IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PADA PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN KOPERASI DI KABUPATEN TANGERANG - BANTEN

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PADA PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN KOPERASI DI KABUPATEN TANGERANG - BANTEN Suryadi Winata* Cooperation has a critical role in Indonesia economic development the spirit Abstract to make cooperation as economics pillars is only a dream for every one. The changed economic paradigma can not establish the cooperation’s growth well. The basic of democratic process is economic development. The government’s action for the cooperation’s growth has been only high service, it has give the significant result a vison has been support the development and implementation management in cooperation dairy activity. The improve management in cooperation, it is only important to identificate the threat factor. The management is cooperation can be development through continuous improvement progress. The are many threat factor, management team has been forced to cope out the situation. The respon of every member is very low, it streng manage and productivity are still low (conservative paradigma). The business’s processing has been don ineffectivity and inefficiency. Because of little participation of the member. Low awareness in cooperations has built the social and economic characters. The social and economic characters can not be changed in short time (a continuous improvement a quick program). The other important problem is capital. It must be supported by government’s policy. There is many way to anticipate the influence of the threat factor. So that the solution is cooperation need a strong will and participation of each member. Keywords : Cooperation. Economic Development Pillar, Cooperation Management, Identification, Threat factors, Cooperation body, The member particiation, Business Effectivity and Efficiency, Awarness toward the social and economic characters of Cooperation, The Capital of Cooperation.

Di tengah gejolak perekonomian yang semakin lama semakin bersifat kompetitif, koperasi diharapkan dapat menempatkan diri sebagai salah satu kekerasi menjadi bentuk usaha yang bagaimanapun berbedanya dari bentuk usaha lain yang merupakan bentuk usaha kumpulan modal tidak berarti Koperasi terlepas dari fungsi-fungsi manajemen untuk pengelolaan usahanya. Semua unsur dalam manajemen Koperasi harus bekerja menurut fungsinya masing-masing dalam serentetan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan. Fungsi-fungsi dimaksud setidaknya meliputi; planning, organizing, directing coordinating serta controlling. Pengembangan manajemen pada sektor swasta tentu saja lebih baik karena dengan modal yang lebih kuat dapat cepat mendapatkan sumber daya manusia dan faktor produksi lain dibandingkan dengan bentuk usaha ekonomi koperasi. Selanjutnya, dengan Identifikasi Faktor-Faktor Penghambat (Winata)

PENDAHULUAN *Penulis adalah Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Budhi, Tangerang

227

manajemen yang lebih memadai sektor swasta dapat lebih cepat mengadakan pengembangan usaha. Penerapan manajemen dan pengembangannya pada koperasi adalah mutlak seperti pada sektor lainnya. Gagalnya penerapan dan pengembangan manajemen ini, adalah kegagalan usaha kita dalam membangun dan memajukan Koperasi. Supaya penerapan dan pengembangan manajemen koperasi dapat terealisasi sesuai dengan harapan yang tersirat dalam UndangUndang Dasar 45, maka saya mencoba mengidentifikasi kurang lebihnya beberapa macam persoalan yang dihadapi di masyarakat perkoperasian khususnya yang menjadi faktor-faktor penghambat penerapan dan pengembangan manajemen Koperasi dan terjadi pada sebagian Koperasikoperasi yang terdapat di Kabupaten Tangerang – Banten mencoba menuangkan upaya-upaya apa saja yang mungkin dapat diusulkan dalam rangka meminimalisasi pengaruhnya.

Manajemen Pengertian umum manajemen bisa berarti luas, dan bisa juga mempunyai Koperasi pengertian yang sempit. Pengertian manajemen yang luas, berarti tidak ada

batasan yang digunakan secara konsisten oleh semua orang. Namun demikian ada batasan yang begitu komplek dan mencakup banyak aspek penting dalam pengelolaan organisasi, seperti yang dikemukakan oleh James A.F. Stoner, yang dikutip juga oleh T. Hani Handoko yaitu: “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usahausaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.” Batasan di atas menggunakan kata proses, suatu proses adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. Manajemen diberi batasan sebagai proses karena semua manajer, tanpa memperdulikan kecakapan atau ketrampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Selain itu dalam arti sempit manajemen dapat dipandang sebagai seni, yaitu mengandung arti bahwa manajemen adalah kemampuan atau keterampilan pribadi. Koperasi sebagai bentuk badan usaha yang bergerak di bidang perekonomian mempunyai tatanan manajemen yang agak berbeda dengan badan usaha lainnya. Perbedaan tersebut berpangkal pada hakikat manajemen Koperasi yang dasar falsafahnya adalah dari, oleh dan untuk anggota yang mencerminkan pelaksanaan falsafah demokrasi dalam dunia usaha yang menjadi ciri khas Koperasi. Untuk itu, di dalam struktur atau tatanan manajemen Koperasi di Indonesia dikenal sebagai unsur pokok manajemen Koperasi yang terdiri dari: Rapat Anggota. Pengurus dan Manajer. Kemudian Pengawas. Rapat Anggota merupakan unsur dalam manajemen Koperasi, karena Koperasi merupakan badan usaha milik para anggotanya. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi yang merupakan asas Koperasi. Pengurus merupakan bagian eksekutif dari Koperasi. Manajern melaksanakan kegiatan sehari-hari dan bertanggung jawab langsung akan kelancaran

