BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANGERANG, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha industri dan perdagangan di Kabupaten Tangerang diperlukan adanya iklim usaha industri dan perdagangan yang sehat dan tertib;

b.

bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah dan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah dibidang industri dan perdagangan, dipandang perlu adanya peraturan kegiatan usaha industri dan perdagangan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perIu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perindustrian dan Perdagangan;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 31) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);

4.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

5.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun1995 tentang Usaha Kecil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 6. Undang-Undang...

-2-

6.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

8.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

9.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun1986 tentang Kawasan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3334); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

-3Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah... 16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 20. Peraturan Menteri Perindustrian IND/PER/3/2006 tentang Penataan Pergudangan;

Nomor 16/Mdan Pembinaan

21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/MIND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri; 22. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/MIND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan tata cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; 23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5/MIND/PER/2/2014 tentang Tata cara pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan kawasan Industri; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PERDAGANGAN.

TENTANG

PERINDUSTRIAN

DAN

-4-

BAB I... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Tangerang.

4.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang.

5.

Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.

6.

Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi,

7.

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk Jasa Industri.

8.

Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

9.

Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri.

10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 11. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 12. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia. 13. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri. 14. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. 15. Data Industri adalah fakta yang dicatatatau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu

-5tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri. 16. Data Kawasan... 16. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri. 17. Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunanya. 18. Sistem Informasi Industri adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi,sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri. 19. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi. 20. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutandengan cabang industri atau Jenis Industri. 21. Perluasan perusahaan industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan. 22. Izin adalah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian dari Pemerintah Daerah atas kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam kelangsungan dunia usaha. 23. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada pelaku industri dengan penetapan jumlah tenaga kerja dan investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 24. Izin Usaha Industri Kecil yang selanjutnya disingkat IUIK adalah izin yang ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 25. Izin Usaha Kawasan Industri yang selanjutnya disebut IUKI adalah izin usaha yang diberikan kepada pelaku industri pada Kawasan Industri. 26. Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SIUP adalah surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 27. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha-usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

-6-

28. Izin Lingkungan... 28. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis dampak lingkungan atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 29. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah tanda daftar yang diberikan oleh Dinas kepada perusahaan yang telah mendaftarkan. 30. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh SKPD yang membidangi perizinan kepada perusahaan yang telah mendaftarkan kegiatan usahanya. 31. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan. 32. Usaha Pergudangan adalah kegiatan usaha jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung dan memperlancar kegiatan usaha perdagangan barang. 33. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal mau horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. 34. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin usaha untuk menyelenggarakan Pusat Perbelanjaan. 35. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa took, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 36. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUPPT adalah izin usaha untuk menyelenggarakan Pasar Tradisional. 37. Badan Hukum adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi, Firma, Yayasan atau organisasi sejenisnya, lembaga, kongsi, perkumpulan, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, bentuk usaha tetap dan usaha lainnya yang memenuhi ketentuan perundang-undangan yangberlaku. 38. Perusahaan

Perorangan

adalah

perusahaan

yang

-7dimiliki oleh perorangan/pribadi yang juga bertindak mengurus dan mengelola sendiri dan tidak merupakan badan hukum atau sesuatu persekutuan. 39. Penyidik... 39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 40. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba. 41. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disebut STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran. 42. Perjanjian Waralaba adalah perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. 43. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba. 44. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba. 45. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pasal 2 (1) Prinsip pembangunan Perindustrian dan Perdagangan didasarkan kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemanfaatan peluang pasar ekonomi daerah dan pengembangan potensi daerah mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berpedoman pada pembangunan ekonomi nasional. (2) Pengembangan potensi daerah di tunjukan untuk pemanfaatan peluang pasar dalam negeri dan luar negeri dengan memberdayakan bagi pelaku industri kecil dan menengah. Pasal 3 Pembangunan Industri dan Perdagangan berlandaskan demokrasi ekonomi, pada kemampuan dan kekuatan diri

-8sendiri, untuk meningkatkan nilai tambah serta kelancaran arus barang. Pasal 4...

Pasal 4 Pembangunan Industri dan Perdagangan bertujuan untuk: a.

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan;

b.

meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, memperbaiki struktur perekonomian yang lebih maju, mandiri, kondusif sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan Iebih luas bagi pertumbuhan ekonomi dan memberi nilai t ambah bagi masyarakat pada sektor Industri dan Perdagangan;

c.

meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi tepat guna dan menumbuh kembangkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha;

d.

meningkatkan peran serta masyarakat ekonomi lemah, termasuk pengrajin secara aktif dalam pembangunan Industri dan Perdagangan;

e.

Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan industri kecil dan menengah; dan Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor dan mengutamakan pemakaian produksi dalam negeri dengan mengurangi ketergantungan kepada luar negeri dalam rangka penghematan devisa.

f.

BAB II PERIJINAN Bagian Kesatu Jenis Perijinan Pasal 5 Jenis perizinan usaha bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi: a. IUI; b. Izin Perluasan; c. IUIK; d. IUKI; e. SIUP Barang dan Jasa; f. IUPP; g. IUPPT; h. TDP; i. TDG; dan j. STPW;

-9-

Bagian Kedua... Bagian Kedua IUI Pasal 6 (1) Setiap Perusahaan Industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan berita acara pemeriksaaan lapangan.

diberikan

Pasal 7 Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Jenis Industri sebagai berikut: a. industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3); b. industri minuman beralkohol; c. industri teknologi tinggi yang strategis; d. industri kertas berharga; e. industri senjata dan amunisi; f. industri yang lokasinya lintas provinsi; g. industri yang berlokasi pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan h. industri dengan skala investasi di atas Rp.10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah).

Pasal 8 (1) IUI melalui persetujuan prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang: a. jenis dan komoditi industrinya tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; b. rencana usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan; dan c. lokasi industrinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial. (3) Persetujuan prinsip dinyatakan batal demi hukum apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan industri belum melaksanakan operasional. (4) Perusahaan Industri yang persetujuan prinsipnya batal demi hukum dapat mengajukan persetujuan prinsip baru.

-10(5) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Persetujuan prinsip dan telah selesai melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki IUI. (6) Perusahaan... (6) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya IUI wajib mendaftarkan perusahaannya dalam ke instansi penerbit ijin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bagian Ketiga Izin Perluasan Pasal 9 (1) Setiap Perusahaan industri yang telah memiliki IUI yang akan melakukan perluasan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari IUI yang telah diizinkan wajib memiliki Izin perluasan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu dimaksud perluasan industri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan (3) Setiap Perusahaan Industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam IUI-nya, paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulai kegiatan perluasan. Pasal 10 (1) Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan. Pasal 11 Ketentuan mengenai tata cara penerbitan IUI, Izin Perluasan, dan penggantian diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat IUIK Pasal 12 (1) Setiap Perusahaan Industri yang termasuk dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUIK dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

-11(2) IUIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan.

diberikan

(3) IUIK diberlakukan sama dengan IUI. (4) Perusahaan... (4) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUIK, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya IUIK wajib mendaftarkan perusahaannya dalam ke instansi penerbit ijin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13 Persyaratan untuk memperoleh IUIK bagi perusahaan yang nilai investasinya di bawah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah : a. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. copy akte pendirian perusahaan (bagi yang Berbadan Hukum); c. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau penanggung jawab; d. copy Domisili Tempat Usaha; dan e. UKL-UPL bagi yang berdampak tidak penting atau surat Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh BLHD. Pasal 14 Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan penggantian diatur dengan Peraturan Bupati.

IUIK

dan

Bagian Kelima Pemberlakuan IUI, Izin Perluasan dan IUIK Pasal 15 Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI, Izin Perluasan dan IUIK tanpa terkecuali 3 (tiga) tahun sekali, diharuskan mengajukan her registrasi kepada intansi penerbit setelah memenuhi persyaratan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan lapangan. Pasal 16 IUI, Izin Perluasan dan IUIK berlaku sebagai Izin Gudang/Izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, Bahan Baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha Jenis Industri yang bersangkutan. Pasal 17 IUI, Izin Perluasan dan IUIK diberikan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

-12-

Bagian Keenam...

Bagian Keenam Pemindahan Lokasi Pasal 18 (1) Pemindahan lokasi Industri wajib mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat berita acara pemeriksaan lapangan. (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sebagai: a. persetujuan prinsip di lokasi baru untuk IUI melalui Persetujuan prinsip. b. persetujuan pindah pada lokasi baru untuk IUI Tanpa persetujuan prinsip dan IUIK. (3) Berdasarkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri wajib mengajukan permohonan IUI/IUIK baru. Bagian Ketujuh Perubahan Nama, Alamat, dan/atau Penanggung Jawab Pasal 19 (1) Perusahaan industri yang telah mendapatkan IUI, Izin Perluasan dan IUIK yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setelah mendapat penetapan perubahan. (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat pemberi izin mengeluarkan persetujuan perubahan, dan persetujuan perubahan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, Izin Perluasan dan IUIK setelah mendapat berita acara pemeriksaan lapangan. Pasal 20 Perusahaan Industri yang telah mendapatkan persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya persetujuan perubahan wajib mendaftarkan perusahaannya dalam ke instansi penerbit ijin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

-13Bagian Kedelapan...

