HUTAN, SUMBER DAYA ALAM, DAN LINGKUNGAN, DALAM UPAYA P4B

HUTAN, SUMBER DAYA ALAM, DAN LINGKUNGAN, DALAM UPAYA P4B Oleh Dr. Ir. Son Diamar, MSc 0811163279 [email protected]

DAFTAR ISI 1. Prinsip Pembangunan Wilayah 2. Pembangunan Infrastruktur 3. Prinsip Pembangunan Ekonomi a. Berbasis SDA b. Contoh Sukses c. Analisis SWOT dan Strategi Usaha 5. Kebijakan Pengembagan Usaha a. Skala Besar, Menengah, Kecil. dan Mikro b. Modal, Pengelola, Tanah/SDA, dan SDM 6. Integrasi Infrastruktur dan Ekonomi 7. Sistem Pengelolaan SDA

1

PRINSIP PENGEMBANGAN WILAYAH

PENGEMBANGAN SEGALA NILAI PADA WILAYAH

Pengembangan Wilayah

SEKTORAL

SPASIAL

• INFRASTRUKTUR • EKONOMI • PENDIDIKAN • KESEHATAN • Lain-lain

Berlokasi Berdampak Memerlukan

• LOKASI: distrik, kampung • HIRARKI: • LINGKUNGAN

2

TEORI

EVALUASI KEBIJAKAN 1

2

3

INPUTS

OUTPUTS

OUTCOMES

PROSES:

Masukan: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROSES:

Keluaran:

4

Dana Aset Teknologi Manajemen SDM Informasi

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hasil:

4

Hasil Litbang Hasil Diklat Pelayanan Publik Fisik Bangunan Manajemen Per UU

1. Kahidupan SBPKA Sosbudpol Agama 2. Kegiatan Ekonomi Riil 3. Nilai dan Perilaku 4. Daya Saing 5. IPM 6. Ekonomi Makro

5

6

IMPACTS

BENEFITS

Dampak

Manfaat

TEORI “Single-Loop Learning”

“Double-Loop Learning”

Norma Dasar

Norma Dasar

Kebijakan

Kebijakan

Pelaksanaan

Pelaksanaan

LINGSTRA

LINGSTRA

EVALUASI KEBIJAKAN

 Hanya Menilai Hasil Pelaksanaan Dibandingkan dengan Kebijakan

 Menilai Kebijakan dan Norma Dasar, Kesesuaian dengan LINGSTRA

 Rekomendasi Target penyempurnaan pelaksanaan s/d ubah kebijakan

 Rekomendasi : s/d ubah Norma Dasar

3

INDONESIA NEGERI MAHA KAYA Dengan lokasi strategis di “perempatan terbesar” jalan perdagangan dunia TETAPI : Penduduk miskin tidak berkurang

MISKIN

Th. 1987 30 juta jiwa (17.4%) Th. 2010 31 juta jiwa (16.6%) Sebagian besar penduduk masih “susah hidup” EKONOMI : Sebagian besar ekonomi penting seperti kebun (60%), hasil laut (70%), TERJAJAH ? pertambangan (85%), tanah di lokasi strategis, bank swasta (85%), pelayaran (exim 95%), penerbangan (65%), dan telekomunikasi (70%), “dikuasai asing”

PERLU CARA BARU MEMBANGUN NEGERI

5 SISTEM KEBIJAKAN PENGHAMBAT KEMAJUAN BI ASET

Negara Tersulit Modal

Obral Utk Pemodal

KEUANGAN NEGARA Tdk Utk Riil Fragmentd

BIROKRASI

MISKIN

No Grand Design

Fragmentd

DIKUASAI ASING

Sentralistis

TAK MAJU

POLITIK Recruitmt Money Poltics &Tanpa Kompetensi

4

PER UU NKRI MENJADI KENDALA ? 1. KEHUTANAN 2. PERTANAHAN 3. MIGAS 4. MINERBA 5. SUMBER DAYA AIR 6. PESISIR DAN LAUT 7. PERIKANAN 8. PENDIDIKAN 9. PERHUBUNGAN 10. PENANAMAN MODAL 11. KEUANGAN NEGARA 12. PERBENDAHARAAN

PERLU KEBIJAKAN KHUSUS?

