I. PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Pertanian
merupakan
sektor
utama
perekonomian
di
Indonesia.
Konsekuensinya adalah bahwa kebijakan pembangunan pertanian di negaranegara tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sektor-sektor lainnya (Sadoulet dan de Janvry, 1995). Sektor pertanian memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam perekonomian nasional. Beberapa peran yang dimaksud adalah (1) Kontribusi terhadap PDB, (2) penyedia pangan dan pakan, (3) sumber devisa, (4) penyedia bahan baku industri dan sumber bio-energi, (5) penyerapan tenaga kerja, (6) pengentasan kemiskinan, dan (7) peningkatan pendapatan masyarakat (Departemen Pertanian, 2009). Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB indonesia dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Pendapatan Domestik Bruto Indonesia atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut lapangan Usaha Tahun 2004-2009 (Milyar Rupiah) No 1
2 3 4 5 6 7 8
9
Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan Jasa-jasa Produk Domestik Bruto Produk Domestik Bruto Tanpa Migas
2006
2007
2008
2009
2010*
2011**
262 402.8
271 509.3
284 619.1
295 883.8
304 736.7
313 727.8
168 031.7
171 278.4
172 496.3
180 200.5
186 634.9
189 179.2
514 100.3
538 084.6
557 764.4
570 102.5
597 134.9
634 246.9
12 251.0
13 517.0
14 994.4
17 136.8
18 050.2
18 920.5
112 233.6
121 808.9
131 009.6
140 267.8
150 022.4
160 090.4
312 518.7
340 437.1
363 818.2
368 463.0
400 474.9
437 250.7
124 808.9
142 326.7
165 905.5
192 198.8
217 977.4
241 285.2
170 074.3
183 659.3
198 799.6
209 163.0
221 024.2
236 076.7
170 705.4
181 706.0
193 049.0
205 434.2
217 782.4
232 464.6
1 847 126.7
1 964 327.3
2 082 456.1
2 178 850.4
2 313 838.0
2 463 242.0
1 703 422.4
1 821 757.7
1 939 625.9
2 036 685.5
2 171 010.3
2 321 793.0
Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara Sumber : BPS, 2012
Kondisi sektor pertanian saat ini mulai tergeser posisinya oleh sektor industri yaitu dimana sektor industri memberikan kontribusi terbesar dalam PDB Indonesia, peran sektor pertanian dalam PDB dapat dilihat pada Tabel 1. Sektor pertanian merupakan sektor ketiga terbesar setelah industri pengolahan dalam penyumbang PDRB di indonesia atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha. Pada sektor pertanian besaran jumlah PDRB selalu meningkat setiap tahunnya. Dengan adanya peningkatan di setiap tahunnnya maka diharapkan sektor pertanian dapat lebih berkontribusi dalam pembangunan. Tabel 2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006-2012 No 1
2 3 4 5 6 7 8
9
Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa Produk Domestik Bruto Produk Domestik Bruto Tanpa Migas
2006
2007
2008
2009
2010*
2011**
3.36
3.47
4.83
3.96
2.99
2.95
1.70
1.93
0.71
4.47
3.57
1.36
4.59
4.67
3.66
2.21
4.74
6.22
5.76
10.33
10.93
14.29
5.33
4.82
8.34
8.53
7.55
7.07
6.95
6.71
13.38
12.76
14.23
14.04
16.57
15.85
6.42
8.93
6.87
1.28
8.69
9.18
14.23
14.04
16.57
15.85
13.41
10.69
5.47
7.99
8.24
5.21
5.67
6.81
6.16
6.44
6.24
6.42
6.01
6.74
*angka sementara **angka sangat sementara Sumber : BPS, 2012
Berdasarkan Tabel 2. dapat dilihat bahwa laju PDB sektor pertanian sempat kenaikan laju dari tahun 2006 sampai tahun 2008 kemudian terjadi penurunan dari tahun 2009 sampai tahun 2011. Pembangunan di sektor pertanian bukan suatu hal yang mudah karena terdapat permasalahan yang kompleks di dalamnya, seperti rendahnya tingkat pengetahuan petani akan kemajuan teknologi
2
maupun cara mengaksesnya. Masalah akses modal dapat berupa kurangnya investasi maupun pendanaan. Hal ini tentunya sangat kontras karena pertanian mendominasi hampir setiap segi perkonomian, misalnya dalam penyerapan tenaga kerja dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat terlihat dari pembangunan yang dilakukan. Pembangunan nasional merupakan sebuah upaya peningkatan kesejahteraan masayarakat. Pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak, melainkan perlu adanya dukungan dari berbagai pihak terkait. Semuanya perlu adanya kerja sama antara pihak pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah harus mengetahui sejauh mana tingkat pembangunan yang ada seperti pembangunan yang ada di tingkat daerah. Jika pelaksanaan pembangunan daerah belum maksimal maka pemerintah pusat wajib melakukan koreksi terhadap kinerja yang telah dilakukan selama ini. Pembangunan di tingkat daerah dapat berjalan dengan baik apabila mendapat dukungan dari pemerintahan pusat, misalnya dukungan dalam hal pendanaan. Pendanaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa pemberian anggaran belanja daerah yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. Pengelolaan APBD memerlukan keterkaitan antara tingkat pemerintah pusat dan manajemen wilayah daerah agar dana yang diberikan dapat tepat sasaran. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan Gambar 1.
