I. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU PARTAI GOLKAR PERIODE 10 JULI 2008 SAMPAI 17 APRIL 2009
NO A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 4 5 C 1
2
3
URAIAN
Rupiah
SALDO AWAL Sumbangan dari Partai politik Sumbangan dari Calon legislatif Sumbangan dari perseorangan Sumbangan dari perusahaan/Badan Usaha Lain-lain
156.233.127 156.233.127
PENERIMAAN Sumbangan dari Partai politik Sumbangan dari Calon legislatif Sumbangan dari perseorangan Sumbangan dari perusahaan/Badan Usaha Lain-lain
145.583.002.911 107.199.392.000 4.845.895.033 5.786.550.000 27.448.106.950
PENGELUARAN Pengeluaran Operasi a. Pertemuan Terbatas b. Pertemuan Tatap Muka c. Media Massa Cetak dan media masa eletronik d. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum e. Pemasangan alat peraga di tempat umum f. Rapat Umum g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan
142.906.032.920 131.014.607.133 2.725.000.000 1.168.700.000 105.727.996.650
Unit
1.329.000 82.950 10.300 1.236.240
303.058.928
Pengeluaran Modal a. Pembelian Kendaraan b. Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris) c. Lain-lain
7.926.932.000 3.069.392.000 10.369.886.483 26.700.000
-
Pengeluaran Lain-Lain
11.891.425.787
SALDO AKHIR
2.833.203.118
1
1.329.490 1.329.490
Keterangan
II. INFORMASI UMUM 1.
Informasi mengenai Partai Golkar Partai Golongan Karya didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 di Jakarta. Susunan kepengurusan untuk tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1. Ketua Dewan Penasehat : Surya Paloh 2. Ketua Umum : H.M. Jusuf Kalla 3. Wakil Ketua : HR. Agung Laksono 4. Sekretaris Jendral : Sumarsono 5. Bendahara : Andi Achmad Dara 6. Wakil Bendahara : Suhaeli Kalla
2.
Dasar Penugasan Surat Keputusan KPU no.236/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 22 April 2009 bahwa KAP Chatim, Atjeng, Jusuf, & Rekan ditetapkan sebagai auditor untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Pusat Dan Calon Anggota DPD Tahun 2009.
3.
Prosedur Audit Prosedur audit yang kami lakukan adalah prosedur yang disepakati sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang Pedoman Audit Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 dan Peraturan KPU No. 38 Tahun 2009.
4.
Lingkup Audit Dalam melakukan audit, kami mendasarkan pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang dibuat oleh Partai Politik yang bersangkutan dengan lampiran-lampirannya yaitu Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye dan Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye serta Rekening Khusus Dana Kampanye. Kebenaran, kelengkapan dan keakuratan Laporan dan merupakan tanggungjawab Partai Politik yang bersangkutan.
5.
data
lainnya
Kelengkapan Laporan Dana Kampanye yang diserahkan dan periode pelaporan 1. 2.
Laporan Awal Dana Kampanye Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (LPPDKP),
2
3. 4. 5. 6. 7. 6.
Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum (DSPDKP) . Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (DAPDKP). Daftar Inventaris Dana Kampanye. Daftar Saldo Akhir Kampanye. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Peserta Pemilu atas LPPDKP Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
Untuk keperluan kampanye, Partai GOLKAR telah membuka 3(tiga) rekening khusus dana kampanye yaitu pada : Nama Bank : BRI Cabang Khusus Jakarta. Nomor Rekening : 0206 01 001933 30 9 Tanggal : 25 Juni 2008 Pemegang : Bappilu Pusat DPP Golkar Rekening Alamat : Jl. Anggrek Neli Murni XI A RT 002 RW 001 Kec.Slipi Jakarta Barat. Nama Bank Nomor Rekening Tanggal Pemegang Rekening Alamat Nama Bank Nomor Rekening Tanggal Pemegang Rekening Alamat
: : : :
Bank Mandiri Cabang Barito Pasific Jakarta. 116 00 0549902-6 24 Juni 2008 Bappilu Pusat DPP Golkar
:
Jl. Anggrek Neli Murni XI A RT 002 RW 001 Kec.Slipi Jakarta Barat.
: : : :
Bank Mandiri Cabang Barito Pasific Jakarta 116 00 5544995-4 29 Juli 2008 Bappilu Pusat DPP Golkar
:
Jl. Anggrek Neli Murni XI A RT 002 RW 001 Kec.Slipi Jakarta Barat.
3
III. TEMUAN AUDIT 1.
Ketaatan pada jadwal 1) Periode pencatatan dan pelaporan Dari hasil pemeriksaan, periode pencatatan dan pelaporan mulai 10 Juli 2008 sampai dengan 17 April 2009 hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 134 UU No. 10 tahun 2008 dan pasal 12 peraturan KPU No. 1 Tahun 2009 yang mensyaratkan periode laporan dari 10 Juli 2008 sampai 17 April 2009. 2) Pembukaan RKDKP di Bank Partai GOLKAR membuka rekening Koran di Bank Rakyat Indonesia Gedung BRI II Jl.Sudirman Kav.44-46, No. 00000206-01-001933-30-9 pada tanggal 25 Juni 2008 dan di Bank Mandiri Kcp Jkt S Parman no 116 00 0549902-6 pada tanggal 24 Juni 2008, menyimpang dari ketentuan KPU yang menyatakan bahwa partai peserta pemilu membuka Rekening Khusus Dana Kampanye secepatcepatnya 1 hari sesudah partai dinyatakan sebagai peserta pemilu yaitu tanggal 10 Juli 2008.
