HUBUNGAN SUBSTANTIF ANTARA POLDAS, PROPEDA, RENSTRADA DAN RTRWP DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Tesis Untuk men1enuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S-2
Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah Jurusan llmu-llmu Teknik
Kepada PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS GAD.JAH MADA YOGYAKARTA
2002
Tesis HUBUNGANSUBSTANTW ANTARA POLDAS, PROPEDA,RENSTRADA DAN RTRWP DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM dipersiapkan dan disusun oleh
Soeryadi 7778/PS/MPKD/0 1 telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal
5 November 2002
Susunan Dewan Penguji Pembimbing Utama
Anggota Dewan Penguji Lain
..~.~~.( !.~·..~·. pj~~.~~.~~~ .~.,Ph.D. Pembimbing Pendamping I
lr. Bambang Hari Wibisono, MUP.,M.Sc.,Ph.D . Pembimbing Pendamping II
Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
5 November 2002
engelola Program Studi : ......................... ..
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Yogyakarta,
5 November 2002
Yang membuat pernyataan,
TKP 700 - TESIS
!li
Karya ini tidak akan terwujud, tanpa kasih sayang Allah SWT Yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Kupersembahkan karya lnl untuk Kedua orangtuaku lbunda lij. Murnl dan Ayahanda R.Soenaryo, pendamplng setlaku yang tercinta lr. Rlsma Rahmll beserta anak-anakku tersayang Muhammad Fauzan Surya dan Fauzl Ramadhana Surya Yogyakarta, ....--· ~
5 November 2002 .,..··
~r.....,t ......~!............... . . . .. ._:~~- ~..d .tt1-r!.,.. -·w~~-ttrm~t.h.t...- ~- .. _.nr.•.rffit}.!:.!:-.~~!~~!~}trfi?mn·rmfW:HJ::HI-~"i~f~!~~!t:'.f.:-~"F!t;):~i:.~F~·.:+~•~i·~~>"-~~f=!:!""
iv
Kata ...kata mut1ara : y ,,
•
'
' -
~"~Instead of worrying about the
future, let us labor to create it;7
(Hubert lL Humprey)
r~varipada
mencemaskan tentang masa depan, lebih baik kita bekerja keras untuk mewujudkannya,J v
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya semata penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan penulisan tesis dengan judul "Hubungan Substantif Antara Poldas, Propeda, Renstrada, dan RTRWP di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana S-2 pada Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah (MPKD) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penulis menyadari dengan sepenuh hati, bahwa penyusunan tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada: 1. Bapak Prof. lr. Achmad Djunaedi, MUP.,Ph.D dan Bapak lr. Bambang Hari
Wibisono,
MUP.,M.Sc.,Ph.D,
masing-masing
selaku
dosen
pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping yang sudah sejak awal telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan masukan dalam proses penyusunan tesis ini. 2. Bapak lr. Kawik Sugiana, M.Eng.,Ph.D dan Bapak lr. Sudaryono, M.Eng., Ph.D selaku dosen-dosen penguji ujian tesis ini, yang banyak memberikan masukan dan koreksi demi kesempurnaan penulisan t . . . . eSIS 1n1.
VI
3. Para pejabat Bappeda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Dinas Permukiman dan Perkotaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, baik secara lembaga maupun individu,
yan~
telah memberikan dukungan
dan bantuan berupa informasi, tenaga dan waktu berkaitan dengan data primer maupun sekunder dalam penyusunan tesis ini 4. Seluruh Bapak dan lbu Dosen serta Pengelola Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah (MPKD) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang telah memberikan tambahan ilmu pengetahuan perencanaan kota dan daerah bagi penulis selama mengikuti kuliah. 5. Pemimpin Proyek dan Staf PPAN-Bappenas yang menyalurkan beasiswa dalam mengikuti program pendidikan S-2. 6. Teman-teman seperjuangan Angkatan XVI MPKD-UGM dan semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa akibat berbagai keterbatasan yang dimiliki menyebabkan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat berupa cakrawala berpikir baru bagi peneliti selanjutnya yang berminat dengan pengembangan ilmu dan praktek perencanaan pembangunan daerah yang semakin strategis di masa otonomi daerah dewasa ini.
Ycgyakarta, 5 November 2002 ~
c?"'Y~P Soeryad!
Vii
INTI SARI
Penelitian ini menc.em1ati tentang hubungan substantif antara Poldas, Propeda, Renstrada dan RTR\VP yang memberikan gambaran tentang keterkaitan antara konsep perencanaan pembangunan (developrnent planning), konsep perenc.anaan strategis (strategic planning) dan konsep perenc.anaan spasial (\putial planning), dalam konteks penerapan otonomi daerah yang khas (otonomi khusus) di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Metode yang digunakan adalah analisis isi terhadap dokumen-dokumen tersebut dan wawancara mendalam dengan narasumber kunci yang terl ibat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Penelitian ini antara lain bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan hubungan substantif antara Poldas, Prupeda, Renstrada dan RTRWP~ (2) merumuskan hal-hal spesif1k yang dapat ditarik sebagai pelajaran dari implikasi hubungan substantif an tar dokumen perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan substantif antara dokumen Poldas, Propeda, Renstrada dan R TR WP. Hubungan substantif tersebut terindentifikasi melalui substansi tema-tema dan topik-topik yang sama pada setiap dokumen. Hubungan substantif disebabkan karen a: ( 1) keterkaitan antar aktor penyusun dokumen perenc.anaan, (2) kedudukan dokumen-dokumen percncanaan dalam sistem perencanaan daerah, (3) keterkaitan kronologis waktu proses penyusunan dokumen perencanaan. Topik-topik yang sama di dalam dokumen Poldas, Propeda, Renstrada dan RTR WP di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, adalah: ( 1) peningkatan kualitas sumber daya manusia, (2) peningkatan pertumbuhan ekonomi dan prasarana dasar, (3) peningkatan pemahaman a gam a dan Syari 'at Islam, (4) pembinaan budaya daerah dan adat istiadat, (5) penegakan supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia (HA.M), (6) pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam, (7) peningkatan pendidikan politik, komunikasi dan media massa, dan (8) peningkatanjaminan kesejahteraan sosial. Sec.ara kronologis, waktu yang dibutuhkan untuk menyusun suatu dokumen percncanaan pembangunan daerah yang "baik" relatif lebih lama, yang disebabkan oleh proses penyerapan aspirasi dan lingkungan yang berkembang membutuhkan pembahasan dan proses yang berulang (iterasi) untuk mencapai titik temu yang optimal. Proses penyusunan dokumen perencanaan di daerah secara nonnatif hanya dapat di!aksanakan dalam kondisi sosial, politik dan kcamanan yang kondusif. TT . ... !Xi . ' __ asi·1 pene I.1tian
TKP 700- TESIS
Viii
Hasil penelitian juga menunjukkan bahv,:a konsep .,patial planning masih sulit diintegrasikan ke dalam konsep develupment planning dan strategic planning, yang disebabkan belum optimainya pemahaman aktor-ak"tor yang terlibat tentang pentingnya penataan ruang dijadikan suatu pertimbangan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Adapun konsep development planning tidak mempunyai karakteristik yang mampu mengakomodasi perubahan secara jlexihle, dan di dalam prakteknya konsep development planning diperkuat dengan ikut mengambil ide dari konsep strategic planning, sehingga muncul suatu konsep perencanaan yang bersifat campuran (mixed planning), yang memperkuat antara masing-masing unsur penyusunnya. Model perencanaan yang menggambarkan hubungan antara perencanaan strategis dan tata ruang wilayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu: "Perencanaan induk pembangunan daerah (Poldas) yang mempertimbangkan keberadaan perencanaan tata mang wilayah menjadi pedoman bagi perencanaan strategis dan perencanaan strategis sendiri ikut memberi masukan kepada Poldas dengan tetap mempertimbangkan keberadaan perenc.anaan tata ruang wilayah". Dalam konteks Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hasil penelitian mengungkapkan bahwa Syari'at Islam dan Otonomi Khusus tidak mempengaruhi "proses" penyusunan dokumen perencanaan daerah, melainkan hanya mempengaruhi "substansi" dokumen yang dihasilkan. Lain halnya dengan situasi kondisi keamanan yang tidak kondusif, hasil penelitian mengungkapkan bahwa fakior tersebut sangat mempengamhi "proses" penyusunan dokumen perencanaan diantaranya: menyebabkan minimnya keterlibatan stakeholder atau pihak lain di luar instansi pemerintah daerah, serta menyebabkan sangat dominannya peran Gubemur dan Bappeda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
TKP 700 - TESIS
!X
ABSTR<\CT
This research reveals the substantive relationships between documents of Puldas, Prupeda, Renstruda and RTRH,T. More specially, it explores the relationships between the concept of development planning, strategic planning and spatial planning. The method used in this research was content analysis approach on those documents and indepth interviews with several key resource persons in the implementation of decentralization with special autonomy of the Nangf,rroe Aceh Darussalam Province. The goals of the research were: ( 1) to describe the substantive relationship between Poldas, Propeda, Renstrada and RTRWP~ (2) to formulate some specific aspects of the implication of substantive relationship between planning document as a "lesson learned." Results of the research indicate that there are substantive relationships between Poldas, Propeda, Renstrada and RTRWP. The substantive relationships were identified by the same substances i.e: themes and topics embedded in each of the plans, which are caused by: ( 1) the relationship or the integration/consolidation between planners/planning actors~ (2) level and system of the tom docwnents in the development planning system of Nanggroe Aceh Darussalam Province~ and (3) chronological sequence and amount of time allotted in the preparation of the planning documents. Topics considered as identical in the content of documents of Poldas, Propeda, Renstrada and RTRWP in Nanggroe Aceh Darussalam Province are: (1) improvement of human resource quality, (2) increase of economic growth and basic infrastruc-ture, (3) increase of religion comprehension and Islamic Laws, (4) founding of local culture and tradition, (5) uphold of laws and human rights, (6) conservation of biological environment, (7) increase of political education, communication and mass media, and (8) increase of supports for social prosperity. In connection with the chronological relationship in the preparation process for all development planning documents, the results of the research indicate that to prepare a good development planning document requires relatively longer period, because the planning process need to absorb various aspirations and iteration processes to be undertaken, to reach out optima! result. The preparation process of document of the local development planning by normative method, can on!y be achieved with conducive social, po!!tica! and security conditions.
The resuits .. ./xi
TKP 700 - TESIS
X
The results of the research, also indicate that the spatial planning concept is too complicated to be integrated in the development planning concept, because the actors involved, who do not have optimal comprehension about the spatial planning, \vere used as a very important consideration in the preparation process of the documents of local development planning. Meanwhile, the development planning concept does not have good characteristics to accommodate flexible alterations. In practice, the development planning concepts need to be strengthened by feed-backs from the strategic planning concept, thus resulting a mixed planning concept, which are mutually supporting one to each other. A planning model to describe the relationships between the strategic planning and the spatial planning in the Nanggroe Aceh Darussalam Province is "a master plan for the local development plan.11ing (Polda.\) that considers spatial-regional planning to be used as guidelines for strategic planning. In addition, the strategic planning provides feed-backs to the local development, by still considering the spatial regional planning." In the context of Nanggroe Aceh Darussalam Province, the results of the research indicate that Islamic Laws and special local autonomy did not influence "the process" of preparing the local planning docwnents, but influenced ''the substance" of the planning documents. However, Ioc.al situations that are not conducive to the processes, has been a factor, which is very influential to ''the process" of preparing the planning documents. Among others are sh0\\11 by the low participation of the stakeholders or non-local government institutions. This also indicates a vety dominant role of the Governor and Bappeda in the Nanggroe Aceh Darussalam Province.
TKP 700 - TESIS
X!
DAFTAR lSI Halaman HALAMAN JUDUL ........................................................................ . HALAMAN PENGESAHAN ......................... ..... ............. ........... ..... .. i i HALAMAN PER NYATAAN .......... .. ............................................... .. iii HALAMAN PERSEMBAHAN ...................... ... ................ ... .... ....... .. iv KATA PENGANTAR ........ ................... ....... ... .... ... ..... .. ... .... ... ... ..... . vi HALAMAN INTISARI ...................................................................... viii HALAMAN ABSTRACT ..................... ....... ..... .. ..... ... .. .... ....... ..... ....
X
DAFTAR lSI ................................................................................... xii DAFTAR GAM BAR ........ ..... .... ......... .............. ... ........... .. .... .. .. ... ...... xvi DAFTAR TABEL ............................................................................. xviii BAB I
PENDAHULUAN. .... ... .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. A
1
Latar Belakang........................................................ 1
B. Permasalahan Penelitian ........................................ 6 C. Tujuan Penelitian .................. .................................. 7 D. Manfaat Penelitian .................................................. 7 E. Asumsi Dasar Penelitian ............................. .. .......... 8 F. Keaslian Penelitian .................................................. 9 BAB II
Tl NJAUAN PUSTAKA................. .......................... 12
A Pengertian dan Fungsi Perencanaan Pembangunan 14 B. Kajian Historis Perencanaan Pembangunan di Indonesia................................................................ 17 C. Kajian Historis Perencanaan Strategis .................... 22 D. Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah ................................................................... 25 E. Kajian Pendekatan Perencanaan Pembangunan di Indonesia
33
F. Kajian Konsepsua! Perencanaan Strategis ...... ...... 40 G. Kajian Perencanaan Strategis pada Penataan Ruang dan Hubungan Renstra dengan RTRW ...... 50 H. Kajian Manfaat Desentra!isasi atau Otonomi Daerah 56
TKP 700 - TESIS
X! I
I.
Kajian Historis T entang Keistimewaan Aceh dan Syari'at Islam
57
J. Bentuk dan Mekanisme Penerapan Otonomi Khusus di Provinsi NAD K. Kajian Metode Analisis lsi
64 66
L. Kajian Landasan Teoritis ....... ..... .............. ............. 67
M. Kerangka Konsepsual Penelitian ........................... 77
BAB Ill
METODE PENELITIAN............. ................ .. .. . .. .. .. 78
A. Metode Penelitian ............ ... .................................... 80 B. Materi Penelitian ......... ....... ....................... ..... ......... 81 C. Data Penelitian ........................................................ 83
D. UnitAnalisis ............................................................ 84 E. Variabel Analisis ................. .................................... 84
F. Lokasi Penelitian..................................................... 85 G. Teknik Analisis Data ............................................... 85 H. Jalannya Pene!itian ................................................. 87 I.
BAB IV
Kelemahan dan Kesulitan Penelitian....................... 89
KARAKTERISTIK WI LA YAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
A. Aspek Fisik Geografis dan Wilayah Adimistratif...... 90 1. Letak Geografis dan Luas Wilayah .. .......... ........ . 90 2. Fisik Dasar...... .. ............ ......... ................ ............. 91 3. Potensi Sumber daya Alam dan Lingkungan
Hidup .................................................................. 100 B. Aspek Pembangunan dan Pelayanan................. . 102 1. Bidang Kependudukan ........................................ 102 1.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk .... 102 1.2. Struktur Penduduk Menu rut Usia .................. 105 1.3. Struktur Penduduk Menurut Usia Tenaga
Kerja Produktif ............................................ 107 1.4. Struktur Penduduk Menurut Tingkat
Pendidikan ................................................... 108
TKP 700 - TESIS
xiii
1.5. Struktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian ................................................. 112 1.6. Struktur Penduduk Menu rut Agama .............. 113 2. Bidang Ekonomi .................................................. 113 2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi ......................... 114 2.2. Struktur Perekonomian ................................. 116 2.3. Pendapatan Per-Kapita ................................ 119 2.4. Kemampuan Keuangan Daerah ................... 121 2.5. Posisi Perekonomian Provinsi NAD Terhadap Provinsi Tetangga ............. ....... 123 3. Bidang Sosial Buday a Masyarakat. ..................... 125 3. 1. Adat lstiadat ................................................. 126 3.2. Kebudayaan ................................................. 127 3.3. Sifat Gotong Royong .................................... 128 3.4. Kehidupan Beragama ................................... 128 4. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana ....... 129 5. Bidang Prasarana Perhubungan Wilayah ............ 130 C. Aspek Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan ... 133 1. Organisasi Pemerintahan .................................... 133 2. Aparatur Pemerintah Daerah ............................... 135
BABV
TINJAUAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENATAAN RUANG Dl PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 137
A. Latar Belakang Konsep dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penataan Ruang .................................................... 137 1. Poldas ............. ............. ............. ............. ... 138 2. Propeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 3. Renstrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 4. RTRWP ............. ............. ............. ............. 142
TKP 700 - TESIS
X!V
B. Tinjauan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penataan Ruang . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 1. Tinjauan Dokumen Poldas Provinsi NAD .......... 144 2. Tinjauan Dokumen Propeda Provinsi NAD ....... 145 3. Tinjauan Dokumen Renstrada Provinsi NAD .... 145 4. Tinjauan Dokumen RTRWP Provinsi NAD ....... 146 C. Kajian Proses Penyusunan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penataan Ruang ..................................................................... 146 1. Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan ................................................... 146 2. Proses Penyusunan Dokumen Revisi RTRVVP Propinsi D.I.Aceh ............................................... 155 D. Kedudukan Dokumen Poldas, Propeda, Renstrada Dan RTRWP dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ........................................... 160 BAB VI
HUBUNGAN SUBSTANTIF ANTARA POLDAS, PROPEDA, RENSTRADA DAN RTRWP
................. 167
A. Analisis Substantif Dokumen-Dokumen
Perencanaan ......................................................... 167 1. ldentifikasi hubungan substantif atas tema dan topik yang sam a ... _.... _................................ 168 2.
Kecenderungan hubungan substantif ditinjau dari tema dan topik yang sam a .... _................ _.... 168
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hubungan Substantif Antar Dokumen-Dokumen Perencanaan ...... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 1. Hubungan substantif antara Po!das, Propeda, Renstrada dan RTRVVP.....................................
TKP 700- TESIS
213
2. Hubungan substantif antara Poldas dengan Propeda & Renstrada dan Propeda & Renstrada... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... 218 3. Hubungan substantif antara RTRWP dengan Poldas, Propeda dan Renstrada......................... 222 4. Peran Gubernur dalam Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan ............. 224 5. Waktu yang dibutuhkan dalam Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ................ ................ ................ ...... 230 6. Pengaruh Penerapan Syari'at Islam dan Otonomi Khusus ................ ................ ................ ..... 232 7. Model hubungan perencanaan strategis untuk perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan keruangan wilayah di Provinsi NAD ........... 233
BABVII
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.......................... 237
A. Kesimpulan .. .......... ....... .......................................... 237 B. Rekomendasi.......................................................... 242
DAFTAR PUSTAKA......... ................. ................. ................. .... 245 LAMPIRAN -LAMPIRAN ................ ................ ............... ........... 249
TKP 700 - TESIS
XVI
DAFTAR GAMBAR Ha!aman Gam bar 1 Kerangka Tinjauan Pustaka..........................................
13
Gambar 2 Tata Urut Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ......................................................................... 27 Gam bar 3 Pol a Umum Perencanaan Wilayat1 di Indonesia . . . . . . .. .. . 28 Gambar 4 Perkembangan Umum Pendekatan Rencana Kota dan Daerah ditinjau dari Paradigma.. ... ... .......... ... . . .. .. ....... .. . 33 Gam bar 5 Alur lmplementasi Strategi Pembangunan . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . 48 Gam bar 6 Pol a Umum Proses Perencanaan Strategis..................
52
Gambar 7 Kerangka Acuan Ideal untuk Perencanaan Strategis dan lmplementasinya di Bidang Publik.......................... 54 Gam bar 8 Kerangka Konsepsual Penelitian .. .. . .. .. .. . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . 77 Gam bar 9 Kerangka Metode Penelitian......................................... 79 Gambar 10 Kerangka Teknik Analisis Data ..................................... 86 Gam bar 11 Kerangka Proses Penelitian . . .. . .. . ... . . . .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . ... 88 Gam bar 12 Peta Provinsi NAD . . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . ... . .. . .. .. . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . 92 Gambar 13 Perbandingan PDRB ADHB Provinsi NAD Terhadap Propinsi T erdekat ......................................................... 124 Gambar 14 Krono!ogis Kegiatan Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Provinsi NAD ............... 154 Gambar 15 Kronologis Kegiatan Proses Penyusunan Dokumen RTRWP-Revisi Provinsi NAD ..................................... 159 Gambar 16 Sistematika Hirarki Dokumen Perencanaan Di Provinsi NAD ........................................................... 166 Gambar 17 Temuan 1 - Hubungan Substantif .A.ntar Dokumen Perencanaan ................................................................ 21 0 Gambar 18 Temuan 2- Keterkaitan .A.ktor Penyusun .A.ntar Dokumen Perencanaan ................................................ 211 Gambar 19 Temuan 3- Hubungan Kronologis Penyusunan Antar Dokumen Perencanaan ................................................ 212
TKP TOO - TESIS
Gambar 20 Model Hubungan Antara Renstra dengan RTRWP Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam _. __ ......... _... ___ ... 235 Gambar 21 Dua Model (terdahulu) Hubungan Antara Renstra dengan RTRW ............................................................ 236 Gambar 22 Model Hubungan Antara Renstra dengan RTRW di Kabupaten Lampung Selatan .................................... 236 Gam bar 23 Model Hubungan An tara Renstra dengan RTRW .......... 238
TKP TOO - TESIS
XVII!
DAFTAR T ABEL
Halaman Tabel 1
Peraturan/Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Kota dan Daerah di Indonesia ...................................................... 32
Tabel 2
Karakteristik Pendekatan Perencanaan Berdasarkan Paradigma.................................................................... 34
Tabel 3
Karakteristik top-down planning dan bottom-up planning....................................................... 37
Tabel 4
Karakteristik Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Jangka Waktu Rencana .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . 38
Tabel 5
Karakteristik Golongan Teori-Teori Perencanaan ......... 39
Tabel 6
Kemiringan dan Ketinggian Lahan di Wilayah Provinsi NAD ............................................................................. 94
Tabel 7
Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Tanah di Provinsi NAD ............................................................................. 98
Tabel 8
Luas Jaringan lrigasi Pada Tahun 2000 di Provinsi NAD ............................................................................. 99
Tabel 9
Pola Pemanfaatan Lahan di Provinsi NAD .................... 101
Tabel 10
Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi NAD Tahun 1996-2000 ......................................................... 103
Tabel 11
Kepadatan Penduduk Provinsi NAD per-Kabupaten/ Kota Tahun 1996-2000 ................................................. 103
Tabel 12
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi NAD Tahun 1995-2000 ......................................................... 104
Tabel 13
Tipologi Penduduk Provinsi NAD Tahun 2000 .............. 106
Tabel 14
Jumlah Lembaga Pendidikan. Guru dan Murid di Provinsi NAD Tahun 2000 ........................................ 110
Tabel15
Persentase Penduduk Provinsi NAD Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 1999 .................... 111
Tabel 16
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi NAD Tahun 1997-1999 ....................... 115
TKP 700 - TESIS
XIX
Tabel 17
Tingkat Pertumbuhan PDRB di Provinsi NAD Tahun 1996-1999 ......................................................... 116
Tabel 18
Distribusi Persentase PDRB Provinsi NAD (Dengan Minyak) Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 1997-1999 ......................................................... 117
Tabel 19
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NAD Menurut Lapangan Usaha ADB Tahun 1997-1999 ..................... 118
Tabel 20
Pendapatan Regional Perkapita Provinsi NAD Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1997-1999 ............................... 120
Tabel 21
PAD Provinsi NAD Periode 1996-2000 dan Kontribusinya terhadap APBD ...................................... 122
Tabel 22
Jumlah PNS Menurut Golongan di Provinsi NAD sampai April 2001 ......................................................... 135
Tabel 23
ldentifikasi dan Pembahasan Hubungan Substantif ...... 169
Tabel 24
Rangkuman Hubungan Substantif antara Dokumen Poldas, Propeda, Renstrada dan RTRWP .................... 204
Tabel 25
Rangkuman Hubungan Substantif antara Dokumen Poldas, Propeda dan Renstrada ................................... 205
Tabel 26
Rangkuman Hubungan Substantif antara Dokumen Poldas dan Propeda ..................................................... 206
Tabel 27
Rangkuman Hubungan Substantif antara Dokumen Poldas dan Renstrada .................................................. 206
Tabel 28
Rangkuman Hubungan Substantif antara Dokumen Propeda dan Renstrada ............................................... 207
Tabel 29
Rangkuman Hubungan Substantif antara Dokumen Propeda, Renstrada dan RTRWP ................................ 207
Tabel 30
Rangkuman Hubungan Substantif antara Dokumen Propeda dan RTRWP ................................................... 208
Tabel 31
Susunan Personalia Tim Asistensi Pembahas Draft Renstra Propinsi D.I.Aceh ............................................ 226
TKP 700 - TESIS
XX
HUBUNGAN SUBSTANTIF ANTARA POLDAS, PROPEDA, RENSTRADA DAN RTRWP DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
BAB I PENDAHULUAN
BABi PENDAHULUAN
Daiam
Bab
Pendahuiuan
ini,
diuraikan
hal-hal
pokok yang
menjeiaskan, tentang: (A) latar Beiakang, (8) Permasaiahan Peneiitian. (C) Tujuan Peneiitian, (D) Manfaat Peneiitian, (E) Asumsi Dasar Peneiitian dan (F) Keaslian Penelitian.
A. Latar Beiakang
Dengan beriandaskan kepada dasar hukum dan niiai sejarah, maka Provinsi
Daerah
lstimewa
Aceh
diberikan
kesempatan
untuk
menyelenggarakan keistimewaannya melalui UU Nomor 44 Tahun 1999 yang berlaku sejak tanggal
4 Oktober 1999 dan menyelenggarakan
pemerintahan daerah daiam bentuk otonomi khusus
sebagai Prov1nS1
Nanggroe Aceh Darussalam daiam Negara Kesatuan Repubiik indonesia sejak tanggal
9 Agustus 2001, meiaiui UU
Nomor 18 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah lstimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussaiam.
Undang-undang tersebut pada
pnns1pnya mengatur kewenangan pemerintahan di Provinsi Daerah istimewa
Aceh
yang
merupakan
kekhususan
dari
kewenangan
pemerintahan daerah, selain yang diatur daiam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor
TKP 700 - TESIS
1
2
25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Perbedaan yang mendasar adalah otonomi pemerintah
daerah yang beriaku menurut UU No. 18 tahun 2001 tersebut adaiah berada di tingkat Provinsi, sedangkan di provinsi lain otonomi daerah penekanannya di Kabupaten dan Kota. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang sangat strategis untuk dapat mengakomodasi substansi dari penerapan otonomi khusus tersebut
diantaranya
pemberiakuan
"Syari'at
lsiam"
daiam
sistem
pemerintahan maupun sendi-sendi kehidupan masyarakatnya di tengahtengah kondisi keamanan daerah yang belum kondusif.
Penyusunan
dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah Provinsi NAD yang teiah diiaksanakan sejak buian Juni 2000 oleh Pemerintah Provinsi NAD dan telah di-perda-kan pada awal Pebruari 2002, akan memberikan suatu langkah awal yang penting bagi kelangsungan Otonomi Khusus itu sendiri. Tuntutan dan kebutuhan daerah yang berkembang harus dapat dipahami sebagai respon terhadap pendekatan-pendekatan perencanaan pembangunan yang dipraktekkan selama ini yang sekedar rekayasa fisik tanpa
mempertimbangkan
masyarakat.
Keadaan
kebutuhan-kebutuhan
ini
merupakan suatu
sosial
dan
budaya
indikasi kuat bahwa
pendekatan perencanaan yang bersifat sentraiistik dengan pendekatan top-down tidak mungkin iagi diterapkan.
Fenomena perencanaan
TKP 700 - TESIS
demikian,
pembangunan
mengisyaratkan yang
dituntut
bahwa
harus
iebih
pendekatan antisipatif,
3
akomodatif
dan
lebih
mampu
mengartikulasikan
setiap
tuntutan
Rumusan-rumusan perencanaan, tujuan dan
perubahan yang terjadi.
fungsi perencanaan serta implementasinya; ke depan harus merupakan pengejawantahan dari reaiitas dinamika perubahan berbagai aspek pembangunan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, Dengan
iingkungan, serta pengetahuan dan teknologi.
demikian,
pendekatan perencanaan yang dibutuhkan saat ini tidak iagi sekedar untuk "mengatasi" dan "mengarahkan" penggunaan sumberdaya yang dimiliki
daerah,
tetapi
juga
harus
mampu
mengakomodasi
dan
mengartikulasikan setiap tuntutan perubahan yang terjadi secara cepat dan sulit diprediksikan. Produk perencanaan pembangunan daerah yang diberiakukan di Indonesia sejak tahun 1999 adalah Poldas (Pola Dasar Pembangunan Provinsi),
Propeda
(Program
Pembangunan
Daerah),
Renstrada
(Rencana Strategis Pembangunan Daerah). Poldas disusun berdasarkan TAP iviPR No. iV/MPR/1999 tentang GBHN, UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Propeda disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasionai.
Peiaksanaannya mengacu kepada
Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004 berdasarkan TAP iviPR
No.
iV/MPR/1999
(PROPENAS).
TKP 700 - TESIS
dan
Program
Pembangunan
Nasionai
Kemudian dengan Peraturan Pemerintan Ri Nomor 108
4
Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah, disebutkan pada pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa "setiap daerah wajib menetapkan rencana strategis dalam jangka waktu satu bulan seteiah Kepaia Daerah dilantik". Penetapan rencana strategis tersebut dilakukan dengan Perda dan isi renstra tersebut menjadi tolok ukur untuk menilai pertanggungjawaban Kepala Daerah tiap tahun maupun pada akhir masa jabatan.
Dengan demikian,
produk hukum tersebut di atas merupakan
rekomendasi politis yang menandai babak baru daiam perencanaan pembangunan daerah di Indonesia.
Sebelumnya, sejak tahun 1992
melalui Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang terdapat aturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRVvP) mengarahkan program-program pembangunan untuk membentuk ruang yang sesuai dengan pola dan struktur tata ruang yang telah disepakati dalam wilayah provinsi. Tipe perencanaan yang diterapkan dalam penyusunan dokumen Poidas, Propeda dan Renstrada tersebut mengadopsi tipe perencanaan strategis.
Suatu perencanaan yang iebih fieksibei, mampu memprediksi
lingkungan yang cepat berubah, serta mampu berjalan seiring dengan ketidakpastian keadaan.
Perencanaan strategis justru muncui sebagai
paradigma aiternatif daiam bidang perencanaan, menggantikan modei perencanaan
lama,
yakni
perencanaan
perencanaan yang bersandar obyektif.
TKP 700 - TESIS
jangka
panjang
maupun
5
Mansour Fakih dalam (Bryson, 2001) mengungkapkan logika dasar dari perencanaan strategis adalah, bahwa dalam lingkungan dunia yang berubah secara pesat dan tidak menentu, suatu organisasi memeriukan kemampuan untuk melakukan perencanaan dan manajemen secara tepat. Maka kemampuan untuk senantiasa melakukan penangkapan lingkungan eksternal dari organisasi, serta upaya terus menerus senatiasa melakukan penelaahan organisasi untuk tetap strategis.
Jika pada perencanaan
paradigma lama berangkat dari penetapan tujuan jangka panjang, dan berdasarkan tujuan tersebut segenap daya, dikelola untuk mencapai tujuan tersebut, maka perencanaan strategis memiliki logika yang berbeda. Justru perencanaan strategis berangkat dari misi, mandat dan nilai-nilai yang menjadi dasar suatu organisasi untuk berkembang, serta visi organisasi di masa datang.
Analisis yang mengkaitkan antara misi
dan visi, serta perkembangan lingkungan eksternal serta kekuatan dan keiemahan internal ini akan membawa suatu organisasi menemukan arah menuju yang paling strategis.
Dengan begitu organisasi akan tetap
menjadi relevan. Perencanaan strategis pada dasarnya tidak menganut satu proses yang standar dan banyak sekaii variasi proses yang ditawarkan oieh pustaka-pustaka tentang perencanaan strategis serta tergantung juga dengan
bidang
(Djunaedi, 2000).
tempat
perencanaan
strategis
tersebut diterapkan
Dengan demikian untuk mengetahui bagaimana versi
atau keragaman penerapan pendekatan perencanaan strategis yang
TKP 700 - TESIS
6
dimaksud; maka penelitian yang difokuskan pada hubungan substantif antar dokumen perencanaan daerah di daerah yang memiliki keunikan tertentu periu diiakukan. Untuk itu, peneiitian ini diiaksanakan dengan mengambii kasus pada hubungan substantif antara Poldas, Propeda, Renstrada, dan RTR\tvP.
Penetapan wilayah ini sebagai lokasi penelitian didasarkan
pada pertimbangan teknis dan kondisi obyektif bahwa daerah tersebut teiah menyusun rencana strategis pembangunan daerah dan merupakan provinsi yang berstatus otonomi khusus dengan berbagai keunikannya terutama diberlakukannya "Syari'at Islam" dan kondisi daerahnya yang masih beium kondusif.
ts. tJermasaiahan Peneiitian
Berdasar pada uraian iatar beiakang masaiah tersebut di atas; dan karena proses perencanaan pembangunan di daerah secara empiris tidak selalu sama dengan aturan normatif yang ditetapkan serta belum jelasnya keterkaitan penataan ruang dengan perencanaan pembangunan, maka permasaiahan yang dihadapi daiam peneiitian ini difokuskan pada: ::seperti apa hubungan substantif antara Poidas, Propeda, Renstrada, dan RTRWP di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam konteks penerapan otoda yang khas (otonomi
TKP 700 - TESIS
khu~ms)?"
7
C. Tujuan Peneiitian
Sehubungan dengan permasaiahan peneiitian tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1. iviendeskripsikan hubungan substantif antara Poldas, Propeda, Renstrada, dan RTRVvP di Provinsi Nanggroe Aceh Darussaiam (sebagai provinsi yang mendapat otonomi khusus). 2. Merumuskan
hai-hal
spesifik yang
dapat ditarik sebagai
peiajaran (lesson learned) dari implikasi hubungan substantif antar dokumen perencanaan.
D. Manfaat Penelitian
Sehubungan dengan tujuan peneiiitian ini, maka manfaat dan hasii yang diharapkan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bermanfaat bagi penelitian lanjutan untuk pengembangan studi perencanaan pembangunan secara umum dan pembangunan daerah khususnya. 2. Berrnanfaat bagi upaya-upaya penyempurnaan konsep-konsep perencanaan dan penerapannya yang disesuaikan dengan kondisi dan struktur masyarakat suatu daerah. 3. Sumbangan terhadap konsep, teori dan praktek yang iebih baik sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi "iimu perencanaan strategis".
TKP 700 - TESIS
8
4. Memperluas
wawasan
mengenai
yang
aspek-aspek
menentukan dalam proses perencanaan pembangunan yang dapat mendukung
upaya optimaiisasi
penerapan otonomi
khusus di Provinsi NAD.
5. Memberikan
masukan
dan
rekomendasi
dapat
yang
dimanfaatkan dan dikembangkan di dalam pemahaman tentang perencanaan pembangunan daerah khususnya bagi
Provinsi
NAD.
E. Asumsi Dasar Peneiitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan suatu asumsi dasar bahwa terdapat banyak konsep dan teori-teori yang datang dari luar negeri tidak harus dapat diterapkan (diimplementasikan) tanpa melaiui suatu kajian yang rasionai tentang kesesuaian konsep yang dimaksud dengan struktur masyarakat Indonesia.
Dengan asumsi tersebut maka penelitian ini
dirumuskan sebagai upaya untuk mempeiajari dan mengkaji kembaii konsep, prosedur dan metoda perencanaan strategis dengan penataan ruang di Provinsi NAD.
dan kaitannya
Dengan demikian. hai ini
merupakan suatu usaha daiam mengenaii format hubungan substantif antar dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang sesuai dengan struktur sosiai dan budaya masyarakat di indonesia.
TKP 700 - TESIS
9
F. Keasiian Peneiitian
Pada hakekatnya dalam suatu penelitian ilmiah terdapat tiga pilar utama yang secara struktural yang merupakan satu kesatuan yang integraL
Piiar utama dimaksud adaiah lokus atau lokasi, fokus dan
metode peneiitian. Mengacu pada uraian tersebut, maka keaslian penelitian ini diuraikan berdasarkan struktur tersebut di atas sebagai berikut: Lokasi
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
Fokus
Hubungan Substantif Antara Poidas, Propeda, Renstrada, dan RTRWP.
Metode
melalui wawancara mendaiam (ekspiorasi)
Kualitatif
dengan narasumber kunci dan pendekatan metode anaiisis isi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dari
hasil
pengamatan
yang
dilakukan,
terdapat
beberapa
peneiitian dan studi yang berkaitan dengan topik penelitian ini dan pernah diiakukan, antara iain: 1. \iviidamni P.S.Hamzeni (1997), Rencana Straegis Pembangunan Kota DKI Jakarta 1992-1997. Lokasi
DKi Jakarta;
Fokus
Styie
atau
gaya
perencanaan
strategis
diiaksanakan di Kota jakarta.; .. ,._.&,_.....J_
IVItnuue
Kualitatif dengan pendekatan studi kasus .
yang
10
2. Sardison
(200i ), Proses dan Partisipasi iviasyarakat daiam Proses
Perencanaan Strategis Kabupaten Kepulauan Riau.; Lokasi
· Kabupaten Kepuiauan Riau. Pada
Fokus
proses
masyarakat
rencana
dalam
dan
strategis
proses
perencanaan
partisipasi strategis
tersebut. Metode
: Kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
3. Bernard Ferdinand D. Burah (2001 ), Proses Perencanaan Strategis Pembangunan Daerah dan Partisipasi Stakeholder (Studi Kasus Kabupaten Banyumas). Lokasi
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Fokus
Mengkaji proses perencanaan strategis pembangunan daerah dan partisipasi stake hoider.
ivietode
: Kuaiitatif dengan pendekatan studi kasus.
4. Rosmananda
(2001 ),
Proses
Penyusunan
Rencana
Strategis
Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan, Kasus Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta. Lokasi
Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta.
Fokus
Mengkaji
proses
penyusunan
rencana
pembangunan kehutanan dan perkebunan Metode
Kualitatif
strategis
11
5. Yosya Rizai (2002), Proses Penyusunan Rencana Strategis dan Keterkaitan
Substansi
Antara
Renstra
dan
RTRW
Kabupaten
Lampung Seiatan Lokasi
Kabupaten Lampung Seiatan.
Fokus
Mengkaji proses penyusunan rencana strategis dan keterkaitan substansi antara Renstra dan RTRW.
Metode
· Kualitatif dan Kuantitatif
Dari beberapa peneiitian maupun studi di atas menunjukkan bahwa terdapat penelitian dengan tema dan fokus yang hampir sama dengan peneiitian yang dilaksanakan, terutama satu penelitian oleh Yosya Rizal (2002) yang relatif hampir sama. Meskipun demikian, belum ada tinjauan peneiitian tentang hubungan subtantif antara Poldas, Propeda, Renstrada dan RTRWP yang menjadi topik penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini masih relevan untuk dilaksanakan mengingat permasalahan dan kasus yang ditinjau di setiap daerah berbeda-beda, sehingga keaslian peneiitian tentang "Hubungan Substantif antara Poldas, Propeda, Renstrada dan
RTRWP di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam" masih dapat dipertanggungjawabkan secara iimiah. jika !erdapa! persamaannya adalah daiam hai topik kajiannya yaitu perencanaan strategis.
TKP 700 - TESIS
HUBUNGAN SUBSTANTI F ANTARA POLDAS, PROPEDA? RENSTRADA DAN RTRWP DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUS::,"'ALAM
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAS II TINJAUAN PUSTAKA
Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut dalam Bab I, pada dasarnya tinjauan khazanah
pengetahuan
pustaka ini diarahkan untuk mencari dari yang
ada
sampai
saat
ini,
tentang
cara
mendeskripsikan hubungan substantif antara Poldas, Propeda, Renstrada dan RTRWP. Untuk menuju pad a uraian tersebut di atas, perlu dikaji lebih dulu beberapa hal, yaitu beberapa teori dan konsep tentang perencanaan pembangunan umumnya dan perencanaan strategis khususnya serta yang
mempengaruhi
perencanaan
pembangunan
di
kondisi
umum
daerah,
yang ditinjau dari (A) pengertian dan fungsi perencanaan
pembangunan,
(B)
kajian
historis
perencanaan
pembangunan
di
Indonesia, (C) kajian historis perencanaan strategis, (D) kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah, (E) kajian pendekatan perencanaan pembangunan di Indonesia, (F) kajian konsepsual perencanaan strategis, (G) kajian perencanaan strategis pada penataan ruang dan hubungan Renstra dengan RTRW, (H) kajian manfaat desentralisasi atau otonomi daerah. (I). kajian historis
Keistirnewaan Aceh dan Syari'at lslarn,
(J) bentuk dan mekanisme penerapan otonomi khusus di Provinsi NAD,
(K) kajian landasan teoritis sebagai dasar kajian da!am penelitian dan pembahasan, (L) kajian metode anaHsis isi. dan terakhir (M) kerangka . . . 1""''""' m'"'mud" U'""'tu'K 01111"\0111 llvl II I. II Ill! ko ....II sep"' .;:)U·a'I pe'"'e"+;an·
TKP 700 - TESIS
.......................... !JCiiiiOIII
ama'""' . IJOI 011 I __, t"ln;,..,u,..,n l II II II +e·"'tana
12
13
pustaka ini, dapat dilihat diagram kerangka tinjauan pustaka pada Gambar 1.
