BAB I PENDAHULUAN I.
Latar Belakang Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
(LPPD)
kepada
Pemerintah,
Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat, bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 dan mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun terakhir dari masa jabatan Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013.
II.
Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
I-1
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
I-2
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
daerah
Kepada
Pemerintah,
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 19. Peraturan
Pemerintah
Nomor
6
Tahun
2008
tentang
Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
I-3
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87); 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46); 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47 Seri E); 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20082013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20082013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86); 29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 181 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
I-4
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 52 Seri E). 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 23 Seri A); 31. Peraturan
Daerah
Provinsi
Jawa
Barat
Nomor
13
Tahun
2012
tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 13 Seri A); 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 14 Seri A); 33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 26 Seri A); 34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 46 Seri A); 35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 24 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 35 Seri E); 36. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 121.04/Kep.918-Otdaksm/2012 tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur Jawa Barat Tahun 2008-2013.
I-5
III.
Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis Daerah Berdasarkan wilayah administrasi, Provinsi Jawa Barat memiliki daratan seluas 3.709.528,44 Hektar dan daerah pesisir serta laut sepanjang 12 (dua belas) mil dari garis pantai seluas 18.153 km 2, batas koordinat Daerah adalah 104 48’ 00” BT - 108 48’ 00” Bujur Timur dan 5 50’ 00” LS - 7 50’ 00” Lintang Selatan, dengan batas-batas daerah terdiri atas: a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Laut Jawa; b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah; c.
Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan
d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Banten. Provinsi Jawa Barat terdiri dari 17 kabupaten dan 9 kota, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar. Jawa Barat memiliki iklim tropis, dengan suhu rata-rata berkisar antara 0
17,4 -30,70C dan kelembaban udara 73-84%. Kondisi topografi Jawa Barat dibedakan atas wilayah pegunungan curam sebesar 9,5% dari luas wilayah berada di bagian Selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, wilayah lereng bukit yang landai sebesar 36,48% dari total luas wilayah terletak di bagian Tengah dengan ketinggian 10-1.500 m dibawah permukaan laut, dan wilayah daratan landai sebesar 54,03% dari total luas wilayah terletak di bagian Utara dengan ketinggian 0-10 M di atas permukaan laut.
2. Gambaran Umum Demografis a. Kependudukan Penduduk Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2012
mengalami
peningkatan sebesar 0,59% dari tahun sebelumnya, yaitu 44.286.519 jiwa pada tahun 2011 menjadi 44.548.431 jiwa pada tahun 2012, Jumlah penduduk lakilaki sebesar 22.609.621 jiwa atau 50,75% dari jumlah penduduk Jawa Barat,
I-6
dan penduduk perempuan sebanyak 21.938.810 jiwa atau 49,25%, dengan sex
ratio sebesar 103, yang berarti setiap 100 penduduk perempuan berbanding dengan 103 penduduk laki-laki. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2012 sebesar 1,66%, lebih rendah bila dibandingkan dengan LPP Tahun 2011 mencapai angka 1,90%. Jawa Barat masih merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Jumlah penduduk Jawa Barat terus meningkat baik akibat adanya kelahiran maupun karena migrasi. Migrasi merupakan variabel pokok perubahan dan pertumbuhan penduduk yang sulit diukur, karena faktor-faktor yang mempengaruhi untuk migrasi sangat beragam dan rumit. Migrasi juga merupakan suatu proses yang secara selektif mempengaruhi setiap individu dengan ciri-ciri ekonomi, sosial, pendidikan dan demografi tertentu. Peningkatan
penduduk
harus
ditangani
dengan
baik
dan
komprehensif, pemerintah melalui dinas/instansi terkait perlu melakukan upaya pengendalian jumlah penduduk secara terpadu dan berkesinambungan serta diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Dengan pertambahan jumlah penduduk, akan menimbulkan permasalahan bagi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung, pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup penduduknya. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain: fasilitas perumahan, pendidikan, lapangan pekerjaan, sarana sosial, kesehatan dan sebagainya. Tabel. 1.1 Data Jumlah Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011-2012 NO
INDIKATOR
1.
2.
SATUAN
TAHUN 2011
TAHUN 2012
Jumlah Penduduk
Jiwa
44.286.519
44.548.431
a. Laki-laki
Jiwa
22.534.319
22.609.621
b. Perempuan
Jiwa
21.752.200
21.938.810
%
1,90
1,66
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat
I-7
b. Ketenagakerjaan Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang rumit dan perlu mendapat perhatian serta penanganan yang tepat. Karena masalah-masalah dasar selama ini terutama berkisar pada pemutusan hubungan kerja (PHK), sempitnya lapangan kerja, lambannya transformasi tenaga kerja dari sektor primer
ke
sektor
sekunder,
produktivitas
yang
rendah
dan
masalah
pengangguran. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), menunjukkan proporsi angkatan kerja terhadap usia kerja (15 tahun keatas) di Jawa Barat pada Tahun 2012 adalah sebesar 63,78%. Dengan 3 (tiga) lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan sebanyak 4.595.508 orang atau sebesar 25,08%, selanjutnya sektor pertanian sebanyak 3.966.550 orang atau sebesar 21,65%, dan sektor industri sebanyak 3.863.392 orang atau 21,09%. Tabel. 1.2 Data Jumlah Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Ketenagakerjaan Tahun 2011-2012 NO
INDIKATOR
SATUAN
TAHUN 2011
TAHUN 2012
1.
Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas)
Juta orang
31,08
31,59
2.
Penduduk Angkatan Kerja
Juta orang
19,36
20,15
3.
Penduduk Bekerja (15 tahun ke atas)
Juta orang
17,45
18,32
4.
Penganggur (Mencari Kerja)
Juta orang
1,90
1,83
5.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
%
62,27
63,78
6.
Tingkat Pengangguran Terbuka
%
9,83
9,08
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat
Tingkat
Pengangguran
Terbuka
(TPT)
menunjukkan
proporsi
penduduk yang sedang mencari pekerjaan secara aktif maupun mereka yang sedang
mempersiapkan
suatu
usaha
terhadap
angkatan kerja.
Tinggi
rendahnya TPT memiliki kepekaan terhadap dinamika pasar kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
I-8
3. Kondisi Ekonomi IPM adalah indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks ekonomi. Indeks pendidikan dilihat dari rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf, indeks kesehatan dilihat dari angka harapan hidup, dan indeks ekonomi dilihat dari paritas daya beli atau kemampuan daya beli masyarakat. Tabel. 1.3 CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT Tahun 2011-2012 NO 1.
2. 3.
INDIKATOR
Satuan
TAHUN 2011
2012
Indeks Pembangunan Manusia (IPM):
poin
72,82
73,19*
a. Indeks Kesehatan (IK)
poin
72,34
72,67*
b. Indeks Pendidikan (IP)
poin
82,55
82,75*
c. Indeks Daya Beli (IDB)
poin
63,57
64,17*
Jumlah Penduduk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) a. Nilai PDRB : 1) Atas Dasar Harga Berlaku (adhb)
jiwa
44.286.519
44.548.431
triliun rupiah
861,01
946,86
triliun rupiah
343,11
364,41
ribu rupiah
19.646
21.250
ribu rupiah
7.829
8.180
triliun rupiah
156,34
175,20
%
14,43
13,84
%
9,77
8,72
%
6,48
6,21
%
3,10
3,86
Juta orang
4,65
4,42
%
10,57
9,89
2) Atas Dasar Harga Konstan (adhk) b. PDRB per Kapita 1) PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (adhb) 2) PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (adhk) c. Investasi (PMTB adhb)
4.
d. Laju Pertumbuhan Investasi 1) Laju Pertumbuhan Investasi (Pemb. Modal Tetap Bruto/PMTB) adhb 2) laju Pertumbuhan Investasi (Pemb. Modal Tetap Bruto/PMTB) adhk Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
5.
Inflasi
6.
Kemiskinan a. Jumlah Penduduk Miskin b. Persentase Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat *) angka perkiraan BPS Provinsi Jawa Barat
I-9
Berdasarkan perhitungan, IPM Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2012 mencapai 73,19 poin. Indeks Pendidikan mencapai 82,75 poin dengan Angka Melek Huruf sebesar 96,97% dan Rata-Rata Lama Sekolah selama 8,15 tahun. Indeks Kesehatan sebesar 72,67 poin dengan Angka Harapan Hidup mencapai 68,60 tahun, serta Indeks Daya Beli mencapai 64,17 poin dengan kemampuan daya beli masyarakat sebesar Rp 637.670,-. Berdasarkan Tabel. 1.3 menunjukkan secara makro kinerja perekonomian Jawa Barat yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, pada Tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 6,21%, yaitu dari Rp.343,11 triliun pada Tahun 2011 menjadi Rp.364,41 triliun pada Tahun 2012. Dengan pendapatan perkapita atas dasar harga konstan Jawa Barat terus mengalami peningkatan sebesar Rp.351 ribu dibandingkan dengan tahun 2011, yaitu dari Rp.7,829 juta menjadi Rp.8,180 juta pada tahun 2012. Kendati demikian peningkatan pendapat perkapita masih belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Jawa Barat secara umum. Investasi merupakan faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sampai dengan Tahun 2012 investasi (PMTB) atas dasar harga berlaku mencapai
Rp.175,2
triliun,
bila
dibandingkan
dengan
tahun
sebelumnya
menggalami peningkatan sebesar 12,06%. Beberapa hal yang menghambat realisasi investasi antara lain adalah masalah keamanan, kepastian hukum, transparansi dalam pengurusan ijin investasi, ketenagakerjaan, pertanahan dan lingkungan hidup, pemasaran dan bahan baku, infrastruktur, serta daya saing daerah. Perkembangan laju inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat mencapai 3,86% di dominasi oleh inflasi bahan makanan pokok, diantaranya adalah komoditas beras yang memberikan andil inflasi tertinggi. Inflasi di Jawa Barat berasal dari tingginya ekspektasi masyarakat terhadap harga sehubungan dengan berita-berita yang berkembang, seperti kenaikan tarif dasar listrik (TDL), kenaikan harga BBM, dan sebagainya.
I-10