228

Jurnal Manajemen Krida Wacana Vol. 6, No. 3, September 2006 : 227 - 242

jalannya Koperasi. Pengawas melakukan pengawasan, apakah Pengurus dan Manajer melaksanakan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Sekalipun Koperasi telah tumbuh, akan tetapi tetap mempunyai sifat yang tertutup dalam arti bahwa hanya berkisar pada anggota-anggotanya. Sifat tertutup tersebut disebabkan karena berbagai keadaan. Organisasinya disusun berdasarkan lingkungan tertentu, seperti kantor dan kesatuan. Di daerah pedesaan yang sudah dapat mengakomodasi kepentingan anggota masyarakat sehingga dapat berkembang suatu Koperasi Desa dengan berbagai kegiatan usaha seperti; simpan pinjam, produksi, komsumsi dan pemasaran. Semua kebijaksanaan dan keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan di dalam suatu Koperasi ditentukan dalam forum Rapat Anggota berdasarkan hikmah kebijaksanaan permusyarawatan; di mana setiap orang dengan tidak memandang umur, besarnya simpanan di dalam Koperasi serta golongan mempunyai hak suara yang sama yaitu satu orang satu hak suara. Pengurus dalam hal ini hanyalah melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota yang telah dituangkan dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pengurus berhak hanya dalam merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan keputusan-keputusan Rapat Anggota. Pengurus dan Pengawas adalah anggota yang dikuasakan oleh anggota untuk menggunakan kekayaan anggota yang telah dikumpulkan guna menjalankan usaha bersama itu. Badan Pemeriksa mewakili anggota untuk mengawasi Pengurus agar bekerja menurut kebijaksanaankebijaksanaan sebagaimana telah dituangkan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Ini mengandung arti bahwa usaha dan organisasi Koperasi diurus secara bersama-sama oleh anggota untuk kepentingan anggota itu sendiri.

Arti penting manajemen Koperasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu: Aspek Arti Penting tujuan usaha Koperasi dan Permodalan. Aspek tujuan usaha Koperasi adalah, Manajemen bagaimana suatu Koperasi untuk menunjang usaha, atau meningkatkan daya Koperasi beli anggota khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Oleh karena itu yang menjadi ukuran bagi keberhasilan suatu Koperasi tidak hanya ditentukan berdasarkan besarnya sisa hasil usaha atau keuntungan yang besar, melainkan juga diukur dari banyaknya anggota dan masyarakat memperoleh pelayanan dari Koperasi. Jika kebetulan Koperasi bisa memperoleh sisa hasil usaha, maka itu juga akan dibagikan kepada Anggota Koperasi berdasarkan jasa-jasa anggota itu terhadap Koperasi. Koperasi sebagaimana dengan bentuk usaha kumpulan modal bisa saja memilih usahanya berdasarkan kemungkinan untuk yang sebesarbesarnya. Akan tetapi mengingat Koperasi adalah bentuk usaha bersama, maka pilihan usaha Koperasi itu ditentukan oleh kepentingan usaha atau mata pencaharian anggotanya. Koperasi adalah bukan Koperasi jika usahanya ditentukan berdasarkan besarnya keuntungan yang akan diperoleh tanpa ada kaitan usaha dengan usaha anggotanya atau meningkatkan daya

Identifikasi Faktor-Faktor Penghambat (Winata)

229

beli anggotanya, yang berarti untuk menunjang usaha mereka masing-masing atau meningkatkan daya beli, atau demokrasi usaha. Demikian juga mengenai bentuk laporan keuangan, harus dapat menampung muatan informasi bahwa keberadaan Koperasi telah memberikan kontribusi kepada anggota-anggotanya dimana hal ini sudah dibakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (revisi 1998) mengenai akuntansi perkoperasian diilustrasikan juga isi laporan keuangan dalam bentuk; neraca, perhitungan hasil usaha, dan laporan promosi ekonomi anggota menurut unit kegiatannya, misalnya produksi dan konsumsi. Adanya sistim nilai seperti yang tercermin pada dasar falsafah koperasi itu sendiri adalah dari, oleh dan untuk anggota, sebagai bentuk usaha bersama, maka Koperasi berusaha untuk menyediakan kebutuhan anggota, baik dalam bentuk barang ataupun jasa, yang dibutuhkan anggota itu dengan cepat, tepat dan harga yang bersaing. Oleh karenanya mereka harus selalu bekerja dengan rasional, efektif dan efisien. Selanjutnya dalam upaya mencapai efektifitas dan efisiensi tersebut, harus ada spesialisasi, seperti: Spesialisasi yang terjadi di dalam suatu usaha pelayanan kepada anggota, berupa pembagian pekerjaan yang masing-masing dikerjakan oleh para spesialis di badan usaha Koperasi yang juga anggota sehingga lebih efisien, dan pengkoordinasian para spesialis ke arah pencapaian tujuan usaha. Yang lainnya adalah spesialisasi yang terjadi di antara usaha dan kegiatan-kegiatan ekonomi anggota, artinya terjadi spesialisasi usaha atau kegiatan hanya pada suatu bidang tertentu saja oleh anggota yang spesialis. Sudah barang tentu terdapat berbagai orang pada spesialisasi yang sama, dan hal ini menuntut kemampuan untuk berkompetisi dalam menghasilkan jasa atau barang yang lebih baik atau tepat, lebih cepat dan lebih bersaing harganya. Produk barang dan jasa koperasi tersebut dikonsumsi oleh anggota, atau masyarakat umumnya, jika koperasi sudah dapat memenuhi pelayanan berupa barang dan jasa yang juga kepada bukan anggota. Akhirnya Koperasi yang mulanya hanya dari, oleh dan untuk anggota, telah berkembang menjadi dari, oleh dan untuk anggota dan masyarakat juga, dan peran serta koperasi dalam gerak kemajuan ekonomi nasional menjadi lebih terpadu dan menyeluruh. Oleh karenanya jelas bahwa tata-penyelenggaraan kegiatan usaha Koperasi tidak dapat dipisahkan dengan seluruh tata-penyelenggaraan ekonomi nasional, bahkan justru harus diarahkan, didukung dan dibina oleh tatanan sistim ekonomi masyarakat (pemerintah/negara) dalam kaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Dari aspek permodalan, walaupun jumlahnya jauh dari sektor ekonomi lainnya, modal pada kegiatan usaha koperasi merupakan pencerminan dari modal nasional swasta, yang hakikatnya adalah sumber daya potensial dan peran serta masyarakat (integral national resources) yang dapat dikerahkan dalam pembangunan sistim masyarakat sebagai kekuatan yang mampu menggerakan dan digerakan dalam proses pertumbuhan dan peningkatan yang efektif. Dua aspek penting tersebut, cukup menggambarkan bahwa bentuk usaha koperasi harus mempunyai kesiapan yang sama dengan sektor swasta dalam hal manajemen. Arti penting kemajuan manajemen dan usaha terhadap Koperasi secara nyata dapat dilihat misalnya pada Koperasi Karyawan (KopKar).

