I. PENDAHULUAN. Tema baru dan populer sekaligus sensitif mengenai pendidikan akhir-akhir ini,

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tema baru dan populer sekaligus sensitif mengenai pendidikan akhir-akhir ini, adalah biaya pendidikan, yang di dalamnya terkandung pengertian peran, hak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat. Kebijakan sekolah gratis yang dirilis pemerintah Indonesia, direaksi beragam oleh masyarakat, juga pengelola sekolah.

PP No. 48 Tahun 2008 (Sistem Pendidikan Nasional), mengemukakan mengenai hak dan kewajiban pemerintah, adalah sebagai berikut : 1. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pendanaan biaya investasi dan biaya operasional satuan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah/ pemerintah daerah sampai terpenuhinya standar nasional pendidikan. 2. Sekolah yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional dan atau berbasis keunggulan lokal, selain dari pemerintah dan pemerintah daerah, pendanaan tambahan dapat juga bersumber dari masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan atau sumber lain yang sah.

2

3. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (Buku Panduan BOS Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu, 2009:10)

Tanggung jawab dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik adalah : 1. Membiayai biaya pribadi peserta didik, misalnya uang saku, buku tulis, alat-alat tulis, dan sebagainya. 2. Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan atau sebagian biaya operasional pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertaraf internasional dan atau berbasis keunggulan lokal (Buku Panduan BOS Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu, 2009:10)

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada tahun 2008 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP telah mencapai 96,18 % sehingga dapat dikatakan bahwa program Wajib Belajar 9 Tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan.

Program BOS yang dimulai sejak bulan Juni 2005, telah berperan besar dalam percepatan pencapaian program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut. Namun, meski pemerintah pusat sudah memberlakukan BOS, tetap saja dalam kenyataannya hampir diseluruh sekolah negeri di Indonesia masih sulit mewujudkan sekolah gratis. Mereka hanya bisa menggratiskan Sumbangan Pengembangan

3

Pendidikan (SPP). Sekolah tetap saja memungut biaya tambahan karena dana BOS tidak mencukupi. Penelitian yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) selama tahun 2006-2008 memperlihatkan, bahwa sekolah masih membebani orang tua dengan beragam biaya, mulai dari proses penerimaan murid hingga kelulusan (Kompas.com edisi 7 September 2009).

Ada beberapa faktor penyebab tidak maksimalnya program BOS dalam mencapai tujuannya. Pertama, karena minimnya alokasi anggaran. Kedua, sama rata alokasi dana BOS, di mana

Departemen Pendidikan Nasional

mengasumsikan kondisi dan kebutuhan sekolah di Indonesia sama. Karenanya, alokasi dana BOS-pun dibuat sama rata. Memang, pada tahun 2009 dibuat perbedaan antara sekolah di wilayah kabupaten dan kota. Akan tetapi dasar penghitungannya tidak jelas yang tergambar dari kecilnya perbedaan alokasi antara sekolah di kabupaten dan kota. Ketiga adalah korupsi sistemik. Bahwa, walaupun alokasi dana BOS sangat kecil dan tidak memadai untuk merealisasikan sekolah gratis, tapi masih tetap dikorupsi terutama pada tingkat sekolah dan dinas pendidikan (Kompas.com edisi 7 September 2009).

Di samping itu, dampak lain dirasakan oleh sekolah yang tergolong favorit. BOS bagi sekolah-sekolah menengah ke bawah mungkin tidak menjadi masalah, karena pada umumnya mereka memiliki program sekolah yang tidak terlalu banyak (meliputi kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler). Namun bagi sekolah-sekolah negeri yang tergolong favorit (menengah ke atas), dana BOS jelas

tidaklah

cukup,

khususnya

untuk

membantu

program-program

4

peningkatan pendidikan.

Kita sadari bahwa sekolah favorit biasanya sarat

dengan aktivitas kurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bentuk apresiasi kurikulum dalam rangka menunjang peningkatan mutu pendidikan. Selama ini, biaya aktivitas kurikuler dan ekstrakurikuler memang mendapatkan sumbangan dari orang tua murid.

Pemberian dana BOS saat ini dihitung

berdasarkan perhitungan rata-rata unit biaya permurid, di mana pemerintah masih menyamaratakan unit biaya bagi murid yang tinggal di perdesaan dengan perkotaan, padahal kebutuhan antar individu murid pasti akan berbeda, tergantung dari kebutuhannya.

Penghitungan dana BOS yang disamakan permurid ini tentu saja akan membawa konsekuensi yakni perbedaan pemenuhan kebutuhan dalam mencapai tujuan pendidikan, khususnya bagi murid dan sekolah yang memerlukan biaya di atas unit pembiayaan dana BOS.

Akibat yang ada

sekarang adalah pengelola sekolah harus berani mengurangi dana-dana kegiatan yang memang tidak mungkin bisa terpenuhi. Bahkan ada beberapa sekolah yang tetap memberlakukan pungutan kepada murid terkait dengan masalah tersebut. Ada dilema antara mengikuti program itu dengan berbagai tantangan yang menghadang. Apalagi jika para orang tua benar-benar tidak berkeberatan dengan adanya pungutan tersebut.

Oleh sebab itu, program Sekolah Gratis merupakan program pendidikan yang diharapkan oleh setiap orang, terutama bagi masyarakat miskin. Walaupun sebenarnya pemerintah juga telah memberikan bantuan untuk biaya pendidikan

5

melalui dana BOS namun secara operasional program tersebut belum berjalan efektif. Melalui surat bernomor 23/MPN/KU/2009, tanggal 25 Februari 2009 Menteri Pendidikan Nasional telah menyampaikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota untuk segera memberlakukan pendidikan gratis dan mekanisme sumbangan sukarela dari masyarakat mampu dalam pembiayaan pendidikan. Sejak Januari 2009, Sekolah Gratispun mulai diberlakukan, maka seluruh SD dan SMP Negeri dibebaskan dari segala bentuk pungutan yang berkaitan dengan biaya operasional sekolah.

Makna dari program sekolah gratis yang diiklankan oleh Mendiknas Bambang Sudibyo tersebut dimaksudkan hanya pada biaya operasional sekolah. Hal itu seperti yang tercantum sebagai 14 poin di buku panduan BOS, yaitu: 1.

Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan murid baru.

2.

Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.

3.

Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan.

4.

Membiayai kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olah raga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan sejenisnya.

5.

Membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar murid.

6.

Membeli bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk murid, buku inventaris, majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.

6

7.

Membayar langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah.

8.

Membayar biaya perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.

9.

Membayar honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.

10. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan. 11. Memberi bantuan biaya transportasi bagi murid miskin yang menghadapi masalah biaya transportasi dari dan ke sekolah. 12. Membiayai kegiatan dalam kaitan dengan pengelolaan BOS, seperti ; pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/ PT. Pos. 13. Pembelian personal komputer untuk kegiatan belajar murid, maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP. 14. Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan mebeler sekolah (Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu, 2009:19-20)

Di samping pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota berkewajiban menyukseskan program sekolah gratis. BOS,

7

yang menjadi program terdepan dalam mendanai biaya operasional sekolah mendapat respon luar biasa dari masyarakat. Namun, kata “gratis” mulai dipersepsi bahwa sekolah (mulai Januari 2009) adalah gratis segala-galanya. Sebagian masyarakat masih menilai bila penerapan program sekolah gratis mengartikan bebas dari segala jenis pembayaran yang diterapkan pihak sekolah dan sebagian lagi bebas SPP saja. Dilarang bagi pengelola sekolah untuk menarik dana (pungutan) dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun.

Pengertian seperti itu sangatlah keliru, bagi pemerintah, Sekolah gratis ternyata hanya pada hal-hal tertentu terkait biaya operasional sekolah. Sebab yang dimaksud dengan sekolah gratis hanya untuk beberapa aspek saja, seperti SPP, biaya pendaftaran terkait formulir, kemudian yang sifatnya menyangkut fisik seperti meja kursi memang tidak boleh ada pungutan, tapi kalau untuk seragam, buku pelajaran adalah tanggung jawab orang tua.

Ada tiga macam pembiayaan dalam sekolah. Pertama, biaya investasi meliputi biaya untuk pengadaan barang-barang tetap atau barang yang masa pakainya lebih dari satu tahun, seperti komputer atau lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kedua, biaya operasi mencakup biaya keperluan gaji maupun tunjangan para guru (personalia) dan operasional sekolah yang digunakan untuk pengadaan barang-barang habis pakai (nonpersonalia) seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dan yang ketiga, biaya pribadi yang dikeluarkan oleh pribadi murid itu sendiri untuk keperluan pakaian,

8

pengadaan buku, sepatu atau lainnya yang berkaitan dengan keperluan sekolahnya. Pengertian sekolah gratis hanya sebatas pada biaya investasi dan operasi, tetapi biaya pribadi tidak termasuk dalam kategori pengertian sekolah gratis. Perbedaan persepsi yang muncul di kalangan orang tua murid, adalah memasukkan kategori biaya pribadi dalam program sekolah gratis. Sebenarnya pangkal permasalahan terletak pada biaya pribadi tersebut yang diakibatkan kurang mengertinya orang tua/ wali murid terhadap peraturan yang tertera.

