IDENTIFIKASI POTENSI EKONOMI KAWASAN PERBATASAN (KASUS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD PROVINSI SULAWESI UTARA )
OLEH TITIEN KRISTININGSIH H14094024
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009
RINGKASAN TITIEN KRISTININGSIH. Identifikasi Potensi Ekonomi Kawasan Perbatasan (Kasus Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara). Di bawah bimbingan YETI LIS PURNAMADEWI. Kabupaten Kepulauan Talaud adalah salah satu kawasan perbatasan. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Terbatasnya sarana transportasi (darat, laut dan udara) dari ibukota provinsi dan daerah lainnya ke kabupaten ini menjadikan wilayah ini relatif tertinggal dan paling terisolasi dibanding kabupaten lainnya di Sulawesi Utara. Sebagai daerah yang tertinggal, kabupaten ini memerlukan perhatian dan investasi pada berbagai bidang dalam rangka pembangunan daerah ini sebagai kawasan perbatasan. Sumber daya lokal yang merupakan potensi ekonomi harus dapat dikembangkan secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu perlu adanya penelitian mengenai identifikasi potensi ekonomi kawasan perbatasan, yang dalam hal ini mengambil kasus di Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian tentang identifikasi potensi ekonomi (sektor/subsektor) yang dapat dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Talaud ini bertujuan untuk menganalisis sektor/subsektor yang potensial di Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai kawasan perbatasan. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Location Quotient untuk menentukan sektor basis di daerah penelitian dan Analisis Shift-Share untuk menentukan sektor yang memiliki keunggulan kompetitif. Data yang digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kepulauan Talaud dan PDRB Provinsi Sulawesi Utara baik ADHB maupun ADHK dengan periode waktu antara tahun 2002 sampai tahun 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Kabupaten Kepulauan Talaud masih bercirikan ekonomi tradisional dimana sektor pertanian masih menjadi andalan daerah. Dilihat dari kontribusi tiap sektor/subsektor, sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sektor pertanian. Subsektor penyumbang kontribusi sektor pertanian yang terbesar adalah subsektor perkebunan yang berkontribusi sebesar 39,74 persen di tahun 2008. Hasil analisis LQ pun menunjukkan hal serupa bahwa yang merupakan sektor basis di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sektor pertanian. Dan subsektor yang menjadi subsektor basis di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah subsektor tanaman bahan makanan, subsektor perkebunan, subsektor perikanan dan subsektor bank. Hasil analisis Shift-Share Klasik menunjukkan bahwa secara umum sektor pertanian tidak memiliki keunggulan kompetitif. Dan dari keempat subsektor basis tersebut yang memiliki keunggulan kompetitif terbesar adalah subsektor perkebunan. Kriteria sektor/subsektor yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sektor/subsektor yang memiliki pertumbuhan yang positif, sektor/subsektor basis dan sektor/subsektor yang memiliki keunggulan kompetitif. Berdasarkan kriteria sektor/subsektor yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai salah satu kawasan perbatasan, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya subsektor perkebunan yang memenuhi kriteria tersebut.
IDENTIFIKASI POTENSI EKONOMI KAWASAN PERBATASAN (KASUS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD PROVINSI SULAWESI UTARA )
OLEH TITIEN KRISTININGSIH H14094024
Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009
Judul Skripsi
: Identifikasi
Potensi
Ekonomi
Kawasan
Perbatasan (Kasus Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara) Nama
: Titien Kristiningsih
NRP
: H14094024
dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
Menyetujui, Dosen Pembimbing
Yeti Lis Purnamadewi, M.Sc. NIP. 19641018 199103 2 002
Mengetahui, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Dedi Budiman Hakim, Ph.D. NIP. 19641022 198903 1 003
Tanggal lulus:
PERNYATAAN
DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN
SEBAGAI
SKRIPSI
ATAU
KARYA
ILMIAH
PADA
PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.
Bogor, 16 September 2009
Titien Kristiningsih H14094024
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama Titien Kristiningsih lahir pada tanggal 25 Mei 1980 di Salatiga, Jawa Tengah. Penulis adalah anak ketujuh dari delapan bersaudara, dari pasangan Soekarno (Alm.) dan Sutinah. Penulis menamatkan sekolah dasar pada SD Kristen 1 Salatiga Jawa Tengah pada tahun 1992, selanjutnya menamatkan jenjang SLTP pada SMP Negeri 3 Salatiga Jawa Tengah pada tahun 1995, kemudian pada tahun tersebut penulis masuk ke SMU Negeri 1 Salatiga Jawa Tengah dan tamat pada tahun 1998. Setelah tamat SMU, penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Ilmu Statistik pada tahun 1998 dan tamat pada tahun 2002 dengan gelar Sarjana Sains Terapan. Pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan pada Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Sebagai bagian syarat memasuki jenjang strata dua (S-2) pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, maka penulis menyusun skripsi ini.
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Identifikasi Potensi Ekonomi Kawasan Perbatasan (Kasus Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara)” ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat.
Bogor, Oktober 2009
Titien Kristiningsih H14094024
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur yang tiada hentinya penulis panjatkan kepada Tuhan atas segala berkat, karunia, pimpinan dan penyertaanNya sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada: 1. Dr. Rusman Heriawan, M.S. sebagai Kepala Badan Pusat Statistik, Drs. Nyoto Widodo, ME sebagai Kepala Pusdiklat BPS, Drs. Jasa Bangun, MSi. sebagai Kepala BPS Provinsi Sulawesi Utara, dan Kelengi Meliala, MA sebagai Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Utara beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis melanjutkan studi ke IPB. 2. Dedi Budiman Hakim, Ph.D sebagai Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB beserta staf dan jajarannya atas semua keramahtamahannya menerima penulis sebagai peserta didiknya. 3. Yeti Lis Purnamadewi, M.Sc. sebagai dosen pembimbing yang dengan kesabarannya telah memberikan bimbingan baik secara teknis maupun teoritis. 4. Fifi Diana Thamrin, M.Si. sebagai dosen penguji dalam sidang skripsi. Pertanyaan, kritik dan saran yang diberikan menyempurnakan skripsi ini. 5. Ibuku yang tak pernah putus-putusnya mendoakanku, juga seluruh keluarga besarku yang selalu mendukungku. 6. Seluruh dosen dan staf pengajar selama matrikulasi yang membantuku kembali memasuki dunia dan pola pikir seorang mahasiswa. 7. W, Budhe, Kis, Mbak Lia, Uwi, Dindin, Mas Bud, Mas Barudin, seluruh teman-teman seperjuangan dan teman-teman kosku (Lustri, Dini, dan Deska). Canda ceria dan kesatuan hati kuharap terus ada di tengah-tengah kita. 8. Seluruh sahabatku terkasih: V, Bon2, Yili, Qq, Burat, Papi, Dodo, DK, Bayu, Winid, Eko, dan semua teman yang tak bisa kusebutkan satu persatu. Tanpa doa dan dukungan kalian, skripsi ini tak akan pernah menjadi sempurna.
DAFTAR ISI
Halaman
RINGKASAN ...............................................................................................
iii
KATA PENGANTAR ..................................................................................
ix
DAFTAR ISI .................................................................................................
ix
DAFTAR TABEL ........................................................................................
x
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................
xi
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................
xii
I. PENDAHULUAN ...................................................................................
1
1.1. Latar Belakang.................................................................................
1
1.2. Permasalahan ..................................................................................
12
1.3. Tujuan Penelitian .............................................................................
13
1.4.. Kegunaan Penelitian ......................................................................
14
1.5. Ruang Lingkup Penelitian ..............................................................
14
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .............
15
2.1. Tinjauan Pustaka .............................................................................
15
2.1.1. Landasan Teori ...................................................................
15
2.1.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah ....................
15
2.1.1.2. Teori Basis Ekonomi ............................................
18
2.1.2. Hasil Studi Sebelumnya .....................................................
20
2.2. Kerangka Pemikiran Operasional ...................................................
22
III. METODE PENELITIAN ....................................................................
24
3.1.
Jenis dan Sumber Data ...................................................................
24
3.2. Metode Analisis .............................................................................
24
3.2.1. Analisis Location Quotient (LQ) ........................................
24
x
3.2.2. Analisis Shift-Share Klasik .................................................
26
Definisi Pengukuran Variabel ........................................................
29
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN..............................................................
31
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Talaud ..........................
31
4.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Kepulauan Talaud .............
31
4.1.2. Kondisi Ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud ...............
34
4.1.2.1. Struktur Ekonomi ...............................................
34
4.1.2.2. Pertumbuhan Ekonomi .......................................
38
4.2. Sektor/Subsektor Basis Berdasarkan pada Analisis Location Quotient (LQ) di Kabupaten Kepulauan Talaud ............................
41
4.3. Sektor/Subsektor yang Memiliki Keunggulan Kompetitif Berdasarkan pada Analisis Shift-Share Klasik di Kabupaten Kepulauan Talaud ..........................................................................
45
4.4. Sektor/Subsektor Ekonomi Potensial di Kabupaten Kepulauan Talaud .............................................................................................
51
V. KESIMPULAN DAN SARAN .............................................................
56
5.1. Kesimpulan .....................................................................................
56
5.2. Saran .............................................................................................
57
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................
58
LAMPIRAN...................................................................................................
60
3.3.
DAFTAR TABEL
Nomor
Halaman
1.1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota Kepulauan dan Bukan Kepulauan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2003-2007 ............
8
1.2. Perkembangan Pendapatan Per kapita Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2002-2008 ......................................................................
9
4.1. Struktur Ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud Menurut Sektor dan Sub Sektor Tahun 2000-2008 (dalam persen) ......................................
37
4.2. Pertumbuhan Ekonomi (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2002-2008 (dalam persen) ...........................
40
4.3. Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Kegiatan Ekonomi (Sektor/ Sub Sektor) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2002-2008 .............
42
4.4. Hasil Analisis Shift-Share Klasik Kegiatan Ekonomi (Sektor/Sub Sektor) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2002 – 2008 (000.000 Rp) .........................................................................................
46
4.5. Pertumbuhan Ekonomi, Hasil Analisis LQ dan Keunggulan Kompetitif menurut Kegiatan Ekonomi (Sektor/Sub Sektor) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2002 – 2008 ................................................................... 52
DAFTAR GAMBAR
Nomor
Halaman
1.1. Persentase PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 ...................................
10
1.2. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara dan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2003 – 2008 (dalam persen) ..........................................
11
2.2. Alur Kerangka Pemikiran .....................................................................
23
4.1. Persentase Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2002-2008 ...................................................
35
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor 1.
2.
3.
4.
Halaman
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Talaud Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002 – 2008 (dalam Juta Rupiah) ..............................................................................
60
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Talaud Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002 – 2008 (dalam Juta Rupiah) ..............................................................................
61
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002 – 2008 (dalam Juta Rupiah) ..........................................................................................
62
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Utara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002 – 2008 (dalam Juta Rupiah) ..........................................................................................
63
I. PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Indonesia adalah negara kepulauan dengan 17.508 pulau, yang letaknya
secara geografis sangat strategis, karena berada pada posisi silang, yakni diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Hindia dan Pasifik. Pulau-pulau tersebut dihubung oleh laut-laut dan selat-selat di Nusantara yang merupakan laut yuridiksi nasional sehingga membentuk sebuah negara kepulauan yang panjangnya 5.110 Km dan lebarnya 1.888 Km, luas perairan sekitar 5.877.879 Km2, luas laut teritorial sekitar 297.570 Km2, perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 695.422 Km2, panjang pantai 79.610 Km, yang dua pertiganya adalah laut dan luas daratannya 2.001.044 Km2 (Pussurta TNI dalam Poetranto, 2005). Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik di darat maupun laut. Indonesia berbatasan langsung di daratan dengan tiga negara yaitu Malaysia (Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan Serawak dan Sabah), Provinsi Papua dengan Papua New Guinea dan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Lorosae. Di wilayah laut, berbatasan dengan sepuluh negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor Lorosae. Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, menjaga menjaga keamanan dan keutuhan wilayah (Poetranto, 2005).
