I.
1.1
PENDAHULUAN
Latar Belakang Indonesia adalah negara agraris yang mempunyai dua musim yaitu musim
kemarau dan musim penghujan. Selain kondisi geografis tersebut luas lahan yang cukup luas sangat menunjang untuk kegiatan pertanian. Sebagai negara agraris yang beriklim tropis, Indonesia dapat menghasilkan hampir semua komoditas hortikultura yang berasal dari daerah sub tropis. Dalam kegiatan pertanian sangat diperlukan suatu penunjang yang mendukung keberhasilan produksi, salah satu penunjang tersebut yaitu pupuk. Pupuk muncul ketika timbulnya kesadaran manusia akan keberadaan sumber daya alam semakin meningkat dan manusia dituntut untuk menjaga kelestarian alam, di samping mengupayakannya agar tetap memberi dan mendukung kebutuhan hidup (Lingga dan Marsono, 2002). Pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, kimia atau biologi tanah sehingga menjadi lebih baik bagi pertumbuhan tanaman (Rosmarkan dan Yuwono, 2002). Berdasarkan penyaluran dan pengadaannya pupuk terbagi dua, yaitu pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi. Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah berdasarkan SK Menperindag 306/MPP/Kep/4/2003. Sedangkan pupuk non subsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di luar program Pemerintah dan tidak mendapat subsidi. 1
2
Petani yang mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi merupakan petani yang berkelompok dan telah mengajukan usulan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ke Dinas Pertanian kabupaten/kota kemudian ditembuskan ke Dinas Pertanian Provinsi dan Kementan RI. Di Indonesia program pemberian pupuk bersubsidi dilakukan dengan tujuan untuk meringankan beban petani. Cara ini merupakan upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani dengan harga yang telah ditetapkan yaitu Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun pada kenyataannya petani sebagai penerima manfaat program ini masih sulit untuk mengaksesnya. Sering terjadi kecurangan, seperti petani dihadapkan dengan keadaan pupuk yang langka, harga pupuk diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan penyalahgunaan mekanisme distribusi pupuk. Padahal sesuai
dengan
Keputusan
Menteri
(Kepmen)
Pertanian
Nomor
122/
Permentan/SR.130/11/2013 tentang kebutuhan pupuk bersubsidi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) ditingkat pengecer resmi. Pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian telah ditetapkan harga eceran tertinggi di kios pengecer resmi, ditingkat kecamatan/ desa sebagai berikut :
3
Tabel 1.1 HET Pupuk Bersubsidi tahun 2014 Jenis Pupuk Harga (Rp/Kg) NPK 2300 SP-36 2000 Urea 1800 ZA 1400 Organik 500 Sumber : Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Dari Tabel 1.1 dapat dilihat untuk harga tertinggi pupuk yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pertanian adalah jenis pupuk NPK dengan harga Rp 2300/kg. Dan harga pupuk terendah adalah jenis pupuk Organik dengan harga Rp 500/kg. Meskipun ketentuan pelaksanaan program pupuk bersubsidi telah diatur mekanismenya, namun masih terdapat banyak permasalahan, masalah yang sering dihadapi oleh petani adalah ketidakmampuan petani dalam membeli pupuk yang dirasakan masih mahal, selain itu dalam penetapan harga beli masih ditemukan berbagai permasalahan baik dalam penjualan oleh para pengecer yang dirasakan kurang begitu terjangkau oleh para petani, masih banyak petani yang mengeluhkan harga pupuk ditingkat pengecer tidak sesuai dengan HET yang berlaku. Pada aspek penyaluran juga ditemukan indikasi penjualan pupuk dengan harga di atas HET, penjualan pupuk kepada petani yang tidak terdaftar dalam RDKK (Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok), tidak dipasang spanduk pengumuman harga, penyaluran pupuk yang tidak merata, keterlambatan distribusi, kelangkaan, dan penjualan di luar wilayah distribusi.
4
PT Pupuk Kaltim merupakan produsen pupuk urea terbesar di Indonesia, disamping produsen amoniak dan pupuk NPK. Pemasaran pupuk Kaltim tersebar luas ke seluruh wilayah di Indonesia tetapi untuk area pemasaran pupuk bersubsidi dengan jenis pupuk Urea dan NPK hanya mencapai wilayah Indonesia bagian timur dan sekitarnya, termasuk Provinsi Bali. Alur pendistribusian pupuk pada PT Pupuk Kaltim dimulai dari Lini I yaitu PT Pupuk Kaltim sebagai produsen, selanjutnya ke Lini II adalah gudang provinsi di wilayah pemasaran Pupuk Kaltim, Lini III adalah gudang kabupaten dan berlanjut ke Lini IV yaitu pedagang besar/distributor dan selanjutnya ke Lini V yaitu pedagang pengecer/kios hingga sampai ke konsumen akhir yaitu petani. Di Provinsi Bali, PT Pupuk Kaltim berperan sebagai kantor penjualan resmi yang bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi dan non subsidi ke setiap Kabupaten yang ada di Provinsi Bali, seperti Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Tabanan, hingga ke konsumen akhir yaitu petani. Jika dilihat pada alur pendistribusian PT Pupuk Kaltim regional Provinsi Bali berada di Lini II. Kabupaten Tabanan memiliki jumlah total kecamatan terbanyak
di
Provinsi Bali dan memiliki potensi alam yang sangat baik karena memiliki ekosistem pegunungan, danau, lembah dan dataran rendah serta pesisir dan laut. Selain itu Kabupaten Tabanan memiliki luas lahan sawah terbesar di Provinsi Bali sehingga dijuluki lumbung pangan Bali, hal ini yang mengakibatkan jumlah alokasi dan penyaluran untuk pupuk bersubsidi dengan jenis pupuk Urea dan NPK paling besar dan terus meningkat dari kabupaten lain yang ada di Provinsi Bali.
