I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Anarkis merupakan sebuah sistem sosialis tanpa pemerintahan, anarkis dimulai di antara manusia, dan akan mempertahankan vitalitas dan kreativitasnya selama merupakan pergerakan dari manusia. Tindakan anarkis dapat berupa perusakan, pengeroyokan, pembakaran, penjarahan dan lain-lain pada dasarnya adalah hasil dari suatu perilaku kolektif (collective behavior). Bila dinamakan perilaku kolektif, bukanlah semata-mata itu merupakan perilaku kelompok melainkan perilaku khas yang dilakukan sekelompok orang yang anggotanya pada umumnya tidak saling kenal dan bersifat spontan. Munculnya tindakan anarkis adalah adanya keyakinan/anggapan/perasaan bersama (collective belief). Keyakinan bersama itu bisa berbentuk, katakanlah, siapa yang cenderung dipersepsi sebagai maling (dan oleh karenanya diyakini “pantas” untuk digebuki) atau situasi apa yang mengindikasikan adanya kejahatan (yang lalu diyakini pula untuk ditindaklanjuti dengan tindakan untuk, katakanlah, melawan). 1 Kecenderungan masyarakat bersifat anarkis tidak lebih karena adanya provokator, kerap kita membayangkan bahwa provokator tersebut adalah orang di luar kelompok atau massa (baik penduduk asli atau terorganisasi dari luar) yang mengabarkan cerita buruk dan bohong. Tak cukup dengan itu, dapat pula diimajinasikan bahwa provokator itu melakukannya seraya berbisik-bisik dengan 1
Adrianus, Meliala. 2000. Angkatan Perusuh. Jakarta, hlm 3
mata curiga
dan berjalan mengendap-endap dan mengajak massa lain untuk
melakukan aksi anarkis. Perasaan tidak aman atau rasa takut pada kejahatan pada umumnya juga diakibatkan oleh diyakininya perasaan bersama tersebut, terlepas dari adatidaknya fakta yang mendukung perasaan tadi, media-massa dalam hal ini amat efektif menanamkan citra, persepsi, pengetahuan ataupun pengalaman bersama tadi, sesuatu yang mulanya kasus individual, setelah disebarluaskan oleh mediamassa lalu menjadi pengetahuan publik dan siap untuk disimpan dalam memori seseorang. Memori tersebut pada suatu waktu kelak dapat dijadikan referensi oleh yang bersangkutan dalam memilih model perilaku.
Konflik antar suku di Lampung memang bukan merupakan sebuah hal baru, konflik tersebut sudah pernah terjadi sebelumnya dan pemicunya hanyalah berawal dari masalah sepele. Bahkan di tempat yang sama perang suku sering terjadi yaitu di kecamatan Sidomulyo terjadi pada 29 Desember 2010, pemicunya adalah berawal dari pencurian ayam. Kemudian berlanjut pada bulan Januari 2012 Perang antar suku Bali dengan suku Lampung, pemicunya adalah perebutan lahan parkir. Kemudian tidak selang lama kemudian pada bulan Oktober 2012 kembali terjadi kembali perang antar suku Bali dengan Suku Lampung.2
Konflik diatas merupakan beberapa konflik yang terhitung besar, selain konflik besar yang pernah terjadi diatas, di lampung juga sering terjadi konflik – konflik kecil antar suku namun biasanya hal tersebut masih bisa diredam sehingga tidak 2
http://www.lintasberita.web.id/perang-suku-di-lampung-sebuah-dendam-lama/ 13 Februari 2013
membesar. Dari konflik – konflik kecil tersebut timbullah dendam diantara para suku – suku tersebut sehingga jika terjadi insiden kecil bisa langsung berubah menjadi sebuah konflik besar. Pengelompokan suku di daerah lampung memang sudah terjadi sejak lama, bahkan hal tersebut sudah terjadi sejak mereka remaja.
Dengan demikian diperlukan tindakan represif kepolisian dalam menangani tindakan anarkis, tetapi hal tersebut dilakukan oleh Kepolisian berdasarkan prosedur penanganan pengendalian masa yang bersifat anarkis. Tindakan represif yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani perang antar kampung bukan semata-mata tanpa pedoman dan prosedur atau aturan yang diberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan tindakan represif.