2
Pembangunan wilayah perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, hal tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan antara lain : a. Mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara. b. Merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. c. Mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara. d. Mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional (Sianturi dan Nafsiah, 2009). Pembangunan daerah perbatasan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pengelolaan daerah perbatasan menghendaki adanya perhatian yang lebih fokus agar terjadi peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas penduduk di wilayah tersebut. Pembangunan daerah perbatasan memerlukan kerangka penanganan yang menyeluruh meliputi berbagai sektor pembangunan, koordinasi, serta kerja sama yang efektif mulai dari pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota, yang dijabarkan melalui kebijakan makro yang pelaksanaannya bersifat strategis dan operasional dengan mempertimbangkan aspek waktu yang ketat. Secara garis besar, permasalahan pembangunan daerah perbatasan mencakup: permasalahan kondisi geografis dan topografi wilayah; permasalahan
3
yang berdimensi lokal berupa kemiskinan; permasalahan yang berdimensi nasional berupa kegiatan ekonomi ilegal; dan permasalahan yang berdimensi regional seperti kesenjangan sosial antara penduduk negeri sendiri dengan penduduk negara tetangga, serta pergeseran garis tapal batas; dan permasalahan berdimensi ekonomi, yaitu belum berkembangnya komoditas unggulan yang sinergis dengan industri pengolahan sehingga mengakibatkan terjadinya penyelundupan dan pemasaran yang berorientasi ke luar (LIPI, 2003). Ditinjau dari aspek ekonomi, daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal (terbelakang) yang disebabkan antara lain : 1. Lokasinya yang relatif terisolir (terpencil) dengan tingkat aksesibilitas yang rendah 2. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. 3. Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal). 4. Langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan masyarakat di daerah perbatasan (blank spot). Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan ketahanan di daerah perbatasan. Kualitas sumber daya manusia ataupun tingkat kesejahteraan yang rendah akan mengakibatkan kerawanan terutama dalam hal yang menyangkut masalah sosial dan pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas nasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah perbatasan. Sedangkan bentuk
4
usaha percepatan pertumbuhan perekonomian perbatasan yang berbasis kerakyatan antara lain: 1. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat/kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang sudah ada. 2. Pemberdayaan, pendampingan dan penguatan peran serta perempuan dalam kegiatan perekonomian atau sosial. 3. Pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat di kawasan perbatasan. 4. Menghidupkan
peran
lembaga
keuangan
mikro
dalam
peningkatan
pertumbuhan perekonomian. 5. Identifikasi potensi dan pengembangan sektor-sektor unggulan di daerah perbatasan. Sumber kekayaan alam di perbatasan perlu mendapatkan pengamanan/perhatian serius yang meliputi potensi pertambangan umum/migas, potensi kehutanan, potensi kehutanan/perkebunan, potensi perikanan (Sianturi dan Nafsiah, 2009). Konsepsi
pengembangan
strategi
pengamanan
daerah
perbatasan
diarahkan untuk membuka, mengembangkan dan mempercepat pembangunan daerah di kawasan tersebut serta menyerasikan laju pertumbuhan daerah perbatasan seperti daerah lainnya yang lebih dahulu berkembang. Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah masing-masing sehingga terwujud pola pembangunan yang merupakan perwujudan Wawasan Nusantara, sehingga memperoleh dukungan dan kontribusi dari segenap komponen masyarakat dalam keuletan dan ketangguhan di seluruh wilayah perbatasan. Secara garis besar terdapat dua hal penting yang harus dilakukan yaitu
5
pembangunan daerah perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) untuk mengangkat taraf kehidupan masyarakat setempat dan pendekatan keamanan (security approach) yang diperlukan guna terciptanya stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan sehingga memungkinkan terwujudnya keserasian hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara tetangga di sepanjang daerah perbatasan. Penerapan kedua pendekatan tersebut melandasi tujuan program-program pembangunan di wilayah perbatasan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Arah pembangunan daerah perbatasan diprioritaskan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya ke seluruh pelosok daerah perbatasan guna meningkatkan kesejahteraan, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat di wilayah perbatasan serta pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu sesuai semangat otonomi daerah yang dinamis, serasi dan bertanggung jawab sehingga pada gilirannya dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa (Poetranto, 2005). Kabupaten Kepulauan Talaud adalah kawasan Indonesia paling utara, daerah ini baru terbentuk tujuh tahun yang lalu yang merupakan hasil pemekaran Kab. Sangihe Talaud (berdasarkan UU No.8 Tahun 2002). Talaud memiliki luas wilayah sekitar 39.051,02 km2 yang meliputi luas daratan 1.251,02 km2, luas lautan sekitar 37.800 km2, dan panjang garis pantai 367,7 km2. Sumber daya alam di wilayah Talaud merupakan potensi untuk menunjang pembangunan. Akan tetapi hingga saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Berbagai faktor masih menjadi kendala dalam pemanfaatan potensi tersebut,
6
sehingga masih dirasakan bahwa pembangunan ekonomi masih tertinggal dengan wilayah lainnya di Sulawesi Utara (Widayatun et al, 1997). Disebelah utara Kepulauan Talaud berbatasan dengan negara Filipina, sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Pasifik, sebelah selatan dengan Laut Maluku dan sebelah Barat dengan Laut Sulawesi. Talaud merupakan gugusan 17 pulau. Empat pulau di antaranya termasuk kawasan pulau terluar dan dari empat pulau tersebut dua diantaranya termasuk pulau paling rawan (dari sisi keamanan) di Indonesia yaitu pulau Miangas dan Pulau Kakorotan. Pulau Miangas dalam Peraturan Presiden No.78/2005 termasuk dalam 92 pulau kecil terluar Indonesia. Ini berarti Pulau Miangas termasuk pulau dengan lokasi geografis paling luar sekaligus batas kedaulatan Indonesia dengan negara-negara tetangga, dalam hal ini Filipina. Pulau Miangas dan pulau-pulau kecil lainnya, memiliki peran penting bagi Indonesia, dan ini berarti isu-isu terhadap pulaupulau kecil terluar Indonesia memiliki tingkat sensitivitas yang cukup tinggi (Yuniar, 2009). Sarana dan prasarana terutama transportasi dan komunikasi yang belum memadai menjadikan daerah perbatasan relatif terisolir. Terbatasnya sarana transportasi (darat, laut dan udara) dari ibukota provinsi dan daerah lainnya ke kabupaten ini maupun sebaliknya menjadikan Kabupaten Kepulauan Talaud relatif tertinggal dan paling terisolasi dibanding kabupaten lainnya di Sulawesi Utara. Akses dari ibukota provinsi dapat dilakukan melalui transportasi laut menggunakan kapal perintis dan kapal ferry dua kali dalam seminggu dengan waktu tempuh 16 jam. Akses melalui udara menggunakan pesawat kecil dua kali
7
dalam seminggu. Jalur transportasi dari Manado menuju Kabupaten Kepulauan Talaud sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. Transportasi melalui laut maupun udara akan sangat terhambat apabila cuaca buruk dan ombak sedang membesar. Demikian pula dengan jalur komunikasi. Komunikasi di daerah ini pun sangat terbatas karena minimnya signal telepon selular, tidak ada lagi pelayanan penambahan jaringan telepon, tidak ada lagi warung telekomunikasi, dan telepon satelit di beberapa desa pun tidak berfungsi lagi. Terbatasnya akses ke wilayah ini dan sebagai daerah perbatasan menjadikan wilayah ini banyak mendapat perhatian beberapa tahun terakhir, dan sudah mulai mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain. Seperti daerah kepulauan sekaligus daerah perbatasan pada umumnya, persentase penduduk miskin di Talaud lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota bukan kepulauan di Sulawesi Utara. Data terakhir BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2007 mencapai 15,77 persen, lebih tinggi daripada kabupaten/kota bukan kepulauan yang hanya 10,67 persen. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa walaupun fluktuatif, persentase penduduk miskin memiliki kecenderungan yang terus meningkat pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.
8
Tabel 1.1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota Kepulauan dan Bukan Kepulauan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2003-2007 No
Kabupaten/kota
2003
2004
2005
2006
2007
8,61
10,76 10,67
1
Kab/Kota bukan kepulauan
8,33
8,28
2
Kab. Kepulauan Sangihe
13,28
13,25 15,07 17,64 17,70
3
Kab. Kepulauan Talaud
14,42
14,03 12,94 15,55 15,77
4
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
Gabung dengan Kep. Sangihe
Sulawesi Utara
9,00
8,94
9,34
16,14
11,54 11,42
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Indikator
lain
yang
dapat
menggambarkan
tingkat
kemajuan
perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. PDRB per kapita dapat pula menggambarkan rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa dari tahun 2002 sampai tahun 2008 PDRB per kapita Kabupaten Kepulauan Talaud selalu meningkat. Pada tahun 2002 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud hanya sebesar Rp. 4.420.543, enam tahun kemudian yaitu pada tahun 2008 telah meningkat menjadi Rp. 7.609.171. Walaupun terus terjadi peningkatan, secara rata-rata pendapatan pertahun yang dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud lebih rendah bila dibandingkan dengan PDRB per kapita masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kemajuan perekonomian Kabupaten Kepulauan Talaud dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Utara.
9
Tabel 1.2. Perkembangan Pendapatan Per kapita Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2002-2008 Tahun
PDRB per kapita Kep. Talaud
PDRB per kapita Sulawesi Utara
2002
4.420.543
6.384.721
2003
4.889.017
7.023.371
2004
5.622.393
7.693.647
2005
6.159.561
8.829.484
2006
7.024.196
9.895.045
2007
7.609.171
11.123.867
2008
8.110.856
12.743.146
Sumber: hasil pengolahan berdasarkan data PDRB ADHB Kab. Kep. Talaud. Sama seperti kawasan perbatasan pada umumnya dimana sektor primer masih menjadi sektor yang berkontribusi paling dominan, di Kabupaten Kepulauan Talaud pun sektor pertanian masih menjadi sektor yang paling dominan. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian masih sangat tinggi pada tahun 2008, yaitu sebesar 48,36 persen (BPS Kab. Kepulauan Talaud, 2008). Tingginya kontribusi sektor pertanian sangat didukung oleh potensi sumberdaya alam Kabupaten Kepulauan Talaud. Luasnya lahan pertanian dan luasnya wilayah perairan di Kabupaten Kepulauan Talaud yang belum dimanfaatkan secara optimal merupakan potensi alam potensial yang diharapkan akan
mampu
meningkatkan
perekonomian
daerah
ini
dan
ketertinggalannya sebagai kawasan perbatasan di masa mendatang.
mengejar
10
13,82
Jasa-jasa 6,51
Keu., Persewaan&Jasa Perush Pengangkutan&Komunikasi
5,48
Perdag., Hotel& Restoran
10,38
Bangunan
10,73
Listrik, Gas & Air
0,30
Industri Pengolahan
2,17
Pertambangan & Penggalian
2,25
Pertanian
48,36
Gambar 1.1. Persentase PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 Selain memiliki masalah kemiskinan yang tinggi dan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, Gambar 1.2 menggambarkan bahwa Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Utara (BPS, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud perlu dikembangkan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan berkembangnya perekonomian Kabupaten Kepulauan Talaud, maka akan mendorong keserasian laju pertumbuhan perekonomian daerah ini dengan daerah lainnya yang berkembang lebih dulu dan akan mendorong terjadinya pemerataan pembangunan sampai ke seluruh pelosok daerah. Dengan optimalnya potensi Kabupaten Kepulauan Talaud, maka diharapkan tidak ada lagi julukan untuk kawasan perbatasan ini sebagai “daerah yang terisolir dan terbelakang”.
11
6,17 4,39
4,91
4,46 4,26
4,85
6,47 6,21
5,32
7,56
5,04
3,17
2003
2004
2005 Sulawesi Utara
Gambar 1.2.
2006
2007
2008
Kep.Talaud
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara dan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2003 – 2008 (dalam persen)
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal/daerah (Arsyad, 1999). Sumberdaya lokal baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia merupakan pemegang kunci yang sangat strategis dalam perekonomian suatu daerah. Sumberdaya lokal yang merupakan potensi ekonomi harus dapat dikembangkan secara optimal sehingga
12
dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah (Pahlawan, 2002). Suatu kebijakan pembangunan daerah yang ditekankan pada sumberdaya lokal tentunya harus diprioritaskan pada sektor/subsektor yang potensial mengingat keterbatasan dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu dirasa perlu untuk mengadakan penelitian tentang identifikasi potensi
sektor/subsektor potensial yang dapat dikembangkan di Kabupaten
Kepulauan Talaud sehingga dapat diprioritaskan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah Talaud. 1.2.
Permasalahan Sebagai kawasan perbatasan, Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki
karakteristik yang hampir sama dengan kawasan perbatasan lainnya. Terbatasnya sarana transportasi dan komunikasi yang menjadikan daerah ini terisolir, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, rendahnya rata-rata pendapatan per kapita yang dihasilkan oleh penduduk per tahun pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tingginya angka kemiskinan, merupakan masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Talaud yang menjadi objek penelitian dan sebagian besar kawasan perbatasan di Indonesia. Teori pembangunan ekonomi daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah dan masyarakatnya harus mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada. Sumber daya lokal yang merupakan potensi ekonomi harus dapat dikembangkan secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Sumberdaya lokal yang merupakan potensi ekonomi harus dapat
13
dikembangkan secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Pemusatan kebijakan pada sektor/subsektor yang potensial di Kabupaten Kepulauan Talaud perlu dilakukan mengingat adanya keterbatasan anggaran untuk kebijakan pembangunan daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perlu adanya penelitian yang mampu menjawab pertanyaan mengenai sektor/subsektor apa yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Talaud sehingga daerah ini tidak lagi disebut sebagai daerah yang terisolir dan terbelakang seperti kawasan perbatasan pada umumnya. 1.3.
Tujuan Penelitian Sejalan dengan latar belakang dan uraian permasalahan yang telah
disebutkan di atas, maka secara spesifik tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Mempelajari sektor/subsektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai kawasan perbatasan. 2. Menganalisis sektor/subsektor basis berdasarkan analisis LQ di Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai kawasan perbatasan. 3. Menganalisis
sektor/subsektor
yang
memiliki
keunggulan
kompetitif
berdasarkan analisis Shift-Share Klasik di Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai kawasan perbatasan. 4. Menganalisis sektor/subsektor yang potensial yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah.
14
1.4.
Kegunaan Penelitian
1. Sebagai sumbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, khususnya
kepada
pembuat
kebijakan
dan
strategi
pengembangan
sektor/subsektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di kawasan perbatasan. 2. Sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan kawasan perbatasan selanjutnya. 3. Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian serupa selanjutnya. 1.5.