5
Hal ini dapat dilihat pada data alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2014.
No
Tabel 1.2 Alokasi dan Penyaluran pupuk bersubsidi pada PT Pupuk Kaltim Provinsi Bali 2014 Alokasi Penyaluran Kabupaten Urea NPK Urea NPK (Ton) (Ton) (Ton) (Ton)
1 Badung 4.466 3.259 4.047,8 2 Bangli 2.286 1.718 1.823,3 3 Buleleng 6.731 4.990 6.688 4 Gianyar 7.653 3.376 6.245,7 5 Jembrana 2.871 3.364 2.529,3 6 Karangasem 4.587 1.183 4.417,9 7 Klungkung 2.340 1.987 2.273,2 8 Denpasar 894 733 749,7 9 Tabanan 10.595 7.890 9.721,3 Sumber : Laporan data penjualan PT Pupuk Kaltim tahun 2014
912,3 671,4 895,9 579,5 509,6 331,7 141,9 80,6 3.069,9
Tabel 1.2 menunjukkan jumlah alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Bali tahun 2014, Kabupaten Tabanan merupakan kabupaten yang alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi terbesar dibandingkan kabupaten lain dengan jumlah penyaluran pupuk Urea sebesar 9.721,3 ton dan jumlah penyaluran pupuk NPK sebesar 3.069,9 ton. Dengan melihat jumlah alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut diatas pendistribusian pupuk bersubsidi merupakan salah satu indikator vital untuk peningkatan produktifitas pertanian, namun sangat disayangkan karena sudah sejak lama masalah distribusi pupuk bersubsidi menjadi persoalan yang belum terpecahkan. Sistem distribusi yang belum terkoordinasi dengan efektif sering menjadi penyebab permasalahan dalam distribusi pupuk bersubsidi, kondisi ini juga terjadi pada PT Pupuk Kaltim, sehingga dengan melihat fenomena
6
tersebut maka menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang bagaimana saluran pemasaran pupuk bersubsidi pada PT Pupuk Kaltim serta berapa besar margin pemasaran yang diterima pada masing-masing lembaga pemasaran serta kendala yang dihadapi petani di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan dalam memperoleh pupuk bersubsidi. 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan
masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana saluran pemasaran pupuk bersubsidi pada PT Pupuk Kaltim di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan? 2. Berapa besar margin pemasaran pada masing-masing saluran pemasaran pupuk bersubsidi pada PT Pupuk Kaltim di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan? 3. Apa saja kendala yang dihadapi petani di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dalam memperoleh pupuk bersubsidi serta kendala yang dihadapi PT Pupuk Kaltim dalam menyalurkan pupuk bersubsidi? 1.3
Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui
hal sebagai berikut, yaitu 1. Saluran pemasaran pupuk bersubsidi di PT Pupuk Kaltim pada Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. 2. Besar margin pemasaran pada saluran pemasaran pupuk bersubsidi pada PT Pupuk Kaltim di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.
7
3. Kendala apa saja yang dihadapi petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi serta kendala yang dihadapi PT Pupuk Kaltim dalam menyalurkan pupuk bersubsidi. 1.4
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-
pihak tertentu, antara lain sebagai berikut : 1. Mahasiswa Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu pelajaran dalam mengemukakan masalah serta pemecahannya sesuai dengan bidang studi yang diteliti. 2. Perusahaan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagaimana saluran pemasaran yang efisien yang bisa ditempuh perusahaan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. 3. Pemerintah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk mempertimbangkan kebijakan dalam saluran pemasaran dan Harga Eceran Tertinggi (HET). 1.5
Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian Analisis Saluran Pemasaran Pupuk Bersubsidi
pada PT Pupuk Kaltim di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan menggunakan dua metode analisis, yaitu analisis deskriptif kuantitatif yang mencakup proses pemasaran pupuk bersubsidi dimulai dari PT Pupuk Kaltim sebagai produsen
8
hingga ke petani sebagai konsumen akhir, margin pemasaran pada setiap lembaga-lembaga saluran pemasaran dengan analisis margin pemasaran dan analisis persentase margin. Serta analisis deskriptif kualitatif mencakup kendalakendala yang dihadapi petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi serta kendala yang dihadapi PT Pupuk Kaltim dalam menyalurkan pupuk bersubsidi.