230


Koperasi Karyawan banyak didirikan di perusahaan swasta yang manajemennya sudah sedemikian berkembang, karena karyawan-karyawan perusahaan sudah dikembangkan menjadi sumber daya yang handal, tidak hanya terlatih untuk mengerjakan tugas-tugasnya, tetapi juga berpengetahuan luas yang akhirnya dapat menimbulkan kesadaran berkoperasi di lingkungan perusahaan. Manajemen perusahaan secara tidak langsung melakukan pemantauan atas jalannya kegiatan KopKar tersebut terutama dalam hal permodalan, efisiensi dan efektifitas usaha serta pengawasan, dan hasilnya adalah kinerja yang dicapai oleh Koperasi jenis ini terutama dalam hal sisa hasil usaha lebih baik dibandingkan Koperasi swadaya yang lain, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 1 Profil Koperasi Tangerang: Modal Sendiri, Modal Luar, Aset, Volume Usaha dan SHU (dalam jutaan rupiah) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Jenis Koperasi KopKar KPRI Peternakan Pusat Perikanan Polisi/TNI KUD Simpan Pinjang KSU Pensiunan Profesi Pembiayaan Pasar Lain-lain Pontren Distribusi Pedagang K5 Inkra Angkutan Masjid Wisata Pertanian Perumahan Wanita Pemuda

Jumlah Koperasi 236 70 4 6 8 7 24 23 305 16 5 18 29 104 63 28 6 16 9 42 2 38 39 2 2 1.102

Jumlah Anggota 116.914 12.228 247 265 826 2.293 19.422 3.779 91.999 1.598 185 1.226 9.397 9.866 12.675 1.071 1.848 3.106 1.192 2.736 224 9.142 2.163 2.461 189 307.052

Modal Sendiri 43.752,8 16.285,2 7,9 932,6 51,5 2.068,3 943,8 399,5 999,2 1378,7 3,0 243,9 577,6 473,6 728,4 64,9 86,5 169,9 78,7 78,3 37,6 692,7 73,7 3.463,8 10,4 73.602,7

Modal Luar 11.533,4 6.936,1 0,6 593,7 19,6 523,8 19.683,2 135,8 1.289,7 756,8 0,8 83,8 197,3 165,7 103,3 11,7 13,9 87,9 6,8 23,6 8,2 36.501,1 18,3 873,9 0,6 79.569,9

Aset 55.286,2 23.221,4 8,6 1.526,3 71,1 2.592,1 20.627,0 535,3 2.289,0 2.135,5 3,8 327,7 774,9 639,3 831,7 76,6 100,5 257,9 85,5 101,9 45,8 37.193,8 92,0 4.337,7 11,0 153.172,6

Volume Usaha 64.140,8 34.237,9 12,4 522,7 82,8 4.892,8 18.923,5 994,9 3.529,0 3.298,6 6,3 348,9 1.326,8 928,3 82,0 112,9 92,3 328,7 92,8 93,6 64,7 31.938,4 72,8 3.926,8 16,8 170.067,8

SHU 9.445,8 3.827,1 586,8 396,9 84,3 79,5 54,4 51,3 41,7 28,7 27,4 20,2 14,4 13,8 6,3 6,2 6,0 5,8 5,0 4,8 4,7 3,9 0,7 0,6 0,4 14.716,9

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Sub Dinas Bina Koperasi Tahun 2003, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Tangerang

Permasalahannya secara garis besar yang menjadi faktor-faktor penghambat penerapan dan pengembangan manajemen Koperasi yang kurang lebihnya menyangkut; kelembagaan Koperasi, aspek usaha Koperasi dari segi efektivitas dan efisiensi, anggota Koperasi, pengembangan sumber daya manusia, serta permodalan Koperasi. Faktor-faktor penghambat tersebut lebih rinci diidentifikasikan sebagai berikut: 1.

Kelembagaan Koperasi Hanya sedikit masalah yang berkaitan dengan ini, yaitu bahwa alat kelengkapan tersebut belum berfungsi sebagaimana mestinya, dan pada sebahagian besar Koperasi juga belum dapat mempekerjakan tenaga


Identifikasi

Faktor-faktor Penghambat Pada Penerapan dan Pengembangan Manajemen Koperasi 231

professional misalnya manajer. Tetapi bagaimanapun kecil permasalahan ini, tetap saja hal ini menjadi masalah yang mendasar bagi Koperasi di mana pun, terutama sekali dalam hal mengenali kebutuhan para anggota dengan baik. Kebanyakan kegiatan dalam Koperasi kurang didasarkan kepada prinsip ekonomi, yang akibatnya anggota belum dapat menikmati manfaatnya. Belum tertampungnya secara penuh kebutuhan, kepentingan serta aspirasi bersama dari para anggota Koperasi sehingga dijumpai situasi: Kurangnya partisipasi dari para anggota dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut bidang usaha, permodalan, pengawasan dan kegiatan-kegiatan penting lainnya yang dapat meningkatkan swadaya, asas manajemen terbuka, efisiensi, efektivitas dan kepentingan anggota Koperasi. Masih belum terintegrasinya sistim pendidikan dan latihan Ketrampilan Sumber Daya Manusia di dalam Koperasi dengan upaya pengembangan manajemen Koperasi

232

2.