Ruang Lingkup Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Talaud yang
merupakan salah satu wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain. Ruang lingkup penelitian di Kabupaten Kepulauan Talaud akan dilihat keterbandingannya dalam ruang lingkup Provinsi Sulawesi Utara. Objek penelitian adalah sektor/subsektor ekonomi potensial yang diamati selama 7 (tujuh) tahun, yaitu dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2008. Kurun waktu selama tujuh tahun ini dilandasi oleh awal terbentuknya Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2002 dan tersedianya data hasil perhitungan PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud dan data PDRB Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2008.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kebijakan pembangunan ekonomi daerah pada umumnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Pembangunan ekonomi dikatakan dapat meningkat apabila ada pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya teori-teori tentang pembangunan ekonomi membahas tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu negara/daerah dan teori tentang berbagai macam faktor yang dapat menentukan pertumbuhan ekonomi nasional/regional (Sobriadi, 2001). Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil, pengertian lainnya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output per kapita (Wijaya, 1992). Todaro dan Smith (2006) menyebutkan bahwa ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi di setiap negara, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal meliputi semua jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal sumberdaya. Akumulasi modal akan terjadi apabila sebagian dari pendapatan
ditabungkan
(diinvestasikan)
kembali
dengan
tujuan
untuk
memperbesar output atau pendapatan di kemudian hari. Pertumbuhan penduduk (angkatan kerja) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi, ini berarti jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan menambah jumlah produktivitas, selain itu pertumbuhan penduduk yang
16
lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya juga akan semakin besar, namun positif atau negatifnya pertambahan penduduk bagi upaya pembangunan ekonomi sepenuhnya
tergantung
pada
kemampuan
sistem
perekonomian
yang
bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan penambahan jumlah angkatan kerja. Kemajuan teknologi merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang penting, ini berarti bahwa kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan cara lama dalam menangani pekerjaan tradisional. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan
(endogeneus
development)
dengan
menggunakan
potensi
sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal/daerah (Arsyad, 1999). Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan proses kenaikan pendapatan per kapita daerah tersebut dalam jangka panjang. Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah adanya permintaan barang dan jasa dari luar daerah tersebut, sehingga sumberdaya lokal akan dapat menghasilkan kekayaan daerah sekaligus dapat
17
menciptakan peluang kerja di daerah. Hal ini berarti bahwa sumberdaya lokal baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia merupakan pemegang kunci yang sangat strategis dalam perekonomian suatu daerah. Sumberdaya lokal yang merupakan potensi ekonomi harus dapat dikembangkan secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah (Pahlawan, 2002). Untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah, perlu ditentukan prioritas pembangunan daerah. Salah satu kebijakan yang perlu diambil adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Hal ini perlu diusahakan karena potensi pembangunan yang dihadapi oleh masingmasing daerah beraneka ragam. Apabila prioritas pembangunan tidak disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka sumberdaya yang ada belum digali atau kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Keadaan tersebut mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan timbulnya kepincangan pembangunan dan tertinggalnya pembangunan daerah tersebut dibandingkan dengan wilayah yang lain (Sjafrizal, 1997). Strategi pembangunan ekonomi daerah seharusnya didasarkan pada prinsip keuntungan kompetitif. Keuntungan kompetitif ini lebih didasarkan pada unsur
kreatifitas,
teknologi
dan
kualitas
sumberdaya
manusia
yang
dikombinasikan untuk menghasilkan produk yang mempunyai daya saing tinggi. Dengan menggunakan konsep keuntungan kompetitif tersebut sebagai dasar,
18
prioritas pembangunan ekonomi daerah haruslah diletakkan pada sektor-sektor yang mempunyai keuntungan kompetitif tinggi yang tidak hanya didasarkan pada kandungan sumberdaya alam yang dimiliki, tetapi juga memperhatikan teknologi dan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh sektor yang bersangkutan. Dengan demikian, produk yang dihasilkan oleh suatu daerah akan mempunyai daya saing cukup tinggi karena didukung oleh potensi spesifik yang dimiliki daerah bersangkutan. Keadaan tersebut selanjutnya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat karena produk yang dihasilkan akan dapat menguasai pasar sehingga kegiatan produksi dapat berkembang dengan baik (Sjafrizal, 2001). 2.2. Teori Basis Ekonomi Glasson dalam Anapaku (2002) menyatakan bahwa teori basis ekonomi menyederhanakan suatu perekonomian regional dan membaginya menjadi dua sektor, yaitu sektor basis (sektor ekspor) dan sektor kedua yaitu sektor bukan basis (sektor lokal). Sektor basis adalah sektor ekonomi yang selain mampu memenuhi permintaan akan barang dan jasa dari dalam daerah itu sendiri, juga mampu memenuhi permintaan akan barang dan jasa dari luar daerahnya. Dengan demikian berarti daerah tersebut mampu untuk mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut kedaerah lain. Sektor bukan basis adalah sektor ekonomi yang hanya mampu memenuhi permintaan akan barang dan jasa bagi daerah itu sendiri. Jika dilihat dari satu sektor ekonomi, maka berarti sektor ekonomi tersebut hanya mampu memenuhi permintaan akan apa yang diproduksi oleh sektor tersebut dari daerah itu sendiri, akibatnya daerah tersebut belum
19
mampu mengekspor ke daerah-daerah lainnya. Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu daerah tersebut menambah permintaan akan barang dan jasa didalamnya dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke daerah yang bersangkutan dan turunnya permintaan terhadap produk dan kegiatan bukan basis. Dengan demikian maka kegiatan basis mempunyai peranan penggerak pertama dimana setiap perubahan mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian regional. Karena sektor basis menghasilkan barang dan jasa, maka sektor tersebut akan menciptakan arus pendapatan ke daerah itu, dan secara berantai akan meningkatkan konsumsi dan akhirnya meningkatkan investasi, yang berarti meningkatkan kesempatan kerja baru. Kenaikan pendapatan di daerah itu akan meningkatkan permintaan terhadap hasil sektor basis. Sektor basis memegang peranan penting sebagai penggerak utama dalam meningkatkan dinamika perekonomian daerah melalui efek multiplier yang ditimbulkan oleh setiap kegiatan dan perubahan yang terjadi pada sektor basis. Asumsi teoritis tersebut selanjutnya digunakan sebagai landasan yang memberi arah bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini berkaitan dengan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui sektor/subsektor yang memberikan kontribusi terbesar pada pertumbuhan perekonomian dan menganalisis sektor yang potensial dalam upaya peningkatan pembangunan perekonomian Kabupaten Kepulauan Talaud.
20
2.3. Hasil Studi Sebelumnya Hasil penelitian Widayatun et al (1997) di Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud sebagai kawasan perbatasan menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor terpenting untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud. Subsektor perkebunan masih menduduki peringkat pertama dalam kontribusi terhadap perekonomian wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud, tetapi pola perkebunan di wilayah ini masih merupakan pola perkebunan rakyat yang dikelola secara tradisional. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang bekerja pada sektor pertanian dan terbatasnya lahan untuk
mengembangkan
sektor
pertanian
(khususnya perkebunan)
dapat
mengurangi produktifitas. Berkurangnya kemampuan produksi ini akan berakibat pada makin kecilnya sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa subsektor perikanan adalah subsektor yang potensial untuk dikembangkan di daerah Sangihe Talaud.
Namun sektor ini
belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal. Pahlawan (2002) melakukan penelitian di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara yaitu mengidentifikasi potensi ekonomi (sektor dan subsektor unggulan). Berdasarkan penelitiannya dengan menggunakan analisis LQ, ada dua sektor yang menjadi sektor basis di Kabupaten Deli Serdang yaitu sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Subsektor yang menjadi subsektor basis ada tujuh subsektor yaitu subsektor tanaman bahan makanan,
21
tanaman perkebunan, peternakan, penggalian, industri tanpa migas, lembaga keuangan tanpa bank dan jasa penunjang keuangan. Anapaku (2002) mengidentifikasi unggulan subsektor pertanian dalam penelitiannya di Kabupaten Sumba Timur. Alat analisis yang digunakan adalah LQ. Anapaku mengidentifikasikan bahwa Kabupaten Sumba Timur dapat memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan bahkan mampu mengekspor hasil pertanian karena memiliki dua subsektor basis dengan nilai LQ>1, yaitu subsektor peternakan dan perikanan. Dan subsektor peternakan adalah subsektor yang potensial atau dominan pada sektor pertanian. Sobriadi (2001) melakukan penelitian tentang kegiatan ekonomi potensial yang dapat dikembangkan dan mengidentifikasi sektor/subsektor unggulan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dengan menggunakan analisis Shift Share Klasik dan LQ. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hanya terdapat dua sektor yang dapat digolongkan sebagai sektor basis yang dapat dikembangkan di Provinsi Lampung di masa yang akan datang, yaitu sektor pertanian dan sektor bangunan. Dan ada sembilan subsektor yang dapat dikategorikan sebagai subsektor basis, yaitu subsektor perkebunan, peternakan, perikanan, tanaman bahan makanan, sewa bangunan, pemerintahan umum, perdagangan besar dan eceran, penggalian serta pengangkutan. Alat analisis dalam penelitian ini sama dengan alat analisis yang digunakan oleh Pahlawan (2002), Anapaku (2002) dan Sobriadi (2001) dalam penelitian mereka. Namun hal yang membedakan penelitian ini adalah perbedaan objek dan lokasi penelitian. Penelitian ini lebih memfokuskan pada identifikasi
22
potensi ekonomi kawasan perbatasan, yang dalam hal ini mengambil kasus di salah satu kawasan perbatasan yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini berbeda pula dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Widayatun et al (1997). Widayatun et al melakukan penelitian di Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud pada tahun 1997 saat Kabupaten Kepulauan Talaud masih menjadi bagian dari Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud. Metode penelitian yang dilakukan oleh Widayatun et al menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif yaitu dengan wawancara mendalam dan partisipasi observasi, sedangkan penelitian ini menggunakan data sekunder dan menggunakan alat analisis LQ dan Shift-Share Klasik. 2.1. Kerangka Pemikiran Operasional Kerangka pemikiran berawal dari kawasan perbatasan yang dalam hal ini mengambil kasus di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara. Pada umumnya, kawasan perbatasan memiliki permasalahan yang klasik yaitu merupakan daerah yang tertinggal/terisolir, memiliki potensi sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal, PDRB per kapita yang masih rendah, terbatasnya sarana transportasi dan komunikasi, dan tingginya angka kemiskinan. Sebagai salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang ada tersebut perlu adanya perbaikan perekonomian dengan menggunakan potensi yang ada di kawasan perbatasan. Oleh karena itu perlu diidentifikasi sektor/subsektor yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan menggunakan alat analisis LQ dan Shift-Share Klasik. Hasil identifikasi
23
diharapkan dapat dijadikan dasar strategi kebijakan perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud. Kawasan Perbatasan (Kasus Kab. Kepulauan Talaud)
Permasalahan: 1. Daerah tertinggal/ terisolir 2. Potensi SDA belum optimal 3. PDRB per kapita rendah 4. Pertumbuhan ekonomi rendah 5. Terbatasnya sarana transportasi&komunikasi 6. Kemiskinan
Memperbaiki Perekonomian
Analisis LQ
Analisis Shift-Share Klasik
Potensi Ekonomi (Sektor/Subsektor)
Implikasi Kebijakan
Gambar 2.2. Alur Kerangka Pemikiran
III. METODE PENELITIAN
3.1. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara dan PDRB Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan lapangan usaha (sektor dan subsektor) yang dihitung berdasarkan pendekatan produksi yang dikelompokkan menjadi sembilan sektor dan dua puluh subsektor dengan tahun dasar 2000. PDRB yang digunakan adalah PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tanpa migas. Seluruh data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud baik yang berasal dari publikasi Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Angka 2008 maupun data hasil kompilasi yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi Sulawesi Utara. 3.2. Metode Analisis 3.2.1. Analisis Location Quotient (LQ) Model analisis yang digunakan untuk menentukan sektor basis adalah Location Quotient. Subsektor basis ditunjukkan oleh koefisien LQ lebih besar dari satu (LQ>1), sedangkan sektor non basis ditunjukkan oleh koefisien LQ kurang dari satu (LQ<1). Koefisien LQ>1 memberikan indikasi bahwa subsektor yang bersangkutan melebihi kebutuhan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
25
Bentuk rumus analisis LQ adalah sebagai berikut Bendavid dalam Anapaku (2002):
LQ =
v it v t vij v j
Dimana :
LQ
= Location Quotient subsektor di Kabupaten Kepulauan Talaud
vit
= Nilai tambah bruto subsektor i di Kabupaten kepulauan Talaud (Rupiah)
vt
= PDRB Kabupaten kepulauan Talaud (Rupiah)
vij
= Nilai tambah bruto subsektor i di Sulawesi Utara (Rupiah)
vj
= PDRB Provinsi Sulawesi Utara (Rupiah)
Kriteria pengukuran model tersebut yaitu: a) Jika nilai LQ > 1, berarti sektor tersebut merupakan sektor basis, yang menunjukkan suatu sektor mampu melayani pasar baik di dalam maupun di luar Kabupaten Kepulauan Talaud. b) Jika nilai LQ < 1, berarti sektor tersebut bukan merupakan sektor basis, yang menunjukkan suatu sektor belum mampu melayani pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud. c) Jika nilai LQ = 1, berarti suatu sektor hanya mampu melayani pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud saja atau belum dapat memasarkan hasil sektor tersebut ke luar daerah lain.
