I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagaimana cita-cita kita bangsa Indonesia dalam bernegara yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka pelaksanaan pembangunan menjadi hal yang sangat penting. Secara umum tujuan pembangunan ekonomi adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, menjaga kestabilan harga, mengatasi masalah pengangguran, menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan pendistribusian pendapatan yang lebih adil dan merata. Melalui pembangunan ini diharapkan akan terjadi peningkatan kemakmuran masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan, yaitu dengan cara meningkatkan konsumsinya.
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting dari kebijakan ekonomi makro yang akan mampu memberi kesejahteraan masyarakat. Salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat yaitu tingkat pendapatan perkapita. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 1981-1996, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1996 menunjukkan nilai yang cukup tinggi tetapi pada tahun 1997 mengalami penurunan karena perekonomian Indonesia pada tahun tersebut
2
sedang dilanda krisis ekonomi, bahkan pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Indonesia negatif (Nugrahani, 2011). Indonesia merupakan negara membangun yang perekonomiannya masih bersifat terbuka, yang artinya masih rentan terhadap pengaruh dari luar. Oleh karena itu perlu adanya fundasi yang kokoh yang dapat membentengi suatu negara agar tidak sepenuhnya dapat terpengaruh dari dunia luar. Seperti apa yang terjadi pada 15 tahun yang silam Ketika negara Thailand mulai menunjukkan gejala krisis, orang umumnya percaya bahwa Indonesia tidak akan bernasib sama. Fundamental ekonomi Indonesia dipercaya cukup kuat untuk menahan kejut eksternal (external shock) akibat kejatuhan ekonomi Thailand. Tetapi ternyata guncangan keuangan yang sangat hebat dari negara Thailand ini berimbas kepada perekonomian Indonesia, kekacauan dalam perekonomian ini menjadi awal dan salah satu faktor penyebab runtuhnya perekonomian Indonesia termasuk terjebaknya Indonesia ke dalam dilema utang luar negeri. Selain faktor dari luar, salah satu penyebab krisis yang terjadi di Indonesia juga berasal dari dalam negeri, yaitu proses integrasi perkonomian Indonesia ke dalam perekonomian global yang berlangsung dengan cepat dan kelemahan fundamental mikroekonomi yang tercermin dari kerentanan (fragility) sektor keuangan nasional, khususnya sektor perbankan, dan masih banyak faktor-faktor lainnya yang berperan menciptakan krisis di Indonesia (Syahril, 2003:4). Awal-awal menjelang Krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan perkembangan yang baik, yang artinya tidak ada tandatanda yang terlalu merisaukan atau memberi tanda krisis yang serius akan menerpa. Sejak akhir dasawarsa 1980-an pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-
3
rata sekitar 8% per tahun pada pertengahan 1997 tumbuh dengan laju tahunan 7,4%, (Boediono, 2008:81). Secara umum konsep ekonomi dikenal dua kebijakan ekonomi yang utama, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter merupakan pengendalian sektor moneter dan kebijakan fiskal merupakan pengelolaan anggaran pemerintah (budget) dalam rangka mencapai pembangunan (Sriyana, 2005). Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Badan Kebijakan Fiskal, Kementrian Keuangan RI, 2002). Definisi lain mengenai kebijakan fiskal (Fiscal Policy) adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian (Sri Rahayu, 2010). Kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia umumnya merepresentasikan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja dan jumlah pendapatan, yang secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi perekonomian dalam satu periode. Berbagai pilihan tersebut, biasanya dimanifestasikan melalui anggaran pemerintah, di Indonesia lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), digunakan sebagai alat pengatur urutan prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan tujuan – tujuan yang ingin dicapai dalam pengalokasiannya. Kebijakan fiskal yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia ditunjukkan oleh besarnya APBN yang diperlukan sebagai suatu pedoman sehingga kegiatan pemerintah itu dapat mencapai hasil yang optimal dan dapat mengadakan
4
pertimbangan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas pemerintah. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dalam pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agrerat dalam perekonomian. Sebagai negara berkembang, dimana peranan pemerintah dalam perekonomian relatif besar, pengeluaran pemerintah praktis dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi Indonesia pada umumnya, bukan saja karena pengeluaran ini dapat menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, tetapi juga merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat yang kenaikannya akan mendorong produksi domestik. Anggaran belanja rutin memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistim pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Sedangkan pengeluaran pembangunan ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan yang anggarannya selalu disesuaikan dengan besarnya dana yang berhasil dimobilisasi. Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai instrumen fiskal pemerintah senantiasa diarahkan untuk menjaga dan mempertahankan stabilitas ekonomi makro serta sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi di Indonesia ditopang dari sumber-sumber dana dari dalam negeri dan luar negeri. Sumber pembiayaan dalam negeri berasal dari tabungan pemerintah, tabungan masyarakat serta utang domestik. Sedangkan pembiayaan dari luar negeri berasal dari penanaman modal asing dan utang yang diperoleh dari lembaga-lembaga internasional dan negara-negara sahabat baik dalam rangka bilateral maupun multilateral.
