II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Hukum Perusahaan dan Perusahaan
1. Konsep Hukum Perusahaan
Menurut O. Notohamidjojo dalam R.T. Sutantya dkk (1991: 01), bahwa pengertian hukum adalah komplek peraturan yang tertulis dan tidak tertulis, yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia di dalam masyarakat, yang berlaku dalam berjenis lingkungan hidup dan masyarakat negara serta antar negara dengan tujuan mewujudkan keadilan, tata, serta damai. Pada pokoknya hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yakni peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peratura-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu (C.S.T. Kansil, 2001: 01).
Menurut H.M.N. Purwasutjipto dalam R.T. Sutantya dkk (1991: 02), bahwa hukum adalah keseluruhan norma yang oleh pengusa Negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.
8 Berdasarkan pengertian para sarjana di atas, dapat dinyatakan bahwa hukum adalah kumpulan norma-norma atau peraturan yang dibuat oleh penguasa yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat yang pemberlakuannya bersifat memaksa yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dan apabila melanggarnya akan dikenakan sanksi yang tegas dari penguasa.
Hukum perusahaan merupakan pengkhususan dari beberapa bab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ditambah dengan peraturan perundangan lainnya yang mengatur tentang perusahaan (hukum tertulis yang belum dikodifikasi). Sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, maka sebagian dari hukum perusahaan merupakan peraturan-perturan hukum yang masih baru (C.S.T. Kansil, 2001: 68).
Sumber hukum perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislatif yang menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian menciptakan kontrak, hakim yang memutus perkara menciptakan yurisprudensi, ataupun masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan dalam kegiatan usaha. Jadi, hukum perusahaan itu terdiri atas kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, yurisprudensi, dan kebiasaan yang mengacu dalam kegiatan usaha (Abdulkadir Muhammad, 2006: 03). Hukum perusahaan dalam praktek diatur dalam : 1. KUH Perdata;
9 2. KUH Dagang; 3. Peraturan lain diluar KUH Perdata dan KUHD 4. UU No. 40/2007 Tentang PT; 5. UU Pasar Modal; 6. Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku.
2. Konsep Perusahaan
Perusahaan adalah merupakan salah satu pengertian ekonomi yang juga masuk kedalam lapangan hukum perdata khususnya dalam hukum dagang. Melalui Staatblad 1938-276 yang mulai berlaku pada tanggal 17 juli 1938, istilah perusahaan masuk ke dalam Hukum Dagang menggantikan istilah pedagang (R.T. Sutantya dkk, 1991: 3). Menurut Menteri Kehakiman Belanda bahwa barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba rugi bagi dinya sendiri (C.S.T. Kansil, 2001: 67).
Secara yuridis rumusan pengertian perusahaan ditemukan dalam Undang-Udang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disebut UU No.3 Tahun 1982). Bahwa perusahaan didefinisikan sebagai setiap setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Bertitik tolak dari defenisi tersebut, maka lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi 2 (dua) hal pokok yaitu yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. Tegasnya, hukum perusahaan meliputi bentuk usaha dan jenis usaha. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk
10 usaha dan jenis usaha disebut hukum perusahaan (Abdulkadir Muhammad, 2002: 01).
Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan perundang-undangan di luar KUHD, namun dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Definisi perusahaan secara resmi dirumuskan dalam Pasal 1 UU No.3 Tahun 1982. Sebelum ada undang-undang ini tidak dijumpai definisi perusahaan. Oleh karena itu, para penulis hukum merumuskan definisi perusahaan berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh secara empiris (Abdulkadir Muhammad, 2006: 07).
Menurut Molengraaff mengemukakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan (Sentosa Sembiring, 2004: 06).
Perbuatan ekonomi tersebut merupakan mata pencaharian, artinya dilakukan secara terus-menerus, tidak insidental, bertindak keluar menghadapi pihak lain (pihak ketiga). Dalam perbuatan ekonomi ini muncul aspek hukum perusahaan, yaitu perjanjian dengan pihak lain yang menjadi dasar kewajiban dan hak masingmasing pihak, akan tetapi dalam rumusan Molengraaff tersebut tidak dipersoalkan tentang perusahaan sebagai badan usaha. Hal yang dikemukakannya justru perusahaan sebagai perbuatan yang hanya meliputi jenis usaha (Abdulkadir Muhammad, 2006: 08).