26
Analisis yang didasarkan atas LQ ini memiliki beberapa kekurangan yaitu: 1. Mengasumsikan adanya permintaan yang seragam/sama (yakni pola konsumsi daerah/lokal dan provinsi acuannya adalah sama), padahal penduduk memiliki selera yang berbeda. 2. Asumsi produktivitas adalah sama antar daerah, adalah menyesatkan, oleh karena itu, bila dipakai data tingkat upah, asumsi produktivitas konstan dapat diperbaiki mengingat tingkat upah dapat berbeda di berbagai daerah. 3. Masalah produk mix, produk dari merek yang satu diekspor, sementara produk-produk yang sama dengan merek lain diimpor dan; ketidakmampuan untuk menerangkan keterkaitan antar industri. 4. Metode LQ bergantung pada tingkat agregasi data, misalnya dengan LQ ternyata industri makanan dan minuman di satu wilayah termasuk suatu industri non basis, tetapi setelah dirinci, industri minuman merupakan industri basis, karena di wilayah itu terdapat kantor pusat sebuah pabrik minuman terkenal. Pendekatan LQ yang telah dipakai para analis regional lebih dari 40 tahun sampai sekarang memiliki keunggulan besar yakni tidak mahal, di samping itu LQ memberikan kepada analis peluang untuk memperoleh wawasan ke dalam. 3.2.2. Analisis Shift-Share Klasik Shift-Share merupakan suatu alat analisis yang sangat berguna dalam menganalisis
perubahan
struktur
perekonomian
suatu
kabupaten
yang
dibandingkan dengan perekonomian provinsi. Analisis ini dapat dilakukan untuk
27
menentukan kinerja atau produktivitas perekonomian daerah kabupaten dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional atau nasional). Mengacu pada analisis Shift-Share Klasik, maka untuk menganalisis sektor i di wilayah j digunakan persamaan: Dij = Nij + Mij + Cij Jika analisis ini diterapkan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka: Dij
=
E*ij - Eij
Nij
=
Eij . rn
Mij =
Eij (rin - rn)
Cij
Eij (rij - rin)
=
Dimana: Dij
=
Perubahan variabel sektor i di Kabupaten Kepulauan Talaud (Rupiah)
Nij
=
Pertumbuhan nasional sektor i di Kabupaten Kepulauan Talaud (Rupiah)
Mij = Cij
=
Bauran industri sektor i di Kabupaten Kepulauan Talaud (Rupiah) Keunggulan kompetitif sektor i di Kabupaten Kepulauan Talaud (Rupiah)
rij
=
Laju pertumbuhan pada sektor i di Kabupaten Kepulauan Talaud (persen)
rin
=
Laju pertumbuhan pada sektor i di Provinsi Sulawesi Utara (persen)
rn
=
Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara (persen)
Dalam penentuan rij, rin, dan rn digunakan persamaan:
28
rin
=
(E*ij - Eij)/Eij
rin
=
(E*in - Ein)/Ein
rin
=
(E*n – En)/En
Dengan: Eij
=
PDRB sektor i di Kabupaten Kepulauan Talaud
Ein
=
PDRB sektor i di Provinsi Sulawesi Utara
En
=
PDRB Provinsi Sulawesi Utara Analisis Shift-Share memiliki keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut:
1. Analisis Shift-Share tidak lebih daripada suatu teknik pengukuran atau prosedur baku untuk mengurangi pertumbuhan suatu variabel wilayah menjadi komponen-komponen. Persamaan Shift-Share hanyalah suatu definisi, jadi tidak mempunyai implikasi-implikasi keperilakuan. 2. Komponen pertumbuhan nasional secara implisit mengemukakan bahwa setiap industri di suatu wilayah hendaknya tumbuh pada laju nasional atau dibebani laju pertumbuhan yang ekuivalen dengan laju pertumbuhan nasional. Selain terlalu sederhana, gagasan demikian dapat membuat kabur sebab-sebab pertumbuhan wilayah. 3. Arti ekonomi dari dua komponen Shift tidak dikembangkan dengan baik. Keduanya berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sama. Perilaku ekonomi yang melandasi kedua macam Shifts tidak mudah dapat dipisahkan dan dibedakan. Kedua komponen (industry-mix effect dan competitive effect) berkaitan dengan hal-hal sama yakni, perubahan penawaran dan permintaan, perubahan teknologi, dan perubahan lokasi.
29
4. Teknik analisis Shift-Share secara implisit mengambil asumsi bahwa semua barang dijual secara nasional. Padahal tidak semua demikian. Bila pasar suatu barang bersifat lokal, maka barang itu tidak bersaing dengan wilayah-wilayah lain yang menghasilkan barang yang sama atau tidak dapat berharap untuk memperoleh bagian dari kenaikan permintaan agregat. 3.3. Definisi Pengukuran Variabel Beberapa istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini antara lain: 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ditinjau dari segi pendekatan ada tiga konsep yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendapatan. Dari tiga konsep tersebut, yang relevan dengan tulisan ini adalah pendekatan dari segi produksi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi didalam suatu daerah/regional dalam jangka waktu tertentu. 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan merupakan nilai produksi barang dan jasa akhir dalam kurun waktu tertentu. Pada penelitian ini menggunakan periode data satu tahunan. Dinamakan bruto karena masih memasukkan komponen penyusutan. Disebut domestik karena menyangkut batas wilayah. Disebut konstan karena harga yang digunakan mengacu pada tahun tertentu (tahun dasar = 2000) dan dinamakan berlaku karena menggunakan harga tahun berjalan. PDRB juga sering disebut dengan NTB (Nilai Tambah Bruto) 3. PDRB per kapita merupakan salah satu gambaran tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Biasanya indikator ini digunakan sebagai salah
30
satu tolok ukur untuk melihat tingkat kemakmuran sosial ekonomi penduduk. Data tersebut diperoleh dengan cara membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita dapat pula digunakan sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. 4. Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk kabupaten atau pendapatan kabupaten riil. 5. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan Produk Domestik Regional Bruto yang terjadi dari tahun ke tahun observasi. 6. Keunggulan kompetitif adalah bila suatu daerah dalam menghasilkan produk mempunyai keunggulan bersaing dengan produk yang sejenis disebabkan oleh biaya produksi yang rendah, harga murah, dan sebagainya. 7. Sektor/subsektor potensial, adalah kegiatan perekonomian yang mampu melayani baik pasar domestik maupun pasar luar daerah (pasar ekspor), pertumbuhannya positif dan memiliki keunggulan kompetitif.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4. 1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Talaud 4.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2002. Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah bahari dengan luas lautnya sekitar 37.800 km2 dan luas wilayah daratan 1.251,02 Km2. Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan bagian integral dari Provinsi Sulawesi Utara, beribukota Melonguane yang berjarak sekitar 271 mil laut dari Ibukota Provinsi Sulawesi Utara yaitu Manado, terletak antara 3º 38’ 00” - 5º 33’ 00” Lintang Utara dan 126° 38’ 00” - 127° 10’ 00” Bujur Timur. Pada awal pembentukannya di tahun 2002, Kabupaten Kepulauan Talaud hanya memiliki 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Nanusa, Kecamatan Essang, Kecamatan Rainis, Kecamatan Beo, Kecamatan Melonguane, Kecamatan Lirung, dan Kecamatan Kabaruan dengan ibukota kabupaten berkedudukan di Melonguane. Saat ini Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki 18 kecamatan, 142 desa dan 11 kelurahan. Disebelah utara Kepulauan Talaud berbatasan dengan negara Filipina, sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Pasifik, sebelah selatan dengan Laut Maluku dan sebelah Barat dengan Laut Sulawesi. Karena berbatasan langsung dengan Filipina, maka Kabupaten Kepulauan Talaud disebut daerah perbatasan.
32
Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan gugusan 17 pulau. Terdapat tiga pulau utama di Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu Pulau Karakelang, Pulau Salibabu, dan Pulau Kabaruan. Empat pulau di antaranya termasuk kawasan pulau terluar dan dari empat pulau tersebut dua diantaranya termasuk pulau paling rawan (dari sisi keamanan) di Indonesia yaitu pulau Miangas dan Pulau Kakorotan. Jarak antara Miangas dan Melonguane sebagai ibukota kabupaten adalah 129 mil laut. Sedangkan untuk menuju General Santos Filipina hanya berjarak sekitar 50,4 mil laut dan ini hanya membutuhkan waktu dua sampai tiga jam perjalanan dengan menggunakan pumpboat atau motor tempel. Kondisi ini tentunya lebih mudah dan lebih murah daripada menuju Manado, ibukota Provinsi Sulawesi Utara, dimana waktu yang dibutuhkan mencapai 2 hari perjalanan laut karena jarak Miangas ke Manado adalah 274 mil laut dengan ongkos kapal yang tentunya lebih mahal. Kondisi ini mempermudah dan membuka peluang yang lebih lebar dalam interaksi ekonomi antara penduduk di Miangas dengan Filipina dibandingkan bila melakukan interaksi ekonomi dengan Melonguane maupun Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Akses dari Manado menuju Melonguane dapat dilakukan melalui transportasi laut menggunakan kapal perintis dan kapal ferry dua kali dalam seminggu dengan waktu tempuh 16 jam. Akses melalui udara menggunakan pesawat kecil dua kali dalam seminggu. Interaksi perdagangan dari Manado ke Kabupaten Kepulauan Talaud maupun sebaliknya pun dilakukan dengan menggunakan transportasi laut. Namun jalur transportasi dari dan ke Kabupaten Kepulauan Talaud sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. Transportasi melalui laut
33
maupun udara akan sangat terhambat apabila cuaca buruk dan ombak sedang membesar. Bila cuaca buruk, maka bendera hitam sebagai tanda bahwa ombak sedang membesar akan dikibarkan di semua pelabuhan di Provinsi Sulawesi Utara dan itu menandakan bahwa tidak ada kapal yang boleh berlayar menuju dan dari Kabupaten Kepulauan Talaud. Jalur penerbangan pun akan lebih terhambat bila cuaca sedang buruk. Dengan jenis pesawat C-212 dan kondisi alam yang tidak memungkinkan, selama berminggu-minggu tidak akan ada pesawat yang beroperasi dari dan menuju Kabupaten Kepulauan Talaud. Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalulintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Panjang jalan nasional di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2007 mencapai 92 Km. Menurut jenis permukaan, panjang jalan ini terdiri dari 87,9 km jalan aspal dan 4,1 km jalan tanah. Dilihat dari kondisinya 42,4 km atau 46 persen dalam kondisi rusak berat. Kondisi ini berakibat pada mahal dan langkanya sarana transportasi antar kabupaten maupun antar kecamatan. Kendala besar ini tentunya berdampak pada terhambatnya mobilitas penduduk dan lalulintas barang ke dan dari Kabupaten Kepulauan Talaud, yang tentunya akan memperlambat kegiatan perekonomian secara umum. Terbatasnya sarana transportasi (darat, laut dan udara) dari ibukota provinsi dan daerah lainnya ke Kabupaten Kepulauan Talaud maupun sebaliknya berdampak pula pada terhambatnya pembangunan di kabupaten ini dalam
34
berbagai bidang. Hal ini menjadikan kabupaten ini relatif tertinggal dan paling terisolasi dibanding kabupaten lainnya di Sulawesi Utara. 4.1.2. Kondisi Ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud 4.1.2.1. Struktur Ekonomi Struktur ekonomi biasanya dilihat dengan pendekatan makro sektoral, yaitu berdasarkan kontribusi sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB. Secara makro sektoral, perekonomian Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Kepulauan Talaud masih mengandalkan potensi sektor pertanian. Sektor pertanian masih merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Utara maupun Kabupaten Kepulauan Talaud. Namun dari tahun 2002 sampai tahun 2008 terus terjadi penurunan persentase di sektor pertanian baik di Provinsi Sulawesi Utara maupun di Kabupaten Kepulauan Talaud. Gambar 4.1 menunjukkan pada tahun 2002 kontribusi sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 22,34 persen, kemudian terus menurun hingga mencapai 19,77 persen di tahun 2008. Pola kecenderungan yang menurun pada peran sektor pertanian juga terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaud dimana pada tahun 2002 kontribusinya sebesar 53,88 persen dan terus menurun hingga mencapai 48,36 persen di tahun 2008. Kebasisan sektor pertanian di Kabupaten Kepulauan Talaud menurun dipengaruhi salah satunya oleh turunnya kontribusi sektor ini di Provinsi Sulawesi Utara.
35
53,88
22,34
53,12
20,39
2002
2003
52,73
20,14
51,93
20,53
2004
2005
Sulawesi Utara
51
20,40
2006
49,77
19,83
2007
48,36
19,77
2008
Kep. Talaud
Gambar 4.1. Persentase Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2002-2008 Tabel 4.1 menunjukkan secara lebih jelas lagi mengenai pola kecenderungan sektor pertanian di Kabupaten Kepulauan Talaud yang terus menurun (BPS). Pada tahun 2002, sektor pertanian mampu menyumbang 53,88 persen PDRB agregat dan kemudian terus menurun sampai tahun 2008 menjadi 48,36 persen. Pergeseran dominasi sektor pertanian secara perlahan yang mulai terjadi dari tahun 2002 tersebut berimplikasi pada peningkatan kontribusi sektor ekonomi lainnya. Sektor kedua yang paling berperan dalam penciptaan PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sektor jasa-jasa. Peran sektor ini cenderung stabil dari tahun 2002 ke tahun 2008. Peran sektor bangunan dalam penciptaan PDRB terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002 sektor bangunan hanya menyumbang sebesar 6,42 persen PDRB agregat namun dari tahun ke tahun terus meningkat hingga mencapai 10,73 persen pada tahun 2008.
Pembangunan kantor, Puskesmas,
sekolah dan sarana umum lainnya terus dilakukan di beberapa kecamatan seiring dengan terus meningkatnya jumlah kecamatan dan desa/kelurahan. Naiknya peran
36
sektor bangunan seiring dengan naiknya sektor pertambangan dan penggalian. Kedua sektor tersebut berkaitan erat karena pembangunan memerlukan pasir dan batu yang diambil dari pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud. Terus meningkatnya kontribusi sektor bangunan merupakan implikasi sebagai kabupaten yang relatif masih baru, Kabupaten Kepulauan Talaud masih terus membangun. Sektor lain yang juga berperan cukup besar dalam penciptaan PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada awal pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud (2002) sektor ini menyumbang sebesar 9,37 persen pada PDRB agregat dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 10,38 persen pada tahun 2008. Arus perdagangan yang menggunakan jasa angkutan laut menyebabkan pusat-pusat perdagangan pun mulai tumbuh di beberapa kecamatan, terutama kecamatan yang memiliki pelabuhan (Kecamatan Lirung, Kecamatan Melonguane dan Kecamatan Beo). Jika dilihat menurut subsektor, maka kondisi perekonomian di Kabupaten Kepulauan Talaud tidak menunjukkan perbedaan jika dibandingkan secara sektoral. Berdasarkan subsektor maka subsektor yang dominan adalah subsektor perkebunan yang mampu menyumbang 40,36 persen dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2002. Walaupun perannya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan, subsektor perkebunan tetap merupakan subsektor yang berperan paling besar dalam penciptaan PDRB di Kabupaten Kepulauan Talaud.