Kita bisa membayangkan kondisi sekolah tersebut dalam menjalankan perannya, betapa personel sekolah harus berusaha keras untuk mengatasi berbagai keperluan menyangkut operasional sekolah. Pemahaman mengenai program sekolah gratis antara masyarakat, khususnya orang tua murid, dan pemerintah sepertinya memang berbeda. Hal ini masih menimbulkan prokontra di tengah Tahun Ajaran 2009/2010 yang kini sudah bergulir. Banyak konsekuensi logis yang diprediksi akan muncul sebagai dampak dari diberlakukannya program sekolah gratis ini, misalnya ; 1. aktivitas kurikuler, ekstrakurikuler, dan pelajaran tambahan bisa terhenti atau setidaknya frekuensinya dikurangi, 2. program sekolah untuk menunjang peningkatan mutu bisa tidak terealisir, 3. penurunan insentif (kesejahteraan) guru (program sertifikasi guru juga baru diberikan kepada sebagian kecil yang ada di setiap sekolah) (http://www.jurnalbogor.com/?p=50200).

9

Konsekuensi logis yang harus segera dipikirkan ke depan, misalnya ; 1. antisipasi kekhawatiran terjadi pindahnya murid menuju sekolah favorit, sebab tidak ada lagi penyaringan menyangkut besarnya Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan Sumbangan Peningkatan Mutu Pendidikan (SPMP), 2. rancangan seleksi murid baru ke sekolah favorit, terutama bagi penerimaan murid baru tingkat SD yang hanya menggunakan peringkat usia, 3. model partisipasi orang tua murid dan masyarakat terhadap kepedulian pembiayaan

pendidikan

atau

keperluan

sekolah

lainnya

(http://www.jurnalbogor.com/?p=50200).

Berbagai respon dan kritikan timbul sebagai bentuk kepedulian berbagai pihak demi tercapainya keberhasilan atas program tersebut. Hal ini menuntut adanya manajemen sekolah yang baik, yang tidak hanya berfokus pada mutu pendidikan, tetapi juga mengacu pada mutu sekolah. Lalu bagaimana peranan sekolah dalam mengupayakan agar program sekolah gratis tersebut dapat memaksimalkan mutu pendidikan serta mutu sekolah, adalah suatu topik penelitian yang menarik bagi peneliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah peranan sekolah dalam upaya memaksimalkan program sekolah gratis? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peranan sekolah dalam upaya memaksimalkan program sekolah gratis?

10

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dan memaparkan peranan sekolah dalam upaya memaksimalkan program sekolah gratis. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peranan sekolah dalam upaya memaksimalkan program sekolah gratis.

D. Kegunaan Penelitian

1.

Secara Teoritis Peneliti mencoba mendeskripsikan bagaimana peranan sekolah dalam upaya memaksimalkan program Sekolah Gratis, sehingga secara sosiologis dapat diketahui karakteristik permasalahan dari suatu realita sosial yang dapat menambah wawasan keilmuwan dan memperluas wacana berpikir peneliti.

2.

Secara Praktis Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan informasi mengenai program sekolah gratis, terutama mengenai peranan dan upaya yang dilakukan, yang akan sangat diperlukan bagi masyarakat dan pemerintah serta instansi yang terkait yang peduli terhadap pendidikan guna penyempurnaan program ini di masa mendatang.

11

II.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Peranan

Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peranan. Susanto dan Saepul Husna menyebutkan bahwa role atau peranan merupakan dinamika dari status atau penggunaan hak dan kewajiban (1983:75).

Dalam ilmu Antropologi dan ilmu-ilmu sosial, peranan adalah tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu (Koentjaraningrat, 1986 :35). Definisi lain disampaikan oleh Bertran yang diterjemahkan oleh Taneko, peranan merupakan pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memangku status atau kedudukan tertentu (Taneko : 1993:220).

Menurut Soekanto (1990:269) peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan, maka ia menjalankan suatu peranan. Soekanto (1990:269) juga mengemukakan bahwa suatu peranan paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu :

12

1. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. 2. Peranan adalah suatu konsep perilaku yang dilakukan individu dalam organisasi di masyarakat. 3. Peranan juga dapat diartikan sebagai individu yang penting bagi status sosial.

Lebih lanjut dijelaskan dalam peranan terdapat 2 macam harapan, yaitu :

1. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peranan atau kewajiban-kewajiban pemegang peran. 2. Harapan-harapan yang dimiliki pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam memegang peranan atau kewajiban (Berry, 1995:101).

Dari definisi tersebut maka dapat dinyatakan bahwa peranan adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu atau suatu organisasi di dalam masyarakat yang sesuai dengan posisi dan kedudukan yang dimilikinya yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya sebagai organisasi di dalam masyarakat.

B. Tinjauan Sekolah

Sekolah adalah organisasi kerja, sebagai wadah kerjasama sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai organisasi, wadah tersebut merupakan alat dan bukan tujuan. Dengan kata lain Sekolah (sebagai institusi) adalah tempat pendidikan diberikan (http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah).

Sekolah juga merupakan sebuah lembaga pendidikan yang mana di dalam lembaga pendidikan tersebut terdapat kegiatan proses belajar mengajar, yang mengemban falsafah Tut Wuri Handayani.

Dalam perjalanannya sekolah

telah berhasil menciptakan generasi-generasi yang mana keberadaan generasi

13

pelajar ini telah ikut menentukan sejarah kemerdekaan bagi Indonesia, mulai dari Angkatan 45’ yang terdiri dari Hatta, Syahril, Tan Malaka dan kawankawan. Angkatan 60’ yang dikenal sebagai angkatan yang kritis terhadap Soekarno dan angkatan 90’ yang mempelopori Reformasi. Semuanya tidak akan pernah lepas dari suatu pengajaran yang terpusat pada pendidikan. Pada dasarnya pendidikan di sekolah merupakan bagian dari pendidikan dalam keluarga yang sekaligus juga merupakan lanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Di samping itu, kehidupan di sekolah adalah jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat kelak. Sebuah lembaga pendidikan seperti sekolah tidak boleh diartikan sekedar gedung saja, tempat anak-anak berkumpul dan mempelajari sejumlah materi pengetahuan. Sekolah sebagai institusi peranannya jauh lebih luas daripada sekedar tempat belajar.

Sebagai lembaga pendidikan, sekolah berperan mengembangkan potensi manusiawi yang dimiliki anak-anak agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagai manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota dalam masyarakat.

Kegiatan untuk mengembangkan potensi itu harus

dilakukan secara berencana, terarah dan sistematis, guna mencapai tujuan tertentu. Pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diperoleh seseorang di sekolah secara teratur, sistematis, bertingkat dan dengan mengikuti syaratsyarat yang jelas dan ketat (mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai Perguruan Tinggi).

14

Penjenjangan sekolah di Indonesia diatur sebagai berikut ; 1. Menurut penjenjangan sekolah terdiri dari : a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). b) Taman Kanak-kanak (TK). c) Sekolah Dasar (SD). d) Sekolah menengah yang terdiri dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). e) Perguruan Tinggi. 2. Menurut jenis atau bentuknya, sekolah terdiri dari : a) Sekolah umum, terutama dalam bentuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). b) Sekolah kejuruan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan tenaga kerja tingkat menengah sehingga pada umumnya bertingkat sekolah lanjutan atas. c) Sekolah khusus untuk anak-anak yang menderita kelainan sehingga disebut Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk anak-anak cacat mental (lemah pikiran), tuna rungu, tuna wicara, dan anak-anak nakal. 3. Menurut penanggungjawab dalam melaksanakan sekolah dapat dibedakan sebagai berikut : a) Sekolah Negeri dan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. b) Sekolah bantuan atau subsidi yakni sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui suatu badan atau organisasi tertentu, yang mendapatkan bantuan berupa pembiayaan dan tenaga guru dari pemerintah. c) Sekolah swasta yakni sekolah yang diselenggarakan sepenuhnya oleh masyarakat melalui suatu badan atau organisasi/ perkumpulan tertentu, tanpa mendapat bantuan dari pemerintah (http://zkarnain.tripod.com/DIKNAS.HTM#duasatu).

Sebagai suatu lembaga pendidikan, pengelola sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru (baik guru tetap (PNS) maupun guru honor), staf Tata Usaha (TU), dan komite sekolah. Secara umum tugas dan fungsi dari pengelola sekolah tersebut adalah sebagai berikut : 1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sekolah a. Kepala sekolah selaku pimpinan, mempunyai tugas : 1) Menyusun perencanaan 2) Mengorganisir kegiatan 3) Mengarahkan kegiatan 4) Mengkoordinir kegiatan 5) Melaksanakan pengawasan

15

6) Melakukan evaluasi setiap kegiatan 7) Menentukan kebijaksanaan 8) Mengadakan rapat 9) Mengambil keputusan 10) Mengatur proses belajar mengajar 11) Mengatur administrasi : i. Kantor ii. Siswa iii. Pegawai iv. Perlengkapan v. Keuangan 12) Mengatur Organisasi Siswa Intra Sekolah ( OSIS ) 13) Mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat b. Kepala Sekolah selaku administrator, mempunyai tugas : 1) Perencanaan 2) Pengorganisasian 3) Pengarahan 4) Pengkoordinasian 5) Pengawasan 6) Kurikulum 7) Kesiswaan 8) Perkantoran 9) Kepegawaian 10) Perlengkapan 11) Keuangan 12) Perpustakaan c. Kepala Sekolah sebagai Suvervisor, mempunyai tugas supervisi terhadap : 1) Kegiatan belajar mengajar 2) Kegiatan bimbingan dan penyuluhan 3) Kegiatan ko-kurikuler dan ekstra kurikuler 4) Kegiatan ketatausahaan 5) Kegiatan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha (http://freeposting-danubrata.blogspot.com/2009/01/tupoksiperangkat-sekolah.html). 2. Tugas Pokok dan Fungsi Guru : a. Membuat program pengajaran : 1) Analisa Materi Pelajaran (AMP) 2) Program Tahunan (ProTa) 3) Program Satuan Pelajaran (SP) 4) Program Rencana Pengajaran (RP) 5) Lembar Kegiatan Siswa (LKS) b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran c. Meningkatkan Penguasaan materi pelajaran yang menjadi d. tanggungjawabnya

