Mengingat
TENTANG
Nomor
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
BUPATI KOLAKA,
dengan
berlakunya
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi
maka
diberikankewenangan melakukan Pun gu tan
Nomor 3
.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; b
.
bahwa
untuk
melakukan
Pungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, maka harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
l
59,
Tambahan
Lembaran
Negara RI Nomor 4844 ); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lemabaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemabaran Negara RI Nomor 4438);
§s|ss*s
daerah untuk
Daerah,
>
: a. bahwa
125, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara RI Tahun 2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004
.
NOMOR 14 TAHUN 2014
Nomor 74,
§is|pils ÿs-s§§
2
,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
1959
.§ »!?Is
Indonesia Tahun
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
liasfsSiÿissis!"!"! Ss-g&
BUPATI KOLAKA
:1. Undang -undangNomor 29 Tahun 1959tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
2
4
.
Dengan Persetujuan Bersama
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun
2009
Nomor
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA
130,
dan
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN .
si 1 :§
"
BAB I
Daerah
.
Nomor
8
1
Tahun
Kab.
2009
Pasal 1
Dal am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .
1
.
2
.
Kolaka
3
.
tentang
4
.
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab. Kolaka; Peraturan Daerah Kabupaten
5
.
Nomor
4
Tahun
tentang Retribusi Jasa Umum;
3
Daerah adalah Kabupaten Kolaka; Pemerintah
Daerah
adalah
Pemerintah
daerah
Kabupaten Kolaka; Bupati adalah Bupati Kolaka;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwkilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka; Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kolaka dengan persetujuan bersama Kepala
.
Kolaka
s
Negara RI Tahun 2010 Nomor 516, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1190);
&
Cara
Pemanfaatan
dan Retribusi Daerah ( Lembaran
7 Peraturan
KETENTUAN UMUM
69
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
s
Tata
p
tentang dan
Nomor
£ * is
2010
RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA.
Negara RI Nomor 4737); Pemberian
TENTANG
H4
KOLAKA
Nomor 82, Tamabahan Lembaran
Tahun
|£l §M a5 |3S
dan
Pemerintah
i a
Pemerintah
PemerintahDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2008
.
CO
MEMUTUSKAN
antara
daerahProvinsi
6 Peraturan
o
Pemerintah,
s
Pemerintah an
HH
BUPATI KOLAKA
.
Urusan
* » s I
5
n
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049 ); Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
2011
Daerah; 6
.
Dinas adalah Dinas Kabupaten Kolaka;
4
I
13
+j
wj
i J"
5 35
co cb
s\2.S
3J.S
<
H3IJ1S3
12. Surat Ketetapan RetribusiDaerah Kurang Bayar
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serata mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang teijadi serta menemukan tersangkanya. w> B
Terutang;
dan retribusi daerah.
II
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan Besarnya Jumlah Retribusi yang
«
Kemanfaatan Umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan;
13
yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Tujuan kepentingan
W) r? W
10. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau Jasa
menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
H*
Pribadi atau Badan;
CO
Orang
cn
Kepentingan
m
untuk
J3 H $ «S
Daerah
*
Pemerintah
5
yang IGiusus disediakan dan atau diberikan oleh
§>OO
.
h -H S,D
9
Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa Usaha dan Pelayanan yang menyebabkan Barang, fasilitas, atau Kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau Badan; Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa atau Pemberian Izin Tertentu
OS * A 5
.
Tambahan atas jumlah Retribusi yang telah dibayarkan; 14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi Biaya dan atau Denda. 15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 3
Kabupaten Kolaka; 8
*
Tekhnis
£>
Lembaga
C
adalah
Tekhnis
-M
Lembaga
ÿa
.
3
7
yang selanjutnya disingkat SKRDKB dalah Surat Keputusan yang menentukan Besarnya JumlahRetribusi yang Terutang, jumlah
N
i gt
if *S
-M
ÿa
O
.
O g.
a|
*
55 « 3 «
a t3 .
ÿ§ § "S
0)
cu
.
cd 2
6
£>*3 S o>
Pemerintah Daerah.