37
Tanaman kelapa, pala dan cengkih adalah tanaman yang paling banyak diusahakan oleh rakyat dari tahun ke tahun dan merupakan komoditi unggulan. Tabel 4.1. Struktur Ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud Menurut Sektor dan Subsektor Tahun 2002-2008 (dalam persen) Tahun Lapangan Usaha 1. Pertanian a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
53,88
53,12
52,73
51,93
50,56
49,77
48,36
6,43
6,19
6,32
6,19
6,02
5,92
5,90
40,36
39,74
38,77
37,60
36,11
35,77
34,63
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya
1,52
1,50
1,47
1,48
1,43
1,39
1,36
d. Kehutanan
0,11
0,12
0,12
0,14
0,15
0,17
0,19
e. Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian c. Penggalian 3. Industri Pengolahan b. Industri Tanpa Migas 4. Listrik, Gas dan Air Bersih a. Listrik c. Air Bersih 5. Bangunan
5,45
5,57
6,05
6,50
6,84
6,51
6,28
1,90
1,91
2,09
2,09
2,09
2,17
2,25
1,90
1,91
2,09
2,09
2,09
2,17
2,25
2,03
2,03
1,95
1,99
2,10
2,13
2,17
2,03
2,03
1,95
1,99
2,10
2,13
2,17
0,19
0,20
0,23
0,27
0,31
0,31
0,30
0,17
0,18
0,21
0,25
0,30
0,29
0,29
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
6,42
6,99
7,99
8,31
9,21
9,98
10,73
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
9,37
9,43
9,56
9,73
10,01
10,11
10,38
a. Perdagangan Besar & Eceran
8,39
8,48
8,62
8,77
9,06
9,16
9,41
b. Hotel
0,13
0,14
0,14
0,15
0,15
0,16
0,16
c. Restoran
0,85
0,81
0,80
0,81
0,80
0,80
0,81
7. Pengangkutan dan Komunikasi a. Pengangkutan b. Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan&$Jasa Perush.
6,20
6,04
5,73
5,80
5,59
5,48
5,48
6,02
5,82
5,50
5,56
5,34
5,23
5,22
0,17
0,22
0,23
0,24
0,24
0,25
0,26
6,08
6,21
5,96
6,10
6,29
6,36
6,51
a. Bank
3,94
3,97
3,70
3,73
3,87
3,91
4,00
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank
0,05
0,04
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
d. Sewa Bangunan
2,00
2,10
2,12
2,24
2,28
2,31
2,38
e. Jasa Perusahaan
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
13,93
14,06
13,78
13,79
13,83
13,68
13,82
10,24
10,40
10,26
10,28
10,56
10,51
10,71
3,70
3,66
3,52
3,51
3,28
3,17
3,11
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
9. Jasa-Jasa a. Pemerintahan Umum b. Swasta PDRB Tanpa Migas
Sumber: hasil pengolahan berdasarkan data PDRB ADHB Kab. Kep. Talaud. Subsektor yang menempati posisi terbesar kedua pada penciptaan PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud adalah subsektor pemerintahan umum. Subsektor ini cenderung stabil pada persentase sekitar 10 sampai 11 persen dari tahun 2002
38
sampai tahun 2008. Sebagai kabupaten baru, belanja pemerintah masih berperan cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Kepulauan Talaud. Subsektor lain yang turut berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Kepulauan Talaud adalah subsektor bangunan. Subsektor perdagangan juga turut berperan besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud. Kontribusi subsektor ini mendekati persentase 10 persen di tahun 2008. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya konsumsi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud, maka peran subsektor ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kontribusi subsektor ini dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 8,39 persen di tahun 2002 dan terus meningkat hingga mencapai 9,41 persen di tahun 2008. Dominasi kegiatan ekonomi pada subsektor perdagangan dan subsektor tanaman perkebunan memiliki keterkaitan yang erat. Keterkaitan ini dapat dijelaskan bahwa meningkatnya peran perdagangan di Kabupaten Kepulauan Talaud tidak terlepas dari peningkatan peran pengusahaan tanaman perkebunan, karena input terbesar dalam penghitungan Nilai Tambah Bruto subsektor perdagangan di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah output dari sektor pertanian. Oleh karena itu kegiatan pertanian di Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki “forward linkages” yang besar bagi subsektor perdagangan. 4.1.2.2. Pertumbuhan Ekonomi Selama kurun waktu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 perekonomian Kabupaten Kepulauan Talaud menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 4,39 persen di
39
tahun 2003 menjadi 6,21 persen di tahun 2007. Namun dari tahun 2007 ke tahun 2008 terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,17 persen yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2008 menjadi sebesar 5,04 persen. Tabel 4.2 menunjukkan pertumbuhan ekonomi lebih rinci secara sektoral. Pada tahun 2008, sektor yang mengalami pertumbuhan paling pesat adalah sektor bangunan yang tumbuh sebesar 12,32 persen, kemudian disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tumbuh sebesar 8,57 persen dan sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 8,03 persen. Jika dirinci menurut subsektor, maka subsektor yang pertumbuhannya paling pesat pada tahun 2008 adalah subsektor kehutanan, yaitu sebesar 15,04 persen, kemudian disusul oleh subsektor bangunan sebesar 12,32 persen. Subsektor lain yang mampu tumbuh cukup signifikan di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah subsektor perdagangan yang tumbuh 8,71 persen per tahun dan subsektor sewa bangunan yang tumbuh sebesar 9,04 persen per tahun. Subsektor lainnya memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah 10 persen. Tingginya laju pertumbuhan subsektor bangunan terkait erat dengan tingginya laju pertumbuhan subsektor kehutanan dan subsektor penggalian di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2008. Proses pembangunan memerlukan kayu, sehingga penebangan kayu untuk bahan bangunan terus meningkat. Penggalian pasir dan batu untuk bahan bangunan pun terus meningkat sehingga mendorong pesatnya laju pertumbuhan subsektor penggalian.
40
Tabel 4.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 20022008 (dalam persen) Tahun Lapangan Usaha 2003 1. Pertanian
2004
2005
2006
2007
2008
Ratarata
3,76
3,77
3,72
3,12
4,03
1,83
a. Tanaman Bahan Makanan
4,07
5,23
3,94
3,81
4,29
4,58
4,32
b. Tanaman Perkebunan
3,61
3,27
3,72
3,41
4,36
1,31
3,28
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya
3,37
4,93
5,20
2,81
0,18
1,04
1,75
2,65
d. Kehutanan
19,10
6,41
29,45
16,34
16,19
15,04
17,09
e. Perikanan
3,79
5,33
3,07
0,41
1,44
1,83
2,64
6,98
11,95
7,15
9,16
9,38
8,03
8,77
6,98
11,95
7,15
9,16
9,38
8,03
8,77
5,68
4,58
4,77
7,14
6,77
6,97
5,99
5,68
4,58
4,77
7,14
6,77
6,97
5,99 4,26
2. Pertambangan dan Penggalian a. Penggalian 3. Industri Pengolahan a. Industri Tanpa Migas 4. Listrik, Gas dan Air Bersih
3,30
4,54
4,08
6,88
4,22
2,53
a. Listrik
3,35
4,14
4,05
6,96
4,06
2,34
4,15
b. Air Bersih
2,56
10,00
4,55
5,76
6,26
5,02
5,69
5. Bangunan
6,67
9,41
8,03
14,64
14,56
12,32
10,94
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
4,29
5,00
6,03
6,92
8,43
8,57
6,54
a. Perdagangan Besar & Eceran
4,04
5,11
6,09
6,91
8,53
8,71
6,57
16,49
6,29
7,97
8,89
10,16
8,06
9,65
4,53
3,97
5,22
6,63
7,24
7,47
5,84
6,87
5,40
7,86
6,63
6,86
6,93
6,76
6,04
5,25
7,60
6,28
6,89
6,94
6,50
35,85
9,47
14,62
15,44
6,31
6,57
14,71
b. Hotel c. Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi a. Pengangkutan b. Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan&$Jasa Perush.
5,02
3,05
5,63
7,41
7,88
7,89
6,15
a. Bank
4,89
2,27
4,59
6,97
7,35
7,41
5,58
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank
2,38
4,65
4,44
6,06
5,11
5,08
4,62
c. Sewa Bangunan
5,45
4,63
8,05
8,47
9,12
9,04
7,46
d. Jasa Perusahaan
3,65
5,13
3,45
5,83
6,48
6,04
5,10 5,08
9. Jasa-Jasa
3,83
3,36
4,62
5,34
6,47
6,86
a. Pemerintahan Umum
3,99
3,34
5,08
5,95
7,26
7,90
5,59
b. Swasta
3,32
3,41
3,18
3,40
3,87
3,35
3,42
4,39
4,46
4,85
5,32
6,21
5,04
5,04
Pertumbuhan Kab. Kep. Talaud
Sumber: hasil pengolahan berdasarkan data PDRB ADHK Kab. Kep. Talaud Dilihat dari rata-rata pertumbuhan dari tahun 2002 sampai tahun 2008, Kabupaten Kepulauan Talaud mengalami pertumbuhan ekonomi dengan laju ratarata sebesar 5,04 persen per tahun. Selama periode tersebut, sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah sektor bangunan yaitu sebesar 10,94 persen. Dan subsektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan paling pesat
41
dibanding subsektor lainnya adalah subsektor kehutanan (17,09 persen) dan subsektor komunikasi (14,71 persen). Tingginya rata-rata pertumbuhan subsektor komunikasi didukung salah satunya oleh penggunaan telepon genggam yang semakin bertambah. Hal ini dikarenakan semakin terjangkaunya harga telepon genggam dan semakin murahnya pulsa. 4. 2. Sektor/Subsektor Basis Berdasarkan pada Analisis Location Quotient (LQ) di Kabupaten Kepulauan Talaud Alat analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi sektor/subsektor basis dalam perekonomian daerah. Sektor basis merupakan sektor unggulan yang dianggap dapat menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar di daerah maupun pasar di luar daerah (ekspor). Dasar pemikiran perhitungan LQ ini adalah economic base theory, yang bertujuan untuk melihat akibat suatu industri menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar di daerah maupun untuk pasar di luar daerah, yang mengakibatkan arus pendapatan akan mengalir ke daerah yang bersangkutan. Arus pendapatan ini menyebabkan kenaikan konsumsi maupun kenaikan produksi/investasi di daerah yang pada akhirnya akan menaikkan lagi pendapatan dan kesempatan kerja. Jika di suatu daerah terdapat pengangguran, maka kesempatan kerja yang baru tersebut akan dapat menampungnya. Dan jika daerah tersebut tidak terdapat pengangguran, maka daerah tersebut akan mempunyai daya tarik bagi pencari kerja dari luar daerah. Menurut kriteria analisis LQ, sektor/subsektor yang memiliki koefisien LQ>1 disebut sektor/subsektor basis yang berarti sektor ini dapat menjadi andalan
42
daerah untuk dikembangkan karena berpotensi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud. Dengan demikian sektor dan subsektor yang selama periode penelitian memiliki nilai LQ>1 dapat dikatakan mempunyai kemampuan meningkatkan perekonomian daerah walaupun dengan potensi yang berbeda-beda. Tabel 4.3. Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Kegiatan Ekonomi (Sektor/Subsektor) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2002-2008 Tahun Lapangan Usaha 1. Pertanian a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan dan Hasil-hasilnya d. Kehutanan e. Perikanan 2. Pertambangan & Penggalian a Penggalian 3. Industri Pengolahan a. Industri Tanpa Migas 4. Listrik, Gas& Air Bersih a. Listrik b. Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdag., Hotel dan Restoran a. Perdagangan Besar & Eceran b. Hotel c. Restoran 7. Pengangkuatan dan Komunikasi a. Pengangkutan b. Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan &Jasa Perush. a. Bank b. Lembaga Keuangan tanpa Bank c. Sewa Bangunan d. Jasa Perusahaan 9. Jasa-Jasa a. Pemerintahan Umum b. Swasta
Rata2 2002 2,49 1,05 4,77 0,85 0,25 1,12 0,29 0,58 0,21 0,21 0,26 0,32 0,07 0,44 0,66 0,70 0,13 0,75 0,64 0,68 0,20 0,10 1,30 0,90 0,84 0,13 0,84 0,86 0,76
2003 2,53 1,04 5,09 0,86 0,29 1,09 0,34 0,57 0,21 0,21 0,26 0,32 0,07 0,44 0,64 0,68 0,14 0,72 0,65 0,69 0,24 0,09 1,96 0,90 0,84 0,13 0,83 0,86 0,74
2004 2,46 1,04 4,91 0,84 0,31 1,06 0,39 0,60 0,23 0,23 0,26 0,33 0,08 0,45 0,63 0,68 0,13 0,68 0,64 0,68 0,23 0,08 2,11 0,88 0,83 0,13 0,83 0,87 0,72
2005 2,43 1,02 4,96 0,78 0,45 1,02 0,43 0,60 0,23 0,23 0,24 0,29 0,08 0,46 0,63 0,67 0,14 0,68 0,64 0,68 0,23 0,08 2,32 0,88 0,85 0,12 0,85 0,90 0,70
2006 2,43 1,02 4,90 0,77 0,51 1,03 0,44 0,62 0,23 0,23 0,25 0,29 0,08 0,50 0,63 0,68 0,12 0,70 0,64 0,69 0,24 0,07 2,62 0,86 0,88 0,12 0,86 0,93 0,69
2007 2,36 1,01 4,62 0,72 0,59 1,01 0,45 0,62 0,23 0,23 0,24 0,29 0,08 0,53 0,63 0,68 0,13 0,72 0,65 0,70 0,24 0,07 2,69 0,88 0,91 0,12 0,89 0,99 0,68
2008 2,40 0,99 5,01 0,71 0,68 1,00 0,45 0,62 0,24 0,24 0,24 0,28 0,08 0,55 0,64 0,69 0,11 0,73 0,64 0,70 0,22 0,07 2,48 0,91 0,95 0,12 0,93 1,04 0,67
2,44 1,02 4,89 0,79 0,44 1,05 0,40 0,60 0,22 0,22 0,25 0,30 0,08 0,48 0,64 0,68 0,13 0,71 0,64 0,69 0,23 0,08 2,21 0,89 0,87 0,13 0,86 0,92 0,71
Sumber: hasil pengolahan berdasarkan data PDRB ADHK Kab. Kep. Talaud. Hasil analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2002-2008 menunjukkan bahwa hanya ada satu sektor yang dapat digolongkan
43
sebagai sektor basis yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang, yaitu sektor pertanian. Dari mulai berdirinya kabupaten ini (2002), sektor pertanian telah menjadi sektor basis dengan nilai LQ sebesar 2,49. Pada tahun 2008, nilai LQ sektor pertanian sebesar 2,44. Hal ini berarti dilihat dari pendekatan produksi barang dan jasa sektor pertanian di Kabupaten Kepulauan Talaud dapat dikatakan surplus. Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut di atas dapat diidentifikasi bahwa subsektor perkebunan dapat dikategorikan sebagai subsektor yang paling basis yaitu memiliki nilai LQ sebesar 4,89. Tingginya nilai LQ pada subsektor perkebunan disebabkan oleh kontribusi subsektor ini dalam perekonomian Kabupaten Kepulauan Talaud yang sangat dominan. Dari keseluruhan luas lahan sawah dan bukan sawah di Kabupaten Kepulauan Talaud, lahan yang paling besar digunakan adalah untuk lahan perkebunan. Luas lahan perkebunan sebesar 2.649,5 Ha mendukung potensi subsektor ini menjadi subsektor basis. Komoditi perkebunan yang banyak diusahakan oleh rakyat dari tahun ke tahun dan menjadi komoditi unggulan di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah kelapa, pala dan cengkih. Dan komoditi perkebunan yang menjadi komoditi penunjang adalah kakao, kopi dan vanili. Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Talaud masih merupakan perkebunan rakyat, hal ini terbukti sampai tahun 2008 belum ada pengusahaan perkebunan besar di kabupaten ini. Subsektor yang memiliki nilai LQ terbesar kedua setelah subsektor perkebunan adalah subsektor bank,yaitu memiliki nilai LQ rata-rata sebesar 2,21. Hal ini berarti subsektor bank juga merupakan subsektor basis di Kabupaten
44
