II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Sampah Manusia dalam aktivitasnya tidak terlepas dari kebutuhan terhadap ruang
untuk memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan. Sadar atau tidak dalam proses pemanfaatan sumberdaya tersebut, manusia akan menghasilkan limbah padat atau disebut juga sampah. Sisa suatu usaha atau kegiatan yang berwujud padat baik berupa zat organik maupun anorganik ini bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi sehingga langsung dibuang ke lingkungan (Nandi 2005). Menurut UU No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia berbentuk padat yang karena konsentrasi dan volumenya sehingga membutuhkan pengelolaaan yang khusus. Penguraian sampah sendiri disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. Pembusukan sampah ini akan menghasilkan gas metana (CH4 dan H2S) yang bersifat racun bagi tubuh makhluk hidup. Sampah yang tidak dapat membusuk adalah sampah yang berbahan dasar plastik, logam, gelas, dan karet. Sampah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi. Volume sampah yang terus meningkat di TPA dapat ditinjau dari sistem pengelolaan sampah. Sistem pengolahan sampah dan manajemen pengelolaan sampah dapat mempengaruhi volume akhir sampah. Metode pengelolaan sampah diantaranya dibakar, digunakan sebagai bahan pembuat pupuk kompos, makanan ternak, bahan bakar, dan langsung dibuang begitu saja.
9
2.2
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Timbunan Sampah Sistem pengelolaan sampah terpadu adalah sistem manajemen yang
mengintegrasikan aspek perencanaan pengelolaan sampah dengan berbagai bidang. Perencanaan pembangunan perkotaan mempertimbangkan semua aspek terkait, seperti aspek ekonomi, lingkungan, sosial, institusi, politik, keuangan, dan aspek teknis secara simultan. Selain itu, memberi peluang bagi semua pemegang kepentingan yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan (Damanhuri 2007). Jumlah sampah yang meningkat berkaitan dengan perubahan jumlah populasi, tingkat urbanisasi, dan kekayaan (pendapatan per kapita). Seorang arkeolog menyatakan bahwa rata-rata peningkatan jumlah sampah dapat berkorelasi dengan bermacam-macam indikator, yaitu kekayaan termasuk Gross Domestic Product (GDP) per kapita, konsumsi energi, dan konsumsi masingmasing individu per kapita (Bogner dan Matthews dalam Bogner 2007). Peningkatan populasi, kemakmuran, dan urbanisasi di beberapa negara maju dan berkembang merupakan sebuah tantangan bagi daerah tersebut. Semakin tinggi peningkatan tersebut, maka semakin banyak sampah yang dihasilkan. Sehingga tantangannya adalah dalam proses mengumpulkan, mendaur ulang, dan mengatur kualitas dan kuantitas sampah yang dihasilkan. Landasan pembangunan berkelanjutan adalah menetapkan kegiatan yang efektif dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di negara berkembang. Hal ini harus ditekankan, karena pada akhirnya tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan yang efektif adalah menghasilkan hubungan antara kesehatan masyarakat, keamanan, dan kelestarian lingkungan sebagai
10
keuntungan tambahan. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan sampah yang efektif secara bersamaan akan mengurangi emisi dari green house gas (GHG) dan memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan kesehatan, menjaga kualitas lingkungan (air dan tanah), konservasi sumberdaya alam, dan menjaga keberadaan dari sumber energi yang dapat diperbaharui (Bogner 2007). Ketersediaan dan kualitas data tahunan merupakan masalah utama dalam sektor pengelolaan sampah. Data mengenai sampah baik padat maupun cair cukup tersedia di beberapa negara, kualitas data bervariasi, definisi yang tidak seragam, dan faktor-faktor tahunan lain yang tidak dapat dikuantifikasikan. Terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengestimasi pertumbuhan jumlah sampah secara global, yaitu: (1) menggunakan data statistik nasional mengenai sampah atau melakukan survey, termasuk metodologi IPCC; (2) mengestimasi berdasarkan jumlah populasi (contoh dengan menggunakan SRES skenario); dan (3) menggunakan alat atau proxy yang menggambarkan hubungan variabel demografi atau ekonomi sebagai indikator yang diperoleh dari kumpulan data tahunan nasional (Bogner dan Matthew 2003). 2.3
Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Menurut UU No. 18 Tahun 2008, tempat pengelolaan sampah terpadu
adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Tahapan pemrosesan akhir sampah adalah mengembalikan kembali sampah ke media lingkungan, namun harus aman bagi manusia dan lingkungan. Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui tiga tahapan kegiatan, yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir atau
11
pengolahan. Tahapan kegiatan tersebut merupakan suatu sistem, sehingga masingmasing tahapan dapat disebut sebagai sub sistem. Tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut (Nandi 2005) :
Sampah Pengumpulan
Pengangkutan
Pembuangan atau pengolahan
Lingkungan sanitasi yang dituju atau tempat pembuangan akhir Sumber: Nandi 2005
Gambar 2. Tahapan Pengelolaan Sampah Sistem Open Dumping Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Tahapan ini menggunakan sarana berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara. Pengumpulan (tanpa pemilahan) umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu. Tahapan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju tempat pembuangan akhir atau pengelolaan. Tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke TPA. Selain itu, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia, maupun biologis sampai seluruh proses selesai. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sampah, yaitu: (1) metode open dumping; (2) metode control landfill; (3) metode sanitary landfill; (4) metode improved sanitary landfill; dan 5) metode semi aerobic landfill.