Dalam melakukan tindakan represif anggota kepolisian selalu berlandaskan pada prosedur tetap Direktur Shabara Babinkam POLRI No.Pol : Protap/01/V/2004, dengan indikator-indikator situasi anarkis pada angka 10 yang menyatakan:3
a. Tindakan kepolisian awal/preventif dalam bentuk : negosiasi, himbauan, tembakan peringatan/salvo, dorongan dengan menggunakan peralatan dalmas (tameng, tongkat, gas air mata) sudah tidak diindahkan dan kerusuhan cenderung meluas serta brutal. b. Masa perusuh menunjukkan sikap dan tindakan melawan perintah petugas Polri dan tidak mengindahkan sama sekali peringatan untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. c. Masa perusuh mulai melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan keselamatan jiwa, raga dan harta benda masyarakat dengan cara : melempar, memukul, menganiaya, memperkosa, menyandra dan membunuh. Terdapat indikator-indikator yang jelas apabila anggota kepolisian melakukan tindakan represif terhadap masa yang bersifat anarkis. 3
Protap Babinkam POLRI
Peran kepolisian dalam upaya penanggulangan konflik yang terjadi antar kampung di Kalianda Lampung Selatan hanya sebatas pengamanan dan pelaksanaan protap untuk mencegah terjadinya kerusuhan yang lebih besar karena sangat dikhawatirkan perang suku antara suku Lampung dan suku Bali sebagai suku pendatang akan lebih luas lagi dengan korban jiwa terhitung sudah banyak memakan korban jiwa dan harta benda.
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian
dalam
bentuk
skripsi
yang
berjudul:
“Upaya
Penanggulangan Terhadap Tindakan Anarkis Dalam Konflik Antar Kampung oleh kepolisian”.
B. Permasalahan dan Ruang lingkup 1.
Permasalahan
Berdasarkan Latar Belakang yang dikemukakan di atas, mengenai Upaya Penanggulangan Terhadap Tindakan Anarkis Dalam Perang Antar Kampung oleh kepolisian, maka permasalahan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap tindakan anarkis dalam konflik antar kampung oleh kepolisian (Studi Kasus di Polda Lampung)? 2. Apakah faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan terhadap tindakan anarkis dalam konflik antar kampung oleh kepolisian (Studi Kasus di Polda Lampung)?
2.
Ruang Lingkup
Ruang lingkup pembahasan masalah skripsi ini dibatasi ruang lingkup penelitian
dalam ruang lingkup bidang ilmu hukum pidana berkaitan dengan hukum pidana dan upaya penanggulangan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mendapatkan data dalam menjawab permasalahan dengan ruang lingkup penelitian pada upaya pihak kepolisian Daerah Lampung dalam menanggulangi tindakan anarkis dalam konflik antar kampung oleh kepolisian pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung, upaya penanggulangan terhadap tindakan anarkis dalam konflik antar kampung oleh kepolisian, faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya penanggulangan terhadap tindakan anarkis dalam konflik antar kampung oleh kepolisian, penelitian ini akan dilakukan pada studi kasus dengan lingkup penelitian diwilayah hukum Kepolisisan Daerah Lampung.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1.
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindakan anarkis dalam konflik antar kampung oleh kepolisian (Studi Kasus Polda Lampung). 2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan terhadap tindakan anarkis dalam konflik antar kampung oleh kepolisian (Studi Kasus Polda Lampung).
2.
Kegunaan Penelitian
Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi :
Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini : 1.
Kegunaan Teoritis a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai konflik antar kampung b. Memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi, penambahan pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana c. Memberikan pengetahuan kepada kita semua tentang tugas dan fungsi polisi dalam upaya penanggulangan terhadap tindakan anarkis dalam perang antar kampung
2.
Kegunaan Praktis
Dapat menjadi sumbangsih bagi pemerintah, khususnya bagi lembaga Legislatif sebagai bahan masukan untuk membuat suatu peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan konflik sosial atau perang antar kampung.
