HUKUM TERTULIS Adalah hukum yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan bersama manusia dalam masyarakat agar dapat berjalan tertib dan teratur PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
LEMBAGA MPR
PRODUK
DASAR HUKUM DALAM UUD dan UU 12 TAHUN 2011
UUD 1945 Pasal 3*** UUD 1945 TAP MPR TUS MPR Pasal 5(1)* , Ps.20(1) , PRESIDEN UU Pasal 21 UUD’45 PERPU Pasal 22 UUD’45 PP PERPRES Pasal 5 (2) UUD’45 UU 12 TAHUN 2011 DPR UU Pasal 20 (1 dan 2)* dan 21* UUD’45 - Lihat amandemen I, II dan IV
AZAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK (Pasal 5 UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)
a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan / pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi d. e. f. g.
muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.
AZAS MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Pasal 6 (1) UU 12 / 2011) a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhineka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum & pemerintahan i. ketertiban & kepastian hukum; dan atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN (Pasal 7 (1) UU 12 / 2011)
a. UUDNRI Tahun 1945; b. TAP MPR; c. UU / Perpu; d. PP; e. Perpres; f. Perda Propinsi; g. Perda Kab. / Kota
JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN (Pasal 8 UU 12 / 2011)
1) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yg setingkat yg dibentuk dgn UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. 2) Peraturan Perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Contoh 1: Ketentuan UUD dilaksanakan dgn UU: Pasal 2 (1) UUDNRI Tahun 1945 : MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum & diatur lebih lanjut dengan UU KETENTUAN PASAL 2 UUD DILAKSANA-KAN DENGAN UU TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR, DAN DPRD
Contoh 2: Ketentuan UUD dilaksanakan dengan Keppres (Pasal 17 UUDNRI Tahun 45) : (1) Presiden dibantu oleh menteri menteri negara. (2) Menteri menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *) (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)
KETENTUAN PASAL 17 UUD DILAKSANAKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI DEPARTEMEN, KEPPRES SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) Pasal 2**** UUD 45: Susunan terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD Pasal 3*** UUD 45: MPR Berwenang mengubah dan menetapkan UUD UUD termasuk dalam jenis peraturan per-UU-an yang diatur dalam UU no. 12 Tahun 2011
PRODUK HUKUM MPR: (Pasal 98 TAP MPR No. I/MPR/83 tentang Peraturan Tata tertib MPR)
TAP MPR : putusan Majelis yg mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar & ke dalam Majelis TAP MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan UU TAP MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan Keppres TUS MPR : putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis Pasal 2(3) UUD 45: Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
PRESIDEN bdsr UUDNRI Th 1945 Pasal 4 (1) : Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan Pasal 5 (1)* : Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR Pasal 5 (2) :Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya Pasal 20 (3)* : Jika rancangan undang undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Pasal 20 (4)* : Presiden mengesahkan rancangan undangundang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang
Pasal 20 (5)** : Dalam hal rancangan undang undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undangundang tersebut disetujui, rancangan undang undang tersebut sah menjadi undang undang dan wajib diundangkan. Pasal 22 (1) : Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undangundang.
PRODUK HUKUM PRESIDEN (Pasal 1 UU 12 Tahun 2011) 3. Undang- undang : Peraturan Perundang-undangan yg dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. 4. Peraturan pemerintah pengganti undang- undang :
Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 5. Peraturan pemerintah : Peraturan Perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. 6. Peraturan Presiden : Peraturan Perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT bdsr UUDNRI Th 1945 Pasal 20: (1)* DPR memegang kekuasaan membentuk UU. (2)* Setiap rancangan UU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Pasal 21: Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan UU.*) Kesimpulan : Presiden maupun DPR berhak mengajukan rancangan UU
UNDANG-UNDANG UU : peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Paul Laban (Jerman): 2 pengertian UU : 1. UU dalam arti materiel: penetapan kaidah hukum yang tegas, sehingga hukum mempunyai kekuatan mengikat 2. UU dalam arti formil: setiap keputusan yang merupakan UU karena cara terjadinya
Jika UU telah disahkan Presiden, untuk memiliki kekuatan hukum harus diundangkan dalam Lembaran Negara oleh sekretaris negara pada tanggal yang sudah ditentukan dalam UU tersebut Jika tidak terdapat tanggal, maka mulai berlaku 30 hari sejak diundangkan dalam Lembaran negara (untuk Jawa Madura) dan 100 hari (diluar Jawa Madura) Berlaku fictie hukum: “SETIAP ORANG DIANGGAP TELAH MENGETAHUI ADANYA SUATU UNDANGUNDANG, SEHINGGA BAGI ORANG YANG MELANGGGAR KETENTUAN UU TIDAK ADA ALASAN YANG MENGATAKAN BAHWA BELUM MENGETAHUI ADANYA UU TERSEBUT”
MATERI
UU
Materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUDNRI Tahun 1945 yg meliputi: 1.hak-hak asasi manusia; 2.hak dan kewajiban warga negara; 3.pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara; 4.wilayah negara dan pembagian daerah; 5.kewarganegaraan dan kependudukan; dan 6.keuangan negara. Di samping itu, materi muatan UU juga bisa berasal dari perintah UU lain.
