-2Mengingat
:
1.
BUPATI KOLAKA TIMUR
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
2.
Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
penyelenggaraan
Negara
yang
bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan
NOMOR 5 TAHUN 2015
nepotisme
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan TENTANG
lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4670); SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU
3.
PINTU DAERAH DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang
Keuangan
Negara
(Lembaran
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
BUPATI KOLAKA TIMUR,
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Menimbang
:
a. bahwa kualitas
dalam
rangka
meningkatkan
pelayanan publik di Kabupaten
Kolaka
Timur
kelola
pemerintahan
diselenggarakan
berdasarkan yang
pelayanan
prinsip
Republik Indonesia Nomor 4286); 4.
tata
tentang Perbendarahaan Negara (lembaran
baik,
perlu
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
terpadu
satu
Nomor
pintu; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
Peraturan
Daerah
tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5,
tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
pemeriksaan
pengelolaan
tanggung
jawab
keuangan
(Lembaran
Negara
Republik
dan
Negara Indonesia
-3Tahun
2004
Lembaran
-4Nomor
Negara
66,
Tambahan
Republik
Indonesia
Nomor 4400); 6.
7.
9.
Lembaran
Negara
Republik
Indonsia Nomor 5401 ); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
tentang sistem perencanaan Pembangunan
Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Nasional
Lembaran
(Lembaran
Negara
Indonesia
Tahun
2004
Tambahan
Lembaran
Republik
nomor
Negara
Negara
Nomor
5587)
104,
sebagaimana telah beberapa kali diubah
Republik
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09
Indonesia Nomor 4421);
Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
Atas
Tahun
tentang
2014
Penanaman
Modal
(Lembaran
Undang-Undang Nomor tentang
23
Pemerintahan
Daerah
Negara Republik Indonesia Undang Tahun
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58,
2007
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
Nomor
67,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 8.
(Tambahan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
tentang
(Lembaran
Penerapan
Standar
Pelayanan
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Tahun2005
150,
Tambahan
Republik Indonesia Nomor 5038);
Lembaran
Republik
Indonesia
Pelayanan
Publik
Undang-Undang Nomor 8
Tahun
2013
tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Indonesia
(Lembaran Tahun
Negara 2013
Republik
Nomor
23,
Nomor Negara
Minimal
Nomor 4585); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007
tentang
Pemerintahan
Pembagian antara
Urusan
Pemerintah,
-5-
-6-
Pemerintahan
Daerah
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Tahun
Negara
2007
Lembaran
dan
20
Kabupaten/Kota
Republik
Nomor
Negara
Provinsi,
82,
Indonesia
17. Peraturan Daerah kabupaten Kolaka Timur
Indonesia
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Susunan
Republik
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Daerah
(Lembaran
Lembaran
Negara
Republik
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
AN
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
PELAYANAN
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221) 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun
Penyusunan
2006
tentang
Pedoman
Penyelenggaraan
Pelayanan
Terpadu Satu Pintu; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
TERPADU
SATU
PINTU
DAERAH DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Pelayanan
BAB I
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara - 11 -
Daerah
TIMUR TENTANG SISTEM PENYELENGGARA-
Indonesia Nomor 4861);
Penyelenggaraan
Pemerintah
MEMUTUSKAN :
Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88,
Lingkup
Kabupaten Kolaka Timur.
dan Pemberian Kemudahan Penanaman
tentang
Pedoman
Tambahan
2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif
Tambahan
tentang
Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
di
2008
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Nomor 4737);
Modal
Tahun
KETENTUAN UMUM
- 12 -
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2.
Pemerintah
Daerah
Perangkat penyelenggara
Daerah
adalah
Bupati
sebagai
Pemerintahan
dan
unsur Daerah
-7-
-8-
Kabupaten Kolaka Timur.
10. Pelayanan
Terpadu
Satu
Pintu
yang
3.
Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
penyelenggaraan suatu perizinan dan non
selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD
perizinan yang mendapat
Kabupaten Kolaka Timur.
atau pelimpahan wewenang dari lembaga
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
atau instansi yang memiliki kewenangan
Kabupaten Kolaka Timur.
