BENTANGAN RCT PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Khusus Kesaksian Direktur Korporasi
Hutan Alam ditebang, Dijual ke PT RAPP “Ditebang kayu alam untuk ditanam kayu akasia. Hasilnya dijual ke RAPP untuk diolah menjadi kertas,” kata Lim.
SEKAPUR SIRIH Burhanuddin Husin alias Boy terjerat kasus korupsi izin kehutanan di Propinsi Riau saat ia menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau periode 2005‐2006. Ia resmi jadi tahanan KPK sejak 24 Januari 2012. Boy didakwa KPK telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum saat mensahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) yang dimohon oleh perusahaan‐perusahaan pemegang IUPHHK‐HT di Pelalawan dan Siak. Istilah KPK, Burhanuddin Husin telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Sidang perdana Boy ditaja di Ruang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada 11 Juni 2012. Sidang telah digelar sebanyak tujuhbelas (17) kali, tiga kali persidangan di bulan Juni (11‐19‐20), tujuh kali persidangan di bulan Juli (11‐17‐18‐23‐24‐30‐31), tiga kali persidangan di bulan September (09‐14‐29), empat kali persidangan dibulan Oktober (05‐12‐17,24). Dari tujuhbelas persidangan (17) telah dihadirkan 39 saksi dan 4 orang saksi ahli. Bentangan ini mendokumentasikan hasil pantauan rct selama proses sidang berlangsung. Bentangan PMH ini, salah satu dari tiga Bentangan model rct. Bentangan ini mengikut konstruksi unsur‐unsur yang ada dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Bentangan berikutnya Unsur Korupsi dan Bentangan Pra Putusan Hakim. Bentangan ini berisi kesaksian direktur korporasi. Tujuan Bentangan rct, hendak memudahkan bagi masyarakat memahami korupsi sektor kehutanan di Riau.
METODE BENTANGAN Rct langsung memantau korupsi kehutanan saat sidang berlangsunung. Ada yang langsung mencatat pakai twitter. Ada yang mengisi lembar catatan sidang. Ada yang merekam via video. Ada yang memotret. Usai sidang, rilis singkat dan lembar sidang langsung dipublish di www.riaucorruptiontrial.wordpress.com, lantas dua hari berikutnya, catatan sidang dan video bisa dinikmati. Dari semua proses itu terdokumentasi dalam Bentangan. Bentangan ini menganalisis fakta selama persidangan maupun di luar persidangan.
SAJIAN
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK dan pemeriksaan saksi selama persidangan menjadi bahan analsis sebelum sampai pada kesimpulan.
Dakwaan JPU Ada 12 perusahaan yang disahkan Boy berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) yang dimohonkans oleh perusahaan‐perusahaan pemegang IUPHHK‐HT ; 8 berlokasi di Pelalawan, 4 lagi di Siak. Boy sahkan RKT untuk perusahaan di Pelalawan: PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Selaras Abadi Utama, CV Alam Lestari, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Uniseraya, PT Rimba Mutiara Permai, PT Trio Mas FDI, PT Madukoro. Untuk di Siak: PT Seraya Sumber Lestari, PT Rimba Mandau Lestari, PT Bina Daya Bintara, PT National Timber and Forest Product. KPK mendakwa Boy telah melakukan serangkaian kejahatan, baik secara sendiri‐sendiri ataupun bersama‐sama dengan Drs. Edi Suriandi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, H. Tengku Azmun Jaafar selaku Bupati Pelalawan, Ir. H. Amin Budiadi selaku Kepala Dinas Kabupaten Siak, H. Arwin AS selaku Bupati Siak. Perusahaan‐perusahaan di atas juga dianggap terlibat dalam melakukan kejahatan tersebut. Perbuatan menerbitkan RKT telah melanggar: 1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts‐II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman; 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts‐II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; 3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts‐II/2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan 5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts‐II/2003 tanggal 5 Februari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran dalam Pelelangan. Berikut ringkasa PMH yang telah dilanggar Boy. Meski ada kriteria dan ketentuan syarat tekhnis, salah satunya hasil survei menemukan IUPHHK HT berada di hutan alam, tetap saja Boy menerbitkan RKT Hutan Tanaman. Berikut PMH yang telah dilakukab Boy. Aturan Kepmenh ut No : 151/Kpts‐ II/2003
Pasal yang dilanggar Boy versi JPU KPK Pasal 4 (2) Kriteria areal hutan yang dapat dilelang untuk dibebani IUPHHK pada hutan tanaman adalah : a.