Bagian Kedelapan IUI, Izin Perluasan, IUIK Hilang atau Rusak Pasal 21 (1) Dalam hal IUI, Izin Perluasan atau IUIK hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau IUIK yang telah hilang dan rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan surat asli IUI, Izin Perluasan atau IUIK bagi yang rusak atau surat keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan bahwa IUI, Izin Perluasan atau IUIK perusahaan industri yang bersangkutan telah hilang. (3) Berdasarkan permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau IUIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima dan telah dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pemberi Izin mengeluarkan IUI, Izin Perluasan atau IUIK sebagai pengganti yang hilang atau rusak setelah mendapat berita acara pemeriksaan lapangan. Bagian Kesembilan Sistem Informasi Industri Pasal 22 (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI/Izin Perluasan wajib menyampaikan Sistem Informasi Industri secara berkala kepada Bupati melalui dinas terkait mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut: a. 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli; dan b. 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya. (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUIK wajib menyampaikan Informasi Industri kepada Bupati melalui dinas terkait setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya. Pasal 23 Sesuai dengan IUI, Izin Perluasan atau IUIK yang dimiliki, Perusahaan Industri wajib: a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan dokumen lingkungan;

-14b.

dan melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, Bahan Baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB III... BAB III KAWASAN INDUSTRI Bagian Kesatu IUKI Pasal 24

(1) Pemberian Ijin pengelolaan Kawasan Industri dan Kawasan Industri tertentu harus memiliki rekomendasi dari tim teknis. (2) Penentuan Kawasan Industri dilakukan oleh tim penetapan kawasan industri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Persyaratan Ijin Kawasan Industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Kawasan Industri. (4) Perusahaan pengelola Kawasan Industri yang telah memiliki Ijin Usaha Kawasan Industri setiap 10 (sepuluh) tahun, diharuskan mengajukan her registrasi selambat lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir kepada SKPD yang membidangi perizinan setelah memenuhi persyaratan dan pembuatan berita acara pemeriksaan lapangan dari instansi teknis. Pasal 25 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IUKI dan penggantian diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua SIUP Pasal 26 (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa yang berkedudukan atau berdomisili di Daerah wajib memiliki SIUP. (2) Perusahaan yang dikecualikan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah: a. pedagang keliling; b. asongan; c. pedagang kaki lima; d. perusahaan yang telah memperoleh IUTM; e. perusahaan yang telah memperoleh IUPP; dan f. perusahaan yang telah memperoleh IUPPT;

-15(3) Dalam hal perusahaan belum memperoleh IUTM, IUPP, dan IUPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, harus mengajukan permohanan kepada SKPD yang membidangi perizinan. (4) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan IUTM, IUPP dan IUPPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 27... Pasal 27 SIUP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal diterbitkannya dan wajib diperbaharui kembali selambatlambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir. Pasal 28 (1) Bagi perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih, wajib mengajukan perubahan SIUP. (2) Setiap perusahaan yang mengajukan penggantian.

SIUP-nya

hilang/rusak

dapat

Pasal 29 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SIUP diatur dengan Peraturan Bupati.

BagianKetiga TDP Pasal 30 (1) Setiap perusahaan yang telah memperoleh IUI dan/atau SIUP, wajib mendaftarkan kegiatan usahanya ke SKPD yang membidangi perizinan. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah didaftarkan dalam daftar perusahaan akan memperoleh TDP. Pasal 31 (1) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya dan wajib diperpanjang kembali paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir. (2) Perusahaan yang memiliki TDP wajib memasangnya ditempatyang mudah dibaca dan dilihat oleh umum. (3) Nomor TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan pada Papan Nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan untuk kepentingan usahanya.

-16Pasal 32 (1) Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya melalui Pasar Modal ,wajib mendaftarkan kepada Dinas, untuk memperoleh TDP Perusahaan Terbatas Terbuka (PT.Tbk). (2) Perusahaan... (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi perubahan Anggaran Dasar, wajib melaporkan kepada Dinas dengan menyebutkan alasan-alasannya untuk diberikan Tanda Daftar Perusahaan atau Perusahaan Terbatas Terbuka yang baru. Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan TDP diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat Tanda Daftar Gudang Pasal 35 (1) Setiap badan usaha atau perorangan yang memiliki dan/atau mempergunakan Gudang wajib memiiki TDG dari Dinas. (2) TDG diberikan kepada badan usaha atau perorangan yang telah memiliki SIUP dan TDP. Pasal 36 (1) Gudang yang wajib didaftarkan ialah ruangan yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dagangan. (2) Setiap perusahaan usaha pergudangan wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang sehingga dapat diikuti lalu lintas barang dari dan kegudang tersebut. Pasal 37 (1) Perusahaan atau perorangan yang melakukan penyimpanan barang tertentu dalam gudang yang melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal wajib melaporkan kepada Dinas. (2) Untuk dapat melakukan penyimpanan digudang melebihi kebutuhan dari 3 (tiga) bulan, pemilik gudang wajib memiliki Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) dari Dinas. (3) Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan TDG adalah gudanggudang yang berada pada pelabuhan yang dikuasi oleh penguasa pelabuhan, kawasan berikat, gudang yang melekat