Aspek Usaha Koperasi Dari Segi Efektivitas dan Efisiensi Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi masih belum sepenuhnya mampu mengembangkan usaha di berbagai sektor perekonomian rakyat, baik karena belum adanya kesempatan di sektor tersebut maupun karena belum dimilikinya kemampuan memanfaatkan kesempatan. Terbatasnya kemampuan berusaha yang dimiliki para pengelola dan anggota Koperasi mengakibatkan kurangnya inovasi dalam diversifikasi usaha baik yang bersifat vertikal maupun horisontal yang akhirnya membuat Koperasi kurang mampu dalam persaingan usaha. Terbatasnya pemanfaatan informasi dan belum diterapkannya prinsipprinsip ekonomi secara konstan yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha adalah salah satu penyebab utama terjadinya proses pengambilan keputusan yang tidak didukung informasi lengkap dan handal. Proses pengambilan keputusan yang demikian akan melemahkan perencanaan, kemudian biaya produksi dan operasi Koperasi tidak dapat dikontrol dengan sehingga timbul biaya tinggi dan akhirnya mengakibatkan rendahnya daya saing usaha Koperasi. Koperasi belum dapat menyediakan barang-barang konsumsi atau kebutuhan untuk proses produksi dengan harga yang bersaing kepada anggota-anggotanya, sehingga peningkatan kemampuan ekonomis oleh anggota dirasakan kurang memadai. Hal ini disebabkan karena belum terwujudnya jaringan distribusi dan cakupan geografis yang memadai, yang hanya dapat diwujudkan oleh suatu sistim Koperasi Nasional yang Mantap.

3.

Anggota Koperasi Masalah anggota membutuhkan perhatian manajemen yang lebih besar karena Koperasi adalah konsentrasi anggota yang potensi ekonominya lemah bukan konsentrasi modal, hal ini berbeda dengan bentuk usaha lain. Kemudian secara rasionil di dalam praktik faktanya juga menunjukkan bahwa pemilik modal tidak akan memilih Koperasi sebagai wadah perjuangan ekonominya. Jadi masalah anggota di dalam suatu Koperasi meliputi; Bagaimana memperluas anggota dan meningkatkan kwalitas anggota Koperasi. Dalam memperbanyak anggota Koperasi


jika berhasil, maka sedikit kemungkinan, modal yang terkumpul dalam jumlah besar, karena sedikit orang yang memiliki modal besar memilih menjadi anggota koperasi. Kemudian dalam memperluas untuk memperluas anggota, manajemen Koperasi juga terbentur pada masalah sikap orang-orang di masyarakat yang belum mempunyai pemahaman memadai mengenai organisasi Koperasi. Pada Koperasi yang sudah berkembang juga diketemukan masalah kurangnya minat anggota untuk duduk sebagai pengurus atau lembaga lain dalam Koperasi secara estafet (regenerasi kepengurusan) untuk masa yang akan datang. 4.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengembangan sumber daya manusia merupakan investasi yang perlu dilaksanakan pada bentuk usaha Koperasi, karena organisasi ini adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai modal terbatas. Aspek mana yang seyogyanya menjadi prioritas adalah pengembangan orang-orang tersebut menjadi sumber daya yang handal, hal tersebut penting karena sumber daya inilah yang akan mampu mengembangkan organisasi Koperasi menjadi besar, mampu bersaing dan berdampingan dengan sektor usaha lain, serta dapat bertahan dalam kesulitan ekonomi yang umumnya terjadi pada negara berkembang. Permasalahan yang terjadi adalah anggota Koperasi yang ada belum merupakan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan tersebut, bahkan kesadaran anggota pada Koperasi yang lebih pada fungsi sosial. Jika terdapat cara berpikir dan kesadaran yang tidak seimbang seperti ini, maka dikhawatirkan akan terjadi pola kehidupan organisasi Koperasi yang terfokus pada pola konsumtif seperti yang terdapat pada pola kehidupan organisasi sosial dan gotong royong.

5.

Modal Koperasi Permasalahan modal pada bentuk usaha Koperasi merupakan permasalahan yang rumit, sama seperti dalam organisasi perusahaan pemerintah maupun swasta, dan banyak perusahaan yang gagal dalam usahanya karena mengalami kekurangan modal. Di dalam organisasi Koperasi, modalnya tidak tetap, karena diperoleh dari para anggotanya yang berupa uang simpanan pokok, uang simpanan wajib, uang simpanan sukarela yang merupakan deposito, uang pinjaman dan penerimaan lain yang sah, dan apabila terjadi keluar masuk anggota dalam jumlah besar, maka akan terasa sekali dampaknya terutama dalam hal kecukupan modal kerja. Kecukupan modal kerja pada bentuk usaha Koperasi, masih perlu ditingkatkan apalagi jika Koperasi ingin bertahan dalam usaha pengembangan ekonomi bangsa Indonesia.


233

Usulan Upayaupaya Meminimalisasi Faktor-faktor Penghambat Pada Penerapan dan Pengembangan Manajemen Koperasi Untuk Kemajuan Koperasikoperasi Di Kabupaten Tangerang – Banten

234

Dalam rangka menjadikan manajemen Koperasi yang maju dan berkembang dan dapat menampilkan Koperasi Indonesia sebagai bangun ekonomi yang dominan di dalam perekonomian nasional, berdampingan dengan sektor usaha swasta dan pemerintah, maka harus ada upaya-upaya yang seyogyanya dapat meminimalisasi faktor-faktor penghambat pada penerapan dan pengembangan manajemen Koperasi di Indonesia, khususnya untuk Koperasi-koperasi di Kabupaten Tangerang – Banten. Berikut ini adalah usulan upaya-upaya tersebut, yang dapat saya sampaikan:

Kelembagaan Koperasi Langkah yang perlu dalam rangka meminimalisasi pengaruh faktor kelembagaan Koperasi dalam menghambat penerapan dan pengembangan manajemen Koperasi kurang lebih seperti: Perlu disosialisasikan kepada segenap anggota Koperasi bahwa Kelengkapan unsur pokok manajemen Koperasi yang terdiri dari; Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas, dimana Rapat Anggota merupakan unsur dalam manajemen Koperasi, karena Koperasi merupakan badan usaha milik para anggotanya dan merupakan sarana dan cara berkomunikasi di antara semua pihak yang berkepentingan di dalam tata kehidupan koperasi. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi yang merupakan asas Koperasi. Rapat merupakan komunikasi lisan yang dapat dilakukan secara vertikal dan horisontal. Rapat yang dilakukan di antara karyawan atau di antara sesama anggota dalam Koperasi adalah merupakan komunikasi horisontal, sedangkan rapat-rapat yang diadakan Pengurus dengan fungsional lainnya di dalam tubuh organisasi usaha Koperasi misalnya adalah contoh komunikasi vertikal. Rapat-rapat ini memang tidak dapat menjamin sepenuhnya untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul di dalam organisasi, namun secara minimal mempertemukan pendapat-pendapat yang bertentangan di antara dua kubu di dalam organisasi seperti antara pengurus dengan anggota Koperasi. Rapat juga dapat menciptakan keselarasan kerja sehingga merupakan sarana koordinasi dan pendekatan yang baik antara pengurus dengan anggota Koperasi. Jika rapat jarang dilakukan, apalagi hanya dilakukan sekali dalam setahun untuk sekedar memenuhi persyaratan-persyaratan saja dalam kelembagaan Koperasi adalah suatu pemborosan. Melakukan suatu rapat tidak selalu merupakan pemborosan, rapat dapat dilakukan secara sederhana, sehingga dapat dipertahankan suatu prinsip rapat yaitu; prinsip efisiensi, waktu dan sasaran. Pejabat-pejabat pemerintah, terutama yang langsung ada hubungannya dengan pembinaan Koperasi turut sekali waktu dapat diundang dalam Rapat Anggota dan diharapkan atau dipersilahkan menyampaikan kata bimbingan sebelum rapat dibuka dengan resmi menurut peraturan tata tertib Rapat Anggota. Kemudian perlu diperhatikan bahwa keputusan Rapat Anggota tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.


Di dalam Rapat Anggota Tahunan Koperasi yang biasanya dibicarakan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Penilaian kebijaksanaan Pengurus dalam memimpin Koperasi selama tahun buku yang lampau. b. Neraca tahunan dan perhitungan laba rugi c. Penilaian laporan Pengawas d. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha Koperasi e. Rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahun berikutnya. f. Pemilihan Pengurus dan Pengawas (jika masing-masing sudah berakhir masa jabatannya) g. Masalah yang timbul dalam rapat (warna sari) Pengurus merupakan eksekutif dari Koperasi. Sedangkan Pengawas yang melakukan pengawasan apakah Pengurus melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jika ketiga unsur ini lengkap, maka berbagai aspirasi yang timbul di antara anggota, pasti tertampung minimal oleh Rapat Anggota, di mana kemudian akan diteruskan lagi aspirasi tersebut kepada unsur manajemen Koperasi yang lainnya. Rapat Anggota merupakan badan tertinggi dalam Koperasi, yang melimpahkan tugas kepengurusan kepada Pengurus dan tugas pengawasan kepada Pengawas.

Aspek Usaha Koperasi dari Segi Efektivitas dan Efisiensi Ketrampilan berusaha anggota Koperasi memang sangat terbatas dibandingkan dengan sektor swasta sehingga belum mampu mewujudkan Koperasi-koperasi yang kuat dan dapat bertahan dalam persaingan usaha. Hal ini menurut hemat saya dapat diminimalisasi dengan cara: - Lebih memperbanyak program pelatihan manajemen dan bisnis yang tidak hanya diselenggarakan oleh dinas Koperasi, atau juga dengan mengikutsertakan dewan koperasi. - Melakukan pertemuan-pertemuan antara Koperasi-koperasi dalam berbagai bentuk forum, misalnya forum komunikasi Koperasi, asosiasi Koperasi dan sebagainya. Kemudian juga dapat dijajaki untuk usaha pembentukan Koperasi Sekunder, sebagaimana yang diamanatkan dalam perudang-undangan. - Koperasi yang sudah baik struktur keuangannya dapat juga membayar seorang profesional, yang dipekerjakan sebagai manajer. Dikembangkannya banyak program pelatihan, pertemuan dan forum komunikasi serta adanya tenaga trampil sebagai manajer, memungkinkan Koperasi memperoleh lebih banyak informasi penting untuk mengembangkan usaha secara diversifikasi maupun intensifikasi. Mengembangkan perencanaan usaha Koperasi, sehingga perencanaan tersebut dapat menjadi sasaran usaha Koperasi yang lebih realistis. Di samping itu dibentuknya forum komunikasi atau asosiasi atau pun mungkin suatu Koperasi Sekunder, yang dapat menjadi penyedia sarana distribusi masuk atau keluar pada Koperasi-koperasi yang menjadi anggota. Membantu dalam mensuplai barang-barang yang harganya lebih bersaing, sehingga Koperasi dapat menjual barang-barang konsumsi kepada anggotaIdentifikasi Faktor-Faktor Penghambat (Winata)

235

anggotanya terutama dengan harga yang lebih ekonomis dengan tidak mengorbankan margin yang dibutuhkan agar Koperasi juga bisa berkembang. Koperasi Sekunder juga dapat menjadi agen dalam mendapatkan bahanbahan yang berkwalitas dengan harga yang lebih bersaing untuk anggotanya Koperasi-koperasi Primer. Koperasi-koperasi fungsional yang didirikan oleh instansi-instansi pemerintah atau perusahaan swasta dapat mendirikan tokotoko kecil yang dapat dikembangkan misalnya sebagai semacam “fair price shop” yang merupakan jaringan penjualan dari supermarket sebagai induknya. Walaupun pada awal perkembangannya harga-harga Koperasi lebih murah, jika ekonomi Koperasi sudah dapat berkembang, seyogyanya harga penjualan barang-barang Koperasi disamakan dengan harga toko atau harga pasar setempat, mengapa demikian karena, jika Koperasi menjual dengan harga yang terlalu tinggi, anggota akan berusaha untuk mendapatkan barangbarang dari pasaran setempat karena harganya lebih murah. Jika barang dijual oleh Koperasi dengan harga pokok/harga belinya, maka Koperasi tidak mendapatkan margin. Bagaimana dapat memperbesar ekuitasnya Koperasi jika tidak berasal dari akumulasi sisa hasil usahanya di mana saja hal ini adalah wajar dalam usaha, walaupun sudah disadari bahwa Koperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan semata. Agar kegiatan atau usaha efisien, Koperasi harus berani memperkerjakan manajer yang profesional seperti dilakukan perusahaan swasta kendati harus digaji cukup besar dan diberi fasilitas yang memadai. Koperasi produksi, Koperasi primer dan Koperasi sekunder dapat bekerjasama dengan pabrik milik perusahaan swasta, misalnya dengan mengerjakan bagian tertentu dari kegiatan produksi pabrik seperti banyak yang dilakukan pengusaha kecil di Jepang, Taiwan, Korea Selatan atau sebagai pemasok bahan baku yang dibutuhkan oleh pabrikan.