12
Sampah yang telah ditimbun di TPA dapat mengalami proses lanjutan. Teknologi yang digunakan dalam proses lanjutan yang umum digunakan adalah (Nandi 2005): 1.
Teknologi pembakaran (Incenerator). Cara ini dapat mengahasilkan produk sampingan berupa logam bekas (skrap) dan uap yang dapat dikonversikan menjadi energi listrik. Keuntungan lainnya dari teknologi ini adalah: a.
Dapat mengurangi volume sampah ± 75 %-80 % dari sumber sampah tanpa proses pemilahan.
b.
Abu dari sisa pembakaran cukup kering dan bebas dari pembusukan sehingga dapat langsung dibawa ke tempat penimbunan pada lahan kosong, rawa, atau pun daerah rendah sebagai bahan pengurug.
c.
Pada instalasi yang cukup besar dengan kapasitas ± 300 ton/hari dapat dilengkapi dengan pembangkit listrik sehingga energi listrik (± 96 000 MWH/tahun) yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk menekan biaya dalam proses pengelolaan.
2.
Teknologi composting yang menghasilkan kompos untuk digunakan sebagai pupuk maupun penguat struktur tanah.
3.
Teknologi daur ulang yang dapat menghasilkan sampah potensial, seperti kertas, plastik, logam, dan kaca atau gelas.
2.4
Upaya Mengatasi Permasalahan Sampah Mengatasi masalah sampah memerlukan integrasi semua pihak baik
pemerintah, masyarakat maupun swasta. Hal yang terpenting adalah perubahan paradigma bahwa sampah bukanlah sesuatu yang tidak ada gunanya, melainkan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai. Pengelolaan sampah bukan hanya
13
sekedar mengangkut dan membuang hingga ke TPA, tetapi harus dipilah dan diolah agar menjadi sesuatu yang bermanfaat sejak dari sumbernya. Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa prinsip dalam mengelola sampah adalah Reduce, Reuse, dan Recycle yang dikenal sebagai 3R atau mengurangi, menggunakan kembali, dan mengolah. Ada pun upaya untuk mengatasi masalah sampah adalah sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan UndangUndang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Penyusunan UU ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kehidupan yang baik dan sehat kepada masyarakat Indonesia sebagaimana terdapat dalam pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” (KNLH 2008).
2.
Implementasi 3R Penumpukan sampah di TPA yang banyak diprotes masyarakat, mendorong pemerintah untuk menerapkan pengelolaan sampah dengan sistem 3R yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle pada skala kota. Pola pemilahan ini juga selain dapat menangani masalah sampah diharapkan pula dapat memberikan manfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, dalam lima tahun mendatang pemerintah akan mendorong dilakukannya sistem sanitary landfill. Sistem ini akan menutup pengelolaan sampah di TPA dengan sistem open dumping.
14
Penanganan dan pengolahan sampah dapat dilakukan sejak dari sumbernya melalui pemilahan sampah organik dan nonorganik. Berdasarkan sifatnya sampah dapat dibedakan menjadi sampah organik dan nonorganik. Implementasi program 3R dalam pengelolaan sampah tersebut dapat dilakukan juga oleh pemerintah. Program 3R pemerintah antara lain dalam bentuk penyediaan dana operasional fasilitas pengolahan sampah skala kota, penyediaan lahan sebagai lokasi, kegiatan pemetaan lapangan dan pemberian data dan informasi (KNLH 2008). 3.
Penerapan Instrumen Ekonomi Permasalahan lingkungan, termasuk yang berhubungan dengan solid waste management (SWM), secara tradisional atau turun temurun telah menggunakan perintah dan kontrol peraturan (CAC). Peraturan tersebut langsung dilakukan dengan penentuan kebijakan yang spesifik dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, harus dicapai dengan menerapkan sangsi dan hukuman (Perman et al. dalam Nahman dan Godfrey 2009). Perubahan terjadi dalam pengelolaan sampah. Perubahan tersebut dilihat berdasarkan perubahan harga yang relatif bagi masyarakat maupun industri. Instrumen ini dalam konteks SWM menyediakan insentif bagi penghasil sampah baik produsen maupun konsumen dan penyedia jasa untuk mengurangi sampah yang dihasilkan. Instrumen ekonomi yang diterapkan, misalnya pajak dan subsidi adalah suatu upaya untuk mencari perubahan secara tidak langsung. Selain itu instrumen ekonomi dalam SWM ini yaitu, penetapan pajak untuk input dan output, skema pengembalian deposit, dan penetapan batas dasar jumlah sampah (Nahman dan Godfrey 2009).
15
Dewasa ini instrumen ekonomi menjadi sesuatu yang penting sejak tahun 1980an, dimana penelitian telah menunjukan bahwa instrumen ini dapat menjadi sangat efektif dalam mencapai tujuan kelestarian lingkungan, misalnya mengurangi volume peningkatan sampah, dan mengolah sampah dari pembuangan untuk di daur ulang. Perhatian terhadap instrumen ini terus tumbuh. Instrumen ini digunakan juga di negara berkembang, dimana instrumen ini memperlihatkan keuntungan atau manfaaat yang lebih dibandingkan CAC (Bell and Russell dalam Nahman dan Godfrey 2009).
16