.--..L.......r--JPengertian dan Fungsi Perencanaan Pembangunan Kajian Historis Perencanaan Pemban unan di Indonesia (sebagai masukan untuk metoda penelitian}
Kajian Historis Perencanaan Strategis
Kajian Kebijakan Perencanaan Pemban unan Daerah
I
II
(3ebagai masukan untuk metode ana/isis}
Kajian Manfaat Desentralisasi atau Otonomi Oaerah
Kajian Pendekatan Perencanaan Pembangunan di Indonesia
F
II I
I
Kajian Historis KP.istimewaan
Kajian Konsepsual Perencanaan Strategis
Aceh & Syariah Islam
Bentuk dan Mekanisme Penerapan Otonomi Khusus
Kajian Perencanaan Strategis Penataan Ruang dan Hubungan antara Renstra dengan RTRW
I I
l
~'----------------------------------r
(sebagai teori yang akan dipakai untuk membahas temuan kasus)
\
(sebagai landasan teori)
1
J
Gambar 1 Kerangka Tinjauan Pustaka (Sumber: Has!! Kajian Temitik, 2002)
T.I(P 700 - TESIS
I
14
A. Pengertian dan Fungsi Perencanaan Pembangunan
Banyak pengertian perencanaan yang dikemukakan oleh para ahli. Tetapi walaupun demikian, pengertian-pengertian tersebut mempunyai beberapa kesamaan yang sifatnya prinsipil.
Hal itu dapat dilihat dari
beberapa unsur pokok yang seiaiu ada daiam pengertian tersebut. Menurut
Schoori
(1980),
mendefinisikan
perencanaan
pada
umumnya dipandang sebagai suatu metode untuk menggariskan tujuantujuan dan cara-cara untuk mencapainya. Sedangkan Westra ( 1980) mendefinisikan perencanaan berarti penggambaran di muka hai-hai yang harus dikerjakan dan cara bagaimana mengerjakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
Faludi (1973), menambahkan
bahwa perencanaan sebagai satu proses untuk menentukan tindakan berorientasi ke masa depan meiaiui serangkaian piiihan-piiihan. Dengan iengkap, Tjokroamidjojo (1979), menyusun
pengertian perencanaan
sebagai berikut a. ''Perencanaan dalam arti seluas-iuasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan diiakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oieh karena itu pad a hakikatnya terdapat pad a tiap jenis usaha manusia." b. "Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maximum output), dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif." c. "Perencanaan adaiah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oieh siapa." d. "Albert Waterston menyebutkan perencanaan pembangunan adaiah "meiihat ke depan dengan mengambii piiihan berbagai aiternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar peiaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan"."
TKP 700 - TESIS
15
pengarahan suatu adalah pembangunan e. "Perencanaan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumbersumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuantujuan keadaan sosiai ekonomi yang iebih baik secara iebih efisien dan efektif." Kemudian ditegaskan oieh Conyers dan Hills (1984), bahwa perencanaan
adalah suatu
proses yang
menerus dan melibatkan
keputusan-keputusan, atau pilihan-pilihan, mengenai cara-cara alternatif menggunakan sumber daya, dengan tujuan menghasilkan sasaransasaran spesifik untuk waktu yang akan datang. Di sisi lain Bryant dan White (1989), menambahkan dengan menyimpulkan
beberapa
pendapat
ahli,
mengemukakan
bahwa
perencanaan adalah konsep yang licin, suiit dipegang, lebih banyak digembar-gemborkan daripada dipraktekkan, iebih sering didiskusikan ketimbang didefinisikan. Definisi
iain
yang
iebih
provokatif dikemukakan
oleh
John
Friedmann dalam Bryant dan White ( 1989), menu lis bahwa perencanaan tidak semata-mata merupakan persoaian instrumentasi sasaran-sasaran secara
efisien;
ia adalah
juga
proses
masyarakat menemukan masa depannya.
yang
mungkin
mengantar
Diianjutkannya bahwa kita
periu membedakan antara bentuk perencanaan alokatif dan inovatif. Aiokatif iebih mementingkan distribusi sumber daya yang terbatas di kalangan para pemakai yang bersaing mendapatkannya dan inovatif lebih mementingkan diiakukannya perubahan strukturai daiam suatu sistern hubungan kemasyarakatan. Ditambahkan oieh Raymond Aptthorp dalam
TKP 700 - TE.SIS
16
Bryant dan White (1989), bahwa perencanaan harus bersifat interdisiplin dan mencakup perencanaan sosial dan ekonomi, di mana kedua eiemen tersebut sama pentingnya, tetapi karena tekanan yang diberikan pada modei-modei ekonomi dewasa ini, maka tugas yang tidak dapat ditunda iaiah mencari jalan untuk menggabungkan informasi sosial dalam proses psrsncanaan. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pasti mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
( 1) aktivitas yang
dipikirkan, (2) berorientasi ke masa depan, (3) mempunyai tujuan tertentu (4) merupakan pilihan alternatif dan (5) hasil dari proses yang bersifat interdisipliner.
Perencanaan, meskipun mengandung pengertian rnasa
depan bukaniah ramalan yang dibuat tanpa perhitungan. Ramaian daiam perencanaan selaiu didasarkan atas data-data dan perkiraan-perkiraan yang telah dicapai, dan juga memperhitungkan sumber-sumber daya yang ada dan dapat dihimpun.
Dengan demikian, perencanaan berfungsi
sebagai pedoman sekaiigus ukuran untuk menentukan perencanaan berikutnya. Dalam perencanaan segala sesuatunya sudah dipikirkan dan diperhitungkan secara cermat.
Meskipun perhitungan ini tidak mutiak
sifatnya, karena dapat saja muncul hai-hai di iuar perhitungan perencana. Teta pi saiah satu hai yang paling penting dari tujuan perencanaan adaiah bagaimana cara menghindarkan agar resiko yang muncul dapat ditekan seminimai mungkin.
Penetapan perencanaan pada dasarnya adalah
penetapan aiternatif, yaitu menentukan bidang-bidang dan iangkah-
iKP 700 - TESIS
17
langkah perencanaan yang akan diambil dari berbagai kernungkinan bidang dan langkah yang ada, di mana tentu saja dipandang sesuai dengan tujuan
yang
sumber yang tersedia
hendak dicapai,
dan
mempunyai resiko yang seminimai mungkin. Tjokroamidjojo (1979), mengemukakan 5 hal pokok yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, yaitu sebagai berikut: 1. Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan yang merupakan unsur dasar daripada seiuruh rencana.
diantaranya
penetapan tujuan rencana. 2. Kerangka
rencana
yang
variabel-variabel
sebagai
dihubungkan
pembangunan (ekonomi) serta implikasi hubungannya. 3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan, khususnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan. 4. Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten. 5. Program investasi disusun secara seksama. 6. Administrasi
pembangunan
untuk
mendukung
perencanaan
dan
pembangunan.
B. Kajian Historis Perencanaan Pembangunan di indonesia Ditinjau dari paradigma perencanaan baik teori hingga prakteknya, maka
perencanaan
TKF 700 - TESIS
pembangunan
(khususnya
perencanaan
18
pembangunan daerah) di Indonesia dapat dikategorikan dalam 2 periode besar, yaitu: 1. iviasa sebelum kemerdekaan (masa kolonialisme) 2. Masa seteiah kemerdekaan. Pada masa sebelum
kemerdekaan,
perencanaan pembangunan di
Indonesia merupakan sumbangan dari kolonialisme dengan idealisme utopia.
Hal tersebut dapat dilihat dari wujud bangunan kolonial, misal:
benteng, penjara, gudang dan perumahan yang dibuat pada masa itu yang menggambarkan lambang-lambang kekuasaan. Setelah dua tahun Indonesia merdeka, yaitu tepatnya 12 Aprii 1947, dimulailah sejarah baru perencanaan pembangunan di indonesia. Perencanaan tersebut diberi nama "Dasar-Pokok Daripada Pian iv'iengatur Ekonomi indonesia", yaitu merupakan hasil kerja dari Panitia Pemikir Siasat Ekonomi, yang diketuai oleh Wakil Presiden pada waktu itu, yaitu Mohammad Hatta (Tjokroamidjojo, 1979). Penekanan perencanaan dititik beratkan di bidang ekonomi, namun gagai diterapkan secara baik karena dipengaruhi
oleh
masa
perjuangan
fisik
untuk
mempertahankan
kemerdekaan nasional. Pad a bulan Juii 194 7, dibentuk perencanaan beberapa sektor ekonomi, yaitu sektor pertanian, peternakan. perindustrian dan kehutanan. Perencanaan yang dirumuskan oleh tim yang dipimpin oleh I.J. Kasimo diberi nama "Pian Produksi Tiga tahun Ri" yaitu untuk tahun 1948, 1949 dan 1950. Kemudian pada masa pemerintahan federal (RIS) tahun 1950-
19
1951 dirumuskan pula "Rencana Kesejahteraan lstimewa 1951-1952" Kemudian
yang menekankan khusus untuk bidang pertanian (pangan).
disusul oleh "Rencana Urgensi untuk Perkembangan lndustri 1951-1952" disusun oleh tim yang dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo.
Periode
1947-1952 sedang gencarnya pertempuran fisik (clash) I dan II, juga seringnya terjadi perbuahan rencana dan pimpinan, sebelum rencana ~erdahulu
dapat diselesaikan.
Tahun 1952, perencanaan dimulai dengan usaha-usaha yang lebih bersifat menyeluruh.
Pada tahun 1952 dibentuk Dewan Perancang
Negara dengan badan penyelenggara yang dinamakan Biro Perancang Negara
(Tjokroamidjojo,
1979),
yang
diprakarsai
oleh
Sumitro
Djojohadikusumo dan kemudian dipimpin oleh Menteri Negara Urusan Pembangunan, Djuanda dan Ali Budiardjo. "Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960" adalah produk rencana yang pertama dihasilkan oleh Biro Perancang Negara tersebut. Rencana yang diundangkan pada tahun 1958 ini, pada tahun 1959 sudah diganti lagi dengan rencana baru. Pada tahun 1957, berdasarkan usulan Musyawarah Nasional Pembangunan Nasional (MUNAP) agar dibentuk suatu Dewan Perancang Nasiona! yang diketuai oleh Mohammad
Hatta.
Namun demikian perkembangan
se!anjutnya tidak mendapatkan hasil yang diharapkan.
Karena itu
dibentuk Depernas yang diketuai Muhammad Yamin dengan wakil-wakil ketua Umar Bratakusumah, Soekardi dan Sakirman (Tjokroamidjojo, 1979).
Tim Depernas berhasil merumuskan suatu rencana yang diberi
TKP 700 - TESIS
20
nama "Rencana Pembangunan Nasionai Semesta Berencana (RPNSB) Rencana pembangunan dengan jangka waktu 8 tahun itu
1961-1969.
terbagi atas rencana tahapan 3 tahun dan 5 tahun. Oepernas
Pada tahun 1964,
berubah nama menjadi Bappenas dan Muppenas yang
dipimpin oleh Dr. Soeharto dan kemudian oieh Roesian Abduigani. Dengan beralihnya kepemimpinan nasional pada masa orde baru, pada akhir tahun 1966 dimulai suatu penataan terhadap kehidupan poiitik dan ekonomi daiam bentuk Program Stabiiisasi dan Rehabiiitasi Ekonomi yang diprakarsai oieh Tim Ahii Ekonomi SPRi (Pejabat) Presiden yang dipimpin oleh Widjojo Nitisastro (Tjokroamidjojo, 1979). Maka dimulailah sejarah baru dalam Perencanaan Pembangunan di Indonesia daiam bentuk REPELiTA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang dimuiai sejak 1 April 1969.
Semua kegiatan perencanaan diiakukan Bappenas
yang dipimpin oieh Widjojo Nitisastro. Pola pemerintahan yang sentralistik ikut mewarnai proses perencanaan pembangunan pada masa itu. Perencanaan iniiah yang diiaksanakan dan beriangsung hingga tahun .AI"'\1"'\n
I::J::JO.
Pada masa peralihan masa pemerintahan orde baru ke masa reformasi, sesuai dengan amanat GBHN 1999-2004, arah kebijakan penyeienggaraan
negara
tersebut
dituangkan
daiam
Program
Pembangunan Nasional lima tahun (Propenas) yang ditetapkan oler1 Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Selanjutnya,
Propenas dirinci daiam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang
TKP 700 - TESIS
21
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang
memuat Anggaran
ditetapkan oieh Presiden bersama DPR (UU No. 25, 2000) . Propenas
.Perumusan
dilakukan
secara
transparan
dengan
mengikutsertakan berbagai pihak baik itu kaiangan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun para pakar, baik di pusat maupun di daerah. Berbagai upaya mencari masukan dilakukan dengan tujuan agar semua pihak merasa ikut memiiiki dan berpartisipasi daiam peiaksanaannya. Dengan demikian, Propenas bukanlah rencana pembangunan pemerintah pusat saja, meiainkan merupakan rencana pembangunan seluruh komponen bangsa. Propenas payung
merupakan
bagi
seluruh
lembaga
tinggi
negara
dalam
meiaksanakan tugas pembangunan. Lebih jauh iagi, proses penyusunan Propenas yang dilakukan secara transparan akan meningkatkan rasa tanggung
jawab
dan
mendorong
pemerintah
untuk
mewujudkan
pemerintahan yang baik. Tiap-tiap
iembaga
tinggi
negara,
departemen
dan
iembaga
pemerintah non-departemen menyusun Rencana Strategis (Renstra), sedangkan pemerintah daerah menyusun Program Pembangunan Daerah (Propeda). Renstra dan Propeda harus mengacu pada Propenas. Untuk Propeda, dimungkinkan adanya penekanan prioritas yang berbeda-beda dalam menyusun program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
TKP 700 - TESIS
22
Propenas mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Rencana Pembangunan Lima Tahunan yang lalu. Propenas berupaya untuk memberikan
gerak
ruang
yang
lebih
besar
bagi
penyelenggara
pembangunan di pusat (DepartemeniLPND) dan di daerah (Pemerintah Daerah) untuk membuat rencana pembangunannya masing-masing. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi segala aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam hai pembangunan nasional.
C. Kajian Historis Perencanaan Strategis
Perencanaan strategis (Strategic Pianning) pada awainya diyakini sebagai ilmunya kaum militer dan selanjutnya diterapkan pada organisasi ataupun
perusahaan
bisnis.
lstilah
strategi
sesungguhnya
telah
dipergunakan daiam tuiisan Sun Tzu maupun Napoleon. Sun Tzu (pangiima perang Cina pada zaman Dinasti Ming) daiam suatu karya kiasik memperkenalkan suatu konsep strategis daiam bidang militer, yaitu suatu konsep (strategi) dasar "bagaimana meraih suatu kemenangan sejati
tanpa
harus
menghancurkan''.
membuat
banyak
upaya
dan
konfiik
yang
Kata strategy berasai dari bahasa Yunani strategos
yang artinya semacarn ilmunya para jenderal untuk rnemenangkan pertempuran (Bryson, 2001) dan kemudian berkembang menjadi seni manajer umum (the arl of the general manager) yang umumnya
TKP 700 - TESIS
23
diterapkan
pada sektor swasta atau perusahaan-perusahaan
yang
berorientasi bisnis/profit. istiiah perencanaan strategis telah muncul dan berkembang sejak awai tahun 60-an. Mansour Fakih dipengantarnya daiam (Bryson, 2001) mengemukakan bahwa justru perencanaan stretegis tiba-tiba menjadi terkenal di Amerika Serikat seteiah terjadi krisis energi di negara adikuasa, karena embargo minyak yang dilakukan oleh anggota OPEC terse but.
Peristiwa itu
menyadarkan orang akan periunya suatu
perencanaan yang lebih fleksibel, mampu memprediksi lingkungan yang cepat berubah, keadaan.
serta mampu berjalan seiring dengan ketidakpastian
Perencanaan strategis Justru muncul sebagai paradigma
alternatif daiam bidang perencanaan, menggantikan modei perencanaan lama, yakni perencanaan jangka panjang maupun perencanaan yang bersandar obyektif. Mansour Fakih dalam (Bryson, 2001) mengungkapkan logika dasar dari perencanaan strategis adaiah, bahwa daiam iingkungan dunia yang berubah secara pesat dan tidak menentu, suatu organisasi memerlukan kemampuan untuk meiakukan perencanaan dan manajemen secara tepat. Maka kemampuan untuk senantiasa melakukan penangkapan lingkungan eksternai dari organisasi, serta upaya terus menerus senatiasa meiakukan penelaahan kemampuan dan kelemahan internal menjadi prasyarat bagi organisasi untuk tetap strategis.
Jika pada perencanaan paradigma lama
berangkat dari penetapan tujuan jangka panjang, dan berdasarkan tujuan
TKP TOO - TESIS
24
tersebut segenap daya, dikelola untuk mencapai tujuan tersebut, maka perencanaan strategis memiliki logika yang berbeda. Justru perencanaan strategis berangkat dari misi, mandat dan niiai-nilai yang menjadi dasar suatu organisasi untuk berkembang, serta visi organisasi di masa datang. Analisis yang mengkaitkan antara misi dan visi, serta perkembangan iingkungan eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal ini akan membawa suatu organisasi menemukan arah menuju yang paling strategis. Dengan begitu organisasi akan tetap menjadi reievan. Dengan demikian, pada era tahun 1980-an, perencanaan strategis muiai dipraktekkan secara
luas dalam perencanaan pembangunan
kota/daerah terutama di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan tersebut,
kasus
praktek
dan
pengaiaman-pengaiaman
perencanaan
strategis
dalam
negara-negara perencanaan
pembangunan (kota/daerah) di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 1990-an.
Berbagai pustaka yang menuiis tentang perencanaan strategis serta pengalaman-pengalaman empirik secara tegas membuktikan bahwa organisasi atau perusahaan-perusahaan besar swasta yang menerapkan pendekatan perencanaan strategis daiam manajemen organisasinya, menunjukkan kinerja yang jauh iebih baik dibanding dengan organisasi atau perusahaan lain yang tidak menggunakan perencanaan strategis. Beberapa penuiis yang disimpulkan oieh (Bryson, 2001) berkeyakinan tentang rnanfaat perencanaan sirategis bahwa perencanaan strategis
25
dapat membantu suatu organisasi dalam: (1) berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif; (2) memperjelas arah masa depan; (3) menciptakan prioritas; (4) membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi landasan
yang
koheren
dan
masa depan; kokoh
bagi
(5) mengembangkan
pembuatan
keputusan;
(6) menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidang-bidang yang berada di bawah kontrol organisasi; (7) membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi; (8) memecahkan masalah utama organisasi; (9) memperbaiki kinerja organisasi; (1 0) menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif dan (11) membangun kerja kelompok dan keahlian.
D. Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sejak tahun 1999, seiring dengan reformasi (pembaharuan) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta adanya perubahan paradigma pemerintahan yang lebih mengarah kepada perwujudan demokratisasi, desentralisasi,
tranparansi,
akuntabilitas dan partisipasi
masyarakat,
berpengaruh juga pada paradigma perencanaan pembangunan nasionai dan daerah di Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan lahirnya Undang-undang No.25 Tahun 2000 tantang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004.
Propenas, sebagai penjabaran
dari GBHN 1999-2004 menggantikan program perencanaan nasionai yang dipakai sejak masa orde baru yang dikenal dengan Repelita (Rencana
TKP 700 - TESIS
26
Pembangunan Lima Tahun). berbeda
Propenas mempunyai karakteristik yang
dengan Repelita yang lalu.
memberikah
ruang
gerak
yang
Propenas berupaya untuk
lebih
besar
bagi
penyelenggara
pembangunan di pusat (Departemen/LPND) dan di daerah (Pemerintah Daerah) untuk membuat rencana pembangunannya masing-masing. Hal ini sejalan dengan manfat desentralisasi segala aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam hal pembangunan nasional dan daerah (UU No. 25 Tahun 2000). Tiap-tiap
lembaga
tinggi
negara,
departemen
dan
lembaga
pemerintah non-departemen menyusun Rencana Strategis (Renstra), sedangkan pemerintah daerah menyusun Program Pembangunan Daerah (Propeda). Renstra dan Propeda harus mengacu pada Propenas. Untuk Propeda, dimungkinkan adanya penekanan prioritas yang berbeda-beda dalam menyusun program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing (UU No.25 Tahun 2000). Gambar Pembangunan
2
menjelaskan
Daerah
dan
Tata
Gambar
Urut
Dokumen
3
menjelaskan
Perencanaan pembagian-
pembagian dan pola umum perencanaan pembangunan daerah di Indonesia
serta
hubungan
fungsi
perencanaan
pembangunan
perundang-undangan di Indonesia yang berlaku saat ini. adalah sebagai berikut:
TKP 700 - TESIS
dan
Penjelasannya
'ciT&!?& M!MCWI? @@f%cWGYll~~
~
rPrn[K{rn~©~~~ EPrn(j}jijrn&~®·M~&~ [ID&.rn~(X}
~
~
;! ~ Vi
NJlSKAH AKAO EMIS
...-, -i (}) Q) c ...
3
OOKUMEN POLITIS( PERENCANAANI NDU K
PERENCANAAN MANAJERIAL
I
I
Pf:LAKSANAAN PERENCANAAN TAKTIS • STRATEGIS TEKNIS OPERASIONIAL
[ LA~PIRAN '1
i
I NOIKATOR KINERJA
Q)
crC (1) ..,
...., ...c:. c
PROPENAS 00·04
II>BHN 99·03
(J)o
APBN
0
@~
BLN • SWASTA • MASYARAKAT
...... c::
S:3 (1)
ct>
::::l ::l
a.
Q) " COct>
::J . ~
I~EG I O NAL
G'}
a.::lc:u Q)
(")
3
c:u o· Q:::l:c:u ,.....!».,
:J
a. Q)
Q)
;::!:
Z\l
0
ct>
63
UlcOQ)
~::l N
....,
a....,
~~
R 0 p E 0
• PROYE,..S I I'ERTUM!BUI1 1\ N • PO R B
V'ISI • MISI • STRATf:GI
A p
R
• ANALISIS
~ I • MASY ARAKA T
ll iNGKUNGA.N • ANGKA KEMI SKINAN • ANC:KA PENGANGC:UftAN
.
T
;;;-Il- l
P () L
• PO l ' ENSI EI< O NOMI
::::l Q)
(QC't)
5, OAMPAK
p
• ANA LIS t'S SITUASI
:::::::;::!:
g'o
J. HASIL
11. MANFAAT
IND EKS
Oj
:::::!»
1. MASUKAN :!. KELUARAN
• POTEilSI K •:>NFLIK
• VJSI • MIS G • STRATI£GJ
II
~ I .
APUN
p
~
E 0 A K (
K
1\.) -J
28
Landasan ideai
PANCASILA
t
~--------------------------- I ,--------~ ! I
Landasan Strukturai Konstitusional
I
UUD-1945
Landasan Qperasional I
• I
ACUAl'i PEMBANGUNAN
~I RTRWN L-1--............ I --1
I I
II II
I I
_____i____ RENSTRA
~
II
IIII
REPETA
-~
II II II
II I
• I
iI
II
.__R_TR~\-N"P~R_O_P__J~
,
I.
I I I I I II I
+
II II II IW----JI- _r_oL_o.i.....A_sP_R...,.OP__JI I I II i I :
I
I : 1 :
I I
I(~~~)~
~ ___j___ ~
: ~ REPETADAP ~ II:~
II II
+
:
~
! I
..
POLDASK/K
I
=-------~
c
~_or_.<:O+-T___J~
L-R_T_R_W_K_A
I
+
___...!-----__ PROPEDAKiK
i
)~C RENSTRADAKiK ~
------,--'
I
I
J..
~
I I
+
- - - - ...
I
~-~-' ~~~·
----ijiio•
Pedoma n
-----• Pertimbangan Gam bar 3~ Pola Umum Perencanaan Vvilayah di Indonesia (Sumber: Sugiana. 2002, dimodifikasi)
TKP 700 - TESIS
29
a. Pancasiia adaiah dasar negara dan merupakan iandasan ideai bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. b. UUD 1945 beriungsi sebagai landasan strukturai konstitusionai bagi perundang-undangan di seluruh wilayah Republik Indonesia. c. GBHN adalah landasan operasional bagi segala kegiatan yang berlangsung
di
wiiayah
Republik
indonesia
dalam
rangka
mewujudkan cita-cita bangsa. Lingkup GBHN adalah Nasionai. d. Propenas (Program Pembangunan Nasional) adalah
dokumen
rencana pembangunan berskala nasional lima tahunan sebagai penjabaran dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta merupakan
konsensus
dan
komitmen
bersama
masyarakat
Indonesia mengenai pencapaian visi dan misi yang memuat berbagai kebijakan secara terinci dan terukur (UU No. 25 Tahun 2000).
e. Poidas (Poia Dasar Pembangunan Daerah) adaiah dokumen perencanaan induk pembangunan daerah yang memuat kebijakan (pernyataan politis) pembangunan daerah sebagai pernyataan kehendak masyarakat di Oaerah beriandaskan pada kewenangan daerah dengan tetap memperhatikan arah kebijakan yang tertuang daiam GBHN (Surat Mendagri dan Otda No.050/829iii/Bangda Tanggal 28 April 2000).
TKP 700 - TESIS
30
f.
Propeda (Program
Pembangunan Daerah) adaiah
rencana
pembangunan berskala daerah lima tahunan yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan kekhususan daerah, yang memuat kebijakan, arahan umum dan prioritas pembangunan daerah.
Propeda berkedudukan sebagai dokumen perencanaan
manajerial-komprehen sif, yang disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Propenas dan didasarkan pada sejumiah indikator. seperti misainya: anaiisis tentang situasi, PDRB dan proyeksi pertumbuhan ekonomi, lndeks Regional
dan
Kebijakan
nasional
jangka
menengah
(Surat
Mendagri dan Otda No.OS0/1240111/Bangda Tanggal 21 Juni 2000). g. Renstrada (Rencana Strategis Pembangunan Daerah) adaiah berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah berlaku selama lima tahun, mengacu pada Poia Dasar dan Propeda serta indikator sebagiamana disebutkan di atas. rujukan
penyusunan
Repetada,
Renstrada digunakan sebagai RAPBD
dan
acuan
dalam
penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, maka substansi dan muatan Renstrada dibatasi hanya pC:!dc:t program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD setempat saja (Surat Mendagri dan Otda No.OS0/1240/11/Bangda Tanggal 21 Juni 2000).
TKP 700 - TESIS
31
h. Repetada (Rencana pembangunan Tahunan Daerah), adalah berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan
yang
disusun
berdasarkan
Renstra
Oaerah
dan
dikhususkan pada program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD masing-masing daerah. Repetada
ditentukan
berdasarkan
Substansi dan format
kebutuhan
masing-masing
daerah (Surat Mendagri dan Otda No.OS0/1240/11/Bangda Tanggal 21 Juni 2000).
r.
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara disusun untuk jangka waktu perspektif 25 tahun ke masa depan (UU No. 24 Tahun 1992).
J.
Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Propinsi, disusun untuk jangka waktu perspektif 15 tahun ke masa depan (UU No. 24 Tahun 1992).
k. Rencana merupakan
Tata
Ruang
penjabaran
Wilayah strategi
Kabupaten/Kota dan
arahan
(RTRWK)
kebijaksanaan
pemanfaatan ruang wilayah propinsi ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota, disusun untuk jangka waktu perspektif 10 tahun ke masa depan (UU No. 24 Tahun 1992).
TKP 700 - TESIS
32
Dalam konteks ini tidak lagi dikenai adanya "rencana dari atas" atau "dari bawah", karena setiap rencana dibangun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing dan diserasikan dengan rencana daerah lain agar dapat saling mendukung dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prosesnya tidak lagi mengandalkan kepada arahan "dari atas" atau arahan "dari bawah", tetapi lebih mengandalkan kepada konsultasi
antar daerah dan wilayah yang dikembangkan dengan
semangat demokrasi. Berikut ini diuraikan peraturan/perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan kota dan daerah di Indonesia, yang dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel1: Peratura n/Perund ang-unda ngan Yang Berkaitan Dengan Sistem Perencanaan Pemban unan Kota dan Daerah di Indonesi a No. !
Peraturan/Perundang-Undangan
I
Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. I 2. I Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 3. I Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat ! dan Daerah. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. I 4. 5. ! Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat 6. Daerah. 'I 7. Peraturan Pemerintah No. 106 T ahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas 8. Pembantuan. j Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban j 9. Kepala Daerah. i 110. 1 Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang. Permendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah. 1 11. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 050/829/11/Bangda tanggal 28 I April 2000 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah 20002005. ! 12. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 050/1240111/Bangda tanggal 21 an 1 Juni 2001 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangun iI I L_ __, ___l.-fr2Pi ns i,_ Ka~~.P?!~Q..Q§ID~l5()_t.§l_c_____ _________ _
1 1.
I i
I
1
I
I
1,:_
1
I I i I
Sumber: Dari Berbagai Sumber, 2002
TKP 700 - TESIS
33
E. Kajian Pendekatan Perencanaan Pembangunan di Indonesia Perencanaan kota dan daerah mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dunia perencanaan.
Perkembangan yang terjadi
di dunia perencanaan adalah ·bag ian dari kondisi atau situasi yang terjadi pada masa tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan merupakan bagian dari gambaran kondisi masyarakat pada masa yang dilaluinya. 1. Paradigma Perencanaan Paradigma atau akar filsafat perencanaan kota dan daerah mengalami perkembangan.
Gambar 4 memperlihatkan perkembangan
umum pendekatan perencanaan kota dan daerah yang ditinjau dengan paradigmanya dan memperlihatkan bahwa paradigma mempengaruhi produk perencanaan kota dan daerah. UTOPIANISME~ POSITIVISME ~ RASIONALISME ~ PLURALISME
Abad ke 19,1875 Revolusi lndustri Model Empiris: - Kebayoran Baru, Kota Baru Yogya, Bandung Utara, Candi Semarang, Malang Utara, Darmo Surabaya.
Abad ke 20 Modern Planning Era Blue Print - Produk: Rencana Tata Guna Lahan KIP, Master Plan dll
1960-an Comprehensive Planning-Era RCP - Produk: RPNSB UU No 24/92 (Tata Ruang), Repelita. dll
Fenomenologi - Pluralisme Planning - Era Strategic Planning - Era Community Planning, dll
Gam bar 4: Perkembangan Umum Pendekatan Rencana Kota dan Daerah ditinjau dari Paradigma (Sumber: Sudaryono, 2001)
TKP 700 - TESIS
34
Perbedaan-perbedaan antar paradigrna perencanaan terhadap struktur poiitik dan fungsi pianning dijelaskan pada Tabel 2. Tabe12. Karakteristik. Pendekatan Perencanaan Berdasarkan Paradigma Paradigma
I UTOPIANISME:
Suatu paham bertujuan untuk I! mengembangkan nilai - mfai
I II
I
dan 1 k.emanus1aan esens1a1 I lingkungan yang telah terabaikan
1oleh sistem industri dan binkras•
C!ibaw.a. ke I un!u.k depan yang ideal Iisos1ai d;;;n fiSili.j
!uatu maY
Fungsi Planning
Model Struktur Sosiai-Politik
I
~J.emperte:hank.en ete.u mengembalikan kesinambungan sejahah dan tembaga ilota yang teran dihancuf1(an untuk kepentingan ekonomi profit, dikaitkan kemoal! dengan ni!ai-nilai lingkvngan perdesaan (udara bersih, open spaces dan ponon-pononj.
I
(lingkungan
r
POSITMSME:
Hanyc; percaya pc;da pe:ihaf yang Inyata, tidak khayal. menotak an teoiog1. Harus I metaphiSika bermanfaaat diarahkan pada .,$s~~ I j;;~J:.:~~P!~~e~~~~;e ke arah penataan dan penertitlan. Pembanaunan dan kemaiuan I1ditandai oren dominasi kerja ·i,mu I ~~~g~~~~an modem ll!au !!mu-
:=::~;~~!~~;;~~mi!iki !<.apasiCitra past• 1- Memiikl Merupal
1Ull<en
II I
1- Penerapan standar-standar teknis
- Pende!Uitan ma-~rer plan 1 land use.
RASIONALISME:
1-1-'!~.'!.~mg n:'~~pal
Sumber pengetahuan yang dapat 01percaya aaa1an ak.Bi (rasio), pengalaman (empiris) yang berfungsi menegvhkan pengetahuan }~ng a~pero!e!'! otel"! akal.
8KIITII85 pUOIIK, masyaraK&l memutuskan dan mengontrol pembangunannya sendin dengan c.ara l
I
Yang inderawi {sensuaij harus disikapi secara ragu-ragu karena 1e tidak pasti. relat1f. berubahubah dan menyesatkan.
/ /
/
~-
'\.
J"enguasa '\.
1 O•eva1uas1 aan memoenk.Bn
"
oeluana baai adanva tindakan-
"
Kacitalis
R:~,~
l
\
II
FENOMENOLOGI:
oartujuan manamukan "hakakat". Menhubungkan kesadaran subyek dengan obyek. Manusia merupakan bagian yang meny.aiu uan seiuruii aspei\ kehidupan.
}~~;~r:;~~~an masalah
.
(Indonesia)
1-'engamatan pada yan nampak
Memtlil
1- J:)ro9~·;;un-:p~ram d_isu~un untuk
"\,.
,
/
akal sehat,
tas atau pene;apan 1 mengarah pada eara kerja ilmiah.
A
Metode yang diterapkan deduktif
Memberi pematian kepada hai yang nampak, tert1nat paaa dlnnya sendiri.
1
I i
~ Kaorta!is
· /
!V /
/
Rakyat
pada plarmi;,g
Tidali. percaya 1.. yang Sifatnya menyeluruh dan 11 oertakv umur (menolak "compre-
nenstve Dlannma aan oostt1ve · II planning"}. Planning harus berori~ntasi pada ~"-JII-1 kesejahteraan masyarakat dan nvata. · sebaga• slat penguasa· II bukan dan pemilik modal.
""- Penouasa
~
1
I d•~rahlcan oad~ tind~kan
1- Planning l'v1enolak bentuk-bentuk konfom.itas. Realitas itu relatif. hanva daoat dipahami melalui agregat individu.
Sumber: Sudaryono (2001)
TKP 700 - TESIS
oan
harus responsif dan tcibsntukr1ya konsensus-l
I msndukung
I I I
35
2. Poia Perencanaan Pembangunan
Berdasarkan perencanaan (1)
poia
umum
pembangunan,
perencanaan
dari
bawah
oieh
penyusunannya, Lubis
ke atas
(1996), (bottom-up
perencanaan dibagi
menjadi:
pianning);
dan
(2) perencanaan dari atas ke bawah (top-down planning). Perencanaan dari bawah ke atas dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih didasarkan pada kebutuhan nyata. Pandangan ini timbui karena perencanaan dari bawah ke atas ini dimulai prosesnya dengan mengenali kebutuhan di tingkat masyarakat yang secara langsung yang terkait dengan peiaksanaan dan mendapat dampak dari kegiatan pembangunan yang direncanakan.
Perencanaan
dari atas ke bawah adaiah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada di "bawah" adalah penjabaran rencana induk yang berada di "atas".
Pendekatan perencanaan sektorai acapkaii ditunjuk sebagai
pendekatan perencanaan dari atas ke bawah, karena target yang ditentukan secara nasionai dijabarkan ke dalam rencana kegiatan di berbagai daerah di seiuruh indonesia yang mengacu kepada pencapaian target nasionai tersebut. Pada tahap awai pembangunan, pendekatan perencanaan ini iebih dominan, terutama karena masih serba terbatasnya sumber daya pembangunan yang tersedia. Di daiam impiementasinya tidak terdapat lagi penerapan penuh pendekatan dari atas ke bawah. Beberapa pertimbangan, misainya
TKP 700 - TESIS
36
ketersediaan
tabungan
pernerintah
pembangunan dan kepentingan
sebagai
surnber
sektorai nasionai,
pernbiayaan
masih menuntut
penerapan pendekatan dari atas ke bawah. Namun, kini pendekatan tersebut tidak iagi sepenuhnya dijaiankan karena proses perencanaan rinci menuntut peran serta masyarakat. Sehingga perencanaan diiakukan dengan memadukan pendekatan perencanaan dari atas ke bawah dengan perencanaan dari bawah ke atas. Perencanaan dari aias ke bawah atau top-down pianning dapat menyebabkan
dampak negatif.
Menurut Korten (1984), ada dua hal
negatif yang penting dapat dipetik dari jenis perencanaan ini, yaitu: 1. Program-program yang didisain secara terpusat jarang tanggap terhadap kebutuhan orang miskin, 2. Organisasi-organisasi yang
meiaksanakan program-program
jarang memiiiki kemampuan untuk meiaksanakan programprogram sebagaimana yang direncanakan
Karakteristik top-down pianning dan bottom-up pianning. dapat dilihat pada Tabei 3.
TKP 700 - TESIS
37
Tabel 3: planning Karakteristik tap-dawn planning dan bottom-up - - - - - - - - - - - - - - - --·--------. r----------------------Bottom-Up Plannng 1 Top-Down Planning 1
I 1. Disebut
juga perencanaan dari atas ke
I 1. i
bawah.
I
Disebut juga perencanaan dari bawah ke atas.
I i I
I
I
I 2.
partisipasi pada Menitikberatkan masyarakat sebagai suatu cara untuk 1 l membangun masyarakat. 3. Organisasi-organisasi program jarang 3. MasyarakaUmanusia adalah pusat dari segala perencanaan. untuk I kemampuan memiliki ! program-program melaksanakan I sebagaimana yang direncanakan.
2. Program-program terpusat.
didisain
secara
'I
I
I I I i
I
4. Persoalan yang muncul antara lain: ., jarang tanggap terhadap kebutuhan orang miskin, kurang memperhatikan faktor-faktor ekonomi, nilai budaya, rnasyarkat struktural i lingkungan setempat.
I I
4. Memperhitungkan persoalan-persoialan masyarakat dengan ekologisnya dan berwawasan manusia.
5. Terjadi rakyat.
gap
antara
pemerintah
I
I 6. Masyarakat pasif dan tergantung. I
dan
i I I
!
!
!
!
i
I 5.
Masyakat
yang
merencanakan
dan
I
I membuat pilihan untuk kehidupan ! i i mereka. i 6. Pembangunan untuk manusia bukan ! I
I
i
.
manus1a untuk pembangunan.
Sumber: Hamzeni ( 1997)
3. Jangka Waktu Perencanaan Pembangunan Ditinjau dari jangka waktu rencananya, perencanaan pembangunan terdapat tiga pola (Tjokroamidjojo, 1979) dan (Kunaryo, 1993), yaitu: 1). Perencanaan jangka panjang (long term plan) 2). Perencanaan jangka menengah (medium term plan) 3). Perencanaan jangka pendek (short term plan) Untuk jelasnya mengenai karakteristik jangka waktu rencana tersebut di
TKP 700 - TESIS
1
I
I
atas dapat dilihat pada Tabel 4.
I I
i
1
1
I
I
I
I
-1
i
38
Tabei 4: Karakteristik Perencanaan Pembangunan
Berdasarkan Jangka Vvaktu Rencana Reiiccma Jangka Panjar.g
II I
1
11 .Jang.ka
waktu 0 T ahun Ke alas. 2. Bersifat studi perkiraan atau proyeksi keadaan masa depan atau disebut . perencanaan perspektif. I 3. Untuk perencanaan kebiaksanaan demi tujuanperkembangan \ tujuan dalam masyarakat yang 1 ~un~amentai dan struk1 \ tural. 4.Sasaran: belum dapat i rlis<:~iiv<:~n so,..ar-a k• •an 1 titatif, tetapi hanya mensasaran I cerminkan kualitatif yaitu merupakan \ kebijaksa.naan yang akan I ditempuh. 1 5. Belum dijabarkan secara ! konkret tentang kualitas 1 yang akan dicapai dan 1 pemkegiatan 1 lokasi bangunan. \
II I
I
I
Yl
Ujlf\.UII
""""
I
\.U
I-
Ii Rencana Jangka Peiidek
Rencana Jar.gka Menengah
I
11. J.angka ~":'a~tu 3 sampai 11. 1 1 aengan o lanun. I 2. Banyak digunakan di I I banyak negara, karena I 2. I \ antara lain: .
I
I I 1 1 1 1
lI
waktu untuk memperhitungkan tingpematangan kat pelaksanaan di pembangunan berba~ai program dan proyeK. (2).Cukup waktu untuk
(1 ).Cukup
on.-.v<:~n r-nor-nnor-hito 111\JIIIf··"""'''"""""''~"UII
I I
no II t--'""-
.
!
I
I
I
i
I I
'
sumber numpukan serta usaha menina- i katkan sumber-sumb~r pem- i pembiayaan I I bangunan I masih secara j 1 3.Sasaran: sasaran i tetapi umum, 1 1 daiarn keiompok sektor 1 sudah dapat diproyeksikan secara kuantitaif.
I
~nt~ra
Ja~gka
. waktu selengan sampa1 aua tahun. Seringkali dipakai untuk menanggu!angi keadahP.rsifat yang an . I mendesak, misal: akibat bencana alam hebat penanggulangan dan krisis. 1 \ 3. ~e~ag~i penterjemahan rencana , aanpaaa 1 menengah • jangka 1 $''"'a""" JU YtJ'
.. """'"'""" sas"" UIUIIIIJ<..ot:
!ebih bersifat konkret, · spesifik dan operasio- . nal.
Sumber: Tjokroamidjojo (1979) dan Kunaryo (1993).
Vvaiaupun
tampaknya
terpisah
antara
perencanaan
jangka
panjang, menengah dan pendek, tetapi semuanya sebenarnya saiing berkaitan.