Anggota Koperasi Perlu digali berbagai faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi anggota 2), yaitu: 1. Sejarah pembentukan koperasi Pembentukan koperasi yang lahir dari dan oleh masyarakat sebagai akibat adanya kepincangan-kepincangan ekonomi suatu daerah, maka partisipasi anggota akan tinggi selama Koperasi tersebut betul-betul dapat memenuhi keinginan para anggota. 2. Pengetahuan anggota terhadap Koperasi Apabila anggota mengetahui banyak mengenai arti dan peranan Kperasi bagi anggota, maka anggota akan lebih mengetahui manfaat yang diperoleh dari Koperasi, sehingga timbul kesadaran anggota untuk lebih meningkatkan partisipasinya. 3. Pelayanan Koperasi Dapatnya Koperasi menyuguhkan pelayanan yang baik terhadap anggota, maka keaktifan anggota dalam Koperasi akan meningkat. 4. Partisipasi Anggota Koperasi terhadap Pengurus Hal ini mempunyai efek psikologis bagi anggota dimana dengan persepsi anggota terhadap pengurus cukup baik, maka partisipasi anggota akan tinggi.

236


5. Faktor-faktor Ekstern Daerah Setempat Hal lain yang cukup besar pengaruhnya adalah faktor-faktor ekstern daerah setempat, lembaga usaha lainnya dan tata nilai sosial budaya masyarakat di mana lokasi Koperasi berdomisili. Juga perlu diberikan apresiasi terhadap ide-ide anggota yang disumbangkan oleh anggota terutama saran-saran yang bersifat membangun, sehingga timbul semangat di dalam diri anggota dalam bersama-sama membangun Koperasi. Kemudian perlu diperhatikan pula mengenai konsep pemikiran pembinaan Koperasi di Indonesia, konsep-konsep itu lebih tertumpu pada ‘supply side’ sedangkan ‘demand side’ kurang diperhatikan. Demand side kalau ada pun sifatnya ‘creatid-demand; belaka. Justru demand-side inilah yang sebenarnya merupakan faktor pemicu pertumbuhan suatu Koperasi. Bertumpu pada supply side maksudnya adalah menyodorkan atau menjajakan Koperasi kepada masyarakat, sedangkan demand side berarti masyarakatlah yang telah merasakan kebutuhan hadirnya Koperasi. Partisipasi anggota menurut konsep Koperasi harus dikaitkan dengan kedudukan ganda (dual identity), baik anggota sebagai pemilik maupun anggota sebagai pelanggan dari organisasi Koperasi, adapun hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara yang tepat untuk memotivasi anggota agar mau berpartisipasi. Menurut kedua pendekatan diatas dijelaskan sebagai berikut: 1. Sebagai Pemilik Anggota sebagai pemilik mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pengurus, oleh karenanya dalam posisi ini pengurus hanya sebagai mandataris anggota sehingga dalam membangkitkan motivasi, maka pengurus harus mampu menunjukan bahwa dirinya dapat bekerja dan dapat dipercaya untuk mengelola organisasi Koperasi, adapun partisipasi anggota dalam Koperasi dapat dilihat dari inisiatif dalam: • Memberikan kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan usaha Koperasi dalam bentuk kontribusi keuangan (penyertaan modal) pembentukan modal cadangan dan simpanan. • Mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dan dalam proses pengawasan terhadap tata kehidupan Koperasi. 2. Sebagai Pelanggan Anggota sebagai pelanggan mempunyai pengertian bahwa mereka adalah orang-orang yang harus dilayani oleh organisasi Koperasi, maka dalam posisi ini pemimpin harus dapat menunjukan bahwa harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk para anggota sesuai dengan kemampuan Koperasi. Telah diketahui bersama bahwa partisipasi anggota dalam kedudukannya sebagai pelanggan adalah memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh Koperasi secara maksimal, partisipasi anggota tersebut dapat dicerminkan dalam sikap-sikap yang positip sebagai berikut:


237

• • • • • • •

Selalu menghadiri Rapat Anggota Bersedia dipilih dan bersedia mengorbankan tenaga pikiran dan waktu jika dipilih sebagai pengurus Menganggap Koperasi sebagai milik sendiri Merasa bangga menjadi anggota dan turut bertanggungjawab atas kemajuan Koperasi serta selalu mengikuti perkembangan Koperasi Mengemukakan saran-saran kepada Pengurus dalam rapat, atau di luar rapat baik diminta atau tidak Selalu berusaha mencari kawan-kawannya menjadi anggota Menyadari tanggung jawab terhadap keuangan Koperasi