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 1. Kerangka Teoritis Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.4 Manusia sebagaimana diakui oleh hukum (pendukung hak dan kewajiban hukum) pada dasarnya secara normal mengikuti hak-hak yang dimiliki manusia. Hal ini berkaitan dengan arti hukum yang memberikan pengayom, kedamaian dan 4
Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3. UI pres. Jakarta, hlm 127
ketentraman seluruh umat manusia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal), dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakkan hukum pidana yang merupakan bagian hukum pidana perlu di tanggulangi dengan penegakan hukum pidana berupa penyempurnaan peraturan perundang-undangan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum pidana dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi tindak pidana. Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi.5 Penanggulangan ditetapkan dengan cara : 1. Penerapan hukum pidana 2. Pencegahan tanpa pidana 3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan Pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat diatasi dengan penegakan hukum pidana semata, melainkan harus dilakukan dengan upaya-upaya lain diluar hukum pidana (non penal). Upaya non penal tersebut melalui kebijakan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Di samping itu, upaya non penal juga dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Kunarto yang dikutip oleh Sunarto,6 upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan operasi rutin dan operasi khusus, yaitu : 5
Barda Nawawi. Arief. 2001. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung, hlm 48
1. Upaya Represif Upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk memberantas kejahatan setelah kejahatan tersebut terjadi. 2. Upaya Preventif Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan dengan mempersempit kesempatan. 3. Upaya Pre-Emptif Upaya yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab kejahatan. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan faktor penyebab yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan tersebut. 4. Operasi Khusus Operasi khusus adalah operasai yang akan diterapkan khusus untuk menghadapi masa rawan yang diprediksi dalam kalender baru kerawanan kamtibnas berdasarkan pencatatan data tahun-tahun silam. Masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut,7 faktor-faktor penegakan hukum adalah sebagai berikut : a. Faktor hukumnya sendiri, Undang-Undang. b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentu maupun menerapkan hukum. c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
6
7
http://silcabustam.blogspot.com/2011_10_01_archive.html .21-10-2012 Soerjono Soekanto. 1986. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.Jakarta, hlm 8
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.
2. Konseptual
Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu.8
Kerangka
konseptual
merupakan
kerangka
yang
menghubungkan
atau
menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.9
Upaya memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat judul penelitian ini, maka penulis dalam konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan
erat
dengan
penulisan
sekripsi
ini,
agar
tidak
terjadi
kesimpangsiuran pemahaman atau penafsiran yang ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang dipakai, yaitu: a. Kepolisisan adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Polisi adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif. 8
Husin, Sanusi. 1991. Penuntun Praktis Penulisan Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung, hlm 9 9 Soerjono Soekanto, 1986. Opcit hlm 32
b.
Penanggulangan
adalah
suatu
proses,
perbuatan,
atau
suatu
cara
menanggulangi. c.
Perang antar kampung atau konflik sosial adalah benturan dengan kekerasan fisik antara dua atau lebih kelompok masyarakat atau golongan yang mengakibatkan cedera dan/atau jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, berdampak luas, dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang menimbulkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga menghambat pembangunan nasional dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.10
E. Sistematika Penulisan Skripsi ini secara keseluruhan dapat mudah dipahami dari sitematika penulisannya yang disusun sebagai berikut :
I. PENDAHULUAN Bab ini berisikan tentang pendahuluan yang merupakan latar belakang yang menjadi titik tolak dalam perumusan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual yang menjelaskan teori.
II. TINJAUAN PUSTAKA Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tentang pengertian-pengertian umum pengertian pidana, upaya penanggulangan,konflik sosial pengertian tugas dan fungsi kepolisian dalam upaya menanggulangi tindakan anarkis dalam perang antar kampung.
III. METODE PENELITIAN 10
Ahmad Ubbe, 2011. Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial.BPHN PUSLITBANG, hlm 12
Bab ini membahas metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data secara analisis data.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang membahas permasalahanpermasalahan yang ada, yaitu ; mengenai upaya penanggulangan terhadap tindakan anarkis dalam perang antar kampung oleh kepolisian.
V. PENUTUP Bab ini merupakan hasil akhir yang berisikan kesimpulan dari penulisan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penulisan
