II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Kredit
2.1.1
Pengertian kredit Kata dasar kredit berasal dari bahasa Latin credere yang berarti
kepercayaan, atau credo yang berarti saya percaya (Firdaus dan Ariyanti, 2009). Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Hasibuan, 2004). Terjadinya transaksi kredit antara lain dengan adanya suatu keinginan khususnya para pengusaha yang untuk memperlancar usahanya kekurangan modal, maka dilakukan transaksi kredit, dimana transaksi kredit didasarkan kepada saling percaya. Pengertian kredit menurut Veithzal (2007) adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
8
9
Menurut firdaus dan ariyanti (2003), unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah : (1) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang, (2) Kesepakatan, yang dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing, (3) Jangka waktu, mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati, (4) Resiko, menjadi tanggungan pemberi kredit, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja, dan (5) Balas jasa, akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengaharapakan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu yang kita kenal dengan nama bunga bagi pemberi kredit.
2.1.2
Fungsi kredit Pemberian kredit juga memiliki fungsi yang sangat luas. Menurut Kasmir
(2002) fungsi kredit secara luas tersebut antara lain sebagai berikut. 1.
Untuk meningkatkan daya guna uang Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.
2.
Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang
10
dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. 3.
Untuk meningkatkan daya guna barang Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
4.
Meningkatkan peredaran barang Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.
5.
Sebagai alat stabilitas ekonomi Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.
6.
Untuk meningkatkan kegairahan berusaha Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si peneriman kredit (nasabah) yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit, nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.
11
7.
Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan
tenaga
kerja
sehingga
dapat
pula
mengurangi
pengangguran. 8.
Untuk meningkatkan hubungan internasional Dalam hal pinjaman internasional, akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.
2.2
Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) (2005) tentang
Perkoperasian yaitu: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan . Berdasarkan Koperasi Golongan Fungsional yang dijelaskan pada pasal 16 Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 ada beberapa jenis koperasi, salah satunya adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau disingkat (KPRI). KPRI adalah koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri di Indonesia. Kopeasi Pegawai Negeri seringkali disebut Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan suatu kondisi, maka pada tanggal 4 April 1995, nama induk koperasi pegawai
12
negeri republik Indonesia diganti. Sehingga sejak tanggal tersebut, perubahan nama KPN atau Koperasi Pegawai Negeri berubah menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Pada umunya KPRI menjalankan usaha simpan pinjam dalam usaha membantu para anggotanya dalam hal penyimpanan dana dan kebutuhan mereka yang berkaitan dengan uang tunai yang manfaatnya benar-benar dirasakan para pegawai negeri karena kepraktisannya. Unit simpan pinjam KPRI memiliki manfaat yang besar bagi pegawai negeri mengingat simpanan dan pinjaman yang dapat dilakukan dengan prosedur yang mudah dan cepat. Dalam mengukur keberhasilan suatu koperasi berkaitan dengan efisien ekonomis, kestabilan keuangan dan prestasi usaha KPRI yang terletak pada keberhasilan dalam melayani kebutuhan anggotannya sehingga kesejahteraan atau kemampuan ekonominya meningkat. Sehingga apabila terdapat keuntungan, maka anggotalah yang pertama-tama merasakan manfaatnya. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari koperasi adalah hasil dari kegitan pelayanan kepada anggotannya yang dikelola secara efisien dan profesional. Dengan
dibentuknya
koperasi
ini
diharapkan
pegawai
mampu
berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya. KPRI merupakan badan usaha yang harus dikelola dengan baik layaknya badan usaha lain, para pegawai negeri merupakan kelompok yang mempunyai profesi dan kepentingan ekonomi yang sama, sehingga didirikanlah Koperasi Pegawai Republik Indonesi (Hadi, 2012).
13
2.3
Kolektibiltas Kredit Kolektibilitas adalah suatu pembayaran pokok atau bunga pinjaman oleh
nasabah sebagaimana terlihat tata usaha bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 32/268/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998, maka kredit dapat dibedakan menjadi : a.
Kredit lancar Kredit lancar yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan
pembayaran bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. Kredit lancar mempunyai kriteria sebagai berikut.
b.
1.
Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
2.
Memiliki mutasi rekening yang aktif.
3.
Bagian dari kredit yang dijamin dengan uang tunai.
Kredit kurang lancar yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman atau
pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 90 hari sampai 180 hari dari waktu yang telah disepakati. Kredit kurang lancar mempunyai kriteria sebagai berikut. 1.
Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
2.
Frekuensi mutasi rendah.
3.
Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah dijanjikan lebih dari 90 hari.
4.
Terjadi mutasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
5.