5
Tabel 1. Jumlah Pengeluaran Rutin Dan Pengeluaran Pemerintah (Tahun1983 – 2012)
Tahun
Pengeluaran Rutin (dalam trilliun Rupiah)
Pengeluaran Pembangunan (dalam trilliun Rupiah)
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
14.223 14.859 15.770 16.142 15.773 16.549 17.160 18.923 18.007 19.933 22.671 25.458 28.477 37.098 60.590 103.261 174.431 162.577 218.923 186.651 186.944 236.014 278.198 362.941 378.733 471.811 496.559 578.734 602.359 729.883
14.375 15.561 14.883 16.879 15.753 18.270 19.006 19.703 20.451 21.695 22.737 22.524 21.426 26.897 27.787 42.759 18.661 25.815 41.585 37.325 69.247 61.450 75.403 81.370 89.752 97.328 107.349 130.932 139.472 150.121
Sumber : Bank Indonesia 2000 dan 2012 data diolah
6
Berdasarkan data pada pengeluaran pemerintah terlihat bahwa jumlah pengeluaran pemerintah bain rutin maupun pembangunan selalu mengaami peningkatan setiap tahunnya selama periode 1983 – 2012. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, susunan anggaran pun telah diubah dan tidak dikenal lagi anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Berdasarkan Pasal 15 ayat (5) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003, APBN yang disetujui terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program ,kegiatan dan jenis belanja, sedangkan belanja negara dirinci menurut organisasi,fungsi dan jenis belanja. Pengeluaran pemerintah yang digambarkan pada APBN pada prinsipnya bertujuan untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan bagi pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah Indonesia seperti yang tercermin dalam APBN dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pemerintah ini secara tidak langsung merupakan investasi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Berkaitan dengan hal tersebut masalah pemilihan prioritas pengeluaran pembangunan tersebut merupakan hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun rencana anggaran pembangunannya.
7
Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Tahun1983 – 2012)
Tahun
Pertumbuhan Ekonomi (Dalam persen) 1983 7.90 1984 2.20 1985 1.20 1986 2.51 1987 5.90 1988 4.90 1989 7.40 1990 7.20 1991 6.90 1992 6.20 1993 6.49 1994 7.53 1995 8.22 1996 7.80 1997 4.69 1998 -13,12 1999 0.79 2000 4.92 2001 3.82 2002 4.37 2003 4.87 2004 4.76 2005 5.70 2006 5.55 2007 6.31 2008 6.03 2009 4.30 2010 6.10 2011 6.52 2012 6.23 Sumber : Badan Pusat Statistik 2012 Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun 1983-1997. Pada tahun 1998 menunjukkan penurunan pertumbuhan ekonomi yaitu – 13,12 %, hal ini disebabkan karena krisis moneter dan krisis
8
ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, yang berlanjut menjadi krisis multidimensi, sehingga membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 1998. B. Permasalahan Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Rutin terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebelum dan setelah krisis di Indonesia ? 2. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebelum dan setelah krisis di Indonesia C. Tujuan Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Rutin terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebelum dan setelah krisis di Indonesia 2. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebelum dan setelah krisis di Indonesia.