-17dengan usaha perindustriannya. Pasal 38 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk penerbitan TDG, perubahan dan penggantian TDG diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima... Bagian Kelima STPW Pasal 39 (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang menerima Waralaba wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba, guna memperoleh STPW. (2) Ketantuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan STPW diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keenam Perizinan Ekspor dan Impor Pasal 40 (1) Kegiatan perdagangan luar negeri khususnya ekspor dapat dilaksanakan oleh perusahaan atau perorangan yang telah memiliki: a. IUI; b. SIUP; atau c. TDP. (2) Bagi setiap perusahaan Industri dan Perdagangan yang melakukan kegiatan ekspor barang yang diperlakukan secara khusus dapat memperoleh Surat Keterangan Asal (SKA) guna mendapatkan fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan suatu Negara terhadap barang ekspor Indonesia sesuai perjanjian Internasional. (dimasukkan dalam penjelasan : barang yang diperlakukan secara khusus adalah barang yang tata niaga eksposnya diatur dalam peraturan perundang-undangan) (3) SKA diterbitkan oleh dinas yang ditunjuk sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan atas nama Menteri. (4) SKA ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk atas nama menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Kegiatan perdagangan luar negeri khususnya impor dapat dilaksanakan oleh perusahaan atau perorangan yang telah memiliki; a. IUI; b. SIUP; atau c. TDP.

-18(6) Bagi setiap perusahaan Industri dan Perdagangan yang melakukan kegiatan impor yang diperlakukan secara khusus dapat memperoleh Angka Pengenal Impor Umum dan Angka Pengenal Impor Produsen. (7) Untuk mendapatkan Angka Pengenal Impor Umum dan Angka Pengenal Impor Produsen, perusahaan Industri dan Perdagangan harus mendapatkan berita acara pemeriksaan lapangan dari Dinas. (8) Penandatanganan... (8) Penandatangan Angka Pengenal Impor Umum dan Angka Pengenal Impor Produsen diterbitkan oleh skpd pada provinsi yang membidangi perdagangan dan perindustrian. Bagian Ketujuh Promosi Dagang Pasal 41 (1) Untuk memperluas akses pasar bagi barang dan/atau jasa produksi dalam negeri, Pemerintah Daerah berkewajiban memperkenalkan barang dan/atau jasa dengan cara: a. menyelenggarakan promosi dagang di dalam negeri dan/atau diluar negeri;dan b. berpartisipasi dalam promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri. (2) Promosi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pamerang dagang; dan b. misi dagang (3) Promosi Dagang yang berupa pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. pameran dagang internasional; b. pameran dagang nasional; atau c. pameran dagang lokal. (4) Pelaksanaan kegiatan promosi dagang di luar negeri oleh Pemerintah Daerah dilakukan berkoordinasi dengan perwakilan republik Indonesia di luar negeri di negara terkait. Pasal 42 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan kegiatan pameran dagang yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau lembaga selain pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberian fasilitas dan/atau kemudahan pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. penyelenggara promosi dagang nasional; dan b. peserta lembaga selain pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan pelaku usaha nasional. (3) Pemerintah Daerah saling mendukung dalam melakukan pameran dagang untuk mengembangkan ekspor komoditas unggulan nasional.

-19-

BAB IV...

BAB IV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 43 (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka mendukung kemampuan dalam penyelenggaraan urusan perindustrian dan Perdagangan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi, pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan yang diarahkan guna pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan perindustrian dan Perdagangan. Bagian Kedua Pengendalian dan Pengawasan Pasal 44 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri. (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di urusan Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri. (3) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan pada urusan Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. b. c. d. e. f. g. h.

sumber daya manusia industri; pemanfaatan sumber daya alam; manajemen energi; manajemen air; SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; Data Industri dan Data Kawasan Industri; standar Kawasan Industri; Perizinan Industri dan perizinan Kawasan Industri; dan

-20i.

keamanan dan keselamatan alat proses, hasil produksi, penyimpanan,dan pengangkutan.