Perizinan dan Nonperizinan yang proses
5.
6.
7.
Satuan
Kerja
Daerah
yang
dimulai
dari
tahap
permohonan sampai dengan tahap terbitnya
Kabupaten Kolaka Timur.
dokumen
Kepala
Badan
adalah
Modal
Kepala
dan
Badan
PTSP Daerah
yang
dilakukan
dalam
satu
tempat. 11. Tatalaksana Perizinan dan Non Perizinan
Kabupaten Kolaka Timur.
adalah
Badan adalah Badan Penanaman Modal
proses kerja yang harus dipenuhi oleh
dan
penyelenggara
pelayanan
(BPMPTSP)
terpadu
Daerah
satu
Kabupaten
pintu Kolaka
prosedur,
syarat formal,
dalam
rangka
dan
penetapan
keputusan perizinan dan non perizinan. 12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan
Timur. 9.
pengelolaannya
selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD
Penanaman
8.
Perangkat
pendelegasian
Penanaman modal adalah segala bentuk
oleh
kegiatan
menanam
oleh
Peraturan
Daerah
penanam
modal
maupun
peraturan
perundang-undangan
modal,
dalam
baik
negeri
Pemerintah
Daerah atau
berdasarkan ketentuan yang
penanam modal asing untuk melakukan
merupakan bukti legalitas, menyatakan sah
usaha
atau diperbolehkan seseorang atau badan
di
Indonesia.
wilayah
negara
Republik
untuk melakukan usaha atau kegiatan
-9-
- 10 -
tertentu.
BAB II
13. Akses Informasi adalah kemudahan akses
MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN PRINSIP
dengan ketersediaan informasi yang dapat
Pasal 2
dengan mudah dan langsung diakses oleh
Maksud Peraturan Daerah ini adalah :
masyarakat.
a. untuk
meningkatkan
pelayanan
kepada
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan
masyarakat dan Badan Usaha yang akan
untuk melakukan penanaman modal yang
melakukan kegiatan penanaman modal di
dikeluarkan
kabupaten kolaka timur.
oleh
pemerintah
pemerintah
daerah
kewenangan
sesuai
dan
yang
memiliki
dengan
ketentuan
perizinan
adalah
memberikan
kemudahan mendapatkan
peraturan perundang-undangan. 15. Non
b. Untuk
segala
bentuk
bagi
kepastian
dan
masyarakat
pelayanan
dalam
perizinan
dan
nonperizinan.
kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai
mengenai dengan
penanaman
ketentuan
modal,
peraturan
perundang-undangan. 16. Standar selanjutnya ketentuan
Minimal
disingkat jenis
SPM dan
yang adalah mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
Tujuan Peraturan Daerah ini adalah: a. memberikan proses pelayanan yang cepat,
Pelayanan
tentang
Pasal 3
tepat mudah, pasti, pendek, terjangkau, sederhana,
dan
transparan
dalam
melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Kolaka Timur; b. memberikan kepastian waktu penyelesaian perizinan
dan
non
perizinan
di
bidang
penanaman modal kepada masyarakat dan
- 11 -
- 12 -
Badan Usaha/ badan hukum. c. memberikan
perlindungan
dilaksanakan dengan prinsip ;
dan
kepastian
hukum kepada masyarakat.
a. Keterpaduan; b. Ekonomis;
d. mendekatkan dan memberikan pelayanan
c. Koordinasi; d. Akuntabilitas;
yang lebih luas kepada masyarakat; e. meningkatkan hak-hak masyarakat
dan
e. Aksebilitas.
mewujudkan pelayanan publik. BAB III Pasal 4
RUANG LINGKUP DAN JENIS
(1) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berasaskan:
Pasal 5 Ruang
lingkup
Kewenangan
Pelayanan
a. kepastian hukum;
Terpadu Satu Pintu
b. keterbukaan;
jenis pelayanan perizinan dan non perizinan
c. akuntabilitas;
yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
d. perlakuan yang lama/tidak diskriminasi;
Kabupaten Kolaka Timur antara lain dibidang:
adalah meliputi seluruh
e. efisiensi berkeadilan;
a. penanaman modal;
f. keseimbangan hak dan kewajiban;
b. perindustrian dan perdagangan;
g. ketepatan waktu;
c. kebudayaan dan pariwisata;
h. kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan;
d. pendidikan;
i. kepentingan umum.