11 Definisi perusahaan secara yuridis dirumuskan dalam Pasal 1 UU No.3 Tahun 1982. Dalam Pasal 1 huruf (b) UU No.3 Tahun 1982 ditentukan
bahwa
perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (selajutnya disebut UU No.8 Tahun 1997) Perusahaan ditentukan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (b) UU No.3 Tahun 1982, dalam definisi perusahaan terdapat dua unsur pokok, yaitu bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha, yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dan jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian
(perindustrian,
perdagangan,
perjasaan,
dan
pembiayaan,
dijalankan oleh badan usaha perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan) dijalankan oleh badan usaha secara terus-menerus.
Polak mengemukakan perusahaan mempunyai 2 (dua) ciri, yakni mengadakan penghitungan laba rugi dan melakukan pembukuan (Santosa Sembiring, 2004: 06).
12 Dari rumusan diatas dapat diketahui unsur-unsur perusahaan, yakni: a. Terus-manerus; b. Terang-terangan; c. Dalam kualitas tertentu; d. Mencari untung; e. Adanya perhitungan rugi laba. Jika tidak memenuhi unsur ini, aktivitas yang dilakukan seseorang tidak dapat dikualifikasikan sebagai perusahaan.
Polak mengakui bahwa ada unsur-unsur lain, dalam hal ini terbukti dari penjelasannya bahwa suatu perusahaan dijalankan menurut cara yang lazim atau tidak, dapat diketahui dari keteraturan menjalankan perusahaan itu dan bukan dijalankan secara gelap. Jika unsur-unsur ini tidak ada, maka hilanglah sifat perusahaan dari aspek hukum perusahaan (Abdulkadir Muhammad, 2006: 08).
Apabila definisi dari UU No.3 Tahun 1982 ini dibandingkan dengan definisi Molengraaff dan Polak, ternyata definisi dalam UU Nomor 3 Tahun 1982 lebih lengkap karena dengan adanya bentuk usaha (badan usaha) yang menjalankan jenis usaha (kegiatan dalam bidang perekonomian), unsur-unsur lain terpenuhi juga. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, walaupun kegiatan dalam bidang ekonomi dilakukan terus-menerus dan terang-terangan terhadap pihak ketiga, dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, jika tidak mempunyai bentuk usaha (badan usaha), itu bukan perusahaan, melainkan hanya pekerjaan. Setiap orang yang menjalankan perusahaan disebut pengusaha. Pengusaha ini dapat terdiri atas satu orang (individual), beberapa orang yang berupa persekutuan
13 (partnership), ataupun badan hukum (corporate body) (Abdulkadir Muhammad, 2006: 09).
Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk
memperoleh
penghasilan,
dengan
cara
memperdagangkan
atau
menyerahkan barang yang terdiri dari unsur-unsur perusahaan yaitu bentuk usaha dan jenis kegiatan usaha.
a. Bentuk Usaha
Bentuk usaha adalah badan usaha yang berfungsi sebagai organisasi yang menjalankan kegiatan usaha. Bentuk usaha tersebut harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh UU No.3 Tahun 1982. Setiap bentuk usaha yang telah memenuhi persyaratan undang-undang tersebut akan dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah dan juga telah mempunyai legalitas bentuk usaha. Bentuk usaha tersebut dapat berupa: persekutuan badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, dan perseorangan (Abdulkadir Muhammad, 2006: 297).
Dalam UU No.3 Tahun 1982 bahwa yang di maksud dengan bentuk usaha adalah badan usaha yang berfungsi sebagai organisasi yang menjalankan kegiatan usaha. Dalam bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut company atau enterprise atau corporation. Bentuk usaha tersebut harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Setiap bentuk usaha yang memenuhi persyaratan undang-undang dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah atau disebut juga mempunyai legalitas bentuk usaha.
14 Di Indonesia terdapat tiga kelompok bentuk usaha, yaitu usaha swasta, usaha negara, dan usaha koperasi. Meskipun ketiga bentuk usaha di atas sama-sama bertindak sebagai pelaku usaha, tetapi memiliki perbedaan-perbedaan, dilihat dari segi tujuan dan cara melakukan kegiatan usaha. Bentuk usaha atau organisasi perusahaan tersebut dapat dipecahkan lagi ke dalam bentuk-bentuk khusus yang lebih spesifik dan memiliki karakteristik tersendiri.
Dilihat dari aspek hukum perusahaan, masing-masing bentuk usaha memiliki pengaturan yang berbeda tentang pendirian, hak dan kewajiban pihak-pihak, tanggung jawab, pembubaran dan sebagainya. Demikian juga dilihat dari aspek ekonomi dan bisnis, masing-masing bentuk usaha tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, seorang pengusaha yang ingin mendirikan bentuk usaha tertentu atau berinvestasi di dalamnya perlu mempertimbangkan, baik aspek hukum maupun aspek ekonomi dan bisnisnya.
Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha. Berikut ini merupakan bentuk usaha yang dibedakan berdasarkan bentuk usaha berbadan hukum dan bentuk usaha yang tidak berbadan hukum : 1. Bentuk usaha badan hukum Dalam ilmu hukum dikenal teori kekayaan bertujuan (doelvermogen theorie), yang dikembangkan oleh Brinz dan van der Heijden. Menurut teori ini, setiap badan hukum memiliki kekayaan yang bertujuan untuk digunakan bagi kepentingan tertentu, kekayaan itu diurus dan digunakan untuk tujuan tertentu,
15 dan tujuan badan hukum adalah objek yang dilindungi oleh hukum (Abdulkadir Muhammad, 2006: 101). Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban, sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, dia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu dia memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutupi kewajibannya, itu pun tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna menghindarkannya dari kebangkrutan atau likuidasi.
Dalam anggaran dasar biasanya ditentukan jumlah dan rupa kekayaan badan hukum. Hal-hal yang dapat digolongkan kekayaan itu dapat berupa sejumlah modal, barang bergerak dan tidak bergerak, dan tagihan kepada pihak ketiga milik badan hukum. Kekayaan badan hukum ini terpisah dari kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya dan ini ditentukan secara tegas dalam anggaran dasar dan dicatat dalam pembukuan perusahaan (Abdulkadir Muhammad, 2006: 101102).
Badan hukum merupakan subjek hukum buatan manusia berdasarkan hukum yang berlaku. Agar dapat berbuat menurut hukum, maka badan hukum diurus oleh pengurus yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya, sebagai yang berwenang mewakili badan hukum. Artinya, perbuatan pengurus adalah perbuatan badan hukum. Perbuatan pengurus tersebut selalu mengatasnamakan badan hukum, bukan atas nama pribadi pengurus.
16 Segala kewajiban yang timbul dari perbuatan pengurus adalah kewajiban badan hukum, yang dibebankan pada harta kekayaan badan hukum. Sebaliknya pula, segala hak yang diperoleh dari perbuatan pengurus adalah hak badan hukum yang menjadi kekayaan badan hukum (Abdulkadir Muhammad, 2006: 103).
Perusahaan badan hukum merupakan subjek hukum yang diurus dan dikelola oleh pengurus. Yang termasuk dalam perusahaan badan hukum yang dimiliki oleh pihak swasta dapat kita lihat antara lain adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Badan Usaha Koperasi. Sedangkan yang dimiliki oleh negara yaitu perusahaan umum (perum) dan perusahaan perseroan (Abdulkadir Muhammad, 2006: 103).
Perseroan Terbatas (PT) adalah merupakan suatu persekutuan yang berbentuk badan hukum yang dipakai sebagai terjemahan dari Naamloooze Vennootschap (NV). Istilah terbatas di dalam PT tertuju pada tanggung jawab para persero atau pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada jumlah nominal nilai dari semua saham-saham yang dimiliki (R.T. Sutantya dkk, 1991: 39).
2. Bentuk perusahaan bukan badan hukum
Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama. Bentuk perusahaan ini merupakan perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan usaha dalam bidang perekonomian, yaitu perindustrian, perdagangan, dan perjasaan. Perusahaan tidak berbadan hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan, dan hanya dimiliki oleh pihak swasta (Abdulkadir Muhammad, 2006; 84).
17 Dalam mendirikan perusahaan persekutuan bukan badan hukum didirikan oleh lebih dari satu orang, maka perlu diadakan perjanjian lebih dahulu antara para sekutu pendiri. Jika sudah tercapai persetujuan mengenai isi perjanjian itu, barulah kemudian dibuat rancangan anggaran dasar kemudian dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat di muka notaris (Abdulkadir Muhammad, 2006: 86).
Agar perjanjian yang dibuat itu sah menurut hukum, harus dipenuhi persyaratan pokok pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak, cakap melakukan perbuatan hukum, adanya objek tertentu, dan adanya kausa yang halal. Yang termasuk dalam perusahaan bukan badan hukum dapat kita lihat pada firma dan persekutuan komanditer (CV).
b. Kegiatan Usaha
Hukum perusahaan meliputi bentuk usaha dan kegiatan usaha. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan kegiatan usaha disebut hukum perusahaan. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha untuk menjalankan kegiatan usaha sehingga diakui oleh masyarakat.