PERJALANAN PANJANG MENUJU PENGAKUAN HAK MHA  UU 5/67

(Pasal 17)

Pelaksanaan hak MHA tidak boleh mengganggu pembangunan kehutanan

 PP 21/1970

Pelaksanaan hak MHA ditertibkan dan dibekukan

(Pasal 6)  UU 41/1999

(Pasal 1 ayat 6) (Pasal 5)

Hutan adat adalah hutan negara di wilayah MHA Hutan negara dapat berupa hutan aset

5

MEMISAHKAN NEGARA DAN ADAT DALAM PENGUASAAN HUTAN

Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 Kata “negara” dalam pasal 1 angka 6 UU No. 41/1999 tentang kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal 1 angka 6 dimaksud menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”

TINDAKAN YANG PERLU PASCA PUTUSAN MK

 Inventarisasi masyarakat dan kawasan hutan  Audit izin-izin pemanfaatan/penggunaan hutan

terutama di kawasan adat  Pendataan konflik kehutanan di kawasan berizin, konservasi, dan kawasan “open access”  Pemberdayaan MHA

6

KEMEN PU MYC - Dekai-Oksibil MYC - Habema-Kenyam

PEMBANGUNAN JALAN TNI 1. Sarmi-Kasonaweja 2. Logpond – Suator 3. Lagari – Wapoga – Botawa -Kalibaru 4. Wapoga - Ingerus - Otodemo 5. Bagusa - Kelapa Dua

PERCEPATAN IZIN DAN SATGAS LINK

6. Sp Tiga Gesa – Barapasi – Waropen (Kalibaru) 7. Oksibil – Kawor (Iwur) -Waropko 8. Kenyam – Gearek - Pasir Putih – Suru suru Dekai 9. Habema – Tiom

14. Mameh – Windesi – Kwatisore 15. Aimas – Klamono – Klabra - Klabot

10. Batas Batu - Dermaga Mumugu

16. Lingkar Mansinam

11. Sumo – Holuwon – Mugi (Batas Jayawijaya) 13. Lingkar Yapen ( Woi,Poom,Rosbori,Woda,Waindu,Dawai)

JALUR SUNGAI

PELUANG (O): 1. OTSUS: kewenangan, dana, dan kebijakan khusus 2. Administrasi Pem: tersedia 2 Prov dan 42 kab/kota 3. SDA potensial kaya 4. Demand dunia produk hasil SDA besar 5. Pengelola usaha profesional dan Naker terampil tersedia di luar Papua

Ancaman (T): 6. Pesaing Usaha dari Luar Papua 7. Keamanan dan Budaya Politik 8. Budaya “memalang” 9. Ketidakpastian “penguaasan” tanah/SDA untuk usaha 10. KKN

Kekuatan (S): a. Usaha menengah tumbuh di 10 dari 42 kab/kota b. Budidaya komoditi tertentu sudah ada sporadis c. Percepatan infrastruktur d. Lembaga Percepatan Pembangunan e. Sebagian kebutuhan tenaga terampil tersedia

S-O :

S-T : • Tanah adat sebagai “saham” (shares) • Lembagakan masyarakat pemilik hak tanah adat sebagai “shareholders” • PT BERSAMA Pengelola, Masyarakat tanah adat, Pemda, dan Pekerja • Penegakan Hukum dan Keamanan • Aliansi dgpesaing dari luar Papua • Lembaga Monev independen

Kelemahan (W): f. Sulit dapat modal g. Langka pengelola usaha profesional h. Kurang pengaturan tanah adat i. Ekonomi rakyat subsisten j. Etos kerja dan ketrampilan OAP kurang.

W-O : • Modal usaha besar dg penjaminan Pemerintah, atau penyertaan dan bank • Modal usaha menengah dg penyertaan pemda dan bank • Modal usaha Kecil dan Mikro dg bank UMKM, dan LPK • Rekrutmen pengelola usaha profesional untuk usaha besar dan menengah • Lembaga pendamping untuk UKM

ANALISIS SWOT STRATEGI 10 TAHUN PENGEMBANGAN USAHA PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

PROGRAM: • 2 x 10 usaha besar agro, ikan, dan pariwisata: 400.000 naker • 42 x 10 usaha menengah agro dan ikan: 840.000 naker • 42 x 500 usaha kecil/mikro: 63.000 naker