Dokumentasi pinjaman lemah.
14
c.
Kredit diragukan Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran
bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari dari waktu yang disepakati. Kredit diragukan memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari. 2. Terjadinya wanprestasi lebih dari 180 hari. 3. Terjadi cerukan yang bersifat permanen. 4. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat pinjaman. d.
Kredit macet Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran
bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari. Kredit macet mempunyai kriteria sebagai berikut. 1.
Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari.
2.
Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru.
3.
Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar.
2.4
Non Performing Loan (NPL) Proses perkreditan yang baik diharapkan dapat menekan NPL sekecil
mungkin. Tingkat NPL sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan perkreditan dengan baik, yaitu kegiatan pemberian kredit,
15
administrasi dan pelaporan termasuk tindakan pemantauan (monitoring) setelah kredit disalurkan dan tindakan pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan kredit maupun indikasi gagal bayar (Astasari, 2011) Pengertian NPL menurut Dahlan Siamat (2004) yaitu salah satu faktor penyebab runtuhnya kondisi suatu bank yaitu adanya NPL yang melebihi batas kewajaran yang ditetapkan oleh BI. NPL timbul karena tidak kembalinya dana yang diberikan dalam bentuk kredit tepat pada waktunya.
2.5
Prosedur Pemberian Kredit Menurut Tohar (2004) urutan kegiatan dalam penyaluran kredit adalah
sebagai berikut. 1.
Permohonan kredit Pada umumnya dilakukan dengan mengisi formulir permohonan kredit, antara lain: a. Calon peminjam terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pinjaman yang telah tersedia. b. Petugas memberikan petunjuk serta bimbingan kepada calon dalam pengisian formulir. c. Proses permohonan diteruskan untuk diproses.
2.
Evaluasi atau analisis kredit Fungsi utama dari evaluasi atau analisis pinjaman adalah untuk menilai
sampai sejauh mana kredit tersebut diperlukan oleh calon peminjam dan menilai kondisi serta kemampuan peminjam untuk melunasi pinjaman tersebut, rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengevaluasi pinjaman adalah sebagai berikut: a. Melakukan interview pada calon peminjam
16
Tujuan dari interview atau tanya jawab ini adalah: •
Mengetahui sampai sejauh mana calon penerima kredit menguasai kegiatan usahanya.
• Meneliti kembali kebenaran data atau informasi yang diterima. • Mengenal lebih dekat pribadi serta sifat dan watak dari calon peminjam. • Mengetahui hal-hal lain dari calon peminjam seperti latar belakang kehidupan pendidikan dan pengalaman usaha. b. Melaksanakan survey Survey dilakukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai pihak tentang: • Reputasi dan kondisi calon peminjam • Hubungan dengan pemberi kredit bank atau koperasi lain dan kondisinya sampai saat ini. • Penilaian dari teman, rekan usaha atau tetangga. c. Melakukan peninjauan ke tempat usaha Hal ini dilakukan apabila sifat, jenis usaha calon peminjam benar-benar memerlukan untuk ditinjau guna melihat sejauh mana perkembangannya. 3.
Keputusan pinjaman a. Setiap permohonan pinjaman memperoleh wewenang dari pengurus koperasi. b. Manajer simpan pinjam dalam mengambil keputusan mempergunakan bahan pertimbangan sebagai berikut: • Hasil evaluasi dari permohonan pinjaman, rekomendasi dari pengurus kelompok.
17
• Informasi lain yamg diperoleh dari sumber lain sepanjang menyangkut calon peminjam. c. Ketentuan peminjam yang tertulis dalam lembaran evaluasi yang memuat: • Jumlah pinjaman yang di setujui • Penggunaan pinjaman • Besarnya bunga pinjaman • Tanggal jatuh tempo pinjaman • Jaminan pinjaman d. Setiap keputusan yang diambil harus ditanda tangani manajer simpan pinjam koperasi yang bersangkutan. 4.
Pencairan pinjaman Pencairan pinjaman merupakan tahap akhir setelah ketentuan-ketentuan di
penuhi oleh peminjam. Peminjam harus menandatangani kuitansi rangkap dua sebagai bukti tanda terima uang tersebut. Yang asli ada pada kasir sedangkan kopinya ada pada peminjam, pinjaman ini diberikan secara tunai dan tidak di benarkan dalam bentuk lain. Bilamana memungkinkan pencairannya di usahakan secara bertahap, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut
2.6 Prinsip Pemberian Kredit Jika koperasi telah memberikan kredit kepada para nasabahnya, berarti koperasi telah memberikan kepercayaan kepada nasabah tersebut. Untuk mendukung kepercayaan tersebut diperlukan beberapa faktor dalam penilaian kredit, sedangkan untuk menganalisis kepercayaan itu diperlukan beberapa aspek
18
dalam analisis kredit dan untuk memastikannya diperlukan beberapa prinsip dalam pemberian kredit. Menurut Firdaus (2001) prinsip yang harus dilaksanakan oleh suatu bank dalam rangka mempertimbangkan dalam pemberian kredit yaitu prinsip 5C dan prinsip 7P antara lain sebagai berikut. A.