Kegiatan usaha adalah berbagai jenis usaha dibidang perekonomian, yang meliputi
bidang
perindustrian,
perdagangan,
perjasaan
dan
keuangan
(pembiayaan). Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Dalam bahasa Inggris kegiatan usaha
18 disebut business dan pengusaha disebut businessman. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini (Abdulkadir Muhammad, 2006: 02) :
1. Dalam bidang perekonomian
Menurut Molengraaff, dalam Abdulkadir Muhammad (2006: 11) kegiatan dalam bidang ekonomi hanya meliputi bidang perdagangan (jual beli, sewa-menyewa) dan perjasaan (menghubungkan pihak yang satu dengan pihak yang lain).
Kegiatan dalam bidang ekonomi meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan yang dapat dirinci sebagai berikut : (a). Perindustrian Perindustrian meliputi kegiatan, antara lain eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikian, usaha perkayuan, barang kerajinan, makanan dalam kaleng, obat-batan, kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, percetakan, dan penerbitan. (b). Perdagangan Perdagangan meliputi kegiatan, antara lain jual beli, ekspor impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing, dan sewa-menyewa. (c). Perjasaan Perjasaan meliputi kegiatan antara lain transportasi, perbankan, perbengkelan, jahit busana, konsultasi dan kecantikan.
19 2. Dilakukan oleh pengusaha
Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh menjalankan perusahaan. Menjalankan perusahaan artinya mengelola sendiri perusahaannya, baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan pekerja. Ini umumnya
terdapat
pada
perusahaan
perseorangan.
Apabila
pengusaha
menjalankan perusahaan dengan bantuan pekerja, dalam hal ini dia mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pengusaha dan pemimpin perusahaan. Mungkin juga pengusaha tidak menjalankan sendiri perusahaannya, tetapi menyuruh orang lain menjalankan perusahaan. Dalam hal ini, dia tidak turut serta menjalankan perusahaan. Pengelolaan perusahaan dikuasakan kepada orang lain. Orang lain yang diberi kuasa ini menjalankan perusahaan atas nama pemberi kuasa, dia disebut pemimpin perusahaan atau direktur atau manajer. Umumnya pemberian kuasa semacam ini terdapat pada perusahaan persekutuan terutama badan hukum, seperti perseroan terbatas (Abdulkadir Muhammad, 2006: 25).
3. Tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
Molengraaff menggunakan istilah “penghasilan”, sedangkan Polak menggunakan istilah “laba”, sedangkan menurut pembentuk undang-undang menggunakan istilah “keuntungan dan atau laba”. Ketiga macam istilah ini adalah istilah ekonomi yang menunjukan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang diusahakan (capital gain). Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu menggunakan sejumlah modal. Dengan modal perusahaan. Keuntungan dan atau laba dapat diperoleh. Ini adalah tujuan utama setiap perusahaan (Abdulkadir Muhammad, 2006: 12).
20 B. Legalitas Perusahaan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daryanto, 1997; 396), legal adalah resmi, sesuai dengan aturan atau perundang-undangan, sedangkan legalitas merupakan perihal sah.
Perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka merupakan salah satu tujuan utama dari adanya legalitas perusahaan, serta sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan hukum kepada pelaku usaha dan usahanya. Legalitas usaha harus sah menurut hukum dan sesuai dengan sumber hukum perusahaan, karena di dalam sumber hukum perusahaan mengatur bagaimana ketentuan-ketentuan mengenai legalitas usaha sehingga usaha yang mempunyai legalitas dapat diakui dan sah menurut hukum (Sentosa Sembiring, 2008: 17).
Pemenuhan legalitas perusahaan dibuktikan oleh dokumen, maka disebut dokumen perusahaan. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU No.8 Tahun 1997, dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apa pun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak dsn kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan. Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yamg berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan
21 dokumen keuangan, dokumen lainnya inilah yang termasuk dalam dokumen legalitas perusahaan yang terdiri dari dokumen legalitas bentuk dan legalitas kegiatan usaha. Dengan demikian, legalitas perusahaan yang dibuktikan dengan dokumennya masing-masing terdiri dari:
1. Legalitas Bentuk Usaha
Dokumen legalitas bentuk usaha dapat diketahui dalam akta pendirian perusahaan, nama perusahaan, serta merek perusahaan.
a. Akta Pendirian Perusahaan
Akta Pendirian Perusahaan merupakan salah satu bentuk legalitas usaha yang dibuat dimuka notaris, yaitu pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu oleh undang-undang. Akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar perusahaan, yaitu seperangkat peraturan yang menjadi dasar berdiri dan beroperasinya menurut hukum. Akta pendirian perusahaan persekutuan badan hukum harus mendapat pengesahan dari menteri Hukum dan HAM. Sedangkan akta pendirian perusahaan persekutuan bukan badan hukum tidak perlu mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, cukup didaftarkan saja pada kepaniteran pengadilan negeri setempat (Abdulkadir Muhammad, 2006: 298).