Lahan kosong, padang alang‐alang dan atau semak belukar pada kawasan hutan produksi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan tentang kondisi hutan berupa lahan kosong, padang alang‐alang dan atau semak belukar pada hutan produksi yang dapat diberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman;
b. c.
d.
Topografi dengan kelerengan maksimal 25% (dua puluh lima persen), dan topografi pada kelerengan 8% ‐ 25% (delapan persen ‐ dua puluh lima persen) harus diikuti dengan upaya konservasi tanah; Tidak ada konflik kepentingan di dalamnya atau tidak dibebani dengan izin di bidang kehutanan atau izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan dengan pola penambangan terbuka; Apabila telah ada hasil tata hutan pada hutan produksi, areal/ lokasi yang dimohon berada pada blok/ pengelolaan yang peruntukannya bagi usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman.
Kepmenh ut No: 151/Kpts‐ II/2003
Bab V Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
Kepmenh ut No 21/Kpts‐ II/2001
Keadaan vegetasinya sudah tidak berupa hutan alam atau areal bekas tebangan. • Lahan hutan telah menjadi lahan kosong/terbuka. • Vegetasi alang‐alang dan atau semak belukar. • Vegetasi hutan alam yang tidak terdapat pohon berdiameter di atas 10 cm untuk semua jenis kayu dengan potensi kurang dari 5 m3 per hektar, atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar.
Kepmenh ut No 10.1/Kpts‐ II/2000
Pasal 3 (1) Areal hutan yang dapat dimohon untuk Usaha Hutan Tanaman adalah areal kosong di dalam kawasan hutan produksi dan/atau areal hutan yang akan dialih fungsikan menjadi kawasan Hutan Produksi serta tidak dibebani hak‐hak lain. (2) Dalam hal alih fungsi kawasan hutan menjadi kawasan hutan produksi, maka prosedurnya harus berkoordinasi dengan DPRD dan disetujui Menteri atas rekomendasi Gubernur. (3) Keadaan topografi dengan kelerengan maksimal 25 %, dan topografi pada kelerengan 8 % sampai dengan 25 % harus diikuti dengan upaya konsevasi tanah. (4) Penutupan vegetasi berupa non hutan ( semak belukar, padang alang‐alang, dan tanah kosong) atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat berdiameter 10 Cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5 m3 per hektar (5) Terdapat masyarakat disekitar hutan sebagai sumber tenaga kerja. (6) Pada prinsipnya tidak dibenarkan melakukan penebangan hutan alam di dalam Usaha Hutan Tanaman, kecuali untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana yang tidak dapat dihindari dengan luas maksimum 1 % dari seluruh luas Usaha Hutan Tanaman melalui peraturan yang berlaku. (7) Bagian‐bagian yang masih bervegetasi hutan alam di dalam areal usaha hutan tanaman, dienclave sebagai blok konservasi untuk diadakan pengamanan oleh pemegang izin usaha hutan tanaman yang bersangkutan dari berbagai gangguan sehingga dapat berkembang menjadi hutan alam yang baik.