Perencanaan jangka pendek merupakan penjabaran dar!
perencanaan jangka menengah dan seianjutnya perencanaan jangka menengah merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang. Sasaran daiam
perencanaan jangka
pendek tidak teriepas dari
garis-garis
kebijaksanaan yang ditentukan daiarn perencanaan jangka rnenengah waiaupun jangka panjang.
TKP 7X - TESIS
39
4. Penggoiongan Teori-Teori Perencanaan
Ray Kemp, daiam bukunya "Pianning TheOty: Prospects for the 1980's" (Sudaryono,
2001 ),
menggolongkan teori-teori
perencanaan
daiam 3 goiongan, yaitu sebagai berikut: 1. Theory
"in''
Planning
dengan
pendekatan
kritis
(Criticai
Approach).
2. Theory "of' Planning dengan pendekatan analitik (Anaiiticai Approachj. 3. Theory "for" Planning dengan pendekatan normatif (Normatif Approach).
Untuk jeiasnya mengenai karakteristik goiongan teori-teori perencanaan tersebut di atas dapat dilihat pada Tabel 5. Tabei 5: Karakteristik Goiongan Teori-Teori Perencanaan Theory "in'' Planning
Ii
Theory "of" Planning
Tlleory "for'' Planning
I
i
I
i
1. Pendekatan kritis (Critical \ Approachj.
1.Pendekatan Analltik (Ana- 1 1. Pendekatan normatif (Normative Approach). liticai Approachj. \
· 2. Diprakarsai
2. Fiiosofinya:
1
oiert
I
Habernas: kritik terhadap ! !!mu pengetahuan dan !I tekno!ogi yang mengikutu azas-azas positivistik. 3. T eori-teori yang cenderung tidak memperhatikan konflik klas dan kepentingan. 4. Hubungan antara
pianning
tr,eory
dan
praksis perlu reformasi 5 Planning harus menguasai kekuatankekuatan politik dan hubungan planning dengan ideologi)
-run "7';"V'1 I 1\.r ,VV -
T""rrrr I C~.L.,;;J
seorang
planner, adalah seorang prob!ern solver. 3. Memfokuskan diri pad a planning s_vstem dan proses-proses pengambilan keputusan. 4.Memfokuskan diri pada penerapan teori-teori ke daiam praksis. 5. Contoh: Rational Com prehensive ,0 /anning (Andreas
. -·---,. I=' ::~I: orli\
2. Fiiosofinya:
seorang
planner, adalah agen mora! dan bukannya seorang problem solver. 3. Fokus kelompok sasaran adalah gerakangerakan masyarakat luas alam rangka perumusan kebijaksanaan umum pemba-
ngunan. A
(',..._...,+-h·
'""'t. \,.lUI HUll.
GBHN~
Pancasila-7 Repe!ita.
40
. meru~ak~n
1 6. Planning 1 _, ~u~~u t.r-ettU
pr~~~s K~mu~~~~~~-
i 1
etttarl- : l 5 :--g:n aualiya , __ b-,...--\ I I d . . . ,, sun\/Ok_,"'" S'""'•nvov .. I planning (pelaku) dar! ! I tekanan- tekanan oolitik. I I ekonomi, maupun sosial. . I I 8. Contoh: Advocacy Plann- i I ing. I ltJGI
_...h,_
I
\tJCIIIUC-
J GI;:)CII)'
<:>ri
~-~"
l
I I
I
_______ i
Sumber: Sudaryono (2001 ).
F. Kajian Konsepsuai Perencanaan Strategis
Menu rut Oisen dan Eadie daiam (Bryson, 200·i ), perencanaan strategis adaiah upaya yang didisipiinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu.
Yang terbaik, perencanaan strategis
mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksplorasi alternatif, dan
menekankan
implikasi
masa
depan
keputusan
sekarang.
Perencanaan strategis dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda, dan membantu pembuatan keputusan secara tertib maupun keberhasilan implementasi keputusan. Dalam
konteks
penyusunan
rencana
strategis pembangunan
daerah, perencanaan strategis difokuskan kepada fungsi yang melintasi batasan-batasan organisasi atau pemerintahan, sehingga hampir semua orang penting pembuat keputusan akan menjadi orang luar. Dalam situasi
TKP 700 - TESIS
41
ini, fokus pert-Jatian akan diletakkan pada bagairnana mengorganisasikan
pemikiran dan tindakan bersama daiarn jaringan antarorganisasi di mana tak seorang pun atau tak satu lembagapun berkuasa, tetapi di dalamnya banyak orang terlibat. Adanya pentingnya
pengakuan
perencanaan
pembangunan
pada
keunggulan,
terhadap strategis
semua
sebagai
aspek
dan
dan
ketangguhan
instrumen
perencanaan
lembaga/intitusi,
semua
merupakan akibat langsung dari adanya pengakuan bahwa perencanaan strategis telah banyak memberikan kontribusi yang besar terhadap upayaupaya pembangunan yang mampu mengakomodasi, mengantisipasi dan mengartikulasikan setiap tuntutan perubahan yang terjadi. Konsep perencanaan strategis merupakan suatu konsep yang bersifat "eklitik" yang diramu dari berbagai disiplin ilmu terutama sebagai konsep dan metode yang mampu merespon tuntutan perubahan.
Oleh
karena itu kajian konsepsual perencanaan strategis akan didahului dengan pemahaman
(1) sudut pandang dalam perencanaan strategis,
(2) konsep perencanaan strategis,
(3) proses perencanaan strategis,
(4) aspek partisipasi stake holder dalam proses perencanaan strategis Sudut pandang dalam perencanaan strategis; ditemukan definisi
perencanaan strategis yang secara harfiah dan sepintas nampaknya berbeda. perbedaan
Namun apabila dikaji lebih jauh, diketahui bahwa perbedaantersebut
disebabkan
terhadap perencanaan strategis.
TKP 700 - TESIS
oleh
perbedaan
"sudut
pandang"
42
Steiner (i994), mengartikan perencanaan strategis dari sudut pandang yang iebih menyoroti jangkauan perencanaan.
Tahap-tahap
pada proses perencanaan dan adanya perkiraan-perkiraan mengenai masa depan,
sehingga
apa
yang
dikerjakan saat ini diharuskan
menjangkau masa depan. Dalam kerangka pandang demikian, Steiner (1994) mengartikan perencanaan strategis sebagai (1) suatu perencanaan formal dan juga sebagai
perencanaan jangka
panJang (iong range distance)
yang
menyangkut jangkauan masa depan dari keputusan-keputusan yang dibuat sekarang; (2) suatu proses yang dimuiai dengan menggariskan sasaran-sasaran dari organisasi yang bersangkutan, merumuskan strategi dan kebijakan-kebijakan yang diperlukan dan mengembangkan rencanarencana terperinci dengan strategi demi mencapai hasil yang diharapkan; (3) suatu sikap atau bahkan merupakan falsafah way of iife.
Sebab
perencanaan strategis mengutamakan suatu kebiasaan dan keharusan bekerja berdasarkan pikiran-pikiran mengenai masa depan. Artinya perlu adanya suatu komitmen yang tegas dan konsisten untuk merencanakan secara teratur dan sistematis. Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun secara harfiah terdapat definisi dan pengertian
perencanaan
konsepsuai
terdapat
strategis
yang
berbeda,
persamaan-persamaan yang
namun
secara
mendasar bahwa
perencanaan strategis merupakan suatu metoda (cara) untuk meiakukan
TKP 700 - TESIS
43
sesuatu secara logis dan rasional dengan mempertimbangkan keadaan masa depan.
Dengan demikian, perencanaan strategis dan tindakan
strategis yang dapat dijadikan bentuk dan pedoman terhadap "apa yang dilakukan","mengapa dilakukan" dan "bagaimana melakukannya". Konsep perencanaan strategis, untuk memahaminya maka akan dikemukakan beberapa
konsep strategis yang menjadi basis dan
rumusan-rumusan tentang konsep manajemen strategis, perencanaan strategis atau keputusan strategis. Apabila dikaji berdasarkan "akar" filsafatnya; sebenarnya konsep strategis
Ualan=strategi)
mulai
muncul
pada
suatu
kondisi
yang
mengharuskan seseorang atau sekelompok orang (manusia) untuk "berkompetisi".
Kondisi
"berkompetisi"
dimaksudkan
sering
harus
berlangsung melalui suatu perjuangan (perkelahian atau peperangan) untuk bertahan (survive) terutama dalam hal memanfaatkan "ruang" dan "sumberdaya" yang dibutuhkan. Manusia yang memiliki "naluri" yang didukung dengan kemampuan intelegensia, imajinasi dan koordinasi; mempunyai kemampuan "naluri berkompetisi" untuk mempertahankan hidupnya secara berkelanjutan. Naluri berkompetisi ini yang kemudian diterjemahkan ke dalam suatu lingkungan (organisasi) tempat manusia itu berada.
Dari sinilah konsep
dasar strategis dimaksud mulai berkembang dan dikembangkan. Dengan berdasar pada uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perencanaan strategis tidak hanya sekedar sebagai
TKP 700 - TESIS
44
suatu upaya intelektual, yang didasarkan pada suatu analisis yang logis dan rasional dari berbagai aspek (internal dan eksternal) yang kemudian dituangkan ke dalam suatu proses, dan dapat dimplementasikan secara prosedural dan terstruktur.
Dengan demikian, perencanaan strategis
merupakan suatu perencanaan yang sangat dibutuhkan pada saat sekarang ini untuk tujuan masa datang dan mulai diterapkan sebagai upaya
mengikuti
perkembangan
dan
perubahan-perubahan
akibat
semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Perencanaan Strategis mempunyai proses perencanaan yang sangat bervariasi dan dianggap "baik" . Selain itu, disadari bahwa tidak ada style baku dalam perencanaan strategis.
Salah satu model dari
proses perencanaan strategis diberikan oleh Gordon (1993), secara rinci dan sekuensial yang terdiri dari langkah demi langkah, sebagai berikut: 1. ldentifikasi perlunya perencanaan strategis. 2. Pengumuman mengenai keputusan untuk meiakukan proses perencanaan strategis dan penjelasan keuntungannya. 3. Perumusan struktur proses. 4. Pemilihan para pelaku proses. 5. Penyelenggaraan rapat-rapat keiompok. 6. Rumusan basis kerja (antara lain pernyataan misi). 7. Pengkajian iingkungan (kelemahan, kekuatan, peluang dan tantangan}.
TKP 700 - TESIS
45
8. Pengkajian
ulang
hasil
pengkajian
lingkungan
kemudian
disimpulkan. 9. Pengkajian secara tertulis.
Model lainnya dari proses perencanaan strategis dikembangkan oelh Mercer (1991), yang terdiri dari sepuluh langkah, yaitu: 1. Persiapan, 2. Pernyataan awal tentang misi, 3. Scaning lingkungan. 4. Pengembangan misi, tujuan dan sasaran. 5. ldentifikasi indikator-indikator dan faktor-faktor keberuntungan yang teliti. 6. Pengembangan strategi. 7. Penilaian terhadap kemampuan internal untuk menjalankan perencanaan strategis. 8. Perumusan kontingensi. 9. lntegrasi dari rencana-rencana fungsional. 10. Perencanaan taktis.
TKP 700 - TESIS
46
Mintzberg ( 1994) yang mengajukan model perencanaan strategis sebagai model dari proses perencanaan strategis yang disebut dengan design school model, Mitzberg mengemukakan bahwa:
1. Model ini menekankan pentingnya penilaian eksternal dan sebagai
internal
utama
unsur
analisis
dalam
rangka
perencanaan strategis, 2. Penilaian eksternal yang meliputi kajian hambatan dan peluang terhadap
lingkungan
sebagai
faktor
kunci
kesuksesan
pembuatan rencana strategis. 3. Penilaian internal meliputi terhadap kekuatan dan kelemahan organisasi
sehingga
dapat
dilihat
kemampuan
dan
keunggulannya. 4. Langkah selanjutnya adalah pembuatan rencana strategis dengan memperhatikan tanggungjawab sosial dan kemampuan pengelolaan. 5. Evaluasi pemilihan strategi, 6. Pelaksana. Dengan strategis yang
memperhatikan
model-model
proses
perencanaan
dikembangkan seperti terurai di atas maka dapat
disimpulkan bahwa proses perencanaan strategis sangat bervariasi dan tidak mengenal standar yang baku. Oleh karena itu harus pula dipahami bahwa dalam penerapan perencanaan strategis dibutuhkan suatu variasi dan kondisi setempat (Djunaedi, 2000)
TKP 700 - TESIS
47
Meskipun
terdapat model-model perencanaan strategis yang
sangat bervariasi, namun secara umum dalam suatu proses perencanaan strategis terdapat persamaan-persamaan mendasar yang merupakan ciri khas
perencanaan
strategis,
sehingga
perencanaan
ini
memiliki
perbedaan yang sangat mendasar dengan model-model perencanaan yang lain ciri khas dimaksud oleh Djunaedi (2000) disebut sebagai unsurunsur
dalam
proses
perencanaan
strategis
yang
terdiri
dari:
(1) perumusan visi dan misi, (2) pengkajian lingkungan eksternal, (3) pengkajian isu-isu internal, (4) perumusan isu-isu strategis, dan (5) penyusunan strategis pengembangan (yang dapat ditambah dengan tujuan dan sasaran).
Selanjutnya Djunaedi (2000), menjelaskan bahwa
proses perencanaan strategis pada dasarnya tidak bersifat sekuensial penuh.
Artinya bahwa proses perencanaan strategis dapat dimulai dari
salah satu dari langkah (unsur) ke (1 ), (2) dan (3). tersebut saling mengisi;
Ketiga langkah
kemudian dilanjutkan dengan langkah ke-4 dan
Secara skematis, proses perencanaan strategis "secara
disusul ke-5.
umum" dapat dilihat pada Gambar 5. Berdasar pada uraian tersebut di atas, maka dalam proses perencanaan strategis pembangunan daerah harus secara eksplisit memuat karakteristik dan unsur-unsur dalam perencanaan strategis dimaksud.
Terkait dengan karakteristik perencanaan strategis, Djunaedi
(1999) mengemukakan bahwa berdasarkan pengalaman dari kasus-kasus dalam penerapan proses perencanaan strategis secara utuh; dapat di-
TKP 700 - TESIS
48
I\
Visi dan Misi
Kajian Lingkungan (eksternal & internal)
Isu-isu strategis
Perencanaan Strategis
(Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengem bangan)
\I
'1'
Rencana Operasional
Perencanaan Taktis
\lt
I\
Tindakan
Tindakan Data/informasi \I
Dari Sumber lain
Gambar 5: Pola Umum Proses Perencanaan Strategis Sumber: Djunaedi (1999)
simpulkan ha!-hal sebagai berikut: (1) melibatkan semua stake holder. (2) berfokus pada beberapa isu strategis saja, (3) mempertimbangkan secara eksplisit ketersediaan sumberdaya, (4) mendasarkan pada kajian kekuatan
dan
TKP 700 - TESIS
kelemahan,
(5)
mempertimbangkan
kejadian
dan
49
perubahan
besar
yang
terjadi
di
luar organisasi
dan
yurisdiksi,
(6) berorientasi pada tindakan dengan menekankan pada hasii-hasii praktis. Seianjutnya dikemukaan bahwa praktek perencanaan strategis, prosesnya dapat dikembangkan secara permanen oleh sebagian besar pemerintahan, dinas atau organisasi iainnya dengan memasukkan unsurunsur strategis, yang oieh Bryson (2001 ), terdiri dari: (1) memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis; (2) mengidentifikasi mandat organisasi; (3) memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi; (4) meniiai lingkungan eksternal: peiuang dan ancaman; (5) meniiai iingkungan internal: kekuatan dan keiemahan;
(6) mengidentifikasi isu
strategis yang dihadapi organisasi; (7) merumuskan strategi untuk rnengelola isu-isu, dan (8) rnenciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan. Aspek partisipasi stakehoider daiam proses perencanaan strategis, merupakan hai yang sangat krusiai karena adanya "kepuasan" stakehoider merupakan
rnaupun swasta.
kunci keberhasiian daiam organisasi pubiik
Bryson (2001 ), mendefinisikan stakehoider sebagai
individu, keiompok atau organisasi yang dapat meiakukan kiaim atau perhatian terhadap sumber daya atau hasii organisasi atau dipengaruhi oleh hasil itu. Berdasarkan beberapa pengaiaman dan kasus, Djunaedi (2000) membuktikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat tergantung pada fokus
TKP 700 - TESIS
50
penerapan perencanaan strategis pada organisasi; urnumnya hanya sedikit warga yang teriibat; yaitu anggota dewan (yang dipiiih atau ditunjuk).
Biia fokus perencanaan strategis pada program, maka
partisipasi masyarakat akan iebih kentai terutama masyarakat daiam kapasitas pengguna, sebaliknya bila fokus perencanaan strategis pada komunitas, maka pada umumnya semua warga atau semua keiompok masyarakat akan berpartisipasi. Namun hai ini tidak berarti bahwa daiam situasi tertentu, terdapat kepentingan-kepentingan masyarakat yang tidak terakomodasi dalam perencanaan strategis, Bryson
(200·1 ),
bahwa
tetapi sebaiiknya; sebagaimana yang dikatakan perencanaan
strategis
dapat
memfasiiitasi
komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi kepentingan dengan niiai yang
berbeda
dan
membantu
pembuatan
maupun
keputusan
keberhasiian impiementasinya.
G. Kajian Perencanaan Strategis pada Penataan Ruang dan Hubungan Rencana Strategis dengan RTRW Rencana penataan ruang di indonesia seiama ini beiurn efektif mengarahkan pembangunan ruang.
Djunaedi ( 1995), mengungkapkan
keiemahan rencana tata ruang di indonesia iebih banyak bersifat pengendalian, tanpa sifat promotif yang menonjol dalarn arti kurang dapat mendorong pengisian ruang-ruang yang ditata tersebut.
Kemudian
ditambahkannya, bahwa rencana-rencana promotif seperti Repeiitada
TKP 700 - TESIS
51
lebil-. condong mengarah ke pernbangunan sosial-ekonomi, sehingga pada
prakteknya
rencana-rencana
pembangunan
terkoordinasikan dengan rencana tata ruang.
tersebut
tidak
Sehingga diperiukan
beberapa pendekatan baru untuk mengganti pendekatan yang ada. Untuk menentukan pendekatan baru dalam penataan ruang, mengungkapkan
kemungkinan
untuk
Djunaedi (1995),
menggunakan
pendekatan
perencanaan strategis yang teiah banyak dipakai di negara-negara lain, misai di inggris, Amerika dan Austraiia. Di lnggris, Bruton dan Nicholson {1985) dalam Djunaedi {1995) mengungkapkan
bahwa
antar
berbagai
rencana
sektoral
perlu
dikoordinasikan dengan baik dan antara yang sektorai dan rencana tata guna tanah juga periu berada daiam suatu kerangka acuan (frameworkj yang jelas.
Tanpa kerangka acuan ini, maka peran rencana tata guna
tanah (yang terbatas) akan tidak efektif dalam menunjang pembangunan sosiai ekonomi masyarakat.
Sehingga peran perencana harus berubah
dari penghasil rencana menjadi manajer perubahan. Berkaitan dengan itu ilrnu manajemen yang perlu dikuasai oleh perencana adalah perencanaan strategis.
Kemudian Bruton dan Nicholson (1985) daiam Djunaedi (1995), mengusuikan suatu kerangka acuan ideai untuk perencanaan strategis dan irnplementasinya di bidang publiklpemerintahan umurn, seperti terlihat dalam Gambar 6.
TKP 700 - TESIS
52
Sasaran dan Kebijaksanaan Nasional: - Kebijaksanaan dalam perubahan sosial dan ekonomi. - lmplikasi Sektoral - Sumberdaya
I
rl I I I I I
Strategi Regional: - Strategi Sosio-ekonomi - Strategi Keuangan - Strategi Pembangunan Seba;ai kerangka
acu~m
bagi
lmpilkasi Lokal: - Rencana terinci lokasi untuk pembangunan dan guna tanah. - Sumberdaya yang diperiukan dan program. Menkoordinasikan pengembangan dan guna lahan melalui
I
H
Alokasi Sumberdaya: - Penyusunan program dan tahapan - Distribusi relatif antar proyek
II~~~----------------~
lI
Pemantauan pengeluaran
I
llmplementasi - Koordinasi dan pengendalian investasi publiklpemerintah dan swasta ke pengembangan fisik.
~
I
I
Gambar6: Kerangka Acuan ideai untuk Perencanaan Strategis dan lmplementasinya di Bidang Publik Sumber: Bruton dan Nicholson ("1985) daiam Djunaedi ("1995).
TKP 700 - TESIS
53
Dijelaskan oleh Bruton dan Nichoison (1985) dalam Djunaedi (1995), mernbandingkan sistern perencanaan yang ada di inggris (saat itu) yang
beium sesuai dengan
kerangka yang disarankan oieh teori
perencanaan strategis. Kesenjangan tersebut menimbuikan tiga masaiah utama, terutama di tingkat implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut: "Masaiah pertama, kebijakan lokal seharusnya didasarkan pada kebijakan sosiai-ekonomi dan spasiai di tingkat keputusan t"'aaa kenyataannya, rencana tata ruang 01arasnya (regionai). dijadikan arahan (mernberi indikasi program) bagi rencana sosialekonomi. Pada situasi sektor swasta iebih dominan, dinamis dan perkembangannya sulit diduga, maka pengendaiian sosiai-ekonomi oieh tata ruang menjadi tidak efektif. Masaiah kedua timbui karena rencana tata ruang tidak terkait dengan sumberdaya yang diperiukan untuk mewujudkan tata ruang tersebut. Sumberdaya yang berada di luar kendaii tata ruang adaiah dana. Sebagian besar dana dikendaiikan oieh pemerintah di tingkat atasnya dan Masalah ketiga terkait dengan atau oleh pihak swasta. ketidaktersediaan sarana atau aiat pengendaii impiementasi yang memadai. Pengendaiian dampak iingkungan juga termasuk daiam kategori ini" (Bruton dan Nicholson, 1985 dalam Djunaedi, 1995).
Akhirnya Bruton dan Nichoison (1985) daiam Djunaedi (200i ), rnenyimpulkan
bahwa perencanaan
guna lahan merupakan bagian
terintegrasi dari proses perencanaan strategis di sektor pubiik dan digunakan
untuk
mencapai
perubahan
sosiai
dan
ekonomi
yang
diharapkan.
Untuk itu diperiukan strategi jangka panjang, yang meiiputi
dua unsur.
Unsur pertarna berupa kebijakan strategis pengernbangan kedua
menterjemahkan
kebijakan tersebut daiam bentuk strategi keruangan.
Strategi jangka
sosio-ekonomi
wiiayah,
sedangkan
unsur
panjang tersebut dioperasionaikan daiam suatu rencana atau program
TKP 700 - TESIS
54
pembangunan
jangka
pendek
dengan
mempertimbangkan
strategi
keruangan dan alokasi sumberdaya yang tersedia. Untuk mengiiustrasikan pemikiran Bruton dan Nicholson tersebut secara sederhana dapat dilihat pad a Gam bar 7.
TiNGKAT STRATEGi
I . . - ,----------. II
I
II
STRATEGI SOSIAL t - - - - -......>.1~ & EKONOMI 7J
I STRATEGI KERUANGAN
II
II
~------~1
TINGKAT PROGRAM
I
I ----------._,1-E:~---~' PROGRAM -~ I 1 ru-"'•nANG••••"•• :>"! I rc1v1o 1 UI'IMI'I 1 1 r-1
1\ 1 1\V" 1"'\LVr'V"'\
I
s~1 s~VIVIUL 111 .. o c:R
n"v" UM 1M
I I
TiNGKAT
I I II 11 I 1
I
PELAKSANAA~): II
IUDI t=l\llt=t.ITAQI II VII
~L-IVIL-1'
I
VI
Gambar 7: Aiur impiementasi Strategi Pembangunan (Sumber: Djunaedi, 200i ).
Djunaedi (200i ), mengemukakan usuian pengembangan modeirnodel
penerapan
perencanaan
strategis
untuk
perencanaan
pembangunan daerah dan perencanaan keruangan wiiayah di indonesia dengan mempertimbangkan sistem perencanaan yang ada, yaitu sebagai berikut:
TKP 700 - TESIS
55
(1 ). Modei i: "Perencanaan strategis pembangunan daerah berjaian beriringan secara kohesif dengan perencanaan strategis tata ruang wiiayah". Modei i ini cocok untuk menjadi model "transisionai" yang berangkat dari modei PSD. Kesuiitan utama yang mungkin dihadapi dalam pemakaian model ini terletak pada upaya pengkohesian Salah
antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang. satu
cara
mengatasi
untuk
adalah
tersebut
kesulitan
menggabungkan tim perencana dua macam perencanaan tersebut Hasii
dan menugaskan mereka untuk menyusun anaiisis SWOT.
anaiisis tersebut secara konsisten dipakai bersama untuk meiandasi baik rencana pembangunan maupun rencana tata ruang. li:
(2). Modei
"Rencana
Strategis
payung
menjadi
bagi rencana
pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah".
Model II
model
pertama.
pembangunan
dengan
merupakan
perkembangan
Pemersatu
dari
aiur
iebih
dari
ianjut
perencanaan
perencanaan tata ruang tidak hanya hasil anaiisis S\ivOT, tetapi berupa rencana strategis. Syarat utama penerapan modei ini terietak pada
komitmen
seluruh
stakeholders
di
pemerintahan
dan
masyarakat untuk seiaiu mengacu pada rencana strategis daiam membuat
rencana-rencana
yang
iebih
rinci
pernbangunan daerah dan tata ruang wilayah.
TKP 700 - TESIS
berkaitan
dengan
56
Kemudian Rizal (2002), dalam penelitiannya tentang hubungan substansi antara RTRW dan Renstra mengusulkan Model Ill dalam kaitan penerapan perencanaan strategis pembangunan daerah dan tata ruang wilayah. Model Ill: "Konsep perencanaan terpadu disepakati sebagai acuan atau landasan dalam penyusunan rencana-rencana pembangunan Pemikiran strategis yang terdapat pada konsep
di suatu daerah".
perencanaan terpadu sebagai pemersatu dalam alur sistem perencanaan pembangunan di suatu daerah.
H. Kajian Manfaat Desentralisasi atau Otonomi Daerah
Otonomi daerah atau desentralisasi akan membawa sejumlah manfaat bagi masyarakat di Daerah ataupun pemerintahan Nasional. Cheema dan Rondinelli (1983), alasan
yang
merupakan
menyampaikan paling tidak ada 14
rasionalitas
dari
desentralisasi,
yaitu:
(1) mendelegasikan sejumlah kewenangan, (2) memotong jalur birokrasi, (3)
memfungsikan
dan
penugasan
kepada
pejabat
di
daerah,
(4) terjadinya "penetrasi" yang lebih baik dari Pemerintah Pusat bagi daerah,
(5) representasi
yang
lebih luas dari berbagai kelompok
masyarakat, (6) meningkatkan kapasitas pemerintahan serta lembaga privat, (7) meningkatkan efisiensi pemerintahan di Pusat, (8) menyediakan struktur departemen di Pusat bagi koordinasi program pembangunan secara
efektif,
TKP 700 - TESIS
(9)
melembagakan
partisipasi
masyarakat
dalam
57
perencanaan dan implementasi program, (10) meningkatkan pengawasan atas
berbagai
aktifitas,
( 11)
administrasi
mudah
pemerintah
menyesuaikan, inovatif dan kreatif, (12) menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif dengan perencanaan dan fungsi manajemen, (13)
memantapkan
stabilitas
politik
dan
kesatuan
nasional,
(14) meningkatkan penyediaan barang dan jasa di tingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah. Dari uraian di atas dapat dijelaskan secara singkat, bahwa otonomi daerah seluas-luasnya atau desentralisasi akan memberikan lebih banyak manfaatnya bila dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan dari desentralisasi itu sendiri.
Dengan kata lain, alasan utama yang
dikemukakan oleh Cheema dan Rondinelli (1983) tentang manfaat otonomi daerah tersebut terutama akan terjadi peningkatan pelayanan publik yang lebih baik dari pemerintah daerah terhadap masyarakat.
I. Kajian Historis Tentang Keistimewaan Aceh dan Syari'at Islam 1. Sejarah Keistimewaan Aceh
Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan
Propinsi
Daerah
menguraikan secara garis besar tentang sejarah
lstimewa
Aceh,
Keistimewaan Aceh,
yaitu diuraikan sebagai berikut: (1) dua abad sebelum Masehi, Aceh dalam sejarahnya dikenal sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara,
TKP 700 - TESIS
58
yang disinggahi pedagang Timur Tengah menuju ke negeri Cina. Ketika Islam lahir pada amad VI Masehi, Aceh menjadi wilayah pertama di Nusantara yang menerima Islam; (2) Aceh menjadi sebuah kerajaan Islam pada abad XIII Masehi, yang kemudian berkembang menjadi sebuah kerajaan yang maju pada abad XIV Masehi.
Dari sinilah Islam
berkembang ke seluruh Asia Tenggara; (3) sekitar abad XV, ketika orangorang Barat memulai petualangannya di Timur, banyak wilayah di Nusantara yang dikuasainya, tetapi Aceh tetap bebas sebagai sebuah kerajaan
yang
berdaulat.
Dalam
percaturan · politik
internasional,
hubungan Kerajaan Aceh Darussalam dengan Belanda yang semula cukup baik, pada abad XIX mengalami krisis. Meskipun demikian, dalam Traktat London 17 Maret 1824, Pemerintah Belanda berjanji kepada Pemerintah lnggris untuk tetap menghormati kedaulatan Kerajaan Aceh; (4) empat puluh tujuh tahun kemudian, dengan berbagai kelicikan, Belanda meyakinkan lnggris untuk tidak menghalanginya menguasai Aceh melalui Traktat Sumatera 1 November 1871. Dua tahun kemudian (1873) Belanda menyerang Aceh, yang berlangsung puluhan tahun dengan korban yang tidak terkira banyaknya pada kedua belah pihak.
Sejak
waktu itu sampai Perang Dunia II Belanda kehilangan enam orang jenderal dan ribuan perwira serta prajurit.
Demikian juga dengan Aceh
yang tidak hanya kehilangan harta dan jiwa, bahkan yang lebih penting, Aceh telah kehilangan kedaulatannya; (5) Masyarakat Aceh amat tunduk kepada ajaran Islam dan mereka taat serta memperhatikan fatwa ulama,
TKP 700 - TESIS
59
karena ulamalah yang menjadi ahli waris Nabi.
Penghayatan terhadap
ajaran agama Islam dalam jangka yang panjang itu melahirkan budaya Aceh
tercermin
yang
memproklamasikan
dalam
kehidupan
kemerdekaannya
adat;
tanggal
(6) 17
saat
Indonesia
Agustus
1945,
masyarakat Aceh sangat mendukung proklamasi itu; (7) selama revolusi fisik, Aceh merupakan satu-satunya wilayah yang tidak dapat diduduki oleh Belanda sehingga Aceh disebut sebagai Daerah Modal bagi perjuangan bangsa Indonesia. Dalam era mempertahankan kemerdekaan ini peran para ulama sangat menentukan karena melalui fatwa dan bimbingan
para
ulama
ini,
rakyat
rela
mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan
berjuang
dan
berkorban
17 Agustus 1945; (8) atas
dasar perjuangan itu pula Aceh mendapat kedudukan tersendiri sehingga dengan Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des!WKPM/49 tertanggal 17 Desember 1949, Aceh dinyatakan sebagai satu propinsi yang berdiri sendiri yang lepas dari Propinsi Sumatera Utara. Namun, setelah Republik Indonesia kembali ke negara kesatuan, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 status daerah Aceh kembali ditetapkan menjadi salah satu keresidenan dalam
Propinsi
Sumatera
Utara.
Ketetapan
1n1
menimbulkan
ketidakpuasan di kalangan pemimpin dan rakyat Aceh, yang pada akhirnya menimbulkan gejolak perlawanan pada tahun
1953 yang
melibatkan hampir seluruh rakyat Aceh, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga Daerah Aceh kehilangan peluang untuk menata diri;
TKP 700 - TESIS
60
(9) guna memenuhi aspirasi dan tuntutan rakyat Aceh, Pemerintah menetapkan kembali status Keresidenan Aceh menjadi daerah otonom Propinsi Aceh. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang "Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara; (10) Salah satu faktor yang menentukan dalam menuntaskan penyelesaian masalah keamanan Aceh adalah setelah Pemerintah Pusat mengirimkan satu missi khusus di bawah pimpinan Wakil Perdana Menteri yang memberikan status Daerah lstimewa Aceh melalui Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959, yang meliputi agama, peradatan dan
pendidikan;
(11)
kecenderungan
pemusatan
kekuasaan
di
Pemerintah Pusat melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan
di
Daerah,
maka
penyelenggaraan
keistimewaan Aceh tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang kemudian melahirkan hal-hal yang tidak sejalan dengan aspirasi Daerah; (12)
lsi
Keputusan
Perdana
Menteri
Republik
Indonesia
Nomor
1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Propinsi Aceh yang meliputi agama, peradatan dan pendidikan, yang selanjutnya diperkuat dengan Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahkan disertai dengan penambahan peran ulama dalam menentukan kebijakan Daerah. Untuk menindaklanjuti ketentuan mengenai Keistimewaan Aceh tersebut
dipandang
perlu
untuk
menyusun
penyelenggaraan
Keistimewaan Aceh tersebut dalam suatu undang-undang yang mengatur
TKP 700 - TESIS
61
mengenai penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah lstimewa Aceh yang dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi Propinsi Daerah lstimewa Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan Daerah. Undang-Undang
No.
44
tahun
1999
mengakui
berdirinya
pemerintahan otonom dalam bentuk Nanggroe Aceh Darussalam atau Negeri Islam Aceh Darussalam.
Undang-Undang No. 44 tahun 1999
tersebut juga merupakan deklarasi pemberlakuan "Syariah Islam" di Aceh. lsi dari UU tersebut mengacu pada tiga hal, yakni ijma' tetang adat, ijma' tentang pelaksanaan Syariah Islam, dan ijma' tentang pendidikan.
UU
tersebut kemudian dijabarkan oleh DPRD dalam bentuk peraturan daerah (Perda).
Dalam hal ini DPRD dan Pemda Aceh juga memanfaatkan
peluang untuk mengajukan draft RUU Otonomi Khusus sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai implementasi dari UU No. 44 Tahun 1999.
2. Sejarah Syari'at Islam
Gibb (1961) dalam AI Qurtuby (1999), mendefinisikan syari'at secara etimologis yang berarti "jalan menuju sumber air" (the road to the watering place) atau "jalan tenang yang diikuti" (the ckear path to the too/owed). Dalam uraian tentang syari'at AI Qurtuby (1999) menjelaskan
bahwa dalam pemakaian yang bersifat religius kata syari'at mempunyai arti "jalan menuju yang baik" yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan
TKP 700 - TESIS
62
secara fungsional dan dalam makna yang konkrit untuk mengarahkan kehidupan manusia.
Bila dikaitkan dengan "sumber air", kata syari'at
menunjukkan bahwa vitalnya syari'at itu, sebab "sumber mata air" bagi orang Arab menunjukkan sesuatu yang "luar biasa". Kemudian AI Qurtuby (1999) menambahkan dengan mengutip ayat AI Qur'an surat AI-Jaatsiyat I 45 : 18: "Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu" (Q.S. 45 : 18). AI Qur'an menggunakan kata syir'ah dan syari'at dalam pengertian agama, baik suatu jalan lurus yang ditentukan oleh Allah untuk manusia maupun sebagai suatu ketentuan yang harus dilaksanakan. Hassan (1994) dalam AI Qurtuby (1999) mengungkapkan tentang syari'at Islam di zaman Nabi Muhammad SAW, di mana dikemukakan ketika nabi di tanya tentang syari'at Islam, beliau menjawab tentang shalat, zakat, puasa dan haji.
Hal tersebut menjelaskan menunjukkan
bahwa terminologi syari'at pada masa hidup nabi digunakan untuk menyebut makna yang esensial dari ajaran Islam.
Dengan demikian,
syari'at meliputi segala ketentuan dan hukum yang ada dalam AI-Qur'an dan sunnah, baik yang berkaitan dengan aqidah, akhlak atau perbuatan manusia dalam bentuk mu'amallah. Dalam
hubungannya
dengan
fiqih,
AI
Qurtuby
(1999)
menyimpulkan bahwa syari'at mencakup hak-hak dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang sifatnya lebih luas karena meliputi segala aspek
TKP 700 - TESIS
63
kehidupan manusia, sementara ruang lingkup fiqih lebih sempit karena hanya menyangkut hal-hal yang pada umumnya dipahami sebagai aturanaturan hukum saja. Berbeda dengan syari'at yang mencakup persoalanpersoalan teologi dan etika yang merupakan perintah llahi yang harus diikuti, sedangkan penekanan kajian fiqih lebih kepada hukum sebagai suatu ilmu. AI Qurtuby (1999), menegaskan bahwa Syari'at Islam adalah sesuatu yang absolut, eternal, abadi dan tidak berubah, sedangkan hukum fiqih pada hakekatnya merupakan hasil usaha penyelarasan antara syariah dengan situasi sosial dan dinamika masyarakat. Di pihak lain An-Na'im (2001) mengemukakan bahwa Syari'at Islam disusun oleh para ahli hukum Muslim pada abad ketiga pertama Islam. Ia menambahkan bahwa: " ... walaupun dijabarkan dari sumber wahyu fundamental Islam. AIQur'an dan Sunnah, tetapi Syari'at sendiri bukanlah wahyu karena ia merupakan produk penafsiran manusia atas sumber-sumber tersebut. Selain itu, proses penyusunan ini melalui penafsiran manusia yang berada dalam suatu konteks historis tertentu yang secara mendasar berbeda dengan zaman kita sekarang. Oleh karena itu sangat mungkin bagi umat Islam kontemporer untuk melakukan proses yang sama dalam menafsirkan dan menerapkan AI-Qur'an dan Sunnah dalam konteks historis kini, dengan membangun hukum publik Islam alternatif yang tepat untuk diimplementasikan sekarang" (An-Naim, 2001)
TKP 700 - TESIS
64
J. Bentuk dan Mekanisme Penerapan Otonomi Khusus di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah lstimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam,
menguraikan bentuk dan mekanisme
penerapan otonomi khusus di Provinsi NAD, yaitu sebagai berikut: (1)
kekhususan
dari
kewenangan
pemerintahan
daerah,
selain
sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah; (2) kewenangan yang berkaitan dengan bidang pertahanan negara merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. pelaksanaan
kebijakan
tata
ruang
pertanahan
Dalam hal ini
untuk
kepentingan
pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tidak bersifat rahasia, Pemerintah berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; (3) Hal yang mendasar adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumbersumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuhkembangkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi,
meningkatkan
peran
serta
masyarakat,
menggali
dan
mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh,
TKP 700 - TESIS
memfungsikan secara optimal Dewan
65
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat; (4) untuk berbagai
melaksanakan
kewenangan
dalam
rangka
kekhususan,
Pemerintah Pusat membuka peluang untuk meningkatkan penerimaan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam termasuk kemungkinan tambahan penerimaan daerah selain yang telah diatur dalam undangundang; (5) titik berat otonomi khusus pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pelaksanaannya diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota atau nama lain secara proporsional. Kekhususan ini merupakan peluang yang berharga untuk melakukan penyesuian struktur, susunan, pembentukan dan penamaan pemerintahan di tingkat lebih bawah yang sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh, diatur dalam Peraturan Daerah yang disebut dengan Qanun; (6) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
adalah
Darussalam,
yang
Peraturan
daerah
Provinsi
dapat mengenyampingkan
Nanggroe
peraturan
Aceh
perundang-
undangan yang lain dengan mengikuti asas lex specialis derogaat lex generalis dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil
terhadap qanun.
TKP 700 - TESIS
66
K. Kajian Metode Analisis lsi
Krippendorff (1993}, mendefinisikan bahwa analisis isi (content analysis) adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi
yang dapat ditiru (replicable), dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi ini mempunyai dua kelebihan, yaitu: (1) metode analisis isi mampu menerima bentuk komunikasi simbolik yang relatif tak terstruktur sebagai data dan (2) mampu menganalisa gejala yang tak teramati (unobserved), melalui medium data yang berkaitan dengan gejala tersebut. Carney (1972) dalam Muhadjir (2000), mengetengahkan komponen dalam tata susunan analisis isi, yaitu: (1) ada problem, yang perlu dikonsultasikan kepada kerangka acuan teoritik, (2) perlu diuji validitas metode yang digunakan serta ditetapkan sampelnya, dengan hasil akhir berupa unit-unit rekaman dan konteks.
Unit konteks merupakan suatu
karangan yang didalamnya terdapat unit rekaman; konteks memberikan makna dari karangan itu.
sedangkan unit
Menghitung dalam arti
kuantitatif didasarkan pada frekwensi, sedangkan dalam arti kualitatif menyangkut pemaknaan dan mencari arti,
diangkat dari intensitas
kejadiannya. Krippendorff (1993) menawarkan kerangka kerja sederhana dan umum dan menggunakan beberapa konsep dasar saja, yaitu sebagai berikut:
TKP 700 - TESIS
67
1. Harus jelas data mana yang dianalisis, bagaimana data ditentukan dan dari populasi mana data tersebut diambil; 2.
Konteks yang berhubungan dengan data yang dianalisis harus dieksplisitkan, maksudnya konteksnya dikonstruksikan oleh analisis isi untuk
memasukkan
kondisi-kondisi
yang
mengitarinya,
yang
mendahuluinya, yang berkoeksistensi dengannya atau akibat-akibat yang ditimbulkannya; 3. Minat dan pengetahuan analis menetukan konstruksi konteks untuk menarik inferensi; 4. Tujuan atau target inferensi harus dinyatakan secara jelas.
