Ideologi Pancasila Bertarung Dengan Paham Islam Garis Keras Yang Menghidupkan Piagam Jakarta Usa

Ideologi Pancasila Bertarung Dengan Paham Islam Garis Keras Yang Menghidupkan Piagam Jakarta Usa Oleh Kampus Digital Pancasila Rabu, 01 Februari 2017 15:05

Pertarungan ideologi pada panggung politik nasional antara ideologi Pancasila dengan kekuatan politik luar semakin berat, khusus doktrin transnasional agama, liberal di tengah pengaruh globalisasi semakin luas dan persaingan antar bangsa semakin tajam, di tengah masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama serta munculnya pemahamam terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit.

Di lain pihak, kurang berkembangnya pemahamam dan penghargaan atas kebhinekaan dan kemajemukan, ditambahnya kuranngnya keteladan dan sikap dan perilaku sebagian besar pemimpin dan tokoh bangsa, di barengi tidak berjalanannya penegakan hukum, sehingga munculnya berbagai kasus korupsi, perdagangan manusia, pencucian uang, pengangguran, dan terutama kesenjangan antara si miskin dan si kaya terlalu jauh dan sebagainya.

Dengan munculnya berbagai permasalahan bangsa, berbagai organisasi sosial, politik dan lembaga swadaya masyarakat luar negeri dan elemen anak bangsa tidak puas melihat fakta kehidupan yang timpang, menyesakkan.

Bahkan, diantara mereka memiliki doktrin politik menuduh ideologi Pancasila tak mampu menjawab tantangan jaman, layak untuk diganti dengan paham ideologi transnasional khilafah, yang terang-terang mengadakan gerakannya secara terbuka, bahkan mengibarkan benderanya pada aksi aksi kecil sampai akbar.

Namun, paling aktual ada sejumlah organisasi garis keras, didukung kekuatan partai politik agama, nasionalis kanan terang-terangan menginginkan kembali dogma Piagam Jakarta 22

1/9

Ideologi Pancasila Bertarung Dengan Paham Islam Garis Keras Yang Menghidupkan Piagam Jakarta Usan Oleh Kampus Digital Pancasila Rabu, 01 Februari 2017 15:05

Juni 1945, padahal manifesto politik sudah dibatalkan pada 18 Agustus 1945 setelah Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) mensahkan UUD 1945.

Bahkan pertarungan tidak saja dalam pikiran politik bangsa, bahkan telah jauh memasuki wilayah hukum di mana dua anak bangsa Habib Rizieg Pendiri FPI dan Sukmawati Soekarno Putri secara pribadi sedang berperkara tentang Penodaan Lambang Negara Pancasila, serta Delik Pidana yang bisa berujung tuduhan makar serta tuduhan Pencemaran Nama Baik Soekarno Bapak Bangsa Indonesia Penggali Pancasila di Penyidik Polda Jabar.

Lepas bagaimana penangangan kasus yang menghebohkan karena aroma keributan kedua pendukung yang kisruh, namun yang pasti Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila adalah dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara, panduan hidup bangsa Indonesia adalah harga mati, yang harus dijalankan.

Penyebutan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, juga Lambang Negara Pancasila yang ditetapkan pada Amandemen UUD 1945 ke dua Tahun 2000 tidak perlu dipersoalkan, karena kesatuan yang tak terpisahkan baik sebagai ideologi bangsa, juga konstitusi sebagai sumber hukum telah digariskan dalam terumus yang tertulis pada pembukaan UUD 1945/Amandemen.

Pancasila terbukti telah tahan uji pada setiap rezim pemerintahan yang pernah berkuasa di Indonesia, dalam sejarah tercatat berbagai persoalan bangsa dapat diatasi dengan ideologi Pancasila, seberat apapun yaitu; pergolakan daerah seperatisme, pemberotakan Negara Islam Indonesia/Tentara Islam Indonedia (NII/DTI).

Persoalannya muncul, pada saat Joko Widodo Presiden RI menetapkan Hari Pancasila, 1 Juni sebagai Hari Libur Nasional pada Tahun 2016. Sejumlah ormas diantaranya Forum Pembela Islam DKK sangat berkeberatan dengan kebijakan politik NKRI mengukuhkan Soekarno Bapak Bangsa Indonesia sebagai Penggali Pancasila.

