L947 - 23 Januari 194g) juga tidak bcrtahan lama.
setelah jatuhnya kabinet Amir Syarifuclclin, tak lama kemuclian terjacli peristiwa pengkhianatan pKI cli Macliun tanggal 1g september 194g yang dipimpin oleh Muso' seorang aktivis komunis Indonesia yang pernah tinggal cli
Moskwa sejak 1926' Pemberontakan PIo di N{acliun bermaksucl mendirikan negara komunis di Indonesia. Tindakan ini merupakan tusukan clari belakang, karena pada saat itu negara RI sedang menghadapi agresi Berancra.
Kemudian muncur pemberontakan yang dipimpin oreh Kartosuwiryo yang pada tanggal 7 Agustus 1949 memproklamasikan berdirinya Negara Islam
Indonesia di Jawa Barat. pemberontakan yang dikenal sebagai Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
(DI/ID
meluas tidak hanya di Jarva Barat tetapi
juga di Kalimantan Barat clipimpin Letnan Ibnu Had jar, dipimpin Kahar Muzakar, di Jawa Tengah dengan
cli
sulawesi selaran
mengikutsertakan Batalyon
426 di bawah komando Amir Fatah, dan di Aceh dipimpin Daud Beureuh. Gerakan ini baru bisa dipatahkan secara tuntas 13 tahun kemudian. Sementara itu, sebagai akibat Konperensi Meja Bundar, berdirilah negara
Republik Indonesia serikat. Negara RIS, yang
terdiri da.' 16 negara bagian
dimana salah satu di antaranya adalah negara Republik Indonesia. Negara RIS ini hanya sempat bertahan g bulan. Namun meski dalam waktu yang pendek ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dengan tidak diterimanya RIS
sebagai bentuk negara. Pertama, cita-cita federalisme tidak sesuai dengan nurani bangsa Indonesia sehingga negara bersistem feodar yang merupakan gagasan Belanda, dan negara-negara bagian RIS yang didirikan Belanda dengan bantuan bekas pegawai pemerintah Hindia Belanda tidak mendapat tanggapan
0020 74
masa
ini adalah sering terjadinya pergantian kabinet. Ini terutama
disebabkan
pertentangan antara dua partai besar, Masyumi dan PNL perbedaan pandangan keduanya iru sulit unruk diperremukan.
selama tahun 1950 hingga rahun 19i9, telah terjadi beberapa kali pergantian kabinet, antara lain Kabinet Natsir (Masyumi) tahun 19i0-1951, Kabinet sukirman (Masyumi) tgjt-1952, Kabinet Kabinet Ali Sastroamidjojo
I GND 7953'195i,
vilopo (pNi) t952-t95j,
Kabinet Burhanuddin Harahap
(Masyumi) 1955-7956, Kabiner Ari sastroamidjojo
II (pNI) l9l,6-tg57,
serta
Kabinet Djuanda (zaken kabinet) Ig1T-IgjS.
Kondisi politik yang tidak menentu ini, selanjutnya dapat dilihat pada saat dilakukannya Pemilu tahun 7955. Peserta pemilu berjumlah kurang
lebih 100
tanda gambar, dan hanya 27 buah yang benar-benar partai politik. sisanya,
lebih merupakan kelompok-kelompok kecil, bahkan ada diantaranya yang mengatasnamakan pribadi.
Karena kestabilan politik dan pemerintahan tidak juga dapat diwujudkan,
sebaliknya justru muncul situasi yang dapat mengancam persatuan bangsa. Setelah kegagalan Konstituante untuk menetapkan UUD Sementar a I95O menjadi UUD Negara Republik Indonesia, maka Presiden segera mengeluarkan
Dekrit Presiden
5
Juli 1959.Isinya, negara kembali pada UUD 1945. Dekrit ini
mendapat dukungan dari Angkatan Bersenjata, khususnya Angkatan Darat, DpR hasil Pemilu, Nlahkamah Agung, dan pNI.
valaupun telah kembali ke uuD Lg4j, pada kenyataannya penyimpangan-penyimpangan masih tetap terjadi. Misalnya, berlakunya Demokrasi rerpimpin yang semula diartikan sebagai demokrasi yang dipimpin
oleh semangat Pancasila dan uuD 1945 ternyata menyimpang menjadi pengagungan dan pengangkatan Presiden seumur hidup. program polirik pacla
ds
002
I 15
masa
ini tcrkenal dengan nama Nlanipol (i\{anifestasi politik) usdek (uuD
7945, Sosialisme Indoncsia, Dcmokrasi 'l'crpimpin, Ekonomi rerpimpin, clan
Kepribadian Indoncsia) dcngan landasan pemikirannya yang bern:mpu pada pandangan Presiden Soekarno yangdikembangkan sejak ygz7. Salah satu rumusan dari lvlanipol Usdek ini adalah Nasakom, yaitu aclanya kerjasama antara kekuatan-kekuatan politik nasionalis, agama, dan komunis. Inri manipol
ini adalah kekuasaan tunggal yang cliletakkan dalam tangan presiden. ,,politik adalah Panglima," merupakan semboyan. segala har daram
kehicrupan
bernegara diarahkan pacla kepentingan-kepentingan polirik dengan tujuan mencapai sosialisme. Kemudian, asas "politik luar negeri yang bebas clan aktif, yang timbul pada tahun 1950 crigantikan dengan asas perrentangan ,,New Emerging Force" (negara-negara di Asia dan Afrika adalah anti barat) dan "old Established Forces" (negara-negara benua barat dan antek-anteknya adalah neo kolonialisme dan imperialisme).
Adanya Manipol dan usdek memberi peruang kepada pKI untuk mendekatkan pada presiden dengan cara membela Manipol dan usdek tersebut- Mereka berhasil mendesak Presiden untuk membubarkan partaipartai lawannya dengan tuduhan bahwa partai-parrai (Masyumi dan pNI) menolak Demokrasi Terpimpin dan terlibat dalam Permesta/pRRl. puncak dari segala kemerosotan kehidupan berne gara danberbangsa pada masa ini adalah
terjadinya pemberontakan G-30_S/PKI pada tahun 1965.
Pemberontakan G-30-s/pKI merupakan puncak dari segala penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai pancasila. Tujuan akhir dari
G-30-S/PKI :rdalah menyingkirkan dan mengganti pancasila dengan komunisme' Disamping penyimpangan rerhadap nilai pancasila, pK[ telah pula melakukan pelanggaran dan pengingkaran aras isi dan makna uuD 1945. Pernbagian kekuasaan yang diatur menjadi kekuasaan ekskutif, yuclikatif, Iegislatif, Ilaclan Pemeriksa Keuangan dan Dewan pertimbangan Agung telah
0022
1,6
dikaburkan fungsi dan wcwenangnya sehingga lembaga-lcmbaga ncgara cli luar ekskutif dijabat oleh seorang menteri.
Dari lintasan sejarah di atas dapat diketahui, bahwa pacla masa-masa itu kehidupan bcrbangsa dan berne gara banyak cliwarnai dengan ketidakstabilan
politik. Partai, kelompok, dan golongan berlomba merebut kekuasaan dan pcngaruh politik sehingga rakyat Inclonesia terpolarisasi ke dalam orientasi partai atau golongan favoritnya. Lebih jauh, banyak diantara partai, kelompok dan gabungan tersebut yang berusaha untuk menggantikan pancasila dengan
dasar negara lain- Untuk mencapai tujuan itu, tidak sedikit pula digunakan cara-cara yang bertentangan dengan Pancasila. Jelaslah ketidakstabilan politik akan berpengaruh langsung pada kemerosotan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Terkotak-kotaknya institusi-institusi dalam infrastruktur, yang meliputi organisasi-organisasi sosial politik non pemerintah, dan suprastruktur
politik
yar,g meliputi lembaga kenegaraan dan pemerintahan serta aparatur pemerintah, pada akhirnya membuat kabur sistem dan kultur politik yang ada. Komunikasi politik semakin tidak berjalan, karena setiap partai, kelompok, golongan dan para politisi tidak punya bahasa yang sama dalam melihat suatu permasalahan. Sehingga tidak jarang terjadi bentrokan fisik. pada kondisi ini,
politik lebih diutamakan, dibandingkan dengan pembangunan politik, ketimbang memperjuangkan pembangunan bidang lainnya. segala sesuatunya dapat saja dikorbankan demi kepentingan kelompok. Jelas, jika dibiarkan terus
menerus hal ini akan membahayakan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
sebagai akibat dari pergolakan politik, maka pembangunan yang seharusnya dilaksanakan untuk mencapai cita-cita bangsa, pada kenyataannya
0023
17
tidak pcrnah bcrjalan. Karena baru saja kabinct tcrbcntuk, tak lama kemuclian jatuh akibat scrangan oposisi yang terlalu kuat.
Sumber dari segala ketidakstabilan politik cli masa orde Lama aclalah terjadinya pcnafsiran yang bcrbecla-beda y^ng tcrganrung kepentingan masing_
masing' Ironisnya, penafsiran tersebut justru bertentangan dengan sila-sila Pancasila' Beragamnya pcnafsiran pada akhirnya membuaf kabur pancasila ifu
sendiri' Sehingga tidak berlebihan jika clikatakan, bahwa pancasila pada saat
igu
tinggal nama tanpa makna. Masalah-masalah seperti
ini haruslah segera dihentikan. unruk iru, perlu
dilakukan langkahJangkah unruk menghindari terulangnya sejarah yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya ini harus mengarah pada
pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
di Indonesia, yang sekaligus juga mengarah pada pembentukan masyarakat Pancasila dan pencapaian cita-cita bangsa.
0024
BAB UPAYA MELE
S
III
TARII(AN NIIAI.NI
IAI PANCASII.A.
DAIAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGAITA
Pada Bab
II tclah diuraikan, bahwa
pacla masa
orde Lama kericlakstabilan
politik pada dasarnya disebabka n adanya perbedaan penafsiran rerhadap Pancasila' Sedangkan kedudukan Pancasila sangat penting sekali. Sebagai dasar
negara, ia merupakan sumber dari segala sumber hukum. sebagai pandangan hidup bangsa, pancasila memberi petunjuk bagi bangsa Indonesia dalam memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta car a bagaimana bangsa Indonesia memecahkan pers oal an-pers o al an tadi. Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yangberakar dalam kepribadian bangsa, maka Pancasila diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, Pancasila memberikan corak khas
bangsa Indonesia dan tidak d.apat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serra merupakan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang
lain' Sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah proklamasi Kemerdekaan, yang pada perjalanan sejarahnya telah mampu membuktikan kebenarannya dari berbagai ujian sejarah perjuangan bangsa. Sebagai tujuan bangsa, pancasila memberikan arahan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang mercleka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakTat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta
0025 19
dalam lingkungan pcrgaulan clunia yangmcrdcka, bersahabat clan clamai. untuk iru pcnring sckali memahami, mcnghayati, clan mengamalkan pancasila dalam segala segi kehidupan. sctelah melihat peristiwa-perisrirva sejarah yang mengancam Pancasila scbagai dasar negara dan panclangan hiclup bangsa
Indonesia, bcrikut ini akan dikemukakan bebcrapa upay
^
yang relah dan
sedang dilaksanakan unruk menjaga eksistensi dan melestarikan nilai-nilai Pancasila' upava-upaya tersebut climulai sejak berakhirnya pemberontakan
G-
3O-S/PKI' Bcrikut ini akan diuraikan berbagai langkah yang diambil orde Baru
dalam upaya melesrarikan pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
A.
Konsensus Nasional
Tanda-tanda kelahiran orde Baru sudah ada pada wakru ABiu bersamasama rakyat yang setia pacla pancasila menumpas pengkhianaran G-3O-s/pKI. Pada waktu iru berbagai gorongan daram masyarakat mengeruarkan pernyaaan yang berisi tuntutan agar PIfl dibubarkan. Pada mulanya tuntutan ini sifatnya masih terbatas yairu hanya ditujukan kepada pKI. Tetapi sesungguhnya dalam
tuntutan ini sudah terkandung sesuatu yang sangat fundamentar yaitu keinginan rakyat untuk melenyapkan kekuatan yang bertentangan dan bahkan telah mengkhianati pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Terkandung pula di dalamnya hasrat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD '1.945 secara murni dan konsekuen.
Dalam upaya menegakkan kembali kemurnian pancasila dan uuD 1g45, maka pada tanggal 4 Mei 1966 beberapa partai politik dan organisasi massa menandatangani piagam pembentukan Front Pancasila yang akan dijadikan wadah persatuan clan kesatuan rakyat penclukung pancasila clan uUD 1945.
Partai-partai dan organisasi-organisasi massa yang bergabung dalam Front ini
0026 20
antara lain Nahdarul Ulama (NU), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSID, partai
Kristen Indoncsia, Partai Katolik, IPKI, perti, Muhammacliyah, soksi, dan Gasbindo. Bersama-sama dengan Kcsatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (I(AIr{I),
Front Pancasila muncul sebagai penclukung orde Baru dan memelopori tuntutan y^ng lcbih luas yang menyangkut penataan kembali kehidupan kenegaraan sesuai dengan pancasila dan UUD I94!..
Kelompok ini bukan hanya dapat melihat keburukan-keburukan yang sudah terjadi, tetapi berani pula menyatakan secara terbuka ap^-^p.d yang
buruk itu. Selanjutnya mereka bertekad untuk menegakkan suaru tatanan yang didasarkan atas pelaksanaan Pancasila dan UUD Ig45 secara murni dan konsekuen. Berlandaskan tekad ini, maka tema pokok perjuangan orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 7945 secara murni dan konsekuen. Landasan perjuangannya adalah ideologi Pancasila, landasan ketatanegaraan
uuD
1945, dan landasan sikap mental yairu kemurnian pengabdian kepada
kepentingan rakyat banyak. Orde Baru di sini pada hakekatnya d,apat diartikan sebagai suatu tata.nan yang bertujuan menciptakan kehidupan sosial, politik,
ekonomi, kultural yang dijiwai oleh moral pancasila. Sikap untuk menjalankan Pancasila dan UUD L945 secara konsekuen juga
muncul pada Simposium Menjelajah Trace Baru (Universitas Indonesia, Mei 1966), plakat-plakat dan pembicaraan di Institut Tekonologi Bandung, Pembicaraan Letjen Soeharto dengan para wakil sembilan partai politik di gedung DPR (ama), pembicaraan paraAnggota DPRGR di gedung yang sama, pembicaraan para wakil golongan dalam MPRS tanggal 1g Juni 1966 di gedung MPRS yang
kemudian melahirkan Ikrar Bersama, pembicaraan pada tanggal 1g Juni 1966 anrara Front pancasila dan pimpinan ABRI yang menghasilkan Kebulatan Tekad Bersama. Sikap ini pada akhirnya dikenal sebagai Konsensus Nasional.
002'7 2r Melihat sikap di atas, maka usaha-usaha unruk menciptakan iklim politik
y^ng sehat dan stabil mulai dilakukan setelah kcluarnya Surat Pcrintah
11
Maret 7966 (supersemar). oleh sidang umum Mplls, supersemar ini dikukuhkan menjadi Tap MPRS Nomor D(/MPRS/1966. Berdasarkan Surat Perintah tersebut, Letjen Soeharto mengambil bebcrapa tindakan, antara lain membubarkan PKI pada tanggal \2 Maret 1966.
Dialog-dialog yang terjadi dalam masyarakat ditambah oleh Dpl\GR, diinventarisasi, dan dibahas. Berdasarkan pembahasan itu, maka DPRGR membuat memorandum dan disampaikan kepada MPRS yang bersidang pacla bulan Juli 1966. Oleh MPRS, memorandum ini diterima clan disahkan menjacli
Tap MPRS Nomor xx/N'tPRs 17966. Sejak saar itu, Konsensus Nasional mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seluruh rakyat dan pemerintah.
Tap MPRS Nomor )O(/MPRS 11966 itu sendiri adalah perumusan formal pertama tentang pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen yang sebelumnya telah diolah oleh DPRGR. Setelah pengesahan Tap MPRS Nomor )O(/MPRS /1966 di atas, dilakukan
pembicaraan antara Pemerintah dengan partai politik dan organisasi massa mengenai tata cara pelaksanaan Konsensus Nasional tersebut. Kesepakatan mengenai hal tersebut baru dapat diputuskan setelah melalui proses selarna
kurang lebih tiga tahun. Pembicaraan dimulai pada bulan Nopember 1966, yaitu pada saat pemerintah menyampaikan tiga buah RUU sebagai berikut:
1, RUU tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan. 2. RUU tentang Pemilihan umum/Anggora-anggora Majelis Pemusyawaratan Rakyat dan Dewan perwakilan Ralryat.
3.
RUU tentang susunan Majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah.
0
028 22
Hal yang mcnarik di sini, pada Pasal 4 ayat (1) ctisebutkan, bahwa setiap partai, organisasi massa, dan organisasi golongan karya dirvajibkan dalam anggaran dasarnya mcncantumkan pancasila sebagai asas, clan wajib pula mengamankan serta mengamalkan UUD 1945. Tidak ada partai atau organisasi
maupun organisasi massa dan Golongan Karya yang tidak bersedia mencantumkan Pancasila sebagai asas. Namun beberapa partai menghenclaki agar selain mcncantumkan Pancasila clicantumkan pula asas yang menjadi ciri khas tiap-riap parrai atau organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian,
keinginan untuk menetapkan Pancasila sebagai safu-sarunya asas sejak dulu telah ada' Hanya saja RUU tersebut mengalami kemacetan dan tidak dibahas Iagi. sedangkan, dua RUU rainnya setelah dibahas dalam waktu yang lama
berhasil disahkan menjadi undang-undang yaitu uu Nomor 15 tentang Pemilihan umum, Anggota-anggota Badan permusya waratan fperwakilan
Rakyat, dan
uu Nomor 16 tentang susunan dan Kecludukan N{ajelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah. Sementara itu, upaya untuk menjadikan pancasila sebagai saru-
satunya asas bagi semua kekuatan politik dan organisasi masyarakatberhasil
diformalkan secara hukum melalui UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai Politik dan Golongan Karya, Tap MpR Nomor II/MpR llgg3tentang Garis_garis Besar Haluan Negara yang kemudian diikuti dengan keluarnya uu Nomor g Tahun 1983 tentang keormasan.
satu hal yang tidak bisa dilupakan dalam menciptakan kestabilan politik adalah upaya mempersatukan aparatur negara dalam gerak dan langkah yang sama, yaitu dengan mendirikan Korps pegawai Republik Indonesia (KoIuRI).
Kesatuan dan persatuan aparatur pemerintah mutlak diperlukan untuk menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan untuk mencapai cita-
cita bangsa.
0029 B.
23
Pelaksanaan pemilihan Umum Pada tanggal 29 septcmber 1955 pernah diadakan pemilihan umum yang
pertama kali vang diikuti oleh kurang lebih 100 tanda gambar. Dari jumlah ini yang benar-benar partai politik hanya sebanyak 27 buah. sisanya, merupakan
kelompok-kelompok kecil, dan bahkan ad,a diantaranya yang mengatasnarnakan pribadi. Jumlah penduduk yang memilih sebanyak 37.875.299 penduduk (87,65"/o) dari 43.104.464 penduduk yang berhak memilih. Bisa dibayangkan, bahwa penduduk Indonesia, setidak-tidaknya dari penduduk yang ikur memilih pada saat itu, terbagi dalam 100 kelompok. Ada empat besar yang mendapat suara terbanyak yaitu pNI, Masyumi, Nahdatul Ulama, dan PKI.
Pemilu pada masa ini berhasil membentuk parlemen, dimana lebih dari tiga perempat anggota parlemen adalah orang yangbenar-benar muka baru yang belum pernah duduk dalam lembaga legislatif sebelumnya. Sementara iru, kestabilan politik tidak juga berhasil dicapai. Sehingga ketidakpuasan pada lembaga baru ini semakin meningkat pula. Pada pihak lain, kabinet juga tidak
pernah dapat bertahan lama. Kondisi ini terus berlangsung hingga dikeluarkannya Dekrit presiden. untuk selanjutnya, pemilu tidak pernah diadakan lagi hingga meletusnya G-30_S/pKI.
Pada masa Orde Baru, telah dilaksanakan Pemilihan Umum secara konsisten sejak 1971, L977, 1982, dan 19g7. Berlangsungnya pemilu secara
teratur ini telah menghidupkan mekanisme kepemimpinan nasional lima tahunan' Hal ini jelas sesuai dengan pancasila dan uUD 1945. Pemilu di awal dekade 7}-an yang diadakan pada tanggal 3 Juli l97l diikuti oleh 54.696.387 penduduk (95%) dari 57.535.752 penduduk yang
berhak memilih. Ini merupakan tingkat partisipasi yang sangat tinggi.
0030
24
Pada Pcmilu 1971, pescrta pemilu bcrjumlah 10 kontestan, yairu Golkar,
PNI, PSII, NU, Parmusi, Parkindo, partai Katholik, perri, I{urba, clan IpIC. Dua yang terakhir memperoleh suara kurang dari 400.000. Pemilu ini menghasilkan
MPR dan DPI{/DPRD terpilih dan pcmcrintahan yang bisa dikatakan stabil. Sehingga pemerintah dapat membuat dan melaksanakan berbagai program sebagai upaya untuk merealisasikan Konsensus Nasional tahun 1966.
Berbeda dcngan Pemilu 1977, Pemilu 1977 hanya diikuti oleh kekuatan 3
politik yakni Golkar, partai persatuan pembangunan (ppp), dan partai Demokrasi Indonesia (pDI). Kedua partai di atas merupakan hasil pengelompokan dari 9 partai yang ikut pemilu 1971. Sebenarnya, ide mengelompokkan partai ini sudah ada sejak tahun 7970. presiden Soeharto pernah mengemukakan sarannya ini dimuka sembilan partai. pengelompokan
partai tersebut menurutnya, semata-mata untuk bertujuan untuk mempermudah kampanye pemilihan umum dan tidak untuk melenyapkan parrai. Keberadaan partai retap ada dalam masing-masing kelompok.
Kesepuluh kekuatan politik di atas, termasuk Golkar, dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu golongan nasionalis, golongan spiritual, dan golongan karya. Partai Katolik dan Parkindo menolak masuk dalam golongan
spiritual, dan memilih masuk ke dalam golongan nasionalis. pada tanggal 4 Maret l97o terbentuklah kelompok nasionalis dan gabungan: pNI, IpKr, MURBA, PARKNDO, dan partai Katholik. Kemudian, tanggal 14 N{aret r97o terbentuk kelompok spiritual yang terdiri dari NU, parmusi, psII, dan perti. Dalam [{PR hasil Pemilu 1971 sudah diputuskan tentang penyederhanaan
partai. Malahan juga disebutkan bahwa peserta pernilu t977 hanya tiga kontestan saja. oleh karena itu, golongan-golongan
di
atas meresmikan
terbentuk nya partai-partai baru. Golongan spiritual membentuk partai Persatuan Pembangunan (pPp) pada tanggal 10 Januari r973, clan gorongan
003t 25
nasional mcmbenruk partai Demokrasi Incloncsia (pDI) pada. tanggal 13 Pcbuari 1973.
Adapun varga Negara Indonesia yang memilih pacla pemilu yang diadakan pacla tanggal 2 Mei rg77 ini berjumlah 63.49i.47g penduduk (90,55"/") dari 70.110.007 penducruk yang berhak memilih. seclangkan pada tahun 7982 jumlah pemilih sebanyak 7j.26.306 penducluk (91,50%) dari 82.132.293 penduduk yang berhak memirih. Terakhir, pemiru tahun 19g7
diikuti oleh 85.809.876 penduduk (9I,32%) dari 93.961..593 penduduk yang berhak memilih. peserta pemilu rggz dan 19g7 sama dengan pemilu 1977.