Target
adalah masalah yang ingin diketahui oleh analis. 5. Untuk menyempurnakan atau menjustifikasi inferensi. Analis isi harus mempunyai atau mengkonstruksikan sebuah teori operasional tentang keterkaitan data-konteks yang relatif stabil dan mencakup faktor-faktor yang memberikan kontribusi kepada atau menjembatani keduanya; 6. Jenis pembuktian yang diperlukan untuk mengkaji kesahihan hasilnya harus dispesifikasikan terlebih dahulu sehingga cukup jelas, agar uji kesahihan (validasi) dapat dipahami.
L. Kajian Landasan Teoritis
Landasan
teoritis
dalam
penelitian
ini
dimaksudkan
adalah
penjelasan-penjelasan konsepsual yang diberikan dan berfungsi sebagai
TKP 700 - TESIS
68
frame of research dengan tujuan agar terdapat suatu persamaan persepsi
terhadap konsep ataupun istilah-istilah yang digunakan dan berhubungan dengan judul, fokus dan metode penelitian ini. penelitian
ini
penekanannya
pada
kajian
Karena penilaian utama teoritis-empiris
hubungan
substantip antara Poldas, Propeda, Renstrada, dan RTRWP, maka yang utama adalah memiliki pengetahuan teoritis tentang: (1) aspek-aspek perencanaan
strategis,
(2)
pengetahuan
tentang
perencanaan
pembangunan daerah yang bersifat umum, (3) teori tentang penerapan perencanaan strategis pad a penataan ruang dan (4) pengetahuan tentang kondisi sosial politik wilayah perencanaan. Teori-teori mengenai aspek-aspek perencanaan strategis meliputi: pengertian perencanaan strategis dan proses perencanaan strategis, unsur-unsur perencanaan strategis, karakteristik perencanaan strategis dan konsep partisipasi Stakeholder dalam proses perencanaan strategis. Sedangkan pembangunan perencanaan
teori-teori
daerah wilayah
yang di
mengenai bersifat
Indonesia,
aspek-aspek
umum
meliputi:
pengertian
perencanaan pola
Poldas,
umum
Propeda,
Renstrada dan RTRWP. Berdasarkan Tinjauan Pustaka seperti diuraikan di depan; maka dapat dikemukakan beberapa hal spesifik dan menjadi batasan-batasan operasional dalam penelitian ini.
TKP 700 - TESIS
69
1. Aspek-Aspek Perencanaan Strategis Pengertian perencanaan strategis menurut:
a. Olsen dan Eadie (1988), perencanaan strategis adalah upaya untuk menghasilkan keputusan-keputusan dasar dan bentuk dari suatu tindakan sebagai petunjuk jalan bagi organisasi. b. Steiner (1994}, mengemukakan bahwa: (1) suatu perencanaan formal dan juga sebagai perencanaan jangka panjang (long range distance) yang menyangkut jangkauan masa depan dari keputusan-keputusan yang dibuat sekarang;
(2) suatu proses yang dimulai dengan
menggariskan sasaran-sasaran dari organisasi yang bersangkutan, merumuskan strategi dan kebijakan-kebijakan yang diperlukan dan mengembangkan rencana-rencana terperinci dengan strategi demi mencapai hasil yang diharapkan; (3) suatu sikap atau bahkan merupakan falsafah way of life.
Sebab perencanaan strategis
mengutamakan suatu kebiasaan dan keharusan bekerja berdasarkan pikiran-pikiran mengenai masa depan.
Artinya perlu adanya suatu
komitmen yang tegas dan konsisten untuk merencanakan secara teratur dan sistematis. Proses
(mekanisme) pembangunan
perencanaan
dari yang
suatu
strategis
prosedur
dilaksanakan
penyusunan
bahwa
TKP 700 - TESIS
sebagai
konsep
tahapan-tahapan rencana
secara sistematik,
menerus, serta menghasilkan suatu produk. depan
adalah
strategis
berulang
dan
Sebagaimana diuraikan di
perencanaan
yang
baru;
proses
70
perencanaan strategis memiliki banyak model dan ragam penerapannya dalam
situasi dan
kondisi
yang
berbeda serta "keuntungan" dari
"kebaikan" yang berbeda pula antara masing-masing daerah.
Meskipun
demikian, sebagaimana terurai di depan bahwa inti dari perencanaan strategis adalah berpikir dan bertindak strategis dan dalam hubungan ini Bryson (2001 ), menguraikan langkah atau tahapan kegiatan dalam proses perencanaan
strategis
bagi
orgamsas1,
sehingga
mampu
mengembangkan "berpikir dan bertindak" strategis, yaitu sebagai berikut: (1)
memprakarsai dan
menyepakati proses perencanaan strategis,
(2) mengidentifikasi mandat organisasi, (3) memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi, (4) menilai lingkungan eksternal: peluang dan ancaman, (5) (6)
menilai
lingkungan
mengidentifikasi
isu-isu
internal:
kekuatan
strategis
yang
dan dihadapi
kelemahan, organisasi,
(7) merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu, (8) menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan. Kedelapan perencanaan
langkah-langkah
strategis
tersebut
atau
merupakan
tahapan
dalam
unsur-unsur inti
proses dalam
perencanaan strategis yang selanjutnya dijadikan landasan teori dalam penelitian dan pembahasan ini. Unsur perencanaan strategis
menurut: Fosler (1995), adalah
(1) mencerminkan adanya antisipati mengenai sesuatu yang akan terjadi
di masa depan, (2) memuat kunci-kunci permasalahan yang terjadi, (3) memperkirakan sumberdaya yang dimiliki, (4) menetapkan tujuan,
TKP 700 - TESIS
71
(5) dapat dikembangkan untuk tindakan operasional, (6) adanya usaha untuk diimplementasikan dan (7) melaksanakan evaluasi dan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Karakteristik perencanaan strategis menurut:
a. Bryson (2001 ), terdiri dari: (1) sangat fokus terhadap identifikasi penyelesaian isu, (2) memberikan penilaian lebih kepada faktor internal dan eksternal, (3) menganggap masa depan penuh dengan tren,
hal
dan
kejutan
baru,
(4)
mengandung
wawasan
(visi
keberhasilan) masa depan yang kualitatif dan (5) berorientasi pada tindakan saat ini dengan pertimbangan beberapa kemungkinan arah dan implikasi masa depan. b. Flexner (1981), terdiri dari: (1) berorientasi pasar, (2) mencakup penilaian faktor eksternal dan eksternal, (3) proses perencanaan tidak menekankan pada proses teknik, tetapi pada proses negosiasi dan pencapaian kesepakatan politis, (4) perencanaan terintegrasi dengan manajemen keseharian. Konsep Partisipasi Stakeholder Dalam Proses Perencanaan Strategis. Stekeholder adalah pihak-pihak terkait (kelompok kepentingan)
yang terdiri dari unsur-unsur dalam komponen masyarakat secara keseluruhan yang berkepentingan dan terpengaruh atau berpengaruh terhadap
perencanaan
pemahaman
ini,
pembangunan
stakeholder bagi
daerah.
organisasi
Dengan
dasar
pemerintahan
adalah
meliputi: (1) pemerintah (eksekutif), (2) DPRD/partai politik, (3) LSM,
TKP 700 - TESIS
72
(4) perguruan tinggi,
(5) organisasi masyarakat dan kepemudaan,
(6) lembaga keuangan, (7) pembayar pajak, (8) penerima jasa pelayanan, (9) kompetitor ( 10) media massa/wartawan dan ( 11) asosiasi lainnya. Salah satu karakteristik perencanaan strategis adalah konsep Stakeholder.
proses
Adanya partisipasi stakeholder dalam setiap kegiatan
perencanaan
strategis
dapat
membantu
dalam
hal:
(1) membedakan keragaman kepentingan masyarakat yang selalu ada dalam perencanaan strategis dan (2) pengetahuan dan kepekaan yang dimiliki
masyarakat yang
stakeholder
dalam
dapat dikontribusikan.
perencanaan
strategis
Konsep
partisipasi
merupakan
dasar
pengernbangan demokrasi yang merupakan inti keberhasilan dari proses perencanaan stakeholder
strategis dalam
dan
proses
implementasinya. perencanaan
Adanya
strategis
partisipasi
secara
implisit
merupakan upaya legitimasi setiap keputusan yang terjadi dalam proses perencanaan strategis.
2. Pengetahuan tentang perencanaan pembangunan daerah yang bersifat umum, Pola umum perencanaan wilayah di Indonesia, perencanaan wilayah dan perencanaan tata ruang
Kegiatan
di Indonesia diatur
oleh suatu sistem, di mana yang satu merupakan arahan bagi lainnya. Dalam perluasan otonomi daerah, maka wilayah perencanaan dapat dikembangkan menjadi empat wilayah sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta sumb3r pembiayaan yang dimiliki oleh setiap
TKP 700 - TESIS
73
wilayah.
Keempat rencana pembangunan tersebut adalah (1) Rencana
Pembangunan Wilayah Nasional, (2) Rencana Pembangunan Wilayah Propinsi,
(3)
Rencana
Pembangunan
Wilayah
Kabupaten,
dan
(4) Rencana Pembangunan Wilayah Kota. Dalam konteks ini tidak lagi dikenal adanya "rencana dari atas" atau "dari bawah", karena setiap rencana dibangun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing dan diserasikan dengan rencana daerah lain agar dapat saling mendukung dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Prosesnya tidak lagi mengandalkan kepada arahan
"dari atas" atau arahan "dari bawah", tetapi lebih mengandalkan kepada konsultasi
antar daerah
dan wilayah
yang
dikembangkan dengan
semangat demokrasi. Pengertian-pengertian dokumen perencanaan pembangunan daerah: (1) Poldas (Pola Dasar Pembangunan Daerah) adalah dokumen perencanaan induk pembangunan daerah yang memuat kebijakan (pernyataan Pembangunan
politis)
masyarakat
Daerah) adalah
daerah,
(2)
Propeda
rencana pembangunan
(Program berskala
daerah lima tahunan berkedudukan sebagai dokumen perencanaan manajerial-komprehensif, yang disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Propenas dan didasarkan pada
sejumlah
indikator,
(3)
Renstrada
(Rencana
Strategis
Pembangunan Daerah) adalah berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah berlaku
TKP 700 - TESIS
74
selama lima tahun, mengacu pada Pola Dasar dan Propeda serta indikator.
Renstrada digunakan sebagai rujukan penyusunan Repetada,
RAPBD dan acuan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, maka substansi dan muatan Renstrada dibatasi hanya pada program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD setempat saja, (4) RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi) merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Propinsi, disusun untuk jangka waktu perspektif 15 tahun ke masa depan.
Dalam hal penetapan kebijaksanaan tata ruang, RTRWP lebih
banyak menetapkan kebijaksanaan umum untuk diacu oleh RTRW Kabupaten dan Kota
dengan penekanan pada kebijaksanaan yang
bersifat lebih operasional.
3. Penerapan perencanaan strategis pada penataan ruang.
Menu rut Bruton dan Nicholson ( 1985) dalam Djunaedi ( 1995) bahwa ( 1) antara berbagai rencana sektoral perlu dikoordinasikan dengan baik dan (2) antara rencana yang sektoral dan rencana tata guna tanah perlu berada dalam suatu kerangka acuan (framework) yang jelas. Tanpa kerangka acuan ini, maka peran rencana tata guna tanah (yang terbatas) akan tidak efektif dalam menunjang pembangunan sosial ekonomi masyarakat.
TKP 700 - TESIS
75
Perencanaan guna lahan merupakan bagian terintegrasi dari proses perencanaan strategis di sektor publik dan digunakan untuk mencapai perubahan sosial dan ekonomi yang diharapkan.
Untuk itu
diperlukan strategi jangka panjang, yang meliputi dua unsur. pertama
berupa
kebijakan
strategis
pengembangan
Unsur
sosio-ekonomi
wilayah, sedangkan unsur kedua menterjemahkan kebijakan tersebut dalam bentuk strategi keruangan.
Strategi jangka panjang tersebut
dioperasionalkan dalam suatu rencana atau program pembangunan jangka pendek dengan mempertimbangkan strategi keruangan dan alokasi sumberdaya yang tersedia.
4. Pengetahuan tentang kondisi sosial politik wilayah perencanaan Konsep Penerapan Syari'at Islam
di Provinsi NAD menurut
Syihabuddin (2001 ), bahwa Islam sebagai satu kesatuan sistem, memiliki tiga kerangka dasar utama, yaitu (1) Akidah, (2) Syariah dan (3) Akhlak. Ketiga hal tersebut secara simultan harus dipegangi oleh setiap muslim. Akidah membahas tentang keimanan, yaitu keyakinan yang menjadi pegangan hidup setiap pemeluk agama Islam. Akhlak mencakup sikap, perangai, tingkah laku atau budi pekerti manusia, baik terhadap KhalikNya, sesama makhluk, maupun terhadap dirinya sendiri. Syari'at sendiri, secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu: ibadah dan muamalaah. lbadah mencakup tata cara berhubungan dengan Tuhan yang telah ditentukan dalam nash, seperti shalat, puasa dan haji.
TKP 700 - TESIS
Prinsip utama
76
ibadah tersebut adalah bahwa pada dasarnya semua perbuatan ibadah itu dilarang untuk dilakukan kecuali perbuatan-perbuatan yang ditegaskan disuruh untuk dilakukan, sedangkan muamalat mencakup hubungan antar sesama manusia biasa atau biasa disebut dengan hablun minannas. Muammalat sendiri sebenarnya masuk dalam kategori ibadah dalam arti luas. Berbeda dengan ibadah, dalam muamalat prinsip utamanya adalah segala sesautu itu hukumnya boleh kecuali bila ada dalil yang mengatur sebaliknya. Pemberlakuan Syari'at Islam dimaksudkan untuk beberapa tujuan yang menjadi titik tolak dalam penentuan hukum menurut Syari'at Islam, yang dikenal dengan maqosidus Syari'at, yaitu hifdu ad-din (memelihara agama), hifdzu an-nafs (memelihara jiwa), hifdzu al-aql (memelihara akal), hifdzu an-nasi (memelihara keturunan) dan hifdzu al-maal (memelihara harta benda) (Syihabuddin, 2001 ). Sesuai dengan penjelasan didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah lstimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mengamanatkan untuk mengaplikasikan syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat yang berlaku untuk pemeluk Agama Islam.
Disamping itu (UU No. 44
tahun 1999), menjelaskan bahwa pemeluk agama lain dijamin untuk melaksanakan ibadah agamanya sesuai dengan keyakinan masingmasing.
TKP 700 - TESIS
77
Konsep Penerapan Otonomi Khusus di Provinsi NAD, adalah kewenangan pemerintahan di Provinsi Daerah lstimewa Aceh yang merupakan: kekhususan dari kewenangan pemerintahan daerah, selain sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
M. Kerangka Konsepsual Penelitian Kerangka Konsepsual
dalam penelitian ini digambarkan secara
skematis pada Gambar 8.
............................ .........
.····················~··
~
/ : \
Konsep : Development : Planning \
··..................... POLO AS
: : ••
/ /
''
/ / /
'
I I _______...,......................·.. . PROPEDA
RENSTRADA
.__
---1--~ Pedoman/Bagian
+ - ·
Umpan Balik (Mengacu)
/ : •••
Konsep Strategic Planning
: : ••
.................:·....
..... _
Gambar 8: Kerangka Konsepsual Penelitian (Sumber: Hasi! Kajian Teoritik, 2002)
TKP 700 - TESIS
:
: ...
. RTRWP -············· ... ~·~
.....
~.~
''
Konsep Spatial Planning
HUBUNGAN SUBSTANTIF ANTARA POLDAS, PROPEDA, RENSTRADA DAN RTRlVP Dl PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
BAB III METODE PENELITIAN
BAB Ill METODE PENELITIAN
Dalam Bab Metode Penelitian ini, diuraikan hal-hal pokok tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi:
(A) Metode Penelitian,
(B) Materi Penelitian, (C) Data Penelitian, (D) Unit Analisis, (E) Variabel Penelitian, (F) Lokasi Penelitian (G) Teknik Analisis Data, (H) Jalannya Penelitian, dan (I) Kelemahan dan Kesulitan Penelitian Menurut Moehadjir (2000), metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian. Jadi metodologi penelitian membahas tentang teoritik berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya; sedangkan metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan di dalam penelitian. Untuk memudahkan pemahaman tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Kerangka Metode Penelitian pada Gambar 9.
TKP 700 - TESIS
78
79
. . ._ t;I MATERi PENELiTiAN II l"•i METODE PENELITIAN -1;..----?;; 'L...j 1. Hubungan Substantif "'-1I 1. Pengetahuan dasar konsep I antara Poldas, Propeda, perencanaan pembangunan I 1
Renstrada dan RTRWP
ANALISIS lSI
I
I
I 1
(KUALITA Tl F)
I 1 I
~- - - - - - - - - - - .J- - ... i 1 2. Kronologis Proses 1
Perencanaan
I
PReTmRWbapngunan dan
11
l. .
1
dan perencanaan strategis 2. Pengetahuan & Pemahaman Empiris tentang Proses Perencanaan Strategis dan Perencanaan Pembangunan di Provinsi NAD 3. Dokumen, peraiuran dan
_i_nf_, o-rm-as_i_y_a-ng-be-r-ka-i-ta_n dengan materi penelitian._ __,
EKSPLORASI
______________ .... CKUALITATIF) r,
I
~~~~-U_N_IT_A_~_'A_L_IS_IS______~
DATA PENELITIAN
. , 1. Hubungan Substantif Antara
1. Data Primer:
1
I I I L
Hasil Wawancara 2. Data Sekunder:
Poldas, Propeda, Renstrada dan RTRWP
Penyusunan dokumen -2-.K-,r-o-n-ol-o-gi_s_P-ro_s_e_s______ perencanaan
~
Dokumen Perencanaan, UU, Peraturan dan Berkas Lainnya
l'' '~~~~~ ~;~~~~~;~;~
I I
I
KOTA BANDA ACEH; IBUKOTA PROV!NS! NAD, pada lnstansi Pemerintah, terutama BAPPEDA PROVINSI NAD dan DINAS PERKOTAAN DAN PERMUKIMAN PROV .NAD
I
VARiABEL ANALiSIS 1.1DENTIFIKASI SUBSTANTIF: Tema dan Topik yang sama 2. Kronologis Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan RTRW
I
I I
I~
L--------------'
I II II 11 II II II II II
=---K_O_N_F_IR_rv·_.A_s_;_ ___._l_ __,
~
I I
Narasumber Kunci/Penting tentang kronologis proses penyusunan dokumen perencanaan dari:
I I lnstansi Pemerintah, BAPPEDA I terutama PROVINSI NAD dan DINA$ I PERKOT AAN DAN I PERMUKIMAN PROV.NAD
I KESIMPULAN PENELITIAN iL L - - - - - - - - - - - - - - ' ' I ·~------------------------~t'~--------------------------~ Gambar 9. Kerangka ivietode Peneiitian (Surnber: Hasil Kajian Teoritik)
TKP 700 - TESIS
80
A. Metode Peneiitian
Penelitian
ini
mengkaji
hubungan
substantif antara
Poldas,
Propeda, Renstrada dan RTR'v\fP di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasarkan ciri atau masaiah yang dipecahkan daiam penelitian ini, tergoiong ke dalam penelitian berciri deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambar'r
perencanaan
pembangunan
daerah
(Poidas,
Propeda,
Renstrada dan RTR\fvP), metoda yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan metode analisis isi (content analysis) yang tidak begitu utuh tetapi diambil esensinya saja. Sedangkan untuk mengkaji proses
penyusunan
rencana
digunakan
cara
ekspiorasi
dengan
wawancara mendalam dengan pelaku utama yang terlibat (metode kualitatif). Krippendorff (1993), mendefinisikan bahwa anaiisis isi adaiah suaiu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (repiicabiej, dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Anaiisis
isi ini mernpunyai dua kelebihan, yaitu: (1) metode anaiisis isi mampu menerima beniuk komunikasi simboiik yang reiaiif iak ierstrukiur sebagai data dan (2) mampu menganaiisa gejaia yang iak teramaii (unobseNedj, rnelalui medium data yang berkaitan dengan gejala tersebut.
TKP 700 - TESIS
81
Seianjutnya,
aiasan
menggunakan
metoda
kuaiitatif
untuk
mendeskripsikan kronoiogis proses penyusunan rencana pembangunan daerah dan penataan ruang adaiah: ( 1) menyesuaikan metoda kuaiitatif iebih mudah apabiia berhadapan dengan kenyataan ganda, (2) metoda ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, (3) metoda ini lebih peka dan iebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola niiai yang dihadapi (Moleong, i 997). Metoda penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, yang akan diterapkan pada peneiitian ini yaitu menggunakan suatu kajian terhadap "fakta" dan "gejala" empiris yang terdapat pada kronologis proses penyusunan
rencana
pembangunan
daerah
kemudian dideskripsikan secara kualitatif. data dan
dan
penataan
ruang,
Fakta dimaksudkan adalah
informasi empiris yang diperoieh berupa dokumen atau
informasi iainnya tentang proses penyusunan rencana pembangunan daerah dan penataan ruang, sedangkan gejala dimaksudkan adaiah proses berlangsungnya penyusunan rencana pembangunan daerah dan penataan ruang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
B. Materi Peneiitian
Materi diiakukan
peneiitian
yang
dimasudkan
dalam
peneiitian
yang
adaiah berbagai iiteratur atau pustaka dan referensi iainnya
yang dapat menjadi dasar kajian yang rneliputi:
T',(P 700 - TESIS
82
1. Pengetahuan
dasar
tentang
konsep
perencanaan
pembangunan yang bersifat umum, perencanaan strategis dan penataan ruang yang diperoieh dari berbagai pustaka termasuk bahan kuliah Teori Perencanaan, Proses Perencanaan Kota dan Daerah dan Metoda dan Teknik Perencanaan - II pad a Magister Perencanaan Kota Dan Daerah (MPKD)-UGM. 2. Pengetahuan dan pemahaman secara empiris tentang proses perencanaan pembangunan daerah dan penataan ruang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang diperoleh dari : a). \Nawancara mendalam dengan pihak dari pemerintah daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Bappeda dan Dinas Perkotaan dan Permukiman Provinsi NAD) yang terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Provinsi NAD. b). Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Provinsi
NAD Tahun 2001 - 2005 yang terdiri dari Poidas, Propeda dan Renstrada. c). Dokumen Rencana Tata Ruang vViiayah Propinsi Daerah istimewa
Aceh
(sekarang
Provinsi
Darussalam) Tahun 1990-2005 dan
Nanggroe
Aceh
Draft Revisi RTRvVP
Pebruari 2000. d). Dokumen-dokumen pendukung iainnya miiik Pemerintah Daerah Provinsi NAD.
TKP 700 - TESIS
83
3. Lain-lain berupa artikel, peraturan-peraturan yang
berkaitan
perencanaan
dengan
pembangunan
hubungan daerah,
dan informasi
substantif proses
dokumen
perencanaan
strategis pembangunan daerah, penataan ruang dan otonomi khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan otonomi daerah. Materi-materi peneiitian dimaksud menjadi bahan kajian utama untuk memperoleh suatu rumusan ataupun kesimpulan sesuai masalah dan tujuan penelitian.
C. Data Penelitian
Data yang dikumpulkan daiam peneiitian ini adaiah data primer dan data sekunder.
Data primer dimaksudkan adaiah data dan informasi
mengenai kegiatan-kegiatan operasionai yang dilaksanakan oieh Pemda Provinsi NAD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerahnya.
Sedangkan data sekunder yaitu meliputi data mengenai
seiiap dokumen yang berhubungan dengan dokumen pembangunan daerah dan penataan ruang serta proses perencanaan pembangunan daerah dan penataan ruang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Data-data tersebut diperoieh dari dinas/iembaga yang berkompeten daiam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau instansi iainnya yang terkait terutama dari Sapped a Provinsi NAD.
TKP 700 - TESIS
84
D. Unit Anaiisis
Sehubungan dengan permasalahan peneiitian dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, rnaka unit analisis yang digunakan daiam penelitian ini adalah: hubungan substantif antara Poidas, Propeda, merupakan parameter dalam
Renstrada dan RTRWP yang merupakan penelitian ini.
Dengan dernikian, dokumen-dokumen perencanaan pembangunan (Poidas,
Propeda, dan
Darussalam
RTRvVP)
Renstrada,
dokumen-dokumen
Nanggroe
Provinsi
lainnya,
baik
yang
Aceh bersifat
merupakan fokus
administratif dan informatif (dokumen hasil wawancara) anaiisis utama .
t:.. Variabei Anaiisis
Dengan
pertimbangan
tujuan
peneiitian
1m
adaiah
untuk
mendapatkan hubungan substantif dan impiikasi dari hubungan substantif dari dua hal yang berlainan, maka penerapan cara eksplorasi dalarn menganaiisis dokumen-dokumen yang menjadi unit anaiisis dianggap sangat sesuai dan reievan.
Variabei-variabel yang dipakai dalam
peneiitian ini adaiah dengan menganaiisis substansi dan memperhatikan tema
dan
topik
yang
sarna
dalarn
lingkup
dokurnen-dokurnen
perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang diteiiti.
TKP 700 - TESIS
85
F. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu Kota Banda Aceh dan difokuskan kepada instansi Bappeda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Dinas Permukiman dan Perkotaan Provinsi NAD.yang berhubungan secara langsung dengan proses perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
G. Teknik Analisis Data
Analisis data dan informasi yang diperoleh dikaji secara kualitatif. Metode utama yang digunakan dalam mengkaji semua variabel tersebut di atas
untuk
mendeskripsikan
hubungan
substantif
antar
dokumen
perencanaan adalah analisis isi terhadap dokumen Poldas, Propeda, Renstrada dan RTRWP. Data yang diperoleh adalah data kualitatif. Data yang dihasilkan dari hasil analisis akan mencerminkan jawaban yang komprehensif terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan. Untuk penelitian penunjang yaitu kajian tentang kronologis proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan diperlukan konfirmasi kembali atas informasi terdahulu, sehingga rumusan kesimpulan dapat menjawab pokok permasalahan penelitian.
Adapun responden yang
diwawancarai adalah narasumber yang berperanan penting (gatekeepers)
TKP 700 - TESIS
86
dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut. T eknik
analisis
data
yang
digunakan
dalam
penelitian
1n1
digambarkan secara skematis pad a Gam bar 10 berikut:
TEKNIK ANALISIS DATA
.
········~
..
~,
•••••••••••••••••••••••• ~: KRONOLOGIS :
HUBUNGAN SUBSTANTIF
:
·····~·····················~
: ·:
ANALISIS lSI TERHADAP DOKUMENDOKUMEN
I
DATA KUALITATIF
EKSPLORASI: WAWANCARA DENGAN
.
•••••••••••••••••••••
...~~:o··;;···,;·;.",;·····;.;·.,~~-. /~·
t:
~ • :•~
'-•···~.
Studi Literatur/ KaJ·ian Pustaka
·~·. :\ • .: • ~ •.' .~...
I
I
r
PEMBAHASAN AKHIR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I
: :
DATA KUALITATIF:
: :
!
PRIMER & SEKUNDER
:
.........•·.· .......... • •••••••••••••••••••• : ANALISIS/ : • • • PEMBAHASAN • •• ••••••• •1 •••••••••••
•
• •. • •• I
•
••••••••••••••••••••• KONFIRMASI •• ••• • DENGAN • • NARASUMBER •• • • •• KUNCI • :
•••••••••••••••••••••
KESIMPULAN
I
Arah Penelitian Utama .•••••.•...._
Arah Penelitian Pendukung
Gambar 10. Teknik Ana!isis Data (Sumber: Hasil Kajian Teoritik)
TKP 700 - TESIS
:
NARASUMBER KUNCI
·-.~~-'-:'!.~..~.~..!-~-~-~-~-· ~
••
....••..•.•...••. , ......... .:
:
I
+ INFERENSII PENAFSIRAN
PROSESPENYUSUNAN :
•••••••••••••••••••••••••
87
H. Jalannya Penelitian Penelitian ini dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut: 1. Menetapkan topik penelitian. 2. Peninjauan dan observasi lapangan. 3. Merumuskan masalah penelitian. 4. Kajian
pustaka
yang
meliputi
teori-teori
perencanaan,
perencanaan pembangunan, perencanaan strategis dan konsep otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 5. Melaksanakan pengumpulan data. 6. Analisis data. 7. Merumuskan dan mendeskripsikan hal-hal yang spesifik dari hubungan substantif antara Poldas, Propeda, Renstrada dan RTRWP di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 8. Konfirmasi dengan narasumber kunci mengenai kronologis proses penyusunan dokumen perencanaan. 9. Merumuskan kesimpulan. 10. Membuat Rekomendasi hasil penelitian.
Untuk lebih jelas tentang jalannya penelitian yang akan dilaksanakan dapat digambarkan pada Kerangka Proses Penelitian pada Gambar 11.
TKP 700 - TESIS
88
---------( \
Literatur I Kajian
Teori
\.Pustaka}
,,
,
!
'
'
\
'' '
.;
'¥ .... ------
....
.......____.... .... ...
Analisis I Pembahasan : Hubungan substantif antara Poldas, Propeda, Renstrada dan RTRvVP dan Kronoiogis Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan
... ... .....
.....
_______ .- ... ....
i
'
' '\ \~
. --
\0/\J ~
I
I / i / /
.. I ..
~
KONFIRMASI PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN DENGAN NARASUMBER KUNCI
(
\
)
J
/
,.1 KESIMPULAN
(
/~ "--------_..../" REKOMENDASI
}
""""" -
""""" ..... """"" """"" """"" """"' """"" "'""' "'""'
---->•,..
--
~
Arah Proses Umpan Balik
Gambar 11. Kerangka Proses Peneiitian (Sumber: Hasii Kajian T eoritik)
TKP 700- TESIS
on
U;;;J
I. Kelemahan dan Kesulitan Penelitian
Penelitian yang dilaksanakan dengan metode tersebut di atas mempunyai beberapa kelemahan, yaitu sebagai berikut: 1. Nilai akurasinya tidak begitu tinggi, karena sifat dari obyek penelitian (terutama proses penyusunan perencanaan dokumen pembangunan daerah) yang telah selesai dilakukan. 2. Tidak
semua
penyusunan
stakeholder
dokumen
yang
perencanaan
terlibat
dalam
proses
pembangunan
daerah
dapat ditemui, sehingga kemungkinan mempengaruhi nilai akurasi penelitian tetap ada. Sedangkan kesulitan yang tidak dapat dihindari dan harus dihadapi pada saat proses penelitian ini dilaksanakan dengan metode tersebut di atas adalah sebagai berikut: 1. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh narasumber disebabkan oleh tugas-tugas utamanya. Sehingga diperlukan kesabaran penuh untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang suatu hal yang ingin diketahui. 2. Analisis isi terhadap substansi dokumen dilakukan dengan membaca dokumen secara berulang-ulang untuk suatu hasil yang optimal karena banyaknya substansi yang harus dipahami, sehingga diperlukan konsentrasi yang cukup terhadap suatu hal atau substansi ..
TKP 700 - TESIS
HUBUNGA1V SUBSTANTIF ANTARA POLDAS, PROPEDA, RENSTRADA DAN RTRH1P DI PROVINSI NANGGROE A iC EH DARUSSALAM
BAB IV KARAKTERISTIK WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
BAB iV KARAKTERiSTiK WiLAYAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Bab Karakteristik Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ini merupakan bagian awai dari inti peneiitian, yang membahas tentang beberapa karakteristik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan penjeiasan spesifik tentang kondisi wilayah secara umum yang diiihat dari (A). Aspek Fisik Geografis dan Wilayah Adiminstratif, (B). Aspek Pembangunan dan Pelayanan, (C). Aspek Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
A. Aspek Fisik Geografis dan Wilayah Administratif
1. Letak Geografis dan Luas Wiiayah
Letak
Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam sangat strategis
sebagai pintu gerbang lalulintas laut Selat Malaka dan wilayah terdepan dari indonesia bagian Barat. Aceh daratan bertopografi pegunungan dari rangkaian Bukit Barisan yang membagi wilayah ini menjadi dataran tinggi dan dataran rendah.
Dataran tingginya memiiiki 35 gunung dan
bermuianya 73 sungai-sungai penting yang bermuara ke Selat Maiaka dan Samudera Hindia. permukaan laut.
TKP 700 - TESIS
Tinggi rata-rata daratan adaiah 125 meter dari Aceh Kepulauan terdiri atas 119 pulau besar dan kecii
90
91
yang tersebar di sekitar pera1ran Selat Malaka dan Samudera Hindia diantaranya Pulau Weh, Pulau Aceh, Pulau Simeulue dan Pulau Nasi. Secara geografis wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) terletak di antara 2° - 6° Lintang Utara dan antara 95° - 98° Bujur Timur. Secara administratif wilayah
Provinsi NAD terdiri dari
11 wilayah
Kabupaten, 2 wilayah Kota, 147 wilayah Kecamatan, 587 wilayah Mukim dan 5.529 wilayah Desa. atau
Luas wilayah seluruhnya seluas 55.390 Km 2
11,48 % dari luas wilayah Pulau Sumatera atau 2,88 % dari luas
wilayah Negara Republik Indonesia.
Luas wilayah tersebut terdiri dari
kawasan Lindung 26.440,81 km2, kawasan budidaya seluas 30.924,76 km 2 dan ekosistem Gunung Leuseur seluas 17.900 km 2 . Dengan batasbatas daerah adalah sebagai berikut: - Sebelah Utara
: Selat Malaka
- Sebelah Selatan
: Propinsi Sumatera Utara
- Sebelah Timur
: Selat Malaka
- Sebelah Barat
: Samudera Hindia
Untuk lebih jelas dapat di lihat pada Gambar 12
2. Fisik Dasar Kondisi
fisik
dasar
perkembangan suatu wilayah.
wilayah
sangat
berpengaruh
terhadap
Pembahasan kondisi fisik dasar di sini
dikaitkan dengan kepentingan dalam analisis penyusunan peencanaan strategis pembangunan daerah yang meliputi topografi (ketinggian dan
TKP 700 - TESIS
92
kemiringan tempat), fisiografis, jenis tanah, sistem air serta daya dukung lingkungan.
Propiui Scraasen l.Ura
~MILOLRA
lll"'l>IA
Gambar 12: Peta Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Sumber: Oigambar Ulang, 2002)
Keadaan Topografi, di Provinsi NAD berupa perbukitan dan
pegunungan.
Hanya sebagian kecil yang merupakan daratan yaitu
wilayah Pesisir Timur dan Utara serta Pesisir Barat. Kemiringan > 40 % dominasinya adalah pada bagian tengah yaitu seluas 2.189.221 hektar atau 38,14 % dari luas wilayah.
Sedangkan ketinggian lahan yang
dominan adalah pada ketinggian 25-500 meter di atas permukaan laut, yaitu seluas 2.061.387 hektar atau 35,91 % dari luas wilayah.
TKP 700 - TESIS
93
Keadaan topografi dan ketinggian lahan di wilayah Provinsi NAD dapat dilihat padat Tabel6.
Keadaan Fisiografi, di Provinsi NAD dapat dikelompokkan ke dalam 4 wilayah yaitu: a. 'vAvilayah dataran rendah di pantai Barat, terdapat di sekitar Muara Alas, Muara Krueng Tripa sarnpai Muara Krueng Teunom. Dataran rendah ini berdampingan/diapit oieh barisan pegunungan beriereng terjal yang merupakan tempat mengalirnya sungai-sungai dengan aliran yang deras. b. Vvilayah pegunungan sebelah Utara yang meliputi Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Aceh Barat Bagian Utara. Pegunungan tersebut merupakan bukit-bukit yang saling berpisah. Seiain itu di wiiayah tersebut juga terdapat patahan turun lembah Krueng Aceh yang diduga belum sepenuhnya stabil, sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi gempa.
TKP 700 - TESIS
94
Tabel 6: Kemiringan dan Ketinggian Lahan di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
No.
I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. \ 9.
LJ..g. \
I ·-
KABUPATEN/KOTA
0 _2
Kemiringan Lahan Sabang
2
-L~5A~ (lE1~~:% J
0,459!
1
> 40
l
1,530J-~ 5.3551
%:~~~:~ ___J
7,956! ___ 15-,-30_0_
o!
6, 136j Oj o! 6, 136 39,5881 40,4151 27,7081 160,9011 268,612 131,547, 38,578! 25,186 1 220,744: 416,055 180,946! 67.643/ 196.1851 93,1391 537,913 281 ,435! 112,533\ 211,332 218,973/ 824,273 26,0141 114,4251 271,5811 165,228j 577,248 23, 133! 132,039[ 387,2811 452,646! 995,099 I I I I 313, 17j 70,5931 236,415\ 588,30711.208,485 421,901\ 66,716i 120,92i 281 ,327! 890,864 1.424,329 644,472 j 1.481,963 12.189,221 15.739,985 24,81 i 11,23 I 25,82 j 38,14 i 100,00
Banda Aceh Aceh Besar Pidie Aceh Utara Aceh Timur Aceh Tengah Aceh Tenggara Aceh Barat Aceh Selatan JUMLAH PERSENTASE (%) KABUPATEN/KOTA ,. Ketinggian Lahan J Sabang Banda Aceh Aceh Besar Pidie Aceh Utara Aceh Timur 1 Aceh Tengah IAcehTenggara JAcehBarat j Aceh Selatan JUMLAH
%
, LUAS (~EKTAR) 1 0-25m !25-500mi500-1 000mi >1000m
!
:!
12.176: 6, 136; ; 38,828j 75,486j 174,407j 318,448j
3, 124.
:
!
l
!!
I JUMLAH I HEKTAR I:
o! o: 15,300 ol o! 6,136 t I i 188,631j 31,953\ 9,2oo 1 268,612 123,317[ 136,384i 80,8681 416,055 288,631\ 54,547j 20,328\ 537,913 410,249[ 61 ,908j 33,668j 824,273 Oj 25,070! 175,0301 377,148! 577,248 0\ 113,065j 226,191j 655,843j 995,099 344,524! 579,948! 222,721! 61,292li.208,485 1 329.89L_~29,35~[___141 ,561j 90,0621 890,865 j 1.299,895 j 2.061,387 j 1.050,295 \1.328,409 \ 5.739,986 P~f3~~!:(f~~E_(O(ol __ ?2~65 35,91 18,30_ 23._1_4 J 1.9Q~9Q_
L-
o!
L
Sumber : BPN Provinsi NAD
J-
c. Wilayah pegunungan Tengah (Dataran Gayo) dengan permukaan lerengnya sangat curam, sehingga sangat sulit dilalui. d. Wilayah pegungan Selatan (Dataran Alas) yang terdiri dari tiga baris pegunungan sejajar. Paling Selatan adalah pegunungan paling
TKP 700 - TESIS
tinggi
yaitu
Gunung
Leuseurs
sebagai
puncaknya.
95
Kemudian jajaran tengah yang lebih rendah, serta jajaran yang berhubungan
dengan
wiiayah
tengah.
Di
antara
barisan
pegunungan ini mengaiir Krueng Alas yang mengaiir di atas sebuah patahan turun (slank).
Jenis Tanah, di Provinsi NAD terdiri dari tanah organosoL Podsonik merah kuning, latosol, regosol, alluvial, andosol dan hidromorf. jenis tanah yang paling dominan adaiah podsolik merah kuning dengan jumlah seluas 2.646.107 hektar. Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran jenis tanah yang dimaksud dapat dilihat pada Tabei 7.
ikiim, di Provinsi NAD secara garis besar adalah sebagai berikut: a. ikiim tropis lembab, menurut Schmid-Ferguson termasuk tipe A, B, C, dan D. b. Daerah sepanjang pantai sebelah barat (Aceh Barat dan Aceh Selatan) curah hujan rata-rata tahun tertinggi (2000 s/d 4500 mm). Daerah ini termasuk tipe ikiim A. c. Daerah bagian tengah mendapat curah hujan tiap tahun relatif rendah
(1500- 2000 mm). Daerah ini termasuk tipe ikiim 6. d. Daerah sepanjang pantai sebeiah Utara (Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie dan Kabupaten Aceh Besar), mendapat curah hujan iebih rendah lagi yaiu: 1450-1950 mm. Daerah ini tergoiong tipe ikiim C.
TKP 700 - TESIS
96
e. Daerah yang mendapatkan curah hujan paling rendah adalah daerah sekitar Sigli (Pidie), Cot Paya dan Krueng Raya (Aceh Besar). Daerahdaerah ini mempunyai tipe ikiim D.
f.
Musim kemarau : tiap tahunnya berkisar antara bulan Maret s/d bulan Agustus.
g. Musim penghujan: antara bulan September s/d bulan Pebruari. h. Temperatur rata-rata maksimum : 30° celcius - 33° celcius. 1.
Temperatur rata-rata minimum : 23° ceicius - 25° celcius.
j.
Curah hujan rata-rata : 1000 mmm s/d 3000 mm per tahun
k. Kelembaban antara 65 - 75 persen. i.
Kecepatan angin rata-rata antara 0,5- 0,7 knoUjam.
Sumberdaya air, di Provinsi NAD dapat di bagi atas iaut, wiiayah pesisir dan air tawar (perairan terbuka, sungai-sungai dan waduk). Dapat diuraikan sebagai berikut: a. Laut, potensi air iaut di wiiayah Provinsi NAD reiatif cukup besar, di mana panjang garis pantai seiuruhnya dari Singkii-Uiee Lheue - Kuaia Simpang sepanjang 1.600 km.
