1
I. PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk yang
sangat besar, hal ini terlihat dari jumlah penduduk yang menduduki peringkat ke empat di dunia dengan total jumlah penduduk sampai dengan tahun 2010 sebanyak 237,641 juta jiwa (BPS, 2010). Total populasi penduduk di Indonesia memiliki tren yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh melalui World Bank total populasi penduduk Indonesia pada tahun 1990 sebanyak 177.385 juta jiwa sedangkan total penduduk Indonesia pada tahun 2009 sebanyak 229.965 juta jiwa, berdasarkan data tersebut terlihat adanya peningkatan jumlah
total
populasi
penduduk
Indonesia.
Sedangkan
untuk
rata-rata
pertumbuhan populasi penduduk yang dihitung setiap lima tahun sekali sebesar 1,1 persen pada tahun 2009 (Word Bank, 2011)1. Total populasi penduduk di Indonesia yang cenderung meningkat setiap tahunnya sehingga perlu diiringi dengan adanya ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai oleh pemerintah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2009, terdapat kenaikan jumlah lapangan pekerjaan hampir di seluruh sektor kecuali sektor kontruksi yang menurun sebanyak 120.000 orang dan sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi sebanyak 60.000 orang. Sedangkan lapangan pekerjaan untuk sektor perdagangan mengalami kenaikan terbesar yaitu 1.160.000 orang, kemudian sektor jasa kemasyarakatan naik sebanyak 830.000 orang dan 1
http://web.worldbank.org, External Countries East Asia Pacific INDONESIA[2011]
2
sektor pertanian naik sebanyak 340.000 orang. Kenaikan jumlah lapangan pekerjaan pada tahun 2009 pada hampir seluruh sektor tersebut akan dibandingkan dengan tingkat pengangguran yang terdapat di Indonesia pada tahun tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bahwa jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2009 menurun sebesar 170.000 orang jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 20082. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa adanya kenaikan lapangan pekerjaan di Indonesia dapat mengurangi tingkat pengangguran pada tahun tersebut. Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2009 melaporkan bahwa jumlah pekerja dengan tingkat pendidikan tamatan sekolah dasar memiliki jumlah yang terbesar sejak tahun 2007 hingga tahun 2009 yaitu sebanyak 56, 37 juta orang pekerja tahun 2007 dan 55,43 juta orang pekerja pada tahun 2009. Jumlah pekerja tamatan SD tersebut merupakan pekerja terbanyak jika dibandingkan dengan pekerja tamatan SMP, SMK, SMA, Diploma dan Universitas sejak tahun 2007 hingga tahun 2009. Lapangan kerja yang tersedia bagi pekerja tamatan sekolah dasar pada umumnya adalah sektor pertanian dan jasa kemasyarakatan (TNP2K, 2009). Sektor pertanian memiliki kecenderungan penghasilan yang relatif kecil karena pada umumnya sektor pertanian di Indonesia didominasi oleh kepemilikan lahan-lahan keluarga yang sifatnya lahan terbatas dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga sedangkan untuk jasa kemasyarakatan juga tidak memberikan hasil upah yang besar bagi pekerja. Tingkat upah tenaga kerja yang cenderung kecil serta 2
http://tnp2k.wapresri.go.id/data/ketenagakerjaan-indnesia [2009]
3
keinginan untuk meningkatkan taraf hidup mereka menyebabkan para tenaga kerja Indonesia tersebut untuk mencari lapangan pekerjaan lainnya di luar negeri. Para tenaga kerja yang mencari pekerjaan di luar negeri tersebut dikenal dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada tahun 2010, jumlah gaji yang diperoleh TKI yang bekerja di luar negeri baik sektor formal maupun informal lebih besar dibandingkan dengan gaji pekerja di dalam negeri. Data Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2010 menyatakan jumlah gaji yang diperoleh tenaga kerja informal di luar negeri berkisar Rp.1.600.000 per bulan. Sedangkan untuk tenaga kerja formal yang bekerja di luar negeri mencapai lebih dari Rp.4.000.000 - Rp.5.000.000 per bulan. Sedangkan untuk pekerja dalam negeri yang bekerja di sektor informal hanya sebesar Rp.350.000 - Rp.750.000 per bulan dan untuk pekerja dalam negeri sektor formal berpenghasilan berkisar Rp.650.000 - Rp.1.300.000 per bulan.3 Adanya perbedaan tingkat upah pekerja baik sektor informal maupun formal di dalam negeri dan di luar negeri inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bahwa pengiriman TKI ke luar negeri berkisar 60.000 orang pekerja per bulan. Tenaga kerja Indonesia tersebut dikirimkan ke 29 negara yang tersebar di seluruh dunia. Namun proporsi pengiriman TKI tersebut lebih banyak di wilayah Asia. Wilayah pengiriman TKI 3
http://allows.wordpress.com/informasi-upah-minimum-regional-umr [o1 Desember 2009]
4
di Asia yaitu meliputi Malaysia, Singapura, Taiwan, Korea, Brunei Darussalam, dan Asia Barat. Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melaporkan bahwa sampai dengan bulan Juni 2010 penyaluran TKI terbesar adalah ke kawasan Asia yaitu sebesar 58,1 persen. Proporsi pengiriman TKI terbesar adalah pengiriman TKI ke Malaysia sebesar 1,9 juta orang TKI.