§£
,
menentukan
8
yang
K£
Keputusan
o>
Surat
Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut Retribusi atas Pelayanan Penyediaan Peta oleh c
tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT
Pasal 2
hi
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar
ÿ
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI
£ o.£
Retribusi,Jumlah Kekurangan PembayaranPokok Retribusi, besarnya Sanksi Administrasidan Jumlah yang masih harus dibayar; adalah
BAB n
Kredit
BAB IV
Pasal 7 m
Obyek Retribusi adalah Penyediaan Peta yang dibuat
ctf
CARA MBNGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA a
Pasal 3
oleh Pemerintah Daerah. 3
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan frekuensi pencetakan Jenis dan bah an pencetakan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian lay an an. ,
ci t
co c
'
tJ ÿ
l f E
Daerah.
a
dan atau Cetak Peta yang dibuat oleh Pemerintah
® g
"
Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Penyediaan
iii fl 13
iii§
" 1
Pasal 4
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
Pasal 5
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 6
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.
00
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 8 a
BAB in
etf
&
Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Perundang - Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Jasa Umum.
Prinsip dan Sasaran Penetapan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya pencetakan dan pengadministrasian dokumen peta, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9 a s
ÿ
$§ 8
|"S
§|l
ÿ
°
.
00
7
8
«
* fi
(1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan berdasarkan jenis pelayanan percetakan, ukuran, serta bahan cetakan yang digunakan
43
GO
D
m
s
*
a
2
2
£
<0
-m 3
ii
a
CO
43
T3
-M
a>
O
cd
ÿd
a>
E?
0)
W> ÿs
v
o cu
Ck
.
II
CO
* S 9
&0
XI £ 3
ill
§
*
CQ v
8 3 W)
S§ efl >
Penerima
§
-
C H OU
CO 0) w
P ÿ "Si W W #A
C H
O-i
3 2
Bendahara
W 0) ctf co Oh T3
3
1 * &
C i> s
"
ÿ
3i
melalui
s"
Daerah
13
* ®§ "S z §
Kas
4)
Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke (D
(2)
atau
<0
8
,
Bendahara Penerima Pembantu pada SKPD yang bersangkutan (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus; (4) Retribusi yang terutang dilunasi selambatlambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau c
CO
s
-
cd X)
»5
M
M
&
P "3
-
W «h
.
lis
CO
cd
57
"
G 3 «
T*
>>
§ s
V
s~ r
?
W)
s s .§
U
M s
«
&
1 §
cd
g'ts
c
>>!£ *§
CO ÿH
Pasal 11
.a §
WILAYAH PEMUNGUTAN
Peta;
ÿ f s
BAB VII
c
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(1) Retribusi dipungut oleh SKPD terkait yang pemberian pelayanan Penyediaan dan atau Cetak
* 1 H S3 ii §
sekali
S5 D
Pasal 13
(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
S
g
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
42
Pas&l 10
w &
BAB IX
(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
STRD.
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Kolaka. BAB X
PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran
Pasal 12 *
(0
3
£
Pasal 14
(1) Masa Retribusi adalah sekali dalam per lembar hasil cetakan
(2) Retribusi terutang teijadi
(1) Pembayaran retribusi dilakukan langsung kepada petugas pemungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; bO
SKRD
sejak diterbitkannya
9
10
*
§§ s ÿ ell
(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
BAB XI
h
tu
ÿ2
ÿ id 0S-
a
1 B ||U
1 ff Is1!
J2
M
"
SANKSI ADMINISTRATIF
Peraturan Bupati.
Pasal 17
Pasal 15
ÿ*35 'c-X
3 r ft M
ÿM 2 ÿ
-54) b3 S(Tj
a!lief
ÿ gtiTJ-,l*
&§ I*
V
U § « §
.
*
ÿ1 - 5P
>>
"
.
liit
"
»& "
11 S
BAB XII
53
3ÿ
K
1
(2) Penerimaan retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke kas daerah oleh Bendahara Penerima paling lambat 1 (hari) Kerja; (3) Bentuk, Isi, kualitas dan ukuran buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
«< »-* P
penerimaan;
£ -yÿ ct ÿ asp
ÿ-4
1? cd 2 3 3
(1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrate nerupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 18
terutang
2P 2 ??*« Q
yang
sebagaimana
|rt g
retribusi
PJ 1&
membayar
ff-9
u
Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang
dimaksud dalam Pasal 19, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo. (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi
.
diatur dengan Peraturan Bupati.
