I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUKM) dewasa ini telah diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009. Dalam RPJMN tersebut dikatakan bahwa Kebijakan Pemberdayaan KUKM diarahkan untuk : Pertama, mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; Kedua, mengembangkan usaha skala mikro dalam rangka peningkatan pendapatan
pada
kelompok
masyarakat
berpendapatan
rendah;
Ketiga,
memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan berwawasan gender dengan cara memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perizinan, memperluas akses kepada sumber permodalan, khususnya perbankan, memperluas dan meningkatkan mutu institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi; Keempat, memperluas basis dan kesempatan berusaha, serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan, termasuk mendorong peningkatan ekspor; Kelima, meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak; Keenam, meningkatkan mutu kelembagaan koperasi sesuai dengan jatidiri koperasi. Arah Kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UKM tersebut dijabarkan kedalam program-program pembangunan yang merupakan strategi implementasi pada tataran makro, meso, dan mikro. Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM difokuskan kepada lima program pokok, yaitu Pertama, Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM; Kedua, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM; Ketiga, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM; Keempat, Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro; Kelima, Program Peningkatan Mutu Kelembagaan Koperasi. Program tersebut memuat kegiatan-kegiatan pokok yang merupakan
kegiatan yang perlu dilakukan dalam
upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Perpres Nomor 7 Tahun 2005). Pembangunan perekonomian nasional mengedepankan upaya-upaya nyata pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) agar dapat
2 menstimulasi pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan kesempatan berusaha dan sekaligus untuk penanggulangan kemiskinan. Aspek permodalan atau pembiayaan disadari masih tetap menjadi salah satu kebutuhan penting bagi KUMKM dalam menjalankan usahanya, baik kebutuhan modal kerja maupun modal investasi. Sampai kini KUMKM masih sulit
untuk
memanfaatkan pembiayaan usaha dari perbankan. Hanya sekitar 24% usaha mikro, kecil dan menengah yang bankable (BI, 2007), dengan penyebab (Kementerian a
Negara Koperasi dan UKM, 2007 ) sebagai berikut : (a) Belum berkembangnya konsolidasi usaha yang memiliki jaringan usaha terpadu, baik di sektor produksi maupun pemasaran; (b) Masih rendahnya kredibilitas KUMKM dari sudut analisis perbankan; (c) Persyaratan administrasi dan prosedur pengajuan usulan pembiayaan yang rumit dan birokratis dari pihak perbankan; (d) Adanya persyaratan kesediaan jaminan berupa agunan yang sulit untuk dipenuhi oleh KUMKM; (e) Informasi yang kurang merata tentang layanan perbankan dan lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan. Sehubungan dengan itu dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, pemerintah berkewajiban memberikan kemudahan untuk
memperkokoh
permodalan
koperasi
serta
mengembangkan
lembaga
keuangan koperasi (UU Nomor 25 Tahun 1992) dengan membuat kebijakan yang strategis dan bersifat nasional. Oleh karena itu, Kementerian Negara Koperasi dan UKM dalam upaya pemberdayaan koperasi dan UKM menempuh jalan dengan menyalurkan dana stimulan (bergulir) kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Dana tersebut diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Negara Koperasi dan UKM dari tahun ke tahun dalam bentuk Program Bantuan Perkuatan (PBP).
Alokasi dana stimulan tersebut tiap tahunnya
bisa mengalami kenaikan atau penurunan, baik jumlah secara total maupun pagu yang diperuntukkan bagi KSP (Koperasi Simpan Pinjam) dan USP (Unit Simpan Pinjam) koperasi. Hal ini tergantung jumlah APBN yang dialokasikan kepada Kementerian Negara Koperasi dan UKM, sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai pada tahun tersebut. Namun dalam perencanaan penyaluran dana stimulan diupayakan tiap tahun selalu mengalami kenaikan. Besarnya APBN dan PBP Kementerian Negara Koperasi dan UKM secara nasional dalam bentuk dana stimulan tampak pada Tabel 1. Sedangkan hasil kajian program dana stimulan tahun 2008 yang dilakukan Kementerian Negara Koperasi dan UKM bekerjasama dengan PT Arah Cipta Guna disajikan secara ringkas pada Lampiran 1.