Berdasarkan batas perairan teritorial
yaitu 12 mil laut, luas wilayah Provinsi NAD berkisar ± 32.071 km 2 . Luas tersebut beium termasuk zona ekonomi ekskiusif (ZEE) yaitu sampai dengan batas 200 mil dari pantai. wilayahnya mencapai ± 534.520 km 2 .
TKP 700 - TESIS
Berdasarkan ZEE, luas
97
b. Wiiayah pesisir, yang panjangnya mencapai i .660 km terdapat rawa gambut (.±.20.000 ha),
rawa air tawar (.±.450.000 ha)dan hutan
mangrove (.±.70.000 ha). c. Air tawar, untuk mendukung berbagai kegiatan, baik untuk kebutuhan air bersih maupun untuk kegiatan pertanian, sumberdaya air tawar yang dapat dimanfaatkan di Provinsi NAD, yaitu sebagai berikut: (1). Perairan terbuka, yang dapat dimanfaatkan berupa danau yaitu Danau Aneuk Laot di Sabang seiuas 300 ha dan Danau Laut Tawar di Kabupaten Aceh Tengah seluas 6.000 ha. (2). Sungai-sungai yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi akan sumberdaya air tawar antara lain: a). Krueng Aceh di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, dengan panjang ali ran sungai 1. 712 km serta arah ali ran sungai menuju pesisir utara. b). Krueng Geumpang dan Tiro di Kabupaten Pidie, tidak ada data panjang aiiran sungai serta arah aiiran menuju ke pesisir Timur. c). Krueng Samaianga, Krueng Seumpo, Krueng Mane, Krueng Tuan dan Krueng Peudada di Kabupaten Aceh Utara dengan totai panjang aiiran 80,36 km serta aiiran menuju pesisir Timur.
TKP 700 - TESIS
~ ~
~ ~1
~ ~
Tabel7: Luas Wilayab Berdasarkan Jenis Tanah dl Provinsii'\A[) r---r-· Nc).
I. 2. 3. 4.
5. 6.
7 8. 9.
10. II.
KAB/KOTA
-
Sabang Banda Aceh Aceh Besar Pi die Aceh Utnra Aceh Timur Aceh Tcngah Aceh Tenggara Aceh Barat Aceh Sel11tan Simeulu
Sumb•~r
Latosol
Regosol
-
84,745 279,J33 89.!120 348528 374.868 885.707 222.611 445.240
6,428 6,428
169,213 170,419
88,040 35,13 5
.
-
.
.
-
468,743 7,92
2.730 &52 46,16
364 093 6.15
446,219
215,704 3,65
-
1o,ss5 I I 13,975 i
61,45~
202,932 179.~01
("'o
litosol
-
-
JTJMLAH PERSE~\TASE
PMK
Organosol
i
11,605
10,000 236,864
. 76,180
.
7,~4
13,155 15,096
Alluvial 0,459 6,136 29,670 33,073
LUAS CHEKTARL Rcnzina Ando;ol Hidromorf Kompl. Podsolik Camp.PMI< Komp.Renzina Lein-lllin Ke1a~!L Cok1at &. Lit_~ ~!Litosol ~~Litosol 4,131 10,710 -
-
. 2,726
-
-
-
16,600 7,790 82,641 54,321) 26,102
21,250
18,500
-
-
-
346,933
19,152
.
:!7,194
.
-
-
35,599
.
38,400 40,226 35,798 205,695 22,140
-
-
-
•• • 4 269
•35,599
14. "' 8,990 2()5 110 570 718
4,269
.
-
2,352 151,456
-
48,665 26,750
152,250
-
-
-
-
.
. . .
156,880 2,65
108,519 !.83
335 210 5.67
·!!225 0,70
110,176 25,478
437,521 7,40
-
22,394 -
-
-
-
__M2 .___ ___2t22_ _
_2.t~
nMM~ lliiKTAR
15,300 1 6,1361 268,6121 420,161 378,8091 833,479 541,248 • 1.147,348 1
I.'"'·"~ 890,865 205 110 5 ~652 _ _!2_0.z,Q£
: BPN Proyinsi NAD
(!)
0>
99
d). Krueng Peusangan di Kabupaten Bireun dan Kabupaten Aceh Tengah, sepanjang 58,6 km serta arah aiiran menuju pesisir Timur. e). Krueng Jambo Ayee, Krueng Langsa dan Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Timur, dengan panjang aliran masing-masing 216,36 km, 7,97 km dan 253 km seta arah aliran semuanya ke pesisir Timur {3). V\/adukllrigasi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi akan sumberdaya air tawar dapat dilihat pada Tabel 8
No.
II
Tabel 8: Luas Jaringan irigasi Pada Tahun 2000 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam KAB/KOTA LUAS(HEKT~R) Teknis (ha)
j
i
1. 2. 3. 4. 5.
IAceh Selatan
9.967i 2.175! 5.680i
IAceh Tenggara I Aceh Timur Ii Aceh Tenoah I Aceh Barat
i
-!
6. 7.
!i Aceh Besar
I
! Pidie
I
8.
\.1\ceh Utara
I
I
12.258i 15 275! 22.514!
29.026J
Semi Teknis (ha)
I I
5.9781
-I 21.200\ i 3681 5.3151 i 6161 10.3431 1..1 190i ~I I
. ..
Sederhana (ha)
Jumlah Areal Potensial (ha)
1.6861 22.8441 2.8791 13.6251 17.5191 39801 2.495\
6.7801 71.8081
~;n nn~;i --·---r 226.722!
"'5 , 5'"'::1j1
Sumber : Aceh Daiam Angka 2000
Penggunaan Lahan di Provinsi NAD dapat digoiongkan menjadi
Penggunaan iahan
untuk kawasan terbangun seiuas 265.533 ha, dengan kawasan tidak terbangun seiuas 4.921.523 ha.
Penggunaan yang berupa kampung,
perkebunan, sawah, kebun campuran, iadang dan tegaian yaitu seiuas
TKP 700 - TESIS
i
17.6311 25.019! 29.7591 13.993! 35.092\ 19 871! 35.352\ I
/_
kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun.
I
I
100
1.464.473 ha. Sementara sisanya seiuas 3.457.050 ha merupakan hutan produksi dan hutan produksi konversi.
Poia pemanfaatan iahan di
Provinsi NAD dapat dilihat pada Tabel 9.
3. Potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, Provinsi
Nanggroe Aceh
Darussalam
menghasilkan berbagai
ragam komoditi unggulan. Produksi pertanian pangan yang dapat menjadi unggulan antara lain padi, jagung, kedele, kacang tanah, cabe, tomat, meiinjo,
mangga,
rambutan,
durian,
iangsat,
jeruk
dan
iain-iain,
sedangkan komoditi perkebunan rnencakup kelapa sawit, karet, keiapa, nilam, tebu, jahe, pinang, kemiri, paia, cengkeh, lada, kopi, kakao,. Komoditi peternakan yang dihasilkan adalah sapi, kerbau, kambing, unggas, dan komoditi perikanan terdiri dari udang dan ikan.
Hasii-hasii
hutan seiain kayu juga dihasilkan rotan, damar, getah pinus, madu, dan kapur barus. Provinsi NAD juga memiliki potensi besar di bidang sumber daya minerai seperti gas, minyak bumi, batubara, emas, besi, tembaga, pasir besi, batu garnping, rnarrner, granit dan lain-lain. Adanya gas dan minyak bumi teiah memacu berdirinya industri-industri besar di pantai utara dan timur Provinsi NAD.
lndustri-industri besar telah mendorong berdirinya
industri-industri pengoiahan iainnya, termasuk industri pengoiah hasii hutan dan perkebunan.
TKP 700 - TESIS
~
"''S
~ I
r;:l
~
Tabel9: Pola Pemanfa.atnn Laban di Pl'ovinsi Nanggroe Aceb Darussalam Tabun 2000 No. I
KAB I KO
Peru mahan atau
La han Terbangun
~
4;1
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10.
Tegalan/ Kebun/ Ladan!!/ Huma
Padang Rumput
·-- __QL_ ~_l~ ~_i'?l__
,:;L_
I
Sa bang Bs.nda Aceh Ac.eh
Be~r
Pidie A<:eh Utara A<:eh Timur Aceh Tengah A<:eh Tengga Aceh Barat Aceh Selatan
-
1.415 3.869 25.577 50.502 66.851 50.815 3.202 2.883 17.111 43.308
265.533 PERSENTAS. YJ: -~~_2,11-_ -----· Sumber · Aceh Dalam Angka 2000 JUMLAH
1.724 !56 60.117 69.412 129.152 107.510 53.856 95.009 S0.944 138.077
60
14.450 17.287 7.837 2.702 34.088 30.373 33.042 15.035
735.957 : : 154.874 14,19 2,99
LUAS (HEKTAR)_ Kolaml Laban Tambak yang Tebat/ Empang tidak diusahakan
--~
27 233 557 5.224 IS. 755 17.683 12
.. 314 178 39.983 077 , ___ -
181
Ql_
Hut an
JL"'MLAH HEKTAR
Negarai Swasta
_m 3.133
_(II)
_(10} 4.536
18 5 159 194 9.868 2.755 240 268 438 376
185 163 8.085 1!.966 22.604 20.159 9.082 27.528 37.134 5•U96
-
-
89.691 202 099 169.959 404 997 335.210 689.264 626.247 327.827
18.042 12.340 31.430 115.379 56.155 27.689 206.085 136.967
14.321 ()_28_
188.102 -- 3,63
2.848.427 54,91
608.623 - 11,73
---
Sa wah
11erkebunan
--
021 _
123 1.030 34.797 39.007 64.598 56.959 15.600 25.695 55.457 37.970
11.221 5.456 251.4 75 405.031 5!8.054 778.959 507.445 898.709 1.056.772 753.934
331.236
5.187.056 ___ 1Q_O,O_O
6,3?
-·
-· C>
102
Provinsi NAD rnemiliki beragam obyek wisata alam, budaya, maupun peninggalan sejarah.
Obyek-obyek ini tidak hanya di kenai di
daiam daerah tetapi ada beberapa yang sudah di kenai secara Nasional maupun internasionai
Saat ini obyek dan daya tarik wisata yang tersebar
di seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi NAD sejumlah 231 obyek wisata tetapi sebagian besar obyek dan daya tarik wisata tersebut masih belum di tata dan dikeioia dengan baik.
Disamping itu, ketersediaan
sarana dan prasarana penunjangnya masih cukup minim.
B. Aspek Pembangunan dan Peiayanan
i. Bidang Kependudukan
1.1 Jumlah dan laju Pertumbuhan Penduduk Jumiah
penduduk
NAD
mencapai
4.140.000
JIWa
dengan
kepadatan 72 jiwa/km 2 pada tahun 1999 (menurut Sensus Penduduk Tahun 2000) dan pertumbuhan per tahun (1995-2000) sebesar 1,67 persen. Di lihat dari tempat tinggalnya, sekitar 25,27 % penduduk tinggal di perkotaan dan 74, 73 % di perdesaan. Dengan tingkat periumbuhan penduduk tertinggi pada tahun 1996 yaitu sebesar 1,84 %. Untuk meiihat perkernbangan jumlah penduduk per kabupaten di Provinsi NAD dapat di lihat pada Tabel 10
dan kepadatan penduduk per kabupaten Provinsi
NAD dapat di iihat pada Tabei 11.
TKP 700 - TESIS
103
Tabel10: Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi NAD Tahun 1996 -2000 (Dalam Ribuan Jiwa)
i
i I
I !
Kab upa ten /K ota
0. Ii
I I
I
i Aceh Selatan
1 2 3 4
IAceh T enggara
I I
Aceh Timur i Aceh Tengah Aceh Barat ! Aceh Besar i Pidie IAcehUtara ! Simeulu J
1_2__! r6
I I !
7 8 9
Tahun 1996 1997 1998 2000 1999 377,7 381,9 390, 1j 381,4 386,1\ 195,6 196,4 211,7 197,11 197,71 685,4 700,0 714,6j 729,2j 708,8 224,9/ 228,3/ 231,61 234 19/ 228,3/ 41915/ _429,5L__i3915, _ ___j1~~-~o.~l 281 ,8r 288,6\ 295,4 302 1 288 18\ 456,3\ 460,4\ 464.4! 468,21 479.41 979,1 998,31 1017,21 1036,01 972,51 63,8 64,4/ 65,1! 65,8! 57,1! I
I
I
I
2f
[_ _10_~~~ndaAceh
231,~~
225,11
238,9~ _____1_':!_5,~~
219,11
! 11 i Sabang 24,8, 24 19, 25,0, 25 10! 23,7! I, i I 3934,01I 4004,6,I 4074,9;I 4144,5;I 4011 ,O:I :Jumlah Sumber: Aceh Dalam Angka Tahun 2000, BPS dan Bappeda D.I.Aceh Tabel11: Kepadatan Penduduk Provinsi NAD per Kabupaten/Kota Tahun 1996 -2000 (Dalam Jiwa/Km 2) I
No.
I 1
I
1
i
2 3
I
; 1
1
Kabupaten/Kota
1 Aceh
Selatan
' I
i i
IAceh Tenggara I i Aceh T1mur
H· 1-~~~-~;~;~D.. I i
6 7 8
;._.11.
!
Utara
J~ab~r1.9 __ ~__j jJumlah
1996
I
1997
i
8. 908,71
42/
43i
9.950,7j 8.242, 71
201 83)
_1Qj
2.686,11 4.160,6! 5.379,1
105! 110! 182'
107/ 111!
851
Tahun 1998 43
1999
I
2ooo
44i
43j
201 87i
201 88/
21j 86)
11 ol 112! 189i
113! 1131 193"
1081 1151
1~i~-·-~-~~l-- . --~~1--·~~~l·--·--·-~-·--~-1~1
i Aceh Besar ! Pidie i Aceh
Luas (km2)
!
118,7! 57.365,6!
209~~_110!__~.1! 69\
70!
711
2111 72,
Sumber: Aceh Dalam Angka Tahun 2000, BPS dan Bappeda D.I.Aceh Menurut jenis kelamin, penduduk Aceh terbagi hampir rata antara laki-laki dan perempuan.
Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di
wilayah Provinsi NAD dalam kurun waktu 1996 - 2000 dapat diikuti pada Tabel
12.
TKP 700 - TESIS
Pada tabel tersebut dapat diamati bahwa walaupun
104
pertumbuhan jumlah penduduk terus mengalami peningkatan/penurunan, namun
tingkat
(laju)
pertumbuhannya
menunjukkan
angka
yang
cenderung menurun di mana pada tahun 2000 menurun sampai
-3,22
persen.
Tabel12: Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi NAD Tahun 1995-2000 No.
1 2 3
I
Tahun I
I
4 5
1996 1997 1998 1999 2ooo 1995-2000
I Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) i Laki-Laki I Perempuan Total
I Laju I Pertumbuhanj i i 1.967,1 3.934,0 1,84 I 1.966,9 II i 2.002,2 i 2.002,4 i4.004,6i 1,79 i i 1.75 j_?_._Q}_!_._~J-~_?_.037_&___~4.0?~.9 i 1 2.072,0 ! 2.072,5 l4.144,sf 1,71 I 1.998.3 I 2.o12.6 l4.o1o,91 -3.22 ! \ i-----'----i,·--0-.3-9---j
I
Sumber: Aceh Dalam Angka Tahun 2000
Kondisi ini antara lain disebabkan oleh karena tingginya kesadaran masyarakat terhadap program pelayanan kesehatan yang didukung dengan
adanya
meningkatkan
upaya-upaya
pelayanan
pemerintah
kesehatan
pogram Keluarga Berencana (KB).
kepada
daerah
untuk
terus
masyarakat khususnya
lndikator utama dalam hal ini adalah
tingginya persentase peserta KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur (PUS) di wilayah Provinsi NAD sampai bulan Maret tahun 2000 mencapai angka 50 persen. Salah satu ciri demografis Provinsi NAD adalah penyebaran penduduk yang tidak merata.
Penduduk paling padat terdapat di Kota
Banda Aceh dan wilayah yang paling jarang penduduknya adalah di Kabupaten Aceh Tenggara.
TKP 700 - TESIS
Sebagian besar dari penduduk Aceh
105
(61, 15 %) bermukim di wilayah pantai utara dan tirnur, sedangkan wilayalt
pantai BaraUSelatan sebesar 21,85
persen dan bagian Tengah serta
Kepuiauan berkisar sekitar 17 persen.
Jika dibandingkan dengan iuas
wiiayah maka wilayah utara-timur yang sempit dihuni oieh jumiah penduduk yang sangat padat, sedangkan wilayah pantai barat selatan dan tengah yang mempunyai areal yang luas dihuni oleh jumlah penduduk yang Jarang.
Di pihak lain, adanya migrasi penduduk yang cenderung
meningkat setiap tahun,
turut
puia
berpengaruh terhadap tingkat
pertumbuhan penduduk di wilayah Provinsi NAD.
Hal tersebut tidak
terlepas juga dari pengaruh kondisi keamanan yang tidak kondusif sejak tahun 1998.
Secara umum, kondisi persebaran dan kepadatan penduduk
seperti terurai di depan, merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah
Provinsi
NAD dalam
upaya-upaya
pengembangan
wilayah
khususnya dalam hal penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana wiiayah.
1.2 Struktur Penduduk Menurut Usia Apabila jumlah penduduk wilayah Provinsi NAD distrukturkan berdasarkan kelompok usia, wilayah ini dapat dikategorikan ke dalam wiiayah yang berpenduduk "tipoiogi tua".
Tabel 13 memperiihatkan
tipologi penduduk di wilayah Provinsi NAD yang didasarkan pada klasifikasi struktur usia penduduk dalam tiga kelompok Usia.
TKP 700 - TESIS
106
Tabel13: Tipologi Penduduk Provinsi NAD Tahun 2000 Struktur Usia (Tahun)
No.
I I Jumlah IPersentase Penduduk I T erhadap i
I
1
l
!
0-14
I
1.197,20!
i
2
15-64
i i l
3
I 65 Ke atas I
I
!
1
! (Ribu Jiwa) 1
TiQologi
I
2.662,801
I 150,90i
I
Total (%) 29,85
I
--+ 1
I i I I
I
I 40 % keatas i I I 60% ke atas I s/d 55% I s/d 30%
I
66,39
i
i
3,76i 10% ke atas
I
Total
-
Mud a
Tua
i
I
I
4.010,90:
i
l
s/d 5%
I
+-----~
I
Sumber : Hasil Analisis Dari Tabel 13 dapat diamati bahwa pada tahun 2000, proporsi jumlah penduduk Provinsi NAD yang berusia 15 s/d 64 tahun merupakan proporsi tertinggi dan mencapai 2.662.800 orang atau 66,394 % dari total jumlah penduduk yang ada, sementara itu proporsi jumlah penduduk yang berusia antara 0 - 14 tahun yang mencapai 29,85 % mendekati batas maksimal tipologi tua dan yang berusia 65 tahun ke atas kurang dari batas maksimal tipologi muda yaitu hanya 3, 76 %. Kendala utama dalam upaya-upaya pengembangan wilayah bagi wilayah-wilayah yang masuk kategori ini adalah bahwa ketersediaan tenaga kerja produktif untuk masa 5 s/d 10 tahun ke depan. Bagi wilayah Provinsi NAD kondisi ini merupakan hambatan yang serius bila dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduknya yang relatif sangat rendah, sementara potensi sumber daya yang penting dalam suatu wilayah adalah ketersediaan tenaga kerja (penduduk) produktif di samping sumber daya lainnya.
TKP 700 - TESIS
107
1.3 Struktur Penduduk Menurut Usia Tenaga Kerja Produktif
Pada tahun 2000, ketersediaan tenaga kerja produktif (kelompok usia 15 - 64 tahun) yang ada di wilayah Provinsi NAD belum merupakan masaiah karena jumiah penduduk kelompok usia yang diamksud cukup besar dan mencapai 2.662.800 orang yang berart rasio terhadap jumlah penduduk non produktif mencapai 1 berbanding 1, 98. Masalahnya adalah ketersediaan kesempatan kerja yang ada di wilayah Provinsi NAD relatif rendah sehingga tidak mampu menyerap tenaga kerja produktif yang tersedia secara optimal. Menurut Susenas 1999 penduduk 15 tahun ke atas Provinsi NAD berjumlah 2.689.743 jiwa, sebanyak 74 persen diantaranya berada di perdesaan.
Angkatan kerja berjumlah 1.506.813 orang, 76,7 persen
diantaranya tinggal di perdesaan.
Ditinjau dari jenis kelamin, sekitar 51
persen penduduk 15 tahun ke atas adalah perempuan, sementara angkatan kerja umumnya adalah laki-laki (70,4 persen).
Dari sekian
jumlah angkatan kerja, 11,26 persen adalah mereka yang mencari pekerjaan. terbuka
Angka ini dapat dianggap sebagai jumlah pengangguran
(open
unemployment).
Provinsi NAD pada pengangguran yang
Permasalahan
hakekatnya adaiah
ketenagakerjaan
di
besarnya angka setengah
mencapai 33,5 persen, yakni mereka yang bekerja
kurang dari 35 jam per minggu. Pengangguran terbuka dan setengah pengangguran rnerupakan masalah serius di Provinsi NAD, karena masaiah ini menyangkut dengan
TKP 700 - TESIS
108
angka kemiskinan, kriminalitas, gekolak sosial politik dan masalahmasalah sosial lainnya. Mengatasi pengangguran merupakan salah satu kunci penyelesaian berbagai masalah sosial ekonomi masyarakat Aceh. Pembangunan ekonomi selama ini belum merupakan pembangunan yang terintegrasi dalam pengertian mengarah pada pemecahan masalah pengangguran, kemiskinan, dan masalah-masalah sosial yang pokok. Dari data Susenas 1999, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mencapai 56,02 persen.
Partisipasi angkatan kerja cukup menonjol di
daerah perdesaan (58,03 persen), dan sangat tinggi untuk laki-laki (80,44 persen).
Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemecahan persoalan
kesempatan kerja di Nanggroe Aceh Darussalam harus mengacu pada penyediaan lapangan kerja untuk penduduk perdesaan dan laki-laki.
Di
lihat pada angka pengangguran terbuka, ternyata angka pengangguran perempuan cukup tinggi (18,70 persen), sementara laki-laki hanya 8,14 persen.
Sementara persentase mereka yang menganggur lebih tinggi di
perkotaan persen).
(13,84
persen)
dibandingkan
dengan
perdesaan
(1 0,48
Secara total jika digabung jumlah penganggur terbuka dan
setengah menganggur, maka dapat dikatakan bahwa sekitar separuh angkatan kerja di Provinsi NAD adalah penganggur.
1.4 Struktur Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Pembangunan
sektor
pendidikan
di
wilayah
Provinsi
NAD
berkembang cukup positif dengan tumpuan utama pada pendidikan agama Islam. Pendidikan agama merupakan wahana strategi bagi upaya
TKP 700 - TESIS
109
membangun Sumber Daya Manusia yang berkuaiitas, yang dijiwai oieh moraiitas agama, sehingga dapat meiahirkan insan-insan terpeiajar yang berkompeten, profesional, terampil dan berakhiak mulia. Dalam indikator
dokumen
keberhasilan
Propeda wajib
2001-2005
belajar,
tercantum
yang
pencatatan
berlaku
sebelum
memuncaknnya pembakaran gedung sekolah dan pengungsian penduduk dalam kerusuhan pasca DOM (Daerah Operasi Militer) yang didasarkan pada persentase angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) sebagai berikut:
1. SD/MI dan Paket A (7-12 tahun): APK 106,48% dan APM 93,32% 2.
SLTP/MTs dan Paket 8 (13-15 tahun): APK 75,64 % dan APM 61,75%.
3. SMU/SMK (16- 18 tahun): APK 35,60% dan APM 23,55 %.
Kemajuan pendidikan di Provinsi NAD terlihat dari jumlah lembaga pendidikan, jumlah guru dan
murid.
Berdasarkan data dalam Aceh
Dalam Angka tahun 2000, dapat digambarkan seperti dalam Tabel 14.
TKP 700 - TESIS
110
Tabel14: Jumlah Lembaga Pendidikan, Guru dan Murid di Provinsi NAD Tahun 2000
I
I
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Tingkat Murid No. Ruang 1 Guru Pendidikan j Sekolah (Buah) j (Orang) (Orang) ' (Unit) 26.020 TK 1. 1.0421 9211 426 601.598 26.075 21.6431 so 2. 3.273 I 163.168 10.845 4.6881 SLTP 515 3. 4. SMU 80.905 5.843 _2.62211 215 5. 103.367 7.4111 520 Ml 1 78.225 3.412 I 201 MTs 6. 1 22.107 2.2741 103 I MA 7. 97.681 7.048j I PONPES 8. I 1 23.304 1.6951 31 9. I PTN
Rasio 1 Guru : Murid 1 : 25 1 : 23 1: 15 1 : 14 1: 14 1 · 23 1; 10 1 : 14 I 1 : 14 I
j'--_1_o·__._lP_T_s_ _ _
1: 171
'
I I
I I
I I
1
441
-
- __ 1_1_L_j_ _
, _ _ l_ _ _ _
I I
l
3171
5.498
I
I
Sumber : Aceh Oalam Angka 2000 dan Hasil Analisis. Pada Tabel 15 memperlihatkan struktur penduduk di Provinsi NAO berdasarkan tingkatan pendidikan yang ditamatkan.
Pada tabel 15
tersebut dapat diamati bahwa proporsi jumlah penduduk di wilayah Provinsi NAO yang berpendidikan setingkat (tamat) SO mencapai 10,97 % dari total
penduduk berusia 10 tahun ke atas.
Oemikian pula proporsi
jumlah penduduk yang tidak tamat SO mencapai penduduk berusia 10 tahun ke atas.
76,06 % dari total
Hal ini berarti sekitar 87,03 %
penduduk di wilayah Provinsi NAO memiliki pendidikan yang sangat rendah.
TKP 700- TESIS
111
Tabel15: Persentase Penduduk Provinsi NAD Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan pada Tahun 1999 Tingkat
Persentase
Pendidikan
terhadap total
Yan Ditamatkan
Penduduk
No.
1.
Tidak/Belum Pernah Sekolah
2.
SD/MI
6,301 10,971
3.
ISLTP/MTs
4.
SMU/SM
5.
Diploma I I Universitas
6.
Tidak Bersekolah Lagi
I
7,121 4,411 I
1,441 69, 76.
_jl______1_0_0"--'-,0QJ
Total
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat 1999.
Dengan demikian apabila diasumsikan bahwa pendidikan formal merupakan indikator kualitas SDM, maka dapat dikatakan bahwa kualitas SDM di wilayah Provinsi NAD masih sangat rendah, sehingga kondisi SDM yang demikian menjadi masalah dan tantangan yang sangat serius bagi upaya-upaya pembangunan wilayah di Provinsi NAD .. Secara umum mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah belum menggembirakan.
Kesenjangan mutu pendidikan
antara sekolah-sekolah di perkotaan dan perdesaan masih mencolok akibat keterbatasan dana, sarana, tenaga pengajar dan kemampuan manajemen sekolah.
Dalam tahun-tahun terakhir ini situasi keamanan
yang tidak kondusif turut memperburuk kondisi pendidikan di beberapa daerah khususnya di perdesaan.
Antara lain 142 unit gedung sekolah
musnah atau rusak, sehingga 17.000 anak didik dari segala tingkatan mengalami kendala belajar.
TKP 700 - TESIS
Adanya pengungsian dari sebahagian
112
masyarakat secara langsung
berpengaruh
pada proses dan rnutu
pendidikan di Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.
1.5 Struktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian Mayoritas penduduk di Provinsi NAD pada tahun 1999 bermata pencaharian di sektor perdagangan (34,65 %) disusul sektor jasa-jasa (32,51 %) dan sektor pertanian (11 ,66%).
Sektor lainnya yang juga
dominan tetapi sedikit menampung tenaga kerja adalah sektor konstruksi (6,42 %), sektor angkutan dan komunikasi (6,31 % ), sektor industri (5,83
%)
dan
sektor
keuangan
(1 ,81
%).
Sedangkan
Sektor
pertambangan/penggaiian hanya menampung sebesar 0,40 % tenaga kerja dan sektor listrik, gas dan air minum sebesar 0,27 % dan sisanya di sektor lainnya. Dari data di atas mengindikasikan bahwa menurunnya tingkat pendapatan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir sejak adanya krisis ekonomi dan kondisi
keamanan yang tidak kondusif berakibat
langsung pada menurunnya tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi NAD.
Hal tersebut disebabkan karena tumpuan mata pencaharian
penduduk mayoritas bergerak di bidang yang memeriukan pergerakan atau distribusi yang lancar untuk aktivitasnya.
TKP 700 - TESIS
113
1.6 Struktur Penduduk Menurut Agama Mayoritas penduduk di Provinsi NAD beragama isiam.
Jumiah
penduduk yang beragama Islam menurut Aceh Dalam Angka (2000), yang beragama islam 3.796.027 jiwa (98,75 %), Kristen Protestan 31.631 jiwa {0,82 %), Kristen Katolik 5.662 jiwa (0, 15 %), Hindu 708 jiwa (0,02 %), Budha 9.971 jiwa {0,26 %). Walaupun penduduknya mayoritas beragama Islam, namun pada kenyataannya menunjukkan bahwa masing-masing umat beragama terutama umat Islam teiah menunjukkan sikap toieransi dan tenggang rasa dalam kehidupan beragama, sehingga terhindar dari pertentangan dan pertikaian antar agama. Islam sebagai agama pembawa rahmat bagi seluruh aiam dan teiah menjadi keyakinan mayoritas masyarakat Aceh, teiah dijabarkan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kehidupan rakyat Aceh yang reiigius dan menjunjung tinggi ajaran isiam, merupakan
modal
yang
besar
dalam
meningkatkan
peran
serta
masyarakat untuk mewujudkan keadiian, kemakmuran, dan kesejahteraan di Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Bidang Ekonomi Kondisi
perekonomian
wiiayah
Provinsi
NAD
secara
umum
merupakan gambaran kemampuan ekonomi daerah tersebut dalam kaitannya
dengan
kegiatan-kegiatan
usaha
ekonomi
pendapatan daerah yang ada di wiiayah Provinsi NAD.
TKP 700 - TESIS
serta
sumber
lndikatornya
114
meliputi
pertumbuhan
ekonomi,
struktur ekonomi,
PDRB
(Product
Domestic Regional Brutto), pendapatan perkapita, PAD (Pendapatan Asli
Daerah) dan kegiatan-kegiatan (sektoral) ekonomi penduduk. Dalam pembahasan ini diuraikan tentang kondisi perekonomian Provinsi NAD dan keterkaitannya dengan sektor-sektor lain pada wilayah lain disekitarnya ataupun dengan satuan wilayah yang lebih luas yaitu Negara Republik Indonesia.
2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB setiap tahun yaitu hasil produksi jasa dari seluruh kegiatan ekonomi penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam jangka waktu tertentu. Bila dipisahkan antara migas dan non-migas maka berdasarkan data tahun 1997-1999, perekonomian wilayah Provinsi NAD mempunyai pertumbuhan rata-rata sebesar -4,44 % per tahun (migas) dan -0,61 % per tahun (non-migas).
Pada tahun 1997 keadaan ekonomi Kabupaten
yang paling tinggi pertumbuhannya (non-migas) adalah Kabupaten Aceh Utara yaitu sebesar 6,89 % (non-migas).
Sebaliknya pada tahun 1998,
Kabupaten yang paling tinggi rata-rata pertumbuhan ekonominya adalah Kabupaten
Aceh
Tenggara
yaitu
sebesar
3,67
%
(non-migas).
Pertumbuhan ekonomi Propinsi NAD yang negatif ini adalah sebagai dampak dari krisis ekonomi global yang menerpa Indonesia dan semakin
TKP 700 - TESIS
115
diperparah dengan suasana keamanan yang belum kondusif hingga saat Untuk
ini.
lebih
jelasnya
ekonomi
pertumbuhan
laju
menurut
Kabupaten/Kota berdasarkan kategori migas dan non-migas dapat dilihat pada Tabel16. Perkembangan PDRB tanpa minyak dan gas selama periode 19961999 atas dasar harga berlaku secara rata-rata sebesar 17,56 %. Pada tahun 1996 PDRB Provinsi NAD baru mencapai 8,23 triliun rupiah, meningkat menjadi 9,11 triliun rupiah pada tahun 1997, kemudian meningkat menjadi 10,99 triliun rupiah pada tahun 1998 serta menjadi 13,63 triliun rupiah pada tahun 1999. Tabel 16: Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NAD Tahun 1997- 1999 Kabupaten/ No.
I I I
1. 2. 3. 4.
I
Kota Aceh Selatan I Aceh Singkil Aceh T enggara I Aceh Timur !I - M"1gas Non Migas IAceh T engah IAceh Barat Aceh Besar I ! Pidie i Aceh Utara !- Migas I ! -Non Migas Bireun 1 Banda Aceh i Sabang I Provinsi NAD (Migas) I I Provinsi NAD (Non Mig§_~l___
I I
I
1-
I
I
5. 6. 7. 8. 9.
I
I I
I I
Nilai Pertumbuhan Ekonomi (% Pertumbuhan Rata-Rata I I 1999 (%) 1998 1997 0,73 5,04 1,651 -4,491 1,27 -31751 1,861 5,691 I 3,27 2,08i 3,67\ 4,051
10. 11. 12.
I I
I I I
t
I 5,491 4,151 5,611 4,191
-9,461 I -8,48! I 0,27! -2,271I -2,48!I
5,391
-5,37!
-1,041
I
I
I
I
I I
I
I
I
-2,83! 6.891 . I 3,141 5,151 5,44i 0,161 5,281
Sumber : Aceh Dalam Angka 2000.
TKP 700 - TESIS
I
I
I
I
-2 211I ' -2,48i 0,34l -0 ' 321I
i
-0,41 -1 ,29!
-4.24 -1,82 1,59 1,01 0,43 -0,42
I I I
i I I
-7 61!
-1 ,54!
-0,581 0,96!I 1,98i
-7,76 -2,59 -1,49 0,18 1,96
-9,28/ -5,78\'
-4,191 -1 ,33j
-4,44 -0,61
-12 ,831i -9.87: -7-03 1 -5,571 I o I
I
i
-4,8[
!I !
j
116
Perkembangan PDRB, apabila ditinjau berdasarkan harga konstan 1993 pada periode yang sama secara rata-rata sebesar 1,47 %.
Pada
tahun 1996, PDRB Provinsi NAD sebesar 6,20 triliun rupiah, meningkat menjadi 6,53 triiiun rupiah pada tahun 1997 dan tahun 1998 mengaiami penurunan menjadi 6,15 triliun rupiah, begitu juga halnya pada tahun 1999 turun menjadi 6,07 triiiun rupiah. Untuk lebih jelas tentang angka PDRB Provinsi NAD dan laju pertumbuhan dapat dilihat pad a Tabel 17. Tabei 17: Tingkat Pertumbuhan PDRB di Provinsi NAD Tahun 1996 - 1999
Thn
1996
IAtas Dasar Harga Beriaku I Pertumbuhan I (Jutaan Rupiah) I (%) I I I 8.232.960,31 I 14,92
ADHK
Pertumbuhan
1993 (Jutaan Rupiah)
(%)
6.199.551,39
7,69
9.113.984,69
10,70
6.526.730,46
5,28
19981
10.987.616,63
20,56
6.149.195,23
-5,78
I 1999 I
13.629.oo4,84
24,04
6.067.695,42
-1,33
I
Sumber: PDRB Propinsi D.I.Aceh 1993-1999
2.2 Struktur Perekonomian Struktur ekonomi suatu daerah merupakan rangkaian kegiatan (aktivitas) ekonomi yang ada di wilayah tersebut merupakan cerminan dari pemanfaatan dan pengeioiaan potensi sumber daya aiam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya buatan yang dimiliki wilayah tersebut.
Pemanfaatan dan pengeioiaan potensi sumber daya dimaksud
tercermin pada kontribusi masing-masing sektor usaha pada total PDRB.
TKP 700 - TESIS
117
label 18 berikut memperlihatkan kontribusi masing-masing sektor usaha ekonomi di wilayah Provinsi NAD terhadap total PDRB Provinsi NAD dari Tahun 1996- 1999. Pad a Tabel 18 dapat diamati bahwa terdapat 3 sektor lapangan usaha ekonomi yang persentase kontribusinya relatif cukuip tinggi. Ketiga sektor tersebut adalah Sektor Pertanian (28,86 %), Sektor Pertambangan (33,54 %) dan Penggalian dan Sektor lndustri Pengolahan (22 %).
Kondisi demikian memperlihatkan bahwa struktur ekonomi Provinsi NAD tidak hanya dipengaruhi dan bertumpu pada sektor pertanian (primer) tetapi juga sangat dipengaruhi oleh 2 sektor lainnya yaitu pertambangan dan industri pengolahan. Keadaan ini menunjukkan masih dominannya aktivitas ekonomi yang terkait dengan sumber daya alam.
Tabel 18: Distribusi Persentase PDRB Provinsi NAD (Dengan Migas) Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 1997- 1999 ' I l i 1999 1998 1997 Lapangan Usaha No. : 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian lndustri Pengolahan 3. Listrik dan Air Minum 4. 5. Bangunan dan Konstruksi 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7. Pengangkuitan & Komunikasi 8. ! Bank & Lembaga Keuangan 9. i Jasa-Jasa
100
PDRB (Migas) ·-·----1.
28,86 33,54 22,00 0,18 2,27 5,47 4,50 0,48 2,70
23,07 39,12 23,13 0,17 2,56 4,6 4,55 -0,02 2,84
22,37 26,04 29,83 0,20 4,66 5,55 6,06 1,19 4,11
'
100 100 I ______ _____
----------~·
..:
_;
Sumber : Aceh Dalam Angka 2000 Dan apabila dilihat dari persentase tingkat perkembangannya, secara komulatif, tingkat kontribusi sektor pertanian terus meningkat.
TKP 700 - TESIS
118
Seiring dengan meningkatnya kontribusi sektor pertanian, 2 sektor utama iainnya rnengalami penurunan konstribusi terhadap PDRB Provinsi NAD. Tetapi apabila kita tinjau laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NAD menurut Lapangan usaha tahun
1997 - 1999 seperti tercantum pada
Tabel 19, terlihat bahwa : terjadi penurunan yang sangat drastis. Secara total pada tahun 1997 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NAD (termasuk migas)
adalah -0,16
%,
kemudian
pada
tahun
1998 mengalami
penurunan iagi sampai mencapai -9,26 % dan pada tahun 1999 tetap mengalami penurunan sampai -4,19 %. Tabel19: Ekonomi Provinsi NAD Laju Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1997- 1999 No
1
Lapangan Usaha
I I
1.
I Pertanian
2.
I Partambangan & Panggalian
1997 4,31 -9,04
I
II I I I
I
1998
1999
1,48
0,65
-18,99
-13,30
-8,53
-6,63
3.
lndustri Pengolahan
4.
Listrik dan Air Minum
37,69
7,74
5,09
5.
Bangunan & Konstruksi
3,06
-20,72
-18,73
6.
Perdagangan,
12,04
-1,27
-3,38
7. ,...
Restoran
8,17
6,33
4.34
-15,17
-122,35
-358,32
0,67
0,99
0,52
-0,16
-::I,LO
-4,19
5,28
-5,78
-1,33
&
Pengangkutan & Komunikasi
0.
9.
Hotel
1,27
Ii
I Bank & Lembaga Keuangan \ Jasa-Jasa
i
I
I PDRB Migas
,... ,...,..
I
1
PDRB Non Migas
Sumber : Aceh Dalam Angka 2000
TKP 700 - TESIS
119
2.3 Pendapatan Per Kapita Tingkat pendapatan perkapita penduduk Provinsi NAD diperoieh dengan membagi total PDRB Atas Harga Konstan dengan Jumlah Penduduk. Pendapatan per kapita penduduk Provinsi NAD dapat dilihat pada Tabel20. Pad a Tabel 20 terlihat bahwa pendapatan perkapita penduduk Provinsi NAD dalam periode 1996 - 1999 naik secara perlahan pada tahun 1996 dan 1997 dan mencapai tingkat paling baik pada tahun 1999 yang mencapai 6,40 %.
Kondisi ini tidak terlepas dari ketahanan sektor-
sektor tertentu (misalnya: perkebunan sawit, nilam dan kopi) yang terkena dampak positif akibat kondisi keterpurukan perekonomian nasional yang berdampak terhadap pada peningkatan pendapatan penduduk. Meskipun tingkat pendapatan penduduk tersebut tidak memberikan gambaran riii tentang pendapatan penduduk, namun dalam batasan tertentu kondisi ini merupakan suatu indikator ekonomi untuk mengetahui tingkat
produktivitas
penduduk
yang
selanjutnya
mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduknya.
TKP 700 - TESIS
akan
sangat
120
Tabel 20: Pendapatan Regional Per Kapita Provinsi NAD Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1997- 1999 No.
I
I
1. 2. 3. 4.
I I
I
I 5. ,6. I 7.
J
I
8. I ! 9.
I
/1 0. 1 1
l
Kabupaten/ Kota i Aceh Selatan Aceh Singkil I Aceh Tenggara ! Aceh Timur II - Migas I -Non Migas II Aceh Tengah \ Aceh Barat I I l Aceh Besar I j Pidie !j ! Aceh Utara - Migas 1 -Non Migas / Bireun Banda Aceh Is a b ang ' Provinsi NAD (Migas) ! Provinsi NAD (Non Migas)i
11 . 12
I
Penda2_atan Per KaJ)ita _iRibuan RuQiah) 1997 1998 1999 2.126,00 2.922,44 1.739,121 1.677,18 1.433,831 2.345,67 2.071,73 1.696,94\ 2.285,781
I
I
i
2.542,11i I 2.079,48j 2.532,69iI 1.517,04j 2.068,91j 1.572,081
'!