3
Sumber : Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat, 2009
Gambar 1. Kerangka Sasaran Alokasi Dana Pembangunan dan Manajemen Pembangunan Daerah Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda- agenda pembangunan tahunan. Di bidang pengelolaan pendapatan daerah, akan terus diarahkan pada peningkatan PAD. Untuk merealisasikan hal tersebut akan dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang telah ada maupun menggali sumber-sumber baru. Setiap daerah melakukan perkiraan dan proyeksi kebutuhan alokasi belanja daerah dalam jangka menengah untuk mencapai visi dan misinya. Perkiraan ini penting untuk menentukan langkah strategis penyediaan anggaran sekaligus kemungkinan alokasinya setiap tahun. Dalam penyusunan anggaran setiap tahun, setiap daerah harus mampu menyusun anggarannya dengan prinsip-
4
prinsip anggaran kinerja (budget performance), yaitu alokasi anggaran yang dikaitkan dengan hasil yang ingin dicapai. Untuk itu dalam proses penganggaran, pemerintah dituntut untuk menyertakan informasi tentang sasaran, tujuan, prioritas pada tahun fiskal tertentu. Dengan demikian anggaran kinerja disusun dengan menghubungkan pengeluaran dan hasil yang diinginkan. APBD sektor pertanian berfungsi dalam pendanaan pelaksanaan programprogram yang telah dirancang sebuah dinas untuk pembangunan sektor pertanian. Program pertanian yang dibuat diharapkan dapat membantu para petani dalam mengembangkan sektor pertanian di daerahnya. Program dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan akan suatu wilayah misalnya daerah perkotaan dan pedesaan. Seiring dengan berjalannya waktu sektor pertanian kini terpinggirkan oleh sektor-sektor lain sehingga sektor pertanian perlu didukung oleh pihak-pihak terkait agar tetap memberikan PDRB yang besar di Kota Bogor. Sebagai suatu wilayah perkotaan, dalam pengembangan sektor pertanian Dinas Pertanian Kota Bogor memiliki konsep “Pengembangan Agribisnis Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan”.
Artinya
bahwa
dengan
memanfaatkan
sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien, diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. (Dinas Pertanian Kota Bogor, 2011). Rincian PDRB yang dihasilkan oleh berbagai sektor di Kota Bogor dapat dilihat pada Tabel 3.