Karena perbuatannya, Boy telah memperkaya: 1. PT Mitra Tani Nusa Sejati sejumlah 69 miliar, 2. PT Selaras Abadi Utama sejumlah 23 miliar, 3. CV Alam Lestari sejumlah 14 miliar, 4. PT Merbau Pelalawan Lestari sejumlah 32 miliar, 5. PT Uniseraya sejumlah 18 miliar, 6. PT Rimba Mutiara Permai sejumlah 46 miliar, 7. PT Trio Mas FDI sejumlah 22 miliar, 8. PT Madukoro sejumlah 128 miliar, 9. PT Seraya Sumber Lestari sejumlah 34 miliar, 10. PT Rimba Mandau Lestari sejumlah 10 miliar,
11. PT Bina Daya Bintara sejumlah 66 miliar, dan 12. PT National Timber and Forest Product sejumlah 52 miliar. Total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Boy mencapai Rp 519 miliar; di Pelalawan senilai Rp 355 miliar dan di Siak senilai 164 miliar. Jaksa Penuntut Umum KPK memberikan dakwaan: dakwaan primair dan subsidair: Dakwaan primair: diancam pidana seperti diatur pada pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang‐undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang‐undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang‐undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke‐1 KUH Pidana jo. pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. Dakwaan subsidair: diancam pidana seperti diatur pada pasal 3 jo. pasal 18 Undang‐undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang‐undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang‐undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke‐1 KUH Pidana jo. pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. Adapun unsur‐unsur yang terkait dengan tindak pidana korupsi: Undang‐undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang‐undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Jo Pasal 18 ayat (1): Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang‐Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang‐barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak‐banyaknya sama denganharta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak‐hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
Ayat (2): Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Ayat (3): Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang‐undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Pasal 55 Kitab Undang‐Undang Hukum Pidana Ayat (1): Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Jo. Pasal 65 Kitab Undang‐Undang Hukum Pidana ayat (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri‐sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Kesaksian Saksi yang ditampilkan khusus direktur perusahaan. Berikut eterangan‐keterangan saksi perusahaan‐perusahaan terkait, yang hadir di persidangan:
dari
1. Andry Yama Putra—Mantan Direktur PT Madukoro Ia Direktur PT Madukoro tahun 2000‐2006, dan salah satu pendirinya. Awalnya, PT Madukoro bergerak bidang jasa dan umum, berlokasi di Kabupaten Pelalawan. Tidak jelas fokusnya. Tahun 2001, Tengku Azmun Jaafar, Bupati Pelalawan, meminta Andry agar perusahaannya dipakai mengurus izin perkayuan. Permintaan melalui Budi Surlani, pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan. Permintaan hanya secara lisan. Izin perkayuan yang dimaksud IUPHHKHT. Margareta, kakak kelas Andry diminta jadi Komisaris Utama. Ia pun setuju. Harapannya hanya satu, perusahaan ini bisa menghasilkan. Saat mendirikan perusahaan, Andry mengaku perusahaannya tak bermodal apa‐apa. Budi Surlani urus semuanya, termasuk soal teknis pengurusan IUPHHK‐HT. Andry hanya diminta tanda tangan sebagai direktur PT Madukoro. Ia tak tahu menahu terkait teknis pengajuan. Tak hanya IUPHHKHT, Andry diminta tanda tangan pengajuan RKT. Lagi‐lagi ia tak tahu teknis pengajuannya. Ia hanya tanda tangan dan dijanjikan akan menerima laporan perusahaan setiap bulannya. Andry tak pernah dapat gaji sebagai direktur. Andry mengaku pernah diberikan uang Rp 200 juta dari Budi Surlani. “Pada awal perjanjian, Budi pernah bilang kalau perusahaan menghasilkan maka saya akan diberi imbalan,” kata Andry. Setahu Andry, perusahaan berjalan dengan baik. Karena itu, ia terima saja uang Rp
200 juta dari Budi Surlani pada 2007, meski saat itu sudah berhenti dari jabatan Direktur PT. Madukoro. Uang diterima sebanyak dua kali. Pertama Rp 10 juta tunai di Tangkerang. Sisanya Rp 190 juta diterima di Bank BCA. Andry berhenti dari jabatan direktur karena diterima sebagai CPNS di Kuantan Singingi pada 2005. Sejak itu ia tak pernah lagi urus perusahaan. saat Budi Surlani usulkan untuk melepaskan perusahaan, ia terima saja. Pengalihan jabatan direktur berlangsung pada 2006. Andry digantikan Subali.