15.023,31! 3.007.11! 2.165,00! i 2.002,88: 2 286 '.17iI 3.913.73[ 2.033,03! •
I
1
3.084,80 2.483,03 3.075,82 1.854,28 2.664,19 2.049,60 I
24.486,001 3.309,461 2.768,38 2.028,161 2 579 >59 5.725,40 2.421,51
3.692,581 3.020,531 3.784,571 2.161,461 I 3.283,571
I
2.765,131
24.024,061I 4.031,001 3.433,351 2.382,691 2 845 12I 6.091 ,9~ 2.972,321
.
Sumber : Aceh Dalam Angka 2000
Peridapatan yang meningkat ternyata tidak merata dapat dinikmati oleh masyarakat dalam arti kesempatan dan peluang bagi masyarakat tidaklah sama, masih ada lapisan masyarakat yang belum merasakan peningkatan pendapatannya.
Kenyataannya penduduk miskin di Provinsi
NAD semakin bertambah sebagai akibat dari krisis ekonomi dan konflik keamanan yang berkepanjangan dan belum ada tanda-tanda berakhir sampai dengan akhir 2001. Menu rut dokumen Propeda jumlah penduduk miskin pada tahun 1998 diperkirakan 1,35 juta jiwa, berarti 33 % dari jumlah penduduk. Sedangkan pada tahun 1996 penduduk miskin hanya mencapai 423 ribu jiwa atau 11 % saja.
TKP 700 - TESIS
i2i
Permasalahan yang dihadapi adalah penduduk yang semula tidak termasuk golongan miskin menjadi miskin.
Hal itu disebabkan karena
krisis ekonomi dan kondisi keamanan yang tidak kondusif, sehingga produksi ekonomi rakyat menurun, barang-barang kebutuhan masyarakat meningkat harganya dan pendapatan
masyarakat menjadi rendah.
Kemiskinan itu membawa akibat merosotnya mutu generasi dimasa mendatang karena bergeser pola kehidupan keluarga/masyarakat.
Di
samping itu, penduduk miskin di perdesaan terdiri dari keiuarga miskin yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian, sedangkan pertanian tidak dapat dikerjakan karena situasi keamanan yang tidak kondusif.
Mereka melakukan eksodus ke kota kecamatan untuk
menghindari konflik bersenjata dan lahan mereka tidak dikerjakan berbulan-bulan lamanya. Penduduk miskin di perkotaan terdiri dari buruh industri, pekerja informasi dan buruh lepas karena lesunya kegiatan ekonomi yang mengakibatkan hiiangnya pekerjaan dan menurunnya pendapatan.
2.4 Kemampuan Keuangan Daerah
Kemampuan keuangan daerah dapat dikatakan dengan tingkat pendapatan asii daerah (PAD). Keadaan ini secara iangsung merupakan indikasi
kemampuan
daerah
dalam
membiayai
program-program
pembangunan di daerah. Pada tahun anggaran i 996/i 997 total realisasi PAD Provinsi NAD mencapai Rp. 45,209 Milyar, kemudian menurun terus
TKP 700 - TESIS
122
hingga hanya mencapai Rp.32,089 Milyar pada tahun 2000.
Pada label
21 diperlihatkan secara rinci PAD Provinsi NAD dalam kurun waktu tahun anggaran 1996/1997 sampai 2000.
Tabel 21: PAD Provinsi NAD Periode 1996-2000 Dan Kontribusinya terhadap APBD No. 1.
PAD (Rp)
Tahun Anggaran 1996/1997
2.
1997/1998
3.
1998/1999
4.
1999/2000
I 5.
2000
II
I I I
i
I
II
APBD
I
45.209.000.000J
Kontribusi PAD Terhada_f> APBD (%1
(Rp) 92.012.100.0001 I
I
43,54!
46.027.000.0001
102.745.900.000! j 71.170.600.0001
22.060.000.0001
165.946.500.0001
13,29!I
32.089.000.000i
Tidak ada data\
-l
44.733.000.000!
I I
64,67! I
Dari tabel tersebut dapat diamati bahwa dalam kurun waktu 19961999, PAD Provinsi NAD terus meningkat walaupun menurun pada tahun 2000 tetapi kontribusinya terhadap APBD meningkat tajam dan menurun lagi pada tahun 1999/2000.
Hal ini menunjukkan kemampuan ekonomi
wilayah Provinsi NAD relatif berkembang positif apabila kondisi keamanan Hal tersebut terlihat pada tahun anggaran 1999/2000
PAD Provinsi NAD hanya mencapai Rp. 22,06 Milyar dan hanya memberikan kontribusi terhadap APBD sebesar 13,29 %. demikian
menunjukkan
untuk
membiayai
pembangunan
Kondisi daerahnya,
Provinsi NAD masih sangat tergantung dari bantuan pihak luar terutama dari pemerintah pusat. Dengan demikian maka upaya-upaya pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada di
TKP 700 - TESIS
~
49,13f
Sumber : Aceh Dalam Angka 2000 dan Hasil Analisis.
daerah kondusif.
i 1
123
wilayah Provinsi NAD untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi
wiiayah
harus
menjadi
prioritas
utama,
teutama
daiam
penerapan otonomi khusus yang memberikan peluang yeang lebih besar bagi daerah untuk mengelola keuangannya sendiri.
2.5 Posisi Perekonomian Provinsi NAD Terhadap Provinsi Tetangga Provinsi NAD pada tahun 1997 menghasiikan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp 17.056.028 juta dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp 11.444.454 juta. Tiga tahun kemudian yaitu tahun 2000 PDRB-ADHB meningkat menjadi sebesar Rp. 28.62.759 juta dan PDRB-ADHK menurun menjadi sebesar Rp 9.999.017 juta. Sumbangan
PDRB Provinsi NAD dari tahun ke tahun terhadap
Nasional cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduknya ataupun dibandingkan dengan 4 propinsi terdekatnya di Puiau Sumatera yaitu Propinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Lampung, tetapi masih rendah bila dibandingkan dengan 3 propinsi besar di Pulau Sumatera yaitu Propinsi Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Seiatan (Gambar i 3). Pada tahun 2000 misalnya, sumbangan PDRB Atas Harga Berlaku Provinsi NAD sebesar Rp.28.625. 759 juta (2,45 %), sedangkan untuk tahun yang sama
Propinsi
Lampung menyumbang PDRB sebesar
Rp. 23.252.525 (2,34 %), Sumatera Barat menyumbang PDRB sebesar Rp. 22.367.811 juta (2,26 %), Jarnbi sebesar Rp. 9.061.211 juta (0.91 %) dan Bengkuiu sebesar
TKP 700 - TESIS
Rp. 4.539.983 juta (0,46 %)., namun masih
124
lebih kecil jika dibandingkan dengan Propinsi Sumatera Utara yaitu sebesar Rp. 68.212.374 juta (6,88 %), Riau sebesar Rp. 55.429.837 juta (5,59 %) dan Sumatera Selatan sebesar Rp. 45.668.901 juta (4,60 %). Tetapi apabila dilihat perkembangan sumbangan PDRB Provinsi NAD terhadap PDRB Nasional dalam periode tahun 1997 - 2000 terus mengalami penurunan.
Pada tahun 1997 sumbangan PDRB Provinsi
NAD terhadap nasional mencapai 2,90 %, tahun 1998 menurun menjadi 2,81 %, tahun 1999 menurun lagi menjadi 2,66 % dan pada tahun 2000 hanya mencapai 2,45 % dari PDRB Nasional.
Hal ini terkait dengan
kondisi keamanan daerah yang tidak kondusif terhadap kegiatan-kegiatan lapangan usaha.
80.000.000
ES
2~2
.3?4
60.000.000 -'- - -
Gambar 13: PERBANDINGAN PDRB ADHB PROVINSI NAD TERHADAP PROPINSI TERDEKAT (dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2000 (Termasuk Minyak dan Gas) (Sumber: Hasil Kajian Data Statistik)
TKP 700 - TESIS
125
3. Bidang Sosial Budaya Masyarakat
Para ahli sejarah bersepakat bahwa masuknya agama Islam ke tanah air kita untuk pertama kalinya adalah Aceh, yaitu pada zaman Sahabat Nabi Muhammad SAW yang dibawa langsung dari tanah suci di Arabia. Pengaruh ajaran Islam ini membentuk perikehidupan masyarakat di daerah ini yang bercorak lslami, sehingga daerah ini dikenal sebagai Serambi Mekkah. Masyarakat Aceh adalah masyarakat religius dan tetap
memberi ruang bagi kehidupan agama-agama lain seperti Protestan, Katolik, Hindu dan Budha yang pemeluknya hanya sekitar 2 % dari seluruh populasi. Ras tergolong
suku Aceh, muda,
sebagai satu
karena
kesatuan
sebenarnya masih
kelompok-kelompok
memperlihatkan ciri-ciri dialog bahasa yang
etnisnya
khas,
masih
sehingga dapat
dibedakan atas beberapa kelompok etnis, yaitu Aceh, Gayo, Alas, Singkil, Aneuk Jamee, Tamiang, Simeulu, Kluet dan Pulau Banyak.
Hal tersebut
dapat menjadikan daerah ini potensial menjadi obyek studi antropologi budaya dan kunjungan wisata sejarah. Dalam perjalanan sejarah, Provinsi NAD dikenal sebagai daerah modal perjuangan yang ditandai oleh panjangnya perang Aceh melawan penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Rakyat Aceh juga dikenal gigih dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Gejolak politik
dan sosial yang silih berganti terjadi di Aceh telah mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
TKP 700 - TESIS
Gangguan keamanan yang berlangsung
126
hingga sekarang menjadi hambatan penting terhadap pembangunan Aceh.
3.1 Adat lstiadat
Adat adalah sebuah produk sistem demokrasi yang paling tua dan merupakan
kesepakatan
bersama diantara
partisipan
dalam suatu
kelompok masyarakat (etnis). Dia menjadi suatu rujukan yang mengatur perilaku hidup dalam kaitannya dengan Tuhan, dengan alam dan dengan sesama manusia dalam kebersamaannya. merupakan
seperangkat
aturan
(hukum)
Dengan demikian adat yang
tidak
atau
belum
dikodifikasikan, namun mempunyai peran besar dalam menegakkan dan memelihara keharmonisan hidup.
Oleh karena itu adat mempunyai
karakteristik yang dinamis, berpihak kepada manusia dan kemanusiaan. Adat yang berlaku pada teritorial tertentu, tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.
Sebagai suatu
hukum, adat merupakan "tatanan sosial budaya" yang mengikat semua anggota masyarakat yang melahirkannya. Adagium yang hidup dalam masyarakat Aceh adalah hadih maja yang berbunyi :"Adat bak Poteu Meurohom, hukom bak Syiah Kuala; Qanun bak Putro Pahang, Reusam bak Laksamana" maksudnya adalah
adat di bawah kendali dan pengawasan Raja, hukum (Syari'at Islam) di bawah
kendali
dan
kerajaan/pemerintahan
TKP 700 - TESIS
pengawasan
berada
di
bawah
ulama, kendali
adat dan
istiadat
pengawasan
127
Permaisuri dan adat-istiadatlkebiasaan-kebiasaan rakyat dibawah kendali dan pengawasan pembesar-pembesar setempat.
Kemudian dilanjutkan
dengan hadih maja berikut yaitu "Hukom ngon Adat /agee dzat ngon sipheut, tatkala hukom ngon adat mufakat, nanggro seulamat hana goga"
maksudnya hukum (Syari'at Islam) dan adat demikian erat kaitannya, tidak bisa dipisahkan seperti benda dengan sifatnya; apabila hukum Islam dan hukum adat diberlakukan serentak, maka rakyat dan negeri akan hidup sejahtera.
3.2 Kebudayaan Perkembangan kebudayaan masyarakat di wilayah Provinsi NAD, pada dasarnya dipengaruhi oleh Agama Islam. Hal ini disebabkan karena pengaruh Provinsi NAD sebagai tempat pertama dalam perkembangan agama Islam yang pertama di Indonesia, sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap kebudayaan masyarakat Aceh. Kebudayaan
yang
hidup dan tumbuh
merupakan campuran
kebudayaan asli dengan kebudayaan-kebudayaan yang datang yaitu kebudayaan Hindu, Budha dan Islam, di mana yang paling dominan adalah kebudayaan Islam.
Hal ini dapat dilihat dari peninggalan-
peninggalan sejarah/purbakala, hikayat-hikayatlpantun-pantun, seni tari, seni lukis, ukiran-ukiran pahat dan lain sebagainya.
TKP 700- TESIS
128
3.3 Sifat Gotong Royong
Konsep gotong royong pada masyarakat Aceh dikenal dengan isltilah "Meunyo Ka Mufakat Lampoh Jeurat Pih Ta Pengala': maksudnya adalah kaiau sudah mufakat, tanah kuburan keluargapun bisa kita gadaikan.
Ungkapan tersebut merupakan konsepsi yang hidup pada
sebagian besar masyarakat Aceh di perdesaan.
Konsep ini sangat erat
kaitannya dengan semangat gotong royomg tolong menolong, kerja bakti maupun gotong royong secara spontan. Makna yang utama dari ungkapan di atas terletak pada mufakat dan musyawarah, karena dari situlah terkandung unsur-unsur demokrasi. Menurut pendapat mereka, demokrasi merupakan keikutsertaan dalam mufakatlbermusyawarah
yang
seianjutnya
akan
lahir
suatu
kesepakatan/keputusan secara bersama.
3.4 Kehidupan beragama Masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi niiai-niiai ajaran Agama Islam sehingga di setiap sendi-sendi kehidupan tidak pernah lepas dari pengaruh Agama islam.
Dari prinsip hidup masyarakat Aceh ituiah
barangkali yang menjadi saiah satu faktor penyebab iahirnya istilah daerah Aceh "Serambi Mekkah" dan faktor itu juga sebagai salah satu ukuran untuk menjadikan Aceh sebagai daerah yang istimewa.
TKP 700 - TESIS
129
4. Bidang Kesehatan dan Keiuarga Berencana
Kondisi derajat kesehatan masyarakat Provinsi NAD ditunjukkan dengan masih tingginya prevalensi Kurang Energi dan Protein (KEP) sedang dan kronis pada anak usia balita, angka kematian kasar, angka kematian ibu dan bayi serta umur harapan hidup.
Pada tahun 2000,
prevaiensi KEP sedang dan berat menunjukkan angka sebesar 25,5 % balita atau sekitar 138.163 anak balita. Umur harapan hidup di Provinsi NAD rata-rata telah mencapai 69,73 tahun dengan angka kematian kasar sebesar 7,5 I 1000 penduduk per tahun. Angka kematian ibu (AKI) sekitar 370/100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi (AKB) sekitar 41/1000 kelahiran hidup. Masalah kesehatan lain di Provinsi NAD adalah meningkatnya kasus gangguan emosionai pada anak, remaja dan usia produktif sebanyak 2 kali lipat selama peri ode 1997-2000. Prasarana dan sarana kesehatan
sampai tahun 2000 telah
tersedia 24 RSU, 218 Puskesmas, dan 775 Puskesmas Pembantu, 211 Puskesmas keliiing, 5.562 Posyandu, 352 orang dokter umum, 175 dokter gigi, 85 orang dokter ahli dan 4.603 orang bidan.
Namun sebarannya
beium merata di setiap Kabupaten I Kota. Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Provinsi NAD, sudah semakin baik dan dapat diterima oieh sebahagian besar masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan sikap masyarkat Aceh dalarn penerimaan keiuarga berencana. pasangan
suami
TKP 700 - TESIS
isteri
tetap
Saat ini tidak kurang dari 37 dari 100 setia
memakai
saiah
satu
metoda
130
kontrasepsi.
Sampai denga Maret 2000,
peserta baru
memakai
kontrasepsi sudah mencapai 91,818 peserta atau 91,7 % dari Perkiraan Pemenuhuan Kebutuhan Masyarakat (PPM) tahun 1999/2000 sebanyak 100. 1oo peserta. Bila dilihat dari jenis kontrasepsi yang dipakai, yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu IUD, Implant mencapai 3.475 peserta atau 102,2 % dari PPM MKJP sebanyak 3.400 peserta untuk tahun 1999/2000. Sedangkan untuk Non MKJP sebanyak 88.343 peserta atau 91,4% dari 86.700 PPM Non MKJP. Adapun Peserta Aktif (PA) yang berhasil dibina sampai Maret 2000 tercatat sebanyak 334.434 peserta atau 74,88 % dari PPM untuk tahun anggaran 1999/2000 sebanyak 446.600 peserta.
Berdasarkan metode
kontrasepsi, komposisi pembinaan PA sebesar 307.948 orang atau 68,95 % Non MKJP dan sebesar 26.486 orang atau 5,9 % adalah MKJP. Pembinaan Peserta Aktif keadaan Maret 2000 sebanyak 50 % dari jumlah Pasangan Usia Subur.
5. Bidang Prasarana Perhubungan Vvilayah Keadaan transportasi pada suatu wiiayah dijadikan tolok ukur kemajuan suatu wilayah tersebut.
Transportasi mencerminkan arus
rnobilitas orang, barang, jasa dan informasi.
Moda tranportasi yang
terdapat di wilayah Provinsi NAD adalah laut, udara dan jalan raya.
TKP 700 - TESIS
131
Dalam hal transportasi udara, yang mempunyai fasilitas tersebut yaitu Kota/Kabupaten Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, Tapaktuan, Meulaboh, Langsa dan Simeulu.
Fasilitas trasportasi udara yang paling
baik dan melayani kepentingan umum adalah Bandara Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh, sedangkan di tempat-tempat lainnya masih bersifat sementara
dan
banyak digunakan
untuk
kepentingan
militer dan
perusahaan vital. Untuk transportasi laut, di wilayah Provinsi NAD sudah tersedia pelabuhan laut yang dapat melayani kebutuhan masyarakat. Pelabuhanpelabuhan laut tersebut dikelola oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) yaitu Pelabuhan Malahayati yang terdapat di Krueng Raya (Kabupaten Aceh Besar), Pelabuhan Meulabih di Aceh Barat, Pelabuhan Kuala Langsa di Kabupaten Aceh Timur, Pelabuhan Sabang dan Pelabuhan Penyeberangan Balohan di Kota Sabang, serta Pelabuhan Lhokseumawe di Kabupaten Aceh Utara. Selain pelabuhan yang dikelola oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero), juga terdapat pelabuhan yang diusahakan dan langsung di bawah Dinas Perhubungan, yaitu Pelabuhan Singkil (Kabupaten Aceh Singkil), Pelabuhan Susoh, Pelabuhan Tapaktuan, Pelabuhan Labuhan Haji
(Kabupaten
Aceh
Selatan),
Pelabuhan
Sinabang
(Kabupaten
Simeulu), Pelabuhan Galang (Kabupaten Aceh Barat) dan Pelabuhan ldi (Kabupaten Aceh Timur).
Selain itu terdapat juga pelabuhan-pelabuhan
!aut khusus milik perusahaan-perusahan industri besar yang khusus
TKP 700 - TESIS
132
dioperasikan oleh perusahaan yang bersangkutan, yaitu Pelabuhan PT Semen Andalas Indonesia (SAl) di Lhoknga (Kabupaten Aceh Besar), Pelabihan PT. Mobil Oil Indonesia (MOl) , Pelabuhan PT Pupuk Iskandar Muda dan Pelabuhan PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) di Kabupaten Aceh utara. Untuk tranportasi darat, jaringan jalan raya di Provinsi NAD terdiri dari em pat lintas yaitu Lintas Timur, Lintas Barat, Lintas T engah dan Lintas Timur-Barat.
Pada Lintas Tengah dan Lintas Timur-Barat jalan
raya masi'h belum baik dan masih dipacu untuk mengembangkan daerah kawasan tengah Provinsi NAD. Panjang jaringan jalan raya berdasarkan status adalah Jalan Nasional sepanjang 1.114,02 Km (7,91 %), Jalan Provinsi sepanjang 2.511,26 Km (17,83 %) dan Jalan Kabupaten/Kota sepanjang 10.457,14 Km (74,26 %).
Jaringan jalan raya yang melayani Provinsi NAD
sepanjang 14.082,42 Km, dalam kondisi baik sepanjang 8.380,73 Km (59,51 %) dalam kondisi sedang sepanjang 2.545,46 Km (18,08 %), dalam kondisi rusak sepanjang 2.097,54 Km (14,89 %) dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 1.058,69 Km (7,52 %).
Sedangkan menurut konstruksi
jalan yang sudah beraspal sepanjang 9.104,26 Km (64,65 %), jalan kerikil 3.089.40 Km (21 ,94 %) dan sepanjang 1.888, 76 Km (13,41 %) masih berupa jalan tanah.
TKP 700 - TESIS
133
C. Aspek Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
1. Organisasi Pemerintahan Dalam
rangka
pembangunan
dan
melaksanakan kemasyarakatan
tugas
pokok
pemerintahan,
sesuai
azas
desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas perbantuan di bentuk unit-unit kerja berupa dinas/instansi. Pembentukan Sekretariat Daerah dan Dinas dilaksanakan dengan Peraturan Daerah, sedangkan pembentukan unit kerja yang merupakan
perangkat
dekonsentrasi
dibentuk
dengan
peraturan
departemen induknya atau melekat dengan pembentukan lembaga nondepartemen bersangkutan. Unit kerja yang ada dalam struktur
Pemerintah Daerah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat Daerah. 2. Sekretariat DPRD. 3. Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 5. lnspektorat Wilayah Propinsi (ltwilprop) 6. Badan
Pengendalian
Dampak
Lingkungan
Hidup
(Bapeldalda). 7. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD). 8. Dinas Kesehatan. 9. RSU Oi.Zainoel Abidin.
TKP 700 - TESIS
Daerah
134
10. Dinas Prasarana Wilayah. 11. Dinas Permukiman dan Perkotaan. 12. Dinas Sumber Daya Air. 13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 14. Dinas Sosial. 15. Dinas Pertanian. 16. Dinas Kehutanan. 17. Dinas Perkebunan. 18. Dinas Peternakan. 19. Dinas Perikanan. 20. Dinas Perindustrian. 21. Dinas DLLAJ 22. Dinas Pemuda dan Olahraga. 23. Kantor Pembantu Gubernur Wilayah I 24. Kantor Pembantu Gubernur Wilayah II 25. Kantor Pembantu Gubernur Wilayah Ill 26. Kantor Perwakilan Gubernur Medan. 27. Kantor Perwakilan Gubernur Jakarta. 28. Mawil Hansip. 29. Dit.Sosial Politik. 30. Perusahaan Daerah Genap Mupakat. 31. Diklat Provinsi NAD. 32. Kantor Arsip Daerah.
TKP 700 - TESIS
135
33. Dit. Pembangunan Desa. 34. Sekretariat KORPRI.
35. Dinas Pariwisata. 36. Pusat Dokumentasi 37. Dinas Pertambangan.
2. Aparatur Pemerintah Daerah Sampai dengan bulan April 2001, jumlah Pegawai Negeri Sipii yang mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berjumlah 51.709 orang.
Dilihat dari
statusnya Pegawai Negeri Sipil Pusat berjumlah 42. 190 orang dan Pegawai Negeri Sipil Daerah berjumlah 9.519 orang. Untuk lebih jelasnya tentang komposisi jumlah pegawai negeri berdasarkan Golongannya dapat di lihat pada Tabel 22.
Tabel 22: Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan di Provinsi NAD sampai Aprii 2001 Jumlah PNS Daerah Golongan PNS Pusat I ------4l
i
I j
2.760
1.919
841
i
ii
•i7.768
4.492
i
22.260
!!I
21.659
4.017
I
25.676
IV
844
169
j
I
! i I
I j
! !
1.013
!
i
Jumlah 42.190 Sumber : Aceh Dalam Angka 2000
TKP 700 - TESIS
9.519
I
51.709
136
Namun keberadaan organisasi-organisasi pemerintahan tersebut dirasakan belum efektif karena belum didukung dengan kualitas dan yang
kemampuan
memadai
belum
mengakibatkan
aparatur
dari
optimalnya
pelayanan
pemerintah, pemerintah
yang kepada
Secara kuantitas, aparatur pemerintah daerah Provinsi
masyarakat.
Nanggroe Aceh Darussalam mencapai 51.709 orang.
Namun apabila
dilihat dari segi tingkat pendidikannya, aparatur pemerintah daerah Provinsi NAD dapat dikategorikan sedang, di mana pada sampai dengan tahun 2000 sebesar 43,05 % % dari jumlah aparatur yang ada memiliki tingkat pendidikan SLTA dan 5,34 % memiliki tingkat pendidikan SL TP dan
SD.
Dan
51,61
%
yang
memiliki
tingkat
pendidikan
Akademi/Perguruan Tinggi. Jika tingkat pendidikan formal tersebut merupakan indikator tingkat kualitas aparatur pemerintah maka upaya-upaya peningkatan kualitas pemda Provinsi NAD dalam rangka pembangunan dan pengembangan kapasitas kelembagaan daerah yang memadai merupakan suatu hal yang lebih
mudah
untuk dilaksanakan khususnya tentang
pemahaman
pelayanan masyarakat di era otonomi khusus. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan akselarasi pembangunan di daerah dan pelaksanaan otonomi khsusus dapat dijalankan secara efektif dalam waktu yang sing kat.
TKP 700 - TESIS
HUBUJVGA1V SUBSTA1VTIF ANTARA POLDAS, PROPEUA, RENSTRADA DAN RTRlVP DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
BAB V TINTAUAN UMUM PERENCANAAN ... PEMBAI~GUNAN DAERAH Dfi\.N PENATAAN RUANG DIPROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
BABV TINJAUAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENATAAN RUANG Dl PROVINSI NANGGROEACEHDARUSSALAM
Dalam Bab ini diuraikan tentang tinjauan umum perencanaan pembangunan daerah dan penataan ruang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kajian
tentang
hubungan
substantif antar
dokumen
perencanaan
pembangunan dan penataan ruang pada Bab VI. Peninjauan akan terdiri dari: (A) latar belakang konsep dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang; (B) tinjauan
dokumen-dokumen
perencanaan pembangunan dan penataan ruang; (C) tinjauan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang (D)
kedudukan dokumen-dokumen
perencanaan
pembangunan dan
penataan ruang.
A. Latar Belakang Konsep dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penataan Ruang Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan nasional, namun bukan merupakan duplikasi atau bentuk miniatur dari perencanaan nasional.
Perencanaan
pembangunan daerah memiliki karakter spesifik sesuai dengan potensi
TKP 700 - TESIS
137
138
dan aspirasi daerah, dengan tetap memperhatikan perencanaan skala makro nasional lmplikasi langsung dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah adalah
adanya tuntutan terhadap
kesiapan pemerintah daerah untuk mampu mengembangkan daerahnya sesuai dengan keragaman dan potensi sumberdaya yang dimiliki daerah terse but.
Otonomi daerah, yang didalamnya mengandung makna
desentralisasi
kewenangan
dan
tanggungjawab
pemerintah
daerah
khususnya kabupaten/kota. Hal itu merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk secara optimal, kreatif dan inovatif mengembangkan daerahnya melalui distribusi sumberdaya yang dimilikinya. Dalam konteks Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perencanaan pembangunan daerah dan penataan ruang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam upaya mengejar ketertinggalan provinsi tersebut di berbagai bidang pembangunan.
Berikut akan diuraikan tentang Jatar
belakang konsep dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini.
1. Poldas (Pola Dasar Pembangunan Daerah)
Dalam Ketetapan MPR Rl Nomor: IV/MPR/1999 tentang GarisGaris Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, antara lain diamanatkan bahwa Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004
TKP 700 - TESIS
139
memuat konsepsi penyelenggaraan negara untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dan seluruh rakyat Indonesia dalam melaksanakan penyelenggaraan negara dan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan selama lima tahun ke depan guna mewujudkan kemajuan di segala bidang.
Dengan demikian
GBHN Tahun 1999-2004 merupakan dokumen nasional yang harus dijadikan
sebagai
pedoman
dalam
Daerah berdasarkan Undang-undang
penyelenggaraan
Pemerintahan
No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah. Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas) merupakan konsepsi penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan
daerah
yang
berlandaskan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi pedoman Pemerintah Daerah serta seluruh masyarakat di Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun, guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan pemerataan daerah di berbagai bidang.
Poldas
merupakan merupakan konsepsi turunan dari keberadaan GBHN Tahun 1999-2004 yang memuat konsepsi penyelenggaraan negara. Berlandaskan pada kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Poldas pada hakekatnya merupakan dokumen induk perencanaan yang memuat pernyataan politis menyangkut kebijakan pembangunan daerah sebagai pernyataan kehendak masyarakat di Daerah yang ditetapkan DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah selama lima tahun.
TKP 700 - TESIS
140
2. Propeda (Program Pembangunan Daerah) Penyusunan Propeda merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas.
Propeda adaiah dokumen
perencanaan pembangunan daerah yang disusun sebagai penjabaran dari Poldas, dengan mengacu pada program Pembangunan Nasional (Propenas).
Sekaiipun menggunakan istiiah "pembangunan", Propeda
bukaniah repiikasi Repeiita Daerah yang hanya memuat uraian tentang program pembangunan saja, meiainkan sebagai dokumen perencanaan yang mernuat daftar indikasi program pembangunan daerah dalam skala perioritas yang tajam. Propeda
merupakan
komprehensif yaitu
perencanaan
perencanaan yang
pembangunan daerah,
yang
bersifat
manajeriai-
bersifat menyeiuruh tentang
baik yang dilaksanakan dengan dana yang
bersumber dari APBN, APBD,
Pinjaman Luar Negeri, swasta dan
masyarakat. Karena substansi programnya bersifat menyeiuruh dan iintas peiaku, maka perencanaan manajeriai komprehensif dijadikan acuan dalam proses penetapan program prioritas pembangunan daerah. Dalam kapasitasnya sebagai dokumen manajerial-komprehensif, Propeda
merupakan
rujukan
dalam
penyusunan
Rencana
Strategi
Pembangunan Daerah (Renstrada) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).
Sehubungan dengan kompleksitas permasalahan
pembangunan daerah yang harus dijabarkan dalam rumusan program, maka penyusunan Propeda didasarkan pada sejumlah indikator, seperti:
TKP 700 - TESIS
141
a. Analisis Situasi, meiiputi antara lain anaiisis potensi konflik, gangguan kamtibmas, dinamika dan friksi sosial poiitik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat; b. PDRB dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, baik sektor ekonomi primer yang memerlukan kondisi kondusif maupun sektor ekonomi kerakyatan yang membutuhkan intervensi kebijakan rakyat kurang mampu; c. lndeks regional, seperti IPM, tingkat pengangguran, angka kemiskinan, angka putus sekolah, gejala kerusakan ekosistem, lingkungan hidup dan tata ruang; d. Kebijakan Nasional Jangka Menengah, sebagaimana dijabarkan di dalam Propenas.
3. Renstrada (Rencana Strategis Pembangunan Daerah)
Renstrada dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Renstrada merupakan perencanaan yang bersifat taktis-strategis, yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul dngan
bidang-bidang
kebutuhan daerah.
TKP 700 - TESIS
lainnya sesuai
dengan
prioritas dan
142
Berbeda
dengan
perencanaan
manajerial-komprehensif yang
memuat program secara menyeluruh, dalam perencanaan taktis-strategis muatan program tercakup hanya pada program-program atau kegiatankegiatan yang bersifat strategis, baik pada lingkup daerah, regional atau nasional. Program atau kegiatan strategis akan diperoleh melalui analisis situasi berdasarkan isu-isu strategis yang berkembang di daerah dan secara cermat memperhatikan pengaruh dari faktor-faktor eksternal dan internal secara obyektif
4. RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi)
Sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah.
Tata ruang
adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan
baik yang
direncanakan maupun tidak.
ruang,
Penataan ruang terbagi atas tiga tahapan
penting, yaitu perencanaan, penataan tata ruang berdasarkan rencana dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi yang disingkat RTRWP, adalah rencana tata ruang wilayah administrasi Propinsi dengan tingkat kedalaman setara dengan tingkat ketelitian peta skala 1 berdimensi waktu perencanaan selama 15 tahun.
250.000,
RTRWP merupakan
penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ke dalam tujuan dan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah
TKP 700 - TESIS
143
Propinsi, rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, rencana umum tata ruang wiiayah, dan pendoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Propinsi. Dengan
demikian
RTRWP
adalah
merupakan
arahan
kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Propinsi untuk mewujudkan keterkaitan antara kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan ruang, serta menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang wilayah Propinsi dan pengarahan lokasi investasi yang dilakukan pemerintah maupun masyarakatlswasta. RTRWP Nanggroe Aceh Darussalam yang telah berlaku surut sejak tahun 1990 dengan Peraturan Daerah No. 9 tahun 1995, telah mengalami revisi sebanyak satu kali yang prosesnya dimulai sejak tahun 1998 dan selesai penyusunan draft final revisinya pada bulan Pebruari 2000. Revisi Rencana Tata Ruang
merupakan
upaya untuk memperbaiki atau
menyempurnakan suatu produk rencana yang sudah ada, agar rencana tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk pemanfaatan ruang, sehingga pemanfaatan ruang dapat diwujudkan dan dimanfaatkan secara optimal. Revisi RTRWP Nanggroe Aceh Darussalam tersebut di atas bertujuan: a. reorientasi
pinsip penataan
ruang
Propinsi (perkuatan basis
ekonomi kerakyatan, keseimbangan pertumbuhan dan pemerataan
TKP 700 - TESIS
144
pembangunan,
dan
perlindungan
Sumber
Daya Alam
untuk
menunjang pembangunan yang berkelanjutan; b. memperjelas kedudukan dan substansi penataan ruang pada tingkat Propinsi (berdasarkan semangat otonomi daerah, substansi UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999; c. integrasi pembangunan sektoral; d. memperkuat kelembagaan penataan ruang dalam arti luas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah; e. dapat menyamakan persepsi atau pengertian dari arahan-arahan dalam pedoman penyusunan RTRWP dati I yang sesuai dengan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; f.
Dapat mengakomodasikan dinamika perkembangan sosial ekonomi yang terjadi, kebijaksanaan daerah, serta tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah.
B. Tinjauan Dokumen -Dokumen Perencanaan Pembang unan dan Penataan Ruang 1. Tinjauan Dokumen Poldas Provinsi NAD Pada dasarnya, intisari dokumen Poldas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menguraikan tentang:
(1)
kondisi
difokuskan pada 6 aspek utama yaitu aspek
umum daerah yang
keamanan dan hukum,
ekonomi, pendidikan, kesehatan masyarakat, agama, kualitas SDM dan
TKP 700 - TESIS
145
lingkungan hidup; (2) visi dan misi Pemerintah Provinsi NAD Tahun 20012005; (3) arah kebijakan; (4) kaidah pelaksanaan.
2. Tinjauan Dokumen Propeda Provinsi NAD Pada dasarnya, intisari dokumen Propeda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menguraikan tentang: (1) kondisi umum daerah; (2) visi dan misi Pemerintah Provinsi NAD Tahun 2001-2005;
(3) Program Prioritas
Pembangunan Daerah; (4) permasalahan, arah kebijakan dan program pembangunan daerah di berbagai bidang pembangunan meliputi bidang: hukum,
ekonomi,
politik,
agama,
pendidikan,
sosial
budaya,
pembangunan daerah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan keamanan ketertiban.
3. Tinjauan Dokumen Renstrada Provinsi NAD Pada dasarnya, intisari dokumen Renstrada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menguraikan tentang: (1) kondisi umum daerah yang; (2) visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi NAD Tahun 20012005; (3) Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah; (4) program dan kegiatan prioritas lima tahunan dan organisasi pelaksananya.
TKP 700 - TESIS
146
4. Tinjauan Dokumen RTRWP Provinsi NAD (Revisi)
Pada dasarnya, intisari dokumen RTRWP Revisi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selanjutnya disebut RTRWP menguraikan tentang: (1)
RTRV\/P;
penyusunan
sasaran
dan
tujuan
belakang,
Latar
(2) kebijaksanaan pembangunan daerah; (3) masalah, visi, misi dan strategi penataan ruang wilayah propinsi; (4) Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi; (5) saran dan rekomendasi pelaksanaan RTRWP.
C. Kajian Proses Penyusunan Dokumen-Do kumen Perencanaan Pembanguna n dan Penataan Ruang 1. Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Penyusunan Provinsi
NAD
yang
terdiri
dari
Poldas,
Daerah
pembangunan
perencanaan
dokumen
Propeda
dan
Renstrada
dilaksanakan sejak bulan Juni 2000 oleh Pemerintah Provinsi NAD dan telah di-perda-kan pada tanggal 6 Pebruari 2002. Penyusunan dokumendokumen
perencanaan
pembangunan
tersebut
daerah
diharapkan
memberikan suatu langkah awal yang penting bagi kelangsungan Otonomi Khusus yang diberlakukan pada provinsi ini. Secara umum kerangka pembangunan secara Nasionai adalah Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 dan Propenas (UU No. 25 Tahun 2000) ditambah dengan ketentuan-ketentuan lain tentang penyusunan ketiga dokumen perencanaan tersebut. ditetapkan
Undang-unda;,gnya
TKP 700 - TESIS
pada
tanggal
20
Propenas baru Nopember
2000,
147
mengakibatkan penyusunan ketiga dokumen tersebut di Provinsi NAD dilaksanakan secara efektif baru pada tahun 2001. penyusunannya
disesuaikan
dengan
urutan
Namun demikian dasarnya
yaitu
Poldas~ Propeda~Renstrada.
Alasan lainnya adalah, pada saat penyusunan dokumen sedang berlangsung, terjadi pula proses suksesi kepemimpinan di tingkat provinsi (pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur), yang sedikit banyak telah menyita perhatian pemerintah, DPRD dan masyarakat. Sehingga apabila penyusunan
proses
perencanaan
dokumen
pembangunan
tersebut
dipaksakan untuk diselesaikan, maka dikhawatirkan pada pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan baik, karena penanggungjawab (Gubernur) pelaksanaannya belum ada.
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam baru dilantik pada tanggal 25 Nopember 2000. Pada awal penyusunan dokumen tersebut,
pihak
Bappeda
Provinsi
NAD
perencanaan pembangunan sebagai
penanggungjawab
perencanaan pembangunan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, langkah-langkah
melaksanakan
yang
antisipatif untuk mengimbangi
perubahan-perubahan yang terjadi baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Daerah.
Berbekal dengan Perda No. 6 Tahun 1981 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Propinsi D.I.Aceh, di mana disebutkan pada pasal 3 Perda No. 6 Tahun 1981, bahwa "Bappeda mempunyai
TKP 700 - TESIS
tugas
membantu
Gubernur
Kepala
Daerah
dalam
148
menentukan kebijaksanaan di bidang Perencanaan Pembangunan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya". Berikut ini diuraikan secara singkat tentang proses dan kronologis penyusunan masing dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Poldas, Propeda dan Renstrada) yang diurailan sebagai berikut: 1. Bappeda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mulai mengadakan persiapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada tanggal 5 Juni 2000, dengan membentuk Kelompok Tenaga Ahli pada Bappeda Propinsi D.I.Aceh melalui Surat Keputusan Gubernur Propinsi D.I.Aceh No: 050.05/221/2000.
2. Tanggal 26 Agustus 2000, Kontrak Nomor 074/017NIII/2000 tentang Penyusunan Buku Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi Daerah lstimewa Aceh 2000-2005 antara Pemimpin Proyek Persiapan Perencanaan
Pembangunan
Bappeda Propinsi
D.I.Aceh dengan
Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. 3. Tanggal 16 Oktober 2000,
Penyampaian Visi dan Misi Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi D.I.Aceh Periode 2000- 2005.
4. Tanggal 20 Nopember 2000, terbitnya UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004. 5. Tanggal
25
Nopember 2000,
Pelantikan
Gubernur dan Wakil
Gubernur Propinsi D.I.Aceh terpilih Periode 2000-2005.
TKP 700 - TESIS
149
6. Tanggal 30 Nopember 2000, terbitnya PP Nomor: 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang memuat kewajiban Kepala Daerah untuk menyusun Renstra. 7. Tanggal 16 Januari 2001, terbitnya Surat Keputusan Gubemur Propinsi D.I.Aceh Nomor: 050/013/2001 tentang Pembentukan Tim Penyusunan
Rencana
Stratejik
Pembangunan
Daerah
Propinsi
D.I.Aceh 8. Tanggal 1 Pebruari 2001, Seminar Sehari Renstra-Propeda, yang diikuti oleh unsur-unsur dari pihak aparat pemerintah dari instansiinstansi pemerintah daerah. 9. Tanggal 17 April 2001, Seminar Renstra-Propeda, yang diikuti oleh aparat pemerintah dari instansi-instansi pemerintah daerah, wakil rakyat dari DPRD, tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh adat, tokoh -tokoh pendidikan/perguruan tinggi, lembaga swasta dan lembaga swadaya masyarakat. 10. Tanggal 11 Mei 2001, SK Gubernur Propinsi D.I.Aceh Nomor: 518/113/2001 tentang Pembentukan Tim Asistensi Pembahasan Draft Renstra. 11. Tanggal 5 Juni 2001, Rapat
Persiapan Pelaksanaan Tugas Tim
Asistensi Pembahasan Draft Poldas, Propeda dan Renstrada. 12. Tanggal 14-16 Juni 2001, Rapat Pelakasanaan Tugas Tim Asistensi Pembahas Draft Poldas, Propeda dan Renstrda.
