/?7 -e
.'"[T"k"lt^F'["t
Universitas
t.b',.L" HY|:19::1,:tfjlil1 visi meniaci iumar irmiah r.rEDrA tuRNAL 1-mH ..mrin H$.,f-ffin:lu.. uura J"'" '* - -- setahun kali kali Paod deng3n dua Muha,rrmadiyalr Muha,rrmadiyah Yogfakarta r-- ..-r,-L .a,r, r,r.rnonisasi hukum positif Indonesia dengan '
rmonisasi
fl'}',.|.ffi#"il*ffiT"1';1.,1fi**n:ii"'.5i#i:ffi[ne'|i'lran'a*iker]e?T'oil'.:::''o'n"
;;H;;:";,"',,,,.TyfI#;ii*J5;ffi ruf "Tliilil:ffi"".'i:i$fi :fi iT::i ilffi;ff"i *:**tlTo**RluM biodata F( Naskah dilengkapi dengan n"t" nill sebesar Rp.4co.000,- 6'nput
universitas Muhammadtyatr
;;;;#;'l;;.
;
^''
yogyd;-ll'"|rr1"r* *,"ta" ram"ntirto, Gina", Bantul'
6zt +
-i6to+o'.,^ail:
iurnalmediahukum@walra'com
SIAF PELAKSAilA
PEI{A1{GGUI{G TAWAB
H. Muhammad Endriyo Susilo'
5H"MCL
KETUA PEIIYUI{IIIIG lwan Satriawan, SH', MCL'
WAKIT I(ETUA PENYUT{IIT{G MH' Nanik Prasetyoningsih SH" '
PENYUT{TING PELAKSAT{A
l.
Ahmad HusniMD
'SH"MH'
2. YeniWidowar/, SH" M'Hum' 3. Yuliinto Achmad, SH'' MH' 4. AhdianaYuni Lestari' SH'' M'Hum'
5.
HUKUM' Fakulas Hukum Dl Yogyakarta' Telp' 0274-
Lc" MA' Dr. H. Muchammad lchsan'
SH' Editor: Musyarofah Nurrohmah' Ary Daniyulianti' 5H' Administrasi & Keuangan: SH' Distribusi & Pemasaan: Ardani'
IIESAIN&LAYOUT Joko SuPrt'anto
JUil,lAt
MEDIA HUKUM DAffAR ISI IIASIT, PEI{TI,ITIIN
i'-,i;r,;;u-.;-., ,..1rj.1.a., SUPANTo I fli
HALAMAN I87 HALAMAN 208
,
i-:
iet.-r:::l]
.:::j:l:t:-l _.:r;:ir
I
Universitar iebclah l,laret,jura&rna
Kecenderungan pandigma
ll'
.._,-.r.r-.r
sYAllsuoir{ l
Berfi
kir
nt;r";",iJ;;'#;,#,ffi
Dalam Memutus Perkard Korupsi
pemerinbh Terhadap Kewajiban_6orp onqte Sochl -ei. Responsibthty Di (strii
l"_l*yrl rraeEh Istimewa yograkana
h!" n: f.rtirn a_ s"iir"ri"la uniwriarr,tui;;,ilrd#...
rADtA FtrntyAilTt & MUKTI FAJiR il.D. I rH
HALAMAN 222
EfektMtas pelal<sanaan Bab lV Unda
Aplikasinra Pada Guru 5,n"
5"-"..f,t-
Yn9ang
cin zaxi'*irirllx"r' i,i,r,r,i,'0ililffi
ff :i
Nomor
14 Tahun
2005 Dan
Darussaram
ffn?fitr, HALAMAN 240 f:ulumj<epailitan
lslam Dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikar Sebuah Kajian
SlTl AtllSAH flt Uninruitai klam | lndonrria, yog,ratcrb
HATAMAN 256
ff'.::,1ifi;J'J$i'n I0Ill HALAMAN 264
rhe united s.tes (ls h Adesuaterv protected
In
SURYO UTOMO facr,lty I
Free Trade As A Basic ADE MAI'lAll SUHERMA*
41.,
By
h=digm Of The Intemational Trade Law And lts Contro_ |
tacutty of Law, Universitas Jederal ! udinnan, purvkerro
HALAMAN 275
illlJ!"*3,1::ujfj.I1uslim
Bahasia Dan ldentitikasi lsu-lsu Gencjer Daram Skop
l{UCHAI'll'lAD ICHSA ffi Uniyeriitar ltuhammadiFh yogFlGrta I
HALAMAN 295
Dan TeknotoSi (Komodifikasi f::1t:n 6ermuatan pornografi) AGUS RAHARJO
HALAMAN
3
I4
I fl|
Un
iveruira
s
dan pembatasan Akses pada Maten
Jendnl Sudirnan furvokerro
Konflk Sumberdaya perikanan Laut Antar Daerah Dalam Kerangka Otonomi ,OHAI{ ERWT |SHARYAI{TO
HALAMAN 327
rhe
pn;r,rr.osJanabadn, yogplarta
I
IH Uniyrffias uhamnadiFh
hgFhna
Logika Hukum Sebqgai rrpaya Meminimatisir Disparitas ::y:1"3 ualam Sistem peradilan pidana SYAIISUI FATOtll fli Uniyerih! (ilegeri) Irunojolo, I
Bargkatan Jawa
limur
pidana
..")