Kepulauan Talaud. Selain subsektor bank, subsektor tanaman bahan makanan pun menjadi subsektor basis di kabupaten ini. Nilai LQ subsektor ini dari tahun 2002 sampai tahun 2007 lebih dari 1. Namun pada tahun 2008 nilai LQ subsektor ini sebesar 1,00, hal ini berarti di tahun 2008 subsektor tanaman bahan makanan hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan di kabupaten ini dan tidak mampu untuk mengekspornya ke daerah lain. Namun bila melihat rata-rata LQ selama periode penelitian dari tahun 2002 sampai tahun 2008 subsektor tanaman bahan makanan memiliki nilai LQ sebesar 1,02. Hal ini berarti secara rata-rata subsektor ini mampu memenuhi kebutuhan di dalam daerah ini dan mampu untuk mengekspor hasil tanaman bahan makanannya ke daerah lain. Sama halnya dengan subsektor tanaman bahan makanan, subsektor perikanan mampu menjadi subsektor basis hanya dari tahun 2002 sampai tahun 2007 saja. Di tahun 2008 subsektor ini memiliki nilai LQ sebesar 1,00, yang berarti bahwa subsektor perikanan hanya mampu memenuhi kebutuhan Kabupaten Kepulauan Talaud saja dan tidak mampu mengekspor ke daerah lain. Namun bila dilihat secara rata-rata dari tahun 2002 sampai tahun 2008 subsektor perikanan memiliki nilai LQ rata-rata sebesar 1,05. Hal ini berarti secara rata-rata subsektor perikanan mampu menjadi subsektor basis selama periode penelitian. Wilayah laut di Kabupaten Kepulauan Talaud yang lebih dari 90 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud menjadikan subsektor perikanan berrpotensi untuk berkembang lebih optimal lagi. Namun sama halnya dengan subsektor perkebunan, subsektor perikanan di Kabupaten Kepulauan Talaud pun masih merupakan perikanan tradisional. Data terakhir dari publikasi BPS
45
Kabupaten Kepulauan Talaud menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan masih menggunakan perahu jukung (tanpa motor) dan pump boat (motor tempel). Bahkan sebagian besar rumah tangga perikanan tidak menggunakan perahu dalam menangkap ikan. Subsektor perikanan di Kabupaten Kepulauan Talaud meliputi penangkapan ikan di laut dan budidaya ikan di laut. Secara umum tampak bahwa perekonomian Kabupaten Kepulauan Talaud masih bercirikan ekonomi tradisional dimana sektor pertanian masih menjadi andalan di daerah. 4.3. Sektor/Subsektor yang Memiliki Keunggulan Kompetitif Berdasarkan Analisis Shift-Share Klasik di Kabupaten Kepulauan Talaud Alat analisis Shift-Share dipergunakan untuk mengetahui sektor/subsektor yang berkembang di Kabupaten Kepulauan Talaud dibandingkan dengan perkembangan ekonomi Sulawesi Utara. Analisis ini bertujuan untuk mengurai pertumbuhan atau perubahan suatu variabel daerah menjadi tiga pengaruh yang mengukur perbedaan-perbedaan pertumbuhan antar daerah. Pengaruh yang pertama adalah pengaruh laju pertumbuhan daerah acuan atau share (Kabupaten Kepulauan Talaud). Asumsinya adalah apabila laju pertumbuhan daerah tingkat atasnya lebih tinggi akan daerah tingkat bawahnya akan ikut menikmati. Dalam hal ini Kabupaten Kepulauan Talaud dipengaruhi oleh Komponen Pertumbuhan Provinsi Sulawesi Utara (Nij). Pengaruh yang kedua adalah pengaruh bauran industri (Mij), yaitu daerah yang lebih kecil (Kabupaten Kepulauan Talaud) dipengaruhi oleh daerah yang lebih luas atau daerah yang menjadi acuannya (Provinsi Sulawesi Utara). Apabila nilainya lebih besar maka lebih proporsional, membuat industri daerah tersebut
46
dapat menggeser kedudukan industri daerah acuannya. Apabila sama dengan daerah acuannya maka proporsional, membuat industri suatu daerah didukung oleh industri daerah acuannya. Apabila lebih kecil maka tidak proporsional sehingga industri suatu daerah dengan daerah acuannya tidak saling mempengaruhi. Tabel 4.4. Hasil Analisis Shift-Share Klasik Kegiatan Ekonomi (Sektor/Subsektor) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2002 – 2008 (000.000 Rp) Komponen Perubahan Sektor/Subsektor 1. Pertanian a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan dan Hasil-hasilnya d. Kehutanan e. Perikanan 2. Pertambangan & Penggalian a. Penggalian 3. Industri Pengolahan a. Industri Tanpa Migas 4. Listrik, Gas& Air Bersih a. Listrik b. Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdag., Hotel dan Restoran a. Perdagangan Besar & Eceran b. Hotel c. Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi a. Pengangkutan b. Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan &Jasa Perush. a. Bank b. Lembaga Keuangan tanpa Bank c. Sewa Bangunan d. Jasa Perusahaan 9. Jasa-Jasa a. Pemerintahan Umum b. Swasta TOTAL
Pertumbuhan Nasional (Nij) 56.646 6.942 42.583 1.750 116 5.255 2.066 2.066 1.846 1.846
Bauran Industri (Mij) (12.054) 343 (22.045) 272 (128) (401) (1.582) 1.218 (548) (548)
Keunggulan Kompetitif (Cij) (11.102) (1.894) 3.902 (1.228) 494 (2.473) 3.156 356 772 772
197 184 13 6.882 9.485 8.294 149 1.042 7.302 7.100 202 5.903 3.973 47 1.774 109 14.873 11.253 3.619 105.200
30 63 (6) 2.875 4.267 2.828 272 263 2.911 1.740 402 1.357 1.068 16 81 55 (5.315) (6.014) 464 (8.059)
(77) (111) 6 6.158 (1.984) (784) (127) (169) (782) (78) 65 (450) (941) (24) 714 (63) 4.259 6.400 (1.906) (50)
Total (Dij) 33.490 5.392 24.440 795 482 2.381 3.639 3.639 2.070 2.070 150 136 14 15.915 11.768 10.338 294 1.136 9.431 8.762 669 6.811 4.099 39 2.570 102 13.817 11.639 2.177 97.090
Sumber: hasil pengolahan berdasarkan data PDRB ADHK Kab. Kep. Talaud
47
Pengaruh yang ketiga adalah pengaruh kedudukan persaingan atau keunggulan kompetitif (Cij) dengan melakukan perbandingan antara data awal periode dengan akhir periode. Bila positif pada akhir periode berarti ada persaingan yang disebabkan industri-industri daerah tumbuh lebih cepat daripada industri yang sama di daerah acuannya. Pengaruh persaingan yang positif terjadi karena industri yang cepat berkembang itu mempunyai akses terhadap pasar dan terhadap input bagi tiap aktivitas. Hasil analisis shift-share pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa secara keseluruhan selama periode 2002 – 2008 terjadi peningkatan PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar Rp. 97.090 juta. Peningkatan terbesar terjadi pada sektor pertanian yaitu sebesar Rp. 33.490 juta, kemudian diikuti oleh sektor bangunan sebesar Rp. 15.915 juta, sektor jasa-jasa Rp 13.817 juta, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 11.768 juta, sektor pengangkutan dan komunikasi Rp. 9.431 juta, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan Rp. 6.811 juta, sektor pertambangan dan penggalian Rp. 3.639 juta, sektor industri pengolahan Rp. 2.070 juta, dan terendah adalah sektor listrik, gas dan air Rp. 150 juta. Dari hasil analisis dapat diketahui pula bahwa pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud dipengaruhi secara positif oleh pertumbuhan provinsi Sulawesi
Utara. Pengaruh pertumbuhan Provinsi Sulawesi Utara
terhadap perekonomian Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar Rp. 105.200 juta. Pengaruh pertumbuhan Sulawesi Utara secara berturut-turut dari yang terbesar adalah sektor pertanian sebesar Rp. 56.646 juta, sektor jasa-jasa Rp. 14.873 juta,
48
sektor perdagangan, hotel dan restoran Rp. 9.485 juta, sektor pengangkutan dan komunikasi Rp. 7.302 juta, sektor bangunan sebesar Rp. 6.882 juta, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan Rp. 5.903 juta, sektor pertambangan dan penggalian Rp. 2.066 juta, sektor industri pengolahan Rp.1.846 , dan terendah adalah sektor listrik, gas dan air sebesar Rp. 197 juta. Besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian terutama disumbang oleh subsektor tanaman perkebunan, yaitu Rp. 42.583 juta. Bauran industri (Mij) secara umum memberikan pengaruh yang negatif sebesar Rp. 8.059 juta terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud. Hal ini berarti dampak bauran industri menyebabkan menurunnya PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar Rp. 8.059 juta. Sektor ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud yang paling besar memperoleh imbas positif bauran industri dari Provinsi Sulawesi Utara adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar Rp. 4.267 juta. Sektor bangunan dan sektor pengangkutan dan komunikasi juga memperoleh imbas positif dari bauran industri masing-masing sebesar Rp. 2.875 juta dan Rp.2.911 juta. Jika dilihat menurut subsektor, maka subsektor yang memperoleh imbas bauran industri positif yang cukup kuat adalah subsektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp. 2.828 juta, subsektor pengangkutan Rp. 1.740 juta, dan subsektor bank Rp. 1.068 juta. Keunggulan kompetitif (Cij) secara total mempengaruhi secara negatif perekonomian Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar Rp. 50 juta. Hal ini berarti secara total keunggulan kompetitif mengurangi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar Rp. 50 juta. Negatifnya keunggulan
49
kompetitif sektor maupun subsektor pada pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kepulauan Talaud sangat dipengaruhi juga dengan terbatasnya infrastruktur, terutama jalan dan sarana transportasi. Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya
usaha
pembangunan
maka
akan
menuntut
peningkatan
pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalulintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Dengan kondisi masih ada 4,1 km jalan tanah dan 46 persen dari seluruh panjang jalan nasional di Kabupaten Kepulauan Talaud berada dalam kondisi rusak berat, tentunya akan sangat mempengaruhi biaya produksi. Hal ini karena jalur transportasi yang tidak lancar mengakibatkan waktu akan terbuang lebih lama dan biaya produksi menjadi tinggi. Ditambah lagi belum adanya industri pengolahan berkapasitas besar dengan teknologi yang canggih mengakibatkan hasil alam dari Kabupaten Kepulauan Talaud masih dijual dalam bentuk bahan mentah, yang tentunya kemudian berimbas pada rendahnya harga jual dan pendapatan yang diterima. Jika dilihat per sektor, maka hanya sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor bangunan, serta sektor jasa-jasa yang memiliki keunggulan kompetitif. Secara berturut-turut pengaruh positif keunggulan kompetitif sektor-sektor tersebut pada perekonomian Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai berikut: sektor pertambangan dan penggalian berpengaruh sebesar Rp. 3.156 juta, sektor industri pengolahan sebesar Rp. 772 juta, sektor bangunan sebesar Rp. 6.158 juta dan sektor jasa-jasa berpengaruh sebesar Rp. 4.259 juta. Pengaruh keunggulan kompetitif pada sektor jasa-jasa tidak terlepas dari peran
50
subsektor pemerintahan umum yang telah meningkatkan PDRB sebesar Rp. 6.400 juta. Kompetitifnya subsektor pemerintahan umum di Kabupaten Kepulauan Talaud disebabkan oleh agresifnya pemerintah kabupaten dalam melakukan penataan dan pembangunan di hampir semua lini. Hal tersebut bertujuan untuk mengejar
ketertinggalan
pembangunan
Kabupaten
Kepulauan
Talaud
dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Utara yang lebih maju. Subsektor lain yang memiliki keunggulan kompetitif adalah subsektor bangunan yang berpengaruh sebesar Rp. 6.158 juta, subsektor tanaman perkebunan sebesar Rp. 3.902 juta, subsektor industri tanpa migas sebesar Rp. 772 juta, subsektor sewa bangunan sebesar Rp. 714 juta, subsektor kehutanan Rp. 494 juta, subsektor penggalian Rp. 356 juta, subsektor komunikasi Rp. 65 juta, dan subsektor air bersih sebesar Rp. 6 juta. Sektor pertanian yang merupakan satu-satunya sektor basis ternyata tidak memiliki keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif di sektor pertanian menurunkan PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar Rp. 11.102 juta. Dari keempat subsektor yang menjadi subsektor basis pun hanya subsektor perkebunan yang memiliki keunggulan kompetitif. Hasil analisis Shift-Share Klasik menunjukkan bahwa walaupun subsektor perkebunan bukan merupakan subsektor yang paling kompetitif, dan kompetitifnya subsektor perkebunan mampu menambah nilai PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar Rp. 3.902 juta. 4.4. Sektor/Subsektor Ekonomi Potensial di Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam menentukan sektor dan subsektor ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Talaud menggunakan hasil analisis LQ
51
dan hasil analisis Shift-Share (keunggulan kompetitif). Pertumbuhan ekonomi dan hasil analisis LQ yang dipergunakan adalah nilai rata-rata selama tahun penelitian dari tahun 2002 sampai tahun 2008. Sektor maupun subsektor yang pertumbuhannya positif, surplus dan memiliki keunggulan kompetitif adalah sektor maupun subsektor yang berpotensi untuk dikembangkan dalam peningkatan perekonomian Kabupaten Kepulauan Talaud. Tabel 4.5 menunjukkan pertumbuhan setiap sektor dan subsektor beserta kontribusi dan keunggulan kompetitifnya. Tabel 4.5. Pertumbuhan Ekonomi, Hasil Analisis LQ dan Keunggulan Kompetitif Menurut Kegiatan Ekonomi (Sektor/Subsektor) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2002 – 2008 Sektor/Subsektor 1. Pertanian a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan dan Hasil-hasilnya d. Kehutanan e. Perikanan 2. Pertambangan & Penggalian a. Penggalian 3. Industri Pengolahan a. Industri Tanpa Migas 4. Listrik, Gas& Air Bersih a. Listrik b. Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdag., Hotel dan Restoran a. Perdagangan Besar & Eceran b. Hotel c. Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi a. Pengangkutan b. Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan &Jasa Perush. a. Bank b. Lembaga Keuangan tanpa Bank c. Sewa Bangunan d. Jasa Perusahaan 9. Jasa-Jasa a. Pemerintahan Umum b. Swasta TOTAL
Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen) 3,37 4,32 3,28 2,65 17,09 2,64 8,77 8,77 5,99 5,99 4,26 4,15 5,69 10,94 6,54 6,57 9,65 5,84 6,76 6,50 14,71 6,15 5,58 4,62 7,46 5,10 5,08 5,59 3,42 5,04
Keunggulan Kompetitif (000000 Rp)
LQ 2,44 1,02 4,89 0,79 0,44 1,05 0,40 0,60 0,22 0,22 0,25 0,30 0,08 0,48 0,64 0,68 0,13 0,71 0,64 0,69 0,23 0,08 2,21 0,89 0,87 0,13 0,86 0,92 0,71
-11.102 -1.894 3.902 -1.228 494 -2.473 3.156 356 772 772 -77 -111 6 6.158 -1.984 -784 -127 -169 -782 -78 65 -450 -941 -24 714 -63 4.259 6.400 -1.906 -50
Sumber: hasil pengolahan berdasarkan data PDRB ADHK Kab. Kep. Talaud.