Memperhatikan pada ketentuan mengenai hasil usaha Koperasi, saya sangat setuju sekali dengan pembagian sisa hasil usaha yang tidak menurut uang atau modal yang disetorkan oleh anggota-anggota, melainkan menurut jasa mereka dalam usaha memajukan Koperasi. Misalnya, pada Koperasi konsumsi anggota-anggota yang banyak dan rajin membeli barangbarang kebutuhannya di toko Koperasi lebih banyak pula memperoleh bagian sisa hasil usaha Koperasi mereka, di mana dasar ini sering disebut sebagai dasar demokrasi ekonomi. Perlu dilakukan juga publikasi oleh Koperasi yang sudah mapan dalam hal rekruitmen tenaga profesional, sehingga dapat tercipta kesan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang dapat memberikan kesempatan kerja bagi profesional yang berbakat. Hal ini perlu dipromosikan agar dapatmenarik minat partisipasi anggota duduk sebagai pengurus atau kelembagaan lain.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Sebagai salah satu unsur penting manajemen adalah manusia, sehingga timbul kekhususan dari ilmu manajemen, yaitu Manpower management. Bagaimana majunya teknologi dewasa ini, namun faktor manusia masih memegang peranan penting bagi suksesnya suatu usaha. Kita memang banyak tahu bahwa sudah banyak proses produksi digantikan dengan alat mekanik, namun di dalam banyak hal masih diperlukan terutama dalam hal-hal di mana alat mekanis belum dapat dipergunakan, misalnya dalam hal pelatihan tenaga pengoperasi alat mekanis, dibutuhkan istruktur yang sudah terlatih. Manajemen dikatakan sebagai suatu usaha untuk mencapai tujuan yang kegiatannya dilakukan dengan bantuan tenaga orang lain, sehingga jelas sekali bahwa manajemen kepegawaian merupakan hal yang terpenting bahkan begitu pentingnya ada pernyataan bahwa manajemen kepegawaian identik dengan manajemen itu sendiri. Dalam banyak hal departemen Sumber Daya Manusia selalu menjadi point penentu suatu perusahaan dikatakan sudah baik manajemennya atau belum. Jika kita hendak meningkatkan swadaya Koperasi di Indonesia yang lebih berperan aktif dan bersifat dominan sebagai sokoguru ekonomi nasional, maka kita harus bekerja keras setiap saat untuk mencetak kader Koperasi yang berkwalitas tinggi, ahli, trampil, berwatak idealisme Koperasi yang tinggi serta luhur. Kemudian juga harus dikobarkan semangat dan kesadaran berkoperasi pada proses pertumbuhan budaya bangsa, apalagi di Indonesia

238


sejak jaman dahulu sudah tumbuh nilai-nilai koperatif seperti kerja sama, tolong menolong, gotong royong dan kekeluargaan. Sekolah atau pendidikan Koperasi Indonesia seyogyanya juga lebih berorientasi kepada pendidikan mental dan sifat-sifat yang luhur yang di samping memperhatikan pendidikan intelektual. Hal ini sangat diperlukan agar terpenuhi kebutuhan tenaga pimpinan Koperasi seperti Pengurus, Manajer atau pengelola Koperasi yang tidak saja ahli dan trampil, juga mempunyai kesadaran berkoperasi yang tinggi, sehingga diharapkan dapat bertahan di dalam perjuangannya memajukan dan mengembangkan Koperasi Indonesia bersama sektor swasta dan pemerintah. ka Koperasi yang bergerak di bidang penyaluran barang-barang konsumen, juga diharapkan dapat memberikan pengertian yang dasar bahwa membeli barang secara kredit atau angsuran yang dipaksakan dapat melemahkan usaha Koperasi. Meminjam dan membeli dengan kredit memang mudah dan sangat menarik serta sering mendorong orang untuk membeli barang yang tidak penting atau belum dibutuhkan. Koperasi seyogyanya tidak mendidik anggota-anggotanya hidup boros dan telampau konsumtif, atau hidup melampaui batas kemampuannya seperti kata pepatah atau peribahasa ‘besar pasak daripada tiang’. Anggota Koperasi yang sudah terjerat hutang sering hilang kesetiaannya kepada Koperasinya. Di dalam sejarah gerakan Koperasi Indonesia banyak Koperasi, terutama Koperasi Konsumsi yang terpaksa harus ditutup karena modal Koperasi banyak yang tertahan dan tidak dapat diputarkan, setelah itu masuklah Anggota yang memodal kuat menguasai Koperasi yang selanjutnya menjalankan praktik lintah darat dan bank gelapnya, terhadap anggota-anggota yang terus tenggelam dalam hutang.

Permodalan Koperasi Masalah permodalan sangat terkait erat dengan pengembangan manajemen sebuah Koperasi, yang berarti sangat diperlukan secara khusus suatu manajemen keuangan Koperasi yang terpadu, terutama untuk modal kerja yang sangat dibutuhkan dalam perputaran usaha. Modal kerja berupa aktiva Koperasi yang terdiri atas; kas dan bank, piutang dan persediaan barang-barang, sehingga modal kerja perlu dikelola dalam bentuk manajemen kas (cashflow management), manajemen piutang (Account Receivables Management), manajemen pembelian dan persediaan barang (Inventory Management): • Manajemen Kas Di dalam kas ini termasuk uang simpanan di bank yang setiap saat dapat dipergunakan. Tujuan manajemen kas adalah untuk menentukan kas minimum yang selalu harus tersedia, agar selalu dapat memenuhi kewajiban pembayaran yang sudah sampai waktunya. • Manajemen Piutang Usaha Piutang terjadi karena adanya transaksi penjualan kredit. Tujuan pengelolaan piutang ini adalah untuk meningkatkan volume penjualan kredit dan memperkecil kemungkinan timbulnya risiko rugi dari penjualan kredit itu. Dengan demikian pada setiap transaksi penjualan kredit harus diteliti kemampuan dan kebiasaan pembeli/langganan yang Identifikasi Faktor-Faktor Penghambat (Winata)

239

•

bersangkutan. Di dalam manajemen piutang ini perlu pula diperhatikan perputaran piutang . Semakin tinggi tingkat perputarannya makin semakin baik, karena semakin kecil modal yang tertanamkan untuk melayani penjualan kredit yang sama volumennya. Manajemen Persediaan Barang Persediaan barang sangat banyak kaitannya dengan kegiatan penjualan, produksi dan likwiditas. Demikian mempunyai pengaruh langsung terhadap rentabilitas Koperasi.