//
MEDIA HUKUM |(ECENDERIjNGAN PARADIGMA BERFII(IR HAKIM DALAM MEMUTUS PTRIGRA |(()RUPSI M. SYAilSUDIN fahlbl
lluhrm Unive itai hlam Indonesia,Jalanlanansim,Yogakana,Indonesia"
lrmil m.spmsudin@l]
[email protected]'au
nBsm[cT
corruP This research aims to find out, understand and explain the paradigm followed bythe iudges in deciding in deciding tion cases in court. The problem formulations are: | . What law Paradigms are followed by iudges ofthese the choice come after ParadiSms?This research is a cases in court? 2. What law implications corruption
of dodrinal lav/ and qualitative research. The data were collected by studying the documents ofthe court verdicts data were corruptions and interviewing the subiects/ iudtes, resource Persons and research informans. The anatyzed bycase, phenoraenology and hermeneutics aPProaches. The findings show that there is a tendency between the chaEcteristics ofthe interpretation used bythe iudges in interPretinS coruPtion and theverdict
iudgingthe corruption cases, the tenden€yis averdictofnot guilty. On the contrary, when the iudge uses broad interpretation the tendencl is a verdict of guilry. The imPlication ofthe findings result in the classification of the characteristics ofjudges is iriterpreting the substances ofcoffuPtion, is a hoiistically namel),the iudges using broad interpretation and the iudges using narrow one. Broad interpretation progressive interpretation which covers theological, sociolotical, extensive and systemic interPretation' Narrow interpretation is an interpretation \^/hich relies on the positive-iuridical interPretation which is Srammatical and passed. When the juCge uses
textual.The latter
is
narrow interpretation
in
still a mainstream Paradigm for the judges in courts'
kywords: judgrs' pandigms, de(iding ca!es, (0rruption, c0urt.
TN
I,
PUTiDIHT'I,UfltrI
Penelitian ini berangkat dari keprihatinan dan kegelisahan mendalam terhadap masalah korupsi yang dihadapi bangsa Indonesia clewasa ini. Ada sebagian kalarrean vanq berDendapat bahwa korupsi sudah meniadi suatu pandemi atau penyakit yang sulit diberantas (Firdaus, Radar Jogja, 27 Januari 2007). Sebagian lagi ad^ yang berpendapat, bahwa perbuatan koruPsi sudah meniadi budayabagi masyarakat Indonesia karena sudah masuk dalam ranah mentalitas dan sukma masyarakat (Sugiarto, 2005: 44). Praktik korupsi sudah sedemikian hebatnya mewarnai keseharian bangsa Indonesia. Korupsi pada sinrasi yang demikian sudah dianggap sebagai budaya bangsa (Said, 2A05:64).
Dipilihnya p$^digm hakim dalam memutuskan perkara
\/OTUME
l5 s0.2 DlslMBlR
2008
sebagaifokusstudidalampenelitianinididasarkanpadaalasan-a|asan:pertama,hakim proses pemerik saan perkara (korupsi) menduduki posisi senual dan menentukan dalam (korupsi) pengambilan kepuusan hakim pada perkara pidana d.i pengadilan. Seriap proses dan pertimban gar' y^ng mendalam' merupakan proses yang membutuhkan pemikiran
karena kesalahan dalam pengambilan Hal ini merupakan suan: yang menarik unruk dikaii masyatakat pada lembaga hukum kepu$san akan berdamp ak pada ketida[percaya an yang dapat mengungkapkan di Indonesia. oleh karena itu penting dilakukan penelitian hakim tersebut, sehingga putusan fakta-fakta dan kebenaran di balik punlsan-putusan
hakimmenjadiobyekkajianhukumyangterbukauntukditelaahdariberbagaisttdut
hukum' pandang agar dapat ditemukan kebenaran dan keadilan dengan peralatan mekanik' Kedua, selarnapengambilan keputusan belum dilakukan perlu dipelajari dalam berbagi seluk selama itu pula faktor manusia, yaitu hakim masih proses yang kompleks dan sulit beluknya. Pembuatan putusan hakim merupakan suatu k
psikologi hukum' ditemukan Ketiga, dtripenelitian yang pernah dilakukan di bidang adanvabeberapakelemahanvangberakit]atnac|abiasnvaoembttatankeprttr.rsanpidana dari n-rempelajati yang dilakukan hakim lndonesia, yaitu langkah hakim yang dimulai yang terungkap di pasal, kemudian baru menyusun cerita berdasalkan fakta.fakta menyrsun cerita akan sangat persidangan. Cara ini akan berakibat pada hakim dalam hakim dalam mengkonrr:rpengaruh oleh pasal-pasal perundang-undangan' Seharusnya dari saksi.saksi, dengan Siruksi putusan berawal dari fakta-fakta data yang diperoleh tidak terpengaruh oleh pasal Akan irrenggunakan logika hakim menyusun cerita yang yang akan digunakan kemudian retapi pada kenyataannya iustru hakim memutuskan pasal pemilihan pasal tanpa adanya baru menyrrsun cerita. Hal ini membawa dampak bahwa
MEDIA HUKUM hakim dalam mengkonstruksi putusan akan landasan berpikir yang ielas, sehingga terpengaruhhanyasekedarmencocokkanceritasesuaidenganpasalyangsudahdipilihnya