MATERI UU Ps 10 (1) UU No. 12 Tahun 2011 Materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi: pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUDNRI Tahun 1945; perintah suatu UU untuk diatur dengan UU; pengesahan perjanjian internasional tertentu; tindak lanjut atas putusan MK; dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
Dari 6 materi , terdapat sekitar 38 delegasian yang ditentukan dalam UUD 1945 Dari 6 dan 38 indikasi, ditambah delegasian dari UU lain, Permintaan atau kebutuhan masyarakat (nasional atau internasional) dan Kebutuhan penyelenggaraan kepemerintahan Mampukah DPR dan Pemerintah ?
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
(PERPU / NOODVERORDENINGSRECHT) Pasal 1 Angka 4 UU 12 Tahun 2011: Peraturan pemerintah pengganti undang- undang : Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pasal 22 UUDNRI Tahun 45: (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undangundang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
Attamimi : Noodverordeningsrecht Presiden adalah kewenangan Presiden untuk membentuk peraturan pengganti dan karena itu setingkat UU serta memberlakukannya sebelum memperoleh persetujuan DPR Keterangan: Diperlukan agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan genting, agar dapat bertindak cepat dan sesuai dengan UU. BERDASAR PERTIMBANGAN KEADAAN YANG MENDESAK PERLU DIKELUARKAN UU DENGAN SEGERA Tetap harus dimintakan persetujuan oleh DPR Perpu memiliki kedudukan yang sama dengan UU
Contoh PERPU 1. Undang Undang no. 56 prp Tahun 1960
tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian 2. Undang Undang no. 51 prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya 3. Undang Undang no. 1 prp Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU no. 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan
MATERI PERPU SAMA DENGAN MATERI MUATAN UU LEBIH KE “HAL IKHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA” SUBSTANSI DIGANTUNGKAN PADA KEBUTUHAN PRESIDEN DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN MATERI MUATAN UU KEABSAHAN SUBSTANSI DIGANTUNGKAN PADA PERSETUJUAN DPR
UU Darurat (Pasal 96-97 UUDS dan KRIS) Pasal 96 UUDS: Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggungjawab sendiri menetapkan UUDarurat…. Karena keadaan yang mendesak UUDarurat mempunyai kekatan dan sederajad dengan UU Pasal 97 UUDS: UUDarurat disampaikan kepada DPR pada sidang berikutnya Jika ditolak oleh DPR maka peraturan ini tidak berlaku karena hukum Contoh: UU no. 1 Drt tahun 1951 tentang Pemindahan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda Tetap Lainnya yang takluk pada Hukum Eropa Kesimpulan: Kedudukan sama dengan PERPU, Perbedaan PERPU berdasar UUD 45, UUDarurat berdasar UUDS dan Konstitusi RIS
PERATURAN PEMERINTAH (PP) Pasal 1 Angka 5 UU 12 Tahun 2011 : Peraturan pemerintah : Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Pasal 5 ayat 2 UUD 45: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya Fungsi PP: Melaksanakan ketentuan UU, karena UU hanya berisi ketentuan pokok, sehingga ketentuan rinci diserahkan pada peraturan lain yang lebih rendah tingkatannya Peraturan delegasi dari UU Materi PP: Penjabaran, penguraian, perincian lebih lanjut dari ketentuan UU
Contoh: Pasal 19 UUPA : untuk kepastian hukum, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI menurut ketentuan yang diatur dalam PP. PP 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah , diganti dengan PP no. 24 Tahun 1997 Pasal 67 UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: untuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam PP PP 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no. 1 Tahun 1974 Ada pula PP yang berlakukan walaupun dalam UU tidak secara tegas diminta dalam UU Perkawinan, misalnya: PP no. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi pegawai negeri Sipil PP no. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Izin Perkawinan dan perceraian Bagi Pegawai negeri Sipil
Mengapa menggunakan istilah Peraturan Pemerintah? Dokumen sidang BPUPKI dan PPKI: tidak ada penjelasan Sangat dimungkinkan diperoleh dari nama peraturan serupa pada masa Hindia belanda (terjemahan dari Regeringsvervodening regering = pemerintah Vervordening = peraturan
Presiden dengan kekuasaan eksekutif, dalam menjalankan UU memiliki kekuasaan menetapkan PP Kekuasaan reglementaire kekuasaan yang dimiliki oleh kepala negara yang dilaksanakan secara bebas dengan tujuan menjalankan atau secara harfiah untuk mengatur bekerjanya suatu UU dan untuk melaksanakan sebaik-baiknya Kekuasaan legislatif presiden ≠ kekuasaan reglementaire
Attamimi: 1.
