I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan pada pengembangan dan peningkatan laju pertumbuhan antar daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah harus dilakukan secara terpadu, selaras, serasi dan seimbang agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah sesuai dengan prioritas dan potensi di daerah tersebut. Dalam kajian regional, konsep pembangunan pada suatu wilayah perlu memperhatikan karakteristik lokal (local specific) wilayah yang dapat meningkatkan potensi wilayah tersebut dan harus tetap mengacu kondisi wilayah itu sendiri (inward looking). Pemilihan prioritas pembangunan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut (Daryanto, 2004). Menurut Nugroho dan Dahuri (2004), pembangunan daerah dianggap mampu
secara
efektif
menghadapi
permasalahan
pembangunan
secara
menyeluruh karena beberapa alasan. Pertama, pembangunan daerah sangat tepat diimplementasikan dalam perekonomian yang mengandalkan pengelolaan sumber-sumber daya publik. Hal ini dapat terjadi karena pengambilan keputusan secara
otonomi
diyakini
akan
mampu
menyerdehanakan
kompleksitas
pengelolaan sumberdaya, mengintensifkan pembinaan sumberdaya, dan menekan peluang munculnya perilaku perusak lingkungan atau masalah moral. Kedua, pembangunan daerah diyakini mampu memenuhi harapan keadilan ekonomi bagi sebagian banyak orang. Ketiga, pembangunan daerah dapat mengurangi biaya transaksi yang terdiri dari biaya informasi, biaya yang melekat dengan harga 1
komoditas dan biaya pengamanan. Negara dengan fisik geografis yang luas seperti Indonesia, akan terbebani dengan biaya transaksi yang tinggi sehingga merugikan bagi aktivitas ekonomi dan pemerintahan. Keadaan ini mendukung lahirnya biaya informasi dan pengamanan akibat informasi asimetris. Keempat, pembangunan daerah dapat meningkatkan daya beli domestik. Kewenangan yang lebih besar dalam pembiayaan dipastikan membangkitkan insentif untuk meningkatkan alokasi sumberdaya dan modal dari daerah setempat. Berbagai isu-isu strategis dalam pembangunan Provinsi Jambi yaitu diantaranya tingginya angka kemiskinan dan pengangguran berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya merancang arah kebijakan ekonomi yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi merupakan derivasi dari arah kebijakan pembangunan nasional (RPJM Nasional) dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal masyarakat Provinsi Jambi. Secara garis besar, arah kebijakan umum pembangunan Provinsi Jambi periode tahun 2010-2015 adalah : 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan, 2) Memperkuat dimensi pembangunan yang berkeadilan, 3) Menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip-prinsip antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi fokus dalam pembangunan Provinsi Jambi dengan menyelenggarakan pembangunan kewilayahan yang lebih
2
diarahkan pada penggunaan ruang di Provinsi Jambi (pola ruang) yaitu menyerasikan kegiatan antarsektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan dan pengembangan wilayah untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi berdasarkan pertimbangan sektor prioritas dan kendala pengembangan yang ada. Dalam mengidentifikasi sektor prioritas, sektor-sektor perekonomian perlu dianalisis secara komprehensif melalui pendekatan multisektoral. Tarigan (2005) menyatakan bahwa pembangunan daerah dengan pendekatan multisektoral berciri seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor-sektor. Selanjutnya setiap sektor dianalisis satu per satu. Setiap sektor dilihat potensi dan peluangnya, menetapkan apa yang dapat ditingkatkan dan dimana lokasi dari kegiatan peningkatan tersebut. Pengembangan
sektor
memiliki
relevansi
yang
kuat
dengan
pengembangan wilayah. Wilayah dapat berkembang melalui berkembangnya sektor unggulan pada wilayah tersebut yang mendorong perkembangan sektor lainnya. Selanjutnya sektor yang lain akan berkembang dan mendorong sektor lainnya yang terkait sehingga membentuk suatu sistem keterkaitan antarsektor. Untuk itu, kajian mengenai peranan sektor-sektor perekonomian secara mendalam perlu dilakukan sebagai dasar dalam penyusunan strategi yang lebih baik dalam tahapan pembangunan perekonomian Provinsi Jambi.
