HUKUM HAK ASASI MANUSIA: KUHAP DALAM KAJIAN HAM
Rocky Marbun, S.H.,M.H.
i
Judul: Hukum Hak Asasi Manusia: KUHAP dalam Kajian HAM Penulis: Rocky Marbun, S.H.,M.H.
Editor: KMS. Herman, S.H.,M.H. Kover dan Tata Letak: Endra Wijaya Diterbitkan atas kerja sama antara:
Lentera Hukum Indonesia: Jln. Bukit Duri Utara, No. 31, RT. 010, RW. 001 Bukit Duri, Tebet. Jakarta Selatan, 12840. Tlp.: 021-34723369. E-mail:
[email protected] Hak cipta pada penulis. Cetakan ke-1: Maret 2013. ISBN: 978–602–18033–5–6 Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang untuk diperbanyak dalam bentuk atau dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali untuk keperluan pengutipan untuk membuat karya tulis ilmiah dengan menyebutkan buku ini sebagai sumbernya. Isi buku tidak menjadi tanggung jawab pihak penerbit.
ii
KATA PENGANTAR PENULIS
Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya hingga penulis diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dapat menyelesaikan penulisan buku seri bahan ajar Hukum Hak Asasi Manusia ini. Tak lupa penulis ucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW dan kepada keluarga Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya serta para salaful shaleh yang telah membawa umat ini dari zaman jahiliyah ke zaman yang terangbenderang. Selain untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam mempelajari Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai panduan, maka penulisan buku seri bahan ajar ini juga sebagai wujud dari kewajiban bagi setiap dosen untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada tempat pengabdiannya, khususnya pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UTA 45) Jakarta. Kajian utama dari penulisan buku ini adalah meneliti dan melakukan kritik terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menggunakan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pisau analisisnya. Sehingga untuk memenuhi sebagai standar buku seri bahan ajar, maka penulis memasukan pula pembahasan pengantar Hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan adanya buku ini, diharapkan mahasiswa dapat melakukan kajian terhadap KUHAP melalui Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) secara komprehensif dan sistematik. Besar harapan penulis agar buku seri bahan ajar Hukum Hak Asasi Manusia ini dapat memberikan pencerahan kepada setiap mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UTA 45) Jakarta dalam mengembangkan Hukum Pidana yang bersifat humanis. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penerbitan buku ini, khususnya kepada: 1. Bapak Rudyono Darsono, S.H., sebagai Ketua Yayasan 17 Agustus 1945, Jakarta; 2. Ibu Dra. Virgo Simamora, M.B.A., sebagai Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UTA 45) Jakarta;
iii
3.
Bapak Budiyanto, S.H.,M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UTA 45) Jakarta. Demikianlah, kiranya penulisan buku ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya guna meningkatkan kualitas dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UTA 45) yang kita cintai ini.
Jakarta, Maret 2013
Rocky Marbun, S.H.,M.H.
iv
SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA
Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga kami keluarga besar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UTA 45) Jakarta diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk menyelesaikan buku seri bahan ajar ini. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sebagai unsur Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UTA 45) Jakarta, kami selalu mendorong dan mendukung serta mengapresiasi kepada dosen-dosen yang secara serius melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk kemajuan bersama bagi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UTA 45) Jakarta. Buku seri bahan ajar yang berjudul Hukum Hak Asasi Manusia ini merupakan salah satu bentuk pengembangan keilmuan, sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam ranah Hak Asasi Manusia yang mencoba untuk mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berkaitan dengan tujuan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, buku seri bahan ajar ini pun bertujuan untuk membangun metode pengajaran dan transfer ilmu hukum kepada mahasiswa secara sistematis dan terukur, sehingga diharapkan mahasiswa dapat membangun pola pikir dalam memandang Hukum Hak Asasi Manusia secara benar dan baik. Atas nama Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UTA 45) Jakarta, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tim penyusun buku seri bahan ajar yang telah bekerja keras sehingga buku ini dapat diterbitkan.
v
Semoga buku seri bahan ajar ini dapat digunakan sebaikbaiknya guna kemajuan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UTA 45) Jakarta yang kita cintai.
Jakarta, Maret 2013
Budiyanto, S.H.,M.H.