2. Said Edi—Direktur PT Persada Karya Sejati (PKS) Said Edi lahir di Sumatera Utara, berusia 40 tahun. Ia direktur sejak 2006 hingga kini. Sebelumnya Direktur PT PKS dijabat Rosman. Said juga kenal dengan Budi Surlani, pejabat Dinas Kehutanan Pelalawan. PT PKS adalah mitra kerja PT Madukoro. Ia tak punya izin perkayuan. Kerjasama dengan PT Madukoro sudah berlangsung lama, sebelum direktur dijabat Said Edi. Tugas PT PKS melakukan kegiatan operasional dari izin yang diperoleh PT Madukoro. PT PKS bertugas menebang kayu, menanam, memelihara hingga memanen kayu yang ada di lahan PT Madukoro. Said Edi katakan, kayu yang ditebangnya berupa kayu alam. Yang ditanam adalah akasia. Penjualannya, untuk kayu jenis BBS dijual ke RAPP, sedangkan kayu log ke PT Asia Forest Taman Raya. Pembagian keuntungan 60:40. PT PKS memperoleh hasil lebih besar. Selain PT Madukoro, PT PKS juga menjadi mitra untuk CV Alam Lestari, Bhakti Praja Mulia, CV Putri Lindung Bulan, serta CV Tuah Negeri. Kesemua perusahaan tersebut RKT‐nya diurus Said Edi. Total ada 17 ribu hektar ditebang tanam oleh PKS. Ditebang kayu alam dan ditanam akasia. RKT yang disahkan oleh Boy sebagai Kadishut Propinsi Riau pada 2005‐2006, setahu Said Edi, hanya untuk CV Alam Lestari seluas 600 hektar. Itupun karena Said Edi adalah direksi di CV Alam Lestari. Sedangkan untuk perusahaan yang jadi mitra PT PKS, Said Edi tidak pernah urus izin RKT‐ nya. “Yang urus RKT ya perusahaan bersangkutan. Kami sebagai mitra hanya mengerjakan teknis di lapangan,” katanya. 3. Soe Erwin—Direktur PT Rimba Mutiara Permai dan PT Mitra Tani Nusa Sejati Soe Erwin asal Bengkalis, direktur di kedua perusahaan tersebut sejak awal pendiriannya. PT Rimba Mutiara Permai dan PT Mitra Tani Nusa Sejati bergerak di bidang kehutanan. Erwin mengaku pernah urus IUPHHKHT untuk kedua perusahaan tersebut pada 2002. IUPHHKHT kedua perusahaan dikabulkan. Untuk Rimba Mutiara seluas 9000 hektar, sedangkan Mitra Tani sekitar 7300 hektar. Luasnya satu hamparan di Kecamatan Teluk Meranti. Kedua perusahaan ini mulai beroperasi pada 2002 akhir. Pengajuan RKT sudah dilakukan pada 2000 ke Dinas Kehutanan Propinsi Riau. Tahun 2004 RKT disahkan oleh Syuhada Tasman. Tahun 2005 oleh Asral Rahman. Tahun 2006 oleh Burhanudin Husin. Tahun 2007 tak ajukan RKT lagi karena sedang marak operasi illegal logging. Pada 2009 RKT diajukan lagi dan kembali disahkan. “Jadi RKT Mitra Tani disahkan Boy sebanyak dua kali, sedangkan Rimba Mutiara satu kali,” kata Erwin. Luasnya rata‐rata 5 ribu hektar.