Akta pendirian perusahaan badan hukum perlu mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM karena pengesahan itu merupakan pengawasan apakah anggaran dasar perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan sekaligus pengakuan sebagai badan hukum. Karena memuat anggaran dasar
22 perusahaan, akta pendirian tersebut diumumkan kepada khayalak ramai melalui Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
Akta pendirian yang memuat anggaran dasar perusahaan merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang disaksikan oleh pejabat umum (notaris) bahwa perjanjian itu memang benar seperti yang dikehendaki oleh pihak-pihak. Pembenaran itu dibuktikan dengan ikut sertanya notaris selaku pejabat umum membubuhkan tanda tangan pada bagian akhir akta yang dibuat dengan perantaraannya itu. Apabila perusahaan yang didirikan itu adalah perseorangan, akta pendirian yang dibuat di muka notaris itu adalah bukti resmi bahwa pengusaha perseorangan itu benar mendirikan perusahaan yang sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku (Abdulkadir Muhammad, 2006: 299).
Pada garis besarnya akta pendirian perusahaan yang memuat anggaran dasar itu secara formal memuat judul, nomor, tempat, hari, dan tanggal pembuatan penandatangan akta pendirian perusahaan. Selain itu, secara materiil memuat identitas para pendiri, identitas perusahaan, tujuan perusahaan, struktur organisasi perusahaan, jangka waktu berdiri perusahaan, usaha perusahaan, hubungan hukum perusahaan (internal dan eksternal), kewajiban dan hak terhadap pihak ketiga, cara penyelesaian jika terjadi sengketa, dan lain-lain yang perlu (Abdulkadir Muhammad, 2006: 299).
b. Nama Perusahaan
Nama perusahaan merupakan jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Nama perusahaan ini melekat pada bentuk badan usaha
23 atau perusahaan tersebut, dikenal oleh masyarakat, dipribadikan sebagai perusahaan tertentu, dan dapat membedakan perusahaan itu dengan yang lain. Nama perusahaan dapat ditemukan secara resmi dalam akta pendirian perusahaan dan surat-surat resmi perusahaan. Nama perusahaan tidak dapat dipisahkan dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila perusahaan bubar, namanya juga akan ikut lenyap. Jika perusahaan dialihkan kepada pihak lain, namanya juga akan ikut beralih (Abdulkadir Muhammad, 2006: 299).
Nama perusahaan merupakan aset yang melambangkan kualitas dan kemampuan perusahaan. Oleh karena itu, nama perusahaan perlu sekali dilindungi terutama dari penyalahgunaan oleh pihak lain yang merugikan, seperti banyak terjadi dalam persaingan usaha yang bersifat melawan hukum. Dari segi hukum, nama perusahaan mempunyai arti penting. Dengan nama itu suatu perusahaan dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak lain dan memenuhi segala kewajiban hukumnya, misalnya, memperoleh surat izin usaha, melakukan pendaftaran perusahaan, membayar pajak, atau membayar utang (Abdulkadir Muhammad, 2006: 300).
c. Merek Perusahaan
Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai unsur pembeda yang dapat digunakan untuk usaha perdagangan barang atau jasa. Banyak terjadi bahwa nama perusahaan dijadikan juga merek perusahaan dalam satu lingkungan perusahaan tertentu. Hal ini tidak akan
24 menimbulkan masalah yuridis dalam praktik. Akan tetapi, ada kemungkinan terjadi bahwa nama perusahaan mengandung merek orang lain atau merek yang mengandung nama perusahaan orang lain. Dalam hal ini, muncul dua masalah yuridis, yaitu tentang hak atas merek dan hak atas nama perusahaan.
Nama perusahaan yang mengandung merek orang lain adalah masalah yuridis tentang nama perusahaan. Masalah ini dapat diselesaikan melalui Pasal 27 dan Pasal 29 UU No.3 Tahun 1982. Namun merek yang mengandung nama perusahaan orang lain adalah masalah yuridis tentang hak atas merek. Masalah ini dapat diselesaikan melalui Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang merek.
Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU No.3 Tahun 1982, pihak ketiga yang berhak atas merek dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri Perdagangan atas hal-hal yang didaftarkan dalam daftar perusahaan, dengan menyatakan alasan-alasannya dengan tembusan kepada pengusaha yang bersangkutan dan Kantor Pendaftaran Perusahaan.
Berdasarkan Pasal 29 UU No.3 Tahun 1982, Menteri memberikan keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan niaga yang berwenang atas keputusan menteri. Putusan pengadilan niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan.
2. Legalitas Kegiatan Usaha
Setiap usaha yang menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi syarat legalitas operasional usaha. Setiap perusahaan yang telah memenuhi legalitas
25 operasional usaha tersebut dinyatakan sebagai usaha yang mempunyai bukti legalitas kegiatan usaha. Dokumen legalitas kegiatan usaha yang dimaksud terdiri atas Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Bukti Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Pembukuan.
a. Tanda Daftar Perusahaan
Setiap perusahaan wajib untuk mendaftarkan usahanya dalam daftar perusahaan dalam jangka sembilan puluh hari terhitung sejak tanggal perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya. Menurut Pasal 17 UU No.3 Tahun 1982, selambat-lambatnya sepuluh hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan pendaftaran dan kelengkapan dokumen secara lengkap dan benar, Kepala KPP Tingkat II (Kabupaten/Kota) mengesahkan pendaftaran perusahaan, kemudian menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya wajib membayar biaya administrasi Wajib Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilunasi sebelum TDP diterbitkan. Perusahaan yang telah menerima TDP diwajibkan memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum, dan nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang digunakan dalam kegiatan usahanya (Abdulkadir Muhammad, 2006: 310).
Berdasarkan Pasal 19 UU No.3 Tahun 1982, TDP berlaku untuk jangka waktu lima tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbarui selambatlambatnya tiga bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Pada perusahaan yang
26 sudah terdaftar dan ada kemungkinan TDP hilang atau musnah, dalam hal ini pengusaha berkewajiban mengajukan permintaan tertulis penggantian TDP yang hilang itu selambat-lambatnya Sembilan puluh hari terhitung mulai tanggal kehilangan kepada Kepala KPP Tingkat II (Kabupaten/Kota) dengan melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian. Selambat-lambatnya lima hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP yang hilang diterima secara lengkap dan benar, Kepala KPP Tingkat II (Kabupaten/Kota) harus menerbitkan TDP pengganti (Abdulkadir Muhammad, 2006: 311).
b. Surat Izin Usaha Perdagangan
Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan bukti legalitas kegiatan usaha yang dipakai oleh perusahaan atau badan usaha untuk menjalankan usahanya secara sah. Setiap perusahaan dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima SIUP dari instansi teknis yang berwenang. Ini berarti bahwa untuk menjalankan usaha, perlu memperoleh SIUP terlebih dahulu.
Jika perusahaan itu menjalankan usaha di bidang perindustrian dan perdagangan, maka SIUP diterbitkan oleh instansi yang ditunjuk oleh Menperindag. Namun, jika perusahaan itu menjalankan usaha di bidang pertambangan atau perlistrikan, SIUP diterbitkan oleh instansi yang ditunjuk oleh Mentamben.
SIUP perusahaan kecil dan menengah mempunyai masa berlaku yang tidak terbatas selama perusahaan yang memilikinya masih menjalankan kegiatan usahanya. Sedangkan SIUP perusahaan besar mempunyai masa berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang. Sekalipun SIUP merupakan persyaratan pokok,
27 namun, tidak semua perusahaan wajib memperoleh SIUP, badan usaha yang dibebaskan dari SIUP (Abdulkadir Muhammad, 2006: 323) adalah: 1. Cabang/perwakilan badan usaha yang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya mempergunakan SIUP kantor pusat; 2. Badan usaha yang telah mendapatkan izin dari departemen teknis terkait dengan badan usahanya, berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan tidak melakukan perdagangan; 3. Perusahaan/badan usaha yang berkaitan dengan penanaman modal; 4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu perusahaan perseroan dan perusahaan umum; 5. Perusahaan kecil perseorangan yang tidak berbadan hukum atau persekutuan, diurus, dijalankan, atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya yang terdekat, pedagang keliling, pedagang pinggir jalan, atau pedagang kaki lima.