e. koperasi,
j. partisipatif; dan
Penyelenggaraan
mikro,
kecil
dan
menengah;
h. profesional. (2)
usaha
f. tenaga kerja dan transmigrasi; terpadu
satu
pintu
g. pertambangan, Energi dan sumber daya
- 13 mineral
yang
- 14 -
menjadi
kewenangan
daerah;
y. pemakaman,
Pertamanan
dan
per-
sampahan.
h. kesehatan; i. pertanian dan ketahanan pangan; j. kehutanan dan lingkungan hidup yang menjadi kewenagan daerah;
Pasal 6 (1) Jenis
Pelayanan
Terpadu
Pintu
meliputi:
k. sosial;
a. pelayanan perizinan; dan
l. sumber daya air;
b. pelayanan non perizinan.
m. bina marga, perumahan dan tata ruang; n. perhubungan yang menjadi kewenangan
(2) Dalam kepada
rangka
memberikan
masyarakat
untuk
kemudahan mendapatkan
pelayanan selain perizinan dan non perizinan
daerah; o. pertanahan
Satu
yang
menjadi
kewenangan
daerah;
sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5
pelayanan
tertentu
adiministrasi
secara
p. Pekerjaan umum;
otomatis dilimpahkan menjadi bagian ruang
q. kepemudaan dan olah raga;
lingkup pelayanan penyelenggara PTSP
r. kesbangpol;
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang
tatalaksana
s. komunikasi dan informatika;
rincian jenis perizinan dan non perizinan
t. perpustakaan dan kearsipan;
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan
u. perkebunan dan hortikultura;
pelayanan
v. peternakan dan perikanan;
mana
w. pembangunan dan ekonomi;
dengan Peraturan Bupati.
x. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
administrasi
dimaksud
pada
tertentu ayat
(2)
sebagaidiatur
- 15 -
- 16 -
BAB IV
Pasal 9
PENYELENGGARA
Untuk
Pasal 7 Penyelenggara
melaksanakan
dimaksud
Pelayanan
Terpadu
Satu
dalam
tugas
sebagaimana
pasal
8
Badan
menyelenggarakan fungsi atas ruang lingkup
Pintu sebagaimana dimaksud dalam peraturan
kewenangan penyelenggara PTSP meliputi ;
daerah ini dilaksanakan oleh Badan
a. penerimaan dokumen permohonan izin dan non izin;
Pasal 8
b. penelitian/
Badan sebagai penyelenggara PTSP mempunyai tugas;
pemeriksaan
dokumen
per-
mohonan izin dan non izin; c. pelaksanaan penelitian teknis/ pengujian
(1) Melaksanakan
pembinaan,
pengendalian,
fisik permohonan izin dan non izin;
monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
d. penandatangan dokumen izin dan non izin;
PTSP;
e. penyerahan dokumen izin dan non izin
(2) Melaksanakan
pelayanan
dan
penanda-
kepada pemohon;
tanganan perizinan dan non perizinan serta
f. pengelolaan arsip izin dan non izin;
dokumen
g. penetapan dan pemberian sanksi terhadap
administrasi
lainnya
terkait
penyalahgunaan izin dan non izin;
dengan PTSP (3) Menyusun dan membuat serta melaksanakan program kerja dan anggaran Badan. (4) Merumuskan
kebijakan
teknis
penye-
lenggaraan PTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
h. pelayanan
dan
penyelesaian
pengaduan,
keluhan atas pelayanan PTSP; i. pengelolaan
sistem
teknologi
informasi
penyelenggaraan PTSP; j. pengelolaan kepegawaian, keuangan, asset, ketatausahaan dan kearsipan PTSP;
- 17 k. pelaporan
dan
- 18 pertanggung
jawaban
pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan;
daerah merupakan pendapatan daerah. (3) Pengelolaan
l. pengendalian pelayanan PTSP; dan m. melaksanakan teknis
untuk selanjutnya masuk ke rekening kas
koordinasi
terkait
pengawasan,
SKPD
pelayanan,
pengendalian
dan
belanja
dan
pendapatan daerah sebagaimana dimaksud
dengan
dengan
anggaran
evaluasi
pelaksanaan izin dan non izin;
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan
ketentuan
perundang-undangan
peraturan
dibidang
keuangan,
pembendaharaan dan perpajakan.
n. Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian teknis/ dimaksud
pengujian pada
fisik
huruf
c
sebagaimana diatur
dengan
BAB VI STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Peraturan Bupati.
Pasal 11 (1) Standar
BAB V
dilaksanakan
PENGELOLAAN KEUANGAN
Anggaran
Pendapatan
dibebankan
standar
Belanja
(2) Untuk memastikan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan asas, prinsip,
Daerah
maksud dan tujuan penyelenggaraan PTSP, Badan wajib menyusun standar pelayanan
(2) Pembayaran atas retribusi izin dan non izin pemohon
berdasarkan
Pintu
pada
(APBD).
oleh
Satu
standar operasional prosedur
(1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk PTSP
Terpadu
pelayanan minimal, standar pelayanan dan
Pasal 10
penyelenggaraan
Pelayanan
dibayarkan
melalui
Bank
Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah
minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur penyelenggaraan PTSP (3) Standar
pelayanan
minimal,
standar
- 19 -
- 20 -
pelayanan dan standar operasional prosedur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
(2), dan ayat (3) lebih lanjut diatur
meliputi komponen;
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
dan
a. Dasar hukum; b. Informasi persyaratan;
BAB VII
c. Sistem, mekanisme dan prosedur;
HAK DAN KEWAJIBAN
d. Jangka waktu penyelesaian pelayanan;
Bagian Kesatu
e. Biaya/tarif pelayanan;
Hak dan Kewajiban Badan
f. Informasi produk pelayanan;
Pasal 12
g. Prasarana dan sarana;
Dalam
h. Ruangan yang mendukung kenyamanan
persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud
pelayanan;
hal
pemohon
tidak
melengkapi
dalam Pasal 9 huruf b dan c, Badan berhak
i. Kompetensi pelaksana/pegawai;
menolak permohonan izin.
j. Pengawasan internal; k. Penanganan keluhan, pengaduan, saran dan masukan;
Badan
l. Jumlah pelaksana/pegawai; m. Jaminan
pelayanan,
keamanan
dan
pelayanan
a. memberikan pelayanan sesuai dengan asas
b. mengembangkan sistem pelayanan informasi
o. Indeks kepuasan masyarakat. minimal,
menyelenggarakan
dan standar pelayanan;
n. Evaluasi kinerja pelaksana; dan
pelayanan
dalam
terpadu satu pintu berkewajiban untuk :
keselamatan pelayanan;
(4) Standar
Pasal 13
dan perizinan investasi secara elektronik dan standar
pelayanan dan standar operasional prosedur
mengintegritaskan dengan sistem informasi perizinan dan non perizinan;
- 21 -
- 22 -
c. menyelenggarakan pelatihan dan bantuan teknis
hak,
d. melakukan
pengembangan
sumber
daya
manusia.
dipertimbangkan
keberatan
atas
dalam
aktifitas
atau
pengajuan rencana
aktifitas pihak lain yang dikhawatirkan atau
e. bertanggungjawab terhadap keamanan dan tetap
dan asas pelayanan, standar pelayanan, dan
beroperasinya
sistem
yang
diintegrasikan selama tahap pengembangan.
yang mengganggu kehidupan b. mendapatkan akses informasi sistem on-line c. mendapatkan
akses
data
dan
informasi
perizinan dan non perizinan. Pasal 14 (1) Badan perizinan
wajib
memberikan
dan
non
pelayanan
perizinan
yang
dilaksanakan dengan tepat waktu. (2) Jangka
waktu
perizinan dan
penyelesaian
Pasal 16 Setiap
orang
atau
badan
hukum
yang
mengajukan permohonan perizinan dan non pelayanan
non perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling lama 7
perizinan wajib mematuhi persyaratan perizinan dan
non
perizinan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 9 huruf b.