W-T : • SISGAKKUMKAM • Sisdur “sertifikasi”/”title” tanah adat untuk usaha • Integrasi vertikal/horizontal bisnis besar, menengah, dan kecil • Pendampingan usaha UKM

7

BAGAIMANA MEMBANGUN EKONOMI RIIL

AGAR :    

Butuh Faktor Produksi: 1. SDA & Intangibl Asset 2. SDM Wirausahawan 3. SDM Ahli & Pekerja 4. Modal Usaha 5. Infrastruktur

Tumbuh (Pro Growth); Sediakan lapangan kerja (Pro Job); Hapus kemiskinan (Pro Poor); Berdayakan Daerah (Pro Pemda). PRIMER

SEKUNDER

TERSIER

• • • • • •

• • • • • •

• Perdagangan • Transportasi • Keuangan • Pariwisata • Jasa2 Profesional • Jasa2 Personal

Pertanian Perkebunan Peternakan Perikanan tangkap Kehutanan ESDM

Industri Agro Industri Hasil Laut Industri Hasil Hutan Industri Hasil ESDM Industri Konstruksi Industri Hasil Angkutan

Membangun Negeri “Tanpa“ Uang Negara Berbasis Aset Potensial USAHA INDUSTRI SAWIT UNTUK “EKA”

USAHA PARIWISATA + REAL ESTATE USAHA MILIK DKI

JAMINAN

BANK

PEM II

BANK

I

MODAL

DKI II

IZIN-IZIN

IZIN-IZIN

EKA Saham Eka 100%

CI III

REKRUT

REKRUT

Profesional

P

M

F

SAWIT

I

MODAL

A

III

Saham DKI mayoritas

Profesional

S

P

M

F

A

S

ANCOL

8

PERUSAHAAN (PT) BERSAMA PEMERINTAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT

Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam (Public Private People Partnership - PPPP) KENAPA PT BERSAMA? 1. UUD 45 Ps 33: SDA dikuasai Negara, ekonomi bersama, utk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 2. Stakeholders memiliki “peran” dan “hak”: I. Pemerintah/pemda menguasai SDA, fiskal, perizinan, dan sediakan sarpras. II. Swasta memiliki keahlian,. III. Pekerja berkontribusi dlm produksi memiliki hak aset negara. IV. Masy/ulayat memiliki hak aset negara . 3. PT bersama menerapkan kebijakan “inklusif” dan “adil”, sesuai arahan Presiden RI, yg diterjemahkan sbg prinsip “stakeholders” menjadi “shareholders”. 4. Dg “bagi hasil adil” sbg saham tertulis dlm akte PT, masing2 utk swasta, pekerja, masy/ulayat, pemda prov, dan kab/kota, maka “4 PRO” bisa tercapai.

CONTOH

PT BERSAMA PARIWISATA RAJA AMPAT Kawasan dg 20 Resorts, Pelabuhan kapal Cruises dan 500 Yachts

ORGANISASI: 15%

BUPATI

WK PROV

SEKDA

15% SKPD

25% PROF MGT

BUMD

PT BERSAMA

5% KAB LAIN

10% KOP KAR

CSR 5%

MASY ULAYAT

15%

O&M

INVEST

5%

5%

9

Bagaimana membangun Ekonomi Perikanan, agar:    

Terkemuka di Indonesia Nelayan dan rakyat pesisir sejahtera Menjadi Potensi HanKam “Tanpa Uang Negara”

KAB KAB KAB KAB KAB

Jaminan

BANK

Rp 800 M

PROV Kredit

8 Kabupaten di Teluk Cendrawasih & Pesisir Selatan

Fasilitas

Rp 50 M

Rp 150 M

PENGELOLA

MASY/ULAYAT

LABA PEKERJA     

1.000 kapal “ocean going”, 5.000 perahu 10.000 Ha budidaya 5 kawasan “cluster industry” Sistem pemasaran DN+LN Sistem pendukung: SMK, PT, Penyuluh, Sarana, Prasarana, Lembaga Keuangan

Rp 1 T Per tahun

300.000 Tenaga Kerja Perikanan dan Terkait

INGAT UUD 1945 PS 33:

MEMBANGUN EKONOMI RIIL Dg Kapitalisasi Aset Potensial SDA, Inklusif, Adil Manfaat Untuk Usaha Besar JAMINAN KREDIT

KOMNAS KOMISI Ren, Keu, DN, Hankam, ESDM LH, Tanah

PEMERINTAH

BANK

FASILITAS

MODAL PROV

BAYAR MODAL + BUNGA

KAB/KOTA

3

PILIH PENGELOLA

4

PENGELOLA

2

RENCANA USAHA

5

PEKERJA

20 %

20 %

20 %

UNTUNG

1

INVENTARISASI

HUTAN HUTAN

6

OPERASI

20 %

20 %

RAKYAT SETEMPAT/ ULAYAT REVENUE

KEBUN KEBUN

10

MEMBANGUN EKONOMI RAKYAT DENGAN “EQUITY FINANCING” & PENJAMINAN DARI APBN/APBD UNTUK USAHA KECIL & MENENGAH HIBAH UNTUK MODAL KAB/KOTA

APBN Pajak/ Retri

DAU DAK Lain

APBD PROV

BI

PEM

Rp 10 M

Rp 5 M

BANK

Rp30M

PEMDA

HIBAH UNTUK MODAL KAB/KOTA

Pajak/Retri

APBD KAB/KOTA

MODAL Rp. 50 M

Rp 5 M

Pajak/Retri 35% untung

PT M

GM M

M

Pekerja Pekerja Pekerja TAN BUN IKAN

20%

1.000 Ha 2.000 TK

MASY YIELD:

Rp. 6 M

1.000 Ha 2.000 TK

Rp. 12 M

10 kpl 50 perahu 10 Ha budi 500 TK Rp. 150 M

KOM M LAIN

M REI 10 Ha Rumah Komersial 1000 TK Rp 100 M

PEMBANGUNAN KAWASAN/DISTRIK PERKEBUNAN SINERGI: PU, TAN, ESDM. DIK, KES, KUKM, INDAG, DLL

KAMPUNG KEBUN

KAMPUNG KEBUN

KAMPUNG KEBUN

PUSAT PENGOLAHAN PASAR

JALAN KAMPUNG KEBUN

SINERGI: PEMERINTAH PEM PROV PEM KAB/KOTA

JALAN

YANDIK YANKES KAMPUNG KEBUN

PLTMH

BENDUNG IRIGASI

11

Bagaimana Membangun

KAWASAN PERKOTAAN AGAR: • • • •

PORT

Tertata Baik Tanpa Uang Negara Pemilik Tanah Untung PAD Meningkat

LAKUKAN: • PT Bersama • Izin Lokasi • Usaha Real Estat SPATIAL PLANNING

BERPOTENSI KUMUH DAN TDK PRODUKTIF

JALAN, TRANSPORTASI, DAN KAWASAN KEBUN + TERNAK

TAN + TAMBANG

KEBUN + PERUMAHAN

KEBUN

KOTA BARU

TAMBANG

TAMBANG

DENGAN INTEGRASI DAN KONSOLIDASI PEMBANGUNAN JALAN & TRANSPORTASI TERBAYAR OLEH NILAI TAMBAH DAN PRODUKSI KAWASAN

12

INOVASI:

SISTEM PEMBANGUNAN USAHA BERBASIS SDA KEGIATAN:

OUTPUT:

INVENTARISASI

 Lokasi, luasan, besaran, trayek, frekuensi  Kondisi alamiah, sosial, sarana, prasarana  Valuasi, Sertifikasi Aset, jadikan lnventory

II

PERENCANAAN

 Renstra usaha tiap lokasi, dan integrasi  Expected “multi” values: poleksosbud, han, eko  Expected outcomes

III

PENGORGANISASIAN

IV

PELAKSANAAN

 Fasilitasi Modal: Jaminan kredit, equity, kredit  Fasilitasi Izin, sertifikasi, sarana, dan prasarana  Operasi usaha

V

PENGENDALIAN

 Monev produksi, Pemasaran, Keuangan, Lembaga, oleh lembaga independen  Pelibatan masyarakat dalam monev

I

 Terpilih pengusaha profesional, melalui tender  Terbentuk Badan Usaha (PPP Enterprise)  Kepastian Bagi Hasil (saham): Pengelola, Pekerja, Rakyat, Pemprov, Pemkab

13