TKP 700 - TESIS
150
13. Tanggal 21 Juni 2001, Terbitnya SK Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah
Penyusunan
Nomor:
Dokumen
050/1240/11/Bangda, Perencanaan
tentang
Pedoman
Pembangunan
Propinsi,
Kabupaten dan Kota. 14. Tanggal
11
Agustus
2001,
Rapat
Ekspose
Perencanaan
Pembangunan 2001-2005, oleh Ketua Bappeda Propinsi D.I.Aceh yang dihadiri oleh Unsur aparat pemerintah daerah. 15. Tanggal 25 Agustus 2001, Rapat Tindak Lanjut Penyusunan Poldas, Propeda dan Renstrada 2001-2005. 16. Tanggal
20
Oktober
2001,
Rapat
Ekspose
Perencanaan
Pembangunan Daerah dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi D.I.Aceh dan unsur aparat pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat. 17. Tanggal 26 Agustus -
1 September 2001, Bappeda menerima
masukan dari semua pihak untuk penyempurnaan draft Poldas, Propeda dan Renstrada. 18. Tanggal 2 September 2001, Rapat penyempurnaan Poldas, Propeda dan Renstrada 2001-2005 dan penyiapan draft untuk diajukan ke DPRD Propinsi. 19. Tanggal 29 Januari 2002, Sidang DPRD Provinsi NAD, tentang pembahasan Rancangan Perda/Qanun. 20. Tanggal 5 Pebruari 2002, Sidang DPRD Provinsi NAD, tentang pembahasan ulang Rancangan Perda/Qanun.
TKP 700 - TESIS
151
21. Tanggal 6 Pebruari 2002, Perda/Qanun
dikeluarkan oleh Gubernur
Provinsi NAD atas persetujuan DPRD Provinsi NAD. Dari informasi dan data yang diperoleh, bahwa pada awalnya, penyusunan
draft
dokumen-dokumen
perencanaan
pembangunan
didasarkan pada intuisi dan pengalaman dari para penyusunnya, yang terdiri dari staf ahli Bappeda yang kebetulan berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh). Masukan lain, awalnya juga berasal dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada saat uji kelayakan di depan sidang DPRD pada saat proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Langkah-langkah yang dilakukan oleh para penyusunnya adalah sebagai berikut: 1. Memahami tentang kerangka perencanaan secara Nasional (GBHN
dan Propenas); 2. Memahami kerangka penulisan ketiga dokumen perencanaan yang
akan disusun; 3. Menyurati
dinas/instansi,
Perguruan
Tinggi,
Lembaga
Swadaya
Masyarakat untuk memberikan masukan untuk penyusunan draft dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan disusun; 4. Mengadakan kunjungan ke Kabupaten/Kota untuk menjaring aspirasi
masyarakat, yang diadakan di Kantor Bupati/Walikota di tempat yang dituju;
TKP 700 - TESIS
152
5. Penyusunan dan penulisan draft, yang awal prosesnya menggunakan metode curah gagas (brainstorming) dari para staf ahli Bappeda dan staf ahli Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala, kemudian dipadukan
sedemikian
hingga
mencakup
semua
aspirasi
yang
disampaikan; 6. Setelah draft selesai disusun,
diadakan
seminar-seminar untuk
mendapatkan masukan dari peserta seminar (terdiri dari aparatur dinas/instansi/badan pemerintah daerah dan pusat, perguruan tinggi, lembaga
swadaya
masyarakat
dan
asosiasi/swasta)
untuk
penyempurnaan/perbaikan draft dokumen perencanaan yang disusun; 7. setelah diadakan tiga
kali
seminar dan
dibuat draft dokumen
perencanaan yang telah disempurnakan, diadakan ekspose oleh Ketua Bappeda yang dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, para Kepala Dinas dan lnstansi pemerintah lainnya; 8. Setelah
diadakan
ekspose
oleh
Ketua
Bappeda,
diadakan
penyempurnaan final oleh Tim teknis Pembahasan Draft Dokumen Perencanaan berdasarkan masukan-masukan dari peserta ekspose yang dilakukan baik secara lisan pada saat ekspose maupun secara tertulis sesudah selesainya eskpose; 9. Draft dokumen
Poldas,
Propeda dan
Renstrada
diajukan oleh
Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ke DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk di bahas;
TKP 700 - TESIS
153
10. Setelah diadakan pembahasan dan penyempurnaan oleh DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dokumen perencanaan disetujui oleh DPRD untuk ditetapkan Perda-nya; 11. Perda/Qanun
Poldas,
Propeda
dan
Renstrada
ditetapkan
oleh
Gubernur.
Kronologis kegiatan Proses Penyusunan Dokumen Perencanan Pembangunan (Poldas, Propeda dan Renstrada) di Povinsi Nanggroe Aceh Darussalam diperlihatkan pada Gambar 14.
TKP 700 - TESIS
154
ME1'99
UU.22199 & UU 25199 .
t ----------
AGS'99
'-== GBH'!_!!,J - - - - - -
04110199
L--~~-~! __ UJ-------------
PEB'OO
L~~R~~~
.l-- -----------
Lf'EDOMANPOU}M
28104/00
-- - - -- -
t---------
05106100
SK STAF AHU BAPPEDA
26108100
KONTRAK PROPEDI'. UUZ~ROPENAS
20/11100
I
25/11/00
Pfi..ANTIKAH GUBMIAGUII
f.
I I
: :I
30/11/00
pp .108120()0.RENSTRA
I I
I I
10/12100 20/12100 16/01/01
r--
..J_--~ji~IL______i_____.;:~~~~~~
1 I I
I
01/02/01
I
.... - - - - - - - - - - - - - - - ....i.-_ _ _ _ ___.
02/02/01 17/04/01 11/05/01 05/06101 16/06/01 21106/01
PEOOMAN PENYUSUNAN DOK
L
UU.OTONOMI KHUSUS
25108/01 20/10/01 02/11/01 29101/02 05102i02
06/02102
PEROA
_ __,.,... Pedoman Proses Mempengaruhi Proses
---+
Gambar 14: Kronologis Kegiatan Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Provinsi NAD (Sumber: Hasil Analisis, 2002)
TKP 700 - TESIS
155
2. Proses Penyusunan Dokumen Revisi RTRWP Propinsi D.I.Aceh
Dengan alasan bahwa RTRW Propinsi D.I.Aceh sudah lebih dari 7 tahun dan penyusunannya belum menggunakan pedoman teknis yang sesuai
dengan
UUPR
No.
24/1992
dan
adanya
perkembangan
kebijaksanaan baru dan lain-lain, maka RTRWP mulai di proses revisinya sejak bulan Agustus 1998 dan selesai draft final bulan Pebruari 2000. Jika ditinjau dari tingkatan proses pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang Propinsi, penyusunan revisi dokumen RTRWP D.I.Aceh baru sampai pada akhir tahap II yaitu Tahap Penyusunan (dari 5 tahap yang harus ditempuh sampai menjadi RTRWP), dengan tahapan kegiatankegiatan sebagai berikut: ( 1) Tahap Persia pan a. Persiapan
Kelembagaan,
pada
tahap
ini
dibentuk
susunan
organisasi dan tata kerja diantara tim pelaksana (tim tenaga ahli) berasal dari konsultan, Tim Supervisi berasal dari Direktorat Bina Tata
Perkotaan
Dan
Perdesaan
dan
Lembaga
Penelitian
Perguruan Tinggi atau lAP, Pemda dan Tim Peninjauan Kembali RTRW di daerah yang anggotanya berasal dari Tim Koordinasi Tata Ruang Daerah b. Persiapan Teknis, pada tahap ini dilakukan diskusi/konsultasi dalam rangka perumusan dan penyusunan metodologi kegiatan, rencana pelaksanaan kegiatan, jadwal diskusi, serta kegiatan
TKP 700 - TESIS
156
inventarisasi data dan informasi berdasarkan konsultasi dengan Tim Daerah. (2) Tahap Survey dan diskusi di daerah Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi antara lain: a. Arah kebijaksanaan, strategi dan sasaran pembangunan mencakup GBHN 1993, Pola Dasar Pembangunan Daerah, Repelita Nasional dan
Daerah,
kebijaksanaan
dan
strategi
sektoral
serta
kebijaksanaan dan strategi lainnya; b. Perangkat kebijaksanaan dan strategi mencakup UUPR dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan ruang, kriteria dan pola pengelolaan kawasan-kawasan, serta pedoman teknik penataan ruang dan petunjuk teknik sektoral; c. Perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada/yang terjadi; d. Paradigma baru pembangunan/penataan ruang, perkembangan iptek,
perubahan/pergeseran
nilai,
privatisasi,
globalisasi,
desentralisasi, otonomi, dan lain-lain; e. Perencanaan Tata Ruang Wilayah, meliputi antara lain: Metode pendekatan, proses penyusunan rencana, penggunaan analisis, data, peta, substansi/produk rencana; f.
Fenomena karakteristik,
pemanfaatan kinerja
ruang
wilayah,
komponen-komponen
terdiri
dari
pembentuk
kondisi, ruang
wiiayah serta hubungan sebab akibatnya: perkembangan yang
TKP 700 - TESIS
157
terjadi dan kecenderungan,
potensi, peluang, tantangan dan
kendala pengembangan wilayah; g. Pengendalian,
terdiri
dari
peraturan
perundang-undangan,
kelembagaan, mekanisme dan proses pengendalian, kemampuan dan ketegasan aparat; h. Pemantauan pemanfaatan ruang di daerah Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, maka perumusan masalah dan tujuan dilakukan bersama-sama dengan instansi Pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatam dan DPRD Propinsi. (3) Tahap Pemantapan Evaluasi RTRWP Disebut pemantapan,
karena
kegiatan evaluasi
RTRWP sudah
dilaksanakan pada 1995, namun demikian perlu lebih dimantapkan kembali kegiatan evaluasi RTRWP tersebut, meliputi; a. Kajian
terhadap
peraturan/rujukan
baru
serta
pemuktahiran
paradigma pembangunan/pemanfaatan ruang; b. Evaluasi terhadap Proses dan Produk Perencanaan Tata Ruang Wilayah (4) Tahap Penyempurnaan RTRWP Bentuk kegiatannya antara lain: penambahan komponen-komponen rencana, perbaikan (revisi) sebagian komponen rencana, perumusan kembali kebijaksanaan dan strategi pengembangan wilayah serta
TKP 700 - TESIS
158
tujuan dan sarana pembangunan, cara atau penyesuaian kembali rencana (5) Tahap analisis wilayah terdiri dari analisis ekonomi, kependudukan, daya dukung lahan dan sebagainya (6) Tahap rekomendasi, dari hasil analisis digunakan untuk menyusun rekomendasi kegiatan penyempurnaan RTRWP; (7) Tahap
diskusi/pembahasan,
RTRWP
hasil
penyempurnaan
didiskusikan/dibahas di daerah bersama tim peninjauan kembali di daerah, Tim Koordinasi Tata Ruang Daerah, Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat, lembaga independent, perguruan tinggi, serta instansi
terkait:
untuk
memperoleh
saran
penyempurnaan
dan
kesepakatan-kesepakatan; (8) Tahap
perbaikan,
merupakan
kegiatan
penyusunan
draft
final
(penyempurnaan RTRW) berdasarkan masukan-masukan dan saransaran perbaikan serta kesepakatan-kesepakatan yang diperoleh dari hasil diskusi Kronologis kegiatan proses penyusunan dokumen Revisi RTRW Provinsi D.I.Aceh diperlihatkan pada Gambar 15.
TKP 700 - TESIS
159
I
1995 13/10/92
...i :+1
,
___ _
RTRWP 1990-2005
uu 24/1992
~---
RTRWN-PP 47/1997
~---
PERMENDAGRI NO. 8/98
~----
I
1997
I
1998
t+l
TAHAP PERSIAPAN
OKT'1998
TAHAP SURVEY
MAR'1999
-1~...,....,....,....,....u...,u...2,..,.2/....19,..,.,s_s,...,._....,.,.,..~ -
04/05/99
-
JUNI'1999 PENYEMPURNAAN RTRWP
JULI'1999
OKT'1999
ri rl
NOP'1999
I I I I I I
AGS'1999
SK TIM TEKNIS
I I I I
DES'1999 JAN'2000
GBHN 99
L __ ~ __
n __________
~_,j
FINALISASI DRAFT
PEB'2000
--~•~
--- +
Pedoman Proses Mempengaruhi Proses
Gambar 15: Kronologis Kegiatan Proses Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP-Revisi) NAD (Sumber: Hasil Analisis, 2002)
TKP 700 - TESIS
160
D.
Kedudukan Dokumen Poldas, Propeda, Renstrada dan RTRWP dalam Sistem Perencanaan Pembangunan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Ditinjau dari sudut
mekanisme dan proses penyusunannya
dokumen-dokumen perencanaan di Provinsi NAD memiliki keterkaitan dan hubungan hirarkis antara satu dengan yang lain. Dokumen perencanaan tersebut berfungsi sebagai arahan dan rujukan rencana pembangunan daerah, baik rencana jangka panjang maupun jangka menengah dan tahunan.
Dalam hal ini Poldas berfungsi sebagai perencanaan induk,
Propeda berfungsi sebagai perencanaan manajerial-komprehensif dan Renstrada berfungsi sebagai perencanaan taktis-strategis.
Ada pun
RTRWP berfungsi sebagai matra spasial dari Poldas Maksud
dan
tujuan
dari
penyusunan
seluruh
dokumen
perencanaan daerah adalah sebagai berikut: 1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah; 2.
Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua stakeholders pembangunan daerah. Dengan demikian setiap program dan kegiatan yang diselenggarakan pada setiap tahun anggaran harus dinyatakan dalam
Perencanaan
lnduk dan
dijabarkan
dalam
Perencanaan
Manajeriai-Komprehensif dan Perencanaan Taktis-Strategis;
TKP 700 - TESIS
161
3. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis dan berkelanjutan. GBHN Tahun 1999-2004 merupakan dokumen nasional yang menjadi
pedoman
Pemerintah
Pemerintah
Daerah
dan
Daerah
DPRD
dan
DPRD
Kabupaten/Kota
Propinsi sebagai
serta unsur
penyelenggara negara di tingkat Daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia
dalam
melaksanakan
kewenangan
sebagai
penyelenggara pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan penyedia pelayanan masyarakat guna mewujudkan kemajuan Daerah di segala bidang
berdasarkan
Undang-undang
No.22
Tahun
1999
tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinath Pusat dan Daerah. Dengan demikian kedudukan Pola Dasar Pembangunan Daerah merupakan penjabaran kehendak masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan arahan GBHN 1999-2004, yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah. Dalam kedudukan seperti itu, Poldas merupakan kerangka dasar perencanaan
pembangunan
daerah,
dan
menjadi
acuan
dalam
penyusunan dokumen perencanaan, baik perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 25 tahun 2000 tentang Propenas,
setiap
menyusun
Program
menggunakan
TKP 700 - TESIS
pemerintah
istilah
propinsi,
Pembangunan
kabupaten
Daerah
"pembangunan",
dan
kota
(Propeda).
Propeda
bukanlah
perlu
Sekalipun replikasi
162
Repelita Daerah, yang hanya memuat uraian tentang program-program pembangunan
saja,
melainkan
dokumen
perencanaan
manajerial
komprehensif, yang memuat daftar indikasi program pembangunan dan kegiatan rutin daerah yang disusun dalam skala prioritas yang tajam. Propeda Propinsi disusun dengan sejumlah substansi utama, yaitu menjabarkan gambaran tentang rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD Propinsi, termasuk gambaran tentang program dan kegiatan investasi masyarakat dan sektor swasta.
Sehingga kedudukan
Propeda dapat dikatakan sebagai pengejawantahan operasioanal dari Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas) yang disusun berdasarkan analisisi situasi daerah dan mengacu pada Propenas dan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Daerah (Renstrada). Berbeda dari Propeda, Renstrada yang status hukumnya sesua1 Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 2000 pasal 4 (3) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah dokumen perencanaan taktisstrategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar pegram dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul dengan bidang lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.
Dengan demikian kedudukan dan fungsi
Renstrada antara lain: (1) menjabarkan visi dan misi penyelenggaraan
TKP 700 - TESIS
163
pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana yang dituangkan dalam Poldas dan Propeda ke dalam rencana
program
menggunakan · (2)
dan
bahasa
menguraikan
kegiatan program
rician
lima
yang
tahunan
daerah,
dengan
bersifat lebih taktis-strategis;
daftar program
dan
kegiatan
yang
akan
dilaksanakan dalam rentang periode lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD setempat dalam skala prioritas yang tajam. Dengan memberikan penekanan pada: (a) program dan kegiatan yang berimpilkasi pada rencana pendapatan daerah; (b) program dan kegiatan yang berimplikasi pada belanja daerah; (3) merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan, dengan menggunakan parameter: (a) masukan; (b) keluaran; (c) hasil; (d) manfaat; (e) dampak. GBHN
telah
menggariskan
bahwa
pembangunan
daerah
merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta diarahkan agar pembangunan daerah berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna di setiap dan seluruh kawasan dan tingkat administrasi, termasuk pemerintahan desa.
Setiap
pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat atau instansi pemerintah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diatur dalam suatu Pola Dasar (Poldas) yang menjadi landasan bagi setiap pembangunan di .. w1., aya..h p ropms1.
TKP 700 - TESIS
164
Selanjutnya Poldas dijabarkan kembali dalam bentuk Propeda, Renstrada dan Repetada secara lebih rinci dan bertahap selama lima tahun sekali mengikuti Propenas.
Namun Propeda, Renstrada dan
Repetada belum menggambarkan secara spasial pola pembangunan tersebut.
Tanpa pendekatan spasial maka dapat terjadi konflik-konflik
pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam didalamnya yang dapat mengakibatkan pembangunan sektoral di daerah kurang berdaya guna dan berhasil guna. Dimensi spasial Pola Dasar Pembangunan Propinsi dimaksud dalah Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTR\NP). merupakan
salah
satu
alat
untuk
peningkatan
RTRWP
pengembangan
pembangunan di daerah untuk menunjang pembangunan nasional. RTRWP yang landasan hukumnya adalah UU No 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, disusun untuk mewujudkan keterkaitan antar kegiatan yang memanfaatkan ruang sehingga pemanfaatannya terpadu untuk berbagai kegiatan, sehingga diharapkan bila kegiatan pembangunan didasarkan atas Rencana Tata Ruang yang tepat akan dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan kondisi politik dan sosial budaya yang mantap.
Dengan adanya RTRWP, pembangunan
daerah dilaksanakan dengan pendekatan upengembangan wilayah" bukan pendekatan sektor, sehingga program/proyek dari sektor/bidang seria lokasi pendanaannya diarahkan untuk pengembangan wilayah/kawasan prioritas yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Namun, karena
TKP 700 - TESIS
165
dokumen RTRWP pada saat penyusunan dokumen Poldas, Propeda dan Renstrada dimulai, baru selesai draft revisinya.
Kondisi tersebut
menjadikan dokumen revisi RTRWP tersebut secara tidak langsung memberikan acuan dan bahan pertimbangan bagi dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya yang akan disusun. Hal penting yang perlu dipahami, bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah memiliki hubungan hirarkis dan saling bersinergi, sehingga mekanisme penyusunannya perlu dilakukan secara konsisten untuk
mewujudkan
perencanaan
pembangunan
daerah
yang
berkesinambungan. Berdasar uraian tersebut di atas, kedudukan hukum Poldas, Propeda, Renstrada dan RTRW Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat digambarkan secara diagram pada Gambar 16.
TKP 700 - TESIS
166
~..............J____~G...BH"""'~""N_ __.J~ ~·-· .I
•
~ PROPE,~~~-J-----~
I
.......................... :.
~ ~-!~~~-?~~-J
: 2001-2005 :
t
1
1,,... ..
RTRW~ ___ _[ ___ _ ,.
''""'"l
•
1997-2022 :
~--------_I
RTRWP
: 1990-2005 : '---·------~--, 1 I
•........
-----~•~ Pedoman •• ••••••• ..... Pertimbangan
Gambar 16: Sistematika Hirarki Dokumen Perencanaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Sumber: Hasil Analisis, 2002)
TKP 700 - TESIS
Rev2000
1 I
HUBUJ.VGA1V SUBSTA1VTIF ANTARA POLDA~ PROPEDA, RENSTRADA DAN RTRWP DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
BAB Vl HUBUNGAN SUBSTANTIF ANTARA POLDAS, PROPEDA, RENSTRADA DAN RTRWP
BABVI HUBUNGAN SUBSTANTIF ANTARA POLDAS, PROPEDA, RENSTRADA DAN RTRWP
Bab
ini
pembahasannya
merupakan yang
bagian
merupakan
inti
dari
hasil
hasil
kajian
penelitian
terhadap
dan
hubungan
substantif antara Poldas, Propeda, Renstrada dan RTRVvP di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kajian dalam bab ini akan di bagi atas 2 sub bab
yaitu:
(A)
analisis
hubungan
substantif
dokumen-dokumen
perencanaan (B) temuan dan pembahasan hubungan substantif antara dokumen-dokumen perencanaan.
A. Analisis Hubungan Substantif Dokumen Perencanaan Untuk
menganalisis
hubungan
substantif
dokumen-dokumen
perencanaan, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1) membaca semua dokumen perencanaan yang diteliti, (2) menetapkan tema dan topik apa saja yang ada pada masing-masing dokumen; (3) membahas kecenderungan tema dan topik yang sama pada masing-masing dokumen perencanaan, (4) inferensi atau menyimpulkan hubungan substantif antar dokumen
perencanaan.
Pendekatan
ini
dilakukan
untuk melihat
keterkaitan antar dokumen-dokumen perencanaan.
TKP 700 - TESIS
167
168
1. ldentifikasi hubungan substantif atas tema dan topik yang sama
Secara rinci dari identifikasi hubungan substantif atas tema dan topik yang sama pada dokumen Poldas, Propeda, Renstrada dan RTRWP diuraikan pada Tabel 23.
2. Kecenderungan hubungan substansi ditinjau dari tema dan topik yang sama
Kecenderungan hubungan substansi antar dokumen perencanaan ditinjau
dari
perencanaan.
topik
yang
sama
antara
masing-masing
dokumen
Dari hasil identifikasi hubungan substansi melalui tema
dan topik yang sama pada masing-masing dokumen perencanaan, maka untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, dibuat suatu rangkuman hubungan substantif antar dokumen perencanaan yang diteliti, dengan uraian hubungan antar dokumen perencanaan sebagai berikut: (1) antara dokumen Poldas, Propeda, Renstrada dan RTRWP; (2) antara dokumen Poldas, Propeda dan Renstrada; (3) antara dokumen Poldas dan Propeda; (4) antara dokumen Poldas dan Renstrada; (5) antara dokumen Propeda dan Renstrada (6) antara dokumen Propeda, Renstrada dan RTRVv'P; (7) antara dokumen Propeda dan RTRV\/P Rangkuman hubungan substantif dari hasil analisis diuraikan pada Tabel 24, Tabel 25, Tabel 26, Tabel 27, Tabel 28, Tabel 29 dan Tabel 30 ..
TKP 700 - TESIS
~ '"1;;
Tabel 23: ldentifikasi dan Pembahasan Hubungan Substantif
~ I
;:1 ~
IN
-r---
tri
1.
Halaman: 1
---·
TEKS
POLDAS
PROPEDA
RENSTRADA
RTRWP
(2)
(3)
(4)
(5)
Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas masyarakat dan sumber daya masyar~at dan sumber daya manusia melalui peningkatan manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan mutu pendidikan dan kesehatan yang memiliki akhlakul karimah. yang memiliki akhlakul karimah, iman dan taqwa serta memillki iman dan taqwa serta memiliki keunggulan kompetitif dalam keunggulan kompetitif dalam penguasaan dan penerapan ilmu pengusaaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pengetahuan dan teknologi.
-
! Maningkalkan kualitas sumber daya manusia pada tingkat propinsi, kabupaten!kota dan kecamatan sesuai dengan potensi dan kepentingannya dengan menyediakan biaya pendidikan yang memadai
----
SUBSTANSI
---
(6)
-
Pemanfaatan, pengembangan Meningkatkan SDM melalui Meningkatkan kualitas dan penguasaan terhadap ilmu pendidikan, kesehatan, moral dan masyarakat dan sumber daya pengetahuan dan teknologi yang spritual manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan dibutuhkan bagi kesejahteraan hidup rakyat untuk menuju yang memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan dan masyarakat yang berkualitas, penerapan ilmu pengetahuan dan maju, mandiri, serta sejahtera yang dilandasi oleh nilai-nilai teknologi. moral dan spritual.
---.
Meningkatkan SDM yang Menyiapkan sumber daya Mengembangkar kualitas sumber Meningkatkan kualitas daya manusia sedini mungkin sumberdaya manusia dari semua manusia yang berkualitas untuk berkualitas melalui pendidikan jenjang pendidikan secara terarah pembangunan Propinsi DI.Aceh. secara terarah, terpadu dan dan terpadu agar generasi mud a menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh mandatang dapat barkembang seluruh komponen bangsa agar secara optimal sesuai dengan generasi muda dapat profesinya masing-masing. berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.
·-·
_., CJ)
<0
~
Tabel23: ldentifikasi dan Pembahasan Hubungan Substantif
"ti
~ ~ ~
Vi
--···----
.-----No.
POLDAS t-71) (2) ~-~ 3. Mengupayakan agar setiap warga masyarakat terutama anak usia sekolah mulai dari tingkat dasar sampai PergurLJan Tinggi memperoleh kesempatan pendidikan yang bermutu tinggi dengan berlandaskan moral agama dan menyediakan anggaran yang memadai.
..-
·-
---
---
TEKS PROPEDA
RENSTRADA
(3)
(4)
Meningkatkan pemerataan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan janis pendidikan dengan penekanan pada pangentasan Wajib Bel ajar pendidikan dasar 9 tahun begi penduduk kelompok usia 7-1 5 tahun.
Program peningkatan kualitas pendidikan agama; lokal dan pelajaran agama secara lebih proporsional sesuai dengan semangat otonomi daerah, agar peserta didik dapat mendalami dan dilandasi pemahaman agama yang kuat.
4 Melakukan substitusi muatan
5 Memberdayakan lembaga pendidikan, baik formal maupun informal (dayah/pesantren), sebagai basis pendidikan dalam pemberdayaan nilai, sikap dan kemampuan 1ntelektual.
Menerapkan konsep peningkatan kemampuan "manajemen pendidikan berbasis sekolah' sebagai implemen:asi dari proses demokratisasi dan peningkalan peran serta masyarakat dalarn mewujudkan efektifitas dan efis1ensi manajemen melalui pemberdayaan sekolah dengan kemandirian dan partisipasi masyarakat.
RTRWP (5)
SUBSTANSI
(61
Mengupayakan pemerataan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan janis pendidikan dengan penekanan pada wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi penduduk kelompok usia 7-15 tahun.
Meningkatkan pemerataan Peningkatan dan pemerataan kesempatan pendidikan kualitas pendidikan dasar, pendidikan kejuruan, pendidikan agama untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti mulia. memiliki pengetahuan dan ketrampilan, berdisiplin, kreatif, produktif, mandiri dan profesional
Meningkatkan kualitas masyarakat dan sumber deya manusia melalui pendidikan agama yang memliki akhlal(ul karimah, pemegang dan pelaksana amanah agama, bangsa dan negara.
Meningkatkan SDM melalui Mewujudkan ilmuwan dan pendidikan agama teknokrat yang tinggi kualitas iman dan taqwanya terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam upaya menerapkan dan mengaktualisasi ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan umat manusia
Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan di seluruh pelosok di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terutama pada pendidikan dasar dan menengah serta pembudayaan pendidikan bernuansa lsi ami, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak siswa siswa yang berkemampuan akademik yang dapat rnelanjutkan ke tingkal pendidikan tinggi yang berkual itas.
Meningkatkan kualitas lembaga Peningkatan dan pemerataan pendidikan kualitas pendidikan dasar, pendidikan kejuruan, pendidikan agama untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti rnulia, merniliki pengetahuan dan ketrampilan, berd1sipli11, kreatif. produktif, mandiri dan profesional
-"
J
I
-...J 0
~ ~ ~ ~ (rj
Tabel 23: ldentifikasi dan Pembahasan Hubungan Substantif TEKS PROPEDA RENSTRADA RTRWP f-(3) (4}_ (51 12l ~J.!.L 6. Meningkatkan kualitas sumber Mengembangkan kualitas sumber Meningkatkan kualitas Menyiapkan sumber daya daya manusia sedini mungkin daya manusia sedini mungkin sumberdaya manusia dari semua manusia yang berkualitas untuk secara terarah, terpadu dan secara terarah, terpadu dan jenjang pendidikan secara terarall pembangunan Propinsi D.I.Aceh. menyeluruh melalui berbagai menyeluruh melalui berbagai dan terpadu agar generasi mud a upaya proaktif dan reaktif oleh llpaya proaktif dan reaktif oleh mendatang dapat berkembang seluruh komponen, baik swasta seturuh komponen bangsa agar secara optimal sesuai dengan maupun masyarakal agar generasi muda dapal profesinya masing-mas.ng. generasi muda dapal berkembang secara optimal berkembang secara optimal, disertai dengan hak dukungan disertai dengan hak, dukungan dan lindungan sesuai dengan dan perlindungan sesuai dengan potensinya. lpotensinya. 7. Meningkatkan kualitas sumber Mewujudkan manusia dan Meningkatkan kualitas Pemanfaatan, pengembangan daya manusia pada tingkat masyarakat yang cerdas, memiltki sumberdaya manusia dari semua dan penguasaan terhadap ilmu propinsi, kabupaten/kota dan harkal dan marta bat. beriman dan jenjang pendidikan secara terarah pengetahuan dan teknologi yang kecamatan sesuai dengan bertaqwa kepada Allah SWT. dan terpadu agar generasi mud a dibutuhkan bagi kesejahteraan potensi dan kepentingannya berbudi pekerli luhur, rnendalang dapat berkembang hidup ra~yat untuk menuju dengan menyediakan biaya berkepribadian mandiri, secara optimal sesuai dengan masyarakat yang berkualitas, pw1didikan yang memadai berorientasi kepada ilmu profesinya masing-mas1ng. maju, mandiri, serta sejahtera pengetahuan dan teknologi, yang dilandasi oleh nilai-nilai berwawasan keunggulan serta moral dan spritual. mendorong terciptanya masyarakat belajar melalui penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai dengan amana! Garis-Garis Besar Haluan Ne9ara. No.
·---'-·
POLDAS
SUBSTANSI (6) Menyiapkan SOM yang berkualitas melalui berbagai upaya proaktif
Menyiapkan SOM yang berkualitas melalui pendidikan
.
.
.
_... -...J _...
~ "1::i
Tabel 23: ldentifikasi dan Pembahasan Hubungan Substantif --···--·· -··
~ ;:! ~
Vi
No. 1-(1)
TEKS
POLO AS (2)
8. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk obatobatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat. 9. Meningkatkan kegiatan ketrampilan dan pelatihan tenaga kerja secara terpadu. menempatkan, memperluas dan mengembangkan kesempata'l ke~a. perlindungan, pengembangan lambaga kerja mempercepal penghapusan kemiskinan dan mengurangi pengangguran, terutama di pedasaan, desa kota dan anak jalanan yang terus meningkat ·umlahnya. 10. Meningkatkan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan yang memiliki akhlakul karimah. iman dan taqwa serta memoliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan dan penerapan ilrnu pengetahuan dan teknologi.
PROPEDA
RENSTRADA
RTRWP
··-·-···-··· . SUBSTANSI
(3)
(4}
Peningkatan sumber daya kesehatan agar dapat menunjang seluruh upaya pembangunan kesehatan dan diarahkan untuk menciptakan tenaga yang ahli dan terampil sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
Meningkatkan sumber daya kesehatan agar dapat menunjang seluruh upaya pembangunan kesehatan dengan menciptakan tenaga ahli dan terampil dibidang pengetahuan dan leknologi kedokteran.
Peningkatan pelayanan umum. penyediaan sandang, pangan dan papan serta peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan yang semakin menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Menyiapkan SDM berkualitas melalui peningkatan sumber da~·a kesehatan
Mempersiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan i<ebutuhan pasar, dengan menyesuaikan sistem pendidi~an menengah dan tinggi sehingga dapat dilahirl<.an tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan teknologi dan kebutuhan ekonomi.
Mempersiapkan sumber day a manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga dapat melahirkan tenaga-tenaga yang sesuai dengan kebutuhan teknologi dan kebutuhan ekonomi.
Meningkatkan jumlah dan keragaman tenaga ke~a profesional melalui ke~asama antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha sebagai mitra pembangunan, sehingga te~adi sinkronisasi antara permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja.
Meningkatkan ketrampilan kerja
Meningkatkan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan yang memiliki akhlakul karimah, iman dan taqwa serta memiliki Keunggulan kompetitif dalam pengusaaan dan penerapan ilmu oengetahuan dan teknologi.
Mengupayakan pemerataan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dengan penekanan pada waj1b bel ajar pendidikan dasar 9 tahun bagi penduduk kelompok usia 7 15 tahun.
Meningkatan kualitas dan Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan dasar, pemerataan kesempatan pendidikan kejuruan, pendidikan pendidikan agama untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. berbudi pekerti mulia, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, berdisiplin, kreatif, produktif, mandiri dan profesional.
(5)
(6)
tena~ra
-:
-"
-...J
N
--
~ "1::i
~ ~
!!j (Ji
Tabel 23: ldentifikasi dan Pembahasan Hubungan Substantif
-·No POLOAS {2) UD11. Meningkatkan kualitas apa atur
Halaman: 5
(Sambungan) TEKS PROPEDA
RENSTRADA
(3)
(4)
Meningkatkan dan memberdayakan sumber daya pemerintah daerah dengar memperbaiki kesejahteraa1 dan manusia aparalur pegawai negeri sipil secara optimal melalui keprofesionalan serta memberlakukan sistem kar er peningkatan kualitas dan profesionalisme guna memacu berdasarkan prestasi dengan prinsip memberikan peningkatan produktifitas k1nerja penghargaan dan sanksi. pegawai:
SUBSTANSI RTRWP (6) (5) Terciptanya aparatur pemerintah Meningkatkan kualitas aparatur yang kuat, berdisiplin tinggi, pemerintah bersih, bertanggungjawab, penuh pengabdian dan profesional
Meningkatkan dan memberdayakan sumber daya aparalur pegawai negeri sipil secara optimal melalui peningkatan kual1tas dan profesionalisme guna memacu peningkatan produktifitas kinerja pegawai (krealif, disiplin dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme). 12. Meningkatkan fungsi dan Meningkatkan dan Terciptanya aparatur pemarintah Peningkatan profesionalismo, keprofesionalan birokrasi < alam memberdayakan sumber daya yang kuat, berdisiplin tinggi. akuntabililas dan sistem ka~a melayani masyarakal dan manusia aparatur pegawai negeri instansi dan aparat pemorintah bersih, bertanggungjawab, penuh akunlabilitasnya dalam sipil secara optimal melalui daerah dalam rangka pengabdian dan profesional. menjalankan tugas secara peningkatan kuatitas dan menciplakan pemerintal1an )'Bn9 transparan. bersih dan bet as profes1onalisme guna rnernacu bersih dan baik serta dan penyalahgunaan keku asa a peningkatan produklifitas kinerja penyefenggaraan otonomi khusus pegawai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 13. Melal<sanakan upaya Membangun kembali apresiasi Terciptanya aparatur pemerintah Meningkatkan dan yang kual. berdisiplin tinggi. pemberdayaan aparatur d1 n memberdayakan sumber daya masyarakat terhadap lembaga instansi Pemerinlah di DaE rah dan aparatur Parnerintah bersih, bertanggungjawab, per1lrh aparatur pegawai negeri sipil pengabdian dan profesional. sarnpai Tingkat Desa {Gar pong Daerah/Pusat dan dipulihkannya secara optimal melalui serta memfungsikan sernu rasa aman masyarakat dengan peningkatan kuaf;tas dan pelayanan umum masyara at profesionalisme guna memacu mengembangkan kepastian peningkatan produktifi!as kinerja hukum; pegawai (kreatif, disiplin dan lidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme) . .....
--------
Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah
·-
Pemberdayaan aparatur pemerintah daerah
_.. -...J
w
·----·
~ ~ ~
!!i
{1\
Tabel 23: ldentifikasi dan Pembahasan Hubungan Substantif ----------
-· No.
PROPEDA
POLOAS
RENSTRADA
(3)
(2} 14. Membangun dan
(1'
16 Mempercepat pembangunan oerdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana pembangunan sistem agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumber claya alam.
Menjadikan perdesaan sebagai basis ekonomi rakyat sehingga menjadi suatu titik fokus perhatian dalam pengambilan keputusan putllik pemerintah;
·----·---
RTRWP
(5}
(4)
Membangun dan mengernbangkan ekonomi mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada k.erakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam dan sumber sumber daya alam dan surnber daya manusia produktif serta daya man usia yang produktif berwawasan lingkungan dar· serta berwawasan lingkungan berkelanjutan dan berkelanjutan. --·-1,l,,. Mempercepat pemulihan Membangun perekonomian yang ekonomi daerah yang efektif dan berlandaskan sumber daya yang kuat dengan memberdayakan ada di daerah (resource based) pelaku dan potensi ekonon)' dan semaksimal mungkin daerah, serta memperhatikan menggali potensi yang su<jah ada penataan ruang, baik fisik dalam masyarakat (communitymaupun sosial sehingga terjadi based) , tanpa mengabaikan kelestarian alam dan lingkungan pernerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan hidup. pelaksanaan otonomi daerah.
----
. ·---·····-· .. -
--·
TEKS
Membangun dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber day a alam dan sumber daya manusia yang produktif serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Membangun perekonomian yang berlandaskan sumber daya yang ada di daerah (resource based) dan semaksimat mungkin menggali potensi yang ada dalarn masyarakat {community-based) tanpa mengabaikan kelestarian alam dan lingkungan llidup.
Mewujudkan pertanian yang berbasis kepada penerapan sistem agribisnis dan agroindus:ri di pedesaan dalam angka pemberdayaan el~onomi rakyat dengan penerapan teknologi tepat guna.
SUBSTANSI
(6)
Konsep penataan ruang wilayah Pengembangan pemberdayaan Propins1 D.I.Acell adalah ekonomi rakyat keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang ditekankan pada pemberdayaan ekonom: masyara~at.
Mewujudkan kesinambungan pembangunan ekonomi dan optimasi pemanfaatan sumber daya alam serta memelihara kelestarian lingkungan hidup agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan di setiap Dati II.
Pengembangan ekonom' Aceh sesuai dengan sumbE!r daya yang tersedia
Kebijaksanaan pembangunan Titik berat pembangunar1 di daerah dengan penekanan fokus perdesaan pengentasan kemiskinan di daarah perdesaan, sehingga diharapkan akan berkembang pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan pada kota-kota kecamatan
_.. --J
~
---·
-------
~ "'1)
~ ~
~
(Ji
Tabel 23: ldentifikasi dan Pembahasan Hubungan Substantif --·------ ----
r-·
No.
f-J1L
POLDAS
PROPEDA
(2)
(3)
17 Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu kepada mekanisme pasar yang berlleadilan dengan prinsip persaingan sehat. Pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan pemerataan pendapatan, nilainilai keadilan, kual1tas sosial, kualitas hidup, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Membangun perekonomian yang berlandaskan sumber daya yang ada di daerah (resource based) dan semaksimat mungkin menggati potensi yang sudah ada datam masyarakat (communitybased) , tanpa mengabaikan kelestarian alam dan lingkLingan hidup.
Mendorong kegiatan ekonomi, khususnya investasi, perdagangan dan pariwisata di Aceh dengan memberikan kemudahan prosedur investasi dan segala janis perizinan bagi investor lokal. luar daerah dan luar negeri. Mempersiapkan imrastruklur 19. Meningkatkan pembangunan dasar meliputi prasarana rehabilitasi dan memelihara transportasi darat, laut. dan sarana dan prasarana publik. udara. juga prasarana termasuk infrastruktur, telekomunikasi, energi listrik dan telekominikasi, listrik dan a1r air bersih serta kebutuhan dasar minum pada kawasan-kawasan prioritas/andalan. lainnya separti sarana dan prasarana pelabuhan bebas Sabang, jalan kereta api Banda Aceh-batas Sumatera Utara dan 16 ruas jalan Iambus.
18. Mengembangkan industri,
perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempalan kerja.
'------
. ·-·-···-···
TEKS RENSTRADA (4} Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, persaingan yang sehat dan adil dan upaya menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar yang diatur melalui peraturan-peraturan daerah.
RTRWP (5) Mewujucikan kesinambungan pembangunan ekonomi dan optimasi pemanfaatan sumber daya alam serta memelihara kelestarian lingkungan hidup agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan di setiap Dati II.
Mendorong kegiatan ekonomi khususnya, investasi, perdagangan dan pariwisata di Aceh dengan memberi kemudahan prosedur investasi dan segala janis perizinan bagi investor lokal, luar daerah dan luar negeri. Mempersiapkan infrastruktur dasar meliputi prasarana transportasi darat, udara, taut. listrik dan air minum serta telekomunikasi pada kawasankawasan prioritas/andalan.
Mengembangkan kegiatan produksi terrnasuk industri, pertanian, pariwisala, pertambangan dan lainnya dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat.
SUBSTANSI
(6) Membangun perekonomian dengan berlandaskan pada pemberdayaan ekonomi rakyat
!
Mendorong kegiatan ekonomi. khususnya investasi, perdagangan dan ~ariwisata
Merehabilitasi prasarana dan Prioritas perbaikan dan pengembangan prasarana dan sarana dasar sarana perhubungan dengan kualitas yang lebih baik dalam rangka mendukung perwujudan industri yang kokoh dan pertanian yang tanggut, serta diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berlandaskan fakta dan kriteria baik rural maupun urban.