(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas
permohonan
dan
seluruh
BAB VIII
kelengkapannya.
KOORDINASI Pasal 17
Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 15 Setiap orang atau badan hukum berhak : a. mendapatkan pelayanan berdasar prinsip
(1) Dalam
rangka
meningkatkan
pelayanan
perizinan dan non perizinan di Kabupaten Kolaka Timur, Badan melakukan koordinasi dengan pemerintah, pemerintah
daerah
- 23 provinsi
serta
- 24 -
pada
satuan
perangkat
Pasal 19
daerah lainnya di lingkungan pemerintah
Pengawasan
daerah.
dilaksanakan;
(2) Koordinasi
sebagaimana
dimaksud
pada
Penyelenggaraan
a. Lembaga
negara
ayat (1), dilaksanakan oleh seorang Kepala
melaksanakan
Badan
negara/daerah;
dan
bertanggung
jawab
kepada
Bupati.
berwenang
pemeriksaan
keuangan
b. DPRD; c. Lembaga BAB IX
d. Aparat
Pembinaan pelayanan
sebagaimana
pengawasan
pelayanan
pengawas
internal
pemerintah/
dalam Pasal 20
perizinan
(1) Pengendalian atas pelaksanaan asas, prinsip,
terpadu satu pintu (2) Pembinaan
berwenang
pemerintah daerah.
Pasal 18
penyelenggaraan
yang
publik;
PENGENDALIAN
melakukan
negara/daerah
melaksanakan
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
(1) Bupati
yang
PTSP
dimaksud
maksud, tujuan, ruang lingkup
dan jenis
ayat (1) meliputi :
sebagaimana
Peraturan
a. pengembangan sistem;
Daerah ini oleh Badan dibentuk Komite Etika
b. sumber daya manusia;
Penyelenggaraan PTSP Daerah.
c. bimbingan;
pada
dimaksud
dalam
(2) Keanggotaan Komite Etika Penyelenggaraan
d. supervisi;
PTSP Daerah sebagaimana dimaksud pada
e. pendidikan dan pelatihan; dan
ayat
f.
daerah, tokoh masyarakat, asosiasi, lembaga
evaluasi.
(1)
terdiri
dari
unsur
pemerintah
- 25 -
- 26 -
swadaya masyarakat pelayanan publik dan akademisi/pemerhati pelayanan publik. (3) Ketentuan etika
lebih
lanjut
penyelenggaraan
(2)
diatur
dan
rangka
sumberdaya
memenuhi
pegawai
manusia
atau
sebagaimana
mengenai
komite
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan seleksi
PTSP
daerah
dan pembinaan kompetensi.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3) Dalam
ditetapkan
dengan
Peraturan Bupati.
(4) seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) proses
perekrutan
melalui
seleksi
administrasi dan seleksi kompentensi sesuai dengan jabatan dan tugas yang dibutuhkan. (5) Pembinaan
BAB X
ayat
SUMBER DAYA MANUSIA
(3)
pelatihan,
Pasal 21
sebagaimana adalah
dimaksud
kegiatan
bimbingan
teknis,
pada
pendidikan, konsultasi,
(1) Pegawai atau sumberdaya manusia yang
monitoring dan evaluasi kinerja terhadap
ditugaskan di lingkungan Badan adalah
pegawai PTSP yang dilakukan oleh Badan
pegawai
dan/atau bersama SKPD terkait
penyelenggara
mempunyai
PTSP
kompetensi,
dan
harus
integritas
dan
keterampilan dibidang pelayanan publik.
BAB XI
(2) Pegawai atau sumberdaya manusia yang
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI
melaksanakan
tugas
pelayanan
terpadu
ELEKTRONIK
satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat
diberikan
tunjangan
Pasal 22
khusus
Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
sesuai kemampuan keuangan daerah yang
oleh PTSP wajib menggunakan sistem pelayanan
besarannya ditetapkan dengan Keputusan
secara
Bupati.