Perusahaan yang memiliki SIUP mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu wajib lapor apabila tidak melakukan lagi kegiatan perdagangan atau menutup perusahaan disertai dengan pengembalian SIUP, wajib memberikan data atau informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diperlukan oleh menteri atau pejabat yang berwenang, dan wajib membayar uang jaminan dan biaya administrasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
28 c. Tanda Daftar Usaha Perdagangan
Setiap perusahaan yang telah memperoleh TDUP dalam jangka waktu tiga bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya TDUP, wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan UU No.3 tahun 1982.
Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh perizinan di bidang perdagangan, yang disebut tanda daftar usaha perdagangan (TDUP). Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh TDUP yang diberlakukan sebagai SIUP. Permintaan TDUP tersebut diajukan kepada kepala kantor Deperindag setempat oleh pemilik atau penanggung jawab perusahaan (Abdulkadir Muhammad, 2006: 317). Tidak semua perusahaan diwajibkan memiliki TDUP, perusahaan berikut ini dibebaskan dari kewajiban memperoleh TDUP yaitu (Abdulkadir Muhammad, 2006: 317) : 1. Cabang perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan menggunakan TDUP perusahaan pusat; 2. Perusahaan yang telah mendapat izin usaha yang setara dari departemen teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Perusahaan produksi yang didirikan dalam rangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri; 4.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
29 5. Perusahaan kecil perorangan tang tidak berbadan hukum, diurus, dijalankan, atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya yang terdekat, pedagang keliling, pedagang pinggir jalan, atau pedagang kaki lima.
d. Pembukuan
Dalam definisi Molengraaff tidak terdapat unsur pembukuan. Akan tetapi, Polak menambahkan unsur ini dalam definisi perusahaan. Menurut Polak pembukuan merupakan catatan mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan (Abdulkadir Muhammad, 2006: 12).
Dalam Pasal 5 UU No.8 Tahun 1997 ditentukan, catatan terdiri atas neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.
Menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU No.8 Tahun 1997, bahwa setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pembukuan menjadi dasar perhitungan pajak yang wajib dibayarkan kepada pemerintah, pembukuan juga digunakan untuk mencatat anggaran dasar suatu perusahaan, kekayaan pribadi atau pendiri perusahaan, dan mencatat rugi atau laba suatu perusahaan.
Kekayaan perusahaan digunakan dan dipakai oleh perusahaan untuk mencapai tujuan, yaitu keuntungan atau laba. Kekayaan dapat dibuktikan dengan pembukuan perusahaan. Pembukuan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9
30 dan 12 KUHD. Namun, dengan berlakunya UU No.8 Tahun 1997 melalui Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 1997 pada tanggal 24 Maret 1997, maka ketentuan Pasal 6 KUHD mengenai pembukuan dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini ditentukan dalam Pasal 30 UU No.8 Tahun 1997 bahwa pada saat undangundang ini mulai berlaku, Pasal 6 KUHD dan semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan arsip yang bertentangan dengan undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Menurut Abdul R. Saliman (2006: 101), pada prinsipnya setiap pembukuan itu bersifat rahasia, tidak setiap orang boleh melihatnya, kecuali bagi mereka yang diperbolehkan oleh undang-undang. Namun demikian, kerahasiaan pembukuan dapat dilihat sesuai dengan asas representasi (pembukaan oleh hakim) dan komunikasi (pemberitaan).
C. Perusahaan Penyiaran
Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik,lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Pasal 1 Ayat (9) UU No.32 Tahun 2002). Perusahan penyiaran melakukan kegiatan usaha Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk
31 dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran (Pasal 1 Ayat (2) UU No.32 Tahun 2002).
PT. Radio Idola Nada Tulang Bawang adalah perusahaan penyiaran, menurut Pasal 16 Ayat (1) UU No32 Tahun 2002, bahwa Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Siaran radio yang di siarkan berupa pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, yang berbentuk grafis, dan karakter lainnya yang dapat diterima melalui pesawat penerima siaran radio atau perangkat elektronik lainnya, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, dengan atau tanpa alat bantu.