Dari uraian di atas terlihaq bahwa pemilu yang d,iadakan padamasa orcle Baru telah berjalan konsisten. sehingga bisa dikatakan bahwa mekanisme kepemimpinan lima tahunan, sistem politik, dan kehidupan ketatanegaraan
khususnya terhadap lembaga MpR, DpR, dan presiden sudah tertata. Demokrasi Pancasil a yang antara lain tidak mengenal oposisi,
menghargai
kelompok lain yang mempunyai suara sedikit, musyawarah untuk mufakat, dan sebagainya sudah mulai menampakkan hasilnya. Namun demikian, hal ini tidak berarti proses pembentukan budaya Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa sudah selesai. Proses tetap harus terus dijalankan dan terus dibina sepanjang masa.
C.
Pedoman Penghayatan dan pengamalan pancasila (p4)
Langkah berikutnya, setelah suprastruktur dan infrastruktur politik ditata, selanjutnya dilakukan langkah untuk memberikan bahasa yang sama dalam memnghayati dan mengamalkan Pancasila. Langkah ini
dimaksudkan untuk
menghindari terulangnya kembali sejarah dimana penafsiran pancasila. dapat dilakukan menurut kepentingan kelompok.
0032 26
Langkah yang dilakukan adalah pcnjabaran, bukan penafsiran sila-sila Pancasila ke dalam 36 butir dalam satu kesaruan. Atas perintah presidcn, peniabaran ini dilakukan oleh Panitia Lima yairu lima orang penandatangan Piagam Jakarta. Kelimanya, Mohammad Hana, Ahmad soebardjo Djojoclisurjo,
AIex Maramis, sunario, dan Abdul Gafar pringgodigclo. Tahun 1977, rumusan penjabaran in: selcsai dan disebut Uraian pancasila. Pada tahun lg71, rumusan
itu disahkan oleh MpR dengan Tap N{pR
Nomor II/MPR/1978 tentang Pecloman Penghayatan dan pengamelan pancasila, Eka Praserya Pancakarsa, yang terkenar dengan p4. pasal 1 Ketetapan ini berbunyi: "Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini tidak merupakan
tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara, dan juga tidak climaksud
menafsirkan Pancasila Dasar Negari sebagaimana tercantum dalam pembukaan uuD 1945, barang tubuh dan penjilasannya.,, Kemudian, derlam pasal 4 disebutkan:
"Pedornan Penghayatan dan pengamalan pancasila ini merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermas yarakat dan bernegara bagi setiap warganegara Indonesii, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kimaiyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.,, Dengan adanya P4, bangsa Indonesia sekarang sudah memiliki suatu pedoman yang sama yang berlaku dan disepakati secara nasional. Ini berarti, akan menambah kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa.
Adapun 36 butir penjabaran Pancasiia tersebut meliputi sebagai berikut:
1.
Sila Ketuhanan yang Maha Esa.
a.
Percaya dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai
dengan agamadan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
0033 27
b.
Hormat-mcnghormati dan bekerja sama ant^ra pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbedabeda, sehingga tcrbina kerukunan hidup.
c.
saling menghormati kebebasan menjarankan ibacrah sesuai
cre-
ngan agama dan kepercayaannya. d.
Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepacla orang lain.
7
Sif a
a'
Kemanusiaan yang adiJ dan beradab.
Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
b.
Saling mencintai sesama manusia.
c.
Mengembangkan sikap tenggang rasa.
d.
Tidak semena-mena terhadap orang lain.
e.
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
f.
Gemar melakukan perbuatan kemanusiaan.
b'
o
Berani membela kebenaran dan keadilan.
h.
Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh
umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat_ menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. 3.
Sila Persatuan Indonesia.
a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan negara
dan
di atas kepentingan pribadi
atau golongan. b.
Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
c.
Cinta tanah air dan bangsa.
d.
Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.
0034 28
c.
Ir'lemajukan pcrgaulan dcmi persatuan clan kesatuan bangsa yang ber-Bhincka Tunggal Ika.
4. sila Kerakyatan yang clipimpin oleh hikmat kebijaksanaan pcrm u syawa ratan/pcrwa
^. b. c-
k
iIa
dalam
n.
N{cngutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
N{engutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan unruk kepentingan bersama.
d-
N{usyawarah unruk mencapai mufakat diikuti oleh semangat kekeluargaan.
e.
Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
f.
Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
g.
Keputusan yang diambil harus dapat diperranggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi
harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
5.
sila keadilan sosiar bagi seruruh rakyat Indonesia.
a.
Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang
luhur yang
mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
b" c. d, e. f.
Bersikap adil. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Menghormati hak-hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. I\,Ienjauhi sikap pemerasan terhaclap orang lain.
0035 20
b.
f idak bersifat boros.
h.
Tidak bergaya hidup mewah.
i.
Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
l.
Suka bckcrja keras.
t.
Menghargai hasil karya orang lain.
^. I
l.
Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
Pembinaan P4 bagi masyarakat dilakukan dengan cara penararan, simulasi, dan sebagainya dengan menggunakan berbagai jalur. Jalur-jalur yang digunakan annra lain:
1.
Jaiur_pesdldrk4!
Dalam melaksanakan p4, maka peranan pendidikan sangat penting, baik pendidikan di sekolah (formal) maupun pendidikan
di luar sekolah (non-formal) yang terlaksan a di dalarn keluarga, sekolah, dan lingkungan masy arakat. a.
Keluarga
Keluarga sebagai lingkungan pertama dari seorang anak,
mempunyai peran penting dalam membentuk perilaku anak.
untuk itu, penghayatan dan pengamalan pancasila perlu ditanam, dipupuk, dan dikembangkan di dalam diri anak sejak kecil. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik, maka dituntut suasana rumah yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di
dalam keluarga, anak-anak diberi kesempatan untuk melihat
contoh yang baik yang sesuai dengan pancasila, sehingga
0036 30
proses pendarahdagingan nirai-nirai berrangsung wajar ranpa di;raksakan. Dengan cremikian bisa ciiharapkan bahwa
anak
terscbut akan berperiraku sesuai dengan pancasira, cran jika ia berkcluarga maka ia pun akan berusaha menanamkan nirai-
nilai tersebut daram keluarganya. Jika semua keruargakcluarga dapat menerapkan hal ini, maka terwujuclnya masyarakat Pancasila akan segera menjadi kenyataan. b.
Sekolah
semua unsur di daram lembaga pendidikan formal daram
tindak-tanduknya hendaknya mencerminkan nirai-nilai Pancasila. untuk itu, para guru yang menjadi contoh tauradan
anak didik hendaknya benar_benar menghayati
dan
mengamalkan Pancasila. untuk menunjang hal tersebut,. maka
P4 diintegrasikan ke dalam kurikulum mulai dari raman
Kanak-kanak sampai perguruan Tinggi, kemudian mngusahakan terciptanya suasan a berajar yang didasari oleh nilai-nilai luhur pancasila.
c.
Lingkungan
Pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan generasi muda sangat besar, oleh karena itu maka lingkungan masyarakat
perlu dibina dengan sungguh_sungguh
agar
menjadi tempat yang subur bagi peraksanaan p4. Berbagai pr'gram pendidikan ruar sekorah seperti kepramukaan,
rernaja putus sekolah, pendidikan orang dewasa dan sebagainya dapat dimasukkan ke dalam jalur ini. Demikian pula berbagai kegiatan penerangan, seperti acara radio.
003'7 31
telcvisi, dan film, tcmpat-tempat rckreasi atau hiburan, dan sebagainya harus selalu berisi dan memperkuat nilai_nilai luhur.
2.
Talur media massa
valaupun pola peraksanaan p4 merarui media massa dapat digolongkan sebagai salah satu aspek jalur pendidikan dalam arri luas, namun peranan media massa sedemikian pentingnya sehingga perlu mendapat penonjolannya sebagai suatu jalur tersencliri. Dalam hal ini, ditekankan pula pentingnya media tradisional seperti pewayangan dan bentuk-bentuk seni rakyat lainnya, di samping media modern seperti pers' radio, dan televisi. Dalam menggunakan komunikasi modern ini
perlu dijaga agar dihindari siaran-siaran yang tidak mengunrungkan bagi pelaksanaanp43.
sesuai dengan tekad untuk menjunjung tinggi demokrasi dan meneg:rkkan kehidupan konstitusional, maka kiranya semua anggauta maupun kader-kader partai
politik (ppp dan pDI)
dan
Golongan Karya hendaknya berusaha sekuat tenaga ikutserta dalam
melaksanakan P4. Hal
ini penting untuk menjaga kelestarian
Pancasila di negara kesatuan ini.
Selain jalur-jalur di atas, penghayatan dan pengamalan p4 juga memerlukan sarana pendukung lainnya, yakni penciptaan berbagai kebijaksan
^an
yangmendukun g, antara !ain:
0038 32
1. K!bijt,kt".""t
o"-"rinr"h
.lor o"ror.r.o.r p"..rn.iong-
undangarl
semangat dan isi berbagai kebijaksanaan pemerintah clan
peraturan perundang-undangan haruslah secara saclar mencerminkan jiwa dan norma-norma pancasila. penjabaran kebijaksanaan pemerintah dan perundang-uncrangan merupakan salah s:rtu
jalur yang dapat memperlancar peraksanaan p4, sehingga
dapatlah dilembagakan suaru sistem masyarakat yang menunjang pengamalan Pancasila dalam segi kehidupan bangsa dan negara. Dalam hubungan ini, aspek sanksi arau penegakkan hukum perlu mendapat penekanan khusus. 2.
Aparatur Neqara
Dalam pelaksanaan p4, hendaknya rakyat diajak untuk berperan serta dalam menciptakan suasana dan keadaan ya.,g mendorong hal tersebut. untuk itu, aparatur negara sebagai pelaksana dan pengabdi kepentingan rakyat hendaknya berusaha memahami perasaan-perasaan yang hidup di dalam masyarakat.
sarana dan prasarana yang menunjang perru disediakan. Berfungsinya lembaga-lembaga kenegaraan, khususnya rembaga penegak hukum dalam menjamin hak-hak warga negara clan
melindungi rakyat terhadap perbuatan-perbuatan tercela sangat diperlukan. 3.
Peranan kepemimpinan dan pimpinan masyarakat, baik pemimpin formal maupun informal adalah penting sekali di dalam pelaks:rnaan
p
4. N{ereka dapat menyampaikan P 4
kepacla
0039 33
masyarakat sekitarnya dengan bahasa clan c2'ra yang mudah
difahami dan dihayati oleh masyarakat. pemimpin-pemimpin itu meliputi seluruh strata di ctalam masyarakat, seperti golongan agama, pegawai negeri, petani, buruh nelayan, pemuda, wanita, pemuka-pemuka adat, dan scbagainya.
Menyadari betapa pentingnya P4 dalam rangka memantapkan kehiclupan
politik, maka perlu pendidikan politik berdasarkan Pancasila dan UUD 194i yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga makin mampu ikut berperan aktif
dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik in juga amat penting khususnya dalam upaya membentuk
kader yang tangguh dan berkualitas serta daram wpzy^ memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berorientasi kepada program pembangunan. Dengan
demikian pendidikan politik akan menjamin proses regenerasi pada masa mendatang secara lebih baik dan berkesinambungan.
D.
Pancasila sebagai satu-satunya Asas Bagi Kekuatan
politik dan
Organisasi Kemasyaraka tan Penerapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kekuatan politik mulai
dilakukan dengan mengesahkan UU Nomor 3 Tahun I97j, yang pada pasal
2
ayat (1) menyebutkan bahwa "Asas Partai Politik dan Golongan Karya adalah Pancasila dan UUD 1945.. Selanjutnya, melalui Pasal 4, partai-partai politik dan
Golongan K:rrya diwajibkan mencantumkan dalam anggaran dasarnya
asas
Pancasila dan tujuan mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang dimaksud dalam Pembukaan UUD
lg4j.
Kemudian, sidang umum MpR 19g3 melalui rap MpR Nomor II/MPR/1983 yang kemudian diikuri dengan pengesahan uU Nomor g Tahun
00d0 34
1983 tclah mengambil keputusan yang sangar mendasar di bidang politik. Putusan ini mcrupakan pencgasan kembali bangsa Inclonesia agar pancasila
menjadi satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; serta menjadi satu-satunya asas bagi organisasi politik clan
kemasyarakatan. Kepufusan ini merupakan bagian yang sangat penting clalam usaha untuk meletakkan randasan yang kokoh di bidang poritik menjerang proscs memasuki era tinggal landas clalam Repelita Vi nanti. Dalam rangka ini,
maka dalam kurun waktu Repelita IV telah berhasil cliciptakan kerangka landasan dalam mengamalkan kebulatan tekad yang sekaligus mengembangkan
kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Demokrasi pancasita. Penegasan pancasila sebagai satu-sarunya asas daram kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sama sekali tidak memasukkan halhal yang baru' Yang dilakukan adalah memperregas kembali, menyatukan sikap dan langkah mengenai pancasila yang telah diletakkan oleh pendahulu_ pendahulu ketika Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia Merdeka di tahun 1945. Penegasan pancasila sebagai satu-satunya asas yang memerlukan waktu
tidak kurang dari 4o tahun setelah Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan pada tahun 1"945 telah membuktikan betapa panjang waktu yang digunakan untuk mencernakan segala pengalaman dan melahirkan sikap arif bijaksana.
Dengan pengalaman masa lalu dimana bangsa Indonesia pernah mengalami pertentangan dan rasa curiga meskipun masing-masing telah menerima Pancasila sebagai dasar negara, maka diperlukan tekad guna mengakhiri pertentangan, perpecahan dan rasa curiga tersebut. Apabila pengalaman pahit tersebut tidak diakhiri, maka kemungkinan besar bangsa lndonesia akan mengalami kegagalan untuk melaksanakan tugas nasional yang
besar, berat dan penting cii masa-masa menclatang yaitu melanjutkan
0041 )>
pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila menuju tinggal landas menjelang akhir abadke-20 nanri. Pancasila sebagai satu-satunya asas tidak mendorong bangsa Indonesia
mempunyai pandangan yang seragam mengenai segala hal. Pancasila sebagai satu-satunya asas justru ingin dikembangkan kehidupan yang berasaskan kelima sila secara bulat dan utuh, termasuk asas demokrasi, yairu demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang N{aha Esa, yang berkemanusiaan yang acJil clan
beradab, yang memperkuat persatuan Indonesia serta clalam rangka mewujudkan keatlilan sosial bagi seluruh rakTat Indonesia. Dengan menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas berarri tidak ada
lagi diantara bangsa Indonesia yang menempatkan diri di luar barisan Pancasila, tidak ada lagi yang menyusupkan ideologi lain di luar pancasila. Pengalaman mengajarkan, bahwa usaha terselubung atau tidak terselubung
untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara akan berakhir dengan kegagalan dan hanya mendatangkan malapetaka bagi bangsa.
Dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka semua organisasi kemasyarakatan, semua
lapisan, golongan dan kekuatan dalam masyarakatyang berada dalam satu barisan Pancasila memiliki kesempatan, kebebasan dan tanggung jawab serta sumbangan masing-masing yang sama besar dalam memusyawarahkan arah dan cara-c ara yang terbaik dalam perjuangan bersama membangun masyarakat Pancasila. Sampai awal pelaksanaan Repelita V telah terbukti, bahwa dengan penegasan Pancasila sebagai satu-satunya asas tidak menghilangkan keragarnan
diantara masyarakat Indonesia. Sebaliknya, kekuatan-kekuatan politik dapat mengembangkan pendekatan yang khas dalam memecahkan masalah-masalah
yang dihadapi bangsa Indonesia. Dengan clemikian mekanisme Demokrasi Pancasila memperoleh arah yang jelas dengan tidak ada yang dianaktirikan arau
0042
36
dianakcmaskan, tidak ada yang clidahulukan karcna suku, ras, keturunan,
kekayaan, agama dan lan-lain, karena adanya pijakan pada wawasan kebangsaan. Dalam mcngembangkan Demokrasi Pancasila maka perbcdaan
pandangan dan saling komunikasi tctap sangat diperlukan clalam rangka
musyawarah yang terus mencrus untuk menclapatkan konsensus dalam menentukan arah dan cara-cara yang terbaik menuju cita-cita bersama. Semangat yang demikian
itu terkandung ctalam Undang-unclang tenrang
Partai Politik d:rn Golongan Karya, Undang-undang tentang pemilu, Undang-
undang tentang susunan dan Kedudukan lvlpR, DpR dan DPRD, Undang-
undang tentang Referendum serta undang-undang tentang organisasi Kemasyarakatan yang telah dilahirkan dalam rangka pelaksanaan pancasila sebagai satu-sat_trnya asas tadi. Sejumlah undang-undang di bidang
politik itu
jelas merupakan kerangka landasan hukum yang menyuburkan landasan di
bidang politik yang dicapai hingga awal Repelita V ini dan akan cliteruskan dalam Repelita-repelita selanjutnya. Pengalaman dalam Pemilihan Umum yang
lalu, Sidang-sidang Dewan Perwakilan Ratryat dan Sidang Badan pekerja MpR membuktikan bahwa Pancasila sebagai satu-satunya asas sama sekali tidak membuat kehidupan politik menjadi kerdil. Sebaliknya suasana musyawarah, suasana dialog untuk mengusahakan kesamaan dan kesatuan sikap dari
pandangan-pandangan yang berbeda-beda makin berkembang. Nlemang dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan dengan menghayati sebaik-
baiknya P4, semua pihak akan saling tenggang rasa, makin mampu mengendalikan diri karena menyadari tanggung jawabnya bagi kepentingan bangsa yang lebih besar.
Penataran P4yang makin meluas telah memberi arah yang melegakan
dalam perkembangan sosial budaya dalam arti yang luas. Bangsa Indonesia telah berhasil nrelanjutkan kemampuannya untuk memadukan secara serasi
0043
37
dan kreatif unsur-unsur yang diperlukan guna memperkaya dan memperkuat
nilai-nilai budaya nasional. Bangsa Indonesia sedang menyerap nilai-nilai yang diperlukan untuk beranjak menjadi bangsa yang makin maju seperti bersikap
lebih lugas, bekerja keras dan disiplin, meningkatkan efisiensi, menghargai wakru dan lainlain.
Dalam pacla itu telah dibuktikan pula, bahwa penegasan mengenai Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara, sama sekali tidak mengurangi sedikitpun keimanan berdas arkan kep erc ay a^D agama yan g masin g-rn asin g diyakini.
Hal ini merupakan langkah maju yang dengan penuh ketulusan dan tanggung jawab, dalam memberi isi yang makin nyata dari sikap bangsa bahwa
negara Pancasila bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama, melainkan negara yang b'erdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perkembangan kehidupan beragama akhir-akhir
ini telah pula
membesarkan hati. Ini tampak dari terus bertambahnya sarana-sarana peribadatan yang dimiliki oleh masyarakat. Namun jauh lebih mempunyai makna dari bertambahnya sarana tadi, ialah meningkatnya peranan agama sebagai pembentuk hati nurani unark meningkatkan martabat pribadi-pribadi
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME telah memberi dorongan dan motivasi moral dalam gerak pembangunan n'lasyarakat. Bangsa Indonesia merasa sangat berbahagia karena
makin memiliki kekuatan untuk menghindar dari berbagai bentuk pertentangan yang bersumber pada perbedaan agama, seperti yang dengan penuh keprihatinan dialami oleh bangsa-bangsa lain.
Kerukunan hidup antar umat beragama telah dapat dimantapkan, dan dialog-dialog serta kerjasama ar,ltvra umat beragama makin berkembang dalam memikul tanggung jawab bersama membangun bangsa dan negara ini.
0044 E.
38
Upaya Untuk Menghadapi Berbagai Masalah yang Muncul IVIasa Kini dan Masa Mendatang Dengan telah dilakukannya berbagai kebijaksanaan dan langkahJangkah
konkrit di atas, maka tidak berarti tidak ada masalah yang muncul dalam bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan baik pada masa kini maupun masa mendatang. Masalah-masalah yang ada saat
ini dan mungkin pada
datang yang bisa muncul setiap saat antara lain masalah ekstrim
masa
kiri, ekstrim
kanan, primordialime, masalah nilai-nilai akibat modernisasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai tradisional sendiri yang tidak sesuai dengan Pancasila.
Ekstrim kiri, komunis, merupakan bahaya laten y^ng harus diwaspadai terus menerus. Golongan ini akan terus berusaha menyebarkan pahamnya ke
seluruh dunia dengan cara yang bagaimanapun, dan dalam waktu atau kondisi kapanpun dan dimanapun. Sedangkan ekstrim kanan, bisa masuk melalui pendidikan-pendidikan yang ditempuh oleh warga negara Indonesia di negara-
negara Barat, masuknya bahan bacaan yang berisi tentang
politik
dan
kehidupan kenegaraan dan berbangsa di negara-negara tersebut. Juga, bisa masuk melalui proses modernisasi. Modernisasi itu sendiri, dapat membawa berbagai nilai-nilai barat yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Kemudian, dalam hal nilai-nilai tradisional, pada kenyataannya masih banyak rnasyarakat Indclnesia tetap mempertahankan nilai-nilai tersebut. Jika nilai-nilai
tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila maka hal itu tidak akan jadi masalah, malah sebaliknya dapat digunakan untuk mendukung proses penghayatan dan pengamalan Pancasila. Sebaliknya, jika tidak sesuai, maka akan menghambat proses penghayatan dan pengamalanP4. Masalah lain adalah primordilisme, terutama berdasarkan pandangan sempit tentang agama', ,!'ang nampaknya bisa
merupakan api dalam sekam. Hal ini bisa diketahui dari
0045
39
munculnya beberapa aktivitas primordilisme dari kelompok yang berpandangan sempit tentang yang cenderung mengarah pada kekerasan dan
perilaku yang tidak sesuai dengan agama yang mereka anut sendiri.
Untuk menghindari masalah-masalah di atas, maka diperlukan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan langkahJangkah pengawasan dan pembinaan yang diarahkan untuk mencegah timbulnya berbagai aktivitas atau sarana yang
memungkinkan munculnya masalah-masalah tersebut. Kebijaksanaan dan langkah itu misalnya, mengawasi jalur-jalur yang mungkin digunakan ektrim
kiri maupun kanan, menyaring bahan bacaan, film, dan media lainnya yang membawa nilai-nilai negatif dan tidak sesuai dengan Pancasila, mengawasi dan
membina masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional yang
tidak sesuai dengan Pancasila. Sedangkan terhadap pandangan primordilisme, dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan, misalnya menjelaskan tentang ajaran agama secara benar pada mereka agar tidak lagi berpandangan sempit.
Untuk mendukung kebijaksanaan dan langkah tersebut, maka upaya melakukan pendidikan politik, yang antara lain diberikan melalui P4, harus terus dilaksanakan dengan menggunakan jalur dan saran^y^ngada dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang dihadapi.
Dalam upaya mencapai cita-cita bangsa, bangsa Indonesia harus melaksanakan berbagai aktivitas pembangunan di berbagai sektor. Proses
pembangunan
itu sendiri pada hakekatnya merupakan rangkaian
gerak
perubahan menuju kepada kemajuan. Dan, perubahan yang terjadi tidak hanya
bersifat fisik tetrpi juga sosial budaya, misalnya nilai-nilai asing yang masuk melalui proses modernisasi yang demikian cepat. Jika nilai-nilai tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hal tersebut
justru akan memberi dampak yang baik dalam proses pembentukan masyarakat Pancasila. Tetapi bila tidak sesuai, maka lambat-laun akan
0046
40
mengancam niiai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup, corak bangsa Indonesia dan bahkan sebagai dasar negara. Untuk itu perlu diperhatikarr ag r aktivitas modernisasi tersebut tidak menjadi westernisasi. Sehingga, masyarakat
modern Indonesia akan tetap memiliki ciri masyarakat Indonesia dengan Pancasila-nya.
004'7
BAB IV
KESIMPUIAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, berikut
ini
akan
disampaikan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang mungkin berguna untuk melestarikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kesimpulan
1.
Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa Pancasiia teiah mengalami
banyak ujian baik berbentuk ancaman langsung terhadap Pancasila
maupun ancaman dalam bentuk mempersoalkan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Ancaman langsung terhadap Pancasila dapat
berbentuk pergolakan politik seperti kegiatan konstituante yang penuh dengan kecamuk politik, pemberontakan bersenjata seperti
peristiwa PKI Madiun rahun 7948, DIITII, G-30-S/PKI, dan sebagainya. Kemudian, dalam bentuk ancaman ideologi lain seperti
Nasakom dan doktrin sejenisnya serta doktrin ekstrim kanan
maupun primordialisme. Ujian yang bersifat lebih lunak dapat berbentuk tindakan yang mempersoalkan kembali Pancasila sebagai dasar negara yang dengan sendirinya akan mementahkan kembali
kesepkatan nasional dan mencederai perjanjian luhur bangsa
Indonesia serta dapat menimbulkan pergolakan-pergolakan, kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat, serta ketidakstabilan sosial politik dalam negeri.
00 48 2.
42
Ancaman-ancamaln terhadap Pancasila telah menunjukkan bagaimana pembangunan telah banyak mengalami penundaaan sehingga praktis hampir selama dua puluh tahun sejak bangsa
Indonesia merdeka belum dapat menjalankan program pembangunan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. 3.
Inti dari
segala penyelewengan dan penyimpangan terhadap
Pancasila terutama padabelum dihayati dan diamalkan sepenuhnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4.
Orde Baru yang lahir sebagai tindakan koreksi terhadap penyelewengan dan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD
\945 telah mengadakan penataan kembali kehidupan bernegara dan berbangsa, antara lain melalui konsensus nasional, pelaksanaan
pemilihan umum secara berkesinambungan dalam upaya menghidupkan mekanisme kepemimpinan nasional lima tahunan, pejabaran Pancasila melalui P4 dan penerapan Pancasila sebagai
satu-satunya asas bagi organisasi
politik dan organisasi
kemasyarakatan.
5.
Kekurangwaspadaan bangsa Indonesia terhadap penyimpangan dan penyelewengan pada masa Orde Lama karena terbukanya peluang-
peluang untuk menanfsirkan Pancasila menurut kepentingan kelompok maupun golongan tertentu, misalnya PIfl "menerima" Pancasila sebagai dasar negara saja, tetapi tidak sebagai falsafah bangsa.
0049 B.
43
Saran 1.
Pancasila harus dilihat sebagai suatu sistem yang nilai-nilainya harus
dihayati dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Untuk itu Pancasila tidak dipandang hanya sebagai dasaq negara saja, atau hanya sebagai pandangan hidup saja, namun harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat, yakni sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa, perjanjian luhur bangsa Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. 2.
Upaya melestarikan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara tidak dapat dipandang sebagai pembangunan di bidang
politik saja, namun harus didukung dengan kebijaksanaankebijaksanaan lain di luar bidang politik, seperti kebijaksanaan-
kebijaksanaan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan hankamnas. 3.
Di bidang politik perlu ditingkatkan pendidikan politik berdasarkan Pancasila dan UUD L945 yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran rakyat akan kewajiban dan haknya sebagai warga negara sehingga makin mampu ikut berperan aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik juga
diarahkan untuk membentuk kader yang lebih tangguh dan lebih
berkualitas serta yang menjamin proses regenerasi pada masa mendatang secara lebih baik dan berkesinambungan. 4.
Sehubungan dengan penekanan pembangunan yang dititikberatkan
pada pembangunan di bidang ekonomi, maka perlu terus diwaspadai berbagai aktivitas yang sengaja maupun tidak sengaja
0050 44
yang mengarah pada sistem ekonomi yang tidak sesuai dengan Pancasila.
Harus terus diupayakan berbagai usaha agar Pancasila menyerap ke
,dalam diri orientasi nilai yang lebih luas yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. 6.
Menjadikan Pancasila sebagai dasar yang kokoh bagi pembangunan masyarakat Indonesia yang modern, seperti yang tercermin di dalam
semboyan "Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila." -7
Menjadikan Pancasila mampu menjawab persoalan baru di masa datang yang kemungkinan besar hanya dapat dihadapi tidak hanya
dengan kesatuan kepercayaan tapi juga kesatuan pandangan, ucapan, dan tindakan dari bangsa Indonesia. 8.
Terlradap masalah-masalah yang ada pada masa kini dan masa datang seperti telah dijelaskan pada akhir Bab
II, maka diperlukan
kebiiaksanaan-kebijaksanaan dan langkah-langkah pengawasan dan
pembinaan yang diarahkan unruk mencegah timbulnya berbagai
aktivitas atau sarana yang memungkinkan munculnya masalah-
masalah tersebut. Kebijaksanaan dan langkah
itu misalnya,
mengawasi jalur-jalur yang mungkin digunakan ektrim
kiri maupun
kanan, menyaring bahan bacaan, film, dan media lainnya yang membawa nilai-nilai negatif dan tidak sesuai dengan Pancasila, mengawasi dan membina masyarakat yang masih mempertahankan
nilai-nilai tradisional yang tidak sesuai dengan Pancasila. Sedangkan
terhadap terhadap pandangan primordilisme, dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan, misalnya menjelaskan tentang ajaran agan'n secara benar, terhadap mereka-agar tidak lagi berpandangan
sempit.
0051 1>
Untuk mendukung kebijaksanaan dan langkah tersebut, maka upaya
terus melakukan pendidikan politik yang antar^ lain diberikan melalui P4 harus terus dilaksanakan dengan menggunakan jalur dan
sarana yarrg bisa dan sesuai dengan kondisi masyarakatyar^g dihadaoi.
0052
DAITAR KEPUSTAKAAAI
1.
BP7 Pusat. Bahan Penataran Pedoman Pengh?)ratan dan Pengamalan Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945, Dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Edisi II. Cetakan I. Jakarta, 1981.
2.
Darmaputra Ph.D. Eka Pancasila Identitas Dan Modernitas. BPK Gunung Mulia. Ceurkan II. Jakarta, 198q.
.
3.
Departemen Dalam Negeri. Pemaslrarakatan Lima Undang-undang Bidang Politik Dalam Rangka Pembinain Politik Dalam Negeri . Jakarta, 7955.
4.
Notosusanto, Prof. Nugroho. Pancasila. Ideologi dan Dasar Negara. Departemen Penerangan Republik Indonesia. Jakart^, 1987 .
5.
Tim Pengajar FS-UI. Seiarah Indonesia.Jakarta,1986.
0053
KELOMPOK
II
KETUA: IR. BAMBANG PRITAMBODO
350 000
4-72
SEKRETARIS: DRA. LENNY NURFIARYANTI ROSALIN
350 000 464
PENYAJI: IR. DONNYAZDAN
350 000 49r
ANGGOT.*
4i4
DRS. PETRUS SUMARSONO
350 000
IR. KSNNEDY SII{ANJUNTAK DRS. DADANG SOLIHIN
350 000 456 350 000 458
IR. TOMX/TY HERMA\TAN
3io ooo 463"
IR. TAMTAMA SATYA BAKTI P.
350 000 465
DRS. SETIA BUDI
350 000 467
IR. G.D.V. PATTINASARANY
350 000 468
IR. ARIF HARYANA
350 000 469
IR. NONO RUSONO
350 000 470
iR. UMIYATUN HATATI TRIASTUTI
350 000 479
DIANI SADIAVATI, SH
350 AAO 486
IR. TAMBOK PARULIAN S. SIMANTUNTAK
350 000 487
DRS. ASYRAF NAZIR
350 000 488
IR. SA}'fYLEROYUGIIY
AIBERTUS CHRISTIONO SUBROTO, SH
350 Oao 492 350 000 508
IR. BASUKI YTJSUF ISKANDAR
350 000 519
0054
B.
UNDANG-UNDANG DASAR
1C}45
OIeb KELOMPOKI
SISTEM PEMERINTA}L{N DAN MEIGNISME KEPEMIMPINAN
LIMA TAHUNAN MENURUT UUD T945 MENJAMIN KEHIDUPAN POLITIK DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
0055
SISTEM PEMERINTAIIAN
DAII MEI(ANISME KEPEMIMPINAN NASIONAL LIMA TAHUNAN MENIJRUT UI\TDAIIG-UNDAI\IG DASAR L945 MENJAMIN
IGHIDTIPA}I POLIfiK DI
AI-EGARA REPT]BLTK INDON-ESIA
Oleh: KELOMPOK
I
DEPARTEMEN P'ENERANGA}T REPT]BLIK INDONESIA IATIIIAN PRAJABATAN TINGKAT III KITUSUS BAPPENAS JAKAR:TA L989
0056
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, akhirnya selesailah juga tugas penulisan paper kelompok
ini. Penulisan paper ini merupakan
salah
satu prasyarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan latihan Prajabatan
Tingkat III khusus Bappenas yang diselenggarakan oleh Departemen Penerangan. Paper yang kami bahas di sini berjudul: ''SISTEIvI
P
EMERINTAHAN DAN MEKANIS ME KEP EMIMPINAN NASIONAL
LIMA TAHUNAN MENIIRUT TTUD 1945 MENJAMIN KEHIDUPAN POLITIK
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA''.
Harapan kami dari penulisan paper ini sekir vnya. dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pelestarian dan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 7945. Namun penulisan ini tentu saja tidak lebih dari
kekurangan yang ada, karenanya kami membuka segala saran atau kritik untuk penyempurnaannya.
Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pengajar dan pembina dalam Prajabatan
ini yang telah memberikan bimbingan dan
bantuan dalam pembuatan paper kelompok ini.
Jakarta,Juni 1989 Penyusun
00 56
KATA PENGANTAR
Denga-n mengucapkan syukur
tugas penulisan paper kelompok
Alhamdulillah, akhirnya selesailah juga
ini. Penulisan paper ini merupakan
saiah
satu prasyarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan latihan Prajabatan
Tingkat III khusus Bappenas yang diselenggarakan oleh Departemen Penerangan. Paper yang kami bahas di sini berjudul: ''SISTEN,I PE N,TERINTAHAN DAN MEKANIS ME KEP EN{IMPINAN NASIONAL
LIMA TAHUNAN MENURUT UUD 1945 MENJAMIN IGHIDUPAN POLITIK
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA''.
1
Harapan kami dari penulisan paper ini sekir anya dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pelestarian dan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 7945. Namun penulisan ini tentu saja tidak lebih dari
kekurangan yang ada, karenanya kami membuka segala saran atau kritik untuk penyempurnaannya.
Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pengajar dan pembina dalam Prajabatan
ini yang telah memberikan bimbingan dan
bantuan dalam pembuatan paper kelompok ini.
Jakarta,Juni 1989 Penlnrsun
005'i
DAFTAR ISI
1\A*TA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB
BAB
I
II
ll
PENDAHULU.{N 1.1
Latar Belakang
1
r.2
3
L.3
Identifikasi I'lasalah Metoda Pendekatan ..............
3
L.4
Sistematika Penulisan ..............
3
SISTI]M PEMERINTAHAN NEGARA DAN IGPIMPINAN NASIONAT MENIIRUT UNDANG.UNDANG DASAR 194'
2.7 2.2 BAB
III
Sistem Pemerintahan Negara ..............
4
Mekanisme Kepemimpinan Nasional 5 Tahunan
8
TUJUAN DAN ANALISIS PEI-AKSANAAN SISTEM PEMERINTA}AN
DAN MEKANISME KEPEMIMPINAN NASIONAL LINT\ TAHUNAN
3.1 3.2 3.3
Kehidupan Politik Secara Umum
16
Sejarah Kehidupan Politik
)7
Pembangunan Politik Dalam Kaitannya Dengan Pembangunan Nasional ...........
BAB IV
1?
PENUTUP
4.1 4.2
Kesimpulan
47
Saran-Saran
43
DAFTAR KEPUSTAKAAN
44
0058 BAB
I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Negara Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.
Ini mengandung pengertian bahwa negara, termasuk di dalamnya
pemerintah dan lembagalembaga negara yang lain, dalam menyelenggarakan kehidupannya harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Dalam penyelenggaraan kehidupan negara, cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstirusi,'yang dengan sendirinya juga oleh ketentuan-ketentuan dan hukum lain yang .merupakan produk konstitusional. Dengan landasan sistem negara hukum dan sistem konstitusional, diciptakanlah
mekanisme hubungan tugas secara struktural dan fungsional antara lembaga-lembaga negara, yang dapat menjamin terlaksananya sisteln itu sendiri dan dengan sendirinya juga dapat memperlancar pelaksanaan pencapaian cita-cita nasional. Salah satu pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945, ialah negara yang \erkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbenruk dalam Undang-Undang Dasar harus mencerminkan kedauiatan rakyat dan berdasar atas p
ermu syau/ aratan f p envaki I an.
Pasal 1 ayat (2) UUD L945 rnenetapkan : "Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan
dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan RaLyat". Pasal ini mengandung
0059 pokok pikiran kedaulatan rakyat seperti yang disebutkan di atas, dan sekaligus ingin menunjukkan bahwa rakyatlah yang berkuasa dan karena itu merupakan sumber kekuasaan yang ada dalam negara Republik Indonesia. Kekuasaan
itu akan dipergunakan
dalam penyelenggaraan negara yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan Negara Indonesia.
Mengingat pencapaian tujuan negara itu dapat dikatakan sangat kompleks dan serentak, maka tidak mungkin rakyat sendiri )'ang melaksanakannya. Oleh karena itu, rakyat harus diberi kesempatan untuk menyalurkan aspirasinya dan memilih wakil-
wakilnya melalui proses pemilihan umum. Pelaksanaan proses ini harus melembaga berdasarkan
p
eraturan
p
erundang-undangan.
Pemilihan umum tersebut menghasilkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian DPR hasil pemilihan umum bersama DPRD Tingkat
I memilih wakil-wakil
daerah yang nantinya"digabung atau. ditambah dengan wakil-wakil golongan untuk membentuk lembaga tertinggi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, MPR mempunyai tugas dan wewe-
nang yang menentukan jalannya negara dan bangsa yaitu memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Mekanisme kepemimpinan nasional ini tidak hanya terdiri dari Presiden sebagai N{andataris MPR, tetapi juga seluruh unsur-unsur yang terlibat dalam mekanisme kepe-
mimpinan nasional lainnya sesuai dengan UUD 1.945, seperti DPR, DPA, BPK dan MA. Sistem pemerintahan dan mekanisme kepemimpinan yang tertera dalam UUD
7945 sedikit banyak telah. dan akan mewarnai kehidupan politik di Indonesia, yang mencakup kehidupan berbangsa dan bernegara.
0060 pokok pikiran kedaulatan rakTat seperti yang disebutkan di atas, dan sekaligus ingin menunjukkan bahwa rakyatlah yang berkuasa dan karena itu merupakan sumber kekuasaan yang ada dalam negara Republik Indonesia. Kekuasaan
itu akan dipergunakan
dalam penyelenggaraan negara yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan Negara Indonesia.
Mengingat pencapaian tujuan negara itu dapat dikatakan sangat kompleks dan serentak, maka tidak mungkin rakyat sendiri yang melaksanakannya. Oleh karena itu, raLTat harus diberi kesempatan untuk menyalurkan aspirasinya dan memilih wakil-
wakilnya melalui proses pemilihan umum. Pelaksanaan proses ini harus melembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pemilihan umum tersebut menghasilkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian DPR hasil pemilihan umum bersama DPRD Tingkat
I memilih wakil-wakil
daerah yang nantinya digabung atau ditambah dengan wakil-wakil golongan unruk membentuk lembaga tertinggi negara,yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, MPR mempunyai tugas dan wewe-
nang yang menentukan jalannya negara dan bangsa yaitu memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Mekanisme kepemimpinan nasional ini tidak hanya terdiri dari Presiden sebagai I\{andataris MPR, tetapi juga seluruh unsur-unsur yang terlibat dalam mekanisme kepe-
mimpinan nasional lainnya sesuai dengan UUD 1945, seperti DPR, DPA, BPK dan MA. Sistem pemerintahan dan mekanisme kepemimpinan yang tertera dalam UUD
1945 sedikit banyak telah dan akan mewarnai kehidupan politik mencakup kehidupan berbangsa dan bernegara.
di Indonesia,
yang
0 7.2.
061
Identifikasi Masalah
lruD 194i
sebagai landasan konstitusional negara Indonesia memberi implikasi
terhadap sistem pemerintahan dan mekanisme kepemimpinan nasional yang pada gilirannya akan mempengaruhi kehidupan politiknya. Bagaimana penjabaran sistem pemer-
intahan dan mekanisme kepemimpinan nasional yang menjamin kehidupan politik di Negara Indonesia
?
1.3. Maksud dan Tuiuan
Maksud : Untuk menelaah lebih lanjut tentang sistem pemerintahan dan meka-
nisme kepemimpinan nasional lima tahunan dapat menjamin kehidupan politik di Negara Republik Indonesia.
Tujuan : Unfuk memberikan pemahaman tentang sistem pemerintahan dan mekanisme kepemimpinan nasional lima tahunan dalam meniamin kehidupan
politik di
Negara Republik Indonesia.
1.4 Sistematika Penulisan Pendahuluan, berisi latar belakang tentang kaitan antara sistem pemer-
BabI:
intahan dan mekanisme kepemimpinan nasional menurut UUD'45 dan pengaruhnya terhadap kehidupan berpolitik di Indonesia. Bab
II
Berisi uraian tentang sistem pemerintahan negar^ylng dianut berikut
:
diskripsi serta uraian tentang mekanisme kepemimpinan nasional lima tahunan. Bab
III
Berisi tinjauan dan analisis pelaksanaan kehidupan politik di Indone-
:
sia, sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia dari tahun 1945 hingga sekarang serta analisisnya. Bab
IV
:
Kesimpulan dan saran.
0062 BAB
II
SISfiM PEMERINTAIIAN DAN MEKANISME KEPEMIMPINAN NASIONAI LIMA TAIIUNAN MENURUT UNDANG UNDANG DASAR 1945
2.1. Sistem Pemerintahan Negara Sistem Pemerinahan Negara Indonesia dijelaskan secara sistematis dalam penje-
lasan Undang-Undang Dasar L945. Dalam penjelasan tersebut dikenal 7 (tujuh) buah
kunci pokok sebagai berikut 1-.
:
Indonesia ialah Negara yang Berdasar atas Hukum Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan
belaka.
Ini mengandung pengertian bahwa negara, termasuk didalamnya Pemer-
intah dan lembaga-lembaga negara yang lain, dalam menyelenggarakan kehidupan negara berdasarkan atas hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pengertian negara hukum
disini adalah negara hukum dalam arti
luas, yaitu negara hukum dalam arti materiil, dimana ruegara bukan saja."melin-
dungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia", tetapi juga harus "memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Dengan landasan dan semangat negara hukum dalam arti materiil
itu, setiap tindakan negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan ataupun landasan, yaitu kegunaannya dan landasan hukumnya.
2. Sistem Konstitusional Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sistem ini memberikan ketegasan bahwa
0063 cara pengendalian Pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dan hukum lain yang
merupakan produk konstirusional, seperti Garis-garis Besar Haluan Negara, UndangUndang dsb. Dengan demikian sistem
ini mernperkuat dan menegaskan lagi sistem
negarv hukum seperti yang dikemukakan sebelumnya.
3.
Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan Maielis Permusyawaratan Ralqyat.
Kedaulatan Rakvat dipegang oleh suatu badan yang bernama Majelis Permusyav/a-
ratan Rak-vat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis
ini
menetapkan
IJndang-Undang Dasar dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, serta mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan wakil Kepala Negara (wakil Presiden).
Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden diangkat, tunduk dan bertanggung jawab kepada Maje-
lis. Presiden adalah mandataris dari Majelis dan berkewajiban menjalankan purusanputusan Majelis. Sebagai badan yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat maka segala keputusan yang diambil haruslah mencerminkan keinginan dan aspirasi seluruh rakyat.
4.
Presiden ialah Penyelenggara. Pemerintah Negara yang Bawah Majelis.
Tertinggi di
Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang rertinggi.
Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden". Sistem
ini logis karena Presiden diangkat oleh Majelis. Presiden bukan
saja diangkarr oleh Majelis tetapi ia dipercaya dan diberi tugas untuk melaksanakan kebi-
jaksanaan rakyat yang berupa garis-garis besar haluan negara ataupun ketetapan-keteta-
pan lainnya. Oieh karena itu Presiden adalah mandataris Majelis dan memegang tanggung jawab atas jalannya pemerintahan yang dipercayakan kepadanya serra memper-
0064 tanggung-jaw-abkan kepada Majelis, bukan kepada badan lain.
5.
Presiden Tidak Bertanggungiawab Kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Dalam penjelasan UUD L945 dijelaskan bahwa di samping Presiden adalah Dewan
Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan RaLTat
untuk membenruk Unclang-Undang dan untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presi-
den tidak tergantung dari Dewan. Menurut sistem pemerintahan kita, Presiden tidak berranggungjawab kepada DPR, tetapi Presiden bekerjasama dengan Dewan. Dalam hal pembuatan Undang-Undang dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara,
Presiden harus mendapat persetuiuan DPR. Presiden tidak dapat membubarkan DPR seperti pada sistem Parlementer, namun DPR pun tidak dapat menjatuhkan Presiden karena Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR. 6.
Menteri Negara ialah Petnbantu Presiden. Menteri Negara Tidak
Ber-
tanggungiawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Penjelasan Undang-Undang Dasar 45 menyatakan "Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri Negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung dari Dewan, akan tetapi tergantung dari Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden. Pen gan gk
atan dan pemb erhentian Menteri-menteri Negara adal ah
sep
enuhnya
wewenang Presiden. Menteri-menteri tersebut tidak bertanggungjawab kepada DPR, tetapi bertanggungjawab kepada Presiden. Oleh karena status mereka adalah sebagai pembantu Presiden. Meskipun demikian tidak dapat dikatakan bahwa Menteri-menteri Negara itu adalah pegawai tinggi biasa, oleh karena clengan petunjuk dan persetujuan
Presiden, Menteri-menteri inilah yang pada kenyataannya menjalankan kekuasaan
0065 pemerintahan di bidangnya rnasing-masing. Inilah yang disebut sistem Kabinet Presidentil.
7. KekuasaanKepala Negara Tidak Tak Terbatas Penjelasan Undang-Undang Dasar L9.45 menyatakan "Meskipun Kepala Negara
tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan "diktator" artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Di atas telah ditegaskan bahwa ia bertanggungjawab kepada IVlajeiis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali
itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh
suara Dewan Perwakilan Rakyat.
Kunci sistem ini pada dasarnya menekankan pada kekuasaan Kepala Negara yang bukan bersifat absolut dengan menunjukkan fungsi/peranan Dewan Perwakilan Rakyat, yang dapat mencegah kemungkinan kekuasaan pemerintah di tangan Presiden ke arah kekuasaan mutlak (absolutisme). Sesuai dengan sistem tersebut, maka kedudukan dan peranan DPR adalah kuat.
DPR
tidak dapat dibubarkan oleh Presiden dan memeg^ng w€wenang memberikan
persetujuan kepada Presiden dalam membentuk Undang-undang dan menet"pklt APBN. Selain itu, DPR juga merupakan badan yang melakukan pengawasan terhadap pemerin-
rah. DPR yang anggota-anggotanya adalah juga anggota MPR mempunyai wewenang
meminta/mendesak MPR untuk mengadakan persidangan istimewa untuk meminta perranggungjawaban Presiden. Apabila DPR menganggap Presiden sungguh melanggar
hrluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Demikian juga sistenr "kekuasaan Presiden tidak tak terbatas" itu, ditunjukkan dengan adanya fungsi dan peranan para menteri negara sebagai pembantu Presiden yang
cukup besar pula. Seperti dijelaskan di muka menteri bukan pegawai tinggi biasa tetapi
menteri-menteri adalah yang terutama menjalankan kekuasa-anf pemerintahan di bi-
0066 dangnya. Menteri dianggap mengetahui seluk beluk masalah yang dihadapinya, sehingga
menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang mengenai departemennya. Dengan penjelasan yang demikian itu tidaklah
berarti mengurangi wewenang dan tanggung jawab Presiden dan juga tidak berarti bahwa dengan demikian Presiden hanya didikte saja oleh menteri-menterinya. Dengan sistem ini yang ingin ditonjolkan adalah bahwa menteri-m-enteri itu adalah juga pemim-
pin-pemimpin negara yang membantu Presiden agar dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan itu tetap dipegang teguh sistem pemerintahan sesuai Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam sistem ini sekaligus juga ingin ditekankan perlunya daya guna dan hasil guna kerja pemerintah, dengan menyatakan dalam penjelasan sebagai berikut : "untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara para men-
teri bekerjasama satu sama lain seerat-eratnya di bawah pimpinan Presiden".