Elektronik.
elektronik
(PSE)/Sistem
Informasi
- 27 -
- 28 -
Pasal 23
i. hal-hal lain yang diatur dalam peraturan
(1) PSE sebagaimana dimaksud dalam pasal 22
perundang-undangan
mencakup aplikasi otomasi proses kerja dan
pada
bidang
penanaman modal.
informasi yang diperlukan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.
Pasal 24
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
PTSP
dalam
mengelola
(1) sekurang-kurangnya meliputi ;
kewajiban ;
a. potensi dan peluang usaha di daerah;
a. menjamin
PSE
menerus
sesuai
b. perencanaan umum penanaman modal di
promosi
dan
kerjasama
realisasi
penanaman
terus
standar
tingkat
b. Melakukan
manajemen
sistem
aplikasi
dan non perizinan serta data dan informasi; c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data,
modal; e. daftar bidang usaha tertutup dan yang terbuka dengan persyaratannya; f. jenis
dengan
secara
otomatisasi proses kerja pelayanan perizinan
ekonomi ; d. perkembangan
beroperasi
mempunyai
layanan keamanan data dan informasi;
daerah; c. pelaksanaan
PSE
persyaratan
teknis,
mekanisme,
prosedur, penelusuran, posisi dokumen pada setiap proses, tarif/biaya pelayanan dan jangka waktu pelayanan; g. tata cara layanan pengaduan, masukan dan saran; h. standar pelayanan minimal;
pertukaran
data
dan
informasi
secara
langsung (on-line) dengan pihak terkait; d. Melakukan
tindakan
pengamanan
untuk
mengatasi gangguan terhadap PSE; e. Menyediakan jejak audit; f. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan
informasi
yang
disampaikan
kementerian/ lembaga, BPMPTSP Provinsi dan BPMPTSP
daerah
melalui PSE.
kabupaten/kota
lainnya
- 29 -
- 30 -
Pasal 25
perizinan; dan
PSE untuk perizinan dan non perizinan dibidang
f. tata cara pengaduan
penanaman modal dilakukan melalui SPIPISE. Pasal 28 Pasal 26 Ketentuan
lebih
SPIPISE/sistem
lanjut
Badan
mengenai
informasi
PSE
elektronik
wajib
menyebarluaskan
informasi
dan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada
diatur
masyarakat dan pelaku usaha, melalui media
dengan Peraturan Bupati.
cetak dan/atau elektronik.
BAB XII
Pasal 29
KETERBUKAAN INFORMASI
Badan wajib menyelenggarakan sistem informasi
Pasal 27
pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang
(1) Badan wajib menyediakan informasi yang
penanaman modal secara elektronik berbasis
akurat,
benar,
dan
tidak
menyesatkan
teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha.
kepada setiap orang atau badan hukum. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berupa: a. jenis
pelayanan
perizinan
BAB XIII dan
non
PENANGANAN PENGADUAN Pasal 30
perizinan; b. persyaratan perizinan dan non perizinan;
(1) Dalam
hal
Badan
tidak
melaksanakan
c. kepastian waktu;
pelayanan
d. besarnya biaya;
prosedur
e. prosedur pelayanan perizinan dan non
perizinan, pemohon dapat menyampaikan
sesuai pelayanan
norma,
standar
perizinan
dan
dan non
- 31 -
- 32 -
pengaduan. (2) Pengaduan ayat
(1)
tulisan
tahun, dilakukan survey secara periodik dan sebagaimana
dilakukan melalui
media
menerima
pada
secara lisan dan/atau
paling lama 30 (tiga pemohon
dimaksud
yang puluh)
pelayanan
berkesinambungan. (2) Pelaksanaan survei sebagai dimaksud pada
disediakan,
ayat (1) wajib dilakukan oleh Badan atau
hari
dapat bekerja sama dengan pihak lain.
sejak
perizinan
dan non perizinan.