(Rahayu,2005:95).Dengankata|ainmetodeberpikirhakimdalammen}usunpuusan yang mana metode ini kurang tepat terutama bagi didasarkan pada metode deduktif, hakimdipengadilantingkatpertamayangharusmemeriksajudexfacti.Metodeyang metode induktif, bukan deduktif lebih tepat dalam memeriksa fudex facti didasarkanpada (Alkostar,2008: 5)'
dengan rugas hakim dalam Keempatdari perspektif teori hukum yang berhubungan (tiga) aliran pikiran yang dapat diajukan' yaitu: (1) terdapat 3 perkan, menyelesaikan hakim hanya berperan melakukan Nirrn legisme atat legal positivism, dalam aliran ini ('w etstoepassing); (2) Nttan Freie Rechtsbewegung' dalam pelaksanaan undang-undang (Rechrssh epping) dan sama sekali tidak aliran ini hakim bertugas menciptakan hukum (3) Aliran Rechtsvinding atau legal realism, dalam aliran ini terikat pada undang-trndang;
hakimmempunyaikebebasanyangterikat(Gebonden.vrijhejaatauketerikatanyang (Nt, 1996: 142)' Demikian pula M'Koesnoe dengan mengubp bebas (vrije-gebondenheiA
2 (dua) fa-ham hukum dalar'r menafpendapat Kottlng mengemukakar', bahwa terdapat
,nUnnr.l^*ketentuanhukurnpositif,yairufahamyuridismepositivlstisdanyuridisrne idealistis.Yuridismepositivistisadalahsistemyangmembatasi6ulnmmgnafsirkansuatu pada hanyz apa yang tercantum di dalam ketentllan ketentuan ahrran hukum positif terbaus unciang.undangsaia.Dalantsistemini,ketentuandalamundang.undangtidakdibenatkan misalnya dengan Undang-Undang Dasar' untuk diuii dengan ketentuan yang lebih tinggi
Sebaliknya,yrridismeidealistisadalahsistemyangdalammenafsirkansuatuketentuan aturanhukumpositif(UU)harusdihubungkanpengertiannyadenganselnangat2tau (rechtsidee) tata hukum yang bersangkutan, yakni dengan cita hukum iiwa tata hukum (Koesnoe; 1995:3)'Dari ketiga teori dan dua paham yang dikemukayang bersangkutan
kanKoesnoetersebut,manakahsekiranyayangdiikutiolel,.iakim.ha.kimdilndonesia Korupsi (TPK)? dalam memutuskan perkara Tindak Pidana h:rkim menrrnirrkkan Kelima lahirn\r^ lemhasa dis.'enting oninion terhaclap Dtltlls'n bahwadalammembuatpertimbangan-pertimbanganhukummajelishakimdapatberbeda pendapatyangdapatmemunculkanpro.kontradikalanganinternalmajelishakimdalam secara akademik paradigma atau falsafah memutuskan perkara, sehingga perlu dikaii
yangdigunakanolehparahakimdalammenjanrhkanpidana(Pasal:rgayatG)UUNo'4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)'
masyarakat terhadap penanganan pengadilan, baik Pengadilan Tipikor maupun Pengakasus korupsi yang ditangani oleh Keenam, ada sinyalemen yang berkembang
di
/jlanUmumyaitujikakasuskorupsimasukkePengadilanTipikorakanlahirputusan diputus i*"n, namun jika masuk Pengadilan Umum ada kecender ngan akan
V0LUli,tt 15 1{0.2 D[S[MB[R 2008
bebas atau jika dipidana sanksinya relatif ringan (ICW, Jawa pos, Laporan Khusus, g Januarl 2007). sinyalemen ini membutuhkan kajian mendalam untuk membuktikan kebenarannya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskar-r permasalahan penelitian sebagai berikut: (1) Paradigma berpikir apakah yang diikuti oleh hakim dalam memuuskan perkan tindak pidana korupsi, c,an (2) Implikasi hukum apakah yang muncul akibat pilihan dari paradigma berpikir tersebut?
II.
PEITEI,INff{ Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum doktrin al dalam ranah penelitian kualitatif. Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, fenomenologi dan hermeneutik. Pendekatan kasus digunakan unruk mengkaji kasusMETODE
kasus korupsi yang dipurus cleh hakim di pengadilan tipikor maupun pengadilan umum. Pendekatan fenomenologi digunakan unruk memahami dan mendiskripsikan gejala atau
fenomena sosial yaitu korupsi sebagaimana gejala atau fenomena itu menampakkan dirinya pada peneliti. Pendeketan fiermeneudk digunakan untuk memahami objek{okus penelitian yaitu konstruksi hermeneutik hakim dalam memutuskan tindak pidana korupsi (Salim, 2001: 25). Data-data penelitian dikumpulkan Cengan cara snrdi dokumen terhadap putusanputusan pengadilan tentang korupsi serta wawancara rnendalam terhadap subjevhakim,
narasumber dan informan penelitian. Data penelitian dianalisis dengan model hermeneutika-dialektikal, baik pad^ tat^ftn metode, filsafat dan kritik. pada tataran metode, peneliti berlaku sebagai seorang pendcngar yang baik, di mana subjek (hakim) dibiarkan melakukan interpretasi atau memberikan makna terhadap korupsi. pad^ t^tarun fjlsafat dan kritik, peneliti berposisi sebagai interpreratof (penafsir) terhadap data-data yang
terkumpul yang akan dimulai dengan proses untuk mengerti tentang putusan-putusan hakjrn tentang korupsi. Pemahaman yang diperoleh dari proses mengerti tersebut kemudian
dibuadah pemaknaan vl^ng (rc-interprcfrrrbr) unnrk merekonsrruksi makna ^l't'ls:].-f r-rt'rs::t l:rl:jn.l, s,.5Lti (1e... I iil.-. Ili^).