2.2. Mel
L. Kepemimpinan Nasional Pada umumnya kepemimpinan sering dipandang sebagai pangkal penyebab dari
munculnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia, baik di lingkungan organisasi
formal maupun informal. Dalam kaitan ini kepemimpinan juga sering dirumuskan sebagai kepribadian (personaliry). Namun dewasa
ini tclah berkembang pengertian baru
yaitu kepemimpinan dipandang sebagai seperangkat fungsi-fungsi. Akibatrrya, pengertian
kepemimpinan sekarang ini telah dipersonifikasikan dan berubah menjadi organisasional.
Negara pada hakekatnya juga merupakan suatu organisasi, maka pengertian
kepemimpinan tersebut cii atas berlaku pula bagi negara. Sehingga kepemimpinan
006'7 negara tidak lagi dipertautkan kepada orang per orang tetapi dikaitkan dengan fungsi-
fungsi kenegaraan yang harus dijalankan atau dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan negara yang bersangkutan. Dengan demikian kepemimpinan nasional dapat diar-
tikan sebagai seperangkat fungsi-fungsi konstitusional yang dilaksanakan oleh lembagalembaga negara, baik oleh lembaga tertinggi negara maupun lembaga-lembaga tinggi negara dalam rangka mencapai tujuan nasional.
Untuk memahami kelembagaan negara tersebut perlu diuraikan materi yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang 7945, yang pada umumnya mencakup pokok-pokok ketentuan tentang kedudukan, tugas dan wewenang, hubungan kerja dan cara kerja dari lembaga yang bersangkutan.
a. ll{ai elis Permusyawarat^tr Rakyat
Undang-Undang Dasar 1.945 menetapkan tugas MPR yaitu : (1) menetapkan Undang-Undang Dasar; (2) menetapkan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara dan (3) memilih Presiden dan \7aki1 Presiden. Sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat, MPR adalah pemegang kekuasaan negar:r tertinggi dan pelaksana dari kedaulatan rakyat tersebut.
Susunan keanggotaan MPR terdiri dari seluruh anggota DPR ditambah dengan Utusan-utusan dari Daerah-daerah dan Golongan-golongan
menurut aturan yang
dite-
tapkan dengan Undang-undang. Kemudian ditetapkan bahwa Majelis akan bersidang sedikit-dikitnya lima tahun sekali.
b. Presiden dan \ffakil Presiden Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut
0068 Undang-Undang Dasar.
Di dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu
oleh
seorang Wakil Presiden. Masa jabatan bagi Presiden dan \W'akil presiden ialah selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetuiuan DPR. Dalam hal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan
Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang yang mempunyai kekuatan sama dengan
Undang-undang walaupun tanpa mendapatkan persetujuan DPR sebelumnya. Tetapi Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang iru harus mendapat persetu-
juan DPR dalam persidangan yang berikut. Bila ternyata DPR tidak dapat memberikan persetuiuan maka Presiden harus mencabut Peraturan Pemerintah pengganti Undangundang tersebut. Sebagai pemegang kekuasaan dan pemerintahan Presiden berhak menetapkan
Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-undang. Selain itu Presiden sebagai Kepala Negara mempunyai kekuasaan : (1) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas
Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, (2) hak menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, (3) menyatakan negara dalam keadaan bahaya, (4) mengangkat duta dan konsul dan mene-
rima duta negara lain, (5) memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, (6) memberi gelaran, tanda jasa dan lainJain tanda kehormatan.
c. Dewan Pertimbangan Agung DPA adalah sebuah badan penasehat pemerintah yang berkewajiban memberi
jawab atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul dan wajib mengajukan percimbangan kepada pemerintah. Susunan keanggotaan DPA pengaturannya ditetapkan dengan Undang-undang.
10
00ti9 d. Dewan Perwakilan Rakyat DpR mempunyai fugas : (1-) bersama-sama pemerintah menetapkan Undangundang, (2) rnelalui undang-undang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan (3) memberikan persetujuan kepada Presiden atas pernyataan perang' membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Kewenangan DPR tersebut adalah dalam rangka pengawasan jalannya pemerintahan.
DpR berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan haluan negara. Dalam hal ini TAP MPR NO. III/MPR|I978 tentang
Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara denganf atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, menetapkan bahwa jika DPR menganggap Presiden
sungguh-sungguh melanggar haluan Negara maka DPR menyampaikan.memorandum peringatan kepada presiden. Jika dalam waksrr tiga bulan Preqiden tidak.memperhatikan
memgrandum tersebut, maka DPR dapat noenyampaikan memorandum yang kedua' Apabila dalam waktu satu bulan memorandum tersebut tidak diindahkan pula oleh presiden, maka DPR dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungj awaban Presiden.
Susunan keanggotaan DPR ditetapkan dengan undang-undang, dimana para anggotanya secara otomatis adalah anggota MPR. Di dalam menjalankan tugasnya, DPR bersiclang sedikit-dikitnya bersidang sekali dalam setahun. DPR dimungkinkan untuk
tidak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disampaikan oleh Pemerinurh. Bila hal yang demikian terjadi, maka RUU dari Pemerintah itu tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan DPR masa itu. DPR dimungkinkan untuk mengajukan RUU sendiri yang disebut "usul inisiatif''
Bila RUU usul inisiatif DPR tidak disahkan oleh Presiden, maka RUU itu tidak boleh
t1
0070 diajukan lagi oleh DPR dalam persidangan masa itu. e. Badan Pemeriksa Keuangan BPK mempunyai tugas khusus untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara
"ang telah digunakan sesuai dengan yang telah disetujui DPR. Badan ini terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah. BPK memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Hasil-hasil pemeriksannya diberitahukan kepada DPR untuk digunakan sebagai bahan penilaian atau pengawasan dan bahan pembahasan Rancangan APBN tahun berikutnya.
f. Mahkamah Agung N{ahkamah Agung dan badan peradilan lainnya_ adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya terldpas dari kekuasaan pemerintah. Salah satu jaminan adanya kebebasan kekuasaan kehakiman itu antara lain adanya jaminan hukum dari
kedudukan hakim yang diatur dengan Undang-undang.
2. Mekanisme Kepemimpinan Lirna Tahunan
Undang-Undang Dasar 1945 beranggapan bahwa dinamika masyarakat dalam jangka lima tahun mengalami perkembangan kualitatif. Artinya kehendak rakyat mengaiami perkembangtnf perubahan dalam lima tahun. Oleh karena itu MPR sebagai penjeimaan seluruh rakyat, penjelmaan kehendak rakyat, juga dipilih untuk masa lima tahun. Masa kerja lima tahun dari MPR ini juga dijadikan masa jabatan dari Presiden dan masa kerja lembaga perwakilan (DPR) dengan tujuan agar yang menetapkan, melaksana-
kan, yang mengawasi dan yang menilai pertanggungjawaban pelaksanaan GBHN, terdiri
dari satu angkatan lima tahun yang sama. Masa jabatan lima tahun baik secara politis
12
0
071
maupun teknis dianggap layak untuk dapat melaksanakan haluan negara secara berhasilguna dan berdayagunaSecara garis besar mekanisme kepemimpinan nasional yang lima tahunan melipur-
ti kegiatan-kegiatan kenegaraan sebagai berikut
1.
MPR yang
:
terdiri dari seluruh anggota DPR, utusan-utusan daerah dan
golongan-golongan sebagai hasil Pemilu berdasarkan Undang-undang, mengadakan Sidang Umum sekali dalam lima tahun (demikian juga Pemilu diadakan sekali dalam lima tahun)
2.
Dalam Sidang Umum tersebut, MPR melaksanakan tugasnya
-
:
menetapkan Undang-Undang Dasar menetapkan GBHN
memilih Presiden dan \7akil Presiden untuk masa 5 tahun dengan tugas untuk melaksanakan GBHN yang ditetapkan oleh MPR.
3.
Presiden/l\{andataris MPR dengan dibantu oleh.Wakil Presiden dan Menteri.Menteri yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden, melaksanakan rugasnya berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar L945 dan GBHN, yang akan dipertanggungjawabkan kepada Sidang Umum MPR oleh Presiden/Mandataris pada akhir masa jabatannya.
4.
Termasuk tugas-tugas Presiden fMandataris yang erat hubungannya dengan mekanisme ini adalah antara lain
-
:
membentuk (mengangkat anggota-anggota) Lembaga Tinggi Negara DPA dan BPK sesuai dengan ketentuan Undang- undang yang ber-
sangkutan;
-
melaksanakan Pemilu tepat padawaktunya untuk membentuk DPR dan MPR yang baru nanti;
L3
007 2 mengajukan APBN setiap tahun tepat pada waktr:nya dalam rangka melaksanakan GBHN;
membuat Undang-undang yang diperlukan dengan persetuiuan DPR
dalam rangka melaksanakan undang-undang Dasar 1945 dan GBHN; dan seterusnya.
DPR (setelah selesai Sidang Umum MPR) melaksanakan tugasnya mengawasi pelaksanaan tugas Presiden, baik melalui hak budgetnya -nt'enyetuitti APBN- setiap tahunnya, memberikan persetuiuan atas I{UU dan saranasarana pengawasan lainnya. 6.
Demikian juga Lembaga-lembaga Negara lainnya melaksanakan tugasnya sesuai sengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar L945 dan :
Undang-un{ang yang bersangkutan.
Dengan terlaksananya Pemilu, terbentuklah DPR dan MPR hasil Pemilu. MPR hasil
Pemilu itu kemudian bersidang untuk menetapkan GBHN dan memilih Presiden dan
Vakil Presiden untuk lima tahun yang akan datang. Presiden terpilih dengan dibantu oleh Vakil Presiden dalam waktu yang singkat
telah membentuk pembantu-pembantunya yaitu para Menteri dan menetapkan progran
kerjanya unruk melaksanakan putusan-putusan MPR itu, GBHN dan keputusankeputusan lainnya.
Demikian juga DPA dan BPK yang menurut undang-undangnya mempunyai masa jabatan lima tahun juga telah dibentuk (diangkat anggota-anggotanya) berdasarkan Undang-undangnya masing-masing.
Kemudian kegiatan penting Presiden/Mandataris (remerintah) yang baru adalah r4
0073 menyiapkan REPELITi\ sebagai pelaksanaan GBHN dan menyiapkan APBN tahun yang akan datang sebagai pelaksanaan tahunan dari REPELITA yang bersangkutan. Persiapanpersiapan lainnya yang perlu dilakukan dalam kaitan dengan mekanisme kepemimpinan nasional yang lima tahunan itu adalah penyelenggaraan Pemilu dalam tahun yang diten-
tukan, sebagai wahana demokrasi dal"m membentuk lembaga-lembaga perwakilan/permusyawaratan rakyat : DPR dan MPR yang baru nanti.
r5
0074 BAB
III
TINJAUA}I DAN ANAIISIS PEI.{KSANAAN SISTEM PEMERINTAIIA-hI DAN ME
I&\i\
I
S
ilI E KEP EMI]VIP I NAN NAS I O NAI, LID{A TAJI
UNAN
3.1. Kehidupan Politik Secara Umum.
Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara disebutkan bahwa dalam rangka memantapkan kehidupan politik yang sehat dan dinamis, maka perlu diperkuat kehidupan konstitusional, demokrasi, dan tegaknya hukum.
Dalam kaitan ini, kehidupan politik dapat dilihat sebagai suatu keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara pranata-pranata
politik dalam kehidu-
pan bernegara. Pranata-prariata ini mencakup unsur-unsur kepemimpinan nasional seperti telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, kekuatan- kekuatan sospol, dan masyarakat itu sendiri. Untuk mendapatkan pemahaman tentang arti kehidupan politik, maka berikut ini akan diuraikan beberapa pengertian tentang apa yang dimaksud dengan politik.
3.1.1 Pengertian
Politik
Pengertian politik secara umum adalah rangkaian kegiatan dalam suafu sistem kekuasaan yang
di dalamnya terkait proses penentuan suatu atau beberapa tujuan serta
proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pengambilan keputusan mengenai apa yang menjadi tujuan sistem itu ditentukan berdasarkan tata nilai atau ideologi yang dianut.
Pengamatan konsep
politik pada situasi yang konkret seperti negara adalah
pengamatan terhadap gejala-gejala politik dalam konteks tingkah laku di dalam masyara-
kat. Dalam kaitan ini, politik dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu aspek institttsional, L6
007 5 aspekftmgsional, dan bakekat politik itu sendiri. Secara
institusional, pengertian politik adalah perilaku dan tatacara pranata-
pranata,seperti kepemimpinan nasional, kekuatan-kekuatan sospol memperoleh legitimasi kekuasaan. Dalam kaitan ini, maka dipelajari asal-mula proses pembentukan pranata
tersebut. Secara
fungsional, pengertian politik adalah dinamika pranata- pranata diatas
dalam dalam menjalankan fungsi kekuasaannya dan interaksi yang terjadi datam kehidupan bernegara. Sedangkan menurut hakekatnya, politik adalah suatu gejala sosial dan berkaitan dengan proses mencapai kekuasaan.
3.1.2
Kehidupan Politik Berdasarkan beberapa pengertian politik di atas, maka kehidupan politik dapat
dipandang sebagai suatu kondisi yang memperlihatkan keselarasan, keserasian llan keseimbangan antara pengaruh-pengaruh yang timbul dalam suatu sistem politik-
Dalam sistem politik yang menganut Demokrasi Pancasila, maka kehidupan poli-
tik diwarnai oleh kesetimbangan antara sistem kepemimpinan nasional, kekuatan-kekuatan sosial politik, dan rakyat, yang menyalurkan aspirasinya melalui lembaga-lembaga legislatif maupun secara perorangan. Berdasarkan uraian diatas, maka kehidupan politik dapat dikatakan sehat apabila
pemerintah, kekuatan-kekuatan sosial politik, lembagalembaga legislatif, kehakiman dan masyarakat memperoleh kebebasan dalam menyuarakan aspirasinya. Dalam hal ini
pengertian "kebebasan" adalah kebebasan yang bertanggungjawab dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Dengan adanya kondisi ini, maka peluang terjadinya
t7
0076 mufakat dan musyawarah antara kekuatan-kekuatan tersebut akan menjadi semakin baik.
Kehidupan politik berdasarkan Pancasila clijamin dalam IJUD 1945 dan Garisgaris Besar Haluan Negara sebagai suatu bentuk partisipasi warga negara dalam kehidupan bernegar^. Partisipasi warganegara dalam kehidupan bernegara selain ditentukan
oleh sistem pemerintahan juga oleh mekanisme pelaksanaan kekuasaan pemerintahannya. Menurut Pola Pembangunan Jangka Panjang (Garis-garis Besar Haluan Negara), maka usaha-usaha untuk menciptakan, mengkonsolidasikan, dan memanfaatkan kondisi-
kondisi serta situasi untuk memungkinkan terlaksananya proses pembaharuan kehidupan politik akan ditingkatkan, sehingga dapat dicapai keadaan dengan sistem politik yang benar-benar demokratis. dinamis. efelitif. dan efisien.
Pendidikan politik merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan kehidupan
politik yang demokratis. Dengan adanya penddikan politik, maka setiap unsur dalam kehidupan bernegara akan mampu berperan secara aktif dan bertanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia sejak Proklamasi hingga kini telah mengalami pasang surut
kehiciupan politiknya. Seperti kita ketahui kehidupan politik tahun 1950-an diwarnai dengan pergumulan politik diantara para pemimpin negara dalam suatu kerangka demokrasi konstitusional bergaya parlemen seperti di negara-negara Barat. Hal ini dapat
dimaklumi mengingat bahwa sebagian besar dari para pelaku politik tersebut berpendidikan Barat, sehingga mereka berusaha untuk menempuh dan menerapkannya dalam prosedur pemerintahan konstitusional. Ketika itu pula sering terdengar slogan-slogan tentang perlu dipertahankannya aturan permainan yang sebenarnya berasal dari kebudayaan berpolitik
di Inggris, Perancis dan Belanda. Pengaruh pendidikan ilmu hukum
pun sangat kuat, karena semangat jaman menentukan bahwa undang-undang harus ditegakkan dan formalisme merajalela di kalangan mereka yang memahami tegaknya
L8
007'7 hukum. Maka masalah-masalah dramatis y^ng menarik perhatian publik adalah sili bergantinya Kabinet dan jatuh-bangunnya kekuatan koaiisi yang menjadi ciri dan seman-
g tzamanketika itu
dan memang demikianlah dibenarkan secara konstitusional.
Ketika itu disadari bahwa cara berpolitik dengan demokrasi konstitusional gaya Barat tidak sesuai dengan kesinambungan sejarah yang mendasa'i kehidupan sebagian besar rakyat yang bergolak menurut aturan permainan yang lebih sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Kehidupan demokrasi konstitusional, kehidupan
politik di parlemen
dan kehidupan politik yang berakar dari bentuk-bentuk berpolitik seperti pada Tweede Kamer di Belanda dan Houses of Parliament di Inggris perlahan-lahan mulai memudar. Pada tahun 1959 Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang intinya
mengembalikan dasar hukum negara kepada Undang-Undang Dasar 45. Akan tetapi disampimg itu ia mencari suatu sistem politik baru dalam menjalankan kekuasaannya yang kemudian dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin. Ketika
ini peranan lembaga
legislatif, dan dengan demikian peranan sebagian besar partai-partai politik sipil, menjadi sangat merosot, sedangkan disamping
itu kekuatan - kekuatan politik lainnya, seperti
ABRI dan PKI mulai timbul. Ketika itu, bentuk kehidupan
politik diwarnai dengan
berbagai konflik dan persaingan yang taiam dalam memerankan tingkah laku politik masing-masing. Kondisi ini kemudian memuncak pada tahun T965 dalam peristiwa yang
dikenal sebagai Gerakan 30 September. Perkembangan politik di Indonesia sejak saat itu telah jauh berubah. Peranan
politik kaum milite- menjadi semakin kuat sejalan dengan semakin menurunnya pervnan partai-partai politik. Kemenangan Golkar dalam Pemilu 1971 mernperkokoh peranan ABRI dalam percaturan politik Indonesia. Selanjutnya usaha-usaha penyederhanaan
partai terus dilakukan dan pada tahun 1978, jumlah partai politik dilebur
dari 9 partai
politik hingga menjadi 2 partai baru, yaitu Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan. Perkembangan penting berikutnya tercermin dengan diangkatnya
T9
0078 Presiden dan Vakil Presiden yang baru oleh Majelis Permusyawarr-tan Rakyat.
Dari berbagai upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Orde Baru, maka sistem
politik di Indonesia dicoba untuk terus dikembangkan, tetapi masih dalam konteks sistem pemerintahan dan mekanisme kepemimpinan nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Usaha-usaha untuk mengembangkannya pun masih terus
dilakukan, seperti mengembangkan fungsi dari pranata-pranata politik yang benar-benar demokratis, mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, peningkatan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sehingga menjadi semakin efektif serta
mewuludkan kesadaran dan kepastian hukum di dalam masyarakat sehingga meniadi semakin mantap.
3.2. Seiatah Kehidupan
Politik
Undang-Undang Dasar 7945 berlaku di Indonesia dalam dua kurun waktu. Yang 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949, yaitu sejak ditetapkannya oleh ^ntara Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPIil) pada tanggal 18 Agustus 7945 sampai pertama
dengan mulai berlakunya Konstitusi RIS pada saat pengakuan kedaulatan dalam bulan
Desember 1949. Yang kedua adalah dalam kurun waktu 7959 sampai sekarang, yaitu sejak diumumkannya Dekrit Presiden tanggal
5
Juli 7959.
Dalam kedua kurun wakru berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 itu telah dapat dicatat dan ditarik pengalaman-pengalaman tentang gerak pelaksanaan dari UUD 194,
itu, termasuk ju ga penyimpangan-penyimpan gannya. a.
Periode 1945 - 192t9 Dalam kurun waktu 7945 - L949, jelas UUD 1945 ndak dapat dilaksanakan dengan
baik, karena memang seciang dalam pancaroba, dalam usaha membela dan mempertahankan kemerdeka n y^ng yang baru saja diproklamasikan, sedangkan pihak kolonialis
20
0079 Belanda justru ingin berkuasa kembali. Segala perhatian bangsa dan negara diarahkan
untuk memenangkan perang kemerdekaan. Sistem Pemerintahan dan kelembagaan yang ditentukan dalam UUD 1945 terbukti
belum dapat dilaksanakan. Dalam kurun waL'tu ini sempat diangkat Anggota DPA Sementara, sedangkan MPR .lan DPR belum dapat dibentuk. \(raktu itu masih terus diberlaku-
kan ketentuan Aturan Peralihan pasal IV yang menyatakan bahwa : Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung
dibentuk menurut Urrdang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.
Namun ada satu penyimpangan konstitusional yang prinsipiil yang dapat dicatat dalam kurun wakru 1945
- 7949 ioa, ialah perubahan sistem Kabinet Presidentil menjadi
Kabinet Parlementer. Berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPIO{IP) pada
tanggal11 Nopember 1945, yang kemudian disetujui oleh Presiden dan diumumkan dengan Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember L945, sistem Kabinet Presidentil tersebut diganti dengan sistem Kabinet Parlementer. Sejak saat itu kekuasaan Pemerintahan (eksekutif) dipegang oleh Perdana Menteri sebagai pimpinan Kabinet dengan para Menteri sebagai anggota Kabinet. Secara bersama-
sama atau sendiri, Perdana Nlenteri dan para Menteri bertanggungjawab kepada KNIP,
yang berfungsi sebagai DPR, tidak bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan
sistem UUD t945. Penyimpangan sistem ini tampak berpengaruh terhadap stabilitas
politik dan stabilitas Pemerintahan. Berkat kebulatan tekad seluruh raLyat waktu itu yang terus berjuang menr:gakkan kemerdekaan, maka dengan naungan UUD 7945 - nteskiptnz telab terjadi penyi.ntparz-
gan terbaclapnya - akhirnya bangsa Indonesia dapat memenangkan perang kemerde-
21
00E0 kaan itu, meskipun dengan terpaksa mengorbankan Undang-Undang Dasar itu sendiri.
Akhirnya Belanda mengakui Kemerdekaan Indonesia, namun pihak "Republik Proklamasi" untuk sementara menerime berdirinya Negara Indonesia yang lain dari yang
diproklamasikan padatanggal 17 Agustus dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar L945. Negara Kesatuan Republik Indonesia terpaksa menjadi Negara Federasi Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan pada konstitusi RIS. UUD 1945 berlaku hanya di Negara Bagian R.I. yang meliputi sebagian pulau Jawa dan Sumatera dengan ibukota Yogyakarta.
b. Periode 1950 - 1959
Negara Federasi RIS ini hanya berlangsung sementara. Berkat kesadaran para
pemimpin RIS dengan dipelopori oleh pimpinan-pimpinan yaang "republikan", maka pad,atanggal 17 Agustus 1950, Negara Federasi RIS kembali meniadi Negara Kesatuan R.I., tetapi dengan landasan Undang-Undang Dasar y^ng lain dari UUD 1945- Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara yang
diberi nama Undang-IJndang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Menurut UndangUndang Dasar
ini
sistem Pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan Parle-
menter bukan sistem kabinet Presidensial. Menurut sistem pemerintahaan Parlementer
itu maka Presiden dan Vakil Presiden adalah sekedar Presiden konstitusional dan "tidak dapat diganggu gugat". Yang bertanggungjawab adalah para Menteri, ialah bertanggunglavrrab kepada
Parlemen.
Penentuan sistem yang demikian ini sebenarnya bersumber pada landasan pemik-
iran yang lain dari yang terkandung dalam UUD 1945. UUDS 1950 yang menganut sistem Parlementer berpijak pada landasan pemikiran demokrasi liberal yang mengutamakan pada kebebasan individu, sedangkan UUD L945 yang menganut sistem Presidensial
berpijak pada landasan demokrasi Pancasilar /ang berintikan kerakyatan yang dipimpin
22
0081 oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratanf perwakilan, dimana Presiden bertanggungjawab kepada pemberi mandat yaitu MPR, tidak kepada Parlemen.
