I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Kekayaan sumber daya alam dalam bidang pertanian merupakan
keunggulan yang dimiliki Indonesia dan perlu dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Pertanian merupakan aset besar dan menjadi sektor yang dapat diandalkan dalam pembangunan untuk menunjang ketahanan pangan. Kebutuhan terhadap pemenuhan pangan merupakan kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi karena hal ini berkaitan dengan hajat hidup manusia. Salah satu produk pertanian yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat adalah beras.
Tabel 1. Data Kandungan Nutrisi Serealia per 100 Gram Nutrisi Karbohidrat Protein Lemak Kalori Vitamin B1 Serat Air
Satuan Gram Gram Gram Gram Mg -
Beras 78,9 6,8 6,8 360,0 -
Gandum 74,1 11,8 1,2 0,4 12
Sorgum 73,0 11,0 73,0 332,0 0,4 -
Jagung 72,4 10,0 10,0 361,0 2,3 2,3 13,5
Sumber: Badan Pusat Statistik 2010(a) Keterangan: - tidak terdapat data
Beras masih menjadi bahan pangan utama yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia hingga saat ini. Hal ini dikarenakan beras dipandang sebagai produk pangan yang mudah didapat, ketersediaannya melimpah, dan bergizi. Beras dikatakan bergizi karena kandungan karbohidrat dalam beras merupakan yang tertinggi di atas bahan pangan lainnya (Tabel 1). Tabel 2. Data Konsumsi Pangan per Kapita Indonesia Tahun 2010 Komoditas Pangan Beras Gandum Jagung Kedelai
Konsumsi per Kapita (kg/orang/tahun) 139 17 70 40
Sumber: Badan Pusat Statistik 2010(a)
Konsumsi beras di Indonesia berada pada peringkat pertama pada konsumsi komoditas pangan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2 dimana konsumsi
beras per kapita Indonesia lebih tinggi dibandingkan bahan pangan lainnya. Hal ini membuktikan betapa pentingnya ketersediaan beras bagi masyarakat. Jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat menjadikan ketersediaan beras sebagai suatu hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Dalam hal ini, petani lokal masih menjadi tulang punggung dalam penyediaan beras secara nasional. Meskipun demikian, pertumbuhan produksi beras nasional belum mampu memenuhi pertumbuhan konsumsi setiap tahunnya yang cenderung meningkat dan lebih besar dari produksi sehingga pemerintah harus melakukan impor untuk menjaga ketersediaan beras (Tabel 3).
Tabel 3. Jumlah Penduduk, Produksi, Konsumsi, dan Impor Beras Indonesia Tahun 2000-2010 Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jumlah Penduduk (jiwa) 206.264.595 237.556.363
Produksi (juta ton) 32,96 32,96 33,41 35,02 34,83 34,96 35,30 37,00 38,31 36,37 38,00
Konsumsi (juta ton) 35,88 36,38 36,50 36,00 35,85 35,74 35,90 36,35 37,10 38,00 38,55
Impor (juta ton) 1,50 3,50 2,75 0,65 0,50 0,54 2,00 0,35 0,25 1,15 0,95
Sumber : USDA (2011)1 Keterangan: - tidak terdapat data
Rata-rata dana pengadaan dalam negeri dalam 4 – 5 bulan periode pengadaan mencapai 5 -7 triliun per tahun yang mengalir langsung ke petani pedesaan, dan bahkan selama satu tahun bisa mencapai lebih dari 11 triliun. Dan tersebut semakin meningkat seiring dengan besarnya serapan pengadaan dalam negeri sehingga memberikan multiplier effects yang mendorong pembangunan pedesaan dengan peningkatan pendapatan dan perluasan lapangan kerja. Tidak semua daerah di Indonesia mampu memenuhi jumlah kebutuhan beras penduduk karena berbagai keterbatasan, terutama aspek kesesuaian iklim dan lahan. Hal ini berimplikasi pada adanya daerah yang mengalami defisit dan 1
[USDA] www.indexmundi.com [ Diakses 30 April 2011]
2
ada daerah yang menjadi daerah surplus produksi beras. Daerah yang mengalami defisit tersebut membutuhkan pasokan beras dari daerah dengan surplus beras. Kondisi ini menciptakan kegiatan tataniaga beras dari satu daerah ke daerah lain. Dalam industri beras di Indonesia, aspek tataniaga memiliki peran yang penting. Beras merupakan komoditi yang dipengaruhi faktor musim dalam penyediaannya. Adanya lag dalam penyediaan beras disebabkan oleh produksi padi yang sangat tergantung pada musim tanam dan hal ini secara tidak langsung telah terpola dengan sendirinya.
