LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG : 2 TAHUN 2009 : 14 MARET 2009 : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008-2013
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka perwujudan tujuan daerah dan tujuan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 ayat (3) huruf c, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi. Perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dimaksud juga merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu untuk periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung tahun 2008-2013. RPJMD memuat analisis
isu-isu
strategis
yang
berkembang
dalam
pelaksanaan
pembangunan daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, program-program prioritas pembangunan daerah disertai dengan penetapan
target
kinerjanya.
Oleh
karena
itu
guna
meningkatkan
akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasannya, maka perencanaan pembangunan daerah perlu disusun secara menyeluruh dan terpadu, berkeadilan, responsif, efisien, dan efektif, terukur, dapat dilaksanakan, dan berkelanjutan. Sesuai dengan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
I-1
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati hasil Pilkada langsung dilantik. RPJMD ini selanjutnya akan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan tahapan dalam pelaksanaan RPJMD pada setiap tahunnya dan menjadi acuan serta pedoman bagi penyusunan Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) tahun 2008-2013 dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pada setiap tahunnya. Proses penyusunan RPJMD dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan, yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan (stakeholder), sehingga diperoleh kesepakatan dan komitmen bersama. Oleh karenanya dalam proses penyusunan RPJMD ini memperhatikan beberapa prinsip perencanaan pembangunan daerah, yaitu: 1. Demokratis dan partisipatif, artinya dalam proses penyusunan RPJMD dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah (stakeholder). 2. Politis, artinya
dalam proses penyusunan dan penetapan RPJMD
dilaksanakan dalam kebersamaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 3. Bottom Up planning, artinya dalam proses penyusunan RPJMD memperhatikan aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. 4. Top Down planning, artinya dalam proses penyusunan RPJMD senantiasa bersinergi dan berkoordinasi dengan kebijakan pembangunan pemerintah diatasnya. B. Maksud dan Tujuan RPJMD disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya RPJMD juga dimaksudkan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan urusan pemerintahan daerah yang ditanganinya.
I-2
Tujuan penyusunan RPJMD adalah: 1. Menjabarkan visi dan misi Bupati dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. 2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan program, dan pelaksanaan pembangunan daerah. 3. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya daerah. 4. Menyelaraskan perencanaan program dengan rencana penganggaran. 5. Terwujudnya tolok ukur penilaian kinerja kebijakan dan program pembangunan daerah yang terukur selama 5 (lima) tahun kedepan. C. Landasan Hukum Peraturan
perundang-undangan
sebagai
landasan
dalam
penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355). 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389). 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400). 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
I-3
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2008-2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700). 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723). 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459). 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11). 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575). 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575). 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576). 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
I-4
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614). 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663). 20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664). 21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693). 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). 23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741). 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817). 25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan. 26. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 133). 27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Seri E Nomor 1 ).
I-5
28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013. 29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 20082028 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5). 30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6). 31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7). 32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10). 33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 13). 34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 14). 35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15). 36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16). 37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 17). 38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 18).
I-6
39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 19). 40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 20). 41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 21). 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. D. Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang
perencanaan
Sistem
Perencanaan
pembangunan
daerah
Pembangunan merupakan
Nasional,
bagian
yang
maka tidak
terpisahkan dari pembangunan nasional. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan nasional, maka daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam penyusunannya juga diwajibkan untuk memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Dengan
telah
ditetapkannya
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2028, maka dalam penyusunan RPJMD ini juga berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah dimaksud khususnya dalam hal pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah. Selanjutnya dalam kerangka pelaksanaan setiap tahapan dari RPJMD ini, secara hierarkhi RPJMD akan menjadi dasar bagi penyusunan RKPD pada setiap tahunnya, Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, dan Renja SKPD pada setiap tahunnya.
I-7
Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut : 1. RPJMD Tahun 2008-2013 disusun berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Temanggung
Tahun
2008-2028,
serta
memperhatikan
dokumen
perencanaan pembangunan baik secara nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. 2. RPJMD
Tahun
penyusunan
2008-2013
Rencana
Kerja
digunakan Pemerintah
sebagai Daerah
pedoman
dalam
(RKPD/dokumen
perencanaan tahunan pembangunan daerah), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan SKPD, Perangkat
Daerah
(Renja
SKPD)
Rencana Kerja Satuan Kerja yang
merupakan
dokumen
perencanaan tahunan SKPD, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut ini:
I-8
Gambar 1.1. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. RPJP Nasional
RPJM Nasional
Tingkat Nasional RPJPD Provinsi
RPJM Prov. Jawa Tengah
Tingkat Provinsi Jawa Tengah RPJPD Kab. Temanggung 2005-2025
RTRW Kab. Temanggung 2008-2028
RPJMD Kab Temanggung 2008-2013
Renstra SKPD Kab Temanggung
RKPD Kab Temanggung
Renja SKPD
Tingkat Kabupaten Temanggung
Rencana Kerja Tahunan Desa
RPJM Desa se-Kabupaten Temanggung
Tingkat Desa
E. Sistematika Penulisan RPJMD
tahun 2008–2013 disusun dengan sistematika sebagai
berikut: BAB I PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bab ini menjelaskan tentang kondisi geografis, perekonomian daerah, sosial budaya, sarana dan prasarana, dan pemerintahan umum.
I-9
BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Bab ini memuat pernyataan Visi dan Misi Bupati dalam rangka pelaksanaaan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu memuat pula tujuan dan sasaran dari masing-masing pelaksanaan Misi. BAB IV ISU-ISU STRATEGIS Bab
ini
menjelaskan analisis
isu-isu
strategis
selama
pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan daerah akhir-akhir ini, sebagai pijakan dalam
perumusan permasalahan pokok yang dihadapi daerah dan
perumusan kebijakan pembangunan daerah jangka menengah. BAB V PRIORITAS, STRATEGI, KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini menjelaskan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan strategi yang akan diterapkan guna melaksanakan prioritas pembangunan daerah tersebut. Selanjutnya dirumuskan pula kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bab ini menjelaskan tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan. BAB VII PENUTUP Bab ini berisi kaidah pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada masa transisi kepemimpinan daerah.
I - 10