2.
3.
4. 5.
PP tidak dapat mencantumkan sanksi pidana atau denda apabila UU yang khusus “dijalankan” olehnya juga tidak mencantumkan sanksi pidana atau denda. PP dapat dibentuk walau tidak ada UU yang memerintahkan dengan tegas adanya kewenangan yang sudah “dilakukan” secara tidak langsung dalam UUD 45 ayat 2 dalam wujud kekuasaan reglementaire. PP tidak dapat mengubah materi yang ada dalam UU yang “dijalankan”. Mengubah materi meliputi menambah, mengurangi, menyisipi, memodifikasi pengertian. PP hanya dapat berisi peraturan (regeling) atau kombinasi peraturan dan penetapan (beschikking) Kecuali sangat diperlukan, PP tidak mendelegasikan lagi kewenangannya kepada peraturan yang lebih rendah
MATERI MUATAN PP PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya (Pasal 1 angka 5 UU P3). Dalam penyusunan PP ini Presiden menetapkan PP untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. “sebagaimana mestinya” adalah materi muatan yang diatur dalam PP tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam UU yang bersangkutan (Penjelasan Pasal 10 UU P3). Pemahaman makna tersebut terkait dengan lingkup pengaturan yang diamanatkan oleh UU itu sendiri, artinya, delegasian materi tertentu yang diperintahkan oleh UU kepada PP tidak melebar atau meluas melampaui apa yang diperintahkan.
Materi muatan PP adalah materi muatan UU, dalam arti bahwa PP tersebut rangkaian yang selalu mengikuti rangkaian di depannya dalam rangka melengkapi dan memperlancar pelaksanaan UU. Perbedaannya hanya terletak pada larangan pencantuman pidana dan larangan-larangan lain yang sifatnya memberikan beban kepada masyarakat (terkait dengan HAM). Materi muatan PP bersubstansi di sekitar tugas, fungsi, dan wewenang kepemerintahan yang memang diperintahkan untuk melaksanakan UU. Ciri materi muatan PP lebih kepada hal-hal yang sifatnya teknis atau administratif untuk menjalankan UU.
PERATURAN PRESIDEN Pasal 1 Angka 6 UU 12 Tahun 2011 : Peraturan Presiden : Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Sesuai dengan kedudukan Presiden menurut UUD, Perpres adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal 4 ayat (1) UUDNRI Tahun 45.
PERATURAN PRESIDEN Pasal 13 UU 12 Tahun 2011 : Materi muatan Peraturan Presiden berisi : materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah,atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
PP ≠ PERPRES Persamaan: diperintahkan oleh UU ditandatangani Presiden dan sama-sama melaksanakan UU. Perbedaan: Materi Perpres mengarah pada pembentukan suatu institusi di bawah Presiden yang pembentukannya diperintahkan UU (susunan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang institusi tersebut). Tidak terkait dengan lintas sektoral Praktik: penentuan instrumen sering tidak konsisten.
PERATURAN DAERAH (Pasal 1 dan 12 UU 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan)
Peraturan daerah adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Materi muatan Peraturan Daerah adalah: seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.
CARI PERBEDAAN DENGAN UU NO. 12 / 2011 ?
MATERI PERDA (UU TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH No. 32 Th. 2004)
Pasal 10: muatan umum untuk Perda setelah dikurangi urusan Pemerintah (pemerintah pusat) yang meliputi (6): 1. 2. 3. 4. 5. 6.
politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama.
Lanjutan…. Pelimpahan sebagian urusan Pemerintah kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa; Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; dan penugasan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Delegasian dari peraturan perundang-undangan di atasnya.