« -
(2) Pemberian keringanan pembayran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi; (3) Tata cara pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ÿ S-g'
pembayaran;
J ÿ0& £
(1) Bupati dapat memberikan keringan pembayaran retribusi berupa angsuran atau penundaan
® E3> ÿ
Pasal 16
(1)
f t cdcop-wEJrSS*
Angsuran dan Penundaan Pembayaran
!3 J°ÿ *P
Bagian Kedua
retribusi yang terutang. 12
PQ 2 jg nJ a!
m Ji
ljj C.D
g. g 11
Bupati
S_ CD 0< ÿ5 c3 -»X «
Keputusan p .p g <5 JS
atau
§
,
Pasal 21
ketetapan
(1)
retribusi
Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
tersebut.
(4)
menolak
°
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat benaran
,
berupa
"
"
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa
ketidak
dapat
(1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggapdikabulkan.
atau dokumen lain yang dipersamakan.
membuktikan
keberatan
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
19
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD
(3)
atas
menerima seluruhnya atau sebagian menambah besarnya retribusi terutang.
as-as
Pasal
ish
(2)
BAB XIII
KEBERATAN
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabilawajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
(2)
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XII
keadaan di luar kekuasaannya.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga
Pasal 22
tidak dipertimbangkan.
(6)
Pengajuan keberatan tidak menunda membayar retribusi dan . pelaksanaan
kewajiban penagihan
(1)
Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permphonan pengembalian kepada
(2)
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
Bupati.
retribusi.
§!
ÿ
Bo g>5
!|11 (ti J) w 5
*?
S &S S
13
ill
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
.-
Pasal 20
(1) harus memberikan keputusan.
14
*
*0 £
.a
& £* .d g
*
ÿ
V
X
93 ?.§
§
3i
C
V
s a
O
*
£.§
c
u
*
.eÿd 3
.
.I
i E § 3
§ 8. | -3
,
»ÿÿ ÿ*
X
XJ *43
ÿ3-3
"
00 3 X) Xl
cs
ctf
,
S S § a
cd
I S
S-g oi
qo
&I «
.
&"S -f
C ctf
3ÿc
*
-
§
U
1E gp&
S "2
03
tH
ÿ ft"
q
,"
TC
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertangguh jika: a Diterbitkan Surat Teguran; atau b Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran .
+j
Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat
tj -S *3
tercatat.
-a
l
IU"S 00
Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos
tersebut.
permohonan diterima oleh Bupati.
15
10 «
«
Retribusi.
.
ÿ
*3
£
Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang
.
.
Besarnya kelebihan pembayaran; Alasan yang singkat dan jelas.
Pasal 25
S
d
8
si
.
r
»
£>
£ "3
3
cft P
0
0)
i
Nama dan alamat wajib retribusi;
.
c
KEDALUWARSA PENAGIHAN
(1)
b Masa retribusi;
(3)
«
d
3 a
rAl
BAB XIII
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : .
,
pembayaran.
Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % {dua persen) sebulan.
a
(2)
73
.H
X> 4-J
u q
-
Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti
3 -S § §1
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal
Pasal 23
(1)
S 2
§
.*H
3
iS
(2)
diterbitkannyaSKRDLB.
(6)
.
ÿ CO
13
X5
retribusi;
untukmelunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5)
Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan 6
(1)
08
Pasal 24
ao<w ÿ
(4)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan
&
(3)
16
si »
na f
BAB XV
!
S3
I-*
H fe H
CO
55
INSENTIF PEMUNGUTAN
£
(5)
Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyaiutang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaanpembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
§
(4)
Pasal 28
(1)
Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi
dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kineija tertentu.
(2)
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)
Pasal 26
(1)
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) (3)
penagihan
sudah
Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten Kolaka yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah
BAB XVI PEMERIKSAAN
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 29
IIP
Is*.