16

e. Memilih metode yang tepat untuk menyampaikan materi Melaksanakan KBM f. Menganalisa hasil evaluasi KBM g. Mengadakan pemeriksaan, pemeliharaan, dan pengawasan ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, dan kekeluargaan h. Melaksanakan kegiatan penilaian (semester/tahun) i. Meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran j. Membuat dan menyusun lembar kerja (Job Sheet) k. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar masing-masing siswa. l. Mengikuti perkembangan kurikulum. m. Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkatnya (http://freepostingdanubrata.blogspot.com/2009/01/tupoksi-perangkat-sekolah.html). 3. Tugas Pokok dan Fungsi Tata Usaha : a. Tugas Pokok dan Fungsi Tata Usaha - Bendahara 1) Menerima RAPBS setiap awal awal tahun ajaran baru 2) Membuat perencanaan anggaran bulanan dan tahunan 3) Mengelola sumber dana dan pengeluarannya 4) Membuat laporan keuangan bulanan dan tahunan 5) Membuat usulan gaji karyawan 6) Membayarkan gaji guru dan karyawan b. Tugas Pokok dan Fungsi Tata Usaha – PDM / PENTOR 1) Menerima pembayaran dana SPP atau sumber lain dari siswa 2) Menyetor dana SPP atau sumber lain ke bendahara (http://freeposting-danubrata.blogspot.com/2009/01/tupoksiperangkat-sekolah.html). 4. Tugas Pokok dan Fungsi Komite Sekolah a. Tugas Pokok 1) Menyelenggarakan rapat-rapat komite sesuai dengan program yang telah ditetapkan 2) Bersama-sama sekolah merumuskan dan menetapkan visi dan misi, menyusun standar pembelajaran, menyusun encana strategis pengembangan sekolah, menyusun dan menetapkan rencana program tahunan, serta mengembangkan potensi kearah prestasi unggulan 3) Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan 4) Menghimpun, menggali dan mengelola sumber dana dan kontribusi lainnya, baik materiil maupun non-materiil dari masyarakat. b. Fungsi 1) Mengevaluasi program sekolah secara proporsional 2) Mengidentifikasi masalah serta mencari solusinya

17

3) Memberikan respon terhadap kurikulum yang dikembangkan baik berstandar nasional maupun lokal 4) Memberikan motivasi dan penghargaan, serta otonomi profesional kepada staf pengajar 5) Memantau kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah 6) Mengkaji laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program 7) Menyampaikan usul/rekomendasi kepada pemda untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan (http://sdnadis1jogja.wordpress.com/2010/03/12/tupoksikomite-sekolah/).

C. Definisi Upaya

Menurut Poerwadarminto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993:1631) bahwa yang dimaksud dengan upaya adalah usaha (syarat) menyampaikan suatu maksud; akal; ikhtiar.

Definisi lain dalam Kamus Umum Bahasa

Indonesia mengungkapkan bahwa upaya adalah daya; akal; ikhtiar; usaha (Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, 1990:995).

Konsep upaya memiliki beberapa unsur, yaitu : 1. Usaha yang memiliki tujuan awal dan akhir. 2. Usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan akal sehat. 3. Usaha bisa untuk mencapai suatu maksud dengan mencari jalan keluar (Shuster, 1993:12). Dari pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan upaya adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan dengan akal atau ikhtiar dengan maksud untuk memberikan jalan keluar dan memecahkan persoalan tertentu.

18

D. Tinjauan Mengenai Program Sekolah Gratis 1. Pengertian Program Sekolah Gratis Pada tahun 2009, menjelang Mendiknas Bambang Sudibyo menanggalkan jabatannya dan memasuki masa pemilihan legislatif dan eksekutif, Depdiknas mengumumkan penambahan dua kali lipat dana BOS. Dimulai sejak Januari 2009, anak-anak di Indonesia usia SD dan SMP dapat menikmati sekolah bebas SPP. Hal tersebut terwujud berkat adanya kenaikan jumlah biaya BOS yang di dalamnya termasuk SPP, uang Penerimaan Murid Baru (PSB), biaya ujian sekolah dan juga buku sekolah.

Biaya yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memiliki biaya besar, seperti: studytour (karya wisata), studi banding, pembelian seragam bagi murid dan guru untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), serta pembelian bahan atau peralatan yang tidak mendukung kegiatan sekolah, semuanya tidak ditanggung dana BOS. Pemungutan biaya tersebut juga akan tergantung dari kebijakan tiap-tiap sekolah. Serta tentunya pemerintah akan terus mengawasi dan menjamin agar biayabiaya tersebut tidak memberatkan para murid dan orang tua. Pungutan di luar yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (PerGub) diserahkan kepada kebijakan sekolah. Namun, harus tetap berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan bupati/walikota.

Memang sangat fenomenal kehadiran sekolah gratis ini. Iklan sekolah gratis

muncul

seakan-akan

sebuah

kampanye

terselubung

masa

19

pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Namun marilah kita mulai lihat sisi positif dari program pemerintah dengan menyambut baik program ini, demi tercapainya Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas.

Dari uraian di atas maka program sekolah gratis dapat dirumuskan sebagai berikut : Sekolah Gratis = Program BOS Tahun 2009 ( BOS Pusat) + Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi + Anggaran Pendapatan dan

Belanja

Daerah

(APBD)

Kota

dengan landasan operasionalnya Surat Edaran (SE) Mendiknas No. 23/MPN/KU/2009, yang memuat ; landasan hukum untuk Sekolah Gratis dan mengijinkan adanya sumbangan sukarela dari masyarakat.

2. Kebijakan Program BOS

Kebijakan dasar pelaksanaan program BOS tahun 2009 adalah sebagai berikut : a) Biaya satuan BOS, termasuk buku, untuk tiap murid/ tahun mulai Januari tahun 2009 naik. b) Dengan kenaikan kesejahteraan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kenaikan BOS sejak Januari, semua SD dan SMP negeri harus membebaskan murid dari biaya operasional sekolah, kecuali Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

20

c) Pemerintah daerah wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga murid miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada murid mampu. d) Pemerintah daerah wajib menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS tahun 2009 serta memberi sanksi kepada pihak yang melanggarnya. e) Pemerintah daerah wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Depdiknas belum mencukupi (Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu, 2009:8).

3. Tujuan Program BOS

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk : a. Menggratiskan seluruh murid miskin ditingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. b. Menggratiskan seluruh murid SD dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

21

c. Meringankan biaya operasional sekolah bagi murid di sekolah swasta (Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu, 2009:4).

4. Sasaran dan Besar Biaya Satuan Program BOS

Sasaran program BOS adalah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta diseluruh provinsi di Indonesia.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk buku, dihitung berdasarkan jumlah murid dengan ketentuan : a) SD/SDLB kota

: Rp 400.000-/murid/tahun

b) SD/SDLB di kabupaten

: Rp 397.000,-/murid/tahun

c) SMP/SMPLB/SMPT di kota

: Rp 575.000,-/murid/tahun

d) SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten

: Rp 570.000,-/murid/tahun

(Buku Panduan BOS Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu, 2009:4).

5. Waktu Penyaluran Dana BOS

Tahun Anggaran 2009, dana BOS diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2009, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2008/2009 dan semester 1 Tahun Ajaran 2009/2010. Penyaluran dana

22

dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, AprilJuni, Juli-September dan Oktober-Desember. Penyaluran diharapkan dilakukan di bulan pertama setiap triwulan (Buku Panduan BOS Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu, 2009:4).

6. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan program BOS tahun 2009 meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : a) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. b) Undang-Undang No. 17 Tahun 1965 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan. c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. d) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. e) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. f) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. g) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. h) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

23

i) Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. j) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. k) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002

tentang

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. l) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002

tentang

Pedoman Pendirian Sekolah. m) Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No. SE-02/PJ./2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan Dana BOS oleh Bendaharawan atau Penanggung-Jawab Pengelolaan Penggunaan Dana BOS di masing-masing unit Penerima BOS (Buku Panduan BOS Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu, 2009:4-6).

7. Sekolah Penerima Program BOS

Sekolah penerima dana BOS adalah sebagai berikut : a) Semua

sekolah

SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT

negeri

wajib

menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.

24

b) Semua sekolah swasta yang telah memiliki izin operasional yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal wajib menerima dana BOS. c) Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua murid melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan murid miskin di sekolah tersebut. d) Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah. e) Sekolah negeri kategori Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) diperbolehkan memungut dana dari orang tua murid yang mampu dengan persetujuan komite sekolah. Pemerintah daerah harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut agar tercipta prinsip pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel (Buku Panduan BOS Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu, 2009:8-9).

8. Mekanisme Pelaksanaan a) Mekanisme Alokasi Pengalokasian dana BOS dilaksanakan sebagai berikut : i. Tim Manajemen BOS Pusat mengumpulkan data jumlah murid tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS Provinsi, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap provinsi. ii. Atas dasar data jumlah murid tiap sekolah, Tim Manajemn BOS pusat membuat alokasi dana BOS tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Provinsi. iii. Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah murid

25

tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah. iv. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK). SK penetapan sekolah yang menerima BOS ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dewan Pendidikan. SK yang telah ditandatangani dilampiri daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang diterima (Format BOS02A dan Format BOS 02B). Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB). v. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengirimkan SK Alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke tim Manajemen BOS Provinsi, tembusan ke Bank/Pos penyalur dana dan sekolah penerima BOS (Buku Panduan BOS Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu, 2009:16).