(3) Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Badan wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara cepat dan tepat paling
(1)
wajib
disampaikan
kepada
masyarakat melalui media cetak atau media elektoronik. (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian nilai
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
antara
diterimanya pengaduan.
pelayanan perizinan, dilakukan pembinaan
(4) Tata
cara
pelayanan
dan
mekanisme
perizinan
dan
pengaduan
non perizinan
hasil
survey
dengan
standar
dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan pelayanan perizinan.
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XV BAB XIV
EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
INDEK KEPUASAN MASYARAKAT
BADAN BERSAMA SKPD
Pasal 31
Pasal 32
(1) Dalam hal mengukur perubahan tingkat kepuasan
masyarakat
pelayanan
perizinan
paling
dalam
dan
non
(1) Dalam hal penertiban perizinan dan non
menerima
perizinan
perizinan,
Badan bersama Perangkat Daerah lainnya
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
melakukan
di
bidang
evaluasi,
penanaman
modal,
pengendalian
dan
- 33 pengawasan.
- 34 (enam) bulan.
(2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengenai:
BAB XVII INSENTIF
a. jangka waktu berakhirnya izin; b. perubahan perizinan;
Pasal 34 (1) Setiap calon investor yang akan melakukan
c. perubahan skala usaha.
penanaman modal di daerah dapat diberikan
d. pelanggaran perizinan dan non perizinan
insentif dan kemudahan perizinan dan non
yang diterbitkan. (3) Tata cara pengendalian dan pengawasan
perizinan. (2) Insentif
dan
kemudahan
sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
dalam bentuk : a. pemberian insentif, dapat berupa:
BAB XVI PELAPORAN Pasal 33 (1) Kepala Badan membuat dan menyampaikan laporan tertulis penyelenggaraan pelayanan
1. pengurangan,
keringanan,
atau
pembebasan pajak daerah; 2. pengurangan,
keringanan,
atau
pembebasan retribusi daerah;
terpadu satu pintu di daerah kepada :
3. pemberian dana stimulan; dan/atau
a. Bupati melalui Sekretaris Daerah;
4. pemberian bantuan modal.
b. Gubernur ; dan c. Kementerian teknis terkait. d. DPRD sebagai tembusan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6
b. pemberian kemudahan, dapat berupa: 1. penyediaan
data
dan
informasi
peluang penanaman modal; 2. penyediaan sarana dan prasarana; 3. penyediaan lahan atau lokasi; 4. pemberian bantuan teknis; dan/atau
- 35 -
- 36 -
5. percepatan pemberian perizinan dan non perizinan. 6. tata
cara
tetap
sah
dan
berakhirnya
pemberian
insentif
dan
berlaku
perizinan
sampai
dan
non
dengan perizinan
tersebut.
kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 37 Seluruh perizinan dan non perizinan yang telah habis jangka waktunya setelah peraturan daerah ini mulai berlaku perpanjangannya dilakukan
BAB XVIII
berdasarkan Peraturan Daerah ini.
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35
Pasal 38
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, seluruh permohonan perizinan dan non perizinan yang telah disampaikan kepada daerah dan belum memperoleh
persetujuan,
diselesaikan
atau
Pada saat Peraturan daerah ini berlaku, maka SKPD yang melayani dan memperoses perizinan dan non perizinan yang telah dilimpahkan ke PTSP berdasarkan Peraturan Daerah tentang
dilaksanakan oleh Badan.
perangkat daerah
Pasal 36 Seluruh
perizinan
dan
non
perizinan
yang
organisasi
ini,
tidak
daerah
boleh
lagi
dan
peraturan
melayani
dan
memproses perizinan dan non perizinan.
diajukan setelah peraturan daerah ini mulai berlaku
diselesaikan
berdasarkan
peraturan
daerah ini dan seluruh perizinan dan non perizinan
yang
telah
diperoleh
sebelum
berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan
Pasal 39 Pengelolaan arsip, kebenaran dan keabsahan dokumen izin dan non izin yang ditetapkan sebelum peraturan daerah ini mulai berlaku
- 38 -
- 37 dan/atau daerah
penetapannya ini
mulai
setelah
berlaku
peraturan
tetapi
BAB XIX KETENTUAN PENUTUP
proses
penetapannya dilaksanakan sebelum peraturan
Pasal 41
daerah ini mulai berlaku tetap menjadi tanggung
Apabila terdapat pelimpahan kewenangan di
jawab SKPD teknis yang menangani.
bidang
penanaman
modal
dari
Pemerintah
kepada Bupati, pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh Badan.