Sumber : BNP2TKI, 2010 Gambar 1. 1 Jumlah TKI di Wilayah Asia Pada Tahun 2011 Jumlah pengiriman TKI tersebut sangatlah besar jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti Taiwan, Hongkong dan Singapura yang masingmasing sebesar 182 ribu orang, 167 ribu orang dan 132 ribu orang TKI. Sedangkan untuk penyebaran negara tujuan TKI lainnya yaitu meliputi daerah Eropa dan Timur Tengah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2010, bahwa proporsi jumlah TKI berdasarkan katagori jenis pekerjaan yang paling mendominasi adalah pekerjaan informal yaitu sebesar 65,9 persen yang kemudian diikuti dengan tenaga kerja formal sebesar 30,3 persen dan terakhir tenaga kerja profesional
5
sebesar 3,8 persen. Rendahnya proporsi pengiriman tenaga kerja professional tersebut dikarenakan sangat minimnya tenaga ahli atau tenaga kerja profesional yang dimiliki oleh Indonesia mengingat angka pendidikan di Indonesia khususnya pedesaan yang belum terlalu pesat jika dibandingkan negara asing lainnya. Berdasarkan data Susenas (Survei Sensus Nasional) yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 bahwa angka melek huruf di Indonesia telah mencapai lebih dari 90 persen namun tingkat pendidikan tertinggi (TPT) di Indonesia didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 43.440.860 penduduk dan penduduk yang tidak beijazah yaitu sebanyak 20.207.215 penduduk. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa angka melek huruf di Indonesia yang terbilang tinggi namun tidak diimbangi dengan adanya tenaga kerja yang terdidik sehingga jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor profesional di luar negeri sangatlah minim. Tingginya pengiriman TKI ke luar negeri memberikan dampak positif terhadap cadangan devisa Indonesia. Jumlah cadangan devisa Indonesia meningkat salah satunya disebabkan oleh remittance yang dikirimkan oleh para TKI untuk keluarga mereka di dalam negeri. Remittance atau remitansi nasional tersebut sebagian besar mengalir pada sektor rumah tangga kemudian sebagian kecil lainnya mengalir pada perusahaan, bank sentral dan pemerintah (Bank Indonesia, 2005). Dengan mengalirmya remittance tersebut ke daerah pedesaan dapat mendorong kehidupan perekonomian di daerah pedesaan sehingga terciptalah pertumbuhan ekonomi pedesaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia bahwa total remittance nasional pada tahun 2005 mencapai Rp.57.220.000.000 dan jumlah remittance yang mengalir ke sektor rumah tangga
6
adalah Rp.53.000.0000.000. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa remittance yang mengalir ke Indonesia langsung ditujukan atau dikirimkan kepada keluarga dari para tenaga kerja Indonesia yang berada di Indonesia yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Kebijakan moratorium yang dilakukan pemerintah sejak bulan Agustus 2009 ke beberapa negara tujuan TKI di wilayah Asia seperti Malaysia telah memberikan dampak terhadap remittance. Menurut Kepala Biro Humas Bank Indonesia4, remittance selama tahun 2009 relatif tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya dan hanya di topang oleh kenaikan gaji TKI di beberapa negara Timur Tengah dan negara Asia. Kenaikan gaji tersebut terjadi akibat penyesuaian gaji yang terus diupayakan oleh BNP2TKI terhadap negara-negara yang menjadi negara tujuan TKI. Penyesuaian gaji yang diupayakan oleh BNP2TKI tersebut dilakukan oleh BNP2TKI dalam meningkatkan kesejahteraan para TKI yang bekerja di luar negeri.