Dalam menentukan alokasi dana BOS tiap sekolah perlu pertimbangan bahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran yang berbeda, sehingga perlu acuan sebagai berikut : i. ii.

Alokasi BOS untuk periode Januari-Juni 2009 didasarkan pada jumlah murid tahun pelajaran 2008/2009. Alokasi BOS periode Juli-Desember 2009 didasarkan pada data jumlah murid tahun pelajaran 2009/2010. Oleh karena itu, setiap sekolah diminta agar mengirim data jumlah murid ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, segera setelah masa pendaftaran murid baru tahun 2009 selesai (Buku Panduan BOS Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu, 2009:16).

b) Pengambilan Dana BOS Mekanisme pengambilan dana BOS adalah sebagai berikut : i. Tim Manajemen BOS Provinsi menyerahkan data rekening sekolah penerima BOS dan besar dana yang harus disalurkan kepada lembaga penyalur dana (format BOS-05). ii. Selanjutnya lembaga penyalur dana yang ditunjuk mentransfer iii. dana sekaligus ke setiap rekening sekolah. iv. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah (atau v. bendahara BOS sekolah) dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah (Format BOS-12) dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku.

26

vi. Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK Alokasi vii. yang dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun. viii. Penyaluran dana BOS secara bertahap bukan berarti dana harus ix. dihabiskan dalam periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) (Buku Panduan BOS Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu, 2009:18-19).

c) Penyaluran Dana BOS Syarat penyaluran dana BOS adalah : i. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin, harus membuka nomor rekening atas nama sekolah (tidak boleh atas nama pribadi). ii. Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota (Format BOS-03). iii. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening sekolah dan selanjutnya dikirim kepada Tim Manajemen BOS Provinsi (Format BOS04BA), disertakan pula daftar sekolah yang menolak BOS (Format BOS-04B) (Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu, 2009:17).

Mekanisme Penyaluran dana BOS adalah sebagai berikut :

1.

Penyaluran dana untuk periode Januari-Desember 2009 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan yang berlaku. 2. Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi melalui Bank Pemerintah/PT. Pos, dengan tahap-tahap sebagai berikut : i. Tim Manajemen BOS Provinsi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana BOS sesuai dengan kebutuhan. ii. Unit terkait di Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi atas SPP-LS dimaksud, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS). iii. Dinas Pendidikan Provinsi selanjutnya mengirimkan SPMLS dimaksud kepada KPPN Provinsi.

27

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

x.

KPPN Provinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada rekening Kas Negara. Dana BOS yang telah dicairkan dari KPPN ditampung ke rekening penampung Tim Manajemen BOS Provinsi yang selanjutnya dana disalurkan ke sekolah penerima BOS melalui kantor bank pemerintah/pos yang ditujuk sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi dan lembaga penyalur (bank/pos). Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan sekolah harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh kantor Bank/Pos dengan alokasi BOS yang ditetapkan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Jika dana BOS yang diterima oleh sekolah lebih besar dari jumlah yang seharusnya, misal akibat kesalahan data jumlah murid, maka sekolah harus mengembalikan kelebihan dana BOS tersebut ke rekening Tim Manajemen BOS Provinsi. Jika terdapat murid pindah/mutasi ke sekolah lain setelah semester berjalan, maka dana BOS murid tersebut dalam semester yang berjalan menjadi hak sekolah lama. Jika pada batas anggaran, masi terdapat sisa dana BOS di rekening penampung Tim Manajemen BOS Provinsi akibat kelebihan pencairan dana dan/atau pengembalian dari sekolah, selama hak seluruh sekolah penerima dana BOS telah terpenuhi, maka dana tersebut harus dikembalikan ke Kas Negara secepatnya. Bunga Bank/Jasa Giro akibat dana di rekening penampung Manajemen BOS Provinsi, harus disetor ke Kas Negara (Buku Panduan BOS Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu, 2009:117-18).

E. Tinjauan Upaya Memaksimalkan Program Sekolah Gratis

Maksimal atau memaksimalkan dapat diartikan menjadikan sebanyakbanyaknya;

setinggi-tingginya

atau

mencapai

tingkat

yang

tertinggi

(http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php). Dalam hal ini yang di maksud dengan upaya memaksimalkan program Sekolah Gratis adalah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara Indonesia yang

28

berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan

bahwa

pemerintah

dan

pemerintah

daerah

menjamin

terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat (Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu, 2009:1).

Dari uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa upaya memaksimalkan program sekolah gratis adalah usaha atau tindakan yang dilakukan (dalam hal ini yaitu usaha sekolah) untuk mencapai Wajib Belajar 9 tahun dengan meringankan biaya pendidikan dari masyarakat.

F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya Sekolah Dalam Memaksimalkan Program Sekolah Gratis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:239) faktor merupakan hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Jadi faktor adalah keberagaman sikap, latar belakang, pengaruh, dukungan yang membentuk suatu kesatuan tindakan dan reaksi.

Faktor pendukung dan penghambat menurut kamus yang disusun oleh Poerwadarminta (1985-279) dapat diartikan sebagai berikut :

29

1. Faktor pendukung : a. Faktor adalah suatu hal (keadaan atau peristiwa) yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. b. Pendukung adalah sesuatu yang menyebabkan menjadi berfungsi lebih baik atau berubah keadaan menjadi lebih maju.

Jadi faktor pendukung adalah suatu hal (keadaan atau peristiwa) yang menyebabkan atau mempengaruhi sesuatu berfungsi atau berubah keadaan menjadi lebih baik.

2. Faktor penghambat : a. Faktor adalah suatu hal (keadaan atau peristiwa) yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. b. Penghambat adalah sesuatu yang menyebabkan tidak/belum berfungsi atau mengalami rintangan dan halangan sehingga keadaan tidak berubah menjadi lebih baik.

Jadi faktor penghambat adalah suatu hal (keadaan atau peristiwa) yang menyebabkan atau mempengaruhi sesuatu berfungsi

karena

menghadapi

rintangan

sehingga tidak/belum atau

halangan,

menyebabkan keadaan tidak berubah menjadi lebih baik.

yang

30

G. Kerangka Pikir

Menurut Soekanto (1990:269) peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam hal ini peneliti berusaha mendeskripsikan bagaimana peran sekolah agar program sekolah gratis dapat memaksimalkan mutu pendidikan. Kesuksesan sebuah program dipengaruhi oleh peran dari organisasi atau badan pelaksana program tersebut sehingga tujuan dari program tersebut dapat tercapai. Peranan tersebut dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Hal tersebut tergambar seperti bagan berikut ini :

Peranan Sekolah Dalam Upaya Memaksimalkan Progam Sekolah Gratis

MUTU PENDIDIKAN DAN MUTU SEKOLAH YANG BAIK

Faktor yang mempengaruhi: 1. Faktor pendukung 2. Faktor penghambat

Bagan 1. Kerangka Pikir

Dari bagan 1 di atas dapat kita lihat bahwa program Sekolah Gratis ditujukan agar mutu pendidikan dan mutu sekolah dapat mencapai tingkat yang baik. Hal itu dipengaruhi oleh bagaimana peran sekolah dalam mengupayakan agar program Sekolah Gratis dapat berjalan maksimal. Hal lain yang berhubungan dengan peran yang ikut serta mempengaruhi hasil yang dicapai adalah faktor pendukung dan penghambat.

31

III.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode merupakan faktor penting dalam memecahkan masalah yang turut menentukan keberhasilan suatu penelitian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, di mana prosedur penelitiannya bersifat menjelaskan, mengolah, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas masalah yang diteliti.

Pendekatan kualitatif dapat dilihat sebagai sebuah cara melihat dan mengkaji gejala-gejala sosial dan kemanusiaan yaitu dengan memahami, dengan cara membangun suatu gambaran yang utuh atau holistik yang kompleks, di mana gejala-gejala yang tercakup dalam kajiannya itu dilihat sebagai saling terkait satu dengan lainnya dalam hubungan-hubungan fungsional sebagai sebuah sistem. Meleong (2003:3), mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan dari orang-orang dan perilakunya yang dapat diamati. Dengan metode ini dapat digali informasi sebanyak mungkin dan sedalam mungkin sehingga akan didapatkan informasi yang sejelas-jelasnya tentang apa yang diteliti.

32

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di SD negeri 1 Kaca Marga, Kel. Kaca Marga, Kec. Cuku Balak, Kab. Tanggamus. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa sekolah tersebut adalah salah satu sekolah yang menerima dana sekolah gratis dari pemerintah dengan membebaskan muridnya dari biaya operasional sekolah yang selama ini dibebankan kepada orang tua murid.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian penting dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif. Hal ini untuk membatasi studi dan bidang penelitian.

Tanpa adanya fokus

penelitian, maka peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu fokus penelitian memiliki peranan yang sangat penting untuk memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini, yaitu : 1. Peranan sekolah dalam upaya memaksimalkan program Sekolah Gratis yang meliputi peran dalam hal ; a) Mengalokasikan dana BOS, b) Mengambil dana BOS, dan c) Menyalurkan dana BOS. 2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi peranan sekolah dalam upaya memaksimalkan Program Sekolah Gratis, yaitu : a) Faktor pendukung. b) Faktor penghambat.