Saat mengajukan RKT, Erwin mengaku lahannya masih berupa hutan alam bekas HPH. Rimba Mutiara dulunya adalah HPH, sudah habis izin pada 2002. Perusahaan Erwin juga kerjasama dengan RAPP dalam menjual hasil kayunya.Tahun 2007, SK izin bupati dicabut dan diganti dengan SK Menhut setelah dilakukan verifikasi. Saat verifikasi oleh Kemenhut, kayu alam yang sudah ditebang sebelumnya, sudah ditanam, sekitar 6 ribu hektar. “Namun belum ada yang dipanen karena umurnya masih kecil,” kata Erwin. 4. Supendi—Direktur PT Uni Seraya dan PT Triomas Fdi Supendi lahir di Bengkalis, 59 tahun. Direktur PT Uni Seraya sejak tahun 1970‐an hingga kini. PT Uni Seraya bergerak di bidang perkayuan, dulu punya HPH di Bengkalis, kini punya HTI di Pelalawan. Supendi katakan PT Uni Seraya dapat IUPHHKHT pada 2004. Luas izin lahan PT Uni Seraya 35 ribu hektar, PT Triomas 9 ribu hektar. “Dari luas itu, Uni Seraya sudah ditebang seluas 20 ribu hektar, sedangkan Triomas 6 ribu hektar,” kata Supendi. Yang ditebang adalah kayu alam. Untuk kegiatan operasional diperlukan RKT. Tahun 2004‐2005 RKT disahkan oleh Asral Rahman. Tahun 2006 RKT disahkan oleh Burhanudin Husin. Untuk 2006, luas RKT yang disahkan untuk PT Uni Seraya sekitar 7 ribu hektar, sedangkan Triomas 2 ribu hektar. Selain di Pelalawan, tahun 2006 Supendi juga dapat pengesahan RKT untuk dua perusahaannya di Siak; PT Bina Daya Bintara dan PT Seraya Sumber Lestari. “Seraya 4 ribu hektar dan Bina Daya 4800 hektar,” kata Supendi. Kayunya pun sudah ditebang semua. Untuk penjualan kayu, Supendi bekerjasama dengan anak perusahaan PT RAPP yakni Cahaya Mas Lestari Jaya. Direkturnya Rosman. 5. Guno Widagdo—Direktur PT Merbau Pelalawan Lestari Guno Widagdo lahir di Tegal, 44 tahun. Direktur PT Merbau Pelalawan Lestari sejak 2002. Perusahaannya pernah ajukan IUPHHKHT pada akhir 2002 dan dikabulkan seluas 5590 hektar. Saat itu lokasinya 70 persen berupa hutan alam. Pengajuan RKT dilaukan pada November 2005 dan disahkan Juli 2006 oleh Burhanudin Husin. Itu pengajuan kedua. “Pengajuan RKT pertama pada 2005 namun belum sempat dikerjakan,” kata Guno. Hingga kini, perusahaan Guno masih beroperasi. Kini semua lahannya sudah ditanami akasia. Untuk penjualan, kayu jenis BBS dijual ke PT RAPP, sedangkan kayu log dijual ke Asia Forestama. Perusahaan juga bekerjasama dengan RAPP yang diwakili oleh Rosman. 6. Ficky Zulfikar Zainudin—Mantan Direktur Utama PT Bina Daya Bintara Ficky Direktur Utama PT Bina Daya Bintara sejak 2001 hingga 2004. Setelah itu, perusahaannya di take over oleh grup Panca Eka. PT Bina Daya bergerak di bidang kehutanan, punya IUPHHKHT di Kabupaten Siak. Izin diberikan oleh Arwin AS, Bupati Siak pada 2003. Sebelum di take over, PT Bina Daya belum ada beroperasi. Namun Ficky sempat ajukan RKT pada 2004. Saat itu Kadishut Propinsi Riau dijabat oleh Asral Rahman. Luas yang diajukan saat itu 1800 hektar, belum disahkan.
Sejak di take over pada 2004, Ficky masih berada di PT Bina Daya Bintara, namun jabatannya hanya direktur, bukan lagi sebagai direktur utama. Sejak direktur, Ficky tak lagi menikmati keuntungan perusahaan. Meski begitu, pada 2005 Ficky tetap diminta untuk tanda tangan pengurusan RKT karena jabatannya sebagai direktur. “Staf Pak Supendi datang dan minta saya tanda tangan. Katanya untuk mengurus RKT. Saya tak begitu perhatikan suratnya karena sudah percaya, jadi ya tanda tangan saja,” kata Ficky. RKT yang diurus masih 1800 hektar dan disahkan oleh Boy. Waktu RKT disahkan, Ficky mengaku turun survei ke lapangan. “Kawasannya masih hutan alam,” katanya. 