Mereka menginginginkan Piagam Jakarta, mereka tidak bisa memisahkan ideologi Pancasila sebagai Lahirnya Pancasila, Piagam Jakarta dengan Kata Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya yang ditelah dicoret dibatalkan, karena manifesto kemerdekaan itu telah melebur dalam hukum dasar pada Pembukaan UUD 1945. Secara hukum tata Negara, terbukti dalam Piagam Jakarta, dan UUD 1945 secara ekplisit tidak

2/9


ditemukan Kata Pancasila.

Pancasila Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPK (Lahirnya Pantja Sila, terbitan Khusus Departemen Penerangan RI) menyatakan bahwa Panca Sila yang diusulkannya sebagai dasar Negara Indonesia Merdeka itu adalah sebagai berikut: 1.Kebangsaan Indonesia; 2.Internasionalisme atau Perikemanusiaan; 3.Mufakat atau demokrasi; 4.Kesejahteraan Sosial; dan 5.Ketuhanan.

Masih dalam orasinya, Soekarno menyatakan, kelima sila dari Panca Sila dapat diperas menjadi Tri Sila, yaitu: 1.Sosio Nationalisme; 2.Sosio Democratie dan 3.Ketuhanan. Bahkan dia mengajak peserta Tri Sila masih bisa diperas, diciutkan menjadi Eka Sila, yaitu: Gotong Royong.

Untuk menegaskan keyakinannya dalam melahirkan pokok pikirannya tentang Pancasila, tertulis, "Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni tiada egoism agama. Dengan slogannya; Jadi Nasrani Jangan Menjadi Jahudi, Pengikut Hindu tak usah menjadi orang India. Semuanya Orang Indonesia apapun agama dan kepercayaan tetaplah orang Indonesia.

Soekarno hanya menyerahkan dasar hukum mendirikan kebangsaan Indonesia sesuai materi sidang BPUPK oleh Ketua Rapat tentang dasar berdirinya Negara Republik Indonesia. Dia tidak pernah menolak pemikiran peserta lainnya. Bahkan Soekarno lebih dinamis merumuskan Piagam Jakarta, terbukti pada Dekrit 5 Juli 1959, Presiden RI dalam keputusannya menyebut Piagam Jakarta dalam pertimbangan keputusannya. Piagam Jakarta yang dimaksudnya adalah piagam minus tujuh kata tentang hukum Islam.

Walau pembukaan UUD ditetapkan pada 18 Agustus l945 hanya berlaku sampai Tahun l949, saat Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) hasil Perjanjian Belanda-Indonesia yang ditandatangani oleh Mr Amir Syariffoedin Harahap Presiden Partai Sosialis yang warga HKBP pendiri PGI, GMKI pernah menjabat Perdana Menteri RI Nasrani Dua Priode atau RI hanya berlaku di wilayah terbatas dengan Ibukota Yogyakarta.

Namun dengan kepiawaian politikus Masyumi Ust Muhammad Natsir yang pernah menjabat

3/9


Perdana Menteri RI, berhasil menggalang beberapa negara bagian untuk kembali menjadi satu negara persatuan kembali NKRI yang kemudian kelak dikenal Mosi Integrasi Natsir, yang pada waktu Negara-negara bagian menyatu dengan memegang Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) masih system pemerintahan perlementer.

Terbitnya Dekrit Presiden RI Soekarno 5 Juli 1959 yang menjadi dasar berlakunya kembali UUD 1945 mencantumkan Piagam Jakarta minus tujuh kata syariat Islam konsideran juridis, Soekarno menggariskan "bahwa kami berkeyakinan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang Undang dasar 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi, bukan berarti mengembalikan Piagam Jakarta atau Pancasila Piagam Jakarta. Karena kata Pancasila tidak ditemukan pada Piagam Jakarta, juga dalam Pembukaan UUD 1945.