Gambar 1.
Pola Panen Padi di Indonesia Tahun 2008-2010 Sumber: Data Strategis Indonesia BPS (2010)
Gambar 1 menggambarkan pola musim padi dimana terjadi panen raya pada selang waktu Januari – Mei. Pada selang waktu tersebut terjadi pasokan beras yang melimpah. Sedangkan pada musim paceklik yang terjadi pada selang waktu September-Desember, pasokan beras akan berkurang. Tidak lancarnya aspek tataniaga dapat menghambat pasokan beras ke daerah dengan produksi padi yang defisit. BULOG memiliki peran penting dalam keadaan suatu daerah yang sedang dalam defisit ketersediaan beras. Berdasarkan prinsip ekonomi, kurangnya stok suatu barang pada sebuah pasar sedangkan permintaan tetap atau bertambah maka akan menaikkan harga barang tersebut. Tidak semua kalangan masyarakat mampu membeli beras ketika harga tinggi, sehingga peran BULOG adalah dengan
3
menyalurkan Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin2. Terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang menjadi wilayah surplus produksi beras. Provinsi-provinsi sebagai wilayah penghasil beras dengan produksi yang besar yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Pulau Jawa merupakan wilayah yang memiliki produksi beras tertinggi di Indonesia. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur adalah tiga provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia dengan jumlah berturut-turut 11.322.681 ton, 9.600.415 ton, dan 11.259.085 ton (Badan Pusat Statistik 2010) (Lampiran 1).
Tabel 4. Luas Panen, Produktivitas, Produksi Padi Sawah Kabupaten Demak Tahun 2005-2009 Tahun
Total Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
Produktivitas (Kw/Ha)
2005 2006 2007 2008 2009
284.390 276.230 288.934 287.481 299.614
520.109 500.649 517.463 563.737 571.330
58,53 60,90 56,54 54,24 55,82
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak (2010)(b)
Kabupaten Demak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki peran penting dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional. Hal ini terbukti dengan diberikannya dua penghargaan nasional oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Penghargaan Peningkatan Produksi Padi dan Penghargaan Ketahanan Pangan pada tahun 2010. Untuk penghargaan peningkatan produksi padi, Kabupaten Demak telah memperolehnya dua tahun berturut-turut3. Penghargaan pada tahun 2009 diberikan karena produksi padi Demak tahun 2007 sebesar 517.463 ton, meningkat pada 2008 menjadi 563.737 ton atau naik 5,03 persen. Kemudian penghargaan berikutnya diperoleh karena produksi padi Demak di tahun 2008 sebesar 563.737 ton, meningkat pada tahun 2009 mencapai jumlah 571.330 ton. Prestasi dalam peningkatan produksi padi 2 3
http://www.bulog.co.id [diakses 22 Desember 2011] http://www.demakkab.go.id/pemerintahan [diakses 8 Maret 2011]
4
yang dicapai Kabupaten Demak tersebut merupakan keberhasilan yang searah dengan gerakan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) yang diusung pemerintah.
1.2.
