BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pada dasarnya manusia hidup di dunia ini memiliki tujuan. Tujuan yang akan dicapai adalah memenuhi sebuah kebutuhan untuk hidup manusia itu sendiri. Kebutuhan tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Selama hidup manusia membutuhkan berbagai macam kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan juga dipengaruhi oleh kebudayaan, lingkungan, waktu, dan agama. Semakin tinggi tingkat kebudayaan suatu masyarakat, semakin tinggi atau banyak pula macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan manusia pada umumnya dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekuder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang wajib dipenuhi oleh manusia itu sendiri untuk bertahan hidup. Contoh kebutuhan primer adalah sandang, pangan dan papan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pendamping yang bisa melengkapi kebutuhan primer manusia yang dipenuhi ketika kebutuhan primer telah terpenuhi. Contohnya adalah rekreasi, hiburan dan lain-lain. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi ketika kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Contohnya adalah kendaraan, barang-barang mewah dan yang lainnya.
1
2
Pakaian bagi manusia sangatlah penting karena berfungsi untuk melindungi diri dari panas maupun dingin. Terkhusus bagi wanita terutama kaum muslim tidak hanya sekedar pakaian saja yang wajib menutupi tubuh akan tetapi harus menggunakan hijab sebagai penutup kepala. Dalam hal ini hijab merupakan suatu kebutuhan yang pokok bagi perempuan muslim. Seiring berjalannya waktu hijab saat ini sedang menjadi populer di masyarakat. Hijab yang dulunya hanya bergaya monoton sekarang hijab sudah memiliki aneka ragam model hijab. Ada hijab bergaya khimar, monocrome, rampel, rawis, pahsmina, dan masih banyak lagi model hijab saat ini. Seiring dengan berkembangnya industri hijab saat ini dan juga dengan kemajuan teknologi maka saat ini orang yang ingin berbelanja kebutuhan tidak perlu lagi harus pergi ke supermarket ataupun mall untuk mendapatkan barang yang ia inginkan. Sekarang cukup dengan aplikasi di sosial media seperti line, whatsapp, blackberrymessenger, instagram dan lain sebagainya orang sudah bisa mendapatkan barang yang ia inginkan. Hal ini di dukung juga dengan banyaknya penjual yang sekarang menggunakan media sosial untuk menawarkan barang yang dijualnya. Seperti halnya hijab saat ini sudah ada banyak sekali penjual hijab yang menawarkan hijabnya melalui media sosial. Caranya adalah hanya dengan upload foto gambar model-model hijabnya di akun milik penjual maka pembeli tinggal melakukan pemesanan sesuai dengan gambar yang diinginkan untuk pilihan model hijabnya sedangkan untuk kombinasi warnanya bisa di pesan sesuai keinginan pembeli. Pemesanan biasanya dilakukan melalui sosial media, akan tetapi ada juga pembeli yang melakukan pemesanan dengan bertemu langsung
3
dengan penjualnya. Dalam penelitian penulis akan lebih fokus pada transaksi langsung tersebut atau perjanjian dengan lisan. Selanjutnya pembeli bisa melakukan pembayaran awal atau down payment atau uang muka. Setelah hijab yang di pesan jadi baru kemudian dilakukan pelunasan pembayaran oleh si pembeli. Dilihat dari peristiwa yang terjadi diatas maka muncullah peristiwa hukum yang terjadi yaitu adanya perjanjian jual beli hijab antara produsen hijab dengan pembeli. Pengertian perjanjian di dalam KUHPerdata terdapat pada Pasal 1313 yang berbunyi “ suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari pengertian di atas perbuatan antara penjual hijab dan pembeli dapat di katakan sebuah perjanjian sesuai dengan pasal tersebut. Selanjutnya pengertian jual beli dalam Pasal 1457 KUHPerdata yaitu “ jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Dilihat dari pasal ini perbuatan antara penjual hijab dengan pembeli adalah jual beli dikarenakan pembeli nantinya akan melakukan pembayaran terhadap hijab tersebut sedangkan penjual akan menyerahkan hijab tersebut kepada pembeli. Selanjutnya Pasal 1458 yang berbunyi “ jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”. Jadi dari pasal ini perbuatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tetap bisa disebut sebagai jual beli walaupun belum