M. g$U,
A.
di
balik
PEI{ET.ITIII{ IXI{ ASSI,I$IS
Paradigma yang Diikuti Hakim dalam Memutuskan perkara Korupsi
Dari hasil pengumpulan data dengan metode wa-wancara ditemukan hal-hal sebagaimana berikut ini. Menurut said, pada umumnya cara berpikir hakim dalam memutuskan perkara korupsi bersifat legalistik-positivistik. Pada umumnya hakim iru cara berpikirnya legalistik-positivistik dalam menangani perkara, termasuk korupsi. Legalistik arrinya hanya semata-mata berdasarkan rumusan undang-undang, tidak berani mencari dasar-dasar
MEDIA HUKUM melangani kasus JEC lain yang lebih dapat memberikan rasa keadilan. Pada waktu saya rerdakwe yaitu kasus korupsi Sdr. Herman, berdasarkan pemeriksaan di persidangan suap. Terhadap kasus ini terbukti hanya merugikan negara 5 iuta rupiah dan itu termasuk 2 tahun dari sanksi minimal 4 saya sebagai majelis hakim meniatuhkan sanksi peniara Pasal T2 Mengapa ini saya 1ahun penjara yang diatur dalam UU Korupsi berdasarkan
atau tidak prolakukan karena rnenurut saya dalam UU Korupsi itu ada kejanggalan Korupsi ada gradasi porsional dalam pengaruran sanksi pidana padaPasal 12' Dalam UU minimal 4 tahun dan meksimal sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi, yairu 20 tahun peniara' hukuman seumur hidup. Kemudian minimal 4 tahun dan maksimal maksimalnya diturunkan dan yang terakhir ini menurut saya tidak proporsional- Jika diri memutus 2 seharusnya minimalnya iuga harus turun. Lantas saya memberanikan pertanggungahun bukan 4 tahun, katena saya anggap lebih adii' Ini iuga dapat saya alasan-alasan akademiknya dihadapan teman-teman akademisi dan iawabkan dari segi PN memutus 4 tahun dengan disetuiui. Akan tetapi, setelah perkara itu dibanding Hakim UU. Irri bukti bahwa hakim alasan sesuai dengan batas minimal yang diperintahkan masih berpikir legalistik (Said, W'awancara, Maret 2008.)' berbeda dalam Jvlenurut Prayitno, pada umumnya hakim memiliki peispektif yang konstruksi hukum dari suatu perkara yang diperiksa di persidangan. Sebagian memaknai
positivis dengan hanya sernata-mata mengacu kepaca kualifikasi aiau hakim yang unsur-unsur yang ada dalam rumusan undang-undang, narnun ada iuga mempertimbangkanaspek-aspeklainiangterkaitdenganperkaratersebut,sepertimotif status sosial yang dalam melakukan keiahatan korupsi, kepribadian pelalcu, maupun Dalam konteks tersebut, menufut Prayitno, dalam memaknai keadilan' adz yangbersifat
bersangkutan.
yuridis-positivis naka berdasarkan pengalamannya adatah menggabungkan antara aspek hakim &ngan kepribadian si pelaicu. Ia menyatakan bahwa hukum an y^ng diiatuhkan it: y"ng
llOI.UME
r5 N0.2 DISIMBIR 2008
hukum' Artinya keadilan dalam memutus keadilan, ia mengidentikkan dengan aturan
suatuperkaradilihatdariketerpenuhankualifikasiatauunsur-unsurdelikyangdiatur dalamaturanhukum.Kedua,konstruksinilai.nilaikeadilanberdasarkanstandarnormatif si terdakwa' menyangkut motif iahat dalam tersebut iuga dipengaruhi oleh kepribadian melakukankorupsi,danstanrssosialdarisipelaku'Faktorkepribadiansipelakutersebut' yang akan diterima oleh si terdakwa' dengan demikian mempengaruhi nilai keadilan baikakanmemberatkanmaupunmeringankan.Dalamkonteksinilahpotensitimbulnya satu terdakwa dengan lainnya dalam suatu disparitas suatu hukuman dapat terladi antara kasusyangsama'Disparitashukumanini,kerapmelahirkanpenafsiranatauinterpfetasl yang lebih fiiosofis' putusan yang beragam dalam kehidupan masyarakat Pada t^taran juga terhadap makna keadilan' disparitas ini akan melahirkan interpretasi yangbetagati tidak mempunyai posisi strategis Bagi pihak terdakwa, lika misalnya yang bersangkutan dalamzuan:birokrasi,makaiaakanmemaknaiputusantersebuttidakadil,karenamelihat seorang peiabat lebih ringan putusan terhadap kasus yang sama yang dilakukan oleh
si pejabat mungkin putusan tersebut dibandingkan apa yang diterimanya' Sebaliknya, bagi sudah proporsional dengan tanggungiawabnya'
MenurutHarahap,bahwadalamprosespenjatuhansuatuhukuman'seoranghakim yang ter'rngkap
Dalam konteks praktisnya' juga tidak boleh mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku' menghukurn si terdakwa atau membeseorang hakim hanya memlliki 2 (ctua) pilihan yaitu
kekuatan hukum dalam baskannya, dan kedua pilihan tersebut sama-sarna mempunyai membebaskan dan boleh perundang-und angan- ra mengemukakan bahwa hakim boleh tenru lebih bagus dari memmenghukum terhadap terdakwa. Putusan menghukum belum sudah mengatur putusan pemidabebaskan. Keduanya sama baiknya' Pasal l91KUHAP untuk menilai' Yang menjadi naan, yang memang diberikan kebgrbasan pada hakim yang seberrarnya dihukum atau masalah adalah kalau hakim itu memutuskan bebas
sebaliknyayangsebenamyaterdakwairudihukum,tetapimalahbebas.Itusuatukesalahan. jadi ada motivasi tertentu, sehingga itu biasanya terkait dengan motiv asi (motieflingriike), yang salah' Inrlah tugas dari yang hitam meniadi putih dan yang putih meniadi hitam' Itu (-|itll raul-ialll ltu yalIS' lrarus ulLarl' adakah ficrlantau Peraclila.ll, Press, ourDudslrlall memberi kemungkinan untuk intervensi uang? kekuasaan? Itu yang harus dicari' UU memilih2(dua)halyaitumembebaskanataumenghukum(Harahap,\flawancara,Februari 2008).