Koperasi simpan pinjam (prekreditan) dapat melakukan aliansi strategis dalam bentuk bank Koperasi perkreditan. Nasabah bukan masalah, karena anggota dari tiap Koperasi adalah nasabah potensialnya. Pendirian Bank Koperasi perkreditan adalah sesuatu yang potensial, karena menurut seorang pakar Koperasi terkemuka, di Indonesia saat ini terdapat 300.000 buah kelompok arisan. Jika kelompok arisan itu diformulasikan menjadi Bank Koperasi perkreditan, bisa diproyeksikan beberapa banyak Bank Koperasi Perkreditan yang akan tumbuh. Dalam hal Koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam untuk dapat melakukan ekspansi pemberian pinjaman,maka di samping memupuk permodalah sendiri, Koperasi dapat melakukan penghimpunan dana simpanan yang berupa tabungan dan simpanan berjangka dari anggota dan calon anggotanya atau dari Koperasi lain dan anggotanya, serta dapat dilakukan juga pemupukan dana berupa modal pinjaman atau penyertaan. Dalam hal ini yang perlu diantisipasi dalam pengelolaannya adalah bahwa usaha menghimpun dana simpanan hanya dapat berhasil apabila penyimpan dan calon penyimpan mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap keamanan dana dan mendapatkan balas jasa yang menarik dari Koperasi simpan pinjam atau usaha simpan pinjam yang menyimpan dana tersebut. Untuk mendapatkan kepercayaan demikian, maka pengelolaan Koperasi atau usaha simpan pinjam tersebut harus dilakukan secara profesional dengan berpegang pada prinsip pengelolaan yang sehat dan berhati-hati. Untuk dapat mewujudkan pengelolaan dana yang sehat, maka perlu dilakukan pengawasan internal karena setiap saat aktivitas selalu dipantau, bila terjadi penyimpangan segera dilakukan perbaikan. Selain itu pengendalian yang sehat juga dapat dilakukan oleh instansi pemerintah selaku pembina Koperasi, misalnya oleh Dinas Koperasi Departemen Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di tingkat Kabupaten, dalam bentuk penilaian kesehatan keuangan, kepatuhan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perundang-undangan lainnya, atau juga dalam bentuk pemeriksaan atas laporan keuangan dengan dibantu oleh Kantor Akuntan Publik.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

240

Upaya-upaya dalam rangka meminimalisasi pengaruh faktor-faktor penghambat dalam pengembangan manajemen Koperasi diharapkan dapat terimplementasi dengan baik, sehingga dengan demikian Koperasi mempunyai tim manajemen yang tangguh dalam pengelolaan usahanya setiap saat, karena Koperasi tidak didirikan dan dikembangkan untuk waktu yang tidak terbatas sama seperti bentuk badan usaha lainnya. Jurnal Manajemen Krida Wacana Vol. 6, No. 3, September 2006 : 227 - 242

Secara garis besar usaha mengembangkan manajemen Koperasi membutuhkan serangkaian usaha koprehensif yang termasuk di dalamnya adalah: Pemanfaatan kelembagaan Koperasi sebagai sarana komunikasi dan informasi, sehingga lembaga Koperasi dapat memenuhi kebutuhan anggota. Penguatan institusi lewat konsolidasi manajemen Koperasi dalam rangka mengefisienkan dan mengefektifkan usaha Koperasi, sehingga usaha Koperasi dapat bertahan menghadapi gejolak perekonomian apapun. Menguatkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota terhadap kegiatan perkoperasian, sehingga diversifikasi kegiatan Koperasi lebih berkembang. Peningkatan kemampuan dan kesadaran sumber daya manusia dalam berkoperasi. Serta pemupukan permodalan Koperasi. Dalam rangka mengefektifkan implementasi dari upaya-upaya di atas pengurus Koperasi atau unsur manajemen Koperasi lainnya dapat melakukan studi atau kajian lanjutan dari studi penelitian ini, misalnya dengan melakukan analisis Kekuatan dan Kelemahan serta Peluang dan Hambatan (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats Analysis) terhadap faktor-faktor penghambat yang dibahas pada tulisan ini. Dengan demikian manajemen Koperasi dapat merumuskan suatu Perencanaan Strategis, sebagai dasar penyusunan kebijakan-kebijakan penting Koperasi, targettarget yang akan dicapai, penyusunan anggaran penerimaan dan belanja rutin atau proyek, kemudian penetapan prosedur kerja, dan akhirnya adalah evaluasi kinerja Koperasi sebagai umpan balik dalam pengembangan manajemen Koperasi di masa yang akan datang.

Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi Perkotaan, Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. Pedoman Teknis Tata Cara Pemeriksaan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam, Surat No.: 1112/PKK/IX/1998, Tanggal 9 September 1998

DAFTAR RUJUKAN

Handoko, T. Hani, Manajemen, PT BPFE Universitas Gadjah Mada, 2001 Hulu, Dalizanolo, Koperasi Indonesia Mengalir Dari Jauh: Mengapa Menjadi Polemik?, Primanomics (ISSN: 1412-632X), Vol 2, No. 1, Januari 2004 Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecin dan Menengah Republik Indonesia No. 09/KEP/M/I/1999, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Simpan Pinjam Koperasi Karyawan PT Sarasa Nugraha, Tbk Anggaran Dasar, 2003 Koperasi Mahasiswa, Dosen dan Karyawan Institute Manajemen Koperasi Indonesia Anggaran Rumah Tangga, 1993 Kusnawan, Agus, Ke arah Pengembangan Usaha Koperasi, Primanomics (ISSN: 1412-632X), Vol 1, 2003


241

Kusnawan, Agus, Peranan Wanita Dan Partisipasinya Sebagai Anggota Koperasi, Primanomics (ISSN: 1412-632X), Vol 2, No. 1, 2004 Ropke, Jochen, Ekonomi Koperasi – Teori dan Manajemen, Terjemahan Hj. Sri Djatmika S. Ariffin, Salemba Empat, 2000 Suryana, Achmad dan Mardianto, Sudi, Bunga Rampai Ekonomi Beras, LPEM – FEUI, 2001 Tim Pendamping Koperasi STIE Buddhi Kabupaten Tangerang, Laporan Kegiatan Pendampingan Koperasi Kabupaten Tangerang, 2004 Widiyanti, Ninik, Manajemen Koperasi, Rineka Cipta, 2002

242


IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PADA PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN KOPERASI DI KABUPATEN TANGERANG - BANTEN

Recommend Documents