3 Tabel 1. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Program Bantuan Perkuatan Kementerian Negara Koperasi dan UKM dari tahun 2004-2007
Tahun
APBN Rp Milyar
Jumlah PBP
PBP Koperasi Unit
Rp Milyar
Non Koperasi Unit
Rp Milyar
Unit
% APBN
Rp Milyar
2004
1.116,332
623
517,600
200
15,.273
823
532,873
47,73
2005
1.216,190
1.110
297,579
245
96,858
1.355
394,437
32,43
2006
1.056,777
2.393
333,053
25
44,382
2.418
377,435
35,72
2007
1.298,447
2.847
479,148
371.147
72,284 373.994 371.147
551,432
42,47
Total
4.687.746
6.973
1.627,381
371.617
1.856,178
39,60
228,797
378.590 a
Sumber : Kementerian Negara Koperasi dan UKM, 2008
Dana stimulan yang dikelola Kementerian Negara Koperasi dan UKM dari tahun 2004-2007 sudah dialokasikan kepada 378.590 koperasi dan non koperasi sebesar Rp 1,856 trilyun lebih atau 39,60% dari APBN. Dana stimulan tersebut dikelola oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM melalui : a. Deputi Bidang Produksi, mengelola dan mendistribusikan dana stimulan dalam bentuk modal investasi, berupa mesin pengolah, bibit tanaman, ternak, kapal penangkap ikan, pabrik es, peralatan/mesin, sarana usaha/produksi, dengan tujuan mengembangkan kegiatan usaha produktif KUMKM yang berkualitas dan berdaya saing. Kegiatan ini merupakan penjabaran dari Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM. b. Deputi Bidang Pembiayaan, mengelola dan mendistribusikan dana stimulan yang berbentuk modal kerja, berupa bantuan perkuatan permodalan usaha simpan pinjam dengan tujuan meningkatkan akses KUMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan, memperluas sumber pembiayaan, meningkatkan peran KSP dan USP koperasi dalam upaya perluasan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan. Kegiatan ini merupakan penjabaran dari
Program Pemberdayaan
Usaha Skala Mikro dan Program Peningkatan Mutu Kelembagaan Koperasi. c. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, mengelola dan mendistribusikan modal investasi dan modal kerja, berupa bantuan perkuatan pengembangan
4 sarana usaha dan permodalan kepada PKL (Pedagang Kaki Lima), sarana usaha Pasar Tradisional, bantuan perkuatan pertokoan koperasi, gedung promosi, dengan tujuan untuk meningkatkan akses pasar dan pemasaran produk KUMKM. Kegiatan ini merupakan penjabaran dari Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM dan Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro. d. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha mengelola dan mendistribusikan dana stimulan dalam bentuk modal investasi dan modal kerja seperti peralatan produksi, mesin pengolah, mesin pencetak, modal awal usaha, penjaminan kredit, dengan tujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha KUMKM. Kegiatan ini merupakan penjabaran dari Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM dan Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro. e. Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM mengelola dan mendistribusikan modal kerja berupa bantuan perkuatan permodalan simpan pinjam kepada kelompok usaha produktif yang beranggotakan perempuan dengan tujuan mengembangkan usaha untuk peningkatan kesejahteraan para anggotanya. Kegiatan ini merupakan penjabaran dari Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro (Kementerian Negara Koperasi dan UKM 2008) Sedangkan untuk Kabupaten Karawang, Jawa Barat dari tahun 2003-2007 telah berhasil menyalurkan lima program dana stimulan dengan
total anggaran
sebesar Rp 5,670 milyar lebih kepada 35 koperasi yang dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Penyaluran dana stimulan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat dari tahun 2003-2007 No
Program
1.
MAP
2
PKPS BBM
3
KSP Sektoral
4.
P3KUM
5.