Perumusan Masalah
Secara umum, tataniaga beras belum dapat terlepas dari kendala-kendala dalam proses menyalurkan beras dari petani hingga konsumen. Masalah utama yang sering kali terjadi adalah rendahnya harga gabah yang diterima petani, terutama pada saat panen raya dan tingginya harga beras yang terjadi di tingkat konsumen akhir. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pasar beras tidak simetris dan kurang terintegrasi. Artinya, jika harga beras di tingkat konsumen naik, kenaikan tersebut tidak tersampaikan ke tingkat petani. Namun jika harga beras di kota turun, penurunan tersebut akan segera menyebabkan turunnya harga gabah di tingkat petani sehingga petani selalu berada pada posisi yang tidak diuntungkan oleh mekanisme pasar. Dalam kebijakan perberasan, peran BULOG sebagai penyeimbang harga di pasar seharusnya dapat melindungi harga pada tingkat petani. Inpres tersebut dengan jelas menugaskan BULOG untuk menjaga harga di tingkat produsen melalui pengadaan dalam negeri. Pengadaan tersebut dilakukan dengan menyerap surplus yang dipasarkan petani selama periode panen berdasarkan HPP. Selain untuk melindungi petani, pengadaan dalam negeri juga berperan sebagai jaminan pasar atas produksi petani. Jumlah pengadaan dalam negeri setiap tahunnya berkisar antara 1,5 – 2 juta ton setara beras, sekitar 5 – 7 persen dari total produksi per tahun atau sekitar 20 – 25 persen dari surplus yang dipasarkan petani selama bulan Maret – Mei. Pengadaan gabah BULOG mengikuti pola produksi tersebut dimana karakteristik produksi gabah tidak sama antar waktu dan antar tempat. Jumlah pengadaan BULOG sebagian besar (70 persen) dilakukan di daerah produsen (Jawa dan Sulawesi Selatan) dan sebagian besar (60 persen) dilakukan selama panen raya (Januari – Mei). Produksi beras yang terus meningkat merupakan sebuah prestasi bagi bangsa Indonesia. Namun dengan meningkatnya produksi dalam negeri, akan menimbulkan sebuah kendala bagi harga di tingkat produsen. Permintaan gabah
5
dan beras yang bersifat inelastis, keterbatasan gudang swasta, relatif lemahnya industri penggilingan padi, dan iklim yang basah terutama saat panen raya, menjadi faktor yang juga berpengaruh terhadap harga di tingkat produsen. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik maka stabilitas gabah atau beras dalam negeri di masa yang akan datang akan tergantung. Jaminan harga di tingkat produsen memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan produksi karena sangat berkaitan langsung dengan kesejahteraan petani. Jaminan harga ini diberikan pemerintah melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang dicantumkan pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 7/2009 tentang Kebijakan Perberasan dimana telah ditetapkan bahwa HPP gabah dan beras untuk GKP di petani sebesar Rp 2.640,- per kilogram, GKG di penggilingan sebesar Rp 3.300,per kilogram, dan beras di gudang BULOG sebesar Rp 5.060,- per kilogram. Berdasarkan laporan penelitian Kementrian Pertanian dengan judul Kajian Stok Beras Nasional Tahun 2011, jika dibandingkan dengan harga gabah yang berasal dari kabupaten-kabupaten sentra produksi yang lain di Pulau Jawa, harga gabah di Kabupaten Demak merupakan yang terendah. Kabupaten-kabupaten tersebut antara lain Kabupaten Cianjur dan Karawang untuk Provinsi Jawa Barat serta Kabupaten Tuban dan Lamongan untuk Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Tabel 5, rata-rata harga gabah tertinggi adalah di Kabupaten Karawang dengan harga gabah kering panen (GKP) mencapai Rp 4.000,00 per kilogram dan gabah kering giling (GKG) sebesar Rp 4.200,00 per kilogram. Tingginya harga gabah di Kabupaten Karawang disebabkan oleh dua faktor, yang pertama karena rendemen GKP ke beras di Kabupaten Karawang yang tinggi yaitu mencapai 65-70 persen. Rendemen gabah di Kabupaten Demak sebesar 50-60 persen masih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Karawang. Faktor yang ke dua adalah banyaknya Rice Milling Unit (RMU) yang tersebar di setiap desa. Hal ini menyebabkan tingginya persaingan antar pelaku usaha dan menyebabkan tingginya permintaan akan gabah.