Pasal 40 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka
seluruh
kewenangan
ketentuan
pelayanan
ruang
perizinan
lingkup dan
non
perizinan serta jenis pelayanan perizinan dan
Pasal 42 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
non perizinan sebagaimana dimaksud dalam
dibidang
pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 peraturan daerah
dinyatakan tidak berlaku.
ini
yang
sebelumnya
apabila sudah
pelaksanaannya diatur
dalam
penanaman
modal
dicabut
dan
yang
peraturan
Pasal 43
bupati atau peraturan lainnya, maka peraturan
Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah
bupati atau peraturan lainnya tersebut dicabut
ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun
dan dinyatakan tidak berlaku.
terhitung
sejak
Peraturan
Daerah
ini
diundangkan.
Pasal 44 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
- 39 -
- 40 -
diundangkan. Agar
setiap
memerintahkan Daerah
ini
orang
mengetahuinya,
pengundangan
dengan
Peraturan
penempatannya
dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Ditetapkan di Tirawuta Pada tanggal, 30-12-2015 Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR, TTD H. ANWAR SANUSI Diundangkan di Tirawuta pada tanggal, 30-12-2015 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,
TTD ANDI MUH. IQBAL TONGASA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 5/2015
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
SURYA HATTA AMRAN, SH., LLM. Penata Tk. I, Gol. III/d Nip. 19800317 200003 1 003
- 42 -
- 41 PENJELASAN ATAS
korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penerbitan perizinan dan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
non perizinan, mendorong tumbuhnya investasi di Kabupaten
NOMOR 5 TAHUN 2015
Kolaka Timur, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan
TENTANG
non
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
perizinan,
menghindari
kesalahan
prosedur,
serta
penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan perizinan dan non perizinan, mensinkronkan dan mengharmoniskan perizinan dan
I.
UMUM
non perizinan antar bidang.
Dalam rangka membantu masyarakat serta penanam modal
Dalam
perseorangan maupun badan hukum/usaha dalam memperoleh
undangan dibidang Penanaman Modal, seperti Undang-Undang
kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal dan Peraturan
penanaman modal dengan cara mempercepat, menyederhanakan
Presiden
pelayanan,
biaya
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Kolaka
pengurusan perizinan dan non perizinan, diperlukan pelayanan
Timur dirasa perlu memiliki perangkat hukum yang mengatur
terpadu satu pintu yang dapat menciptakan penyederhanaan
mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu agar
perizinan dan percepatan penyelesaiannya sehingga menarik
memberikan kepastian hukum. Adapun materi muatan dalam
minat masyarakat dan pelaku usaha.
Peraturan Daerah ini berisikan antara lain:
dan
Penyelenggaraan bertujuan
untuk
meringankan
pelayanan
bahkan
perizinan
mewujudkan
menghilangkan
terpadu
tatalaksana
dengan prinsip tata kelola pemerintahan
satu
pintu
perizinan
sesuai
yang
baik
dan
memberikan informasi kepada penerima perizinan dan non perizinan. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, diharapkan dapat mencegah
rangka
Nomor
mengimplementasikan
97
Tahun
2009
Peraturan
tentang
Perundang-
Penyelenggaraan
1. Maksud, Tujuan, Asas, Prinsip dan Ruang Lingkup: 2. Jenis dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 3. Standar dan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Hak Dan Kewajiban; 5. Koordinasi, Pengawasan PTSP; 6. Sumber Daya Manusia; 7. Keterbukaan Informasi;
- 43 8. Penanganan Pengaduan 9. Indek Kepuasan Masyarakat 10. Pembinaan, Evaluasi dan Pengendalian 11. Pelaporan; dan 12. Insentif. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 44 cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR ………