33

D. Penentuan Informan

Menurut Spradly dalam Faisal (1990 :78) informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan, yaitu: 1. Subyek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktifitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan. 2. Subyek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian. 3. Subyek mempunyai cukup banyak waktu untuk dimintai informasi. 4. Subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposif sampling. Purposif sampling adalah teknik penentuan informan yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian (Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1981:65). Kriteria dari informan yang ditunjuk dalam penelitian ini adalah informan yang mengetahui dan memahami tentang proses dilaksanakannya program Sekolah Gratis, informan juga ikut terlibat dalam proses pelaksanaan program Sekolah Gratis di sekolah. Adapun informan-informan tersebut antara lain ; 1. kepala sekolah,

34

2. bendahara BOS, 3. guru, dan 4. komite sekolah (orang tua/ wali murid).

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan beberapa cara, yaitu : 1. Wawancara mendalam (indepth Interview) Wawancara mendalam adalah suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu persoalan tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih dapat berhadapan secara fisik. Metode wawancara mendalam ini digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan percakapan-percakapan secara langsung, berhadapan muka dengan informan yang diwawancarai.

Dengan menggunakan metode wawancara mendalam ini diharapkan akan memperoleh data primer yang berkaitan dengan penelitian dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas guna mempermudah dalam menganalisa data selanjutnya.

Wawancara mendalam akan dilakukan

dengan pedoman wawancara. Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang dimaksudkan oleh peneliti terarah, tanpa mengurangi kebebasan dalam mengembangkan pertanyaan, serta suasana tetap terjaga agar kesan dialogis informan nampak.

35

2. Studi Pustaka Yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku dan literatur yang diperlukan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi Yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data-data tentang keadaan lokasi penelitian seperti monografi, sejarah singkat tempat penelitian dan dokumen atau arsip-arsip penting lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, analisa data dilakukan bersama dengan jalannya penelitian. Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisa data melalui alur kegiatan yang meliputi : 1. Reduksi Data Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.

Reduksi data

merupakan suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finansial dapat ditarik dan diverifikasi. Cara yang dipakai dalam reduksi data bisa melalui

seleksi

ketat,

melalui

ringkasan

atau

uraian

menggolongkan dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya.

singkat,

36

2. Penyajian Data (Display Data) Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan-kemungkinan

adanya

penarikan

kesimpulan

dan

pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisa kualitatif yang valid.

3. Menarik Kesimpulan Menarik kesimpulan yaitu mencari “arti” benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan

juga

senantiasa diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yang merupakan validitasnya, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

G. Uji Validitas Data

Pemeriksaan data didasarkan kepada keabsahan data yang diperoleh dari lapangan. Ada beberapa Kriteria keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 1. Derajat Kepercayaan (credibility). Fungsi penetapan kriteria derajat kepercayaan, adalah : a) Melaksanakan penyelidikan sedemikian rupa

sehingga tingkat

kepercayaan penemuannya dapat dicapai. b) Menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

37

2. Keteralihan (transferability). Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika dia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut.

3. Kebergantungan (dependability). Kebergantungan dalam hal ini seseorang mungkin melukiskan pengalaman dengan satu cara tertentu dan demikian pula halnya dengan orang lain. Boleh jadi kedua-duanya sama-sama mengakui akan kebenaran cerita dirinya menurut perspektif mereka masing-masing, yakni penafsiran mereka sendiri, rasionalisasi mereka, prejudis mereka dan penjelasan mereka. Oleh karena itu untuk meningkatkan keterdekatan peneliti yang satu dengan yang lain pada lokasi yang sama tergantung berbagai hal.

4. Kepastian (confirmability). Kepastian berasal dari konsep obyektivitas. Dapat dikatakan bahwa pengalaman beberapa orang atau banyak orang, barulah dikatakan obyektif. Jadi dalam hal ini obyektivitas/ subyektivitas suatu hal itu bergantung pada orang seorang. Hal yang perlu digali dari pengertian bahwa sesuatu itu obyektif, berarti tidak dapat dipastikan. Pengertian inilah

yang

dijadikan

tumpuan

pengalihan

obyektivitas/subyektivitas-subyektivitas menjadi kepastian.

perhatian

38

IV.

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Sekolah

SD Negeri 1 Kaca Marga berdiri sejak tahun 1979. Berikut adalah urutan kepala sekolah yang pernah menjabat di SD Negeri 1 Kaca Marga ; 1. Bpk. Warsidi, menjabat kepala sekolah pada tahun 1979-1986 2. Bpk. Suratman, AMa.Pd, menjabat kepala sekolah pada tahun 1986-1992 3. Bpk. Tiwan MS, AMd.Pd, menjabat kepala sekolah pada tahun 1992-1996 4. Bpk. Bambang, AMa.Pd, menjabat kepala sekolah pada tahun 1996-2004 5. Bpk. Darman Panjaitan, S.Pd, menjabat kepala sekolah pada tahun 2004 sampai sekarang (Data Primer Penelitian tahun 2010).

B. Kondisi Sekolah

SD Negeri 1 Kaca Marga ini merupakan salah satu sekolah dasar yang ada di Tanggamus yang terletak tidak jauh dari pusat perbelanjaan, tepatnya di desa Kaca Marga Kel. Kaca Marga, Kec. Cuku Balak, Kab. Tanggamus. Sarana transportasi yang melintasi di lokasi ini sangat baik dengan jalan beraspal dan dapat dilalui oleh kendaraan umum sehingga dapat dengan mudah dijangkau dari segala penjuru. Selain itu sekolah ini juga mempunyai beberapa prestasi

39

yang membanggakan yang berhasil diperoleh oleh sekolah maupun siswa. Prestasi yang diraih oleh sekolah yaitu ; 1. Juara I, seni tari antar sekolah sekecamatan pada tahun 2005/2006. 2. Juara I, olah raga PBB antar sekolah sekecamatan pada tahun 2005/2006. 3. Juara II, olah raga futsal sekecamatan pada tahun 2005/2006.

Sebelum adanya program BOS, kegiatan operasional sekolah dibiayai iuran wali murid perbulan sebesar Rp. 3.000,-

sedangkan jumlah murid yang

bersekolah di sekolah ini berjumlah 128 murid. Jadi jumlah pendapatan sekolah dari iuran murid dalam 1 tahun sebesar Rp. 4. 608.000,-. Sekolah menggunakan dana tersebut untuk berbagai kebutuhan sekolah, seperti pembelian alat tulis kantor, membayar iuran listrik dan uang insentif untuk para pengajar. Siswa diwajibkan membeli buku pelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh sekolah, sistem pembayaran buku-buku pelajaran pokok tersebut diadakan sebelum adanya BOS.

Sebelum adanya progam BOS, para wali murid diharuskan membayar iuran SPP tiap bulannya, dengan kondisi perekonomian orang tua murid yang ratarata dari golongan menengah ke bawah sehingga banyak orang tua murid yang menunda pembayaran SPP. Setelah adanya BOS maka proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lebih baik. Program BOS dapat membantu pengadaan buku-buku pelajaran, selain itu para murid dibebaskan juga dari iuran sekolah yang selama ini dibebankan kepada orang tua murid. Dana BOS yang diterima sekolah juga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti

40

kegiatan ekstrakurikuler, peningkatan mutu guru, perbaikan gedung sekolah serta kegiatan-kegiatan lain yang dapat meningkatkan mutu sekolah ataupun mutu pendidikan di sekolah (Data Primer Penelitian tahun 2010).

C. Kondisi Tenaga Pengajar

Jumlah guru SD Negeri 1 Kaca Marga sampai dengan tahun 2010 sebanyak 11 orang tenaga pengajar, dengan spesifikasi guru berdasarkan bidang studi, yaitu 7 guru kelas, 1 guru agama Islam, 1 guru bahasa Inggris yang juga mengajar bahasa Daerah Lampung, 1 guru olah raga, dan 1 kepala sekolah. Berikut adalah data jumlah tenaga pengajar berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan .

Tabel 1 Distribusi Guru Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Laki-Laki

Tingkat

Perempuan

Total

Pendidikan

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

SPG

-

-

-

-

-

-

D2

3

27,27

5

45,46

8

72,73

S1

2

18,18

1

9,09

3

27,27

Total

5

45,45

6

54,55

11

100

Sumber : analisis data guru SD Negeri 1 Kaca Marga

Dari tabel tersebut, terlihat dari 11 tenaga pengajar yang ada di SD Negeri 1 Kaca Marga sebanyak 6 orang (54,55%) guru berjenis kelamin perempuan, sedangkan sisanya yaitu 5 orang (45,45%) berjenis kelamin laki-laki. Lima

41

orang guru berjenis laki-laki tersebut memiliki latar belakang pendidikan D2 dan S1, sedangkan 6 orang guru yang berjenis kelamin perempuan juga memiliki latar belakang pendidikan yang sama, yaitu 5 orang (45,46%) berpendidikan D2, dan 1 orang (9,09%) berpendidikan S1.