Pelaksanaan dari UUDS L950 dan akibat-akibatnya telah mewarnai lembaran
sejarah, berupa kekacauan-kekacauan, baik di bidang politik, keamanan maupun ekonomi.
c.
Periade
1959 -
196
Konstituante yang berdasarkan UUDS 1950 bernrgas menyusun Undang-Undang Dasar yang tetap, ternyata telah mengalami kemacetan total dan bahkan mempunyai akibat yang sangat membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Maka dengan alasan yang kuat dan dengan dukungan dari sebagian terbesar rakyatlndonesia, dikeluarkanlah
Dekrit Presiden tanggal 5 Juli L959 tentang kembali kepada UUD 1945. Dikrum Dekrit Presiden itu adalah
1. 2.
;
MenetapkanpembubaranKonstituante; Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Sementara 1950;
3.
Pembentukan Nlajelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan
da.ri daerah-daerah dan golongan-golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnva.
Jadi sejak 5 Juli 1959 itu berlaku kembali UUD 1945 sampai sekarang. Apabila diadakan pengkajian dan perbandingan pelaksanaan UUD L945 dalam kurun waktu antara L959 - i965 (Orde Lama) dan kurun waktu antara 1966 sampai sekarang (Orde
0082 Baru), maka jelas tampak dan terasa kemajuan-kemajuan yang telah dicapai
dalam
mengusahakan pelaksanaan UUD 194i secara murni dan konsekuen.
Dalam Orde Lama, Lembaga-lembaga Negara seperti MPR, DPR, DPA dan BPK
belum dibentuk berdasarkan Undang-undang seperti yang ditentukan dalam UUD 1945. Oleh karena itu lembaga-lembaga tersebut rnasih dalam bentuk sementara. Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legisla11f.
-ber.santa-sartla dengant Deluant Penuakilan RakyaS- telah menggunakan kekuasaan
itu dengan tidak semestinya. Presiden telah mengeluarkan produk-produk legislatif yang mestinya berbentuk Undang-undang (artinya dengan persetujuanDPR) dalam bentuk Penetapan Presiden tanpa persetuiuan DPR. MPRS telah mengambil keputusan untuk mengangkat seseorang sebagai Presiden
seumur hidup, yang jelas bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang menetapkan masa jabatan Presiden 5 tahun.
Hak budget DPR tidak berjalan, artinya Pemerintah tidak mengajukan Rancangan Undang-undang APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun
anggaran yang bersangkutan. Bahkan dalam tahun t96O Presiden waktu
itu telah
membubarkan DPR, karena-DPR tidak dapat menyetujui RAPBN yang diajukan oleh Pemerintah.
Itulah beberapa kasus penyimpangan yang serius terhadap UUD Penyimpangan-penyimpangan
I94i.
ini jelas bukan saja telah mengakibatkan tidak
berjalannya sistem yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar L945, melainkan ternyata telah mengakibatkan rnemburuknya keadaan politik dan keamanan serta kemero-
sotan di bidang ekonomi, yang mencapai puncaknya dengan pemberontakan yang gagal
oleh G-3O-S/PKI
24
d. Periode
0083
196 - Sekarang
Pemberontakan G-30-S/PIfl yang dapat digagalkan berkat kewaspadaah dan kesigapan ABRI dengan dukungan kekuatan rakyat, telah mendorong lahirnya Orde Baru
yang bertekad untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 7945 dan Pancasila secara
murni dan konsekuen. Dengan gagalnya perebutan kekuasaan G'3O-S/PKI itu telah dapat diungkapkan
dan dibukikan -baik ntelalui sidang-sidang pengadilan nzantpun babant-baltanz ketq-
angan lainrrya- bahwa Plfl-lah yang mendalangi secara sadar dan terencana "Coup d'etat'' itu. Perbuatan jahat tersebut bukan saja telah menimbulkan korban jiwa dan benda
yang cukup besar, bukan saja bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Unclang Dasar dan hukum yang berlaku, tetapi jelas mempunyai tujuan untuk merubah dan meniadakan dasarfalsafah negara Pancasila dengan dasar falsafah yang lain.
Dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, PKI telah dua kali mengkhianati negara, bangsa dan dasar negara yang sama-sama kita cintai dan kita agungkan bersama. Atas dasar itulah maka raLTat menghendaki dan menuntut dib.rbu.kanny? PK[. Namun
Pimpinan Negara waktu itu, tidak mau mendengarkan dan tidak mau memenuhi tuntutan rakyat, sehingga timbullah apa yang disebut "situasi konflik" antara Rakyat di satu pihak dan Presiden di lain pihak. Keadaan semakin meruncing, keadaan ekonomi dan keamanan makin tidak terkendalikan.
Dengan dipelopori oleh Pernuda/Mahasiswa, rakyat menyampaikan "Tri Tuntutan Rakyat'' (TRITURA), /aitu:
t. Bubarkan PKI; 2. Bersihkan Kabinet dari unsur-unsur PK[; dan 3.
Turunkan harga-hargaf perbaikan ekonomi. Gerakan memperjuangkan TRITURA ini makin hari semakin meningkat sehingga 25
0084 Pemerintah, dalam hal ini Presiden, boleh dikatakan tidak dapat menguasai keadaan lagi. Dalam situasi yang demikian, Presiden mengeluarkan Surat Perintah tertanggal 11
Maret !966 kepada Lernan Jenderal Soeharto selaku Menteri/Panglima Angkatan Darat,
yang intinya memberikan wewenang kepadanya untuk mengambil langkah-langkah pengamanan dalam rangka menyelamatkan keadaan negara. Lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR)
ini dianggap oleh rakyat sebagai lahirnya ORDE'BARU.
Dengan berlandaskan kepada SUPERSEMAR, pengemban SUPERSEMAI( telah membubarkan PK[ dan ormas-ormasnya. Tindakan pembubaran ini disambut dan ditanggapi dengan penuh kelegaan oleh seluruh rakyat. Dan dengan semangat SUPERSEMAR
ini pula Orde Baru mengambil langkah-langkah koreksi dengan cara-cara yang
konstitusional terutama dalam menegakkan, mengamankan dan mengamalkan UndangUndang Dasar 7945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.'
Telah banyak langkah-langkah yang diambil dan berhasil dilakukan oleh Orde
Baru dalam rangka menegakkan Undang-Undang Dasar I94.tr yang telah diselewengkan maknanya
Orde Baru telah berhasil menyalurkan aspirasi rakyat dalam mengadakan koreksi-
koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan, kekacauan-kekacauan dan keadaan buruk di pelbagai bidang selama Orde Lama, melalui cara-cara yang konstitusionil, artinya melalui sidang-sidang MPR yaitu Sidang Umum MPR(S) ke IV pada tahun 1966 dan Sidang Istimewa pada
ahun 7967.
Sejumlah ketetapan yang bersifat prinsipiil telah dihasilkan dalam Sidang Umum MPR(S) tahun 1966, seperti : TAP.D(IMPR(S)/66 yang mengukuhkan SUPERSEN{AR;
TAP.XXV/MPR(S)/66 mengenai pembubaran PKI dan ormas-ormasnya; TAP.XII/MPR(S)/66 tentang pembaharuan landasan politik luar negeri; TAP.)OtrIT/MPR(S)/66 tentang pembaharuan landasan di bidang ekonomi dan pemban-
0085 gunan; dan sejumlah TAP-TAP lainnya yang menyangkut masalah-masalah yang sifatnya koreksi dan pembaharuan terhadap keadaan semasa orde Lama. Sidang Istimewa MPR(S) tahun 1967 diadakan atas permintaan DpR yang menganggap bahwa saat
itu Presiden telah dengan sungguh-sungguh melanggar ketentuan
Undang-Undang Dasar L945. Kemudian Sidang Istimewa MPR(S) telah memuruskan
untuk menarik kembali mandat MPR(S) yang diberikan kepada presiden Soekarno, karena dianggap telah tidak dapat menjalankan haluan negara dan keputusan-keputusap
Majelis sebagaimana semestinya dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden.
Pada sidang Umum MPR(S) tahun 1968, MPR(S) telah mengangkat Jenderal
Soeharto untuk mengemban Ketetapan nomor D( sebagai Presiden sampai terpilihnya Presiden oleh MPR sebagai hasil dari pemilihan Umum.
Sejak itulah Undang-Undang Dasar 1945 diusahakan unruk sedapat mungkin dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Dalam rangka pelaksanaan tersebut di atas, maka diusahakan untuk terbentuknya kelembagaan negara N{PR, DPR, DPA, BPK dan Mahkamah Agung sesuai dengan keten-
tuan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mensamanarkan bahwa pembentukan Iembaga-lembaga ini harus dilakukan dengan undang-undang. Oleh karena itu dalam waknr yang singkat Pemerintah bersama-sama dengan DpR membentuk undang-undang, yaitu 1.
:
-
Undang-undang No.16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Rakvat Daerah, yang kemudian diubah oleh undang- undang No.5 Tahu n L975.
2.
Undang-undang No. 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung, yang
)'7
0086 kemudian diubah oleh Undang-undang No.4 Tahun 1978. 3.
Undang-undang No.5 Tahun 1973 tentang Susunan dan Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan.
4.
Undang-undang No. 14 Tahun L970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
dan Undang-undang No.13 Tahun 1965, yang menjadi landasan kerja bagi Mahkamah Agung dan Badan-badan Pengadilan lainnya.
Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka penyusunan/ pembentukan badan-badan perwakilan rakyat seperti DPR-R[, DPRD tingkat
I dan DPRD
tingat II, harus dilakukan melalui Pemilihan Umum.
Hasil pemilihan umum tahun 1971 ini, terbentuklah DPR-RI, DPRD tingkat
fI. Dengan demikian terbentuklah
I dan
MPR pada tahun 1972, yang.anggota-anggotanya ter-
diri dari seluruh anggota DPR, utusan-utusan daerah yang dipilih oleh DPRD tingkat I dan utusan-utusan golongan, baik dari ABRI maupun non-ABR[ yang sifatnya mewakili golongan fungsional termasuk koperasi dan organisasi yang berkecimpung di bidang ekonomi, seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945. MPR hasil pemilihan umum
tahun tgTl telahmengadakan Sidang Umumnya pada
tahun 1973 dan telah berhasil melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan UndangUndang Dasar 7945 dengan baik, yaitu : membuat GBHN untuk tahun 1973 - 1978 dan
memilih Presiden dan'Wakil Presiden untuk jangka lima tahun. Demikian pula DPA telah dibentuk berdasarkan Undang-undang DPA yang pertama kalinya pada tahun 1967 sebagai badan pertimbangan Presiden, yang mempunyai masa jabatan sama dengan jabatan Presiden. BPK akhirnya juga. terbentuk pada tahun 1973 sesuai dengan Undang-undang BPK yang dihasilkan pada tahun 1973. Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang lain, yang juga diusaha-
28
008'7 kan be:jalan sebaik-baiknya adalah menyangkut anggaran belanja, sesuai dengan keten-
tuan pasal 23 ayat L dari UUD 1945. RAPBN diajukan oleh pemerintah ke DPR pada permulaan bulan Januari setiap tahunnya, atau 3 bulan sebelum masa berlakunya tahun anggaran. Diharapkan DPR memberikan persetujuannya satu bulan sebelum mulainya
tahun anggaran yang bersangkutan.
Bidang kegiatan legislatif (pembentukan Undang-undang) juga telah berjalan dengan baik melalui "partnership" yang lugas antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan dan semangat Undang-Undang Dasar 1945.
Pada awal Pemerintahan Orde Baru, Dewan Perwakilan Rakyat ternyata dapat
berfungsi dengan intensif dan efektif, baik dalam melaksanakan "kekuasaan" legislatifnya
maupun hak budgetnya terutama dalam melaksanakan stabilisasi politik dan ekonomi. DPR yang
menurut Undang-Undang Dasar bersidang sedikitnya sekali dalam L tahun,
ternyata telah digunakan waktunya antara lain pada saat Pidato Kenegaraan 16 Agustus sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran yang baru lalu,
dan persidangan pada minggu pertama bulan Januari unluk menyampaikan RAIBN tahun anggaran yang akan datang. Dalam hubungan ini dapat dicatat juga bahwa selama Orde Baru ini telah banyak
dihasilkan Undang-undang dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan UUD L945.
Di samping undang-undang mengenai lembaga-lembaga negara seperti yang telah disebutkan tadi, dapat dikemukakan misalnya Undang-undang Partai Politik dan Golongan Karya -lan Undang-undang Pokok Pers sebagai pelaksanaan pasal 28 dari UUD 194i.
Demikian juga Undang-undang mengenai pemerintahan
di daerah, Undang-undang
pokok Kesejahteraan Sosial. Undang-undang Perkawinan dan lain-lain adalah pelaksana:an dari ketentuan UUD 1945. Masih banyak lagi yang harus digarap dan diselesaik:an
undang-undangnya. Namun selama Orde Baru, baik Pemerintah maupun DPR telah melaksanakan fungsinya dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan UUD 7945.
29
OOBB pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Dasar itu dalam 2 dekade terakhir ini sudah dijelastelah mulai terbina dan terpelihara dengan baik seperti mekanisme yang kan pada bab terdahulu. yang Apabila sisrem pemerintahan dan mekanisme kepemimpinan lima tahunan itu dapat terus sesuai dengan ketentuan UUD 7945 dan Undang-undang yangberlaku
dipelihara pelaksanaannya dengan lancar dan tertib, jelas akan memberikan sumbangan yang besar dalam usaha untuk menegakkan berlakunya UUD 1945 semurni-murninya
potitik seTtL membina kelestaian kebidupan bangsa dan negara yafl7 metdeha, bersatu, berdaulat, adil dan tnaklnur'
dalam rangka menjamin kebidupan
Dalam pelaksanaan
uuD
7945, selama
orde Baru ini telah terjadi keputusan-
atau mengemkeputusan ataupun langkah-langkah kenegaraan yang bersifat melengkapi yang baik dan bangkan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 ' Praktek kenegaraan
tidak tertulis konstruktif dapat terus dipelihara dan dimantapkan agar menjadi hukum (konvensi) ataupun mungkin dapat dikukuhkan meniadi salah satu Ketetapan MPR' resmi Ada sejumlah langkah kenegaraan yang penting, baik merupakan keputusan sebagai peleng(Ketetapan IvtPR) ataupun yang terjadi dalam pralCek, yang dapat dicatat
kap atau pengembangan dari ketentuan-ketentuan uuD L945. Sebagai contoh dapat dikemukakan misalnya
1)
:
Pengambilan keputusan berdasarkan musyarawah untuk rnufakat ftulat). oleh Salah saru ciri Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin
hikmat kebifaksanaan dalam permusyawa ratanf perwakilan' Dalam hal ini jelas perlu adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan' Meskipun UUD 1945 @asal 2
ayaa
(3)) menetapkan bahwa MPR mengambil kepunr-
selama san berdasarkan suara terbanyak namun dalam praktek kenegaraan
di bawah naungan UUD 1945 selaiu diusahakan, dan ternyata hampir JO
0089 selalu berhasil, untuk mengambil keputusan berdasarkan mufakat, artinya
dengan aklamasi.
Ini telah dilakukan baik daiam sidang-sidang
MPR
maupun DPR. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (lemungu-
tan suara) hanya dilakukan apabila usaha musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dapat dicapai, meskipun telah diusahakan dengan sungguhsungguh" Hal
ini adalah suatu contoh praktek kenegaraan'yang baik dan
telah terpelihara selama ini. 2)
Pidato Kenegaraan Presiden di depan sidang DPR setiap tanggal 16 Agustus,
bertepatan pula dengan permulaan masa sidang DPR, yang berisikan laporan pelaksanaan tugas pemerintah dalam tahun yang lewat-dan arah kebijaksaan ke depan.
3)
Penyampaian pertanggungjawaban Presiden pada akhir masa jabatannya di
depan siclang MPR, serta penilaian MPR atas pertanggungiawaban tersebut.
4)
Prakarsa Presiden untuk menyiapkan bahan-bahan GBHN jauh sebelum sidang MPR itu berlangsung, untuk disampaikan kepada MPR pada waktu
pelantikannya, sehingga MPR dengan Badan Pekerjanya d,apat membahasnya, memusyawarahkannya dan dapat mengambil keputusan tepat pada waktunva.
Ini semua menunjukkan bahwa pelaksanaan UUD 7945 y^ng mengatur pokokpokok itu telah memberikan keluwesan dan kelincahan, sehingga memperlancar pelaksanaannya dan mampu menampung persoalan-persoalan
politik dan kenegaraan
sesuai
dengan perkembanga.n jaman.
Dengan pelaksanaan UUD 7945 secara mantap, maka dapatlah diciptakan stabilitas politik dan pemerintahan, seperti yang dapat dirasakan selama ini, yang merupakan
3r
0090 syarat mutlak bagi berhLsilnya pembangunan bangsa dalam rangka mengisi kemerdekaan untuk mencapai cita-cita nasional, masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.
UUD L945 terbukti cocok dan mampu memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia yang sedang membangun dewasa ini. UUD 1945 memiliki dan merr,lrerikan landasan
idiil yang luhur dan kuat yang mampu memberikan gairah rangsangan kepada seluruh rakTat Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir maupun batin, ialah dasar falsafah Pancasila yang terpancang dalam pembukaan
uuD rg45.
Undang-Undang; Dasar 7945 memrliki dan memberikan landasan srrukturil vang
kokoh yang menjamin stabilitas pemerintahan seperti digambarkan dalam sistem dan mekanisme pemerintahan dalam pasal-pasal undang-undang Dasar
rg4j.
Demikian juga Undang-Undang Dasar L945 memiliki dan memberikan landasan
operasional yang mampu memberikan pengarahan dinamika yang jelas, dan sesuai dengan perkembangan keadaan dan kemajuan jaman seperri yang digariskan oleh mekanisme penyusunan haluan-haluan negara serta ketentuan-ketentuan ,Ji berbagai bidang kehidupan yang tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar
3.3. Pembangunan Politik Dalam Kaitannya dengan
lg4j.
Pembangunan Nasional
Menyimak uraian di atas mengenai sejarah kehidupan politik bangsa sejak proklamasi Kemerdekaan R[, 17 Agustus 1945, hingga saat ini, tampak jelas adanya tekad dan usaha nyata dari Orde Baru untuk mengoreksi segala penyimpangan terhadap kemurnian Pancasila dan UUD 1945 sekaligus untuk mewujudkan tatanan kehidupan negara dan
bangsa Indonesia atas dasar pelaksanaan Pancasila dan UUD 194i secara murni dan konsekwen.
Pemerintah Orcle Baru mengambil langkah dan tindak yang sifatnya reaktif dan
1)
0091 korektif terhadap segala bentuk kesalahan clan penyimpangan yang telah dilakukan di masa sebelumnya dalam semua bidang kehidupan termasuk bidang
politik. Berbagai
usaha penataan kembali seluruh aspek kehidupan baik yang menyangkut masalah penyelenggaraan negara; sistem, struktur dan proses dibidang politik; ekonomi; sosial; budaya;
maupun Hankam telah dilakukan untuk diletakkan kembali pada kernurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD'45. Usaha-usaha
itu antara lain terwujud dalam tindakan, membubarkan organisasi
politik komunis PKI dan larangan untuk menyebarkan ajarannya dalam bentuk aPapun
di seluruh wilayah tanah air, menyelenggarakan pemilihan umum, menyelenggarakan pembangunan nasional secara bertahap dan berkesinambungan, menyederhanakan organisasi sosial politik melalui fusi partai-partai untuk selanjutnya menyederhanakan orientasi politik dari masing-masing kekuatan sosial politik yang ada. Selain itu pemerin-
tahan Orde Baru telah pula melakukan perintisan ketertiban hukum dan konstitusi dengan menyelenggarakan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPIU guna menetapkan kebijaksanaan nasional dan kemudian menjabarkannya dalam berbagai peraturan
perundang-undangan oleh Presiden selaku Mandataris MPR bersama dengan DPR. Langkah terakhir ini sangat penting dan strategis sifatnya bagi kelangsungan hidup bangsa, karena melalui sidang MPR inilah ant^ra lain dihasilkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yangpada hakekatnya merupakan Pola Umum Pembangunan Nasional.
Bagi Bangsa Indonesia yang sejak Proklamasi Kemerdekaan RI dituntut untuk mewujudkan Tujuan Nasionalnya melalui Pembangunan Nasional, adanya GBHN mutlak diperlukan untuk memberikan arah bagi perjuangan Negara dan Rakyat Indonesia. Usaha lain yang tidak kalah penting, sebagai salah satu dari rangkaian penataan
kehidupan politik, iaiah penyelenggaraan. pendidikan politik melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) guna meningkatkan kesadaran politik bangsa Indonesia dan membentuk pribadi politik yang aktif, positif dan kreatif dalam
))
00t)2 kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dapat berpartisipasi di dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional di segala bidang kehidupan. Dengan demikian, pendidikan
politik itu merupakan sarana pembangunan politik bangsa. Pembangunan politik, yang pada hakikatnya adalah proses penataan kehidupan politik bangsa, dilaksanakan untuk membangun katahanan di bidang politik yang mutlak diperlukan untuk membina stabilitas
politik. Selanjutnya,
adanya stabilitas politik yang mantap, yang merupakan salah satu
unsur dari stabilitas nasional, akan lebih mendorong lagi Pembangunan Nasional. Menyadari pentingnya peranan generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa
Indonesia, Pemerintah Orde Baru bahkan telah pula menempuh langkah strategis berupa dikeluarkannya Instruksi Presiden R[ no. 12 tahun L982 tentang Pendidikan Poli-
tik bagi Generasi Mucla. Maksud diselenggarakannya pendidikan politik bagi generasi muda pada dasarnya ialah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara, sejalan dengan arah dan
cita-cita bangsa Indonesia. Adapun tujuannya adalah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD'45 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.
Telah diuraikan di muka bahwa sejak lahirnya Orde Baru yang menerapkan Sistem Pemerintahan Negara dan Nlekanisme Kepemimpinan Nasional menurut UUD'45 secara
murni dan konsekwen, kualitas kehidupan politik bangsa Indonesia telah menjadi
jauh bertambah baik dan terjamin kelangsungannya. Hal ini secara khusus mengindikas-
ikan bahwa sistem Pemerintahan Negara dan Mekanisme Kepemimpinan Nasional sebagaimana diatur dalam UUD'45, yang pada dasarnya merupakan salah satu perwuju-
dan Demokrasi Pancasila dalam kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan, adalah merupakan sistem dan mekanisme yang paling tepat/sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Sejak ditegaskannyaPancasila sebagai saru-sarunya asas bagi segenap
organisasi sosial politik, berbagai konflik politik dalam masyarakat, sebagaimana sering
terjadi dalam masa sebelum Orde Baru, telah berangsur-angsur hilang. Sejalan dengan 34
0093 itu pula telah meningkat kesadaran akan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa gambaran
di
atas secara umum mengindikasikan
bahwa Pancasila haruslah selalu dijadikan pandangan bidup dalam segala aspek kehid-
upan. Atas dasar itulah maka kehidupan politik yang ingin diwujudkan haruslah yang berdasarkan Pancasila dan yang mengarah pada perwujudan Demokrasi Pancasila. Pembangunan Politik, sebagaimana diamanatkan GBI{N, merupakan usaha unruk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berne garaberdasarkan Pancasila dan diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan Demokrasi Pancasila. Sasaran utama dari pembangunan jangka panjang di bidang politik dalam negeri adalah memantapkan kesadaran kehidupan politik dan kenegar^^o berdasarkan Pancasi-
la dan UUD L945 bagi setiap warga neg ra, sehingga dapat terjamin kelancaran usaha
mencapai tujuan nasional. Sasaran ini akan dicapai antara lain, melalui u.saha-usaha untuk menciptakan, mengkonsolidasikan dan memanfaatkan kondisi-kondisi serta situasi
untuk memungkinkan terlaksananya proses-proses pembaharuan kehidupan politik, sehingga dapat diciptakan keadaan dengan sistem politik yang benar-benar demokratis,
stabil, dinamis, efektif dan efisien yang dapat memperkuat kehidupan konstitusional,
mewujudkan Pemerintahan yang bersih, berkemampuan dan berwibawa, pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang semakin efektif serta terwujudnya kesadaran dan kepastian hukum dalam masyarakatyang semakin mantap.