6
Tabel 5. Rata-rata Harga GKP, GKG, dan Beras di Wilayah Sentra Produksi Padi Pulau Jawa Tahun 2011. Harga Beras di Wilayah Sentra Produksi Padi (Rp) Jawa Jawa Barat Jawa Timur Tengah Cianjur Karawang Tuban Lamongan Demak
Tingkat Lembaga
Produk
Petani
GKP
3.100
4.000
2.500
2.600
2.000
GKG
3.300
4.200
2.800
2.700
2.020
Beras
6.600
6.700
6.500
6.700
6.700
Konsumen Individu
Sumber: Kementrian Pertanian
Jika dibandingkan dengan HPP, harga jual di pasar GKG dan GKP di Kabupaten Demak lebih rendah dari harga dasar pemerintah kecuali harga beras. Sedangkan harga GKP, GKG, dan beras di kabupaten yang lain secara keseluruhan setara bahkan lebih besar dari HPP. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi suatu masalah di Kabupaten Demak dimana harga GKP dan GKG jauh lebih rendah namun harga beras jauh di atas HPP. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan BPS Distribusi Jawa Tengah, gabah didominasi kelompok kualitas rendah yaitu 52,09 persen, disusul GKP 39,07 persen dan GKG sebanyak 8,84 persen4. Dari hasil survei tersebut terlihat harga gabah tertinggi di tingkat petani mencapai Rp 3.630,00 per kilogram berasal dari kelompok kualitas GKP di Kabupaten Semarang, sedangkan harga terendah sebesar Rp 2.000,00 per kilogram berasal dari Kabupaten Demak. Pada tingkat RMU, harga gabah tertinggi mencapai Rp 3.700,00 per kilogram yang juga berasal dari kualitas GKP di Kabupaten Semarang, sedangkan harga terendah sebesar Rp 2.020,00 per kilogram juga berada di Kabupaten Demak. Selain masalah harga, ketersediaan beras di Kabupaten Demak juga dinilai menjadi kendala ketika aliran produk dari petani hingga konsumen akhir tidak berjalan lancar. Sering kali penggilingan kekurangan stok karena gabah di daerah panen justru dipasarkan ke luar daerah oleh tengkulak melalui pedagang-pedagang besar. Selain itu, penggilingan yang tidak memiliki akses permodalan yang baik, tidak mampu menjalankan usahanya secara kontinyu sehingga banyak gabah yang 4
http://www.gresnews.com [diakses 8 Maret 2011]
7
tidak tersalurkan ke daerah setempat. Kendala lain yang muncul adalah semakin banyaknya RMU keliling yang menyediakan jasa giling bagi petani-petani yang memiliki gabah. RMU keliling tersebut secara legalitas tidak mempunyai izin operasi, namun pemerintah daerah tidak dapat melakukan kontrol atas keberadaan RMU keliling tersebut yang semakin bertambah banyak jumlahnya. Pada tingkat konsumen, terjadi kenaikan harga beras sepanjang bulan Januari hingga Februari 2011. Harga beras golongan beras medium mencapai harga Rp 6.700,00 per kilogram, sedangkan beras super sudah mencapai harga Rp 7.100,00 per kilogram dari harga normal Rp 5.200,00 per kilogram5. Kondisi tersebut membuat masyarakat merasa sulit karena meskipun memiliki uang namun warga tetap mengalami kesulitan dalam membeli beras dikarenakan stok beras yang berada di petani maupun RMU sudah kosong. Konsumen yang ingin membeli beras dengan harga murah kalah bersaing dengan pedagang beras lokal yang juga kesulitan untuk membeli beras dalam jumlah besar. Bahkan raskin yang banyak dicari oleh warga kelas bawah juga sulit ditemukan. Raskin dijual sesuai harga pemerintah yaitu Rp 1.600,00 per kilogram. Penjualan raskin tersebut tentunya tidak dapat menurunkan harga beras di pasaran karena stoknya yang terbatas. Fakta yang telah diuraikan tersebut mengindikasikan adanya permasalahan yang muncul pada lembaga-lembaga yang ada pada saluran tataniaga beras di Kabupaten Demak. Permasalahan tersebut terjadi dalam hal harga dimana terjadi gap yang besar pada