Distribusi guru berdasarkan umur di SD Negeri 1 Kaca Marga berkisar antara 25 tahun sampai dengan 49 tahun. Guna lebih memudahkan dalam membaca dan menginterpretasikan data, maka umur tenaga pengajar dibagi menjadi 5 kategori dengan interval 5 tahunan untuk tiap kategori. Sedangkan dilihat dari tenaga pengajar yang ada di sekolah tersebut digolongkan ke dalam 6 golongan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Distribusi Guru Berdasarkan Usia dan Golongan GOLONGAN USIA

IV/A

III/C

III/B

II/C

II/B

Honor

TOTAL

Jml

%

Jml

%

Jml

%

Jml

%

Jml

%

Jml

%

Jml

%

25-29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30-34

-

-

-

-

1

9,09

1

9,09

2

18,18

4

36,36

8

72,73

35-39

-

-

2

18,18

-

-

-

-

-

-

-

-

2

18,18

40-44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45-49

1

9,09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

9,09

Total

1

9,09

2

18,18

1

9,09

1

9,09

2

18,18

4

36,36

11

100

Sumber : analisis data guru SD Negeri 1 Kaca Marga

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa tenaga pengajar yang berumur 30-34 tahun proporsinya lebih banyak (72,73%), dibandingkan dengan guru

42

yang berada pada kelompok umur lainnya. Sedangkan dilihat dari golongan tenaga pengajar terbanyak ada dalam golongan guru honor yaitu sebanyak 4 orang (36,36%). Dan sisanya, yaitu golongan III/c dalam usia antara 35-39 tahun sebanyak 2 orang (18,18%), golongan III/b dalam usia antara 30-34 tahun berjumlah 1 orang (9,09%), golongan II/c berusia antara 30-34 tahun sebanyak 1 orang (9,09%), golongan II/b berusia antara 30-34 tahun sebanyak 2 orang (18,18%), serta golongan IV/a berusia antara 45-49 tahun sebanyak 1 orang (9,09%).

D. Kondisi Siswa

Siswa SD Negeri 1 Kaca Marga pada Tahun Ajaran 2009/2010 berjumlah 128 murid dari kels I-IV dengan rincian sebagai berikut : Kelas I

: berjumlah 21 anak

Kelas II

: berjumlah 21 anak

Kelas III : berjumlah 21 anak Kelas IV : berjumlah 21 anak Kelas V

: berjumlah 22 anak

Kelas VI : berjumlah 22 anak Sumber : monografi SD Negeri 1 Kaca Marga

Murid yang belajar di sekolah ini terdiri dari berbagai macam suku, seperti Lampung, Jawa, dan sebagainya. Mereka juga berasal dari dalam dan luar daerah Kaca Marga. Jam belajar di sekolah ini dimulai dari pukul 07.30-12.20 WIB.

43

E. Kondisi Fisik dan Fasilitas Sekolah

Fasilitas ruangan dan gedung SD Negeri 1 Kaca Marga adalah sebagai berikut: Keadaan fisik

: permanen

Keadaan ruangan Ruang Kepala Sekolah & Ruang Guru

: 1 buah

Ruang Belajar (kelas)

: 6 buah

Ruang Perpustakaan

: 1 buah

Gudang

: 1 buah

Keadaan gedung di sekolah ini telah permanen. Sekolah ini juga mempunyai 6 ruang kelas untuk belajar yaitu : I, II, III, IV, V dan VI serta satu ruangan untuk kantor. Ruangan dalam kantor tersebut mencakup ruangan kepala sekolah dan ruangan guru. Ruangan/bangunan di sekolah ini juga tergolong sangat baik. Selain permanen, lantai gedung sekolah juga telah di keramik sehingga sangat menunjang aktivitas belajar mengajar di sekolah ini.

Pengelolaan kelas di SD Negeri 1 Kaca Marga umumnya baik. Hal itu dapat dilihat dari adanya wali kelas dari masing-masing kelas yang bertugas membantu dan membina kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, pada masing-masing kelas juga terdapat ketua kelas yang bertugas sebagai koordinator di dalam kelas dan juga sebagai penghubung antara guru dan murid. Selain memiliki ruangan kantor dan ruangan untuk belajar, SD Negeri 1 Kaca Marga juga memiliki sebuah perpustakaan, dan gudang.

44

F. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi SD Negeri 1 Kaca Marga

KEPALA SEKOLAH

KOMITE SEKOLAH

GURU

MURID

Bagan 2. Struktur Organisasi

Komite Sekolah yang terdiri dari : Ketua

: Sutando

Sekretaris

: Sukeri

Bendahara

: Kamrin

Anggota

: 1. Wakidi

(tokoh masyarakat)

2. Selamat

(tokoh pendidikan)

3. Jumadi

(tokoh adat)

4. Sukur

(tokoh agama)

Guru yang terdiri dari : 1. 7 orang guru kelas 2. 1 orang guru olah raga 3. 1 orang guru bahasa Daerah Lampung yang juga mengajar bahasa Inggris 4. 1 orang guru Agama (Sumber : Data Primer SD Negeri 1 Kaca Marga)

45

G. Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam kegiatan sekolah biasa, yang dilakukan di sekolah dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, mengembangkan bakat, minat dan kreasi murid. Jenis kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SD Negeri 1 Kaca Marga yaitu kegiatan pramuka dan seni tari Pengunten.

46

V.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Informan

Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara BOS, guru (1 orang mewakili yang ada) dan 1 (satu) orang komite sekolah. Para informan adalah tokoh-tokoh di sekolah tersebut yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memberikan informasi dikarenakan para informan tersebut mengetahui dan memahami tentang proses pelaksanaan program BOS di sekolah, sehingga dianggap dapat memberikan informasi yang jelas mengenai peranan sekolah dalam upaya memaksimalkan program sekolah gratis. Tabel di bawah ini menunjukkan deskripsi mengenai informan dalam penelitian ini.

Tabel 3 Deskripsi Informan Nama Informan I

Keterangan Seorang guru dengan latar belakang pendidikan S1, golongan IV/a. Informan berusia 48 tahun, mulai bertugas di SD N.1 Kaca Marga pada tahun 2004. Informan ini menjabat sebagai kepala sekolah di SD N.1 Kaca Marga sehingga bertanggung jawab dalam pelaksanaan program BOS di sekolah ini.

47

Informan II

Seorang guru dengan latar belakang pendidikan D2, golongan III/c. Informan berusia 43 tahun, mulai bertugas di SD N.1 Kaca Marga pada tahun 1994. Informan ini menjabat sebagai bendahara BOS di SD N.1 Kaca Marga sehingga ikut serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan program BOS di sekolah ini.

Informan III

Seorang guru dengan latar belakang pendidikan D2, golongan III/c. Informan berusia 58 tahun, mulai bertugas di SD N.1 Kaca Marga pada tahun 1994. Informan ini merupakan salah satu guru kelas yang mengajar di kelas 1 sehingga mengetahui dan ikut serta dalam pelaksanaan program BOS di sekolah ini.

Informan IV

Seorang wali murid dengan latar belakang pekerjaan sebagai petani, berusia 38 tahun. Informan ini merupakan ketua komite SD N.1 Kaca Marga yang menjabat sejak tahun 2006 sehingga bertanggung jawab dalam pelaksanaan program BOS di sekolah ini.

Sumber : Data primer penelitian 2010

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut adalah pembahasan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada 4 (empat) orang informan yang telah peneliti ditentukan. Dalam penelitian ini pembahasan difokuskan pada dua hal seperti yang terdapat dalam fokus penelitian. Pertama mengenai peranan sekolah dalam hal alokasi,

48

pengambilan dan penyaluran dana BOS. Kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sekolah yang meliputi faktor pendukung dan penghambat.

1. Peranan Sekolah Dalam Upaya Memaksimalkan Pengalokasian Dana BOS Pada prakteknya, mekanisme alokasi dana BOS dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam buku panduan. Sekolah menyiapkan data murid secara benar dan juga sesuai dengan format yang telah ditentukan dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan komite sekolah. Selain itu, sekolah juga diharuskan membuat RAPBS dalam satu tahun anggaran yang juga ditandatangani oleh kepala sekolah dan komite sekolah. Setelah itu sekolah mengirimkan data siswa, dan RAPBS tersebut kepada tim PKPS-BBM Kabupaten/kota. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan I, seorang kepala sekolah berlatar belakang pendidikan S1 berikut ini :

“Pelaksanaan program BOS di sekolah ini dilakukan seperti yang tertulis dalam buku pedoman program BOS. Kami mengikuti tahapan sesuai yang tertulis dalam buku itu. Sebelum itu, kami pihak sekolah mengadakan rapat untuk membuat RAPBS. Rapat dihadiri oleh semua guru yang mengajar di sekolah, dan juga komite sekolah. Dalam rapat kami membahas hal-hal apa saja yang dibutuhkan sekolah agar dapat mengajukan dana BOS untuk membantu mencukupi kebutuhan tersebut...”

Lebih lanjut informan ini menyatakan bahwa peranannya dalam mengalokasikan dana BOS lebih dominan. Dalam hal ini informan mengungkapkan peranannya yaitu membuat RAPBS yang telah disepakati dalam rapat komite sekolah.

49

”Setelah hasil rapat diperoleh maka kepala sekolah menyusun dan membuat RAPBS. RAPBS tersebut berisi daftar alokasi dana dan jumlah murid yang akan diajukan, setelah itu saya mengajukannya ke panitia BOS pusat...”

Informan II mengungkapkan peranannya dalam pengalokasian dana BOS ini yaitu ikut serta dalam rapat komite sekolah untuk menentukan alokasi dana yang dimuat dalam RAPBS.

”tidak jauh berbeda dengan yang bapak kepala sekolah ungkapkan tadi, saya sebagai bendahara BOS ikut serta dalam pelaksanaan program ini. Saya ikut dalam rapat pembuatan RAPBS dan mengajukan beberapa kebutuhan sekolah yang saya pikir perlu untuk dipertimbangkan. Setelah itu yang membuat RAPBSnya adalah bapak kepala sekolah...”

Informan III dan IV mengungkapkan hal serupa berkaitan dengan peran mereka dalam pengalokasian dana BOS ini. Seorang guru kelas yang mengajar di kelas 1 dan seorang wali murid berlatar belakang pekerjaan sebagai petani, yang menjabat sebagai ketua komite sekolah sejak tahun 2006. Mereka lebih berperan dalam mengawasi dan memberikan masukan dalam pembuatan alokasi dana yang akan diajukan tersebut. Mengenai mekanisme pembuatan ataupun pengajuan RAPBS ke panitia BOS pusat secara teknis yang lebih memahami adalah kepala sekolah (informan I).