2. Ketaatan pada pembukaan Rekening Bank yang digunakan 1) Bank yang digunakan Bank yang digunakan adalah Bank Pemerintah yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri KC Jkt S Parman, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 134 UU no.10 tahun 2008 dan pasal 12 peraturan KPU No. 1 Tahun 2009. 2) Rekening yang digunakan Rekening yang digunakan merupakan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 134 UU no. 10 tahun 2008 dan pasal 12 peraturan KPU No. 1 Tahun 2009. 3) Kesesuaian pemilikan LADKP/RKDKP dengan peserta pemilu. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepemilikan RKDKP di Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri KC Jkt S Parman, adalah milik Bappilu Pusat DPP Golkar. 3. Saldo Awal Dana Kampanye. Bappilu partai GOLKAR mengirimkan Laporan Dana Awal Kampanye dengan Surat Nomor: B-537/GOLKAR/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008 perihal Pemberitahuan Nomor Rekening Bank dana khusus kampanye sebagai berikut: Bank Mandiri Cabang Barito Pasific Jakarta No. 1160005499026 jumlah Rp. 100.000.000,BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta No. 0206 01 001933 30 9 jumlah Rp. 56.300.000,-
4
4. Penerimaan Dana 1) Jumlah penerimaan menurut Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebesar Rp.145.583.002.911,- dan menurut Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye sebesar Rp.145.436.177.110,-, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 146.825.801,-. Selisih tersebut disebabkan adanya : Bunga/Jasa Giro tidak tercantum dalam Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilu sebesar Rp.303.058.928,Saldo Awal juga tercantum dalam Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilu sebesar Rp.156.233.127,2) Terdapat perbedaan antara sebagian komponen penerimaan dana kampanye menurut Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum dengan Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye sebagai berikut: Jenis Penerimaan Partai Politik Calon Legislatif Perseorangan Perusahaan/BadanUsaha Jumlah
LPPDKP
DSPDKP
Selisih
107.199.392.000 4.845.895.033 5.786.550.000
108.199.392.000 4.820.700.000 5.811.745.033
(1.000.000.000) 25.195.033 (25.195.033)
27.448.106.950
26.448.106.950
1.000.000.000
145.279.943.983
145.279.943.983
0
3). Hasil Konfirmasi Dari jumlah penerimaan Rp.145.583.002.911,-, penerimaan yang berasal dari Partai sebesar Rp.108.199.392.000,- atau 74,30 %, sedangkan penerimaan yang berasal dari Calon Legislatif, Perseorangan dan Perusahaan/Badan Usaha hanya Rp.37.080.551.983,- atau 25,46% dan sisanya pendapatan bunga sebesar Rp. 303.058.928,-. Konfirmasi dilakukan kepada 28 penyumbang dengan nilai Rp.12.160.641.983,dan 660.480 unit, atau 32,80 %. Dari konfirmasi tersebut, 19 penyumbang (68%) mengirimkan jawaban dan memberikan persetujuan dengan nilai Rp.4.798.136.483,- dan 660.480 unit. Sedangkan 9 penyumbang lainnya (32%) Tidak mengirimkan jawaban, dengan nilai
5
Rp.7.362.505.500,-.
5. Pengeluaran Dana 1) Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum dalam LPPDKP berjumlah Rp.142.906.032.920 dan l.329.490 unit, dan pengeluaran menurut Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu berjumlah Rp.142.844.607.133 ,- dan 1.329.490 unit. Selisih sebesar Rp.61.425.787,- berupa Biaya Administrasi Bank dan PPh Pasal 23 atas Bunga/jasa giro yang tidak dilaporkan dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye. 2) Dari Pengeluaran dana kampanye menurut menurut LPPDKP berjumlah Rp.142.906.032.920,- . Dari jumlah tersebut : Sudah merupakan pengeluaran definitif/biaya Rp. 130.939.157.920,Masih berupa uang muka yang belum ada pertanggungjawabannya Rp. 11.966.875.000,-
Pengeluaran yang sudah definitif dan dapat dilaporkan sebagai biaya sebagai berikut: No Uraian 1 Pengeluaran Operasi a. Media Masa Cetak dan media masa 105.727.996.650 elektronik b. Penyebaran bahan kampanye kepada 7.926.932.000 umum c. UUDP Pemasangan alat peraga di 3.069.392.000 tempat umum d. Rapat Umum 2.569.886.483 2 Pengeluaran modal 3 Penegeluaran Lain-lain a. Bantuan ke daerah 11.583.525.000 b. Biaya Bank 61.425.787 130.939.157.920 Pengeluaran yang belum merupakan pengeluaran definitif dan belum dapat dilaporkan sebagai biaya sebagai berikut: No Uraian 1 Pengeluaran Operasi a.UUDP Pertemuan Terbatas 2.725.000.000 b.UUDP Pertemuan Tatap Muka 1.168.700.000 c. UUDP Rapat Umum 7.800.000.000 d.UUDP Kegiatan Lain-Lain 26.700.000 2
Pengeluaran Lain-lain
6
a. UUDP Bantuan ke daerah b. UUDP Biaya Sekretariat
81.475.000 165.000.000 11.966.875.000 Pengeluaran yang belum dapat dilaporkan sebagai biaya disebabkan para penanggungjawab belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan uang muka tersebut.
7