D. Kerangka Pemikiran Berbagai kemajuan dan perkembangan pembangunan telah dicapai dan telah berhasil meningkatkan perekonomian indonesia. Salah satu indikator keberhasilan tersebut terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi. Angka rata-rata pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembangunan Indonesia cukup tinggi. Hal ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat, pemerintah, para pelaku ekonomi, dan juga pihak luar negeri. Selain tingkat
9
pertumbuhan yang tinggi, pesatnya pembangunan ekonomi pun membawa dampak pada meningkatnya standar hidup dan kesejahteraan masyarakat, dimana peningkatan standar hidup ini tidak hanya peningkatan pendapatan saja tetapi juga peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa publik baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Penyelenggaraan barang dan jasa publik ini secara langsung merupakan tanggung jawab utama pemerintah karena ciri utama dari barang dan jasa publik itu sendiri yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Simon Kuznets (1971) dalam Todaro dan Stephen C Smith (2000) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. Seperti telah diketahui, pengeluaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercermin dalam realisasi anggaran belanja rutin dan realisasi anggaran belanja pembangunan, sedangkan jumlah seluruh penerimaan meliputi penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang disebut
10
penerimaan pembangunan. Ditinjau dari tujuannya, pengeluaran rutin merupakan pengeluaran operasional dan mutlak harus dilakukan serta konsumtif, tetapi tidak semua anggaran belanja rutin dapat dikategorikan sebagai pengeluaran konsumsi (current expenditure), misalnya seperti belanja pembelian inventaris kantor, belanja pemeliharaan gedung kantor, dan lain-lain. Sebaliknya terdapat elemen pengeluaran pembangunan yang sebagian besar merupakan pengeluaran untuk investasi (capital expenditure) dapat dikategorikan sebagai pengeluaran yang bersifat konsumsi, seperti berbagai jenis upah dan gaji tambahan. Dari kedua jenis pengeluaran tersebut, pengeluaran pembangunanlah yang memiliki sumbangan terbesar dalam pembentukan modal tetap bruto nasional yang dilakukan pemerintah pusat (Matriks Investasi Pemerintah BPS). Pengeluaran pemerintah dalam hal ini pengeluaran investasi pemerintah memiliki kedudukan yang strategis dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sering pula dikatakan bahwa pengeluaran investasi pemerintah dapat memainkan peran sebagai salah satu penggerak utama (prime mover) dalam perekonomian, sehingga ketika perekonomian sedang mengalami kelesuan akibat adanya resesi ekonomi yang memerosotkan kemampuan masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian, pemerintah melalui instrumen kebijakan yang dimiliki dapat tampil menyelamatkan keadaan dengan memperbesar pengeluaran pemerintah melalui anggaran belanja defisit, dan sebaliknya. Peranan dan besarnya pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah menjadi sesuatu yang mengundang kontroversi pada ekonomi makro. Sementara negaranegara bergerak menuju pasar terbuka dan bebas, pengeluaran konsumsi pemerintah telah meningkat secara terus-menerus.
11
Kebijakan Fiskal
Anggaran Pendapatan Belanja Negara 1. Pengeluaran Rutin 2. Pengeluaran Pembangunan
Pertumbuhan Ekonomi
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Dari suatu kerangka berpikir tersebut penulis melakukan suatu penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Dan Setelah Krisis Ekonomi 1983 - 2012”. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintah serta sebelum dan setelah krisis pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
12
E. Hipotesis Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1.
Pengeluaran Rutin berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebelum dan setelah krisis di Indonesia.
2.
Pengeluaran Pembangunan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebelum dan setelah krisis di Indonesia.