Perkassa
2003 Kop Rp Jt 2/1/1 200/ 150/ 120 3 100
-
Kop
2004 Rp Jt - -
-
2005 Kop Rp Jt -
2006 Kop Rp Jt -
-
5
100
2/2
2007 Kop Rp Jt -
50/ 100
-
1
1.000
1
1.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah Kop Rp Jt 4 670
-
12
1.100
1
300
3
2.300
15
100
15
1.500
1
100
1
100
Total
35
5.670
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang, a
Jawa Barat, 2008
Program dana stimulan yang terlebih dahulu dialokasikan diantaranya Program MAP (Modal Awal dan Padanan). Program MAP merupakan bentuk
5 dukungan keuangan untuk meningkatkan usaha para pengusaha mikro, kecil dan menengah di sentra UKM. Penyaluran dana MAP dilakukan melalui KSP dan USP koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Keberhasilan dukungan dana MAP mendorong tumbuhnya KSP dan USP koperasi yang memiliki kemampuan keuangan dan memperluas jangkauan layanan keuangan kepada usaha kecil anggotanya. Sedangkan PKPS-BBM (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi-Bahan Bakar Minyak) merupakan bentuk kompensasi kepada masyarakat golongan ekonomi lemah yang terkena dampak langsung dari pengurangan subsidi BBM. PKPS-BBM bertujuan memberdayakan usaha mikro dan kecil melalui perkuatan struktur keuangan KSP dan USP koperasi serta LKM (Kementerian Negara Koperasi dan UKM, 2004). Dalam kajian ini difokuskan kepada tiga program dana stimulan yang bersifat modal kerja dan dikelola oleh Deputi Bidang Pembiayaan, yaitu : Program Pengembangan KSP Sektoral, P3KUM (Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro), Program Perkassa (Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera) yang telah disalurkan diberbagai daerah di Indonesia. Sebagai gambaran pelaksanaan program ini, dapat disampaikan hasil uji petik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2007 ke beberapa daerah sampel (Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah) yang menyatakan bahwa, Program Perkuatan Permodalan Koperasi dengan pola dana stimulan telah berjalan dan dilaksanakan dengan baik di daerah-daerah serta sangat dirasakan manfaatnya bagi koperasi dan usaha mikro anggotanya. Sejalan dengan hal tersebut, laporan dari Dinas Koperasi dan UKM serta Bank Pelaksana (Bank Mandiri, BNI, BRI, BPD, Bank Bukopin, BTPN) juga menyatakan bahwa, dana bergulir tersebut telah dimanfaatkan oleh koperasi peserta program untuk membiayai usaha produktif para anggotanya. Dana tersebut telah dapat meningkatkan jangkauan pelayanan koperasi peserta program dan dapat meningkatkan pendapatan anggota koperasi.
Di
samping itu hasil kajian yang dilakukan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM pada tahun 2007, yaitu : setiap rataan penyaluran dana bergulir sebesar Rp 3,03 juta mampu menyerap 0,65 tenaga kerja. Dengan menggunakan asumsi tersebut, maka setiap input sebesar Rp 4,66 juta diperkirakan mampu menyerap 1 orang tenaga kerja per usaha mikro. Dengan demikian
penyaluran dana bergulir P3KUM dari
tahun 2005 - 2006 sebesar Rp 234,75 milyar, diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja lebih kurang 50.000 orang. Adapun persyaratan KSP dan USP koperasi calon peserta program, yaitu
wajib memenuhi persyaratan tertentu dan telah diseleksi
6 serta diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat melalui Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM berdasarkan kelayakan usahanya. Selanjutnya KSP dan USP koperasi yang telah diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM melalui Deputi Pembiayaan diseleksi kembali dan ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Bidang Pembiayaan (Permenegkop dan UKM Nomor 08 Tahun 2007). Setelah berjalan beberapa tahun, program tersebut perlu dievaluasi pelaksanaannya, khususnya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat antara lain dalam bentuk kajian seperti ini. 2. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yang dikaji, yaitu : a. Apakah program
dana stimulan dapat memberikan perkuatan permodalan,
peningkatan SDM di bidang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan serta peningkatan peran KSP dan USP Koperasi dalam mendukung perluasan kerja dan pengentasan kemiskinan untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil ? b. Apakah program dana stimulan mampu mempengaruhi rasio keuangan KSP dan USP Koperasi menjadi lebih baik ? c. Bagaimana dampak program dana stimulan terhadap tingkat kesejahteraan anggota KSP dan USP Koperasi serta masyarakat di sekitarnya ? Atas dasar uraian latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan, maka dilakukan“Kajian Program Dana Stimulan Bagi Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Karawang Jawa Barat”.
3. Tujuan Tujuan pelaksanaan tugas akhir adalah : a. Mengevaluasi manfaat program dana stimulan terhadap perkuatan permodalan, peningkatan SDM di bidang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan serta peningkatan peran KSP dan USP Koperasi untuk mendukung perluasan kerja dan pengentasan kemiskinan. b. Menganalisis pengaruh program dana stimulan terhadap
rasio keuangan KSP
dan USP Koperasi. c. Menganalisis dampak program dana stimulan terhadap tingkat kesejahteraan anggota KSP dan USP Koperasi serta masyarakat di sekitarnya.