5
Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2009 (Juta Rupiah) No
Lapangan Usaha
1
Pertanian
2
Pertambangan & Penggalian
3
Industri Pengolahan
4
2005
2006
2007
2008
2009
12 616.02
12 323.95
12 717.26
13 121.8
13 539.61
114.21
116.24
118.31
120.3
121.98
1 002 371.58
1 059 336.89
1 126 541.95
1 197 768.2
1 273 762.00
Listrik, Gas & Air Bersih
112 491.07
119 970.03
128 090.57
136 829.6
146 236.51
5
Bangunan
266 037.24
276 736.82
288 023.99
299 804.17
312 096.14
6
Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi
1 071 252.23
1 140 159.58
1 205 111.94
1 267 518.19
1 331 87.52
344 684.12
368 420.39
394 451.07
422 723.25
453 533.15
Keu. Persewaan, & Jasa Perusahaan Jasa-Jasa
489 525.23
522 979.72
560 780.48
602 517.87
648 625.82
268 139.21
282 230.09
296 907.60
312 418.61
328 811.32
3 567 230.91
3 782 273.71
4 012 743.17
4 252 821.78
4 508 601.05
3 567 230.91
3 782 273.71
4 012 743.17
4 252 821.78
4 508 601.05
7 8 9
PDRB dengan Migas PDRB Tanpa Migas
Sumber : Bappeda Kota Bogor, 2012
Berdasarkan Tabel.3 dapat dilihat bahwa kontribusi terhadap PDRB Kota Bogor adalah kedua terkecil setelah sektor pertambangan. Nilai PDRB yang kecil menggambarkan bahwa output dari sektor pertanian hanya sedikit sehingga belum cukup mampu dijadikan sumber input sektor lainnya seperti sektor agroindustri. Dengan lahan pertanian yang ada seperti saat ini diharapkan paling tidak sektor pertanian tetap dapat bertahan. Melihat kondisi yang demikian tentunya akan dibutuhkan suatu upaya pengoptimalan sumberdaya pertanian yang tersedia dengan program-program yang telah dirancang Dinas Pertanian Kota Bogor dengan sumber dana yang berasal dari APBD. Pengelolaan APBD memerlukan keterkaitan antara pemerintah pusat dan manajemen wilayah daerah agar dana yang diberikan dapat tepat sasaran.
6
Anggaran belanja daerah terbagi menjadi dua bagian, yaitu anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung. Anggaran belanja daerah diberikan untuk mendukung pembangunan perekonomian dari beberapa sektor yang dapat memberikian kontribusi terhadap PDRB yaitu pada sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor industri pengolahan, restoran dan hotel. Melihat pentingnya anggaran belanja di sektor pertanian terhadap kegiatan perekonomian, baik dari segi penyerapan tenaga kerja, tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi maka penting dilakukan penelitian mengenai dampak belanja daerah di sektor pertanian pada perekonomian wilayah di Kota Bogor agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bogor dalam penentuan besaran proporsi dana yang harus dikeluarkan di sektor pertanian dan untuk merumuskan kebijakan lanjutan dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan adanya penelitian ini maka dapat dilihat besaran penambahan output yang dihasilkan dari pengeluaran pemerintah yang diberikan pada sektor pertanian secara langsung dan melihat dampak tidak langsungnya terhadap sektor-sektor lainnya. 1.2.
Perumusan Masalah Negara Indonesia merupakan negara agraris yaitu dimana sektor pertanian
merupakan sektor yang penting dan di dalamnya terdapat konsep ketahanan pangan. Sektor pertanian dapat menjadi stabilitas politik dan sosial dari sebuah bangsa sejak dahulu kala. Selain itu, sektor pertanian dapat menyediakan lapangan pekerjaan dalam skala yang besar bagi suatu negara. Perkembangan di sektor pertanian dapat dilihat dari ilmu dan teknologi yang digunakan. Semakin canggih teknologi yang digunakan maka dapat
7
dikatakan negara tesebut maju di bidang pertanian sehingga produktivitas dapat meningkat. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan adanya anggaran belanja di sektor pertanian. Melihat pentingnya sektor pertanian bagi pembangunan suatu negara maka diperlukan perhatian khusus dari berbagai pihak seperti pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Di Indonesia sektor pertanian belum dianggap sebagai sektor yang dapat memberikan profit yang tinggi dikarenakan hasil produksi sering mengalami fluktuasi harga. Gagal panen sering dialami petani akibat bencana alam dan musim kekeringan sehingga para petani berasumsi akan lebih menguntungkan jika lahan pertanian dijadikan lahan industri. Jumlah anggaran belanja yang dirasa masih kecil juga dapat menyebabkan tidak adanya insentif bagi para petani untuk bertahan di sektor pertanian sehingga akan terjadilah industrialisasi yaitu perubahan dari sektor primer ke sekunder. Dilihat dari segi pendanaan, pemerintah belum tepat dalam mengalokasikan