Kemajuan yang dicapai dalam pembangunan politik dapat dilihat dari dua segi,
yaitu segi peningkatan kesadaran politik masyarakat, dan segi peningkatan partisipasi
politik yang mendukung jalannya kehidupan dan pembangunan negara, yang merupakan hasil kesadaran politik yang tinggi dari masyarakat
itu. Kemajuan ini
akan terlihat
dengan jelas terutama dalam sikap yang mencerminkan kedewasaan politik, yaitu yang
menunjukkan bahwa masyarakat semakin merasa dan semakin yakin akan kedudukannya sebagai warga negara, yang selain mempunyai hak juga terutama mempunyai kewaj-
J>
0094 iban dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, dengan segala kepentingannya
(Kantor Merutzud (Jntsan Pem.uda - Departemen Pendidikan
dant.
Kebudayaan M,
1982).
Selanjutnya, peningkatan partisipasi politik, baik dalam jumlah maupun bentuknya yang mendukung jalannya kehidupan dan pembangunan negara, dapat meniadi
tolok ukur keberhasilan pembangunan politik. Beberapa ukuran yang dapat digunakan antara lain, berupa keikutsertaan masyarakat dalam Pemilu secara sadar, kunjungan ke DPR, keikutsertaan dalam organisasi sosial masyarakat, keikutsertaan masyarakat dalam
usaha bersama (gotong royong), peningkatan komunikasi antara masyarakat dengan
para pejabat. Partisipasi politik yang demikian perlu mendapat perlindungan hukum berupa penegasan tentang kepastian penegakan hukum y^ng berlaku dan juga wadah
untuk menyalurkan kehendak politik, karena jika tidak, dapat terjadi keresahan dalam masyarakat sebagai akibat tidak tertampungnya pzirtisipasi politik
ini
(Kanztot: Msrznrud
(Jntsan Petr:ntda - Depattenrcn Pendidikan. dan. Kebudayaant M, 1982). Mengingat keterbatasan data ilmiah resmi yang berkaitan dengan evaluasi/penilaian terhadap pelaksanaan pembangunan politik, maka analisa yang dilakukan
di sini
dibatasi dengan menggunakan pendekatan pengamatan secara umum. Dengan menggunakan tolok ukur yang telah disebutkan di atas, tidak terlalu sulit bagi kita untuk menga-
kui secara jujur bahwa taraf kemajuan ya;ng dicapai masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Di satu sisi memang tampak telah semakin banyak masyarakat yang sadar
politik, tetapi di lain sisi masih jauh lebih banyak masyarakat yang belum sadar secara penuh terhadap politik. Pada umumnya, kesadaran yang dimiliki nrasyarakat adalah kesadaran yang belum penuh/pincang, dalam arti, yang terlebih dahulu timbul adalah kesadaran mereka akan hak yang dimilikinya tanpa diikuti oleh trmbulnya kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara secara seimbang. Dengan
menyadari hal ini, maka dapat dimengerti mengapa, misalnya, masih lebih banyak 36
0095 masyarakat yang keikutsertaannya dalam Pemilu tanpa dilandasi oleh pengetahuan dan
kesadarannya akan pentingnya Pemilu dalam kehidupan politik bangsa, dari pada yang keikutsertaannya adalah secara sadar. Masyarakat yang telah sadar politik pun masih banyak yang menghadapi kendala
dalam mewujudkan kesadarannya dalam bentuk peningkatan partisipasi politiknya. Kendala yang dihadapi umumnya adalah kurangnya kepastian akan diperolehnya perlin-
dungan hukum serta kurangnya kepercayaan terhadap wadah untuk menyalurkan kehendak
politik. Akibatnya, sebagaimana telah diantisipasi sebelumnya, dapar terjadi
keresahan dalam masyarakat, yang bila dibiarkan berlarut-larut justru cenderung mengakibatkan apatisme dalam masyarakatyang bersangkutan. Terjadinya kemelut intern yang teriadi baru-baru ini di dalam tubuh dua organisasi partai politik di Indonesia merupakan contoh kasus yang dapat mengurangi gairah keikutsertaan masyarakat secara sadar dalam menyalurkan aspirasi politiknya.
Permasalahan-permasalahan dan kelemahan-kelemahan yang masih terdapat di dalam proses pembangunan kehidupan politik sejak lahirnya Orde Baru hingga masa Pembangunan Lima Tahun Keempat yang lalu, tampaknya telah cukup cermat ditangkap dan ditanggapi oleh MPR sebagai penjelmaan ralryatlndonesia. Hal
ini dapat disimak
dari apa yang terkandung dalam arah yang telah diberikan bagi pembangunan politik untuk masa Pembangunan Lima Tahun Kelima.
GBHN mengarahkan bahwa dalam masa Pembangunan Lima Tahun Kelima,
untuk memantapkan stabilitas nasional di bidang politik harus diusahakan makin kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam semangat kekeluargaan serta makin tegak tumbuhnya kehidupan yang konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukurrr
yang dilandasi Pancasila
dan UUD 1945. Dalam hubungan ini dan dalam rangka
pembatraruan kehidupan politik, lembaga-lembaga politik dan kemasyarakatan termasuk
organisasi sosial politik yaitu Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai
00trU Persatuan Pembangunan yang telah berasaskan Pancasila sebagai satu-sarunya asas, harus meningkatkan kemampuan, kualitas, dan kemandiriannya sehingga dapat makin membangkitkan peranan seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan
politik. Demiki-
an pula perlu dilanjutkan dan digalakkan pendidikan politik terutama pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) serta ditingkatkan komunikasi sosial politik dalam masyarakat.
Secara khusus juga diamanatkan bahwa dalam rangka memantapkan stabilitas
politik yang sehat dan dinamis serta pelaksanaan mekanisme demokrasi Pancasila, perlu makin diperkuat kehidupan konstitusional, demokrasi dan tegaknya hukum. Demikian
pula perlu dimantapkan pelaksanaan mekanisme kepemimpinan nasional dan berfungsinya serta saling hubungan antara lembaga-lembaga tinggi negara berdasarkan UUD'45.
Hal ini mencerminkan disadarinya sepenuhnya oleh MPR bahwa kehidupan konstitusional dan demokrasi di Indonesia hingga masa Pelita Keempat belum cukup kuat, sehingga perlu diperkuat. Selain itu dinilai pula bahwa mekanisme kepemimpinan nasional dan fungsi serta hubungan antara lembaga-lembaga tinggi negara belum mantap, sehingga masih perlu dimantapkan dalam masa Pelita Kelima.
Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan politik, GBHN mengamanatkan bahwa dalam masa Pelita Kelima perlu lebih didorong dan dikembangkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik bangsa.
Dalam rangka memantapkan pertumbuhan demokrasi Pancasila, perlu lebih dikembangkan kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi dan kepentingannya dan bagi kekuatan sosial politik untuk menampung serta menyalurkannya sehingga berkembang komunikasi politik timbal balik antar masyarakat, serta antara masyarakat dengan lembaga perwakilan rakyat dan dengan pemerintah.
Selanjutnya dinyatakan bahwa, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat
38
009'7 yang seluas-luasnya dalam pembangunan maka wadah penyalur pendapat masyarakat
terutama di pedesaan perlu terus dimantapkan fungsinya dan ditingkatkan peranannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dari ketiga uraian terakhir dapat ditangkap amanat MPR kepada Presiden/l\{andataris MPR selaku Penyelenggara Pemerin-
tah Negara Tertinggi di bawah MPR, untuk lebih memperhatikan aspek partisipasi dan
aspirasi masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan - yang m.entpakan bagiatt
terbesar dari nxaq)arakat Indonesia -, yang selama
ini dinilai masih belum
memuaskan. Pendidikan politik berdasarkan Pancasila dan UUD'45 juga dinilai perlu ditingkat-
kan agar ralTat makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai q/arga negara sehingga
makin mampu ikut berperan secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Selanjutnya GBHN mempertegas pula bahwa Pemilu sebagai perwujudan kedau-
latan rakyat dalam demokrasi Pancasila dilaksanakan setiap lima tahun dengan
asas
langsung, umum, bebas dan rahasia yang diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris MPR dengan memberikan peranan secara lebih aktif kepada organisasi kekuatan sosial
politik peserta Pemilu, yaitu Golkar, PDI dan
PPP dalam kegiatan pelaksanaan dan
pengawasan dari tingkat pusat sampai daerah. Hal
ini ditegaskan agar mekanisme
demokrasi Pancasila lebih terjamin pelaksanaannya dalam penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Dengan ditegaskannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi segenap organisasi sosial politik, maka Partai-partai Politik dan Golkar dinilai perlu meningkatkan kemandi-
rian, kualitas dan kemampuannya untuk berperan dalam kehidupan politik, baik dalam melaksanakan pendidikan politik untuk membentuk kader yang tangguh dan berkualitas
maupun dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berorientasi kepada program
39
0098 pembangunan. Disamping itu perlu dikembangkan iklim yang sehat bagi pelaksanaan demokrasi Pancasila di dalam masing-masing organisasi sosial politik.
Selanjutnya dinilai perlu diciptakan iklim r/ang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana bagi masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi, serta berpartisipasi dalam masyarakat.
40
0099
BAB IV
PENUTUP
4.1 KESIMPUIAN 1.
Sistem pemerintahan Indonesia pada masa Orde Baru telah dijalankan sesuai dengan UUD 194i yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Indonesia
sebagai negara yang berdasarkan hukum, Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi, Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara vang tertinggi di bawah Majelis, Presiden tidak bertanggung jawab
kepada Dewan Perwakilan RakTat, Menteri Negara ialah pembantu Presiden yang tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. 2.
Kepemimpinan nasional pada masa Orde Baru telah sesuai dengan UUD 7945 dimana tidak hanya Presiden sebagai Mandataris melainkan terdiri
dari seluruh unsur-unsur kelembagaan yang terlibat dalam pror", penyelenggaraan negara, yaitu: Majelis Permusyawaratan Rakyaq Dewan Perwaki-
lan RaLTat, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Sedangkan mekanisme kepemimpinan nasionalnya dilaksanakan melalui pen"aluran aspirasi rakyat dengan memilih wakilwakilnya. 3.
Pemerintah Orde Baru telah mengambil langkah-langkah dan tindakan yang reaktif dan korektif dengan cara-cara yang konstitusional terhadap segala bentuk penyimpangan yang telah dilakukan
di masa Orde
Lama
terutama dalam menegakkan, mengamankan dan mengamalkan UUD 1945 4L
01 00 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Selain itu pemerintahan Orde
Baru telah pula melakukan upaya perintisan ketertiban hukum dan konsti-
tusi dengan menyelenggarakan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat guna menetapkan kebijaksanaan nasional dan kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 4.
Kehidupan politik berdasarkan Pancasila dijamin dalam UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai suatu bentuk partisipasi warga negara dalam kehidupan bernegara. Partisipasi warga negara dalam kehidupan bernegara selain ditentukan oleh sistem pemerintahan, juga dipenga-
ruhi oleh pelaksanaan daripada mekanisme kepemimpinan nasional. 5.
Apabila sistem pemerintahan dan mekanisme kepemimpinan nasional lima
tahunan yang sesuai dengan ketentuan Undang-,.Undang Dasar 1945 serta
peraturan pelaksanaannya dapat, terus dimantapkan pelaksanaannya dengan tertib dan lancar, jelas akan memberikan sumbangan yang besar
bagi usaha kita bersama untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam rangka men;amin kehidupan politik serta membina kehidupan berbangsa dan bernegara yang merdeka, bersa-
tu. berdaulat. adil dan makmur.
6.
Dari rangkaian pengalaman sejarah yang dialami, bangsa Indonesia sampai pada suatu keyakinan bahwa Pancasila harus selalu dijadikan pandangan
hidup dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aspek kehidupan politiknya. Atas dasar itulah pembangunan politik yang diterapkan adalah pembangunan politik yang disasarkan pada pemantapan kesadaran kehid-
upan politik dan kenegar^an berdasarkan Pancasiia dan UUD 45 bagi setiap warga negara, sehingga dapat
42
terjamin kelancaran usaha untuk
01 01 mencapai tujuan nasional.. Di Indonesia, pendidikan politik memipki peranan penting sebagai salah satu sarana pembangunan politik.
4.2 Saran-Saran 1.
Dalam rangka pelaksanaan pendidikan politik sebagai sarana pembangunan politik bangsa, perlu ditingkatkan perlindungan dan kepastian hukum
bagi setiap warga negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap wadah penyaluran aspirasi politiknya. untuk itu, segenap organisasi politik yang ada perlu meningkatkan kemandirian, kualitas, dan kemampuannya
unuk
berperan dalam kehidupan politik, baik dalam melaksanakan pendidikan
politik, maupun dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berorientasi kepada program pembangunan.
)
orde Baru telah melaksanakan pembangunan politik dan menyusun struktur formal kelembagaan di dalam sistem pemerintahan dan kepemimpinan nasional, kiranya upaya untuk lebih meningkatkan fungsi strukrur formal
tersebut dengan substansi-substansi yang terkandung dalam demokrasi Pancasila perlu segera dimantapkan.
43
0t 0z
DAFTAR PUSTAKA
1.
Alfian, "Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia", PT. Gramedia. L977, Jakarta.
2.
Analisa 7906 - 9, "Masa depan politik Indonesia", thn.xv, no.9, 1980.
a
Arbi.Sanit, Drs. "S,is!e{n Pgliti.k.Indonesia. Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan", CV. Rajawali, Oktobe r,1982.
4.
crs. IGnsil sH. Drs. "Nlendalami P-4. uUD'45
5.
Dipoyono,
dan GBHN", Balai pustaka, 19g5.
, Centre for Strategic and
$rdi,
International Sudies, 1986, Jakarta. 6.
Flec.htheim, O (ed), "Fundamentals of Political Science", The Ronald Press, New York, 1952.
7.
Isjwarash F. ,"Pengantar Ilmu Politik", Binacipta, 1980.
8.
Jtiwono Suciarson'o, ed, "Pembanqunan Politik dan Petubahan Politik" , Gramedia, 7987,Jakarta.
9.
Kantor Menmud Urusan Pemuda, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. endidikan Generasi Muda",7982
10.
Miriam Budiardjo, "Dasar-dasar Ilmu politik", pr. Gramedia, rggT,Jakarra..
11.
PT.
, percetakan
YPR-Rlt
Negara RI, 1988. 12.
Nainggolao, H., "Pembinaan Pegawai Negs:ri sipil", pr. Naltu, rg92, Jakarta.
L3.
Rachim, A., "c4nita selecta Revolusi Indonesia", sumber Ilmu, L96r,Jakarta.
44
0103 I(ELOMPOK
KETUA Ir. Yanuar Hakim
350000445
SEKRETARIS Ir. Martinus Heri Santoso
350000444
PENYAJI Ir. Rizal Affandi Lukman
350000447
A}[GGOTA
.
Ir. Himawan Hariyoga
350A00434
Ir. Subandi Sardjoko
350000345
Ir. Hanggono T.l\
3JAO00442
Drs. Oktorialdi
3joooo443
Drs. Daroedono
3t00aa446
Dadang Rizki, SH
350000448
Dra. Yulina Puspasari
35AAOA449
Drs. Maman Kusdiaman
350000450
Drs. Hadiat
350A00451
Ir. Slamet Soedarsono
3500004j2
Ir. Bambang Prihartono
350000455
Dewi Kania, SH
350000457
Ir. Anr Pujiastuti
350000466
Ir. Endang Indriati
350000473
Drs. I Dewa Gede Sugihamretha
350000501
Drs. Pungki Sumadi
350000507
010 4
C.
GARTS-GARTS BESAR
IALUAN NEGANA
OIeb KELOMPOKW
PENII\GKATAN PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT
DAL\M PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KELIMA
0105
PENINGI(ATAN PARTI S IPASI AKTIF MASYARAI(AT DAIAM PEMBA]\IGUNAN LIMA TAHUN IGLIMA
o L
E
H KELOMPOK
III
DEPARTEMEN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA IATIIIAN PRAJABATAN TINGKAT III KHUSUS BAPPENAS JAKARTA 1g8g
0106 KATA PENGANTAR
Atas berkat rakhmat Tuhan Yang Maha Esa maka makalah ini dapat diselesaikan pada
waktunya. Makalah ini disusun sebagai pemenuhan tugas dalam rangka latihan PraJabatan Tingkat
III
Ktrusus Bappenas yang diselenggarakan oleh Departemen Penerangan Republik
Indonesia.
Anggauta Kelompok III menghaturkan terima kasih kepada Ibu Halimatusa'adiah yang telah memberikan pengarahan awal dalam penulisan makalah ini. Ucapan terimakasih parut pula disampaikan kepada Bapak/Ibu penatar dan penyelenggara yang telah membekali kami dengan materi yang cukup demi tersusunnya tulisan ini.
Akhir kata, tak ada gading yangtakretak. Makalah ini disusun dengan banyak kendala, dan besar kemungkinan mengandung banyak cacat, untuk
itu Kelompok III terbuka terhadap
segala
tegur sapa dan kritik yang membangun dari semua pihak.
Terima kasih.
Kelompok III
01 0'7 DAFTAR ISI
II{TA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB
I A.
I-atar Belakang
1
B. C.
Identifikasi tr{asalah Maksud dan Tujuan Sistematika
3 5
D.
BAB
6
II PERKEMBANGAN PERAN SERTA MASYARAKAT YANG MANDIRI DALIT{ PEMBANGUNAN DUNIA USAIIA A. B. C.
BAB
Perkembangan Peran Serta Masyarakat Kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan Peran Serta Dunia Usaha Dunia Usaha dalam Perkembangan Ekonomi dan Pembangunan Indonesia
7
I4 18
III KEBUTTiHAN PENTBANGUNAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT YANG DIIIARAPKAN A. B.
c.
?1
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Upaya Untuk Meningkatkan Peran
Serta
Masyarakat Dalam Pelita V Upaya Peningkatan Peran Serta Dunia Usaha dalam Pelita V
24 26
BAB IV
PENUTUP A. B.
33 34
KESIMPULTN SARAN
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR ANGGAUTA KELOMPOK
37
III
38
0
BAB
i08
I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Pengerrian dan pola peran serta masyarakat dalam pembangunan terkait
erat dengan asas dan falsafah yang dianut, juga dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, tingkat perkembangan, dan kondisi kehidupan masyarakat. Pengertian dan pola pbran serta masyarakat tercern a dalam persepsi dan pelaksanaan demokrasi, tercermin dalam masalah-masalah yang timbul dalam
pelaksanaan desentralisasi dan pengembangan otonomi, dan tampak dalam pelaksanaan pendekatan perencanaan dari bawah dan perencanaan dari atas. Sistem pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 7945 menghendaki tanggung jawab, prakarsa, dan partisipasi aktif masyarakat.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kem asyarakatan dan Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
No- 8 Tahun L985 dan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang memperlihatkan itikad baik dan kesungguhan pemerintah
untuk meningkatkan prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Dengan meluasnya aspek pembangunan yang harus ditangarri
oleh pemerintah serta adanya keterbatasan kemampuan pemerintah, maka diperlukan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan baik
di bidang ekonomi, pelayanan umum, maupun di bidang pelayanan sosial
clan
sebagain'ya.
Mengikuti proses pembangunan yang telah diintesifkan oleh pemerintah sejak Pelita I,berbagai bentuk peran serta masyatakat telah ikut berkembang. Perkembangan peran serta masyarakat terlihat dalam berbagai bentuk kegiatan
yang terdapat dalam dunia usaha, dalam bidang sosial ekonomi, penclidikal,
010I
pelayanan kesehatan, maupun dalam proses perencanaan pembangunan. Dorongan batin untuk turut serta memikirkan permasalahan pembangunan juga nampak berkembang, seperti yang dituniukkan oleh media massa, artis,
kelompok profesional, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Demikian pula, peran serta yang telah lama melembaga di tengah tradisi masyarakat seperti gugur gunung, banjar desa, rembug desa, gotong royong dan lain-lain masih banvak ditemukan. Saat
ini bangsa Indonesia memasuki tahap pembangunan lima tahun
kelima. Sebagaimana halnya dengan setiap tahap pembangunan dalam rangka pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, maka tujuan Pelita Kelima ialah Pertama
:
Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyatyang makin merata dan adil.
Kedua
Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.
Sesuai clengan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang pertama, maka
dalam Pelita Kelima prioritas diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi yang didasarkan kepada Demokrasi Ekonomi. Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada Demokrasi Ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan khususnya dibidang
ekonomi. Memburuknya situasi ekonomi dunia sampai kurun waktu Pelita IV mengakibatkan kendala dana menjadi faktor yang harus dipertimbangkan dalam Repeiita V. Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan
bimbingan kepada masyarakat
untuk meningkatkan peran sertanya
dalam
pelaksanaan pembangunan dan sebaliknya masyarakat perlu memberikan
0i1u 3
tanggapan atas pengarahan dan bimbingan tersebut dengan kegiatan-kegiatan
yang nyata. Dalam Pelita V, tantangan peran serta masyarakat di antarany^ adalah penciptaan investasi sendiri untuk dapat menumbuhkan ekonomi dan mensukseskan pembangunan.
B.
Identifikasi Masalah
Seperti telah disebutkan di atas bahwa dalam Repelita V pelaksanaan pembangunan akan makin mengandalkan pada peranan masyarakat sendiri, terutama kelompok dunia usaha. Dalam kaitan ini Garis-garis Besar Haluan Negara menetapkan bahwa dunia usaha nasional, yang
terdiri dari
usaha
negara, koperasi dan usaha swasta perlu terus dikembangkan menjadi usaha yang sehat dan tangguh serta diarahkan agar mampu meningkatkan kegairahan
dan kegiatan ekonomi serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,
memperluas lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan ketahanan nasional.
Tiga unsur pokok dalam ketetapan GBHN, yaitu penciptaan iklim usaha yang sehat dan serasi, perluasan kesempatan berusaha serta pengembangan
swadaya dan kemampuan berusaha, merupakan sasaran utam a d,ari kebijaksanaan pengembangan dunia usaha dalam Repelita V. Dalam pada itu
arah pengembangan yang digariskan juga jelas, yaitu untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi disertai dengan pemerataan serta keserasian antar pelaku-pelakunya. Masalah utrtma yang dihadapi oleh dunia usaha adalah menyangkut iklim usaha dalam arti luas. Selain iklim usaha yang belum mapan, para pengusaha
Indonesia masih memerlukan lebitt banyak pengalaman dan kemampuan
0I1l 4
dalam memanfaatkan peluang pasar, khususnya pasar luar negeri. Di samping
permasalahan biaya, pengendalian mutu, pengembangan dan penelitian
produk serta penelitian pasar belum merupakan bagian integral dari kegiatan usaha sehingga dunia usaha kurang peka terhadap perkembangan pasar dan selera konsumen. Masalah lainnya menyangkut kelembagaan dan sumberdaya manusia.
Bila dikaitkan antara masalah di atas dengan issue peningkatan peran serra masyarakat maka dapat disimpulkan terdapat dua pokok permasalahan,
yaitu bahwa kemampuan dan cara pendekatan aparatur pemerintah daldm
menyelenggarakan pembangunan khususnya untuk mendorong pengembangan dunia usaha yang bern:mpu kepada kemampuan masyarakat
adalah masih rendah. Aparatur masih perlu lebih memahami perilaku masyarakat. kebutuhan masyarakag ataupun penyesuaian perilaku, antara lain dengan mengurangi orientasi pada status dan lebih berorientasi pada prestasi.