7. Samuel Soengjadi—Direktur PT Seraya Sumber Lestari Samuel Soengjadi lahir di Sumatera Utara, 49 tahun. Selain Direktur PT Seraya Sumber Lestari, ia juga Direktur PT Bina Daya Bintara setelah di take over dari Ficky ZZ. Total ada 4 RKT yang diajukan Samuel Soengjadi untuk PT Seraya Sumber Lestari dan Bina Daya Bintara. “Hanya 1 RKT yang disahkan pada 2006 saat Kadishut dijabat Pak Burhanudin Husin,” katanya. Hasil penjualan kayu dibawa ke grup Panca Eka. Sedangkan kayu kecil dijual ke PT RAPP dan Indah Kiat. Menurut perhitungan KPK, keuntungan PT Bina Daya Bintara mencapai Rp 66 miliar dan PT Seraya Sumber Lestari Rp 30 miliar. Yang ditebang adalah hutan alam. 8. Heriyanto—Direktur PT Siak Raya dan PT National Timber and Forest Product Heriyanto lahir di Bengkalis, usianya 52 tahun. Sejak tahun 1980, ia sudah jabat Direktur PT Siak Raya hingga kini. Sebelum urus izin HTI, Siak Raya punya HPH hingga tahun 2000. Untuk PT National Timber yang berlokasi di Siak, izin HTI juga diurus Heriyanto pada 2003. RKT mulai diurus pada 2005 dan 2006. Tahun 2006, RKT disahkan oleh Burhanudin Husin seluas 1650 hektar untuk PT Siak Raya. Kayu yang ditebang adalah kayu alam bekas tebangan. Keuntungan penjualan tahun 2006—saat RKT disahkan Boy—sebesar Rp 4 miliar. “ 9. Paulina—Legal PT Persada Karya Sejati (PKS) dan PT Sumatera Riang Lestari (SRL) PAULINA lahir di Sumatera Utara, 39 tahun. Ia bekerja sebagai legal PT PKS sejak tahun 2003 hingga kini. “Tugas saya membuat AD/ART, perjanjian dengan pihak ketiga, take over perusahaan, dan lain‐lain,” ujarnya. Direktur PT PKS pada 2003 adalah Rosman, komisaris Protasius Daritan. “Sekarang sudah ganti,” kata Paulina. Direktur Said Edi dan komisaris Pouhasin. Tak hanya sebagai legal di PT PKS, Paulina juga legal di 22 perusahaan lain, salah satunya PT Sumatera Riang Lestari (SRL). Meski bekerja di 23 perusahaan, “Saya hanya digaji oleh PT SRL,” katanya. Ke‐23 perusahaan tersebut terletak dalam satu kantor, beralamat di Jalan Sei Duku Nomor 133 Pekanbaru. “Ke‐23 perusahaan hanya berafiliasi secara manajemen, namun operasionalnya sendiri‐sendiri,” katanya. Paulina mengaku 6 dari 23 perusahaan tersebut bergerak di bidang kehutanan. Ia sebutkan keenam perusahaan tersebut. Selaras Abadi Utama, Puteri Lindung Bulan, Mutiara Lestari, Tuah Negeri, Alam Lestari, dan Bhakti Praja Mulia. “Semuanya berlokasi di Pelalawan,” kata Paulina.
Sekitar tahun 2004, kata Paulina, perusahaan tersebut di take over oleh PT PKS. Di sini Paulina mulai berperan. Persisnya, Putri Lindung Bulan, Mutiara Lestari, dan Tuah Negeri di take over pada 2003, Alam Lestari pada 2004, Bhakti Praja Mulia pada 2006. “Belum ada kegiatan di lapangan saat proses take over. Tapi semua sudah punya izin IUPHHK‐HT.” “Jadi kapan perusahaan‐perusahaan tersebut ajukan izin RKT?” tanya hakim. “Tidak tahu. Karena saya tidak urus RKT,” jawab Paulina. “Bukankah RKT diterbitkan saat perusahaan sudah ditake over?” “Iya, tapi saya tidak ikut dalam pengajuan izin RKT.” Paulina juga mengaku tidak kenal dengan Boy dan tidak tahu mengapa ia sampai menjadi terdakwa dan diadili di persidangan. Paulina cerita PKS memberikan kompensasi dari take over yang dilakukan. Alam Lestari mendapat Rp 1,2 miliar atas take over yang dilakukan PT PKS. Dalam menjual hasil kayu, PT PKS membuat perjanjian kerjasama dengan PT RAPP untuk penjualan kayu jenis bbs. “Harga penjualan tidak ingat,” kata Paulina. Dari 23 perusahaan dimana Paulina sebagai legal, 4 perusahaan sudah tidak beroperasional lagi. Keempat perusahaan itu bukan bergerak di bidang kehutanan. Artinya, 6 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan tersebut hingga kini masih beroperasional.