Pasal 7 (2) UU 10 tahun 2004: Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi : a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur; b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Pasal 7 (3) UU 10 tahun 2004 : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
Pasal 26 UU 10 tahun 2004: Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari dewan perwakilan rakyat daerah atau gubernur, atau bupati/walikota, masingmasing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Pasal 28 UU 10 tahun 2004 Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh gubernur atau bupati/walikota disampaikan dengan surat pengantar gubernur atau bupati/walikota kepada dewan perwakilan rakyat daerah oleh gubernur atau bupati /walikota (2) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh dewan perwakilan daerah disampaikan oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur atau bupati/walikota
MATERI MUATAN PERATURAN PER-UU-AN SANGAT TERKAIT DENGAN JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JENIS SATU JENJANG KE ATAS ATAU KE BAWAH TIPIS DAN TUMPANG TINDIH JENJANG SEMAKIN KE ATAS, SEMAKIN ABSTRAK, BEGITU SEBALIKNYA JENJANG SEMAKIN KE BAWAH SEMAKIN MUDAH DILAKSANAKAN, BEGITU SEBALIKNYA
MATERI MUATAN PRODUK UU
PERPU PP PERPRES
MATERI MUATAN Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 meliputi : 1. hak-hak asasi manusia 2. hak dan kewajiban warga negara; 3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara; 4. wilayah negara dan pembagian daerah; 5. kewarganegaraan dan kependudukan; 6. keuangan negara, Di samping itu, materi muatan Undang-Undang juga bisa berasal dari perintah Undang-Undang lain. S.D.A.
DASAR Pasal 8 UU 10/2004
Pasal 9 UU 10/2004
menjalankan UU sebagaimana mestinya
Pasal 10 UU 10/2004
materi yang diperintahkan oleh UU atau materi untuk melaksanakan PP
Pasal 11 UU 10/2004
MATERI MUATAN PRODUK PERDA
MATERI MUATAN
DASAR
•
Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
UU no. 10 tahun 2004
•
Muatan umum untuk Perda setelah dikurangi urusan Pemerintah (pemerintah pusat) yang meliputi (6), pelimpahan pemerintah dan pendelegasian UU
UU no. 32 Tahun 2004
Peraturan per-UU-an selain dalam UUD’45 dan UU 10 tahun 2004 (1). Keputusan Presiden: Keputusan = besluit= kehendak dari pemerintah atau pembuat per-UU-an Keppres dapat berupa: Peraturan/regeling: bersifat umum, berlaku untuk semua warga negara Penetapan: beschikking: bersifat khusus/einmahlig (bersifat satu kali, tidak terus menerus) Pengangkatan rektor Pemberian tanda jasa Pemberian grasi, abolisi
TAP MPR XX/MPR/1966 (ket.: sudah tidak berlaku): keppres bersifat khusus (einmahlig) adalah untuk melaksanakan ketentuan UUD yang bersangkutan, TAP MPR dalam bidang eksekutif dan Peraturan Pemerintah. Pendapat ini tidak sepenuhnya benar: YA: Einmahlig: amnesti, grasi, abolisi, pengangkatan duta TIDAK: persamaan kedudukan dalam pemerintahan
Keppres mandiri: materi muatannya bukan merupakan aturan pelaksanaan yang menjabarkan atau memerinci peraturan perundangan lainnya, misalnya Keppres no. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
(2). Instruksi Presiden Instruksi hanya diberikan oleh pejabat kepada bawahannya, sehingga hanya berlaku dan mengikat kepada bawahannya Contoh Instruksi Presiden no. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, berisi instruksi Presiden kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan kompilasi Hukum Islam, yang berisi: Buku I: tentang Hukum Perkawinan 2. Buku II: tentang Kewarisan 3. Buku III: tentang Perwakafan 1.
(3). Menteri Menteri adalah pembantu presiden dan dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden Di bidang pembuatan peraturan perundangan juga berasal dari Presiden Peraturan Menteri: peraturan pelaksanaan dari Peraturan pemerintah, Keputusan Presiden atau UU Contoh : PP Pendaftaran tanah dengan Peraturan Menteri Agraria no. 2 tahun 1978 ditetapkan biaya yang harus dipungut
Keputusan Menteri: peraturan pelaksaan dari Instruksi Presiden atau UU Contoh: Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dengan Keputusan menteri Agama no. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden no. 1 Tahun 1991.
PERATURAN PERUNDANGAN SELAIN DALAM UUDNRI 1945 & UU No. 12 Tahun 2011 :
JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN (Pasal 8 UU 12 / 2011)
1) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yg setingkat yg dibentuk dgn UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. 2) Peraturan Perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