Di samping itu, masih terdapat berbagai aturan yang perlu ditinjau karena terlalu membatasi ruang gerak aparatur dan menyulitkan masyarakat unruk berprakarsa terutama pada sektor dunia usaha. Selain itu terlihat bahwa masyarakat masih belum sepenuhnya menyadari
bahwa pembangunan adalah untuk mereka. Hal
ini tidak sekedar karena
kurang pemahaman hak dan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakt.
tetapi juga karena banyak program pembangunan yang kurang difahami hubungannya dengan kepentingan mereka. Masih perlu untuk meningkatkan wawasan untuk menempatkan mereka sebagai subyek pembangunan.
Semua itu mungkin disebabkan oleh terlalu besarnya keterlibatan dan
peran pemerintah pada tahap awal pembangunan akibat adanya 'boom' sektor
migas. Peranan dan pelayanan F,eme*rintah yang berlebihan tersebut
0112 5
menyebabkan masyarakat terbuai dan terbius sehingga mereka tidak mempunyai kreatifitas sehingga pada saat dibutuhkan kesietpan masyarakat untuk lebih berperan dalam pembangunan mereka belum siap.
C.
Ivlaksud dan Tujuan Dengan melihat keadaan dan permasalahan di atas, yaitu adanya dua sisi
pembahasan, masing-masing peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan permasalahan dunia usaha maka diharapkan muncul suaru
skenario yang saling mengkaitkan kedua hal di atas. Beberapa skenario yang
mungkin muncul kemudian analisa untuk mendapatkan alternatif-alternatif pemecahan yang mengkaitkan peran serta masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan dunia usaha.
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menguraikan dan menganalisa sampai sejauh mana peran serta masyarakat dalam pembangunan
dan bagaimana peran pemerintah dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat khususnya guna meningkatkan pembangunan ekonomi sesuai dengan target Repelita Kelima yang merupakan akhir dari pembangunan jangka
panjang tahap pertama.
D.
Sistematika
Bab
I
Pendahuluan
Bab
II
Fakta dan Data, di sini disajikan data-dar.a yang ada mengenai
peranan masyarakat, khususnya dalam dunia usaha hingga dewasa ini.
011 J
Bab
III
Analisa Pemecahan, berdasarkan pemaparan Bab
II
maka
dicoba membuat suatu manipulasi pemecahan untuk dapat menghasilkan skenario pemecahan masalah. Bab IV
Kesimpulan dan Saran, bab ini mencoba menarik suatu kesimpulan berdasar hasil analisa Bab
III
dan membuat saran-
saran pemecahan yang mungkin bisa dilaksanakan untuk mengatasi permasaiahan tersebut.
0114
BAB P
II
ERKEMBANGAN P ERAN S ERTA MAS YARAIGT YANG N{AND IRI
DAI.{M PEMBANGUNAN DUNIA USAHA
A.
Perkembangan Peran Serta Masyarakat
Salah satu amanat terpenting dari Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
yang ditetapkan oleh Majelis Permusyas/aratan Rakyat (MPR) yang kemudian
dimandatkan kepada Presiden untuk dilakukan ialah pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara terarah dan terencana akan mendekatkan kepada tujuan pembentukan masyarakat adil dan
makmur.
Meskipun kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan sejak tahun
1945, setelah sebelumnya mengalami penjajahan yang panjang,'namun pelaksanaan pembangunan secara intensif baru dimulai sejak Pelita pertama,
1
April 1969. Situasi politik yang belum mantap serta kondisi ekonomi yang kurang terperhatikan dalam masa-masa sebelumnya menyebabkan proses pembangunan diawali dengan kondisi yang cukup berat. Pada masa-masa awal,
pemerintah segera berinisiatif untuk menggelincirkan roda pembangunan dengan menggunakan dana yang sebagian besar diusahakan oleh pemerincah
sendiri antara lain melalui kebijaksanaan Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal dalam Negeri serta bantuan pinjaman dari luar negeri. Harga minyak
bumi yang tinggi pada tahap berikutnya telah mengakibatkan pemerintah memperoleh pendapatan yang cukup besar dari "rejeki minyak" rersebur dan
meningkatkan kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan.
0i15 B
Kegiatan pembangunan yang ditumpukan pada sektor ekonomi dalam kenyataannya juga diharapkan membuat perubahan pada sektor-sektor yang
lain menuju ke keadaan yang lebih baik.
Mengikuti proses pembangunan yang telah diintesiflian oleh pemerintah sejak Pelita I, berbagai bentuk peran serta masyarakat telah ikut berkembang. Berbagai bentuk peran serta masyarakat yang telah berkembang hingga dewasa
ini, dapat disebutkan meliputi:
1.
Peran serta dalam dunia usaha, berpola pada sistem ekonomi yang
terdiri
?.
atas usaha negara, koperasi, dan usaha s'wasta,
Peran serta dalam bidang sosial ekonomi, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, angkutan dan jenis-jenis jasa lain,
3.
Peran serta dalam proses perencanaan pembangunan, seperti yang
dilakukan oleh PKK, LKMD dan sebagainya,
4.
Peran serta karena dorongan batin untuk turut memikirkan permasalahan pembangunan, seperti yang dilakukan oleh media massa, artis, dan lain sebagainya,
5.
Peran serta kelompok profesional dan kelompok minat, karena
ingin menyumbangkan kelebihannya atau kemampuannyl kepada masyarakat yang miskin, menderita, tertinggal dan terpencil, seperti yan g dilaku kan ol eh lembaga-lemba ga swadaya mas-yarakat,
6.
Peran serta yang telah lama melembaga di tengah tradisi masyarakat
seperti gugur gunung, banjar desa, rembug desa, gotong royong dan lainlain.
Peran serta masyarakat dalam Repelita V akan menjadi penting karena
sebelum Repelita V terjadi kondisi ekonomi dunia yang memburuk yang mengakiba*an kemampuan pemerintah untuk mensubsidi dana pembangr,rnan sangat merosot. Pada Pelita V diperkirakan diperlukan investasi sebesa-r 240
0r16 trilliun rupiah dan dari jumlah tersebut lebih dari
setengahnya diharapkan
diperoleh dari dunia usaha dan masyarakat. Peningkatan kemandirian masyarakat, khususnya dalam dunia usaha akan sangat diharapkan untuk dapat
membantu pemerintah dalam menjalankan tugas melakukan pembangunan. Peran serta dunia usaha selama ini diwakili oleh kegiatan-kegiatan usaha
yang dilakukan usaha swasta, koperasi, ser:ta badan usaha milik pemerintah
(BUMI[). Nleskipun secara umum di atas telah dikemukan bahwa terdapat peningkatan dalam peran serta mereka di dalam proses pembangunan, secara
lintas perlu diperlihatkan peranan dan pertumbuhan mereka sampai kurun sebelum pelaksanaan Pelita V.
Dalam sejarah perekonomian Indonesia, sektor swasta menduduki tempat penting dalam pembangunan masyarakat, baik pada masa kolonial
maupun pasca kolonial. Perkembangannya dimasa kolonial dimulai dari munculnya perdagangan di sepanjang pantai di kota-kota tua Indonesia, yang
namun akhirnya tidak mampu bertahan setelah datangnya
voc. voc
membentuk pedagang peranrara (terurama dengan menggunakan orang Cina)
untuk mendistribusikan barang-barang yang dikuasaii VOC kepada pribumi. Dengan semakin meluasnya daerah kekuasaan
voc,
peranan pedagang
perantara semakin penting dan mengakibatkan penumpukan modal pada kelompok tersebut. Menghadapi situasi yang serba pincang, diskriminatif dan
penuh konflik maka timbul kesadaran pada golongan wiraswasta pribumi untuk rrremperbaiki nasibnya, antara lain ditunjukkan dengan kehadiran
kelompok syarikat Islam yang memperjuangkan kepentingan ekonomi
pribumi. Ferkembangan sektor wiraswasta selanjutnya pada masa pasca kolonial terutama selama Orde Lama masih banyak didominasi oleh modal asing, sementara wiraswasta pribumi masih bergerak dalam skala usaha kecil.
0 11',7 10
Pada masa awal Orde Baru pemerintah melakukan strategi membuka
kesempatan kepada PMA dan PMDN yang kemudian menghasilkan kemampuan permodalan yang kuat
bagi pemerintah. Akibat dari
bertumpuknya rnodal, maka negara semakin memiliki dominasi kuat terhadap
perekonomian. Sebagai akibat pemerintah mensubsidi dana untuk pembangunan, maka muncullah wiraswasta baru dalam jenis-jenis usaha yang
terbuka akibat tetesan dari atas. Kecenderungan yang menonjol adalah lahirnya wiraswasta baru karena tersedianya kemudahan-kemudahan tertenfu. Tetapi
pemunculan wiraswasta baru ini agak terlambat; peran serta khususnya kemampuan pendanaan yang dapat disumbangkan oleh kaum wiraswasra baru
tersebut belum cukup memadai sehingga pemerintah kemudian menghadapi kendala untuk melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan.
"
Kontak antara koirerasi dengan pemerintah di Indonesia rerjadi sejak
koperasi diperkenalkan kepada masyarakat pada peralihan abad )Q( ke abad )C(. Sejak diawalinya, benfuk usaha koperasi di Indonesia terus berkembang
meskipun secara lambat dan terutama baru menjangkau sektor-sektor usaha kecil dan tradisional. Dalam kurun perkembangan selanjutnya benruk usaha koperasi menjadi bentuk usaha yang penting, karena secara tegas diamanatkan
oleh UUD '45 untuk dikembangkan. Setelah periode Orde Baru dan sejak diintensifkannya proses pembangunan melalui program pelita, hingga pada
kurun Pelita IV koperasi telah menunjukkan beberapa kemajuan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini ditandai anrara lain dengan perkembangan
jumlah badan usaha koperasi (pernrmbuhan 6
o/o
per tahun selama Pelita
I\),
jumlah anggota (25.545 anggauta padatahun r9B7), peningkatan kualitas pengurus (semakian banyaknya manajer profesional), perluasan jenis usaha
dan lain-lain. Namun demikian secara umum bentuk usaha ekonomi ini masih
0118 11
belum menunjukkan perananyang dominan dibandingkan sektor swasta maupun BUIVIN. Pola usaha ekonomi yang sekarang
ini dikenal dengan istilah
Usaha Milik N^gara (BUMN) sesungguhnya telah dimulai sejak
Badan
z m n kolonial
dan pada saat dahulu mememberikan sumbangan yang sangat besar kepada
ekonomi pemerintahan kolonial. Setelah dilakukannya nasionalisasi secara bertahap terhadap perusahaan yang dahulunya milik pemerintah kolonial, kemudian sebagai hasil pembangunan dalam negeri telah dapat dikembangkan
pula sejumlah BUMN baru. Berbagai keluhan mengenai rendahnya efisiensi dan produktivitas usaha serta masih rendahnya peran serta BUMN pernah
dilontarkan dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun demikian, sebagai
hasil dari berbagai kebijaksanaan yang telah ditempuh dalam rangka pembinaan BUMN, sampai periode akhir Pelita IV, BUMN telah makin berkembang dan dewasa ini banyak yang telah menjadi sumber pendapatan
bagi negara. Pada tahun akhir Pelita fV sumbangan dari BUMN (di luar Pertamina) berupa pajak mencapai jumlah sekitar L trilliun rupiah, dan jumlah yang sama disumbangkan sebagai deviden, dana pembangunan semesta (DPS) dan bagian laba pemerintah (BLP).
Dari paparan di atas dapat dicatat sementara bahwa peran serta dunia usaha khususnya dan masyarakat umumnya dalam kegiatan pembangunan
masih belum begitu besar. Peranan yang dominan, baik dalam penyediaan dana maupun pelaksanaan pembangunan
itu sendiri masih lebih didominasi
oleh pemerintah.
Dalam kehidupan perekonomian maupun proses pembangunan umumnya rendahnya peran serta dunia usaha dapat juga dijelaskan dari ciri dominan penyeleng garaan perekonomian Indonesia, yang ditandai oleh:
011e 1.
L2
Ciri Ekonomi Biaya Tinggi
Ciri ini bersifat struktural, y^ng bersumber pada
rendahnya
produktivitas, baik karena sebab-sebab ekonomi maupun teknis dan sosial budaya.
Ciri
ekonomi
ini
telah mengakibatkan perekonomian
Indonesia lemah secara struktural-fungsional dan cenderung membawa akibat terbentuknya pola strukrur industri yang konsumtif.
2-
Ciri Ekonomi Pemerintahan
Perekonomian dan ekonomi Indonesia berorientasi pada kebijaksanaan dan peraturan pemerintah sehingga sering disebut
"ekonomi peraturan". Meskipun
pada hakekatnya pemerintah memang
diperlukan bagi kelangsungin penyelenggaraan perekonomian akan tetapi dampak positif atau negatifnya sangat bergantung pada "maksud
baik" pemerintah dalam membuka peluang seluas-luasnya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dunia usaha nasional.
Ciri Ekonomi Peka Anggaran dan Politik
Dominasi pemerintah dalam kegiatan ekonomi juga ditunjukkan
dalam fakta bila kita mengamati dampak APBN dalam daur ekonomi
serta berbagai kebijaksan::an politik pemerintah dalam mengubah
"cara pandang" pelaku-pelaku ekonomi dari waktu ke waktu. Hal ini dikembalikan lagi pada adanya kenyataan mengenai besarnya peranan
pemerintah dalam fungsinya sebagai "development agent" atau "agent of change".
012U T3
4.
Ciri Ketergantungan Fada Luar Negeri Berawal dari ketergantungan penerimaan minyak dan gas bumi
yang harganya sangat ditenrukan oleh pasar internasional, penurunan pada pemerimaan
minyak dan gas bumi tersebut menyebabkan
pemerintah mulaimengandalkan pinjaman-pinjaman luar negeri untuk menjaga momentum pembangunan. Dalam keadaan resesi, keadaan
ini
jelas merupakan faktor yang memperberat situasi dalam
negeri sendiri.
5.
Ciri Ekonomi Dualistik
ciri ini diartikan oleh adanya ekonomi sektor formal-modern yang berdampingan secara terpisah (atau dengan keterkaitan terbatas yang tidak seimbang) dengan ekonomi sektor informal-tradisional.
B.
Kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan peran serta
Dunia Usaha
Garis-garis Besar Haluan Negara menetapkan bahwa pembangunan
ekonomi didasarkan kepada Demokrasi Ekonomi yang menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh
karenanya maka pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi dunia usaha.
Dalam rangka memberikan pengarahan dan bimbingan rerhadap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim yang sehat bagi peningkatan peran serta dunia usaha tersebut, di waktu-waktu yerng lalu telah dilakukan beberapa usaha oleh pemerintah. Berbagai langkah kebijkasanaan yang telah
0
t2I 14
diambil pemerintah di masa lalu beberapa di antaraoya dapat dikemukakan di bawah ini.
1.
Melalui Keppres No. 53 dan 54 tahun 1977 tentang BKPM dan
Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal dikeluarkan peraturan yang dimaksucikan untuk membantu para pengusaha agar urusan-urusan
mereka dengan pemerintah mengenai penanaman modal dapat terselenggarakan selancar-lancarnya.
2.
Nlelalui Keppres No. 33 tahun 1981 dikeluarkan peraturan tentang
penyusunan Daftar Skala Prioritas (DSP), yang merupakan pengarahan pemerintah terhadap kegiatan penanaman modal swasta yang dilakukan
melalui koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPN{). Ketentuan
ini
dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang
tindih clalam penanganan dan penawaran yang berlebihan
yang
mengakibatkan sempitnya pasar sehingga menimbulkan persaingan yang
tidak sehat.
3.
Melalui Keppres No. 14A tahun 1980 dikeluarkan peraturan bahwa
semua lembaga pemerintah, dalam kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBN, sejauh nilainya tidak melebihi
jumlah tertentu, diwajibkan untuk menggunakan golongan ekonomi lemah sebogui rekanan dalam pembelian barang dan atau iasa,
menggunakan perusahaan setempat, serta diwajibkan untuk menggunakan hasil produksi dalam negeri. Dengan ketentuan ini pemerintah telah mendorong partisipasi pengusaha daerah, dan terutama golongan ekonomi lemah.
Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang telah diuraikan
di
atas
adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetaplian dan dilaksanakan
o 122 15
sebelum Repelita IV. Dalam kurun Repelita IV juga telah dikembangkan berbagai langkah kebijaksanaan yang dimaksudkan
untuk meningkatkan
peranan dunia usaha nasional, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, serta mendorong kerjasama antara usaha negara, swasta dan koperasi dalam
rangka mewujudkan terciptanya kemajuan yang makin seimbang dan serasi dan saling mendukung antara sektor-sektor dunia usaha tersebut.
Langkah-langkah kebijaksanaan dalam Pelita fV tersebut di antaranya meliputi:
1.
Membinadanmerigembangkanpengusaha-pengusaha disetiap daerah sehingga dapat ditumbuhkan Dunia Usaha Nasional yang
makin berkembang secara mantap sebagai motor penggerak perekonomian Indonesia.
2.
Meningkatkan kemampuan sekor swasta, yaitu kebiiaksanaan yang
membantu pengusaha untuk dapat memperoleh dana usaha yang
sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai pula dengan kemampuannya untuk memanfaatkannya secara berhasil guna.
3. Dalam pelaksanaan
pembangunan proyek, sejauh mungkin
diusahakan dilaksanakan oleh kontraktor nasional.
4. Mengembangkan iklim yang mendorong kerjasama antar perusahaan, khususnya antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil, dan antara perusahaan swasta atau negara di satu
pihak dan koperasi di pihak lain.
Di samping langkah-langkah kebijaksanaan y^ng digariskan dalam rangka
pengembangan dunia usaha pada umumnya, pemerintah juga telah menetapkan langkah kebijaksanaan yang secara khusus ditujukan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah. Kebiiaksanaan
ini dilatarbelakangi oleh
kenyataan bahwa secara keseluruhan para pengusaha golongan ekonc'mi
0
123
rc
lemah mempunyai peranan yang sangat strategis, bukan hanya dalam ekonomi atau dalam pembangunan, melainkan dalam berbagai aspek kehidupan lainnya' N,tasalah yang
khusus dihadapi oleh para pengusaha golongan ekonomi lemah
ialah adanya kenyataan bahwa kemampuan mereka dan kesempatan yang terbuka bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan-keburuhan usaha jauh lebih kecil dari pengusaha-pengusaha yang lain.
Dalam bidang moneter
dan perbankan, kelesuan ekonomi
menyebabkan pemerintah mengambil kebijaksan^
mendasar pada tanggal
telah
n reformasi moneter yang
l Juni 19S3. Kebijaksanaan ini pada hakekatnya
dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi kehidupan
perbankan yang lebih sehat dan mandiri, terutama dalam kaitan menyehatkan bidang perkreditan dan pengerahan dana masyarakat. Tujuan
yang diharapkan dengan adanya kebijaksanaan
ini antara lain adalah
mengurangi ketergantungan sektor perbankan atas dana likuiditas Bank Indonesia, mendorOng minat masyarakat untuk menabun$, meningkatkan
alokasi sumber-sumber dana/keuangan dan dalam jangka panjang meningkatkan kemampuan sektor perbankan melalui persaingan yang semakin ketat sehingga mampu memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan dunia usaha.
Penurunan yang drastis dan terus menerus pada penerimaan ekspor
minyak dan gas
bumi
(migas)
telah mendorong pemerintah untuk
mengambil langkah-langkah pengembangan berbagai kebijaksanaan yang
intinya ditujukan untuk kembali menggairahkan kehidupan ekonomi nasional antara lain melalui peningkatan ekspor non-migas. Kebijaksanaan peningkatan ekspor non-migas
ini
memang
telah mencapai kemajuan yang
cukup berarti. Kebijaksanaan pemerintah untrlk meningkatkan gairah
0.l"24 T7
kehidupan ekonomi melalui peningkatan ekspor non-migas juga menyangkut
eksistensi kegiatan dunia usaha. nasional sebagai tulang punggung penyelenggara kegiatan ekonomi dan pembangunan secara umum. Setelah
diberlakukannya deregulasi 1983 terjadilah persaingan bank-bank untuk
menarik dana masyarakat, yang dilakukan dalam bentuk menaikkan tingkat suku bunga deposito. Lonjakan dana masyarakat dalam cleposito berjangka
terlihat jelas, dari Rp 2.198 milyar pada tahun 1982 menjadi Rp 15.718 milyar pada tahun 1987. Di lain pihak, kebijaksanaan deregulasi moneter tersebut
juga membawa dampak berupa kenaikan suku bunga deposito yang pada
gilirannya mendorong kenaikan suku bunga pinjaman. Kenaikan suku bunga tersebut telah membantu mengurangi kemungkinan terjadinya pelarian
modal ke luar negeri (capital outflow). Namun, hal ini juga merupakan beban yang semakin berat bagi dunia usaha sehingga dapat menghambat keinginan
untuk meirgadakan investasi serta mengakibatkan terjadinya pergeseran dana yang berjangka waktu panjang dan menengah ke jangka wakru pendek.
Kebijaksanaan deregulasi melalui Pakto 27, yang antara lain memberikan
kemudahan-kemudahan dalam mendirikan bank-bank baru dan dalam pengerahan dana masyarakat, juga memberikan dampak negatif seperti terjadinya persaingan antar bank yang mengakibatkan kesulitan likuiditas bagi bank-bank kecil. Selain memberikan dampak positif, kebijakan deregulasi pun menghasilkan dampak negatif yang perlu ditanggulangi.
C.
Dunia Usaha dalam Perkembangan Ekonomi dan Pembangunan
Indonesia Sebagai bagian dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan pembangunan,
berbicara mengenai dunia usaha tidak terlepas dari ekonomi itu sendiri.
012 5 18
Pembicaraan mengenai dunia usaha umumnya keadaan "kesehatan"
selalu dikaitkan dengan
iklim usaha salah satu aspek kegiatan ekonomi
bersangkutan.
Gambaran umum keadaan perekonomian makro Indonesia sampai
menjelang akhir tahun 80-an ini masih belum dapat melepaskan diri dari kelesuan sebagai akibat lanjut resesi perekonomian luar negeri yang berawal dan meningkat pesat pada permulaan dekade
tahun 80-an. Seperti kita
ketahui bersama, keadaan tersebut tidak terlepas dari tingginya ketergantungan penerimaan dalam negeri kepada ekspor minyak
dan
gas
bumi yang pada gilirannya menyebabkan begitu rentannya keadaan ekonomi Indonesia terhadap perekonomian internasional.
Dalam keadaan kelesuan ekonomi seperti itu, dunia usaha diwarnai
oleh berbagai ketidakpastian sehingga timbul sikap pesimistis dan ragu-ragu yang pada gilirannya menghambat kelancaran pengambilan keputusan. Di samping itu, dalam praktek penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan nasional umumnya, peranan dunia usaha nasional tampaknya
masih sangat lemah dibandingkan dengan peranan yang dibawakan oleh pemerintah. Masih belum memadainya peran serta masyarakat dunia usaha dalam kegiatan pembangunan nasional yang dimotori oleh pemerintah antara lain karena kendala berupa masalah-masalah yang dimiliki oleh dunia usaha itu
sendiri. Masalah-masalah yang dihadapi dunia usaha hingga menjelang akhir Repelita IV dapat dirumuskan sebagai di bawah ini.
Di tingkat internasional, perkembangan dunia usaha nasional, terutama bagi mereka yang beroperasi di pasar luar negeri, harus menghadapi berbagai
tantangan. Pertumbuhan ekonomi dunia yang lambat, persaingan yang ketat
0
126
L9
dalam memperebutkan pasar ekspor, sentimen proteksionisme yang meluas, ketidakpastian kurs matauang-matauang utama dunia serta gejolak harga harga
komoditi primer, semuanya merupakant:;nt^ngan yang harus dihadapi. Masalah utama yang clihadapi dunia usaha padadasarnya menyangkut
iklim usaha dalam arti luas. Meskipun berbagai langkah deregulasi
dan
debirokratisasi telah diambil, namun masih dijumpai berbagai hambatan usaha
dalam bentuk peraturan-peraturan, praktek-pratek serta unsur-unsur kelembagaan yang sudah tak sesuai dengan tuntutan keadaan sehingga kurang
mendukung serra inisiatif usaha serta iklim usaha yang sehat. Di samping iru,
dari waktu ke waktu masih dijumpai di lapangan adanya pelaksanaan kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang belum seluruhnya sejalan d'engan maksud dan jiwa dari kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi iru
sendiri. Para pengusaha di Indonesia, terutama yang memiliki usaha ukuran
sedang dan kecil, masih memerlukan lebih banyak pengalaman dan kemampuan dalam memanfaatkan peluang pasar, khususnya pasar luar negeri.