-
---
-----
__.. -.J
<.n
~ ~ ~ ~
(Ji
Tabel23: ldentifikasi dan Pembahasan Hubungan Substantif Halaman: 8 No.
TEKS
RENSTRADA (3) (2) (1) J4} ~0. Meningkatkan ketahanan pangan Pengembangan kelembagaan Mengembangkan sistem yang berbasis pada keragaman petani dan sistem ketahanan ketahanan pangan yang berbasis sumber daya bahan pangan, pangan yang berbasis komoditi- pada komoditi unggulan daerah dengan memperhatikan kelembagaan dan berdaya lokal komoditi pertanian yang mempunyai keunggulan peningkatan produktifitas dan dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutris1 k001peratif, bernilai ekonomi kualitas baha1 pangan serta tinggi dan mempunyai sebaran dapat meningkatkan pendapatan dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang !uas serta permintaan pasar para petani dan nelayan. terjangkau dengan yang tinggi, pengembangan ini diarahkan kepada terciptanya memperhatikan pen 1ngkatan pendapatan petani dan nelayan. sentra-sentra produksi
21. Meningkatkan pembangunan. rehabilitasi dan memelihara sarana dan prasarana publik. termasuk infrastruktur, telekomunikasi, energi listrik dan air bersih serta kebutuhan dasar lainnya separti sarana dan prasarana pelabuhan be bas Sabang, jalan kereta api Banda Aceh-batas Sumatera Utara dan 16 ruas jalan tembus.
L
PROPEDA
POLOAS
Meningkalnya secara kuantitas dan kualitas prasarana dasar perekonomian baik dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi maupun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah.
Mempersiapkan infrastruktur dasar meliputi prasarana tra1sportasi darat, udara, laut, lislrik dan air minum serta telekomunikasi pada kawasankawasan prioritas/andalan.
SUBSTANSI RTRWP (5) (6) ·-Mempertahankan swasembada Mempertahankan ketahanan pangan, terpenuhinya kebutuhan pang an dasar lainnya dan tersedianya prasarana ekonomi yang semakin baik dan lengkap.
Arahan pengembangan sistem Peningkatan kualitas prasarana prasarana wilayah yang meliputi dan sarana dasar prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengalolaan lingkungan
_, --J
0'>
--
~
~ ~ ~
lti
Tabel 23: ldentifikasi dan Pembahasan Hubungan Substantif
--No. (1)
--··----- -·
.
TEKS POLDAS
(2)
PROPEDA
13)_
RENSTRADA
RTRWP (4) _@ Meningkatkan pembinaan dan Memperkuat landasan spiritual, pemantapan amal ibadah meliputi moral, etika dan estetika peningkatan sarana dan pembangunan daerah yang prasarana ibadah. pengetahuan berwawasan lingkungan dan agama dan menghidupkan syiar nusantara. Islam serta pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.
-~·-····-·
.. -
SUBSTANSI (6)
22. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama Islam sebagai landasan moral, spiritual dan etika kemanusiaan deism penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan mengupayakan agar setiap penduduk yang beragarna Islam menjadikan agama sebagai pegangan hidup untuk keselamatan dunia dan akhirat.
Program peningkatan pemahaman dan pengamalan agarna serta kerukunan hidup beragama
23. Mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan pelaksanaan Syari'at Islam dengan tetap menjaga kerukunan antar ur~at beragama.
Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antarumat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang rarmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog antar umat beragama dan pelaksanaan pendidikan agama.
Meningkatkan pembinaan dan pemantapan amal ibadah meliputi peningkatan sarana dan prasarana ibedah, pengetahuan agama dan menghidupkan syiar Islam serta pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama
24 Memberlakukan hukum adat
Mewujudkan pedoman serta pelaksanaan hukum adat
Melaksanakan Syari'at Islam dan Terpeliharanya ketestarian nilai- Pelaksanaan Syari'at Islam dan hukum adat hukum adat sebagai hukum yang nilai hukum adat daorah yang hidup dalam masyarakat Aceh. sesuai dengan semboyan :Adat bak Po teumeurohom, Hukom bak Syiah Kuala. Qanun bak Potroe Phang, Reusam bak Laksanamana, Hukom ngon adat lagee Zat ngon Sifeuet'
yang Ieiah berurat-berakar di dalam sendi-sendi kehidupan rnasyarakat sejauh tidak bertentangan dengan hukum negara dan Syari'atlslam.
Menciplakan kerukunan hidup yang dinamis dan harmonis antara umat beragama datam suatu jatinan yang kukuh dan kuat selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.
Peningkatan pemahaman agama
Menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama
..... -..,J -..,J
~
label 23: ldentifikasi dan Pembahasan Hubungan Substantif
"1)
~ ~
!!j Vi
- --·-···-···
--------- ---
TEKS
No.
POLDAS ( 1) (21 25. Mengembalikan fungsi pemerintahan Mukim, Gampong dan Lembaga Adat dalam kehidupan bermasyarkat untuk menghindari perpecahan ummat.
r-·26. Mengembalikan fungsi pemerintahan gampong den fungsi lernbaga adat mukirn sebagaimana mestinya
PROPEDA
RENSTRAOA
(3)
(4}_
Memberdayakan kembali para pimpinan dan lembaga-lembaga adat dalam meni."lgkatkan keamanan dan keterliban umum;
Mengembangkan kapasitas lembaga-lembaga adat yang ada dan menumbuhkan kembali lembaga-lembaga adat yang telah hilang, untuk menfasilitasl, mengatur dan mangayomi kehidupan masyarakat.
27 Menggali, mengembangkan dan Menggali budaya Aceh dan membina kebudayaan daeratl kesenian Aceh lang bersumber yang bersumber dari warisan dari warisan leluhur. budaya ·;ndatu" rakyat Aceh yang berakar dari budaya Islam. dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat.
'--·
-----·
RTRWP (5)
.-
SUBSTANSI
(6)
Memberdayakan kembali para pemimpin, lmum Mukim, Keucik, tolok masyarakat dan para pemudalkarang taruna mengenai sistem keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mencegah dan mempertahankan kondisi amen dan tenteram dalam kehidupan masyarakat.
Tercipta'lya kondisi kehidupan masyarakat yang aman dan tentram unluk menjamin kelancaran dan kelangsungan pembangunan daerah yang berwawasan nusantara
Meningkatkan pembinaan dan pelestarian budaya daerah, seni dan adat istiadat dengan membangun kembali apresiasi masyarakat, pengembangan kelembagaan dan menciptakan iklim sosial dengan membuka kesempatan yang luas mengaplikasikan budaya daerah, seni dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Meningkatkan pembinaan dan pelestarian budaya daerah, sen1 dan adat istiadat dengan membangun kembali apres1asi masyarakat, pengembangan kelembagaan dan menciptakan iklim sosial dengan membuka kesempatan yang luas mengaplikasikan budaya daerah. sani dan adal istiadal dalam ketliduean mas~arakat.
Terbinenya budaya daerah yang Pembinaan budaya daerah dan berperadaban, bermartabat, dan pemberdayaan lembaga-lembaga berkepribadian serta menjiwai adat perilaku manusia dan masyarakat dalam segenap aspek kehidupan.
Pemberdayaan lembaga ada! dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat
!
Terbinanya budaya daerah yang Pembinaan budaya daerah dan berperadaban, bermartabat, dan adat istiadat berkepribadian serta menjiwai perilaku manusia dan masyarakat dalam segenap aspek kehidupan.
_... -..)
co
~ ~ ~ ~
IIi
Tabel23: ldentifikasi dan Pembahasan Hubungan Substantif --
No.
-
-·--. ·-· .
TEKS POLDAS
(1) J2l 28. Menegakkan hukum secara
konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta menghargai Hak Asasi Manusia (HAM).
29. Memberikan pemahaman
PROPEDA
(3) Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai Hak Asasi manusia (HAM).
Membantu melakukan pembinaan. penyuluhan dan pendidikan hukum secara intensif dan konlinyu, baik kepada para pejabat pemerintah maupu11 kepada rakyal
SUBSTANSI RTRWP RENSTRADA (4)_ (5) (6) Penegakan supremasi hukum dan Terbentuknya perangkat hukum Menegakkan supremasi hukum Hak Azasi Manusia (HAM) untuk di daerah dalam sislem hukum dan HAM menciptakan iklim dan kondisi nasional yang lebih mantap dan daerah yang kondusif. bersumber pads Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang menjadi dasar untuk menjadi kepastian hukum. dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.
Membantu meningkatkan pembinaan, penyuluhan dan pendidikan hukum secara intensif dan kontinyu, baik kepada para pejabat pemerinlah maupun kepada rakyat.
Tercapainya kemampuan tlukum di daerah dalam mengamankan dan menunjang pembangunan daerah dan nasional yang didukung oleh aparatur, sarana dan prasarana hukum serta masyarakat yang sadar dan taal hukum. Mengelola sumber daya alam dan Mengelola sumberdaya elam dan Arahan kebijaksanaan lata guna 30. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya memelihara daya dukungnya memelihara daya dukungnya agar lanah, tala guns air, lata guna agar memberi manfaat bagi agar bermanfaat bagi bermanfaat bagi peningkatan udara dan lata guns sumberdaya peningkatan kesejahteraan peningkatan kesejahteraan rakyat kesejahleraan rakyat dari slam lainnya serta rakyat dari generasi ke generasi. dan generasi ke generasi; generasi ke generasi. memperhatikan keterpaduan dengan sumberdaya buatan. tentang hukum di semua lapisan masyaraka! untuk terciptanya kesadaran dan kepaluhan terhadap hukum dalam kerangka menegakkan supremasi hukum di daerah.
Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan hukum
Pengelolaan SDA dengan bijaksana
--"
-..J CD
-
~ ~ ~ ~ Vi
label 23: ldentifikasi dan Pembahasan Hubungan Substantif -
No. (1)
--- ..
-
--
TEKS POLOAS
PROPEDA
(2)
(3)
31' Memberikan pemahaman kepada Meningkatkan partisipasi
masyarakat yang bermukim di sekitar hutan agar bersamasama dengan pemerintah dapat menjaga hutan tetap lestan.
masyarakat dan rasa memiliki hutan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan dan Kawasan Tam an Hutan Raya serta kawasan pelestarian hutan lainnya, dengan mengembangkan kegiatan jasa wisata alam (ecotourism), di samping meningkatkan fungsi dan manfaat sumber daya hutan melalui pemantapan status hukum kawasan hutan dan peningkatan produksi hutan alam (kayu dan non kayu) serta pengembangan hutan rakyat.
32 Meningkatkan pendidikan politik Meningkatkan pendidikan dan secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati keragaman aspirasi sehingga tercipta persatuan dalam perbedaan pendapat.
kesadaran politik secara komprehensif di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi politiknya secara tangsung atau melalui wadah organisasi politik. organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
RENSTRAOA
(4) Meningkatkan peran dan fungsi lembaga non pemerintah dan lembaga swadya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
RTRWP
151
SUBSTANSI ~{6}_
Pemantapan terhadap Meningkatkan partisipasi kelestarian ekosistem Leuseur, masyarakat di bidang lingkungan yang sangat berpengaruh hidup terhadap kelestarian keanekaragaman hayati dan plasma nuftah di Propinsi D.I.Aceh secara menyeluruh, khususnya Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Timur dan Aceh Utara.
I
Meningkatkan pendidikan dan kesadaran politik secara komprehensif kepada masyarakat, sehingga dapat menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung atau melalui wadah organisasi politik/ kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat.
Tercapainya tatanan kehidupan Meningkatkan pendidikan dan politik yang konstitusional kesadaran politik secara berdasarkan Oemokrasi komprehensif bagi masyarakal Pancasila yang mantap dan dinamis. dengan kualitas manusia dan masyarakat yang memiliki kesadaran dan etika politik yang tinggi serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan budaya politik Pancasila dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang berwawasan nusantara.
-"
co
0
~ "l::i
Tabel 23: ldentifikasi dan Pembahasan Hubungan Substantif
~ ~ ~
Vi
~-----
No.
-
POLDAS (2) (1) 33. Melaksanakan secara sungguhsungguh otonomi khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seperti yang diamanatkan oleh Undangundang Nomor 18 Tahun 2001.
TEKS PROPEDA
RENSTRADA
RTRWP
(3)
(4)
(5)
Pelaksanaan Otonomi Daerah Mengoptimalkan otonomi khusus sesuai dengan peraturan dan berdasarkan Undang-undang perundan-lindangan yang berlaku Nomor 18 Tahun 2001 Provinsi sekarang harus dapat Nanggroe Aceh Darussalam yang mengantisipasi diberlakukannya luas, nyata dan Otonomi Khusus Provinsi bertanggungjawab dalam rangka Nanggroe Ace~ Darussalam; pemberdayaan masyarakat, lembaga pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh potensi masyarakat untuk memacu pertumbutlan daerah dan mencapai kesejahteraan rakyat.
34. Mendorong tumbuh dan
Program pengembangan Meningkatkan kualitas dan betembangnya komunikasi baik informasi. komunikasi dan media kuantitas prasarana komunikasi melalui media massa modern dan infDn11asi daerah sehingga massa: maupun tradisional untuk dapat terselenggaranya proses mencerdaskan kehidupan sosialisasi, agregasi dan masyarakat baik di perkotaan artikulasi politik dan sosial maupun di perdesaan dalam budaya. rangka memperkukuh persatuan dar: kesatuan.
-----·---------·-- -·
'---·
-·
Makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab
SUBSTANSI
--
(6) Pelaksanaan otonomi khusus
--
-
Terselenggaranya penerangan, Meningkatkan fungsi komunikasi komunikasi dan media massa dan media massa yang mampu menggugat peran serta masyarakat, pemerataan manfaa1 pembangunan dan memantapkan persatuan dan kesatuan serta meningkatkan kualitas demokrasi
-------
I !
·-·
_..
co _..
~ ~ ~ ~ (Ji
Tabel 23: ldentifikasi dan Pembahasan Hubungan Substantif TEKS PROPEDA RENSTRADA (3) (4) (2) ( 1) Memberikan perlindungan dan 35. Membangun ketahanan nasional Memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial jaminan kesejahteraan sosial yang mampu memberikan yang diarahkan pada anak, bantuan penyelamatan dan yang diarahkan pada anak, pemberdayaan terhadap wanita dan keluarga akibat wanita dan keluarga akibat tindakanlperlakuan kekerasan, tindakan/perlakuan kekerasan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban pengungsi dan korban bencana. pengungsi dan korban bencana. bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi rnuda.
No.
POLDAS
36 Tidak berkembangnya pribad1 dan watak peserta didik yang mandiri.
Pengembangan kualitas sumber Tidak berkembangnya pribadi daya man usia dan sikap mental dan watak peserta didik yang serta kaderisasi pemimpin mandiri. masyarakat dan pemimpin daerah yang betul-betul diinginkan ral(yal tidak berjalan sebagaimana mestinya.
37. Kualitas sumber daya manusia belum memadai dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia.
Kualitas sumber daya manusia Kualitas sumber daya manusia relatif masih rendah, sehingga belum memadai dalam mengelola sulil melakukan transformasi sumber daya alam yang tersedia. slruktur ekonomi dan pertanian subsistem kepada industrialisasi dan pertumbuhan jasa-Jasa.
38. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahirafl, peningkatan kesehatan ibu, memperkecil angka kematian bayi dan meningkatkan kualitas keluarga berencana.
Mewujudkan tujuan gerakan pembangunan keluarga sejahtera di Provinsi Nanggroe Aceh Dan.Jssalam
-
Melakukan upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan keluarga terutama melalui perbaikan gizi masyarakat, anak dan ibu hamil yang didukung ole'l lingkungan sehat
RTRWP (5}_ Peningkatan pelayanan umum, penyediaan sandang, pangan dan papan serta peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan yang semakin menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
SUBSTANSI
_(6) Meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial
Menurunnya kualitas SDM dan sikap mental masyarakat dan pemimpin masyarakat
--
Kualitas SDM rendah
Mewujudkan gerakan pembangunan keluarga sejahtera
_.. ())
N
N
Tabel23: ldentifikasi dan Pembahasan Hubungan Substantif
'"1)
~ ~ ~
Vi
No. (1)
TEKS POLDAS
(2)
39. Meningkatkan kualitas pendidikan, agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan, baik formal maupun informal secara terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional dan didukung oleh dana, tenaga, sarana dan prasarana yang memadai. Pendidikan harus mampu membentuk manusia muslim yang berpengetahuan luas dan berakhlak mulia serta bertanggungjawab bagi pembangunan bangsa dan kesejahteraan manusia. 40. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalisme tenaga kependidikan sehingga mampu berfungsi secara optimal, terutama dalam pendidikan watak dan budi pekerti yang balk bagi anak didik, dalam upaya mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
--
PROPEDA (3) Program peningkatan kualitas pendidikan agama;
RENSTRADA _(4) Meningkatkan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia melalui pendidikan agama yang memliki akhlakul karimah, pemegang dan pelaksana amanah agama, bangsa dan negara.
Mengimensifkan peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan berdasarkan kualifikasi kinerja, baik untuk tenaga kependidikan guru rnaupun non guru termasuk kepemimpinan institusi dar, birokrasi pendidikan.
Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan di seluruh peklsok di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terutama pada pendidikan dasar dan menengah serta pembudayaan pendid1kan bernuansa lslami, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak siswa siswa yang berkemampuan akademik yang dapat melanjutkan ke tingkat pendidikan tinggi yang berkualitas.
RTRWP
SUBSTANSI
{6)
(5)
Meningkatkan SDM melalui pendidikan agama
Meningkatkan mutu tenaga kependidikan
I !
---"
co w
-
---
~ ~
Tabel23: ldentifikasi dan Pembahasan Hubungan Substantif -
~
No.
Vi
(1)
gj
TEKS POLOAS
PROPEDA
RENSTRADA
RTRWP
(2)
(3)
(4)
(5)
Melakukan pembinaan terhadap 41. Memberantas secara sistematis Melindungi segenap generasi pemuda secara terarah dan dan terpadu perdagangan dan muda dari bahaya destruktif terpadu dalam rangka penyalahgunaan narkotika dan terutama bahaya penyalahgunaan narkotika, obat- peningkatan partisipasi pemuda obat-obatan terlarang dengan dalam pembangunan daerah dan memberikan sanksi yang seberat obatan terlarang dan zat aditif lainnya (narkoba), dan minuman kemasyarakatan. beratnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan keras melalui gerakan yang berlaku, kepada pradusen, pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pengedar dan pengguna. bahaya penyalahgunaan narkoba. Meningkatkan pembinaan dan Kebijakan PembangurJan 42 Menempatkan kedudukan pemberdayaan perempuan dalam perempuan setara dengan laki· Pemberdayaan Perempuan laki dengan tetap memperhatikan diarahkan pada kebijakan satu rangka kesetaraan dan keadilan jender dalam bidang pintu atau "One Door Policy" fitrahnya dan dilindungi agar pemerintahan, pembangunan dan tidak te~adi pelecehan, kemasyarakatan kekerasan dan tindakan buruk lainnya. Meningkatkan kualitas hidup dan 43. Meningkatkan kualitas sumber Kebijakan Pembangunan SDM Perempuan di berbagai daya perempuan, kualitas peran Pemberdayaan Perempuan diarahkan pada kebijakan satu bidang strategis, khususnya dan kemandirian organisasi melalui pendidikan, kesehatan Door Policy" perempuan dan nilai historis pintu atau dan agama. pe~uangan perempuan Aceh masa lalu agar mampu menciptakan kesejahteraan keluarga dan pengabdiannya kepada masyarakat.
SUBSTANSI
(6) Melindungi generasi muda dari penyalahgunaan narkoba
Meningkatkan pembinaan dan pernberdayaan perempuan
_ _6 _ _ _
Meningkatkan kualitas hidup dan SDM perempuan
·one
--
-
...>.
co ~
-
-----
--
~ ~ rt1 ~ Vi
Tabel23: ldentifikasi dan Pembahasan Hubungan Substantif TEKS PROPEDA RENSTRADA POLOAS _(4)_ (3) (1) (2) Melakukan pembinaan terhadap 44. Menciptakan iklim yang kondusif Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda pemuda secara terarah dan bagi generasi muda, dalam dalam mengaktualisasilan terpadu dalam rangka mengaktual isasikan segenap potensi, bakat dan rninat dengan segenap potensi, bakat dan minat peningkatan partisipasi pemuda dengan memberikan kesempatan dalam pembangunan daerah dan memberikan kesempatan dan kemasyarakatan. kebebasan mengorganisasikan dan kebebasan dirinya agar menemukan jati diri mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai pemuda harapan ban gsa. sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. patriotis, demokrastis, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi rakyat
No.
45 Kesehatan masyarakat masih
Kondisi pendidikan dan kesehatan masyarakat berada sangat memprihatinkan. lpada tingkat memprihatinkan. 46. Aceh masih belum terbebas dari Jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran semakin kemiskinan. bertambah. ~·47. Meningkatkan kualitas Meningkatkan kesehatan lingkungan yang sehal sejalan lingkungan unluk mewujudkan dengan pemahaman masyarakat kualitas hidup yang sehat yaitu terhadap kesehatan yang dimulai keadaan lingkungan yang bebas sejak pembenahan dalam dari resiko yang membahayakan kandungan sampai usia lanjut. kesehatan dan keselamatan hidup manusia.
SUBSTANSI
RTRWP (5)
(6}
--
Meningkatkan pembinaan terhadap pemuda secara terarah dan terpadu
I I
I I
Kesehatan masyarakat masih sangat memprihatinkan
Kondisi kesehatan masyarakat memprihati nkan
Aceh masih belum terbebas dari kemiskinan.
Jumlah penduduk miskin semakin bertambah.
Meningkatkan kesehatan lingkungan untuk mewujudkan kualitas hidup sehal dengan menciptakan keadaan lingkungan yang bebas dari resiko membahayakan dan keselamatan hidup manusia.
--
-
Meningkatkan i<esehatan lingkungan
-_, ())
CJ1 !
---
-
~ ~ ~ ~ (Ji
Tabel 23: ldentifikasi dan Pembahasan Hubungan Substantif
--
---
No.
TEKS POLDAS
{1) (2) 48. Meningkatkan kepedulian terhadap manusia lanjut usia, cacat, fakir-miskin dan anakanak terlantar serta kelompok rentan sosiallainnya melalui bantuan sosial dan penyediaan lapangan kerja yang seluasluasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
PROPEDA
RENSTRADA
(3)
(4)
---~-
..
-
SUBSTANSI
RTRWP
__®____
(6)
I
--
Perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial. Kebijakan ini diarahkan pada pemberian pertindungan kepada anak, wanita dan lanjut usia dari tindakan dan perlakuan kekerasan.
Meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap panti asuhan dan panti jompo serta melakukan upaya penyediaan lapangan kerja bagi penyandang cacat, fakir miskin, anak-anak terlantar serta kelompok rentan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial
49. Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakal yang dimulai sejak usia dini melalui pendidikan olahraga di sel
Menumbuhkan budaya olahraga guns meningkatkan kualitas masyarakat Acah sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang baik, dimulai sejak usia dini melalui pendidikan olehraga di sekolah dan masyarakat.
Menciptakan iklim budaya olah raga dalam kehidupan masyarakat guna peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki derajat kesehatan dan tingkat kebugaran yang cukup melalui pendidikan olah raga di sekolah dan masyarakat.
Menumbuhkan budaya olahraga1 dalam kehidupan masyarakat
50. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan melalui lembaga-lembaga pendidikan demi tercapainya prestasi yang unggul di tingat nasional dan internasional.
Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif rnelalw lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan termasuk organisasi olahraga penyandang cacat
Meningkatkan prestasi olah raga melalui pemanduan bakal dan pembibitan olahraga prestasi secara sistematis dan komprehensif mel alui lembaga pendidikan dan masyarakat yang dapat menghasilkan prestasi yang baik di tingkat Nasional dan merupakan kebanggaan daerah.
---
I
Meningkatkan prestasi olahraga
--4
0)
a>
-
~ ~ ~ ~ (rj
Tabel 23: ldentifikasi dan Pembahasan Hubungan Substantif Halaman: 19
(Sam_bungan) No.
TEKS POLDAS
(2) i1) -· 5'1. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab bagi masyarakat, terutama bagi fakirmiskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem dana jaminan sosial melalui program usaha dan kreatifitas masyarakat yang distribusinya dilakukan dengan birokrasi yang efektif dan efisien.
PROPEDA (3) Perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial. KebiJakan ini diarahkan pada pemberian perlindungan kepada anak, wanita dan lanjut usia dari tindakan dan perlal~uan kekerasan.
52. Terwujudnya masyarakat Aceh Terwujudnya masyarakat Aceh yang madani berdasarkan Islam. yang madani berdasarkan Islam
RENSTRADA
RTRWP
(41
~l
Meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap panti asuhan dan panti jompo serta melakukan upaya penyediaan lapangan kerja bagi penyandang cacat, fakir miskin, anak-anak terlantar serta kelompok rentan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Terwujudnya masyarakat Aceh yang madani berdasarkan Islam
Mewujudkan pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah dalam semua aspek kehidupan masyarakat serta adat Aceh yang be~iwa lslami; Mewujudkan pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah dalam semua aspek kehidupan masyarakal serta adat Aceh yang berjiwa lslami· Melaksanakan Syari'atlslam dan Melaksanakan Syari'at Islam dan 55. Penyelenggaraan kehidupan beragama di daera~ diwujudkan hukum adat sebagai hukum yang hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Aceh. hidup dalam masyarakat di dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya daerah ini. dalam masyarakat. 53. Mewujudkan pelaksanaan Syan'at Islam secara kaffah dalam semua aspek kehidupan masyarakat serta adat Aceh !Yang berjiwa lslami 54. Mewujudkan pelaksanaan Keistimewaan Aceh secara menyeluruh.l
Mewujudkan pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah dalam semua aspek kehidupan masyarakat serta adat Aceh yang berjiwa lslami; Mewujudkan pelaksanaan Keistimewaan Aceh sec.ara menyeluruh
SUBSTANSI
(6) Manmgkatkan jaminan kesejahteraan sosial
·-
Visi masyarakat Aceh yang madani berdasarkan Islam Pelaksanaan Syari'at Islam
Pelaksanaan Syari'at Islam
Pelaksanaan Syari'at Islam dan hukum ada!
...... ())
-..J -------
-------------
~ ~ ~
~
Tabel 23: ldentifikasl dan Pembahasan Hubungan Substantif (Sam!>U!19~'!l
No.
f-C!.L
POLDAS (2)
PROPE[)A RENSTRADA (4) ~31 ·- ~-- _ Meningkatkan struktur, Mengembangkan kelembagaan rnanajemen dan kinerja Majelis sya1ri'at Islam dalam rangka Permusyawaratan Ulama (MPU). pelayanan kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'allslam secara kaffah. Program pembinaan Syari'at Program pembinaan Syari'at Islam Islam.
56. M1mingkatkan fungsi lernbaga agama yang sudah ada dan membentuk lembaga: agama yang baru untuk kelancaran pelaksanaan Syari'at Islam. -·57. Memberikan pemahaman tentang Syari'at Islam bagi semua lapisan masyarakat, terutama kepada generasi muda untuk menjaga perdamaian s&tempat. 58. Birokrasi yang berbelitkan KKN Subumya praktek-prak~ek KKN Birokrasi yang berbelilkan KI
- Men1ngkatkan profesionalisme
Meningkatkan profesionalisme dan spritualitas aparatur Clan spiritua!itas aparatur dan spiritualitas aparatur pemerintah daerah yang pemerintah daerah yang pemerintah daerah ~·ang berfungsi melayani masyarakat. berfungsi melayani masyarakat, berfungsi melayani masyarakat, produktif dan bebas dan praktek produktif dan bebas dari praklek produktif dan bebas dari praklek KI
'--·-
Halaman: 20
TEKS
-----------·-'--·
RTHWP
_j~~--~
SUBST.~NSI
(6) Pengembangan kelembaganaan dal~rm rangka pelaksanaan Syari'at Islam.
---·---
Pembinaan pellaksanaan Syari'at Islam
Maraknya kegiatan birokrasi yan9 berindif(asi KKN
Meningkatkan SDM aparatur pemerintah.
...... co co
~ ~ ;1 ~ Vi
Tabel 2:i: ldentifikasi dan Pembahasan IHulbungmn Subst1mtif -~--------
I~
POLDAS
_ _PROPEDA _ _
(2L___ _ _ _ _@L IJL Mengembalikan kepercayaan 60. Mangt3mbalikan kepercayaan ral
· 61.1Mt3mbersihkan penyalengg2traan permerintah daerah dari pra~;tek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN} dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya se-suai dengan peraturan perundang-undangan y~tng berlaku, ~neningkatkan efekl:ifitats pengawasan internal dan fungsionad serta :pengawas21n masyarakat dian mt3ngemban~lkan etika dan moral.
Halaman: 21
_ _ _ ___jSambungan) TEKS
Meningkatkan sistem pemeriksaan di lingkungan Pemsrintah Daerah Provimi, t•aik pemeriksaan reguler pada lnstansi/Dinas, lembagah~mbaga Daerah Provinsi, •dan Eliro-biro pada Sekretariat Wilayah Daarah Provinsi, maupun pada pemariksaan pada kasus-kasus pengaduan masyarakat;
_
I~ENSTRA[~===r=== RTHWP
==
_ _ _j_ ___ ...J~--4 Membangun ~mbali kepercayaan dan aprasiasi masyarakat terhadap lembaga dan aparatur pemerintah daerahlpusat, diiringi rasa amen ditangah-tengah masyarakat dengan moningkatkan k~pastian hukum.
-+---------Membangun kembali kepercayaan dan apresiasi masyarakattarhadap lembaga dan aparatur pemerintah daarah/pusat, diiringi rasa aman ditengnh-tengah nnasyarakat dengan m1~ningkalkan kepastian hukum.
~---------------Prasarana ekonomi masih sangat. Aceh masih kekurangan 62. Ar,eh masih kekurangan rasarana dan sarana d~sar. -+-----·--. terbatas. pr:asarana dan sarana d~sar. 63. Mranetapkan Jperekonomtan pad a Menetapkan pg-ekonom1an Aceh Menetapkan perekonomtan Aceh pada posisi yang !kompetitif cia lam pctsisi yang kompetitif dalam anJs pad~t posisi yang kompetitif ariJis globalisasi dan liberalisasi dlalam arus globalisasi dan gh:Jbalisasi dan liberalisasi regional dan intennasional. liber.alisasi regional dan regional dan internasional.
--~----------------~)lenna~ona_l.___________
----------------~------------
SUEISTANSI
·-----------_____@_______ Mengernbalikan kEtpercayaan rrakyat Kep~lda pemerintaht
Peh3ksanaan p;emt3rin:tah<m yan,~ bebas I
Minimnya prasarana clan samnet
~~-----------· Pengembangan elmnomi Ace'h kompetitif clalam arus glonali:;asi dan libBralisasi
...... co
1:0
~ ~ ~ ~
Vi
------1--------
TabE!I23: ldentifikasi dan Pembahasan HUibung;3n Sulbstant:if No .
TEKS
1----------------POLDAS PROPE:DA
~Sambung~------------ Hai~~R----~ · SUI3S1ANSI RENSTRAOA RTRWP
m~---~~===6lUMemberdayakan pengusah;3 ---~---Memberdayakan -=-~L--ptmgusaha Membardayakan ====~=== pengusaha kecil, menet1gah den koperasi kecil, menengall dan koperasi ke agar lebil1 efusien, produktif dan arah yang profesi011al dan bt!rdt~ya saing, dengan berd.aya saing den!Jan menciptakan iklim berusahet memberikan pembinaan dan yang kondusif dongim peluang f;emudahan pada masing-masing ur;.aha yang seluas-luasnya dan bidang usaha serta menciptakan menyederhB!Ilakan birokrasi yang iklim usaha yang kr,ndusif. terkait.
6Ei.IMeningkatkan pt)la !(emitraan dalam bentuk keterk.aitarn usaha yang sa ling rnenunjang dan meng!llnt,Jngkan antara kopera:si, S\Yas~a dan Badan llsaha Milik Negara (BUMN). Badan Usaha Milik Dae,rah (BUMD) sorta antara usahEI besar, menengab dl3n ~.ecil dalam ran,~ka mempertc;uat ekCinorni daernflik antara GAM dan Pemerintah Rlmen~·eb~rbk€111 te•rpuruknya ekonomi, terhambatnya proses pondidikan, menurunnya derajat kesehatan dan memperlambat prm;es P'~mt,an~1uncrn selanjutnya.
kecil, menengltl dan koperasi dalam berbagai jenis usaha ke arah yang profesional dan berdaya saing dengan memberikan pembinaan dan kemudahan pada masing-masing bidang usaha serta menc:iptakan iklim usaha yang kondunsif.
Memberdayakan pr3ngusaha f;ecil, m:mengah dan koperasi ke arah yang profesio1nal dan berclaya saing rjen,~an rnemberikan pembinaan dan f;emudahan pada masing-masing bidang usal'la serta me,nciptal1an iklim us;~ha yar1g kond,Jsif.
Memberdayakan pengusaha kecil, rnenengah dan koperasi dalam berbagai janis usaha ke arah yang profesional darn berdaya saing dengan memberik:an pembinaan dan kemudahan pada masing-masing bidan~1 usaha serta menciptukan iklim usaha ynng kondunsif.
Gangguan kearnanan menjadi t1ambatim penting terhadap pambangunan Aceh.
IKonflik antara GAM clan Pemerintah Rl manyebabkar, terpuruknya ekonomi, terhambatnya prc:,ses pendidikan, menurunnya derajat kesohatan dan memperlambat pros,:ls pemb
_______ _ 1
~1,===~L=== :Membe1rdayakan pen1~usaha
monongah dan koperasi
-----------------------------------· pola kemitraan Mengemb;mg~1an
antara kopera.si, swasta, BUMN dan BUMD
Gangguan keamanar11 menghambat pembar1gunan Aceh
......
1:0 ()
~ '"'()
T21bel 2:l: ldentifika15l dan Pembahas;an Hubungcm :Substimtif
~
--------------------~Sambu~& __________ _
~
---F'OLIDAS___
!!iVi
·~1_===~1_=== 67 lM!mberi
---PROPEOA--
TE:KS
--I~ENSTAA[~--
=== @L=== ===JiL===
Menata f(embali hut,un,~an saling pe,mbt3kalan/pemahslmal1 ke,pacla ketergar~un·~an antara lemba~1a aparat keam~1nan (P•:>Iri dan TNI) TNI dan Pol1ri di Prc•vim•i tentarrg agama, ada! dantre1disi Nanogrce Aceh Darussalam rallyal: Aceh, agar da!pat diletnm.a deng!Bn mas.yar;~kal: dan oh!h masyar21kat dengan baik peml?.rinnah daerah sehing1~a de1n penuh rasa llekoluargaan. sistem k·eamanan y.ang dije1lankan tl!rintegrasi dengan programprog,ram pernbangunan lain yang saling mendukung
Menata kembllli hubungan Slllino mendukung dan ketergantull~an antara POILRI Provin!;i Nang1~oe Acoh Darussalam dengan masyarakslt dan pemorintah daorah sehingga l<eamanan 1:lan ketertiban dengar1 keikut1;ert;3an masyarakat di de~;a/gampon,J masin~t-masin·g dapat terlaksana der1ga11 baik,
------------------ ----------------
68. IManingkartkan kesadarafl bElla ne1gara kopada mas1rarakat. khususnya 913nerasi muda malalui wajib latil1 de1n mamt,an,lun kondisi juang serte1 mewujudltan kebersamaan Tontara Nasional lndonosia (TNI), Kepoli:;ian Negara R1!pul:>lik lndone:;ia dan rakyat.
Menata kembalil hubungan sa ling Mempmba iki siste1m ~:eamanan ketergantungan antara lerrtba~1a dan ketertiban lin1~kungan yang TNI dan Polri di Pmvinsi mampll monangknl sotiap Nanogroe Aceh oa,russalam am:aman l;eamanan rnelalu: c1en,,an mar.yarakat dan ini!lia!H' me,syarak:at Sl!ndiri dan ~·em,~rintah daerah sehing!~a dapat melakullan upaya-upaya sistem keamannn yang dijalankan pre·ven~if l13rh(ldap gangguan tt3rintegrasi dengan programkemnanan potensi sejak dini. program pernbangunan lain ya1ng saling mendukung;
69· ISupre,masi hukurn bt!lum dapat
Elelum nyatanya penegakan hukum clan !Penanggulangan mas:3latl ke<3manar\ setlin!~Qa masyarc:1kat harnpir tidelk depat l:3gi menikmati Bua!lana k.etentraman, iklim l(eadilan d~1n ~~IStiafl hiJkUI:!!:__ ____ _
ditegakke1n, t·erutama
HJ~M
Suprernas1 hukurn belum dapat terutama HAM.
dit•~al(kan,
RTI'W:P -------___ _!~---
Hal:3ms1n: :23 :SUE!STANSI
_ _ _ _..@____ _ Menata peran serta masyarallat datum rnenjagn keamnnana daerah
-----------MernperbBiki sistem keamanan daerah
Supremasi hul;um dan HJ~M belum tjap:3t ditegakk•3n
·-'-
1:0 ·-'-
~
T.abEtl23: ltfentifika1si dan Pembahasan Hubung.an Substanttif
g ~
!!j Vi
------------------------------------------~~~~------------------------Halam;~£i ________ __
---------------1------------------
.
~~
. POL.DAS PROPE:OA Not---------------------------------
ill=== f22===-====~==== ===~~=== REI~STRADA
70. lntegrita!; mc•ral dan profesionalisme apalfat fPenegak hiJkum, kesadanan t1ukL1m, ll'lUt'u p13!ayansn. k.epsiStian d;m k1~adilan hukum manih belum d13pal: divrujudkan.
Membantu ll'leli~kuiU~n pembinaan. penyuluhsn d.3n pen•Miltan hukum secara intensif 1jan kontinyu, baik kepada para pejabat pemerinta~• m€1upun llepada rak~rat.
71:.1Menc~ptakan tegaknya
MeniciptakCin togalmy
SlJpre,ma:si hukum d;3n hlak azasi manuiSia berllanclaskan l\ea,jiJan dan k.ebe,naran }tan~l bersifat universal. fMenin 9k,3tkan P·erw•akilan Flak}'Bt Daerah dl3ng;an rnerl'egaskan fungs1i, wewetnang dan tanggungjaiVab y11ng meng!!l~u pad1:1 prinsip p13misah11n kekuasaan dan lata hubunga•n yE1ng jela:; an~ar~t lembi!Qa eksekutif, legi!llatif dan lJdikatif. 73.1Menclorong l:emandirian partai P''liW: terutama dalam mempe~uan1~kan aspirs1si dan knperrtin1~an rak:fal :;ert•9 mengemban1~kan fungsi p1mg;awasan se<:ara efektif terha•:!ap kir~arja lernba~ta lembaga di dlaer.ah dan Baclan Usaha Milik Daerah (BUMD-).
n
pi;rer, oe;a;,--
lntegritas moral dan pmfesione11isrne aparat penegak. hukurn, ke•saclaran hukurn, mutu pelayman, kepastian dan ke.adil;an tlukLim masih b13!um dapat diWIJjudkan.
--------------------- ------------------
Meningltatkan ~;;:a., partai politik cji dllerstl dalam rnen1perjuangkan kepentingant rakyat, dan tidak mengutamakan l;epnntingan pribacli de1n p.grtai !lemata-mata. l<ebera~jaan ongi~Ota1 pa11ai IPOI~:ik dian lemt>aga lel)isleltif benCir-bl3nall rnenjadi perwakilart dar.i rakyal l'anu cukup saclar lerh;ildaiP l;ondisi dan kettutuhan rnas~lkat._______ __
RTRWP
SUBSl
AN Sf
====~==== ===~L=== Lernahnya supremasi hul~um akibat kualita!; aparat peneg;ak hul1um rendah1.
Menegakkan dan HAM
!1uprem1~si
11ukum
Meninokat~n pera1n DPRD dalam menyalurkan nspirasi masya,,ak<~t
MEiningka11kan pe;anpartei ~:oiitiq-----------------[Me'nin,tkatan ~i6riinp.artai politik di ojaerah dalllm rnemperjuangkan kepenting.an rakyat, tidal; metngLrtamakEln k·:tpootingan pribadi/golonuan dan pa1iai semat;a-m.ata.
•....>.
1:0 I'V
~ ~ ~
~
~_L
1
Tilbe:l 2:3: ldentifikasi dan Pumlbahasan Hubungim :Subst.antif
-------------------------------------n:Ks --_j~nbL~~----------------------
~~~)
PRC:OA
~
REI~~)A
i
74JP;3mban£unetn sr3lama ini kurang ~tondisi lingl~un!~an dan PembEtngunan selama ini kuran!J memperhatikan nspok kele:51arian :sumtler d8)18 alam di mempl3rhetlikan a:5pel~ kelestarian kEtlest:ariEtn li~gktJngan hidup. Provinsi NAD boerada di titik lin!~ungan hi<1up. ?Eo.IMengkaji kembali kebenada;an H;ak Penuelolaan Hutan (HPH) dan dise!luaikan dengar1 tala ruang•wileyah a~Jar tidal( menirnbulkan m~tsahah lingkung<m hidup
7Ei.IMempersiapkan darr menyuksesk;an penyelengg:~ra-· an Petmilihan Umum tahun :2004 yang aman. l.ertib, bebas. r<:tha~i~~lan '~[SUr