52
Seluruh sektor dan subsektor di Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki pertumbuhan yang positif. Sektor yang pertumbuhannya paling besar adalah sektor bangunan. Sektor bangunan juga merupakan sektor yang memiliki keunggulan kompetitif yang ditunjukkan dari nilai Cij yang positif. Namun sektor ini bukan sektor basis karena hanya memiliki nilai LQ sebesar 0,48. Peranan sektor ini tidak mampu memenuhi kebutuhan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Kondisi ini sama dengan kondisi yang terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa-jasa. Dengan pertumbuhan yang positif dan memiliki keunggulan kompetitif, sektor-sektor ini ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan daerah (nilai LQ<1). Bila dilihat menurut subsektor, subsektor kehutanan dan subsektor komunikasi pun memiliki nilai pertumbuhan yang tinggi dan memiliki keunggulan kompetitif. Dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 17,09 untuk subsektor kehutanan dan 14,71 untuk subsektor komunikasi, keunggulan kompetitif yang dimiliki subsektor kehutanan menyumbang sebesar Rp 494 juta dan subsektor komunikasi menyumbang sebesar Rp 65 juta per tahun pada pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud. Namun dengan nilai pertumbuhan yang tinggi dan keunggulan kompetitif yang dimilikinya belum mampu membuat kedua subsektor ini berpotensi untuk dikembangkan karena kedua subsektor ini juga belum mampu untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Subsektor yang memiliki kondisi yang serupa dengan sektorsektor tersebut adalah subsektor penggalian, subsektor industri tanpa migas,
53
subsektor air bersih, subsektor sewa bangunan, dan subsektor pemerintahan umum. Lain halnya dengan kondisi yang terjadi di sektor pertanian. Sektor ini memiliki pertumbuhan yang positif dan rendah, sektor basis, namun tidak memiliki keunggulan kompetitif. Subsektor tanaman bahan makanan turut berperan dalam ketidak-kompetitifnya sektor pertanian. Subsektor ini memiliki pertumbuhan yang positif dan merupakan subsektor basis, namun tidak memiliki keunggulan kompetitif. Salah satu faktor penyebab subsektor tanaman bahan makanan bukan merupakan subsektor yang memiliki keunggulan kompetitif adalah karena luas areal lahan tanaman bahan makanan di Kabupaten Kepulauan Talaud lebih kecil dibanding luas lahan tanaman bahan makanan di kabupaten/kota bukan kepulauan. Tidak saja dibandingkan kabupaten/kota lain, luas areal penanaman tanaman bahan makanan di Kabupaten Kepulauan Talaud lebih kecil dibanding luas areal untuk perkebunan dan kehutanan. Hal ini tentu saja menimbulkan efek rendahnya volume produksi. Metode pengelolaan dan teknologi yang dipakai pun masih sederhana, sehingga kualitas hasil pertanian tanaman bahan makanan relatif lebih rendah sehingga harga jual pun lebih rendah. Hasil produksi yang juga selalu dikirim ke ibukota Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Manado untuk diolah lebih lanjut menjadikan biaya proses produksi dan biaya transportasi
lebih
tinggi
dibandingkan
hasil
pertanian
tanaman
dari
Kabupaten/Kota lain yang lebih dekat ke Manado. Luasnya wilayah perairan di Kabupaten Kepulauan Talaud yang juga dilalui oleh arus Kuroshio (arus panas) menjadikan Talaud sebagai daerah yang
54
sangat kaya akan hasil perikanan laut dan menjadikan subsektor perikanan sebagai subsektor basis. Namun subsektor perikanan pun memiliki kondisi yang sama dengan subsektor tanaman bahan makanan. Walaupun subsektor basis dan pertumbuhannya positif, subsektor perikanan belum kompetitif. Hal ini dikarenakan perikanan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah perikanan tradisional. Perahu yang digunakan juga masih merupakan perahu tanpa motor dan perahu motor tempel. Ikan yang melimpah di perairan Kabupaten Kepulauan Talaud justru diambil oleh pihak lain. Kapal-kapal besar penangkap ikan dari Kota Bitung datang ke perairan Kepulauan Talaud untuk mengambil ikan dan dibawa kembali ke Kota Bitung dan Surabaya untuk dipasok ke industri-industri pengalengan ikan maupun dijual ke masyarakat. Demikian pula halnya dengan kapal-kapal penangkap ikan dari Maluku Utara pun melakukan hal yang sama. Pencurian ikan di kawasan perairan oleh kapal-kapal penangkap ikan dari negara asing pun masih marak terjadi. Masalah pencurian sumberdaya alam tersebut merupakan masalah yang umum terjadi di kawasan perbatasan yang lainnya. Kegiatan tersebut tentunya tidak memberi nilai tambah bagi perekonomian Kabupaten Kepulauan Talaud. Potensi perikanan yang begitu besar belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Kepulauan Talaud. Walaupun sektor pertanian secara umum tidak mampu dijadikan sektor yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Talaud, subsektor perkebunan mampu menjadi subsektor yang potensial untuk dikembangkan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, surplus dan memiliki keunggulan
55
kompetitif, subsektor perkebunan menjadi satu-satunya subsektor yang mampu memenuhi kriteria untuk menjadi subsektor potensial yang diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kepulauan Talaud. Peningkatan perekonomian dengan berorientasi pada kebijakan dan penekanan pada sektor ekonomi yang potensial, yaitu subsektor perkebunan, akan mampu membangun Kabupaten Kepulauan Talaud ke arah yang lebih baik dan mengejar ketertinggalan serta melepaskan julukan “terisolir” seperti kawasan perbatasan pada umumnya.
V. KESIMPULAN DAN SARAN
5. 1. Kesimpulan Berdasarkan hasil dari dua analisis yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Kontribusi terbesar pada perekonomian Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sektor pertanian dan sub sektor perkebunan. 2. Berdasarkan analisis LQ, sektor pertanian adalah sektor basis yang mampu memenuhi kebutuhan daerah dan juga mampu mengekspor ke daerah lain. Subsektor yang menjadi subsektor paling basis adalah subsektor perkebunan. Subsektor lain yang juga adalah subsektor basis adalah subsektor tanaman bahan makanan, subsektor perikanan dan subsektor bank. 3. Analisis Shift-Share Klasik menunjukkan bahwa sektor bangunan memiliki keunggulan kompetitif yang terbesar. Subsektor yang memiliki keunggulan kompetitif terbesar adalah subsektor pemerintahan umum. Subsektor terbesar kedua adalah subsektor bangunan dan subsektor terbesar ketiga adalah subsektor tanaman perkebunan. 4. Subsektor perkebunan merupakan subsektor basis yang kompetitif dan tumbuh. Oleh sebab itu maka subsektor perkebunan dapat dijadikan sektor yang
potensial
untuk
mengembangkan
perekonomian
di
Kabupaten
Kepulauan Talaud sebagai salah satu kawasan perbatasan yang tertinggal.
57
5. 2. Saran 1. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud perlu melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh sektor/subsektor perkebunan sebagai satu-satunya subsektor yang berpotensi untuk dikembangkan dalam upaya peningkatan perekonomian di daerah ini. 2. Sarana transportasi baik darat, laut maupun udara hendaknya dibangun lebih baik supaya kelancaran transportasi mampu mendukung pengembangan sektor/subsektor potensial yang mampu mengembangkan daerah. 3. Pengembangan
kebijakan
pada
sektor/subsektor
potensial
hendaknya
diarahkan kepada kemampuan kebijakan tersebut untuk memecahkan masalah-masalah yang menjadi masalah klasik kawasan perbatasan. 4. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud perlu melakukan perhatian lebih pada sektor bangunan supaya sektor ini tidak hanya menjadi sektor yang paling kompetitif saja, namun juga mampu menjadi sektor basis di masa mendatang. 5. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung pembangunan wilayah ini supaya tidak lagi menjadi daerah yang terisolir dan tertinggal. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan mampu meningkatkan produktifitas setiap sektor yang akan dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Talaud.
DAFTAR PUSTAKA
Anapaku, Arto Jenner. 2002. “Identifikasi Unggulan Sub Sektor Pertanian dan Produktifitas Tanaman Pangan di Kabupaten Sumba Timur”, Tesis. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Arsyad. 1999. “Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah”. Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta. Badan Pusat Statistik. 2004. “Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2004”. BPS, Jakarta. Badan Pusat Statistik. 2005. “Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2005”. BPS, Jakarta. Badan Pusat Statistik. 2006. “Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2006”. BPS, Jakarta. Badan Pusat Statistik. 2007. “Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2007”. BPS, Jakarta. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. 2008. “Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008” (draft Publikasi). BPS, Manado. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud. 2008. “Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008”. BPS, Melonguane. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud. 2008. “Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Angka Tahun 2008”. BPS, Melonguane. LIPI. 24 Januari 2003. “Workshop Pembangunan Daerah Perbatasan Indonesia”. http://www.lipi.go.id. Pahlawan, Harry. 2002. “Identifikasi Potensi Ekonomi (Sektor dan Subsektor Unggulan) Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara”, Tesis. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Poetranto, Tri. 2005. “Bagaimana Mengatasi Permasalahan di Daerah Perbatasan”. http://buletinlitbang.dephan.go.id. Diakses pada tanggal 15 September 2009. Sianturi, Eddy MT. dan Nafsiah. 2009. “Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI”. http://buletinlitbang.dephan.go.id. Diakses pada tanggal 15 September 2009.
59 Sjafrizal. 1997. “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat”. Prisma. Volume XXVI. Nomor 3, 27-38. Sjafrizal. 2001. “Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Era Otonomi”. Jurnal Penelitian Andalas: 13 (36)2001: 1-26. Sobriadi. 2001. “Sektor Unggulan yang Dapat Dikembangkan dalam Pembangunan Ekonomi di Propinsi Lampung”, Tesis. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Todaro, Michael & Stephen C. Smith. 2006. “Pembangunan Ekonomi”. Edisi Kesembilan, Jilid I. Penerbit Erlangga. Jakarta. Widayatun, Bayu Setiawan, Aswatini dan Suko Bandiyono. 1997. “Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Daerah Perbatasan : kasus Kabupaten Sangihe Talaud, Daerah Perbatasan Indonesia-Filipina”: laporan penelitian. Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan LIPI. Jakarta. Wijaya, Faried. 1992. “Pengantar Ekonomi Makro”. Edisi Ketiga. BPFE_UGM. Yogyakarta. Yuniar, Farid. 14 Februari 2009. “Masalah Perbatasan Pulau Miangas”. http://batasmaritim. wordpress. com/.
Lampiran 1.
