HUKUM INTERNASIONAL Argentina Mengakui Negara Palestina
Oleh : Didik Sugianto
(134704009)
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL JURUSAN PMP-KN PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 2014
A. Uraian kasus
Argentina menjadi negara Amerika Latin yang kedua setelah Brazil yang mengakui Palestina sebagai negara merdeka, Menteri Luar Negeri Argentina, Hector Timerman, mengatakan argentina sangat frustasi dengan kegagalan perundingan damai Timur Tengah masa lalu. ‘’saatnya sekarang untuk mengakui palestina sebagai negara yang bebas dan merdeka,’’ kata Menteri Luar Negeri, Timerman. Ia menjelaskan pengakuan terhadap Palestina ini didasari keinginan pemerintah Buenos Aires untuk melihat perdamaian yang abadi di Timur Tengah. ‘’kami ingin proses perundingan yang berlangsung sekarang bisa mengakhiri konflik.’’ Bagi Palestina, Semakin banyak negara mengakui Palestina, semakin besar tekanan kepada negara-negara yang selama ini tidak begitu serius dengan proses perdamaian, Keputusan argentina disambut hangat oleh otoritas Palestina, Kepada kantor berita AP, Menteri Luar Negeri Palestina, Riad Malki mengatakan pihaknya berharap keputusan Argentina dan Brasil akan disusul negara-negara Amerika Selatan lain seperti Uruguay dan Paraguay. ‘’pengakuan ini hanya simbolis. Namun semakin banyak negara megakui palestina, semakin besar tekanan kepada negara-negara yang selama ini tidak begitu serius dengan proses perdamaian,’’ kata malki. ‘’posisi ini akan semakin menyulitkan Israel yang enggan mengakui Palestina sebagai negara yang bebas dan merdeka.’’ Argentina membuka kantor diplomatik di Ramallah, Tepi Barat, otoritas palestina membuka membuka kantor misi diplomatik di Buenos Aires, Novenber tahun lalu presiden palestina Mahmud abbas mengadakan kunjungan ke argentina. Juru bicara pemerintah Israel kepada BBC mengatakan tindakan dua negara Amerika Selatan menggangu proses perdamaian saat ini. B. Masalah 1. Pengakuan yang dilakukan argentina terhadap Palestina, ditinjau dari teori pengakuan.
C. Analisis Dalam teori pengakuan dibagi menjadi tiga teori yaitu: a. Teori konstitutif Menurut teori konstitutif pengakuan itu bersifat membentuk negara. Teori ini berdasarkan pada konsep hukum internasional sebagai suatu tertib hukum yang keabsahanya bergantung pada persetujuan atau kesepakatan antara subjek-subjek hukum internasional itu, yang dalam hal ini adalah negara-negara.1 Pengakuan dalam teori konstitutif sangat penting. Jika sebuah negara baru lahir untuk dapat diterima sebagai pribadi atau subjek dalam pergaulan internasional, maka negara baru tersebut harus terlebih dahulu mendapat pengakuan dari negara-negara lainnya. Jadi, eksistensi suatu negara baru sebagai pribadi atau subjek hukum internasional belumlah lengkapsebelum mendapat pengakuan dari negara-negara lain.2 Hanya pengakuan yang dapat menciptakan status kenegaraan atau yang dapat memberikan wewenang atau status bagi pemerintah baru dalam lingkungan internasional.3 Pengakuan yang dilakukan Argentina sangat penting bagi Palestina, karena pengakuan ini sangat penting, apalagi negara Palestina yang kini semakin terpuruk akibat serangan dari Israel, dalam teori konstitutif negara wajib mengakui negara lain, tapi dalam teori ini pengakuan bisa dipatahkan karena sampai saat ini negara Israel tidak mengakui negara Palestina, telah disebutkan sebelumnya bahwa pengakuan itu wajib.