1.2 Perumusan Masalah Penerapan kebijakan moratorium yang ditetapkan pemerintah sejak bulan Agustus tahun 2009 ditujukan untuk melindungi para TKI yang bekerja di luar negeri. Mengingat aksi kekerasan serta pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM) yang sering kali diterima para TKI di luar negeri, maka Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dibantu oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memberlakukan kebijakan untuk membatasi jumlah pengiriman tenaga kerja informal ke negara-negara yang 4
www.inilah.com/read/detail/533651, BI: Pengiriman TKI turun jumlah remittance stagnan[14 Mei 2010]
7
menjadi tujuan TKI. Kebijakan pembatasan jumlah tenaga kerja informal ini dilakukan sampai dengan batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Hal ini dikarenakan pemeritah menunggu adanya nota kesepakatan (Memorandum Of Understanding) yang diajukan oleh pemerintah Indonesia dengan negara-negara yang menjadi tujuan dari para TKI agar tenaga kerja informal asal Indonesia diberikan waktu kerja yang jelas serta jaminan hukum yang lebih baik di negara tujuan agar aksi kekerasan yang merugikan TKI tidak terulang kembali. Jumlah tenaga kerja Indonesia yang dikirimkan ke luar negeri meningkat setiap tahunnya namun peningkatan tenaga kerja tersebut mulai terhambat dengan adanya pembatasan tenaga kerja informal ke luar negeri. Adanya pembatasan jumlah tenaga kerja keluar negeri tentu akan memberikan dampak terhadap aliran dana remittance ke Indonesia. Peningkatan jumlah aliran dana remittance dari tahun ke tahun cenderung melambat dan hanya ditopang dari adanya penyesuaian upah TKI semenjak diterapkannya kebijakan moratorium tenaga kerja informal ke luar negeri. Remittance TKI ini mendapat perhatian yang besar dari pemerintah dikarenakan remittance mampu memberikan devisa yang besar namun paling efisien dibandingkan penghasil devisa negara lainnya. Berdasarkan pemaparan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah kontribusi TKI terhadap devisa Indonesia dan sebaran TKI berdasarkan lokasi negara tujuan? 2. Bagaimanakah dampak pembatasan TKI informal terhadap perekonomian indonesia, dilihat dari total pendapatan negara, distribusi aliran dana remittance dan keterkaitan terhadap sektor rumah tangga?
8
3. Bagaimanakah dampak penerapan opsi kebijakan kompensasi dan moratorium yang dilakukan oleh pemerintah ?
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan telah diuraikan diatas, tujuan dari dari penelitian ini adalah: 1. Menganalisis kontribusi Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri terhadap devisa dan sebaran TKI berdasarkan lokasi negara tujuan. 2. Menganalisis dampak penerapan pembatasan tenaga kerja informal terhadap total output negara serta keterkaitan antar sektor lainnya. 3. Menganalisis dampak dari penerapan opsi kebijakan kompensasi serta penerapan kebijakan pembatasan TKI yang diberikan oleh pemerintah terhadap sektor rumah tangga.
1.4 Manfaat Penelitian Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif serta manfaat bagi pihak yang terkait diantaranya: 1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan. 2. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan pembatasan tenaga kerja informal Indonesia terhadap aliran dana remittance ke Indonesia.
9
3. Bagi Pemerintah, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk penerapan kebijakan yang akan diterapkan. Serta sebagai bahan pertimbangan
dalam pembuatan kebijakan terkait dengan pembatasan
pengiriman tenaga kerja informal ke luar negeri. 4. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pengaruh kebijakan pembatasan tenaga kerja informal terhadap aliran dana remittance ke Indonesia.
1.5 Ruang Lingkup Fokus penelitian ini adalah menganalisis penerapan kebijakan pembatasan tenaga kerja informal terhadap aliran dana remittance serta implikasinya terhadap perekonomian Indonesia. Dalam penelitian ini juga akan disimulasikan beberapa kebijakan kompensasi untuk mencegah terjadinya permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Kemudian juga melihat hubungan aliran dana remittance terhadap aktivitas produksi, institusi dan faktor produksi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistika (BPS), Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Depnakertrans), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) serta sumber data lainnya. Dalam pengolahan data penelitian ini menggunakan metode FSAM (Financial Social Accounting Matrix). FSAM ini memilki nama lain SNSEF (Sistem Neraca Sosial Accounting Matrix Financial). Proses pembentukan SNSEF 2005 ini menggunakan data dari SNSE pada tahun 2000.