Peningkatan akses pada pasar yang makin luas
ini dirasakan penting untuk
pengembangan usaha-usaha itu sendiri karena dengan makin luasnya jangkauan pasar, makin besar pula kemungkinan usaha-usaha tersebut untuk dapat memanfaatkan teknologi dan cara berproduksi yang lebih efisien yang
hanya tersedia bagi skala usaha yang lebih besar. Hal ini belum secara optimal
dilakukan.
Masalah lain yang terkait adalah bahwa pengendalian mutu, pengembangan dan penelitian produk, serta penelitian pasar belr-rm merupakan bagian integral dalam kegiatan usaha dari banyak perusahaan di
dalam negeri. Tidak sedikit yang sampai sekarang masih melaksanakan
o
L2',7
20
manajemen yang tradisional dan birokratis, kurang peka terhadap perkembangan pasar dan selera konsumen.
Masalah pembiayaan usaha merupakan masalah yang selalu menyertai dunia usaha di negara-negara berkembang, terutama ussaha-usaha yang bersekala sedang dan kecil dan berlokasi jauh dari pusat-pusat keuangan.
Inti permasalahannya terletak pada tahap perkembangan lembaga-lembaga keuangan yang ada yang belum dapat menjangkau secara efektif para pengusaha
di daerah-daerah. Masalah akses terhadap sumber pembiayaan
merupakan kendala yang paling menoniol bagi kemampuan perusahaanperusahaan sedang dan kecil untuk berkembang, lebih dari masalah mahalnya dana.
Di bidang peningkatan penanaman modal, masalah yang masih dihadapi antara lain adalah kurang memadainya informasi yang sampai kepada para calon penanam modal, sulitnya penanaman modal asing mendapatkan mitra usaha yang tepat, kurang tersedianya tenaga terampil sehingga proses alih
teknologi berjalan lambat, dan masalah kemampuan permodalan diantara calon mitra usaha yang belum seimbang. Di samping itu, pelayanan perizinan, terutama dalam masalah tanah, masih belum selancar seperti yang diharapkan serta berbagai pungutan resmi ataupun tidak resmi dan hambatan-hambatan yang masih terdapat di laPangan.
Permasalahan yang juga masih menonjol mencakup ketersediaan prasarana fir;ik berupa jaringan transportasi serta prasarana fisik lainnya yang
belum memadai serta lemahnya prasarana kelembagaan seperti sistem perbankan dengan sistem perkreditannya, sistem informasi produksi dan pasar, sistem pelayanan pemerintah termasuk pelayanan di bidang perizinan dan perpajakan. Kondisi prasarana yang masih lemah tersebut menghambat
012
B
21,
dunia usaha untuk berkembang. Akhirnya, di samping kendala-kendala prasarana fisik dan kelembagaan akan segera muncul kendala sumber daya
manusia, berupa kekurangan atau kelangkaan akan tenaga-tenaga teknisi, tenaga manajer dan tenaga-tenaga terampil lainnya yang benar-benar bermutu.
0
BAB
129
22
III
IGBUTUHAN PEMBANGUNAN DAN PERAN SERTA MASYARAI(AT YANG DIHARAPKAN
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Peran serta masyarakat merupakan wujud dari cara hidup dan sikap
hidup yang didasari pandangan hidup dan falsafah hidup yang mendasar yang menjiwai dan mewarnai setiap kebijaksanaan dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, yaitu Pancasila dan UUD 1945.
,
Sesuai deqgan sistem nilai di atas, dalam masyarakat harus tertanam
kesadaran dan tanggung-jawabnya sendiri terhadap hal-hal yang dihadapi dan
akan menentukan perkembangan kehidupan dan nasib bangsa dan negara. Sebab itu dalam masyarakat harus tumbuh rasa tanggung jawab dan sikap yang
tanggap terhadap perkembangan keadaan, masalah, potensi, kendala,'peluang
ataupun terhadap program dan kegiatan pembangunan. Di samping itu masyarakat harus dapat mengorganisasikan
diri untuk berprakarsa
dan
berperan serta dalam pembangunan sesuai kemampuan masing-masing. Untuk menumbuhka:r peran serta masyarakat dalam pembangunan yang
tidak terjangkau oleh aparat pemerintah, maka dibutuhkan organisasi kemasyarakatan yang mandiri dan berkemampuan profesional sebagai jembatan. Kesempatan irri terbuka bagi lembaga swadaya masyarakat (LSN{) dalam bidangnya masing-masing untuk berperan serta sehingga program-
program pemerintah bisa terjangkau oleh kelompok sasaran. Di samping itu
perlu dikembangkan kebijaksanaan yang memungkinkan prakarsa masyarakat sendiri tumbuh tanpa menunggu kehadiran program atau proyek pemerintah.
0 I30
Suasana ekonomi dan keuangan negara yang
23
relatif lebih sulit
memerlukan upaya untuk dapat lebih meningkatkan prakarsa'dan peran serta
dunia usaha dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan. Dalam hubungan ini berbagai langkah kebijaksanaan pendayagunaan ketatalaksanaan, khususnya langkah-langkah kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang bersasaran meningkatkan efisiensi dan daya saing dunia usaha dan kegiatan
sosial pada umumnya perlu diperluas dan ditingkatkan. Demikian juga perbaikan sistem informasi diharapkan dapat memberikan keterangan tenmng
berbagai hal yang diperlukan untuk meningkatkan mutu dan kecepatan pengambilan keputusan, baik dari aparatur pemerintah maupun dunia usa.ha dan masyarakat umumnya.
Upaya Untuk Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelita V
Dalam sistem pemerintahan demokrasi Pancasila, dan dalam proses pembangunan yang berlandaskan demokrasi ekonomi, pemerintah atau dalam
hal ini aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dituntut
untuk lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan berwibawa dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Di samping itu, sesuai GBHN 1988, aparatur pemerintah harus mampu melayani, mengayomi dan menumbuhkan prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan tanggap terhadap pandangan dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat.
Sesuai sistem pemerintahan dan prinsip demokrasi ekonomi dalam penyelenggaraan pembangunan, program pendayagunaan apararur dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat perlu didasarkan pada beberapa sikap pandang pokok. Pertama, aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan -abdi masyarakat dituntut untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam
0
J.3l
24
menyelenggarakan tugas dan fungsi umum pemerintahan dan pembangunan. Selain itu juga harus lebih mampu melayani, mengayomi dari menumbuhkan
prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta tanggap terhadap pandangan dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Kedua, pihak masyarakat sendiri juga dituntut untuk lebih cakap dan tanggap terhadap
berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan serta permasalahanpermasalahan pembangunan dan mampu mengorganisasikan
diri untuk
berperan serta atau secara mandiri memikul tanggung jawab pembangunan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
Untuk menjabarkan kebutuhan tersebut, dalam Repelita V diperlukan beberapa pokok kebijaksanaan guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, yang meliputi:
1.
Penciptaan iklim yang mendorong prakarsa dan peran serta dunia
usaha dan masyarakatpada umumnya dalam berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan dan tcknologi
2.
Peningkatan kualitas dan kemampuan masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan sehingga dapat bekerja secara lebih berdaya guna
dan berhasil guna dengan daya saing serta nilai tambah yang meningkat
3.
Peningkatan hubungan antara kelompok usaha kecil, menengah dan besar
4.
Peningkatan dan pemantapan jaringan antara berbagai hirarki pusatpusat produksi dan pemasaran
5.
Pemantapan perilaku birokrasi sehingga lebih menunjang prakarsa dan peran serta masyarakat tersebut.
0r32 25
Di samping usaha-usaha di atas perlu pula ditingkatkan peran serta masyarakat
di bidang pelaksanaan program-program tertentu. seperti melalui
koperasi, PI(K, LKMD dan sebagainya. Demikian juga peran serta kelompok
profesional, kelompok minat serta lembaga swadaya masyarakat dan sektor
informal perlu lebih dikembangkan untuk menyumbangkan kelebihan atau kemampuan mereka kepada bagian masyarakat yang
lain.
Dorongan batin
untuk memikirkan permasalahan-permasalahan pembangunan yang telah tumbuh di berbagaikalangan organisasi keagamaan, media massa, artis, dan lain sebagainya perlu lebih dikembangkan.
C.
Upaya Peningkatan Peran Serta Dunia Usaha dalam Pelita V Ketetapan GBHN mengenai pengembangan dunia usaha mengandung tiga
unsur pokok kebijaksanaan, yaitu penciptaan iklim usaha yang sehat dan serasi, perluasan kesempatan berusaha serta pengembangan swadaya dan kemampuan berusaha. Dalam menciptakan dan mengembangkan
ikly
usaha
yang sehat, keberhasilan serta langkah-langkah kebijaksanaan yang dilaksanakan sampai kurun Pelita IV perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Pada tingkat makro, stabilitas ekonomi yang mantap dan dinamis perlu
tetap dipertahankan. Dalam rangka memelihara iklim yang stabil ini, maka kebijaksanaan anggaran berimbang dan dinamis, kebijaksanaan pengendalian
moneter yang mantap, sistem devisa yang bebas serta kebijaksanaan kurs devisa yang mengambang terkendali perlu tetap dilanjutkarr dalam Repelita V.
Dalam pada itu untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan menggairahkan, kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang yang menyangkut langsung kegiatan usaha, produksi. nerdagangan dan investasi perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Perhatian perlu rjiberikan kepada
0133 penyem purnaan
p
elaksanaan kebij
aks
26
anaan-kebij aks ana,an ters ebut di
lapangan.
Erat kaitannya dengan penciptaan iklim usaha yang mantap, sehat dan
bergairah adalah pengembangan prasarana
fisik
dan kelembagaan yang
memadai dan mampu menunjang dunia usaha yang berkembang cepat. Dalam
hal penyediaan prasarana fisik, dana negara yang terbatas perlu dimanfaatkan sebaik mungkin dengan memilih secara cermat prasarana-prasarana yang benar-ben
ar
dapat berfungsi mendorong kegiatan dunia usaha dan dengan
mengikutsertakan sejauh mungkin dunia usaha dalam pembangunan serta dalam operasi dan pemeliharaannya. Perluasan kesempatan berusaha terkait dengan iklim usaha yang ada dan dengan laju dan pola pernrmbuhan ekonomi pada umumnya. Iklim usaha dan
iklim persaingan yang sehat mendorong tumbuh dan mekarnya wirausahawirausaha baru yang inovatif, efisien dan tangguh. Sementara itu pernrmbuhan
ekonomi yang cukup tinggi yang disertai dengan makin meratanya pembangunan akan membuka kesempatan berusah^ yarrg makin banyak dan
makin merata. Sesuai dengan arah kebijaksanaan dalam Repelita V untuk mendorong ekspor nonmigas, para pengusaha nasional perlu didorong untuk
makin dapat memanfaatkan pasar luar negeri sebagai sumber kesempatan berusaha yang baru dan luas. Sementara itu, mereka juga akan didorong agar dapat me.manfaatkan sebaik-baiknya pasar dalam negeri yang potensial sebagai
sumber kesempatan berusaha mereka.
Dalam rangka mengembangkan swadaya dan kemampuan berusaha,
kebijaksanaan dalam Repelita V perlu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan manajemen, kemampuan pengendalian mutu produk serta kemampuan memperoleh dan memperluas pasar, teruta.ma bagi golongan
013 4
27
ekonomi lemah. Pola pembinaan melalui sistem bapak angkat perlu dilanjutkan
dan disempurnakan. Tugas pembinaan pengus aha-pengusaha kecil ini merupakan bagian dari tugas BUMN, sedangkan perusahaan-perusahaaan swasta besar perlu terus didorong untuk ikut berpafiisipasi.
Dalam masalah pembiayaan, kebijaksanaan pengembangan sektor keuangan, baik bank maupun lembagalembaga keuangan lainnya, yang sampai
saar
ini telah dilaksanakan perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan.
Kebijaksanaan kredit perlu disempurnakan dan diarahkan pada kemudahan dalam akses oleh para pengusaha. Dalam pada itu, pengembangan pasar modal
perlu makin ditingkatkan. Bursa paralel perlu didorong
parl
pengusaha
^gar yang berpotensi dapat memperoleh kemudahan untuk menjual obligasi dan
-
saham. Sumber-sumber dana jangkapanjang perlu makin diarahkan bagi
pembiayaan investasi usaha. Sementara itu pengembangan lembaga yang menyediakan modal untuk usaha baru (venture capital) harus makin didorong. Dalam pada itu, proses alih teknologi serta pengembangan teknologi yang
tepat diterapkan bagi usaha-usaha di Indonesia perlu didorong dan ditingkatkan. Dalam hubungan ini, kegiatan pengkajian dan penelitian teknologi akan diperlukan dengan dukungan dari pemerintah dan partisipasi aktif dari kalangan dunia usaha sendiri. Beberapa kebijaksanaan utama yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan, antara lain meliputi:
1.
Penanaman Modal
Kebijaksanaan penanaman modal diarahkan untuk meningkatkan penanaman modal oleh masyarakat, terutama penanaman modal dalarn
negeri, baik di pusat maupun di daerah. Sementara itu peningkatari
01"35 28
penanaman modal asing terutama diarahkan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang yang menghasilkan barang dan jasa
untuk ekspor, menunjang perkembangan dan alih teknologi seita menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan kemampuan nasional. Perkembangan penanaman modal selama Repelita IV masih terpusat
di Jawa baik dilihat dari jumlah proyek maupun nilai proyek. Sehubungan dengan itu, dalam Repelita V perlu diupayakan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang memberikan dorongan terciptanya iklim yang lebih menarik untuk menanam modal di luarJawa.
2.
Pengembangan Golongan Ekonomi Lemah
Golongan ekonomi lemah, termasuk pengusaha informal dan
tradisional, meliputi seluruh usaha yang berskala kecil di pedesaan maupun di perkotaan yang berusaha di sektor pertanian, pertambangan,
industri, bangunan, perhubungan, perdagangan, dan lain-lain. Sumbangan sektor usaha kecil dalam perekonomian cukup besar dan masih akan lebih besar lagi di masa yang akan datang. Oleh karena itu pengusaha kecil, tradisional dan informal serta tenaga kerja yang bekerja
di sektor tersebut perlu mendapatkan perhatian yang semakin besar dalam Repelita V. Dalam Repelita V kepada golongan ekonomi lemah, pembinaan dan
bantuan aktif pemerintah perlu ditingkatkan dengan cara-cara dan pendekatan yang sesuai dan serasi dengan keadaan sosial-ekonomi
masing-masing kelompok sektor ini. Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha adalah dengan memberikan peryuluhan serta bimbingan produksi, pengelolaan
0
136
29
usaha dan pemasaran. Upaya lain adalah dengan menyediakan prasarana
yang antara lain dilaksanakan melalui penyediaan tempat berusaha, sehingga dapat memberikan kepastian dan rasa aman dalam berusaha. Di
samping iru dalam rangka membanru pemasaran produk-produk yang dihasilkan akan ditingkatkan lebih lanjut bantuan promosi dan informasi
pasar. Langkah-langkah pengembangan kerjasama usaha yang telah
dilakukan dalam Repelita IV perlu dilanjutkan dalam Repelita
V,
khususnya dengan lebih mengintensifkan lagi gerakan bapak angkat.
3.
Pengembangan BUMN
Sejalan dengan penggarisan Garis-garis Besar Haluan Negara,
kehadiran BUMN harus dapat menunjang terwujudnya demokrasi ekonomi serta saling mendukung dan saling mengisi clengan kekuatan
sektor ekonomi lainnya. Dalam rangka penataan BUMN maka perlu dikembangkan BUNIN yang memenuhi kategori kegiatannya melayani kepentingan masyarakat, bersifat vital bagi perekonomian Indonesia dan
memberikan sumbangan kepada penerimaan negara, mempunyai
prospek yang baik dan berskala besar, serta menjalankan tugas perintisan, melindungi industri kecil, koperasi dan pengusaha golongan
ekonomi lemah. Selain itu, di bidang pembiayaan, khususnya untuk pemupukan modal bagi Persero, di samping pemupukan modal sendiri
perlu diusahakan pula untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha niaga negara melalui bentuk-bentuk sumber pembiayaan yang
berlaku seperti penjualan obligasi. Sedangkan keikutsertaan dana pemerintah dalam pembiayaan BUMN perlu dibatasi sehubungan dengan terbatasnya ketersediaan dana.
013'7
30
BAB W
PENUTUP
KESIMPUIAN
A.
1.
Peranan pemerintah dalam proses pembangunan yang dimulai sejak Pelita I hingga Pelita IV adalah sangat dominan, baik daf am penyediaan
dana maupun pengorganisasian pekerjaan pembangunan
itu sendiri.
Meskipun demikian, seirama dengan proses pembangunan yang telah diintesifkan oleh pemerintah sejak Pelita I, berbagai bentuk peran serta masyarakat telah ikut berkembang. Perkembangan peran serta masyarakat
terlihat dalam berbagai bentuk kegiatan di dunia usaha, dalam bidang sosial ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, proses perencanaan pembangunan maupun dalam bentuk dorongan batin untuk tui'ut serta memikirkan permasalahan pembangunan. 2.
Keadaan dimana pemerintah memegang peranan yang dominan dalam pelaksanaan pembangunan dirasakan tidak bisa lagi dipertahankan terus
menerus dan I'esempatan yang tebih besar bagi peran serta masyarakat sudah semakin dirasakan. Dalam Pelita V dimana pemerintah menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam pendanaan pembangunan dibandingkan masa-masa sebelumnya, maka peran serta makin menjadi penting.
).
Sektor dunia usaha, sebagai bagian dari masyarakat yang relatif memiliki
potensi kuat untuk menyumbangkan peranannya dalam pelaksanaan pembangunan, dimasa-masa lalu masih berperan belum begitu besar. Hal
0
l3B 37
ini diantaranya karena persoalan-persoalan yang masih dimiliki oleh kalangan dunia usaha
itu sendiri dalam perkembangannya.
Persoalan
tersebut sebagian merupakan permasalahan internasional dan sebagiah besar merupakan masalah di dalam negeri yang menyangkut iklim usaha dalam arti luas, pelaksanaan kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi
yang belum seluruhnya sejalan dengan tujuannya, pemanfaatan teknologi, skala usaha, pengendalian mutu, pengembangan dan penelitian
produk, pembiayaan dan permodalan, kelangkaan tenaga bermutu, dan lain-lain.
4.
Dalam banyak segi di bidang dunia usaha selama ini pelayanan aparatur
pemerintah sering masih dikeluhkan. Namun demikian dalam usaha menumbuhkan peran serta dunia usaha pemerintah telah melakukan beberapa kebijaksanaan yang berarti, seperti Keppres No. 53 dan 54
tahun 1977 tentang BKPM dan Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal, Keppres No. 33 tahun 1981" tentang Daftar Skala Prioritas (DSP) yang selanjutnya disempurnakan dengan Daftar Negatif Penanaman Modal serra berbagai kebijaksanaan moneter dan perbankan seperti Pakto
27 dan kebijakan lanjutannya pada tanggal 25 Maret L989, kebijaksanaan deregulasi dalam meningkatkan ekspor non migas, pembinaan pengusaha
di daerah dan golongan ekonomi lemah.
B. SARAN
1.
Suasana ekonomi dan keuangan negare-ya;ng relatif lebih sulit
di masa
Repelita Y menghendaki perlunya upay? untuk lebih meningkatkan prakarsa dan peran serta masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya dalam pelaksanaan Repelita V. Oleh karena itu dalam masyarakat harus ditumbuhkan rasa tanggung jawab dan sikap yang
0
l3s
4)
tanggap terhadap perkembangan keadaan, masalah, potensi, kendala,
peluang ataupun terhadap program dan kegiatan pembangunan, khususnya Repelita V. 2.
Aparatur pemerintah perlu lebih mampu melayani, mengayomi dan
menumbuhkan prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan tanggap terhadap pandangan dan aspirasi yang hidup
dalam masyarakat. Berbagai langkah kebijaksanaan pendayagunaan ketatalaksanaan, khususnya langkah-langkah kebij aksanaan deregu lasi,
debirokratisasi dan perbaikan sistem informasi yang bersasaran meningkatkan efisiensi dan daya saing dunia usaha dan kegiatan sosial pa
3.
umumnya perlu diperluas dan ditingkatkan.
Untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang tidak terjangkau oleh aparat pemerintah, maka organisasi kemasyarakatan yang mandiri dan berkemampuan profesional akan dibutuhkan sebagai jembatan. Kesempatan lebih luas perlu dibuka bagi peran serta lembaga swadaya masyarakat (LSM), koperasi, PKK, LKMD, kelompok minat dan
kelompok profesional, di samping perlu dikembangkan kebijaksanaan
yang memungkinkan prakarsa masyarakat sendiri tumbuh tanpa menunggu kehadiran program atau proyek pemerintah. 4.
Dalam rangka mengembangkan peran Serta dunia usaha pada Repelita V,
diperlukan kebijaksanaan dan program-program untuk meningkatkan kemamptran rnanajemen, kemampuan pengendalian mutu produk serta
kemampuan memperoleh dan memperluas pasar, terutama bagi golongan ekonomi lemah. Sesuai dengan arah kebijaksanaan dalam Repelita V untuk mendorong ekspor nonmigas, para, pengusaha nasional
perlu didorong untuk makin dapat meriianfaatkan pasar luar negeri serta
0]"40 33
didorong agar dapat memanfaatkan sebaik-baiknya pasar dalam negeri yang potensial sebagai sumber kesempatan berusaha mereka.
5.
Pada tingkat makro, dalam rangka memelihara stabilitas ekonomi, maka
kebijaksanaan anggaran berimbang dan dinamis, kebijaksanaan pengendalian moneter yang mantap, Sistem devisa yang bebas serta kebijaksanaan kurs devisa yang mengambang terkendali perlu tetap
dilanjutkan dalam Repelita V. Kebijaksanlsn deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang yang menyangkut langsung kegiatan usaha, produksi, perdagangan dan investasi perlu dilanjutkan dan
ditingkatkan dan disempurnakan dalam pelaksanaanya di lapangan. Pengembangan prasarana fisik dan kelembagaan yang memadai dan
mampu menunjang dunia usaha untuk berkernbahg cepat perlu ditanjutkan. 6.
Kebijaksanaan kredit perlu disempurnakan dan diarahkan pada kemudahan dalam akses oleh para pengusaha. Dalam pada itu'kegiatan pasar modal, bursa paralel, penyediaan investasi serta alih teknologi
perlu makin didorong.
oL4l
34
i+
DAFTAR PUSTAKA
1.
Majelis Permusyawaratan Rakyat, 1983, "TAP No.
II Tentang Garis-Garis
Besar Haluan Negara"
2.
Nlajelis Permusyawafatan Rakyat 1988, "TAP No.
II
Tentang Garis-Garis
Besar Haluan Negara"
3.
Republik Indonesia,1989, "Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima"
4.
Majalah Prisma edisi tentang koperasi, partisipa.si masyarakat dan pengembangan dunih usaha
oL42 DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK M
t I
!r I
I
I
Ketua:
SalusraVidya Sekretaris:
ZalyxtGazali Anggota:
Ismail Muhammad (Penyaji) Lucky Eko V'uryanto Uba Subagja Supadi Sri YantiJS RiaWidati Myzia Zenora Dwi \7ahyu Atmadji Onny Noyorono Sidqi Lego Pangesti Suyitno Pung Permadi Mahfudz Haria'$Tibisana Bima Hanan Nugroho Deddy Supriadi Priatna Yahya Rahmana Basah Hernowo
))