Secara teoritis, dapat dibantah kebenaran pandangan teori konstitutif ini: 1. Oleh karena masalah pengakuan bukan merupkan kewajiban tetapi hanya sebagai kebijaksanaan dari negara atau negara-negara terhadap negara yang baru lahir tersebut, maka ada kemungkinan bahwa kelahiran atau kehadiran suatu negara baru, diterima dan diakui oleh sekelompok negara, tetapi ditentang oleh
1
I wayan parthiana, Pengantar Hukum Internasional, (Cet. II: Bandung: Maju Mandar, 2003), h. 399. Ibid. 3 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, (Aksara Persada Indonesia), h. 118. 2
sekelompok negara lainnya. Dengan demikian, terhadap diri negara baru tersebut akan dipandang secara berbeda oleh kedua kelompok negara tersebut.4 2. Konsekuensi dari perbedaan antara kedua kelompok tersebut diatas adalah; hubungan-hubungan hukum antara negara yang diakui (negara baru tersebut) dengan negara-negara yang telah mengakuinya merupakan hubungan hukum internasional.5 3. Pengakuan juga sering ditunda karena alasan-alasan politis atau sampai pada saat yang tepat pengakuan itu diberikan dengan menukarnya dengan suatu keuntungan diplomatik materiil yang diberikan oleh negara atau pemerintah yang hendak diakui, suatu indikasi yang jelas bahwa negara atau pemerintah yang hendak diakui itu sebenarnya telah memiliki atribut-atribut kenegaraan atau wewenang pemerintahan yang diperlukan.6 Dalam hal ini pengakuan argentina atas palestina menurut hemat saya merupakan tindakan yang yang menunda kaena argentina mengakui negara palestina dalam situasi konflik yang ada ditimur tengah, pemerintah argentina juga tidak mengambil keuntungan dari hubungan diplomatik, dengan alasan karena ingin membantu perdamaian ditimur tengah antara Palestina dan Israel. 4. Kelemahan lain tampak pada teori konstitutif ini adalah tidak adanya ketentuan yang berlaku secara umum berapa seharusnya jumlah minimal negara-negara yang memberi pengakuan agar negara baru yang diakui itu dapat diterima sebagai pribadi internasional.7 Seperti halnya Negara Israel yang diakui amerika, hal ini lah yang membuat teori konstitutif mempunyai banyak kelemahan.
b. Teori deklaratif Menurut teori deklaratif, status kenegaraan atau wewenang sebuah pemerintah baru telah ada sebelum pengakuan atau terlepas dari pengakuan. Pengakuan hanyalah sekedar ungkapan formal dari suatu situasi yang telah mapan.8 Akan tetapi dalam
4
I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, (Cet. II: Bandung: Maju Mandar, 2003), h. 400. Ibid. 6 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, (Aksara Persada Indonesia), h. 119. 7 I Wayan Parthiana, loc. cit. 8 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, (Aksara Persada Indonesia), h. 118. 5
praktek, teori deklaratif inipun menglami kemandulan. Apabila suatu negara yang baru lahir atau merdeka ditolak kehadirannya oleh negara lain atau tidak diberikan pengakuan sehingga tiada suatu negarapun yang mau mengadakan hubungan dengan negara baru tersebut, maka egara baru itupun tidak dapat melangsungkan hidupnya secara baik seperti halnya dengan negara-negara lain.9 Dalam teori deklaratif pengakuan bersifat tidak wajib, karena negara-negara lain bebas mengakui atau tidak negara yang bersangkutan, dalam hal ini Argentina bebas mau mengakui Palestina sebagai negara atau tidak, jelas ini tidak akan menjadi masalah, akan tetapi ada kelemahan praktis dalam teori deklaratif. Dalam hal ini kaitannya dengan negara baru yang bersangkutan dan negara atau negara-negara yang menolak memberi pengakuan. negara-negara yang menolak memberi pengakuan dapat dipastikan akan memandang kehadiran negara baru tersebut dalam pergaulan iternasional sebagai tidak sah sama sekali.10 Seperti negara yang tidak mengakui Palestina, negara Palestina dianngap tidak sah atau tidak ada dalam pergaulan internasional. Kedua teori ini masih banyak kelemahan-kelemahan maka timbul suatu pandangan yaitu teori jalan tengah. Teori jalan tengah, yang boleh dikatakan lebih pragmatis dan realistis. Menurut teori jalan tengah ini, hendaknya dibedakan antara negara itu sebagi pribadi iternasional pada satu pihak dengan kemempuan negara itu sebagi pribadi intenasional dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban internasional, pada lain pihak. Suatu negara baru, untuk dapat dikatakan memiliki pribadi internasional atau sebagai negara menurut hukum internasional, memang tidak membutuhkan pengakuan dari negara-negara lain.11 Pengakuan yang dilakukan argentina sebenarnya hanya pilihan mau mengakui atau tidak negara palestina, meskipun tidak mengakui tetap Palestina dianggap sebagi Negara dalam teori jalan tengah, namun ada beberapa manfaat dari pengakuan negara oleh negara-negara lain, bisa melakukan hubungan dibidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Itulah mengapa pengakuan sangat diperlukan.