tersebut' tampak bahwa hakim Berdasarkan apa yzlrrg disampaikan oleh Harahap pemutusan suatu perkara (korupsi)' Frempunyai kemandirian yang penuh dalam proses adalah Pu san memberikan penghukuman atau Pembebasan' dalam p andanganHarahap Apabila suatu putusan hakim r iutlak kewenangan hakim yang tidak bisa disalahkan'
MEDIA HUKUM mengandung kontroversi di masyarakat, bukan berarti hal iru salah, namun harus dilihat y ng digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya tersebut. dulu alasan-alas ^n
\[ilayah penguiian terhadap putusan hakim yang demikian, bukan merupakan kewenangan dari hakim sendiri, melainkan pihak-pihak lain di luar pengadilan. Putusan hakim adalah benar menurut perspektif hakim yang memutuskan perkafa tersebut. Berbeda halnya, iika terjadi suatu putusan yxng sangat kontradiktif, rnisalnya bersalah
tetapi diputuskan bebas, dan sebaliknya. Dalam kondisi yang demikian, maka menurut atau Harahap harus dilihat modf apa yang terkandung dalam putusan hakim tersebut, lain unsur-unsur heteronom apl yang mempengaruhinya, apakah uang, kekuasaan, dan
ini hanya boleh dilakukan oleh pihak-pihak di luar peradilan, karena dalam putusan hakim tersebut bisa diuji melalui mekanisme upaya hukum,
rebagainya. Hal salah-benar
(Harahap, dan hal itu tergantung kepada kemauan pihak-pihak yang merasa dinrgikan
rbia. Berdasarkan uraian ini, maka terdapat perbedaan dalam memaknai motif antarzr pralUro dengan Harahap yang sama-sama sebagai hakim. Motif melurut Prayitno terletzk pdl niat jahalyang ada dalam diri pelaku keiahatan korupsi, sementara menurut Harahap,
motif lebih ditujukan kepada diri hakim dalam memeriksa dan meniaruhkan htrkuman, bukan kepada pelaku korupsi sebagai terdakvra. Menun:t Alkostar, putusan hakim sangat dipengaruhi oleh pandangan hakim tentang hukurn. Pandan gan-pandangan hakim tentang hukum itu akan sangat mempengaruhi pal:rdrgma hakim dalam memutuskan perkara. Dalam pandangan Alkostar, hukum itu dapat dijelaskan dengan teori ioloyundis. Hukum itu bukan hallpetikemas yang kosong tapi ada nilai-nilai, seperti nilai. logis, etis dan estetik. Hukum selalu bergerak secara sentrifugal dan sentripetal. Senuifugal itu bergerak ke dalam nilai-nilai tersebut sedangkan sentripetal bergerak ke luar (lingkungannya) seperti dunia ekonomi, sosial budaya dan
hukum itu mewu.iudkan nilalnilai meniadi nyata, terutarr.. nilai keadilanHukum juga mempunyai paradigrna. Jika uU Subversi misalnya dicabut, maka itu sudah tiflak sesrrai dengan Oaradigma sekaranq (reformasi). Iadi. ada ideologi huktrm dan ada sebagainya. Tugas
ideoiogi penegak hukum. Ideologi hukum itu nilai-nilai yang ada di dalam hukum itu sendiri. Ideologi hukr:m ORBA itu berbeda dengan ideologi kita saat ini. Ideologi oRBA sangat feodalistik, sehingga peiabat tidak pemah tefsentuh. Seperti yang teriadi di kejaksaan
ideologi hukumnya. Di KPK tidak dikenal deponir perkara yang itu itu sebenamya warisan ideologi hukum penjaiah, dirnana para peiabat pemelintah wakhr tidak bisa dituntut. Ideologi penegak hukum, yaitu sistem nilai yang ada di otal
&r &4
v0 rutt
H
t5 N0.2 DISIMBXR
Ell Hiil
t
2008
iF pr i$,
HAM di Timor-Timur dan Tanjung Priok, saya selalu dixenting opinlon, dan juga masalah korupsi. Saya yakin dengan pemahaman s y^ yang seperti itu. Juga dalam kasus Bank Bali $oko Chandra) saya berbeda pendapat dengan 2 hakim yang lain. Saya menghr,rkum sedangkan 2 hakim yang lain membebaskan, karena saya berpegang pada nilai keadilan
y^ng s^y^ rasakan. Jadi Hakim iuga mempunyai ideologi, yakni pilihan nilai, yaitu nilai kebenaran, keadilan bisa juga estetika, m na y^ng diprioritaskan. Ada memprioritaskan kepastian saia, ada yang keadilan. Jadi para hakim itu selalu bergumul dengan nilai-nilai itu. Ini yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan publik. iuga hati nurani kita. Jadi, jika kita menyimpangi itu kita jadi tidak enak tidur, dihannri oleh perasaan kenapa ini kok dihukum. Di samping itu juga akan dipertanggungjawabkan kepada yang Maha Melihat. Jadi, jangan main dengan keadilan itu karena 2/3 hakim iru masuk neraka. Secara logika juga harus dipertanggunglawabkan, seperti pada penanganan saya terhadap
kasus Munir, saya j.uga dissenting opinion. Saya berpendapat Poly Carpus itu salah- Jadi,
putusan hakim itu bisa diaudit dengan eksaminasi (Alkostat wawancara, Februari 2008).