Prinsip 5C 1. Character Yaitu menyangkut kepribadian, sifat/watak, kejujuran seseorang dalam hal ini adalah debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bank bahwa, sifat/watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seseorang yang memilki karakter baik yang memiliki kejujuran dalam membuat pekerjaan untuk memenuhi kewajibannya. 2. Capacity Yaitu yang menyangkut kemampuan atas kesanggupan dalam membayar kewajiban-kewajibannya tepat pada waktunya. Kesanggupan dapat di ukur dengan data finansial tahun yang lalu. 3. Capital Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimilki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank, yaitu menyangkut besar kecilnya pertimbangan antara jumlah hutang dan modal kerja. 4. Condition of Economic
19
Yaitu kondisi atas ekonomi harus diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon peminjam 5. Collateral Yaitu menunjukan jaminan yang diberikan atas kredit yang diterima. Jaminan tersebut dapat berupa barang, harta bergerak, ataupun harta tidak bergerak. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Fungsi jaminan ini adalah sebagai pelindung dari resiko kerugian. B.
Prinsip 7P 1. Personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. 2. Party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu, atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. 3. Purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. 4. Prosfect yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah proyek menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. 5. Payment yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.
20
6. Profitability untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. 7. Protection yang tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank melalui suatu perlindungan (jaminan)
2.7
Langkah – Langkah Penyelesaian Kredit Macet Menurut Kasmir (2012) penyelamatan kredit macet terdiri dari hal-hal
sebagai berikut. 1.
Rescheduling Yaitu dengan cara: a. Memperpanjang jangka waktu kredit, dalam hal ini si debitur diberikan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu lebih lama untuk mengembalikannya. b. Memperpanjang jangka waktu angsuran, memperpanjang angsuran hampir sama dengan janga waktu kredit.
2.
Reconditioning Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti: a. Penundaaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. b. Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksud agar lebih meringankan
beban
nasabar.
Penurunan
suku
bunga
akan
21
mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah. c. Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas. 3.
Restructuring Yaitu dengan cara: a. Menambah jumlah kredit b. Menambah equity yaitu: - Dengan menyetor uang tunai - Tambahan dari pemilik
4.
Kombinasi Merupakan kobinasi dari ketiga jenis metode yang di atas. Misalnya
kombinasi antara Restructuring dengan Reconditioning atau Rescheduling dengan Restructuring. 5.
Penyitaan jaminan Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar
benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.
22
2.8
Penyebab Kredit Macet Faktor-faktor kredit macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu
keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Faktor-faktor penyebab kredit macet menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002) adalah sebagai berikut. a.
Faktor eksternal bank 1) Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan. 2) Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank. 3) Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur. 4) Musibah (misalnya : kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha.
b.
Faktor internal bank 1) Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit. 2) Tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan. 3) Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan. 4) Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan
2.9
Kerangka Pemikiran Teoritis KPN Satya Bakti merupakan koperasi yang beranggotakan pegawai negeri
di Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dibentuk 7 Januari 1969. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kredit macet dengan meninjau dari prosedur pemberian kredit, penyebab kredit macet dan penyelesaian dalam mengatasi kredit
23
macet. Prosedur pemberian kredit meliputi permohonan kredit, evaluasi atau analisis kredit dinilai dengan menggunakan prinsip 5C 7P, keputusan pinjaman, perjanjian pinjaman, pencairan pinjaman. Penyebab kredit macet meliputi faktor internal (kreditur) dan faktor ekternal (debitur). Penyelesaian kredit macet meliputi rescheduling, reconditioning, restructuring, kombinasi, dan penyitaan jaminan. Hasil dari evaluasi sebagai bentuk tahapan-tahapan rekomendasi terhadap KPN Satya Bakti. Untuk lebih jelasnya kerangka konsep pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.1 KPN SATYA BAKTI
Analisis Kredit Macet
Prosedur Pemberian Kredit
Penyebab Kredit Macet
Penyelesaian Kredit macet
Kesimpulan
Rekomendasi
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis Analisis Kredit Macet pada KPN Satya Bakti