tingkat harga petani dan konsumen akhir. Selain masalah pada harga, ketersediaan beras bagi konsumen juga terdapat kendala dimana terjadi hambatan dalam penyaluran beras sehingga konsumen merasakan kesulitan dalam membeli beras. Besarnya gap harga mengindikasikan adanya rantai tataniaga yang panjang pada komoditi tersebut. Banyaknya lembaga yang terdapat dalam sebuah tataniaga beras yang panjang menggambarkan bagaimana perilaku dan karakteristik pasar pada komoditi tersebut serta proses pembentukan harga yang terjadi. Sebagai salah satu sentra produksi beras, tingginya harga beras di tingkat konsumen dan kurangnya stok beras di tingkat produsen merupakan
5
http://www.travel.kompas.com [diakses 8 Maret 2011]
8
kontradiksi yang layak untuk diketahui pada keadaan yang sebenarnya di lapang. Permasalahan tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang fungsi
masing-masing lembaga dalam setiap saluran tataniaga,
proses
pembentukan harga dalam rantai tataniaga, bagian harga yang diterima petani, tingkat harga dari satu tingkat pasar ke tingkat pasar lainnya, serta kegiatan penambahan nilai dan marjin yang diperoleh berbagai pelaku pasar dalam tataniaga beras di Kabupaten Demak. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 1)
Bagaimana saluran, lembaga, fungsi, struktur, dan perilaku pasar tataniaga beras di Desa Kenduren?
2)
Bagaimana efisiensi tataniaga beras pada setiap saluran tataniaga di Desa Kenduren melalui pendekatan marjin tataniaga, farmer’s share, dan rasio keuntungan dan biaya?
1.3.
Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari
penelitian ini adalah: 1)
Mengidentifikasi saluran, lembaga, fungsi, serta menganalisis struktur dan perilaku pasar tataniaga beras di Desa Kenduren.
2)
Menganalisis efisiensi tataniaga beras pada setiap saluran tataniaga di Desa Kenduren dengan pendekatan marjin tataniaga, farmer’s share, serta rasio keuntungan, dan biaya.
1.4.
Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-
pihak yang berkepentingan, yaitu: 1)
Bagi Penulis Sebagai
sarana
dalam
meningkatkan
kemampuan
penulis
untuk
mengidentifikasi dan memecahkankan masalah yang ada serta wujud pengaplikasian ilmu yang telah didapatkan selama kuliah melalui kegiatan turun lapang.
9
2)
Bagi Lembaga-Lembaga Terkait Penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan rekomendasi mengenai sistem tataniaga beras. Selain itu, lembaga yang terkait dapat menjadikan penelitian ini sebagai sumber informasi terbaru terkait tataniaga beras yang ada di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
3)
Bagi Kalangan Akademisi Sebagai salah satu sumber informasi dan referensi mengenai kajian tataniaga beras yang dapat digunakan untuk literatur penelitian-penelitian selanjutnya.
1.5.
Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini mencakup kajian tataniaga beras pada tingkat kabupaten.
Pengambilan data dilakukan dari tingkat petani, tengkulak, RMU, Subdrive BULOG, grosir, ritel, dan konsumen individu. Batasan responden petani adalah petani yang berada di Desa Kenduren, Kecamatan Wedung, dimana desa tersebut memiliki produksi padi terbesar di Demak pada tahun 2011 sehingga diharapkan mampu merepresentasikan kegiatan tataniaga beras yang terjadi di Desa Kenduren. Periode pengamatan yang digunakan adalah pada musim tanam padi tahun 2011. Cakupan penelitian ini adalah saluran tataniaga beras kelas medium yang dipasarkan di tingkat kabupaten karena beras kualitas medium merupakan beras yang sebagian besar di produksi oleh petani dan dikonsumsi masyarakat Kabupaten Demak.
10