”ya, pada umumnya saya tidak berperan banyak dalam pelaksanaan program ini. Yang lebih berperan adalah bapak kepala sekolah, tetapi sebagai warga sekolah, saya ikut serta dalam pelaksanaan program ini, walaupun tidak banyak, kami sebagai guru hanya memberitahu kebutuhan apa saja yang sekolah butuhkan, selain itu kami hanya mengetahui saja bagaimana dana itu gunakan...” (informan III)

50

”saya hanya ikut pada rapat yang diadakan sekolah untuk menentukan RAPBS. Secara umum saya hanya mengawasi jalannya program ini. Yang tahu bagaimana persisnya program ini berjalan adalah kepala sekolah, saya hanya mendapat pertanggungjawaban dari kepala sekolah mengenai jalannya program ini...” (informan IV)

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa peranan sekolah dalam pengalokasian dana BOS, antara lain ; a. menentukan alokasi dana yang akan dimasukkan dalam RAPBS. b. membuat dan mengajukan RAPBS yang telah dibuat kepala sekolah ke panitia BOS pusat. c. mengawasi proses pembuatan serta pengajuan RAPBS.

2. Peranan Sekolah Dalam Upaya Memaksimalkan Pengambilan Dana BOS Dana BOS dapat dicairkan pihak sekolah setelah ada pemberitahuan terlebih dahulu mengenai persetujuan RAPBS dari panitia BOS pusat. Dalam mekanisme pengambilan dana BOS ini, yang paling berperan adalah bendahara. Bendahara BOS dapat mengambil dana tersebut dari kantor pos dengan adanya tanda tangan dari kepala sekolah yang diketahui komite sekolah. Hal ini seperti yang tercantum dalam point ketiga pada tahapan pengambilan dana BOS. berikut adalah pernyataan dari informan I mengenai pengambilan dana BOS tersebut. ”Setelah RAPBS disetujui oleh panitia BOS pusat, maka sesuai jadwal yang telah ditentukan dananya dapat dicairkan. Saya hanya menandatangani slip tanda bukti penarikan yang mau di stor bendahara ke kantor pos. Jadi yang mengambil dana itu dari kantor pos bukan saya tapi bendahara BOS dan tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Dalam penyaluran dana BOS tersebut, dana dikeluarkan sesuai dengan yang tertera pada RAPBS, dengan sepengatahuan saya dan komite sekolah. Jadi tidak ada dana yang

51

dalam istilah katanya nyelip atau dikorupsi. Karena semua daftar alokasi dana tersebut sudah tercantum dalam RAPBS, sehingga dana tidak mungkin dapat dikorupsi...”

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa dalam proses pengambilan dana BOS ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang pemerintah telah tetapkan. Terlebih alokasi dana sangat jelas, sehingga dana tidak mungkin dapat di korupsi. Alokasi dana yang diperoleh sekolah sesuai dengan yang ada dalam RAPBS sehingga informan I berpendapat bahwa tidak mungkin sekolah dapat mengkorupsi dana tersebut.

Hal serupa disampaikan oleh informan II yang lebih banyak berperan dalam pengambilan dana BOS tersebut.

”Setelah RAPBS disetujui oleh pusat, saya yang ditugaskan untuk mengambil dana tersebut dari kantor pos...”

Dalam pengambilan dana BOS ini, informan III dan IV hanya mengetahui dan mengawasi. Sesuai dengan yang informan uraikan dalam wawancara dengan peneliti. Mereka menyatakan bahwa dana BOS tersebut memang diambil oleh bendahara BOS dengan sepengetahuan komite sekolah.

”...yang mencairkan dana adalah bendahara BOS. Kami sebagai guru hanya ikut serta dalam rapat sekolah, selain itu kami hanya mengetahui saja bagaimana dana itu digunakan...” (informan III)

52

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh informan IV. Dari pembahasan di atas maka dapat diketahui bahwa peranan sekolah dalam pengambilan dana BOS ini adalah ; a. menandatangani slip tanda bukti penarikan yang akan digunakan bendahara BOS untuk mengambil dana BOS di kantor pos. b. mengambil dana dari kantor pos dengan sepengetahuan kepala sekolah. c. mengawasi proses pengambilan dana BOS.

3. Peranan Sekolah Dalam Upaya Memaksimalkan Penyaluran Dana BOS Informan I, II, III dan IV mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda mengenai mekanisme penyaluran dana BOS ini. Setelah dana BOS diambil dari kantor pos, dana tersebut ada dalam tanggung jawab bendahara BOS. Dana tersebut kemudian digunakan sesuai dengan yang tertulis dalam RAPBS atas perintah kepala sekolah dan dengan diketahui oleh komite sekolah. “…saya juga yang memegang dan mengeluarkan dana untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang tertulis dalam RAPBS, tentu saja atas perintah kepala sekolah…” (Informan II)

Dari pembahasan di atas maka dapat diketahui bahwa peranan sekolah dalam penyaluran dana BOS ini adalah ; a. Mengatur penyaluran dana BOS agar sesuai dengan RAPBS. b. Mengawasi jalannya penyaluran dana BOS.

53

4.

Faktor Pendukung dan Penghambat yang Mempengaruhi Sekolah Dalam Upaya Memaksimalkan Program Sekolah Gratis Faktor yang mendukung sekolah adalah faktor sosial. Baiknya hubungan sosial antara kepala sekolah, guru dan komite sekolah membuat sekolah tidak menghadapi hambatan yang besar dalam memaksimalkan program sekolah gratis ini. Informan I, II, III dan IV menyatakan memiliki hubungan yang baik satu sama lain sehingga memudahkan mereka dalam merencanakan, menyusun dan membuat RAPBS.

”hal yang paling mendukung kami dalam melaksanakan program ini adalah baiknya hubungan kami sesama warga sekolah. Semua warga sekolah tinggal di desa ini, jadi kami sering bertemu dan mengobrol. Hal itu membuat komunikasi kami baik sehingga memudahkan kami dalam menyalurkan pendapat dan keinginan kami. Guru-guru serta komite sekolah juga sangat mempercayai saya sehingga memudahkan saya untuk mengatur jalannya program ini.” (Informan I)

Hal serupa disampaikan oleh informan IV,

”...yang mendukung adalah warga sekolah yang sangat terbuka kepada kami mengenai jalannya program ini dan kami juga mempercayakannya kepada guru-guru dan kepala sekolah.”

Tidak hanya itu, para informan ini juga menyatakan jika mereka menghadapi hambatan dalam pelaksanaan program ini mereka selalu bekerjasama untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada dengan musyawarah. Hal ini didukung oleh faktor geografis di mana mereka berdomisili pada daerah yang sama sehingga intensitas pertemuan mereka

54

sangat besar. Informan I menyatakan karena mereka berdomisili di daerah perdesaan membuat mereka memiliki ikatan kekerabatan juga di sekolah.

”Dengan adanya hubungan baik di antara kami, memudahkan kami untuk mengatasi masalah yang sekolah hadapi. Kami mengatasi masalah yang ada dengan musyawarah dan membicarakan bagaimana baiknya mengatasi masalah tersebut. Misalnya saja jika terjadi dana yang kurang atau mengenai keterlambatan pencairan dana yang berakibat pada ditundanya penggajian guru honor. Kami sangat memahami kebutuhan dari guru-guru honor ini sehingga kami mencoba untuk tidak mempersulit mereka dengan tertundanya gaji mereka. Maka kami mencoba untuk mencari bantuan dana untuk mengatasi masalah ini. Saya memakai uang saya atau jika ada donatur/wali murid yang mau membantu untuk menalangi sementara kebutuhan ini. Saat dana BOS sudah dapat dicairkan maka uang tersebut akan diganti. Itulah yang kami lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari sepengetahuan komite sekolah atau guru. Dan jika kekurangan dana terjadi maka kami memasukkan kebutuhan pada triwulan yang tertunda tadi ke RAPBS triwulan mendatang sehingga kebutuhan tetap dapat tercukupi. Dan jika dana yang sisa terjadi maka kami memasukkannya pada saldo sekolah untuk kebutuhan sekolah mendatang, namun hal ini jarang sekali terjadi.”

Penjelasan dari informan I di atas memperjelas bagaimana ia berperan dalam memaksimalkan program ini. Informan secara detail memaparkan bentuk manajemen sekolahnya yaitu bagaimana ia dapat mengelola hal yang mendukung dan menghambat berjalannya program ini. Sebagai kepala sekolah, informan I memiliki peran yang lebih besar dibandingkan dengan informan lain. Hal ini karena sebagai kepala sekolah, informan I lebih memahami mengenai program BOS tersebut. Kepala sekolah juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang lebih besar dari pihak-pihak yang ada di sekolah. Kepala sekolah dapat mengelola program ini dengan sangat baik, sekalipun sekolah mengalami hambatan dan masalah, sekolah

55

dapat mengatasi permasalahan tersebut sehingga tidak mengganggu berjalannya program BOS ini. Menurut informan I, tidak ada hambatan yang terlalu besar dalam mekanisme pengalokasian, pengambilan maupun penyaluran dana BOS tersebut. Hal ini karena pemerintah pusat membuat mekanisme pengalokasian, pengambilan dan penyaluran dana BOS sangat mudah untuk diikuti.