3
1.2 Perumusan Masalah Terhitung sejak terbentuknya Provinsi Jambi pada tahun 1958, telah banyak kegiatan pembangunan yang dilakukan secara terencana dan terarah. Dimulai dengan pembangunan jangka panjang tahap pertama (PJP I) periode 1969-1993 hingga saat ini. Sejak awal periode pembangunan, struktur perekonomian Provinsi Jambi didominasi oleh sektor pertanian, meskipun kontribusinya dari tahun ke tahun cenderung menurun sebagai akibat meningkatnya kontribusi sektor lain seperti perdagangan, jasa dan industri. Hal ini dapat dilihat dari struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000 menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi tahun 20072010. Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Juta Rupiah) 2007
2008
2009
2010
SEKTOR Jumlah
%
Jumlah
%
Jumlah
%
Jumlah
%
Pertanian
4.437.448,46
31,09
4.691.195,98
30,67
5.003.441,11
30,74
5.259.855,99
30,12
Pertambangan dan Penggalian
1.614.206,54
11,31
1.851.478,43
12,10
1.875.312,42
11,52
2.146.442,12
12,29
Industri Pengolahan
1.948.460,26
13,65
2.058.252,12
13,45
2.137.363,27
13,13
2.233.275,28
12,79
Listrik, Gas dan Air bersih
109.743,85
0,77
117.730,99
0,77
128.645,78
0,79
145.523,53
0,83
Bangunan
654.223,43
4,58
721.428,38
4,72
782.474,7
4,81
835.368,24
4,78
Perdagangan, Hotel dan Restoran
2.464.612,40
17,27
2.562.858,26
16,75
2.764.830,46
16,99
3.045.833,40
17,44
Pengangkutan dan Komunikasi
1.159.479,50
8,12
1.198.512,56
7,83
1.268.174,97
7,79
1.318.769,65
7,55
Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan
609.271,18
4,27
754.770,87
4,93
889.519,04
5,47
997.305,14
5,71
Jasa-Jasa
1.277.715,71
8,95
1.341.488,97
8,77
1.425.145,98
8,76
1.482.880,09
8,49
Total PDRB
14.275.161,32
100
15.297.770,56
100
16.274.907,73
100
17.465.253,43
100
Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2011
4
Daryanto dan Hafizrianda (2010) menyatakan bahwa kontribusi sektor terhadap penciptaan PDRB belum cukup untuk menggambarkan perekonomian wilayah secara keseluruhan karena hanya melihat pada efek langsung saja, padahal dampak pembangunan suatu sektor ekonomi tidak bisa dilihat sebatas pada kemampuannya menciptakan PDRB semata. Namun yang lebih penting lagi, bagaimana sektor tersebut mampu menggerakkan seluruh roda perekonomian wilayah dengan mengkaji keterkaitan serta efek sebar yang dapat diberikan oleh suatu sektor ekonomi yang selama ini seringkali terjadi kesalahan penempatan anggaran pembangunan dengan potensi sektor yang ada. Perencanaan pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan diharapkan dapat mengatasi tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Jambi. Jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi pada tahun 2008-2010 adalah sebanyak 261.200 orang, 245.000 orang dan 260.300 orang. Jumlah angkatan kerja Provinsi Jambi yang sedang mencari kerja (pengangguran) pada tahun 2008-2010 yaitu 66.371 orang, 73.904 orang, dan 83.278 orang. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dan jumlah angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran) tiap tahunnya. Untuk itu, direncanakan program kegiatan pembangunan daerah yang mengarah pada penyerasian kegiatan antarsektor dengan mendorong sektor-sektor prioritas di Provinsi Jambi. Dalam mengidentifikasi sektor-sektor prioritas di Provinsi Jambi dilakukan dengan pendekatan multisektoral melalui analisis InputOutput untuk dapat mengkaji keterkaitan dan peranan antar sektor perekonomian
5
sehingga dapat membantu pihak pemerintah daerah dalam membuat kebijakan pembangunan ekonomi khususnya dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi sehingga permasalahan pembangunan Provinsi Jambi dapat diatasi. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.
Bagaimana struktur perekonomian Provinsi Jambi ditinjau dari struktur permintaan, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, surplus perdagangan, dan nilai tambah bruto?
2.
Bagaimana keterkaitan dan dampak penyebaran sektor-sektor dalam perekonomian Provinsi Jambi?
3.
Bagaimana efek pengganda (multiplier) output dan pendapatan sektorsektor dalam perekonomian Provinsi Jambi?
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: 1.
Menganalisis struktur perekonomian Provinsi Jambi ditinjau berdasarkan struktur permintaan, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, surplus perdagangan, dan nilai tambah bruto.
2.
Menganalisis keterkaitan dan dampak penyebaran sektor-sektor dalam perekonomian Provinsi Jambi.
3.
Menganalisis dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh sektor-sektor perekonomian Provinsi Jambi yang dilihat berdasarkan efek pengganda (multiplier) output dan pendapatan. 6
1.4 Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1.
Bagi pembuat kebijakan dan pemerintah (pusat dan daerah), khususnya pemerintah daerah Provinsi Jambi, sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan secara terintegrasi.
2.
Sebagai bahan pustaka, informasi, dan referensi bagi pihak yang membutuhkan serta sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.
3.
Sebagai wawasan bagi para pembaca mengenai analisis multisektoral dalam perekonomian Provinsi Jambi.
1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian Ruang
lingkup
penelitian
ini
adalah
menganalisis
sektor-sektor
perekonomian Provinsi Jambi selanjutnya dapat diidentifikasi sektor-sektor apa saja yang dapat menjadi sektor kunci. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data pada tabel Input-Output Provinsi Jambi tahun 2007 klasifikasi 70 sektor yang kemudian diagregasi menjadi 9 sektor. Agregasi menjadi 9 sektor dilakukan untuk melihat dampak penyebaran dan keterkaitan sektor-sektor dalam perekonomian Provinsi Jambi. Data yang dianalisis dari tabel Input-Output tersebut adalah data transaksi domestik atas dasar harga produsen. Dalam penelitian ini tidak dapat melihat efek pengganda tenaga kerja dari masing-masing sektor karena keterbatasan data tenaga kerja sesuai dengan klasifikasi pada tabel Input-Ouput tersebut.
7
Analisis Input-Output tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan dalam suatu perekonomian karena model ini tidak bisa menggambarkan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat sehingga tidak dapat disimpulkan apakah kemiskinan suatu wilayah sudah menurun atau tidak. Namun, analisis ini dapat menggambarkan
struktur
perekonomian
wilayah
berdasarkan
sektor
perekonomian yang dapat memberikan arahan di dalam menetapkan sektor-sektor prioritas didalam pembangunan wilayah. Sektor yang diidentifikasi memiliki peranan
yang
strategis
karena
keterkaitannya
yang
luas
dan
potensi
menumbuhkan dampak ganda bagi berbagai indikator pembangunan yaitu diantarnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8