(4) Setiap perusahaan yang tercantum pada Pasal 5 dan telah memenuhi persyaratan perijinan diwajibkan memasang papan nama perusahaan.. (5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas. Pasal 45... Pasal 45 (1) Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang perdagangan dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan perizinan. (2) Pengawasan dan pengendalian izin di bidang perdagangan dilaksanakan oleh Dinas. (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait. BAB V SANKSI ADMINISTRASI Pasal 46 (1) Setiap perusahaan yang tidak memiliki IUI, IUIK, IUKI, SI UP, IUPP, IUPPT, STPW, TDG, dan TDP dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. peringatan tertulis; b. pembekuan sementara; c. pencabutan; d. penyegelan; e. penutupan sementara; atau f. penutupan tempat usaha.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 47 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam PeraturanDaerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;

-21b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan... g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakpidanadanselanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana. BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 48 (1) Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 23 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. BABVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 49 (1) Bagi perusahaan industri dan perdagangan yang telah memperoleh IUI, Izin Perluasan, IUIK, IUKI, SIUP, IUPP, IUPPT, STPW, TDG serta TDP sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini apabila masa berlakunya belum mencapai 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya, dinyatakan masih berlaku dan wajib untuk diperbaharui kembali paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir. (2) Bagi perusahaan industri dan perdagangan yang telah

-22memperoleh IUI, Izin Perluasan, IUIK, IUKI, SIUP, IUPP, IUPPT, STPW, TDG serta TDP sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini apabila masa berlakunya telah melebihi dari 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan wajib diperbaharui paling lambat 180 (seratus delapanpuluh) hari kerja sesuai dengan Peraturan Daerah.

BAB IX... BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengaturan, Pembinaan dan Pengendalian Industri dan Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang. Ditetapkan di Tigaraksa Pada tanggal 29 September 2014 BUPATI TANGERANG, ttd A. ZAKI ISKANDAR Diundangkan di Tigaraksa Pada tanggal 1 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG, ttd ISKANDAR MIRSAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 11

-23-

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN DANPERDAGANGAN

I.

UMUM Pembangunan Daerah harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan

makmur yang

diselenggarakan

berdasarkan

prinsip

demokrasi

ekonomi. Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai

budaya

kemandirian

dan

Pembangunan

luhur

bangsa,

ketahanan

guna

bangsa

mewujudkan

untuk

kedaulatan,

kepentingan

nasional.

di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan

struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan

Industri

sebagai

penggerak

utama.

Globalisasi

dan

liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain

membuka

peluang

kolaborasi

sehingga

pembangunan

Industri

memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip- prinsip tata kelola yang baik.

Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa konsekuensi pergeseran peran dan misi, Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan

nasional

di

bidang

pembangunan Industri. Penyempurnaan Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian

Kabupaten

Tangerang

berpengaruh sehingga

terhadap

Pemerintah

pembanguna daerah

harus

daerah mampu

menjawab kebutuhan dan perkembangan akibat perubahan lingkungan

-24strategis dan sekaligus mampu menjadi landasan hukum bagi tumbuh, berkembang, dan kemajuan Industri di Kabupaten Tangerang. Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian

Daerah

yang

memberikan

daya

dukung

dalam

meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, memeratakan pendapatan, sertamemperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional. Perdagangan di Kabupaten Tangerang sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik di dalam negeri

maupun

perekonomian

melampaui yang

batas

harus

wilayah

negara,

dilaksanakan

dengan

tetapi

aktivitas

mengutamakan

kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Undang-Undang 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri,

Perdagangan

melalui

Sistem

Elektronik,

pelindungan

dan

pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah,pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional,

Sistem

Informasi

Perdagangan,

pemerintah daerah di bidang Perdagangan. II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1)

tugas

dan

wewenang

-25Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “persetujuan prinsip” adalah Persetujuan prinsip yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan Persetujuan prinsip berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)

-26Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)

-27Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

-28Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas

-29Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) adalah dokumen yang diisi oleh eksportir dengan lengkap, jelas

-30dan benar, diketik dalam bahasa Inggris sesuai tala cara yangberlaku mengenai ketentuan asal barang kemudian diterbitkan oleh Instansi penerbit yang ditunjuk/ditetapkan Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Yang dimaksud dengan Angka Pengenal Impor adalah dokumen atau tanda pengenaI yang menyatakan bahwa badan usaha yang memilikinya mempunyai hak/wewenang untuk mengimpor barang Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 43 Ayat (1)

-31Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

-32Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 49 Ayat (1)

-33Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 1114