”hambatan yang kami alami hampir tidak ada. Kenapa saya berkata demikian, karena menurut saya pemerintah membuat prosedur pengajuan dana BOS ini mudah untuk diikuti. Selain itu, pemerintah sangat mengerti keadaan kami sekolah-sekolah yang ada di desa jadi kami bisa mengambil dana tidak harus melalui bank tapi bisa melalui kantor pos. Namun, dalam hal waktu pencairan dana memang selalu terlambat. Dana selalu cair pada bulan kedua tiap triwulan yang telah pemerintah tentukan, sedangkan kami memulai kegiatan kami sesuai RABPS pada awal bulan tiap triwulan. Hal ini mengakibatkan kami harus menunda dahulu gaji guru honor kami. Lebih dari itu, tidak ada hambatan yang cukup besar dalam kami melaksanakan program ini.”

Hal serupa disampaikan oleh informan II, pihak sekolah hanya mengeluhkan waktu pencairan dana yang selalu terlambat. Dana tersebut baru dapat diambil pada bulan kedua tiap triwulan. Masalah waktu inilah yang menjadi hambatan sekolah dalam memaksimalkan program sekolah gratis. Keterlambatan tersebut mengakibatkan sekolah harus menunggu sampai dana tersebut dapat dicairkan barulah pihak sekolah dapat melaksanakan apa yang tercantum dalam RAPBS.

Dampak dari keterlambatan ini terlebih dirasakan oleh tenaga pengajar honor. Gaji dari tenaga pengajar berasal dari dana BOS, seperti yang

56

tertulis pada point ke- 9 daftar alokasi dana BOS dalam buku panduan BOS tahun 2009. Dengan adanya keterlambatan ini para tenaga pengajar honor harus mengalami penundaan pemberian gaji mereka.

Dari uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa faktor pendukung yang mempengaruhi peranan sekolah dalam memaksimalkan program sekolah gratis ini adalah faktor sosial. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi peranan sekolah dalam memaksimalkan program sekolah gratis ini adalah masalah waktu pencairan dana.

57

VI.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pembahasan pada bab sebelumnya menyimpulkan bahwa ; 1. Peranan sekolah dalam upaya memaksimalkan program sekolah gratis adalah sebagai berikut : a. Peranan Sekolah Dalam Upaya Memaksimalkan Pengalokasian Dana BOS. Sekolah mengadakan rapat komite yang dihadiri kepala sekolah, guru dan komite sekolah. Rapat diadakan untuk menentukan daftar siswa serta menentukan alokasi dana yang akan dimasukkan dalam RAPBS. RAPBS yang telah disepakati melalui rapat, dibuat oleh kepala sekolah kemudian kepala sekolah mengajukan RAPBS tersebut ke panitia BOS pusat. Guru serta komite sekolah hanya mengawasi proses pembuatan dan pengajuan RAPBS. b. Peranan Sekolah Dalam Upaya Memaksimalkan Pengambilan Dana BOS. Pengambilan

dana

BOS

dapat

dilakukan

setelah

ada

pemberitahuan mengenai persetujuan RAPBS dari panitia BOS pusat. Pengambilan dana dilakukan oleh bendahara BOS. Kepala sekolah menandatangani slip tanda bukti penarikan yang akan

58

bendahara gunakan, sebagai tanda bukti penarikan untuk mengambil dana dari kantor pos. Kepala sekolah serta komite sekolah hanya mengawasi proses pengambilan dana BOS tersebut. c. Peranan Sekolah Dalam Upaya Memaksimalkan Penyaluran Dana BOS. Dana yang telah diambil dari kantor pos dikeluarkan sesuai dengan RAPBS. Sekolah bertanggung jawab dalam penggunaan dana serta mengawasi proses penyaluran dana agar sesuai dengan RAPBS.

2. Faktor

-

faktor

yang

mempengaruhi

sekolah

dalam

upaya

memaksimalkan program sekolah gratis ; a. Faktor pendukung ; Faktor yang mendukung sekolah di antaranya adalah faktor sosial, di mana guru-guru serta wali murid memiliki hubungan sosial yang baik. Hubungan baik ini terbentuk karena warga sekolah memiliki intensitas pertemuan yang tinggi, karena mereka berdomisili pada daerah tempat tinggal yang sama. Mereka menyatakan memiliki hubungan yang baik satu sama lain sehingga memudahkan mereka dalam merencanakan, menyusun dan membuat RAPBS. Hal itu juga mendukung mereka untuk dapat memusyawarahkan masalahmasalah yang mungkin muncul. b. Faktor penghambat ; Faktor penghambat yang ditemui sekolah hanya pada masalah waktu pencairan dana. Dana tersebut baru dapat dicairkan setiap

59

bulan kedua pada tiap triwulan.

Keterlambatan tersebut

mengakibatkan sekolah tidak dapat melaksanakan RAPBS tepat waktu.

Dari uraian tersebut juga dapat disimpulkan bahwa sekolah ini telah berperan dalam memaksimalkan program sekolah gratis sehingga tidak hanya meningkatkan mutu pendidikan tetapi juga meningkatkan mutu sekolah. Dari dua faktor yang mempengaruhi peranan sekolah tersebut, faktor pendukung mempunyai pengaruh yang lebih kuat. Hal ini diketahui melalui hasil penelitian yang menyatakan bahwa faktor pendukung dapat mengatasi masalah yang timbul akibat adanya faktor penghambat.

Menjawab masalah yang ada dalam masyarakat mengenai sekolah gratis seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah (bab I), masyarakat dapat mengetahui bahwa sekolah gratis tidak berarti bahwa sekolah adalah gratis segalanya. Melalui penelitian ini, dapat diketahui bahwa sekolah gratis hanya menyangkut biaya operasional yang meliputi, biaya investasi dan biaya operasi.

Biaya investasi yaitu biaya untuk pengadaan barang-barang tetap atau barang yang masa pakainya lebih dari satu tahun, seperti komputer atau lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Biaya operasi mencakup biaya keperluan gaji maupun tunjangan para guru (personalia) dan operasional sekolah yang digunakan untuk pengadaan barang-barang habis pakai (non-personalia) seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Sedangkan

60

biaya pribadi tidak termasuk dalam kategori pengertian sekolah gratis. Biaya pribadi yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pribadi murid itu sendiri untuk keperluan pakaian, pengadaan buku, sepatu atau lainnya yang berkaitan dengan keperluan sekolahnya.

B. Saran

Menyikapi hal yang telah diuraikan di atas, terlebih mengenai masalah yang timbul dikarenakan faktor penghambat, sekolah dapat lebih rinci menyusun RAPBS dan menyesuaikan dengan jadwal pencairan dana. Hal itu agar keterlambatan pencairan dana tidak menghambat jalannya program ini. Rincian mengenai waktu pelaksanaan setiap alokasi dana setidaknya dapat disesuaikan dengan waktu pencairan dana. Dengan demikian masalah yang mungkin timbul akibat keterlambatan pencairan dana dapat diminimalisir oleh pihak sekolah.

Dari masalah yang timbul akibat berbedanya persepsi antara masyarakat dengan pemerintah dalam program sekolah gratis ini, hendaknya pihak sekolah dapat lebih intens dalam menyosialosasikan program sekolah gratis kepada wali murid. Masyarakatpun diharapkan dapat lebih bijak dan kritis untuk meresponi program sekolah gratis tersebut. Di sisi lain masalah yang mungkin timbul dari adanya program ini hendaknya membuat masyarakat lebih peduli dan ikut serta untuk mengatasinya demi tercapainya cita-cita masyarakat akan mutu pendidikan dan mutu sekolah yang baik.

61

DAFTAR PUSTAKA

Berry, David.1995. Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi. Jakarta: Rajawali Pers Depdikbud. 1995. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Jakarta: Depdikbud Indrawan, WS. . 2001. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Cipto Media Koentjaraningrat. 1986. Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan. Jakarta: PT. Gramedia. Lexi J. Meleong. 1996. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Raskita Raya Nawawi, Hadari. 1985. Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas. Jakarta: PT. Gunung Agung Nawawi, Hadari. 1996. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. 1994. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Universitas Press. Poerwadarminta, W. J. S. . 1993. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Shuster, Simon. 1993. Century Dictionary. New York Singarimbun M, dan Effendi, S. 1985. Metode Penelitian Survai. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Soekanto, Soerjono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada Sparadley, Faisal. 1990. Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: Rajawali Pers Surachmad, Winarno. 1984. Metodologi Riset Untuk Skripsi dan Tesis. Bandung: Bina Aksara Susanto, Astrid dan Saepul Husna. 1983. Pengantar Sosiologi dan Pengantar Sosial. Jakarta: Penerbit Bina Cipta Taneko, B. Soleman. 1993. Struktur dan Proses Sosial. PT. Raja Garfindo Persada. Jakarta

62

Sumber lain : Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu, Tahun 2009 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993 Kamus besar Bahasa Indonesia, 1985 Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, 1990 Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1990 Kompas.com edisi 7 September 2009, diakses pada tanggal 10 Febuari 2010 http://freeposting-danubrata.blogspot.com/2009/01/tupoksi-perangkatsekolah.html, diakses pada tanggal 09 Juni 2010 http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan#Pendidikan_di_Indonesia, diakses pada tanggal 10 Febuari 2010 http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah, diakses pada tanggal 16 Febuari 2010 http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_dasar, diakses pada tanggal 09 Juni 2010 http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php, diakses pada tanggal 16 Febuari 2010 http://sdnadis1jogja.wordpress.com/2010/03/12/tupoksi-komite-sekolah/, diakses pada tanggal 09 Juni 2010 http://www.jurnalbogor.com/?p=50200, diakses pada tanggal 16 Febuari 2010 http://zkarnain.tripod.com/DIKNAS.HTM#duasatu, diakses pada tanggal 16 Febuari 2010 Data primer penelitian tahun 2010