10. Lim Wi Lin—Bagian Keuangan PT RAPP Lim Wi Lin lahir di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, Mei 1970. Ia bekerja sebagai wiraswasta di Medan. Sejak 2008 ia keluar dari bagian keuangan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Saat bertugas di bagian keuangan, Lim Wi Lin bertugas mengatur laporan keuangan, cash flow perusahaan, termasuk menanda tangani pengeluaran. Setahu Lim, dalam menjalankan usahanya, RAPP bekerjasama dengan beberapa perusahaan di bidang kehutanan. Seperti PT Perada Karya Sejati, PT Selaras Abadi Utama, CV Alam Lestari, CV Tuah Negeri, CV Mutiara Lestari, PT Putri Lindung Bulan. Perusahaan‐perusahaan tersebut terkait dengan perkara Boy, sapaan akrab Burhanuddin Husin. Boy pernah keluarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk perusahaan‐perusahaan tersebut saat ia jabat Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Propinsi Riau tahun 2005‐2006. Keterlibatan RAPP dengan perusahaan‐perusahaan tersebut, kata Lim Wi Lin, RAPP pernah melakukan beberapa kali land clearing di lahan milik perusahaan tersebut. “Sistemnya kerjasama,” kata Lim. Maksudnya, lahan milik perusahaan pemegang izin, RAPP melakukan land clearing di lapangan, membayar PSDH dan DR. Hasil kayunya dibawa oleh RAPP. “Kami (RAPP) bayar fee ke perusahaan tersebut,” kata Lim. Besaran fee yang dibayar RAPP ke perusahaan pemegang izin bervariasi, tergantung negosiasi setiap perusahaan pemegang izin, luas areal yang di land clearing dan jenis tanamannya. Hakim bacakan terkait fee yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (BAP). PT Mitra Tani Nusa Sejati, misalnya, dapat fee sebesar Rp 21 miliar. Rata‐rata perusahaan diberi fee puluhan miliar. “Yang di land clearing kayu alam,” kata Lim.
Ditanya apakah perusahaan untung atau rugi dari hasil penjualan kayu alam tersebut, Lim katakan bervariasi. “Saat krisis ekonomi rugi. Untung baru 2 tahun belakangan,” katanya. Alasan utama RAPP melakukan kerjasama dengan perusahaan‐perusahaan pemegang izin tersebut, menurut Lim karena kekurangan pasokan kayu untuk bubur kertas. “Ditebang kayu alam untuk ditanam kayu akasia. Hasilnya dijual ke RAPP untuk diolah menjadi kertas,” kata Lim. 11. Soenarijo—Direktur PT National Timber and Forest Product Soenarijo lahir di Tanjung Balai Karimun, 20 Mei 1960. Ia direktur PT National Timber and Forest Product sejak 2002 hingga sekarang. Selain PT NTFP, Soenarijo juga jadi direktur di PT Siak Raya Timber dan Ekawana Raya. Ia kenal Boy diminta hadir di Dinas Kehutanan Propinsi Riau untuk sosialisasi program di perusahaannya. Saat itu Boy baru saja jabat Kepala Dinas Kehutanan. PT NTFP punya izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (IUPHHK‐HT). Dapat izin pada 2003 dari Bupati Arwin AS. Luas arealnya 8.200 hektar. Ajukan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada 2005. Usai dapat izin RKT, dilakukan penebangan hutan alam. Hasilnya, kayu log dijual ke PT Siak Raya Timber. Sedangkan kayu bbs dijual ke RAPP. Senada dengan pernyataan Lim Wi Lin, Soenarijo katakan operasional PT NTFP di lapangan dikerjakan oleh PT Cahaya Mas Lestari Jaya, anak perusahaan PT RAPP. Direktur PT Cahaya Mas saat itu adalah Rosman. PT Cahaya Mas yang melakukan