Idham: Kajian kritis pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan dalam perspektif otonomi..., USU e-repository 2008

Idham: Kajian kritis pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan dalam perspektif otonomi..., 2004. USU e-Repository © 2008


INTI SARI Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap proses dan hasil pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Provinsi Sumatera Utara, apakah telah sesuai dengan aspirasi bagi peserta konsolidasi tanah perkotaan itu sendiri. Studi ini sekaligus juga ingin mengkaji beberapa faktor penyebab dan masalah pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan sehingga tidak menghasilkan manfaat yang optimal terutama terhadap peningkatan kesejahteraan hidup bagi peserta konsolidasi tanah perkotaan. Terhadap hasil penelitian ini ditawarkan sedemikian rupa tentang bagaimana kebijakan pengaturan hukum konsolidasi tanah perkotaan yang sesuai dengan perspektif otonomi daerah untuk dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peserta konsolidasi tanah perkotaan dalam upaya mewujudkan tingkat kesejahteraan hidupnya. Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini diarahkan kepada hukum empiris dengan pendekatan yuridis kualitatif dan untuk selanjutnya spesifikasi penelitian difokuskan dengan menggunakan pendekatan multi entry atau multi disiplin, artinya penelitian ini bukan saja dianalisis menurut normanorma hukum konsolidasi tanah yang terdapat dalam berbagai peraturan melainkan juga meliputi aspek non hukum seperti politik, ekonomi dan filsafat. Dari pendekatan ini akan diperoleh bahan masukan untuk menawarkan kebijakan pembuatan pengaturan hukum konsolidasi tanah yang bemuansa otonomi daerah. Penelitian ini, menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari responden dan informan dari penelitian di lapangan, sedangkan data- sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan. Responden penelitian ditentukan dan dipilih sedemikian rupa yaitu berdasarkan teknik purposive sampling dari peserta konsolidasi tanah perkotaan yang meliputi wilayah Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Dairi. Dari hasil penelitian ini, dapat diperoleh suatu kesimpulan; Pertama, bahwa proses dan hasil pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Provinsi Sumatera Utara temyata belum sesuai dengan aspirasi para peserta konsolidasi tanah perkotaan itu sendiri. Kedua, pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Provinsi Sumatera Utara temyata belum dapat menghasilkan manfaat yang optimal bagi peserta konsolidasi tanah perkotaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya, hal ini terjadi disebabkan beberapa faktor antara lain; materi hukum konsolidasi tanah yang tidak aspiratif, disfungsionalisasi koordinasi antar instansi terkait, keterbatasan sumber daya manusia yang belum profesional dan adanya budaya hukum aparat dan peserta konsolidasi tanah perkotaan yang belum memiliki budaya hukum yang baik. Ketiga, ditawarkan tentang kebijakan pengaturan hukum konsolidasi tanah perkotaan masa depan yang sesuai dengan perspektif otonomi daerah yang pada intinya bertujuan agar dapat memberikan


manfaat yang optimal bagi peserta konsolidasi tanah perkotaan dengan suatu tujuan untuk dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan hidupnya. Dalam proses pembuatan kebijakan pengaturan hukum konsolidasi tanah perkotaan masa depan tersebut, pembentukarmya dititikberatkan dengan menggali hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat, mengutamakan pendekatan yang populis sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah, dan untuk selanjutnya dengan tetap memperhatikan serta mengedepankan prinsip-prinsip kebahagiaan dan peningkatan kesejahteraan kehidupan bagi peserta konsolidasi tanah perkotaan dalam perspektif otonomi daerah dan dalam sistem hukum nasional. Kata kunci : -

Konsolidasi Tanah Perkotaan Prinsip kebahagiaan dan peningkatan kesejahteraan hidup Hukum yang aspiratif dalam perspektif otonomi daerah dan sistem hukum nasional

11 perspektif otonomi..., 2004. Idham: Kajian kritis pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan dalam USU e-Repository © 2008

ABSTRACT This research aims to analyze the process and to find out the result of urban land consolidation in North Sumatra, whether it has been relevant to the aspiration of the participants of urban land consolidation. This study also aims to find out some affecting factors and problems of urban land consolidation which have made the implementation of urban land consolidation unsuccessful, particularly in increasing social welfare of the participants of urban land consolidation. The research findings substantially will offer appropriate law making policy in supporting the implementation of urban land consolidation that is relevant to the concept of regional autonomy, so that it will give an optimum result for the participants of urban land consolidation in an effort to increase their social welfare. The method used in this study is the one directed to empirical law, which is based on qualitative juridical approach, and then the research approach is specified into the approach of multi-entry or multi-discipline, which means that this study is not only analyzed according to juridical norms of urban land consolidation, but also involving non-juridical aspects such as politics, economics, and philosophy. Based on this approach, it is expected that the study will find out some inputs for the law making policy of urban land consolidation that is relevant to regional autonomy. This research applies primary and secondary data. Primary data are obtained from respondents and informants through field research, while secondary data consist of primary, secondary, and tertiary law materials, which are obtained through library research. Research respondents are determined and chosen in such a way according to purposive sampling technique of the participants of urban land consolidation involving the area of Medan City, District of Deli Serdang, District of Langkat, and District of Dairi. Findings of this research are; First, that the process and the result of urban land consolidation in North Sumatra Province is still in fact irrelevant to the aspiration of the urban land consolidation participants. Second, it is the fact that the implementation of urban land consolidation in North Sumatra Province has not brought about optimum results for the increase of social welfare of the participants, which is caused by several factors, such as: law material of urban land consolidation which is irrelevant to the aspiration of the participants, disfunction of cordination among related institutions, lack of professional human resources, and the culture oflaw of the participants and officials in charge. Third, this study offers the policy of urban land consolidation which is relevant to the regional autonomy, which substantially aims to give optimum result to the increase of social welfare of land consolidation participants. The process of law making policy related to urban land consolidation, should be based on living law, social approach which accommodates the aspiration of regional community, and

iii


furthermore, an attention should be paid upon the principles of social welfare of the urban land consolidation participants in the perspective of regional autonomy and national law system. Key words : -

Urban Land Consolidation Principles of social welfare Responsive law in the perspective of regional autonomy and national law system

IV Idham: Kajian kritis pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan dalam perspektif otonomi..., 2004. USU e-Repository © 2008


















































































































Idham: Kajian kritis pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan dalam perspektif otonomi..., USU e-repository 2008

Recommend Documents