Menurut Sholehudiri, kualitas pemahaman hakim terhadap persoalan-persoalan filosofis dari suatu hukum masih sangat kiasik. l'{enurutnya para hakim kita sekarang ini masih banyak yang terpengaruh oleh aliran hukum pidana klasik. Cirinya cara berpikirnya legalistik formal. Mereka inr lebih banyak atau lebih cenderung untuk setiap kejahatan itu harus dilatuhi pidana penjara. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikannya dimana pendidikan hukum hakim ini memang banyak belajar dan banyak yang
itu bersifat legalistik. Hakim kita banyak yang sudah tua-tua. Ini harus ada diklat lagi untuk merubah cara berpikir mereka. Yang rnasih muda harus meningkatkan kualitasnya dengan mengikuti ieniang pendidikan formal yang lebih tinggi. Jika masih 51 harus ikut kuliah. Bukan hanya sekedar mencari gelar, tetapi benarbenar harus serius menguasai permasalahan. Para hakim banyak yang sangat minim pengetahuannya tentang double track sysfem khususr:; a pada sanksi tindakan. Jika anda cari literaiur yang berbahasa Inggris apalagi dalam bahasa Indone sia yang berbicara mengenai sanksi pidana sangat minim. padahal itu penting (Solehrrdin. N7awancarr. 52 dengan catatan benar-benar
Nopember 2007). Berdasarkan pandangan Sholahudin tersebut, tampak bahwa pengaruh paham legal
positivistik akan dengan mudah merasuki cara berpikir hakim dalam mengkonstruksi 5uafir putusan, iika pemahaman teori-teori hukumnya rendah. Dalam konteks ini, maka izLktor-faktor heteronom di luar hukum seperti kondisi sosial, ekonomi dan politik dapat ,aia menjadi salah satu faktor.yang mempengaruhi hakim dalam merumuskan suatu lrJtuSan.
Untuk mengetahui dan menganalisis aliran pemikhan hukum
ap
yang diikuti hakim
MEDIA HUKUM dalam memutuskan perkara TPK didasarkan pada aliran-aliran yang berkembang terkait dengan htgas hakim hubungannya dengan perundang-undangan sebagaimana dike: mukakan oleh Ahmad Ali, yakni aliran legisme dan aliran penemuan hukum oleh hakim. Untuk aliran penemuan hukum oleh hakim dikenal antara lain: eliran (1) begriffsjurisprudenz, (2) interessenjuriaprudenz, (3) soziologische rechrcschule, (4) ajaranpaul Scholten, dan (5) penemuan hukum heteronom dan otonom. Di sarnping itu, juga akan dilihat dari
pemikiran hukum progresif dari Satjipto Rahardio. Dari hasii kajian terhadap putusan hakim renrang perkara TpK di lingkungan legislatif dan eksekutif, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dasar. pemikira r apa ya-,'g diikuti hakim dalam putusan-putusan tersebur, dapat ditemukan indikasi-indikasi yang mengarahkan pada penggolongan aliran pemikiran hukum di aras. Tabel berikut ini merupakan hasil analisis putusan korupsi tentang penafsiran hakim terhadap TPK yang dilakukan terda.kwa yang kemudian dikaitkan dengan hasil purusan
hakim yang dijatuhkan. Setelah menyajikan uraian dalarn tabel ini, kemudian akan dibuat sebuah model korelasi antara penafsiran yang digunakan hakim dalam memaknai rpK yang dilakukan terdakwa dengan hasil putusan yang diiatuhkan.
ilOlt()i
filI
lA,
PRlHAL |(ORUPJ|,
DAil ptlAt(u:
24PdBn006/PN.YK tentang Korupsi Dana Purna
Tugas
Anggota DPRD Kota Yogyakarta (Cinde Laras yulianto
dan An:ef Eddy Subianto)
pfitfflillr illilll
rEilTtilG lp|( yAilG Dil.fl(ufit{ IIIDA|MA:
l-hkim met€ikuti Penafsiran luas dalam membukikan unsur-unsur TPK terufama unsur sifat melawan hukum yang dihkukan cidakw-a. Penafsiran luas ini dibuktikan dengan diikutinfa sitat m€tawan hukum materiil yakni prinsip kePetutafl dalam mer€isi konseP sifat melawan hukum dan perbuatan tercela fang telah dilakukan para terdarwa. Maidb hatim berpendaPat bahwa Perbuatan para Terdakwa dalam mengendalikan, memimpin dan melakanakan Rapat ; apat Panitia Anggar ar r untuk rr ei .,,.Lri..ar ,,, ,...r i..ti ,= Lr.. r),..: iir:,.,;i!.,..,r.-iii ,-,:.rgg..r., 3
Ji i.f;