Latar Belakang Penetapan UUD 1945

Pembukaan Undang Undang dasar 1945 ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Sabtu 18 Agustus l945 menggunakan naskah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dengan mengubah kata Hukum Dasar menjadi Undang Undang dasar, dan rumusan kompromis 22 Juni 1945: Ketuhanan tidak menggunakan/dicoret kata yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dengan kata Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Kamis 1 Maret l945: Saiko Sakikin (Panglima Tentara Dai Nippon di Jawa) mengumumkan rencana pembentukan badan untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. - Minggu (Ahad) 29 April l945: Berdasarkan Maklumat No 23 Tanggal 29 April 1945, Gunseikan (Kepala Pemerintahan Militer) dibawah Saiko Sikin membentuk Dokuritzu Zyunjbu Tyoosa Sakai (Badan Penyelidik Usaha usaha Kemerdekaan, BPUPK) dengan maksud menyelenggarakan pemeriksaan dasar tentang hal hal penting dan penyelidikan terkait dengan usaha mendirikan Negara Indonesia Merdeka yang baru. - Senin, 28 Mei l945: Letnan Jenderal Yuichiro Nagano melantik 70 orang Anggota BPUPK) yang terdiri seorang Ketua, 2 Ketua Muda dan 67 Orang Anggota termasuk 7 Orang Jepang. Mereka mewakili; kaum pergerakan, golongan Islam, kelompok pamongpraja, wakil-wakil kesultanan/kerajaan, golongan minoritas; peranakan Eropah, Arab dan Cina - BPUPK menyelenggarakan dua kali sidang>Sidang Pertama dilaksanakan pada 29 Mei-1

4/9


Juni l945 dan Sidang Kedua pada 10-17 Juli 1945. Namun tidak semua pembicaraan terdokumentasi dengan baik. - Selasa, 29 Mei 1945: Sidang pertama dipimpin oleh Rajiman Wedyodiningrat, Muhammad Yamin mengusulkan lima prinsip utama (bukan Pancasila) dasar bagi Indonesia Merdeka. - Jumat 1 Juni 1945: Soekarno memperkenalkan Kata Pancasila dalam pidatonya tentang dasar negara bagi Indonesia Merdeka. - Senin-Kamis 18-21 Juni l945: di Jakarta berlangsung Thjuo Sang In (Semacam Dewan Penasehat yang diangkat Penguasa Jepang). Soekarno memanfaatkan kesempatan itu Sidang BPUK). Ketika hendak merumuskan Preambule Pembukaan (mukadimah) Soekarno mengangap perwakilan golongan Islam tidak proporsional; dalam panitia kecil, hanya dua wakil Islam dari 8 Anggota. - Dalam rapat yang dihadiri 38 orang dari 47 anggota yang diundang oleh Soekarno mengubah susunan panitia delapan menjadi panitia Sembilan ( Soekarno, Mohammad Hatta, Alexander A.Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdoel Kahar Moezzakir, Agoes Salim, Achmad Soebardjoe, A.Wahid Hasyim, Muhammad Yamin. Komposisi 5 Nasionalis Sekuler (Seorang Kristen) dan 4 Orang Nasionalis Islam. - Jumat 22 Juni l945: Panitia Sembilan mencapai kompromi dalam rumusan Preambule yaitu adanya kata kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukya setelah Kata Ketuhanan. Ksepakatan bersama inilah yang kemudian dikenal Piagam Jakarta. - Rabu, 11 Juli 1945: Dalam Rapat Panitia Hukum Dasar, Latuharhary (Tokoh Kristen) menolak Klausul Syariat Islam masuk dalam rancangan UUD, namun argumentasinya ditolak Muhamamd Yamin, juga didukung oleh A. Wahid Hasyim Pendiri NU menekankan kekuatiran itu tidak akan terjadi. - Selasa, 7 Agustus l945: Panglima Balatentara Dai Nippon Asia Selatan (Tenggara), Jenderal Besar Terauchi di Saigon menyetujui Pembentukan Dokuritzu Zyunbi Lin Kai (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia-PPKI) - Jumat, 17 Agustus l945: Pagi Pukul 10.00 Sekarno membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di halaman kediamannya Pegangsaan Timur 56 Sekarang Jalan Proklamasi). Latuharhary dan kawannya di Asrama Mahasiswa Prapatan 10 menginformasikan penolakan wakil Indonesia Timur atas klausul syariat Islam dalam naskah Pembukaan UUD . Sore harinya>Mahasiswa Piet Mamahit, Moeljo, dan Iman Selamet (Keturunan Cina dari Malang) memakai Seragam Angkatan Laut Jepang mendatangi kediaman Muhammad Hatta menyampaikan aspirasi warga Indonesia Timur. Hatta menyanggupi dan akan menyampaikan pada rapat PPKI. - Sabtu 18 Agustus l945> Tuntutan dikabulkan 7 (Tujuh) Kata pada Piagam Jakarta dicoret, artinya sejak itu Piagam Jakarta sesungguhnya ditolak, yang menjadi rumusan konstitusi adalah isi piagam Jakarta yang bisa diterima oleh utusan Indonesia Timur sesuai tuntutan Latuharhary DKK.