8 ÿ 5 "fi 2 € x
,
S t'®
ro
M
P*
<0
.
00
18
lJl
W
§ &§
Q*
CO qj
o
CO
3 is ÿIll g =3 o3
U
eto**
Mi
.
ill l
17
* 4)
dilaksanakan melalui mekanisme anggaran yang berlaku dan ditetapkan dengan Peratusran Daerah.
.
£ 8 aI £ 3
(2)
kegiatan yang berkaitan langsung denganpenyelenggaraan pelayanan yang terkait dengan pemungutan Retribusi. Besarnya penerimaan Retribusi yang digunakan untuk mendanai kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (1)
h
I2OTJ
(2)
«>(2
Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diutamakan untuk mendanai
3 P
: > S
Pasal 27
(1)
Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dan Retribusi. Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: a Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; b Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggapperlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
ill II
(1)
lllif
PEMANFAATAN
i ÿ* S g B
BAB XIV
c
Memberikan keterangan yang diperlukan.
.
d
.
Memeriksa
buku,
catatan,
dan
dokumen
lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur denganPeraturan Bupati.
Daerah; e
.
BAB XVII PENYIDIKAN
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
Pasal 30
(1)
f
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
.
bidang Retribusi Daerah;
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
g
.
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam (2)
Undang-Undang Hukum AcaraPidana. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
dibawa; h
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
i
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Menghentikan penyidikan; dan/atau
.
.
pe rU ndang-Undangan.
(3)
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c Meminta keterangan dan bah an bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; .
.
.
Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
j
.
k
.
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyidik
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
memberitahukan dimulainyapenyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melaluiPenyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yangdiatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
19 20
a
ÿs
If
BAB XVIII
T3
§
8
(4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di
KETENTUAN PIDANA
Undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
Pasal 31
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikanKeuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulanatau pidana denda paling banyak 3(tiga) kali jumlah retribusi
Pengundangan Peraturan Daeah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.
Ditetapkan diKolaka Pada tanggal. 5 September 2014
terutang yang tidak ataukurang dibayar. (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
.
ta A
.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara. AFEI
BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Diundaoakan di Kolaka
\5 September 2014
Pasal 32
IDAERAH
Pelanggaran
terhadap
Ketentuan-ketentuan
dalam
fftOLAKA,
Peraturan Daerah ini dapat diancam Pidana Kurungan
paling lama 3 (tiga) Bulan atau Denda Setinggi-tingginya 4 (empat) kali Retribusi Terutang. 1TOPO.
BAB XIII
ÿ
KETENTUAN PENUTUP Pasal 33
(3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahum 1998 tentang
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014 NOMOR 14
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN
KOLAKA
NOMOR
PROVINSI
SULAWESI
TAHUN 2014
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 21
22
TENGGARA
14
O
8 o
t; m
a a
0 ,o
,
£! c3 c3 c3 c3 (3
&a a a
jLJ
O O OO
a ju ju jd
GO
o o O O
O o o o o o o o o o o o o o o
CO
o
CO
°° CO
ÿ
d d d a
2
«=i CO
« . o °
*
c* a* ft tt
X
#s
x 10
0 0 o o o 10 o 10
$a
CO
H O
*s
,
.H
a
SSin d\od
-
,
lis Kertas Glossy papper: Rp. 350.000,00/lembar Rp. 300.000,00/lembar Rp. 250.000,00/lembar Rp. 200.000,00/lembar Rp 150.000,00/lembar
V
of
(1 x 1,2 M) (1 x 0,6 M) (0 5 x 0,5 M) (0 5 x 0,3 M) (0,25 x 0,3 M) "
<
c
cd
u
-
O trH
-
Ao A1 A2 A3 A4
*-I t-H o O O
-
< < <
KABUPATEN KOLAKA
Ukuran Ukuran Ukuran Ukuran Ukuran
CQ x x m m cm
ÿa
.d
P
I § u su §
Cetak Peta Tidak Berwarna, -
NOMOR : 14 TAHUN 2014 TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2014 TENTANG :RETRIBUSI PENGGANTIAN B1AYA CETAK
53
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
PETA
uMM M iJ M
S o o 2 m o
..
c3 c3 c3 c3 c3
.