land clearing lahan PT NTFP di lapangan. PT NTFP dapat fee dari pengerjaan tersebut. Mengapa bisa kerjasama? Menurut Soenarijo, Rosman saat itu menawarkan kerjasama tersebut kepada Soenarijo selaku direktur PT NTFP. Sebelum urus izin IUPHHK‐HT, areal PT NTFP berupa HPH. “Urus IUPHHK‐HT karena lebih menguntungkan. Untuk menjaga kelangsungan industri PT Siak Raya Timber juga karena hasil dari NTFP untuk Siak Raya,” katanya. Setelah IUPHHK‐HT keluar, Rosman datang kepada Soenarijo dan tawarkan kerjasama tersebut. Rosman, menurut Soenarijo sudah lama tahu nama NTFP. Dari 8.200 hektar areal PT NTFP, yang sudah ditanami hutan tanaman baru sekitar 3000 hektar. Sisanya masih hutan alam. “Yang 3000 hektar itu ditebang hutan alam. Yang tebang RAPP,” kata Soenarijo. PT NTFP dapat fee dari RAPP. “Selama dua tahun urus RKT, NTFP dapat untung Rp 700‐800 juta belum dipotong pajak perusahaan,” katanya lagi. Areal perusahaan NTFP juga telah mendapat verifikasi dari Menteri Kehutanan pada 2007. Luas arealnya bertambah menjadi 9300 hektar. Namun NTFP terakhir kali urus RKT pada 2007, setelah itu tak pernah lagi hingga sekarang. Perusahaannya hingga kini masih berjalan.
Tabel. Ringkasan Kesaksian Direktur Korporasi No 1
Nama Andry Yama Putra
Identitas Mantan Direktur PT Madukoro
2
Said Edi
Direktur PT.Persada Karya Sejati
Intii Kesaksian Perusahaan tak punya modal apa‐apa. Fokusnya tak jelas. Tandatangan rkt diajukan ke Dsihut. Kayu yang ditebang hutan alam. Kayu dijual ke PT RAPP Dan PT Asia Forest Taman Raya.
3
Soe Erwin
Direktur PT Rimba Mutiara Permai dan PT Mitra Tani Nusa Sejati
lahannya masih berupa hutan alam. Perusahaan Erwin juga kerjasama dengan RAPP dalam menjual hasil kayunya.
4
Supendi
Direktur PT Uni Seraya dan PT Triomas Fdi
5
Guno Widagdo
Direktur PT Merbau Pelalawan Lestari
Yang ditebang adalah kayu alam. Untuk penjualan kayu, Supendi bekerjasama dengan anak perusahaan PT RAPP yakni Cahaya Mas Lestari Jaya. Direkturnya Rosman. Saat itu lokasinya 70 persen berupa hutan alam. Kayu dijual ke PT RAPP, dan Asia Forestama. Perusahaan juga bekerjasama dengan RAPP yang diwakili oleh Rosman.
6
Ficky Zulfikar Zainudin Samuel Soengjadi
Mantan Direktur Utama PT Bina Daya Bintara Direktur PT Seraya Sumber Lestari
Kawasannya masih hutan alam
8
Heriyanto
Direktur PT Siak Raya dan PT National Timber dan Forest Product
Kayu yang ditebang adalah kayu alam bekas tebangan. Keuntungan penjualan tahun 2006—saat RKT disahkan Boy— sebesar Rp 4 miliar.
10
Lim Wi Lin
Bagian Keuangan PT RAPP
Ditebang kayu alam untuk ditanam kayu akasia. Hasilnya dijual ke RAPP untuk diolah menjadi kertas
7
Yang ditebang adalah hutan alam. . Hasil penjualan kayu dibawa ke grup Panca Eka. Sedangkan kayu kecil dijual ke PT RAPP dan Indah Kiat
KESIMPULAN Dari sisi kesaksian direktur perusahaan, terlihat jelas perusahaan sebelum mengajukan URKT pada Boy tahu dengan pasti mengetahu berada pada hutan alam, bukan pada hutan tanaman. Lantas kayu‐kayu hutan alam itu dijual ke PT RAPP, PT Siak Raya Timber, Grup Panca Eka dan PT Asia Forest Tama Raya. PT RAPP adalah pembeli utama kayu illegal tersebut. Kayu itu illegal karena delapan korporasi tersebut menebang hutan alam bukan hutan tanaman. Pembentang, Yofika Pratiwi, SH