4
terjadi pembayaran secara lunas dan barang juga belum diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Sistem Pre Order (PO) adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu diawal, dengan tenggang waktu tunggu (estimasi/perkiraan) kedatangan barang. Pengertian diatas merupakan pengertian yang biasa digunakan pada prakteknya di kehidupan sehari-hari akan tetapi sesungguhnya pengertian dari istilah Pre Order ini adalah pemesanan bersyarat. Istilah pre order yang digunakan pada prakteknya merupakan pemesanan biasa pada umumnya bukan seperti pengertian sesungguhnya yaitu pemesanan bersyarat. Pemesanan bersyarat berbeda dengan pemesanan pada umumnya. Pemesanan bersyarat harus melalui suatu tahap tertentu untuk bisa melakukan pemesanan dan hal ini berbeda dengan pemesanan biasa yang tidak perlu ada suatu tahap sebelum melakukan pemesanan terlebih dahulu. Pengertian pre order tersebut walaupun memiliki makna yang sangat berbeda pada prakteknya akan tetapi boleh saja dipergunakan berbeda dengan makna aslinya. Sistem pre order ini biasa digunakan oleh penjual yang menjual barang hand made atau barang yang dijual membutuhkan proses pembuatan sesuai keinginan pembeli (by request). Dalam jual beli hijab ini, hijab yang dijual adalah berdasarkan pesanan pembeli dan membutuhkan waktu dalam proses pembuatannya. Pengertian Pre Order ini pada dasarnya sama dengan Inden yaitu “pembelian barang dengan cara memesan dan membayar lebih dahulu.”1 Dilihat dari segi istilah memang terdapat kesamaan yakni sama-sama melakukan 1
Suharso dan Ana Retnoningsih, 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Widya Karya, Semarang, hlm. 180
5
pembelian barang dengan cara memesan barang tersebut terlebih dahulu dengan membayar uang muka atau down payment. Dalam prakteknya istilah inden ini kebanyakan digunakan untuk membeli suatu kendaraan biasanya berupa mobil sedangkan untuk istilah Pre Order lebih populer untuk kalangan bisnis online. Jangka waktu untuk barang inden ini biasanya juga relatif lebih lama sedangkan untuk Pre Order jangka waktunya relatif lebih singkat yakni hanya semasa periode order tersebut saja. Waktu memesan untuk barang inden juga tidak terbatas waktu sedangkan untuk barang pre order pemesanan hanya sebatas waktu order tersebut saja selebihnya tidak bisa order atau harus mengikuti periode order berikutnya. Jadi untuk istilah pre order dan inden sesungguhnya adalah sama akan tetapi dibedakan dalam penggunaannya di masyarakat sehari-hari. Kelebihan dari sistem Pre Order (PO) ini adalah jenis barang yang ditawarkan lebih bervariasi. Pembeli bisa memesan barang sesuai dengan keinginannya baik model ataupun warnanya. Kekurangan dari sistem Pre Order (PO) adalah Waktu tunggu kedatangan barang yang lebih lama dibandingkan dengan barang yang ready stock. Dalam sistem PO ini biasanya barang baru akan jadi setelah seminggu sampai dua minggu bahkan jika banyaknya pesanan bisa lewat dari waktu yang ditentukan. Selain itu penjual juga sering tertukar warna karena banyaknya pilihan warna yang disediakan serta ukuran hijab yang tidak sesuai. Adanya kelemahan dari perjanjian jual beli di atas maka diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi konsumen. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-
6
tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam penelitian ini perlindungan hukum yang diberikan adalah bersifat preventif atau pencegahan sehingga bisa menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Pemerintah dalam aturannya telah membuat suatu Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai sarana perlindungan hukum bagi konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak konsumen dan memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang terhadap konsumen. Adanya UndangUndang Perlindungan Konsumen membuat konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.