9
I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, (Cet. II: Bandung: Maju Mandar, 2003), h. 401. Ibid. 11 Ibid., h.402. 10
Pada lain pihak, sebagai pribadi internasional yang membutuhkan adanya hubungan-hubungan dengan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya, negara baru itu membutuhkan pengakuan dari negara-negara ataupun subjek hukum internasional lainnya tersebut sebab dengan pengakuan tersebut negara baru itu dapat memulai mengadakan hubungan-hubungan yang nantinya akan melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional yang harus dilaksanakan dalam level internasional.12 Pengakuan yang dilakukan Argentina terhadap Palestina merupakan pengakuan secara De Jure, Karena Argentina sudah mengirimkan nota diplomatik, yang dalam hal ini bahwa jika suatu negara sudah mengirimkan nota diplomat makan Negara tersebut sudah mengakui yang bersangkutan dan pengakuan itu tidak bisa dicabut kembali, karena pengakuan secara De Jure lebih kuat dibandingkan De Facto, pengakuan De Facto diberikan apabila masih terjadi keraguan terhadap pemerintahan didalam negara yang akan diakui, biasanya dalam pengakuan De Facto hanya akan mengirimkan konsul, bukan diplomat. Alasan Argentina mengakui Palestina secara De Jure adalah karena argentina berkeinginan pemerintah Buenos Aires untuk melihat perdamaian yang abadi di Timur Tengah. Bukan untuk mengambil manfaat dari negara Palestina. Hukum internasional tidak mengatur bagaimana cara memberi pengakuan. Oleh karena itu setiap negara bebas menurut caranya sendiri dalam memberi pengakuan. Pemberian pengakuan bisa dilakukan dengan cara tegas atau nyata atau diam-diam. Pangakuan secara tegas ini dilihat dengan adanya nota diplomatik atau pembukaan kedutaan besar disuatu negara.13 Inilah yang dilakukan Argentina kepa Palestina dimana Argentina membuka kantor diplomatik di Ramallah, Tepi Barat. Pengakuan yang dilakukan Argentina terhadap Palestina bukan merupakan pengakuan bersyarat tetapi pengakuan secara langsung tanpa Argentina meminta syarat kepada Palestina. Pengakuan bersyarat, didalam praktek, sebagai bahan pertimbangan untuk memberi pengakuan, biasanya negara-negara yang hendak memberi pengakuan meminta semacam jaminan atu janji dari Negara atau pemerintah yang hendak diakui(
12 13
Ibid. Teuku Ray Rudy, Hukum Internasional, (Cet. I; Bandung; Refika Aditama, 2001), h. 69.
misalnya, jaminan atau janji menghormati harta kekayaan perseorangan dalam kasus pengakuan AS atas pemerintah Bolivia tahun 1937).14 Praktek atau kebiasaan ini memeang sejalan dengan tindak pengakuan unilateral yang lebih menekankan segi politis.15 Namun seandainya pengakuan menurut hukum internasional benar-benar akan menjadi perbuatan mendaftarkan eksistensi status kenegaraanatau eksistensi kewenangan pemerintah semata, maka logis kalau pengakuan itu tidak dpat ditundukan kepada syarat atau kondisi yang demikian.16 Argentina menginginkan perdamaian ditimur tengah, antara Israel dan palestina, tapi dilain pihak Israel justru mengatakan bahwa tindakan Argentina yang mengakui Palestina sebagai negara akan mengganggu proses perdamaian yang sedang berlangsung. Tapi menurut hemat saya proses perdamaian tidak akan ada hubungannya dengan pengakuan negara tetapi akan membuat negara palestina lebih kuat dimata hukum internasional, meskipun Amerika adikuasa tetapi memungkinkan Palestina lebih kuat dibanding Israel. Erat kaitanya, pengakuan negara dengan adannya duta basar, seperti aegentina mengirimkan duta ke Palestina, lalu apa yang diambil keuntungan dari pengiriman duta tersebut bagi Palestina. Menurut saya keuntungan itu pasti ada, tapi dalam hal ini Argentina mengkesampingkan keuntungan tersebut, misi Argentina adalah ingin melakukan misi perdamaian antara Palestina dan Israel.
D. Kesimpulan kesimpulan dari pengakuan Argentina terhadap Palestina merupakan tindakan yang positif, dimana posisi Palestina yang sekarang terpuruk akan menjadi kekuatan tersendiri bagi palestina karena sudah banyak negara yang mengakuinya salah satunya adalah
14
J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, (Aksara Persada Indonesia), h. 122. Ibid. 16 Ibid. 15
Argentina. Dipihak lain pengakuan ini akan membuat tekanan dipihak yang tidak serius dengan proses perdamaian . Dalam teori pengakuan, pengakuan yang dilakukan Argentina agak condong kearah pengakuan jalan tengah, karena Argentina meskipun tidak mengakui Palestina tetap akan menjadi subjek hukum internasional, namun jika tidak ada pengakuan dari negara lain, Palestina tidak akan bisa berhubungan dengan negara lain. Dan dalam hubungan itu aka ada hak dan kewajiban. Pengakuan yang dilakukan Argentina merupakan pengakuan secara De Jure karena Argentina sudah mengirimkan duta besar di Palestina, ini berarti Argentina juga mengakui luas wilayah Palestina, meskipun Samapai saat ini ada wilayah yang di duduki Israel, yaitu jalur Gaza. Argentina hanya ingin melihat perdamaian di Timur Tengah, bukan ada maksud lain seperti halnya mengambil keuntungan dari Palestina.
Daftar Pustaka
May Rudy, Teuku, Hukum Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2001. Starke, J.G., Pengantar Hukum Internasional jilid II, Edisi Kesembilan, Aksara Persada Indonesia, 1989. Wayan, Parthiana, I, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2003.
http://www.bbc.co.uk/