anggaran dan salah dalam menentukan skala prioritas guna mengentaskan kemiskinan. Indonesia sebagai negara agraris, anggaran pemerintah untuk sektor pertanian sangat sedikit, termasuk dalam hal subsidi untuk sektor pertanian. Mayoritas penduduk Indonesia adalah petani miskin, dari sekitar Rp 220 triliun subsidi dalam APBN, hanya belasan triliun yang diperuntukkan bagi sektor pertanian dan sisanya untuk subsidi BBM dan listrik. Pada kenyataannya yang menikmati subsidi BBM tersebut 50 persen adalah pengguna kendaraan mobil pribadi, 30 persen pengguna sepeda motor, dan hanya 15 persen untuk kendaraan umum. Jika ingin mengentaskan kemiskinan maka yang harus didukung dan didorong adalah sektor pertanian, karena kemajuan sektor pertanian berdampak
8
pada kesejahteraan hampir separuh penduduk yang ada. Ancaman pada produktivitas pertanian, selain karena penyusutan lahan pertanian juga disebabkan oleh tidak adanya keberpihakan dari pemerintah sehingga ribuan hektar lahan telantar tidak bisa dimanfaatkan para petani karena terbentur peraturan. 1 Konversi lahan pertanian akan menyebabkan menurunnya produktivitas pertanian dan menurunnya ketahanan pangan karena jumlah lahan pertanian yang pasti berkurang. Lahan pertanian seperti sawah saat ini sulit untuk ditemukan di Kota Bogor. Dari tahun ke tahun luas lahan pertanian kota Bogor semakin menyusut. Menurut Dinas Pertanian Kota Bogor tahun 2011, lahan pertanian sawah di Kota Bogor menghilang sekitar 300 hektar, hal itu disebabkan adanya pembangunan perumahan dan para petani yang tidak lagi memanfaatkan lahannya. Sekitar 300 hektar lahan sawah menyusut, khususnya di daerah Bogor Selatan. Wilayah Bogor Selatan sebenarnya penghasil padi terbesar setelah Bogor Barat. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota bogor menyatakan bahwa konversi lahan terbesar terjadi di daerah Bogor Selatan, Bogor Barat dan Tanah Sareal. Adanya penyusutan membuat jumlah hasil panen padi Kota Bogor semakin berkurang setiap tahunnya. Menyusutnya lahan pertanian sawah Kota Bogor diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor. BPS menyatakan pada tahun 2010 hingga tahun 2011 lahan pertanian sawah menurun drastis. Dari 100 persen luas Kota Bogor, lahan pertanian sawah hanya terdapat 3,46 persen saja dan lahan 1
Pikiran Rakyat Online. Pemerintah Dinilai Lakukan Misalokasi Anggaran. http://Pemerintah%20Dinilai%20Lakukan%20Misalokasi%20Anggaran%20%20%20Pikiran%20 Rakyat%20Online.htm. Diakses pada Tanggal 26 Juni 2012.
9
pertanian bukan sawah sekitar 10,74 persen. Sisanya adalah lahan non pertanian dari luas lahan secara keseluruhan Kota Bogor adalah 118,50 km2. Lahan yang sudah tidak dimanfaatkan oleh petani akan terkena penggusuran untuk pembangunan perumahan di Kota Bogor. Para petani yang mayoritas hanya pengguna lahan, tidak bisa berbuat banyak karena lahan yang mereka garap adalah lahan milik orang lain. Saat ini, mereka hanya bisa menggunakan lahannya sebelum terkena penggusuran. 2 Pembangunan pertanian tidak sederhana, permasalahan yang paling krusial adalah bahwa pasar dan politik menganggap kurang pentingnya (undervalue) sektor pertanian dan sektor-sektor lain dengan basis sumberdaya (resourcesbased). Kebijakan ekonomi dan politik sering tidak bersahabat dengan sektor pertanian yang amat strategis, merupakan basis ekonomi rakyat pedesaan, menguasai hajat hidup sebagian besar penduduk, menyerap lebih separuh total tenaga kerja dan bahkan menjadi katub pengaman pada krisis ekonomi indonesia (Arifin, 2004). Menurut Dinas Pertanian Kota Bogor (2011), isu-isu strategis yang menjadi fokus pembiayaan APBD Kota Bogor mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014. Program dasar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kota Bogor terdiri dari tiga program, yaitu : 1.