BelanF DPRD Kota Yo9/akarta serta sikap para Terdakwa dalam Papat Faripurna maupun setelah disyahkannya APBD Tarhn 2004 melalui Perda Nomor 6 Tahun 2003 maupun sikap para Terdakwa dalam menanggapi Surat
l'leneri Dalam Negeri Nomor l6ll321 l/sJ, tanggal 29 Desember 2003 dan juga sikap paraTerdakwa ),ang selain bertaegan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tenang Pengelolaan dan peranggungjawaban K$aryan Daerah, PP Nomor I l0 Tahun 2000 tenang Kedudukan Keuangan DpRD dan Undang-Undang Nomor Ti|hn 2003 tentarE Susurun dan lGdrdukan Majelis Permus;rawaraan Ralgrd Daerah, luga merupakan perbuatan terceh, sehingga unsur melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi. Majelis hakim iuga berpendapat bahwa meskFm Surat Mendagri No. | 6 l/32 | l/SJ tanggal 29 Desember 2003 tersebut bukanlah peraturdn perundangudargetYang sesuai dergan Taa Urutan Peraturan Perundang-undangan Rl sehingga secara tidak merEikat, 22
iuridis akan teaPl berdasarkan fakta hukum, menurut kepatutan adalah patut bila terdakwa-terdakwa mau FFrEidt*ann)'adan mematuhinfa, sehir€ga uang penghargaan tidak perlu dicaid
V0tUlitE 15 N0.2
vOillt
Dls[[lB[R
2008
YAIIG DllATUHl0ll:
darituntutanJPU 2 tahun Peniara Dlvcr:is 4 tahun Peniara
I(ORUPSI, DAII PETAI(U: IIOI,IOR PTRIOM, PRIHAT
176IPID/B/2006/PN.KPG' t""t";;;;bahan
irni
(m"non
f*ua
Kabupaten Kupang' Ruben AnSSaran P^elu,niang (LainJain) DPRD
DPRD Kab' Kupang Perlode 1999-2004)
YANG DITAI(UH}I TTRDAIMA: PENA'IIM}I HAKII'I ft}IIAIIG TPI(
HakimmengikutipenafsiransemPitda|ammemaknaisifatme|awanhukumterdakw"a,raituhanyasebatasdimaknai aspek-aspek formalitas dan mekanisme r"tni t,.r,y" r"rp".trmbangkan huk". d"h-
;i;;;;,
sebagai merawan
secara lebih luas' obyektifdan Deno, tanpa menggai dan mengeksplorasi administrasi rang berlaku di lingkungan proses penyusunan RASK DPRD hukum secara materlil, terutaml dalam mendalam subtansi dari sifat melaJan anggaran lain-lain yang mencapai nilai dan tidak ielas dengan menambah pos Kupang tahun 2004 yang tidak cermat lainlain tersebut lantas pembuktian di persidangan, anggaran dana Berdasarkan 2.ooo.0oo.0oo. Rp. nominal DPRD untuk menghadapi talon pemilih diwilayah ma'ing-t"'ing anggoa digunakan sebagai dan" ,o'i"ri'oi LpJ"
pemi|u2004.A|asaninitertesandiuuat.buatdanmaje|ishakimtidakberupayamembuktikankebenaranpenggunaan pada dakwaan subsider triuan untuk memperkaya diri sendiri dst...' dana tersebut. oleh karena itu unsur,dengan oleh maielis hakim' od"k d'brka'k"n.*ara sungguh-sungguh \tO}III YANG DIJAIUHMN:
Divonis Bebas
DAN PTLAI(IJ: l{O},I()[ PTIXAM, PIIHAT IORUPSI, f,
|/PID,B/2005/PN
'stg t"nt"ng
K;;i
tsmoyo Subroto' M' Abdul Double Anggaran DPRD Kota Semarang'
Syukur GhannY dan Humam MuktiA:zis
I'].IA[SIMII HAII}1 TTllTAi.IG Dalam menafsirkan
TPI( YAIIG DII.AKUMil TEIDAIWA:
hanya mendasarkan ,ir", rn"r".,n--'iur.um terdakwa malelis hakim
pada
ukural k:Patutan
daiamartisemPit.Patutnanyaoiter;qmahkansebataskepatutanda|ampenyelen8garaanadministrasirangbaik' pandangan masfarakat' Hakim kurang bagaimlna u.tural tetapi tidak dianikan secara lebln luas' feClutan-dalam mempertimbangkanrepatutanyangterka-|tdengankondisimasyarakatyangsedangdi|andakrisismuttidimensiona|, ukuran kondisi rakyat yang diwakilinya. Jika diP3kai dan pos.rsi wakit ran .. ,.n, Demikian hukum' Pula iika dinilai telah melakukan perbuatan melawan kepatuon yang lebih t'u', ttto"t*ut a"ptt terbukti' dakwaan Primair JPU iuga
,",ility" a"p"i."*"t'".i
uif"t zeng diPakai adalah alaran
'""f"iln
f''nm
formil' maka seharusnya
karenabedasarkanketentuanPasa|4UUTPKorupsi,bahwapengemba|iankerugiankeungannegara/perekonomian dalam Pasal 2 dan 3 UU TP pelaku tindak pidanasebagaimana dimaksud negara tidak menghapuskan Oipidananya 1'a'rl2t''^'2 aii"i"hi h.'k'rr'an
(c:-r:rsi
' 'o^'^"""1 D: :'r )"-tt''i-^ "'' ---- J-t1r''' '^1t' t^'l"u'' 'i" ''l'h
yang ietlh berat.