vi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR PENULIS
iii
SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA
v
DAFTAR ISI
vii
BAB
BAB
I
II
LATAR BELAKANG DAN SEJARAH HAK ASASI MANUSIA (HAM) A. Pendahuluan B. Teori-Teori Berlakunya HAM 1. Teori Hak-Hak Kodrati 2. Teori Positivisme dan Mazhab/Aliran Utilitarianisme 3. Teori Universalisme 4. Teori Relativisme Budaya 5. Pertentangan Universalisme dan Relativisme Budaya C. Prinsip-Prinsip HAM 1. Prinsip Kesetaraan 2. Prinsip Non Diskriminasi 3. Prinsip Kewajiban Negara D. Konsepsi HAM PENGERTIAN DAN PENGATURAN HAM INTERNASIONAL A. Pengertian HAM B. Beragam Pengaturan HAM Internasional (Bill of Rights Instruments) 1. Latar Belakang 2. The Universal Declaration on Human Rights (UDHR) 3. International Convenant Civil and Political Rights (ICCPR) 4. Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights vii
1 1 22 22 24 25 28 35 41 41 42 43 44
52 52 57 57 60 67
76
5. The Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolition of Death Penalty 6. International Convenant Economi, Social, and Cultural Rights (ICESCR) C. Sifat Menyimpangi Konvensi HAM Internasional 1. Derogasi 2. Reservation 3. Deklarasi (Pernyataan) 4. Hak-Hak Terbatas D. Hak yang Tidak Dapat Dikurangi (Non Derogable Rights) dan Hak yang Dapat Dikurangi (Derogable Rights) 1. Hak yang Tidak Dapat Dikurangi (Non Derogable Rights) 2. Hak yang Dapat Dikurangi (Derogable Rights) E. Subjek Hukum HAM 1. Aktor Negara-Pemangku Kewajiban 2. Aktor Non Negara-Pemangku Kewajiban 3. Aktor Non Negara-Pemangku Hak BAB
BAB
III
IV
PERKEMBANGAN DAN PENGATURAN HAM DI INDONESIA A. Pengaturan HAM di Indonesia B. Perkembangan HAM Sebelum Tahun 1999 C. Perkembangan HAM Setelah Tahun 1999 D. Arti Pengesahan Dua Kovenan HAM bagi Penegakan Hukum di Indonesia E. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM A. Asas-Asas Perlindungan HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 1. Persamaan di Hadapan Hukum dan viii
77 78 80 80 82 87 93
94 94 96 98 99 101 104
107 107 118 135 146 154
161
161
Imparsialitas (Pasal 5) 2. Perlindungan Masyarakat Adat (Pasal 6) 3. Upaya Hukum Nasional dan Internasional (Pasal 7) 4. Tanggung Jawab Pemerintah (Pasal 8) B. Hak-Hak yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 1. Hak untuk Hidup 2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan 3. Hak untuk Mengembangkan Diri 4. Hak untuk Memperoleh Keadilan 5. Hak atas Kebebasan Pribadi 6. Hak atas Rasa Aman 7. Hak atas Kesejahteraan 8. Hak untuk Turut Serta dalam Pemerintahan 9. Hak Perempuan 10. Hak Anak C. Kewajiban Negara dan Warga Negara BAB
V
PELANGGARAN HAM DAN MEKANISME PENYELESAIAN DI PENGADILAN HAM A. Tinjauan Umum Terhadap Pelanggaran HAM sebagai Extra Ordinary Crime B. Kejahatan Genosida C. Kejahatan Kemanusiaan 1. Pengantar 2. Unsur-Unsur D. Asas-Asas Umum sebagai Landasan Yurisdiksi E. Landasan Yuridis Terbentuknya Undang-Undang Pengadilan HAM F. Pengaturan tentang Pengadilan HAM 1. Kedudukan dan Tempat Kedudukan 2. Hukum Acara Pengadilan HAM 3. Penuntutan 4. Pemeriksaan di depan Persidangan ix
162 162 163 163
164 164 166 167 168 171 176 178 179 181 182 184
186 186 192 197 197 198 199 201 206 208 209 213 214
5. Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi G. Pengadilan HAM Ad Hoc
215 217
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA A. Tanggung Jawab Negara B. Dasar dan Sifat Tanggung Jawab Negara C. Doktrin Imputabilitas D. Konsep Reparasi E. Prinsip Tanggung Jawab Negara dan HAM
221 221 225 227 230 232
BAB
VI
BAB
VII PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN TERHADAP ASAS-ASAS UMUM HUKUM PIDANA A. Pengakuan Terhadap Asas Retroaktif (Asas Berlaku Surut) B. Tidak Mengenal Asas Daluwarsa C. Komisi Nasional HAM sebagai Penyelidik D. Jaksa Agung sebagai Pejabat Penyidik E. Pengaturan Mengenai Hakim Ad Hoc F. Perlindungan Saksi dan Korban G. Ketentuan Pemidanaan H. Delik Tanggung Jawab Komandan
BAB
VIII IMPLEMENTASI HAM DALAM ADMINISTRASI PERADILAN PIDANA DI INDONESIA A. Pengantar B. Pelanggaran HAM dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan C. Pelanggaran HAM dalam Ruang Lingkup Kejaksaan D. Pelanggaran HAM dalam Proses Pemeriksaan di depan Persidangan E. Pelanggaran HAM terhadap Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) F. Penerapan Asas Diskresi yang Melanggar HAM
DAFTAR PUSTAKA
238 238 243 244 246 247 248 250 252
255 255 261 265 268 271 272 283
x