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Talaud Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002 – 2008 (dalam Juta Rupiah)
Lapangan Usaha 1. Pertanian a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan dan Hasil-hasilnya d. Kehutanan e. Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian a. Penggalian 3. Industri Pengolahan a. Industri Tanpa Migas 4. Listrik, Gas dan Air Bersih a. Listrik b. Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran a. Perdagangan Besar & Eceran b. Hotel c. Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi a. Pengangkutan b. Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan&$Jasa Perush. a. Bank b. Lembaga Keuangan tanpa Bank c. Sewa Bangunan d. Jasa Perusahaan 9. Jasa-Jasa a. Pemerintahan Umum b. Swasta PDRB TANPA MIGAS
2002 175.581,87 20.964,54 131.541,91 4.959,13 345,29 17.771,00 6.206,81 6.206,81 6.620,00 6.620,00 609,52 569,47 40,05 20.921,41 30.537,46 27.342,52 421,86 2.773,08 20.191,94 19.623,32 568,62 19.815,44 12.846,67 147,00 6.515,00 306,78 45.411,22 33.360,00 12.051,22 325.895,66
2003 189.775,04 22.122,40 141.964,10 5.342,69 433,85 19.912,00 6.837,07 6.837,07 7.250,00 7.250,00 708,58 660,81 47,77 24.981,27 33.699,47 30.289,63 499,52 2.910,31 21.578,90 20.787,83 791,07 22.188,53 14.199,16 154,00 7.511,00 324,36 50.211,84 37.139,00 13.072,84 357.230,69
2004 218.787,52 26.236,71 160.857,47 6.105,92 488,42 25.099,00 8.659,87 8.659,87 8.084,00 8.084,00 937,41 879,08 58,33 33.141,40 39.666,45 35.765,89 597,65 3.302,91 23.765,88 22.822,76 943,13 24.708,34 15.356,85 188,00 8.802,00 361,49 57.153,65 42.549,00 14.604,65 414.904,52
2005 238.361,45 28.431,00 172.593,24 6.816,00 664,31 29.856,90 9.586,31 9.586,31 9.114,60 9.114,60 1.221,06 1.156,09 64,97 38.132,15 44.664,25 40.267,81 690,47 3.705,96 26.611,81 25.515,07 1.096,74 28.021,94 17.109,05 218,89 10.291,07 402,93 63.315,43 47.198,47 16.116,96 459.029,00
2006 265.132,73 31.585,55 189.353,50 7.513,29 805,76 35.874,63 10.967,41 10.967,41 11.025,62 11.025,62 1.633,31 1.561,62 71,68 48.320,70 52.499,78 47.523,92 786,35 4.189,51 29.304,87 28.021,10 1.283,77 33.003,90 20.302,28 257,27 11.979,00 465,35 72.538,14 55.361,04 17.177,10 524.426,46
2007 283.231,43 33.714,72 203.541,43 7.927,66 973,69 37.073,92 12.367,34 12.367,34 12.133,55 12.133,55 1.750,56 1.672,47 78,08 56.795,06 57.538,54 52.101,12 886,57 4.550,84 31.212,10 29.777,30 1.434,80 36.206,32 22.275,49 271,73 13.155,61 503,49 77.824,59 59.802,51 18.022,08 569.059,46
2008 293.752,42 35.810,50 210.351,49 8.283,68 1.156,25 38.150,51 13.693,30 13.693,30 13.158,44 13.158,44 1.835,45 1.750,96 84,50 65.162,20 63.045,67 57.131,67 980,06 4.933,94 33.288,78 31.697,01 1.591,76 39.537,57 24.271,91 290,68 14.436,36 538,61 83.964,42 65.070,71 18.893,71 607.438,25
60
Lampiran 2.
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Talaud Atas Dasar Harga Konstan Lapangan Usaha Tahun 2002 – 2008 (dalam Juta Rupiah) 2002 152.322,82 18.668,00 114.507,00 4.707,00 310,82 14.130,00 5.555,00 5.555,00 4.963,00 4.963,00 529,41 493,70 35,70 18.507,00 25.506,36 22.301,96 401,46 2.802,94 19.636,00 19.092,00 544,00 15.874,21 10.683,13 126,00 4.771,00 294,08 39.993,00 30.260,00 9.733,00 325.895,66
2003 158.046,79 19.427,61 118.645,00 4.939,00 370,17 14.665,00 5.943,00 5.943,00 5.245,00 5.245,00 546,87 510,25 36,62 19.741,00 26.601,66 23.204,05 467,67 2.929,94 20.985,00 20.246,00 739,00 16.670,34 11.205,52 129,00 5.031,00 304,82 41.523,00 31.467,00 10.056,00 357.230,69
2004 164.006,29 20.444,37 122.526,00 5.196,00 393,92 15.446,00 6.653,00 6.653,00 5.485,00 5.485,00 571,68 531,40 40,28 21.599,00 27.931,98 24.388,77 497,09 3.046,12 22.118,00 21.309,00 809,00 17.179,15 11.459,70 135,00 5.264,00 320,45 42.917,00 32.518,00 10.399,00 414.904,52
2005 170.103,83 21.250,57 127.081,09 5.341,90 509,93 15.920,33 7.128,52 7.128,52 5.746,90 5.746,90 595,02 552,91 42,11 23.334,40 29.616,74 25.874,75 536,72 3.205,27 23.856,08 22.928,78 927,30 18.145,69 11.985,19 141,00 5.688,00 331,50 44.899,90 34.169,70 10.730,20 459.029,00
2006 175.404,09 22.059,74 131.414,57 5.351,69 593,27 15.984,82 7.781,26 7.781,26 6.157,29 6.157,29 635,94 591,40 44,54 26.751,45 31.665,37 27.663,00 584,45 3.417,92 25.438,41 24.367,92 1.070,49 19.490,77 12.820,58 149,54 6.169,83 350,82 47.296,00 36.201,41 11.094,59 524.426,46
2007 182.468,54 23.006,58 137.150,08 5.407,31 689,34 16.215,23 8.510,91 8.510,91 6.574,22 6.574,22 662,77 615,44 47,33 30.647,17 34.333,37 30.023,99 643,85 3.665,53 27.184,45 26.046,46 1.137,99 21.025,67 13.762,68 157,18 6.732,25 373,56 50.354,79 38.830,31 11.524,48 569.059,46
2008 185.812,94 24.059,91 138.946,97 5.501,77 793,01 16.511,27 9.193,99 9.193,99 7.032,50 7.032,50 679,55 629,85 49,70 34.421,64 37.274,51 32.639,55 695,77 3.939,19 29.067,28 27.854,48 1.212,79 22.685,05 14.782,61 165,17 7.341,16 396,11 53.809,61 41.899,18 11.910,42 607.438,25
61
Lapangan Usaha 1. Pertanian a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan dan Hasil-hasilnya d. Kehutanan e. Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian a. Penggalian 3. Industri Pengolahan a. Industri Tanpa Migas 4. Listrik, Gas dan Air Bersih a. Listrik b. Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran a. Perdagangan Besar & Eceran b. Hotel c. Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi a. Pengangkutan b. Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan&$Jasa Perush. a. Bank b. Lembaga Keuangan tanpa Bank c. Sewa Bangunan d. Jasa Perusahaan 9. Jasa-Jasa a. Pemerintahan Umum b. Swasta PDRB TANPA MIGAS
Menurut
Lampiran 3.
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002 – 2008 (dalam Juta Rupiah) 2002 2.927.252 858.881 1.051.586 285.732 52.183 678.869 851.930 434.499 417.431 1.122.062 1.122.062 96.605 73.461 23.144 1.828.599 1.752.491 1.462.835 124.897 164.759 1.574.146 1.448.682 125.464 812.018 437.278 39.469 242.418 92.853 2.118.372 1.553.915 564.457 13.083.475
2003 2.972.826 892.651 1.005.527 305.691 54.537 714.421 808.735 329.251 479.484 1.325.427 1.325.427 110.917 83.289 27.628 2.211.189 1.985.932 1.640.484 152.051 193.397 1.962.256 1.790.095 172.161 892.278 474.003 44.271 269.931 104.073 2.286.854 1.664.783 622.071 14.556.415
2004 3.250.568 951.650 1.075.881 348.563 56.249 818.226 791.805 263.695 528.109 1.466.543 1.466.543 115.287 88.099 27.188 2.370.900 2.332.091 1.932.897 171.965 227.229 2.162.724 1.956.667 206.057 966.993 515.559 49.062 287.864 114.509 2.663.217 1.930.399 732.818 16.120.128
2005 3.847.891 1.177.995 1.117.511 391.481 60.873 1.100.029 781.259 199.454 581.805 1.725.785 1.725.785 166.679 134.757 31.922 3.036.467 2.771.901 2.296.317 219.226 256.359 2.325.747 2.132.328 193.419 1.047.651 542.114 57.506 309.042 138.988 3.016.301 2.193.947 822.353 18.719.681
2006 4.328.030 1.526.071 1.251.529 409.720 69.212 1.071.499 912.975 235.923 677.052 1.858.008 1.858.008 189.007 153.814 35.194 3.271.590 3.181.923 2.609.001 277.424 295.498 2.615.682 2.333.061 282.621 1.263.436 704.324 65.108 347.205 146.800 3.569.389 2.649.841 919.548 21.190.040
2007 4.774.117 1.700.696 1.452.584 461.958 70.687 1.088.192 1.028.739 272.329 756.409 2.062.800 2.062.800 200.874 162.914 37.959 4.179.547 3.746.998 3.114.750 309.027 323.222 2.820.075 2.516.033 304.042 1.388.949 761.544 70.604 384.829 171.971 3.850.038 2.854.038 995.999 24.052.136
2008 5.504.678 1.909.981 1.744.008 534.941 79.293 1.236.454 1.220.085 311.365 908.720 2.249.069 2.249.069 225.256 183.755 41.501 5.062.405 4.522.099 3.750.052 421.498 350.550 3.189.373 2.866.917 322.455 1.563.068 860.860 81.744 419.485 200.980 4.274.508 3.105.398 1.169.110 27.810.540
62
Lapangan Usaha 1. Pertanian a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan dan Hasil-hasilnya d. Kehutanan e. Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian a. Pertambangn Tanpa Migas b. Penggalian 3. Industri Pengolahan a. Industri Tanpa Migas 4. Listrik, Gas dan Air Bersih a. Listrik b. Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran a. Perdagangan Besar & Eceran b. Hotel c. Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi a. Pengangkutan b. Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan&$Jasa Perush. a. Bank b. Lembaga Keuangan tanpa Bank c. Sewa Bangunan d. Jasa Perusahaan 9. Jasa-Jasa a. Pemerintahan Umum b. Swasta PDRB TANPA MIGAS
Lampiran 4.
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Utara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002 – 2008 (dalam Juta Rupiah) 2002 2.434.175,03 708.961,64 955.047,23 220.727,91 49.613,72 499.824,52 735.763,77 356.044,51 379.719,26 955.079,56 955.079,56 81.143,15 61.111,34 20.031,81 1.656.227,79 1.545.559,85 1.274.372,28 122.574,16 148.613,41 1.217.159,47 1.109.774,39 107.385,08 698.107,55 351.855,62 34.506,29 225.133,60 86.612,04 1.903.285,75 1.394.685,48 508.600,27 11.226.501,91
2003 2.452.815,42 735.953,37 915.317,27 224.656,87 49.573,04 527.314,87 671.534,87 264.417,68 407.117,19 994.555,07 994.555,07 83.131,35 62.627,99 20.503,36 1.779.366,78 1.626.194,53 1.334.586,12 132.612,32 158.996,08 1.273.780,50 1.151.582,18 122.198,32 729.253,30 364.226,19 36.854,91 236.468,50 91.703,70 1.971.334,10 1.436.114,54 535.219,56 11.581.965,92
2004 2.616.084,17 771.340,10 978.199,56 243.460,65 49.787,13 573.296,73 646.052,07 209.319,72 436.732,35 955.399,75 955.399,75 85.118,03 64.121,82 20.996,21 1.887.518,00 1.729.764,86 1.407.758,22 147.459,98 174.546,67 1.360.321,64 1.220.177,81 140.143,83 768.589,96 381.719,04 39.181,13 249.721,57 97.968,21 2.026.414,17 1.461.955,85 564.458,32 12.075.262,64
2005 2.744.211,96 815.564,56 1.005.529,51 267.047,71 44.379,41 611.690,76 621.943,16 157.565,64 464.377,51 999.728,27 999.728,27 95.377,66 73.894,13 21.483,53 1.992.326,41 1.848.895,27 1.508.919,74 154.998,42 184.977,10 1.470.983,35 1.314.465,29 156.518,05 811.961,76 402.789,93 41.915,97 262.410,28 104.845,58 2.082.862,94 1.485.581,29 597.281,65 12.668.290,77
2006 2.849.440,93 855.204,28 1.061.722,91 274.817,54 45.908,37 611.787,84 671.599,85 172.339,47 499.260,38 1.067.044,13 1.067.044,13 102.097,36 80.253,88 21.843,48 2.123.139,35 1.989.021,18 1.607.480,21 187.732,44 193.808,53 1.572.641,11 1.392.658,77 179.982,34 896.557,68 460.077,53 44.653,09 277.219,66 114.607,40 2.178.004,48 1.538.496,83 639.507,65 13.449.546,06
2007 3.065.102,74 907.496,44 1.176.101,62 296.535,98 46.643,50 638.325,20 730.697,66 185.315,72 545.381,94 1.134.494,52 1.134.494,52 107.870,03 85.077,34 22.792,69 2.284.240,60 2.145.417,81 1.747.368,08 195.300,63 202.749,10 1.666.570,87 1.475.322,17 191.248,71 947.855,34 483.587,49 48.030,05 292.734,71 123.503,09 2.236.903,95 1.562.141,44 674.762,51 14.319.153,53
2008 3.146.766,90 985.653,51 1.126.343,80 315.560,16 47.683,02 671.526,42 799.795,26 195.634,39 604.160,86 1.204.806,58 1.204.806,58 115.990,03 91.654,09 24.335,94 2.529.409,15 2.378.855,80 1.909.881,28 251.175,30 217.799,22 1.850.220,78 1.623.634,77 226.586,01 1.017.415,46 517.883,28 51.695,68 312.699,59 135.136,90 2.358.142,83 1.636.165,74 721.977,09 15.401.402,78
63
Lapangan Usaha 1. Pertanian a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan dan Hasil-hasilnya d. Kehutanan e. Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian a. Pertambangn Tanpa Migas b. Penggalian 3. Industri Pengolahan a. Industri Tanpa Migas 4. Listrik, Gas dan Air Bersih a. Listrik b. Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran a. Perdagangan Besar & Eceran b. Hotel c. Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi a. Pengangkutan b. Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan&$Jasa Perush. a. Bank b. Lembaga Keuangan tanpa Bank c. Sewa Bangunan d. Jasa Perusahaan 9. Jasa-Jasa a. Pemerintahan Umum b. Swasta PDRB TANPA MIGAS