Q ,Q O JD x>
000 000
o dd
a a a a a
-
ao o
Jo o
03 -T -T
° O 000 000
CXO O
.
ÿ 9 9
000 mom CO CM
{
5 a a a
ÿct;« «
Bumi Rp. 350.000.00/file Rp 50.000,00/file Rp 50.000,00/file h
0)0
0
#>,#<,
3 33
.
000 000
000
.
000 000
.
000 m m m
.
.
.
co
cd
3
24
"
,
.a
,
.
add
ti
&s
cu
,
a a
s*
3
TJ
-
CO
on
.-..-,*§
.
'
>> &p
11 b O
-
O ÿÿCO
co
3
3 ll I s
Cetak Peta Berwarna, Jenis Kertas Biasa (HVS) : Ukuran Ao (1 x 1,2 M) Rp. 300.000,00/lembar Ukuran A1 (1 x 0,6 M) Rp. 250.000,00/lembar - Ukuran A2 (0 5 x 0,5 M) Rp. 200.000,00/lembar - Ukuran A3 (0 5 x 0,3 M) Rp. 150.000,00/lembar - Ukuran A4 (0 25 x 0,3 M) Rp. 100.000,00/lembar
23
*
ÿ SSwcog
~ CM v£> O O rS *
m
1/3
tUD
,
H O X X
,
tas Glossy papper : Rp. 450.000,00/lembar Rp. 400.000,00/lembar Rp. 350.000,00/lembar Rp. 300.000,00/lembar Rp. 250.000,00/lembar
Cetak Digitasi Peta : - Ukuran Peta Topograpi/Rupa (60 x 60 Cm) Minimal 5 Layer - Tambahan perlayer - Editing peta yang sudah ada g
,
250.000,00/lembar 200.000,00/lembar 150.000,00/lembar 100.000,00/lembar 75.000,00/lembar
5 x x m in* cm* CO
,
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
JP H _ &
,
aÿ 3 a
(1 x 1 2 M) (1 x 0 6 M) (0 5 x 0,5 M) (0 5 x 0,3 M) (0 25 x 0,3 M)
,
&§S .§
.
Ao A1 A2 A3 A4
,
,
.
b
Ukuran Ukuran Ukuran Ukuran Ukuran
q k x ÿ§
-
CM CO
Cetak Peta Tidak Berwarna, Jenis Kertas Biasa (HVS)
O
.
hJ tH h O O O
Keperluan Umum:
-
a
Berwarna, Jenis ! Ao (1 x 1 2 M) A1 (1 x 0,6 M) A2 (0,5 x 0,5 M) A3 (0 5 x 0,3 M) A4 (0 25 x 0,3 M)
§§i§
-
.
DQ < < < < <
Cetak Peta - Ukuran Ukuran Ukuran - Ukuran - Ukuran „
ditetapkan sebagai berikut: I
$
4>
Besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta
II. Keperluan
Persyaratan
Permohonan
Kelengkapan
Penerbitan
Izin
Dokumen Mendirikan
Bangunan (1MB): a
.
Cetak Peta Berwarna, Jenis Kertas Glossy papper : Rp. 50.000,00/lembar - Ukuran A3 (0 5 x 0,3 M) - Ukuran A4 (0 25 x 0,3 M) Rp. 30.000,00/lembar ,
,
b
.
Cetak Peta Berwarna, Jenis Kertas Biasa (HVS) : -
c
.
Ukuran A3 (0,5 x 0,3 M) Ukuran A4 (0 25 x 0,3 M)
Rp. 30.000,00/lembar Rp. 15.000,00/lembar
,
Cetak Peta Berwarna, Jenis Kertas Biasa (HVS) : Rp. 10.000,00/lembar - Ukuran A3 (0 5 x 0,3 M) - Ukuran A4 (0 25 x 0,3 M) Rp. 5.000,00/lembar ,
,
BUPATI KOLAKA,
H AHMAD SAFEI .
25