5/9


Jadi kesimpulan, dalam sejarah tidak pernah tercatat Pancasila Piagam Jakarta dan Pancasila Pembukaan UUD 1945. Hanya Satu Pancasila yaitu, Pancasila Soekarno 1 Juni 1945

RIWAYAT HIDUP ROBINSON TOGAP SIAGIAN SELAKU SAKSI INTERVENSI

Robinson Togap Siagan, DSTP, Alumni Lulusan BP 7 Pusat-Redaktur Pelaksana Majalah Ekprasetya Pancakarsa BP7 Pemda DKI Jakarta masa Ir Rio Tambunan, Kepala BP7 DKI Jakarta. Dia dikenal "Wartawan Plus", jurnalis dan Pengarang dan aktipis umat Nasrani .

Sekarang menjabat Ketua Umum Organisasi Bantuan Hukum Yay LBH Pers Indonesia-Pemred Kantor Berita Korando -Siber Suara Insan Pancasila www.kampusdigitalpancasila.com-www.kbkorandonews.blogspot.com, putra Batak Aceh Lahir di Maulaboh, Aceh Barat, 17 Nopember 1955., juga meminpin Gerakan Insan Pancasila (GIS) Bela Negara, Cinta Tanah Air yang berhimpun dalam Organisasi Perhimpunan Insan Pancasila(PINPIN) membentuk Laskar Siber Bela Pancasila di seluruh wilayah Indonesia .

Sejak tahun 1976 malang melintang di pers selama puluhan tahun, ia telah menjadi wartawan Majalah Progres, Harian Indonesia Jawa Timur berpos meliputi pada Istana Negara, Sinar Indonesia Baru Medan (Ekuin), Surat Kabar Inti Jaya (DPR-RI), Pegawai Pemda DKI Jakarta, Redaksi Majalah BP-7 Pemda DKI Jakarta, Penatar BP-7, Pimpinan Redaksi Majalah Komoditi Indonesia, Ketua Penyunting Pelaksana Tabloid "HORAS", Redpel Tabloid Rohani Gema Kasih serta Ketua Penyunting Buletin Sekolah Tinggi Theologi Depok, Kolumnis di berbagai Media Ibu Kota.

Dalam sejarah perjuangan pers nasional, dia tercatat salah satu pelaku sejarah pers reformasi, yang pernah berjuang mendampingi mahasiswa menumbangkan tiran militer orde baru Jenderal Soeharto, kemudian dilanjutkan pada era rezim Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan RI Harmoko, dan Dewan Pers Jacob Utama. Dia bersama kalangan reformator pers nasional merusmuskan peratuaran perundangan, regulasi pers dan jurnalistik, sekaligus mendirikan Dewan Pers yang Independen. Perjuangan menegakkan pers berdaulat yang bernapaskan Pancasila.

Sebenarnya, dia anggota Persatuan Wartawan Indonesia Jakarta pernah menjadi anggota Sekretaris Unit PWI BP-7 Pusat dan selanjutnya setelah tamat penatar di BP 7 Pusat menjabat

6/9


Redaktur Pelaksana Majalah BP-7 DKI Jakarta sebagai Pegawai Daerah Pemda DKI Jakarta, sekarang memimpin Lembaga Keumatan Dewan Pengurus Pusat Persekutuan Oikumene Jurnalis Kristiani Indonesia (DPP. PROJUSTIA) terdaftar di Depdagri ,juga aktipis melayani menjadi Ketua Majelis Pusat Lembaga Organisasi Pelayanan Imam Nasrani - Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI) -Yay Suara Nasrani Indonesia dan Yay Suara Pantekosta Indonesia

Selain wartawan "senior", EV. Robinson Togap Siagian DSTP, juga dikenal sebagai pengarang buku / Novel diantaranya : Buku Bunga Rampai Maduma 3 Seri, Buku Peradaton, Buku Pepatah Batak Bernafaskan P4, Buku Pahlawan Kemerdekaan Nasional Raja Sisingamangaraja XII, Buku Raja Uti Tokoh Spritual Batak, Novel Deraian Air Mata Saida Gadis Desa Sugapa, Buku Profil Digital Tokoh Politik, Usahawan, Dll, sekarang sedang Menulis Buku Digital Profil Tokoh Insan Pancasila.