Berdasarkan uraian dan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengetahui lebih lanjut sebagai dasar penyusunan penulisan hukum dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Hijab dengan Sistem Pre Order antara Toko Hijab AH dengan Konsumen di Kota Yogyakarta.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:
7
1. Bagaimana keabsahan dari perjanjian jual beli hijab dengan sistem pre order antara Toko Hijab AH dengan konsumen di kota Yogyakarta dan bentuk wanprestasi yang timbul di dalamnya? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas perjanjian tersebut dalam hal terjadi wanprestasi?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Tujuan Objektif a. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis keabsahan dari perjanjian jual beli hijab dengan sistem pre order antara Toko Hijab AH dengan konsumen di kota Yogyakarta; b. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas perjanjian tersebut dalam hal terjadi wanprestasi. 2. Tujuan Subjektif Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
8
D. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelusuran penulis, pada referensi dan hasil penelitian kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, belum ada penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli hijab dengan sistem pre order antara toko hijab AH dengan konsumen di kota Yogyakarta namun sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat topik yang berkaitan dengan perlindungan konsumen diantaranya yaitu: 1. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli melalui Transaksi Elektronik (ECommerce) pada Situs www.Paradays.com oleh Hadi Rakhmanto 08/264734/HK/176672 pada tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian jual beli pada situs tersebut dan akibat hukum bagi para pihaknya jika terjadi wanprestasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perjanjian jual beli pada situs tersebut adalah sah dan sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdata. Akibat hukum bagi para pihak jika terjadi wanprestasi adalah dapat dimintakan pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Pada tahap penyelesaiannya dilakukan dengan jalur non litigasi atau diluar pengadilan. 2. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Makanan antara Katering X dengan Konsumen di Yogyakarta oleh Aisyah
2
Hadi,Rakhmanto, 2015, Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik (ecommerce) pada Situs www.Paradays.com., Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
9
Ayu Musyafah 11/312124/HK/186863 pada tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli makanan antara
pihak
katering
X
dengan
konsumennya
dan
bagaimana
perlindungan hukum terhadap para pihak serta upaya penyelesaian wanprestasi yang telah terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk wanprestasi yang banyak terjadi adalah keterlambatan pembayaran dan pembatalan sepihak untuk pihak konsumen sedangkan dari pihak penjual adalah tidak menyediakan makanan yang telah diperjanjikan. Dari wanprestasi yang terjadi kesemuanya melepaskan haknya yaitu tidak menuntut ganti kerugian dan diselesaikan dengan jalan musyawarah tanpa proses pengadilan. 3. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Furniture Melalui Purchase Order Antara CV.
Karaya
Wahana
Sentosa
dengan
CV.
Toba
oleh
Akbar
Hadipamungkas 08/267598/HK/178564 pada tahun 2012. Penelitian ini membahas tentang apa bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli melalui purchase order tersebut dan bagaimana cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah bentuk wanprestasi yang terjadi adalah keterlambatan penyerahan barang dan cara menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan musyawarah. 3
Aisyah Ayu, Musyafah, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Makanan antara Katering X dengan Konsumen di Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 4
Akbar, Hadipamungkas, 2012, Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Furniture Melalui Purchase Order Antara CV.Karaya Wahana Sentosa dengan CV.Toba, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
10
Berdasarkan hal-hal diatas, penelitian dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Hijab dengan Sistem Pre Order antara Toko hijab AH dengan Konsumen di Kota Yogyakarta memiliki subjek, objek, lokasi penelitian dan analisis yang berbeda dengan penelitian yang telah ada yang oleh karena itu penelitian ini dianggap asli dan layak untuk dilakukan. Namun, jika terdapat penelitian serupa diluar pengetahuan penulis, diharapkan penelitian ini dapat saling melengkapi. E. Manfaat Penelitian 1. Manfaat bagi penulis Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum keperdataan, khususnya terkait dengan hukum perjanjian dan perlindungan konsumen.
2. Manfaat bagi ilmu pengetahuan Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah khasanah dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan literatur di bidang keperdataan, khususnya dalam aspek hukum perjanjian dan perlindungan konsumen. 3. Manfaat bagi masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau informasi terkait keabsahan perjanjian jual beli hijab melalui sistem pre order yang dilakukan oleh hijabstore di Yogyakarta dan juga cara
11
perlindungan bagi konsumen dalam perjanjian jual beli hijab tersebut sehingga masyarakat bisa memahami dan mengetahui prosedur perjanjian jual beli hijab melalui sistem pre order dan juga bagaimana perlindungan terhadap konsumennya terutama konsumen dari toko hijab AH.
12