Program peningkatan produksi pertanian
2.
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
3.
Program peningkatan pemasaran hasil produk pertanian.
2
Kota Hujan. Menilik Sisa Lahan Pertanian Kota Bogor. http://old.kotahujan.com/2011/10/menilik-sisa-lahan-pertanian-kota-bogor.html. Diakses pada Tanggal 21 Maret 2012
10
Keberadaan sektor pertanian di Kota Bogor diharapkan dapat tetap bertahan dengan lahan yang tersisa untuk mendukung sektor agroindustri yang sedang berkembang di Kota Bogor. Apabila output dari sektor pertanian mampu menjadi input dari sektor agroindustri, maka akan mampu mengurangi ketergantungan bahan baku dari daerah lain dan dapat membangun perekonomian daerah Kota Bogor. Sektor pertanian merupakan sektor primer yang memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor lainnya. Dilihat dari segi pendanaan sektor pertanian, besaran proporsi dana yang diberikan setiap tahunnya tergantung banyak dan jenis program. Dibandingkan dengan sektor yang lainnya sektor pertanian masih belum mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah, padahal sektor pertanian merupakan sektor dasar yang penting dalam mewujudkan pembangunan perekonomian suatu wilayah. Berdasarkan uraian di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut? 1.
Bagaimana kontribusi sektor pertanian dalam mendukung sektor lainnya pada perekonomian Kota Bogor 2008?
2.
Bagaimana pembiayaan pembangunan sektor pertanian Kota Bogor dalam struktur APBD?
3.
Bagaimana keterkaitan sektor pertanian terhadap sektor hulu dan sektor hilirnya?
4.
Bagaimana pengaruh APBD sektor pertanian terhadap perekonomian wilayah Kota Bogor?
11
1.3 .
Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut : 1.
Menganalisis kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Kota Bogor Tahun 2008
2.
Menganalisis pembiayaan sektor pertanian kota Bogor dalam struktur APBD
3.
Menganalisis keterkaitan sektor pertanian terhadap sektor hulu dan sektor hilirnya
4.
Mengetahui dampak belanja di sektor pertanian terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan dan penyerapan tenaga kerja di Kota Bogor.
1.4.
Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan manfaat bagi : 1.
Petani, sebagai informasi bahwa belanja daerah di sektor pertanian dapat menjadi insentif dan memberikan berkontribusi dalam pembangunan daerah.
2.
Pemerintah, sebagai salah satu bahan masukan bagi para pembuat kebijakan dan para pengambil keputusan dalam merumuskan dan merencanakan arah pembangunan Kota Bogor
3.
Masyarakat, sebagai informasi bahwa proporsi belanja daerah di sektor pertanian perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah
12
4.
Akademisi, khususnya untuk penelitian mengenai analisis dampak belanja daerah agar dapat dievaluasi guna perumusan kebijakan selanjutnya di masa mendatang dan sebagai bahan pustaka yang berkaitan dengan aplikasi
penggunaan
perekonomian
model
Input-Output
dalam
menganalisis
suatu wilayah dan keterkaitan antar sektor dalam
perekonomian tersebut. 1.5 .
Ruang Lingkup Penelitian
1.
Penelitian ini tidak menganalisis rincian struktur biaya per program kegiatan pemerintah, melainkan hanya menganalisis struktur biaya keseluruhan dari program pemerintah.
2.
Penelitian ini dilakukan di Kota Bogor dengan menggunakan analisis data Tabel Input-Output Kota Bogor tahun 2008. Dampak belanja daerah terhadap
perekonomian
wilayah
akan
dianalisis
melalui
tingkat
pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. 3.
Tabel Input Output Kota Bogor Tahun 2008 dalam penyusunannya menggunakan matriks koefisien teknis dari Tabel Input Output Kota Bandung Tahun 2003 sehingga pada saat perhitungan terdapat beberapa nilai yang ekstrem.
13