1. Dasar Hukum Penyiaran
Pasal 1 Ayat (1) UU No.32 Tahun 2002, menyatakan bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran Hak siar adalah hak yang dimiliki oleh perusahaan penyiaran untuk melaksanakan kegiatan penyiaran, sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 1 Ayat (2) UU No.32 Tahun 2002 menyatakan bahwa siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau
32 yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
PT. Radio Idola Nada Indah adalah salah satu perusahaan penyiaran yang menyelenggarakan siaran radio lokal adalah siaran yang dipancarkan dengan wilayah jangkauan siaran meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran atau wilayah satu Kabupaten/Kotamadya. Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No.36 Tahun 1999 menyatakan bahwa telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Siaran radio dilakukan dengan menggunakan alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan atau diperlukan dalam bertelekomunikasi
2. Bentuk Hukum Perusahaan Penyiaran
Secara yuridis konstitusional lembaga penyiaran diatur dalam Pasal 1 Ayat (8) UU No.36 Tahun 1999, menyatakan bahwa penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha milik swasta (BUMS), instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara. Badan usaha milik swasta adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh swasta yang dapat dibedakan menjadi badan usaha milik swasta yang berbadan hukum dan badan usaha milik swasta yang tidak berbadan hukum. Bentuk perusahaan swasta yang tidak berbadan hukum adalah firma dan persekutuan komanditer (CV) yang diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang selanjutnya disebut KUHD, perusahaan ini adalah
33 perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang pengusaha secara bersama yang dapat menjalankan usaha dalam bidang perekonomian, yaitu perindustrian, perdagangan dan jasa, sedangkan badan usaha milik swasta yang berbadan hukum adalah perseroan terbatas (PT) yang diatur dalam UU No.40 Tahun 2007.
Dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No.36 Tahun 1999 menyatakan bahwa Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : 1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 3. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS); 4. Koperasi.
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.
Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban, sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, dia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu dia memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutupi kewajibannya, itu pun tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan
34 pengurus atau pendirinya guna menghindarkannya dari kebangkrutan atau likuidasi.
Badan hukum merupakan subjek hukum buatan manusia berdasarkan hukum yang berlaku. Agar dapat berbuat menurut hukum, maka badan hukum diurus oleh pengurus yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya, sebagai yang berwenang mewakili badan hukum. Artinya, perbuatan pengurus adalah perbuatan badan hukum. Perbuatan pengurus tersebut selalu mengatasnamakan badan hukum, bukan atas nama pribadi pengurus.
Dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa perusahaan penyiaran adalah lembaga penyiaran yang dapat berupa lembaga penyiaran swasta,lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran berlangganan yang menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lembaga penyiaran swasta yang dapat menyelenggarakan penyiaran adalah lembaga swasta yang berdadan hukum salah satu bentuknya adalah perseroan terbatas (PT) yang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi yang didirikan oleh warga negara atau badan hukum indonesia yang tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan dalam kegiatan yang menentang pancasiala yang seluruh modalnya dimiliki oleh waga negara Indonesia atau badan hukum yang seluruh modal sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.
35 D. Kerangka Pikir Hukum Perusahaan
Perusahaan penyiaran
Legalitas Bentuk Usaha
Legalitas Kegiatan Usaha
Hukum perusahaan merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh bentuk usaha atau aturan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur tentang kegiatan ekonomi dan bentuk usaha. Pelaksanaan atau pemenuhan aturan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonomi dibuktikan dengan lahirnya dokumen legalitas perusahaan. Pemenuhan dokumen legalitas bagi suatu perusahaan yang terkait dengan bentuk usaha yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan kegiatan usaha yang dijalankan.
Perusahaan penyiaran adalah salah satu bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang penyiaran. Sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang penyiaran maka setiap perusahaan yang didirikan tersebut harus memenuhi
36 ketentuan mengenai bentuk usaha dari perusahaan penyiaran dan ketentuan mengenai bidang usaha penyiaran yang dibuktikan dengan terpenuhinya dokumen legalitas perusahaan penyiaran tersebut. Berdasarkan UU No.32 Tahun 2002 perusahaan yang dapat menyelenggarakan usaha penyiaran adalah perusahaan swasta atau negara yang berbentuk badan hukum indonesia Selain itu, memenuhi ketentuan undang-undang tentang legalitas bentuk usaha, maka harus pula dipenuhi legalitas kegiatan usaha di bidang penyiaran sebagaimana ditentukan dalam peraturan pelaksanaan yang terkait.
PT. Radio Idola Nada Indah yang berada di Kabupaten Tulang Bawang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penyiaran. Dalam menjalankan kegiatan usahanya maka PT. Radio Idola Nada Indah harus memenuhi legalitas perusahaan berupa legalitas bentuk usaha Perseroan Terbatas dan legalitas kegiatan usaha penyiaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan mengkaji dan membahas pemenuhan legalitas bentuk usaha dan kegiatan usaha penyiaran khusus pada PT Radio Idola Nada Indah.