Setelah menjadi aktipis, dia mengarang Buku Berjudul Penginjil Abad XXI: Anti Kristus Dalam Era Globalisasi (Islam Bukan Musuh Kristen), Mengenal Kuasa Kegelapan (Okultisme), Buku Karya Jurnalistik Kesaksian Peruangan Wanita Sugapa Membebaskan Tanah Batak Dari Perusahaan Konglomerat PT. Inti Indo Rayon Utama, Buku Bunga Rampai Sejarah Kristen (Nasrani) Depok, Buku Autobiografi Karya Jurnalistik Profil Solihin GP Sebagai Prajurit dan Pejuang, Sejarah Depok., kemudian meneliti selama puluhan tahun pergolakan perjuangan mendirikan Negara Islam di Jawa Barat markas NII, Sulawesi, Madiun dan Aceh melahirkan sebuah buku NKRI Kontra NII Dahulu, Sekarang dan Masa Akan Datang!

Robinson Togap Siagian adalah alumnus Sekolah Tinggi Publisistik Jakarta (Sekolah yang dikelola dan dibina oleh Persatuan Wartawan Indonesia dan Serikat Persuratkabaran, dan sekarang menjadi Institut Ilmu Sosial Politik Jakarta menjadi milik pribadi keluarga A. M Hutasuhut), dan almamater Sekolah Tinggi Theologi Depok (seminar theologi pertama di Indonesia yang melahirkan pejuang nasional seperti: Dr. Ratulangi, Domine Siagian pendiri PSKD, cikal bakal sejarah Sekolah Tinggi Theologi Jakarta Proklamasi),.

Kemudian pernah menjadi anggota GAMKI/GMKI, Ketua DPP Mahasiswa Pancasila (yang pernah dipimpin David Napitupulu, Drs, Jacob Tobing, Drs. Bagindo Sihombing), aktifis MKGR/ Koperasi Danain (dibina Raja DL. Sitorus-Drs. Irsyad Sudiro Abdullah Puteh Gubernur Daerah Istimewa Aceh), dan sekarang memimpin LSM Badan Persatuan Batak Indonesia (yang didirikan putra-putri Batak kelahiran Aceh menjadi kader Golkar kemudian kelak Raja Dl Sitorus tokoh MKGR konglomerat Pendiri Parpol PPRN, merekrut menjadi Caleg DPRRI PPRN Dapil Depok Bekasi Tahun 2009 sekarang bergabung menjadi Anggota Parpol Perindo untuk berjuang menjadi senator pada Pemilu 2018.

7/9


Dalam bidang kebudayaan, adat istiadat kiprahnya luas pernah menjadi Wakil Sekertaris Lembaga Sisingamangaraja XII Jakarta (yang dipimpin DR. GM Panggabean-Drs. Hasudungan Tambunan-Drs. Edward Situmorang) sekaligus mendapat surat penghargaan dari Perusahaan Percetakan Uang Negara (PERUM PERURI karena kesaksiannya yang memenangkan pemerintah (Perm Peruri, Bank Indonesia), dalam perkara kasus gugatan uang lembaran Rp. 1000,- oleh Pengacara R.O Tambunan SH- Pelukis A. Sibarani. Dan pernah juga menjadi tahanan di KODIM Dairi karena masalah tanah Proyek Lae Renun dan melawan Anggota Rezim Soeharto.

(Robinson Togap Siagian Ketum Yay LBH Pers Indonesia-Pemred Kantor Berita Korando-Siber Suara Insan Pancasila_www.kampusdigitalpancasila.com-www.kbkorandonews.blogspot.com)

8/9

Ideologi Pancasila Bertarung Dengan Paham Islam Garis Keras Yang Menghidupkan Piagam Jakarta Usa Oleh Kampus Digital Pancasila Rabu, 01 Februari 2017 15:05

9/9

Ideologi Pancasila Bertarung Dengan Paham Islam Garis Keras Yang Menghidupkan Piagam Jakarta Usa

Recommend Documents