'l0ills
Ytllc
DIIAIUIIMN:
ir0i,t0l PnIAlA, PRlllAt t0nuPtl' DAll PEIAIU:
,14 22UnD.Bn(Jl6fN'DP'' i)PRD ProPlnsi Bali)
*;;;Lrupsi
lda Bagus Putu Wesnawa (Ketua Penyalahgunaan APBD Provinsi Bali'
MEDIA HUIOIVI prNAIStMlt
lilIftl TtilrAilG Ip( yAltc DttAt(ut0lt TtRDAtffiA: Hakim menSikuti penafsiran sempit dalam menilairPKyang
pada segi hukum administrasi dan.keta€negaraan yaitu
dilakukan terdakwa. Majelis hakim hanya mengacu bahia prosedur pembuatan ApBD sudah sesuai oengarl
hukum administrasi dan mengenai.isi perdaApBD Bari sah sebagai hukum positifdan mengikat hakim, sehingga perbuatan terdakwa tidak terbukti merakukan
TpKyaitu meraJan hukum iormit. p"nyur,.i"n, pu-ru'rrr"n, o"n
penetapan APBD merupakan proses yuridis ke.tanegaraan dengan produk berupa benurk peraturan per-UU-an, sehingga hakim tidak
e".a" y"ng
,"[ob;.d"t ,",, t nLgaRao
blrwenang i.,unila,u",, p".d" t"r,nrrut-p"ra-" ya4g di dalamnya terkandung pos_pos Anggaran ApBD. perbuJtan me
meniadi perda tentang Rea6, uerum samfti paaa ampan secara tidak daPet diiacikan dasar untuk menyatakan sebagai
;;$fl:,fffifffl,:ilffimffH
rPK. Dalam menirai kesalahan terdakwa majelis hakim
hanla mendasarkan pada perbuatan melavran hukumlormil (hukum administrasi) saja dan tidak mempergunaxan Penilaian dengan Perbuatan melawan hukum materiil. perbuatan terdakwa dalam proses pembuatan dan isi Jika Perda APBD dinilai dengan perbuatan melawan hukum materiil, maka akan meniadi sebatiknya yaitu terbukti Perbuatan Penyalahgunaan wewenang dan teriadi kerugian negara/kewenangan pemerintah provinsi Bali sesuai
dengan dakwaan JPU. y0r{rJ YfitG DfAIU}tMl{:
qfg"'r
*t.%"'.,"",
'*
il0l,t0n pil[AM, pRtHAt (0RUplt, DAlt pr[Al(u:
SsundanaBrz'o3/pN sby' tentang Korupsi ApBD Kota surabaya Moch. Basuki (rlantan Ketua DpRD surabaya). pHtAfJtilil !ilt0t
TTNIANG Tpt(
yiltG DlHt(utfilt TinDAltvA:
|,laiefs Hakim dalam menafsirkan
TiK
dalam dakwaan prim€c tiba-tiba langsung membuktikan
unsur rnemper,€ya dri sendiri *t' unsur melawan hukum yang seharusnyadibuktikan tuiitr a"nrt, ot"r, .ajelis hakim tidak dibuktikary' dihindari. Dalam menafsirkal unsr
hanya didasarkan pad"
k"od,;',:.ilrff#i:
;."19$,i3?:':
:inl::r5H#, H ;Tii [H
sebesar Rp' 2l8'700.000; pada waktu itu (200 r) blrum cukup arasan untuk menladikan terdakwa kara, sehingga unsur ini disimpurkan
tidak terbukti- Daram membukikan unsur-unsur TpK pada dakwaan subsider, majetis
berkesimpulan bahwa semua unsur
TfK dapat dibukikan.
v0r{[ ItxG D{llut|t0l,t: Divonb I tahun 6 bulan darituntuan
r{0r,r0i
ruitfit.
pRtHAt (0RUp!t, DAil pEil|(u:
83/Pid 8/2003/ 'PN'PDG tentang Korupsi Anggaran DPRD propinsi sumatera Barat, Arw.an Kasri (Ketua DpRD),
Masfar Rasyid (Wakil tGtua) dan
PtlrAtltilx ttfitlt T0tIAil6 Tp(
Hasmeni Oklini (Wakil Ketua)
yAilG DlLAt(uMlt
TilDAlilA: Ma|{b}akim mengikuti Penafsiran sempit dalarn membuktikan umur sifat merawan pada dakraraan primer: perbuatan pan terdah'va yang didakwa melanggar PP I l0 T:hun 2000 tentant Kedudul€n lGuangan DpRD sudah dibatalkan oleh l&hkamah Agung berdasarkan Yudicrol Review, sehingga Pp
r"'o"iu,,'0"* u"rt"ku
y'ridk keanegaraan perbuatan para terdakwa.masih dram ruang ringtup urclr melawan hukum oleh maielis hakim_tidak dapat
lagi. Di sarnping itu secara tugas dan kewenangannya, sehrngga
dibuktikan. liaJelis haklm berhasil membuktikan
dakwaan subeiJair- semua unsur TpK dapat dibukikan di persidangan. Malerif hakm memaknai bahwa perbuatan para terdahm bersama-sama dengan anggota DpRD yang rain d;m menyusun anggaran terah membanding_bandingkan i."nlah r,,'g akan diterima dan mencarikan dor. r"t" supa)a dapat memasukkan daram anggaran uetania yang akan menjadi penerimaan bagi para "r*g"Ln
aor"t
terdakwa,
iiiana
dengan adanya perbuatan membanding-
v0tullE 15
!{0.2I}[slMBlR
2008
taielis hakim dimaksudkan untuk asuransifang tidln Oli:':'^T,:"utut anggaran dasar mencarikan bandingkan dan unsur memperkaya diri sendiri dst"' aan sebagai anggota dewan, sehingga uou memperbesar pend"puon
p"n.t initerpenuhi.Demlkianp'taun'urie;;i"h8';";-'":::il:::-'::,iii:,f-:,ff1:TTiffi;T:lTi; tl sebagai penghasilan teuP yang
,ffi"n
dan keseiahteraan tunlangan
yang seharusnya hanya disesuaikan dengan yang dinas angSota dewan oewan ila dan luga biaya perialanan retua untuk diperuntukkan p"ket; Menambahkan dana Penuniang ketiatan rang -namun yang diterima dalam oerialanan dinas PNs 8"ltn8"^ dimasukkan ke dalam belania DPRD u.r*ll"r.r.ariat, Rp' seharusnya dimasukkan aa"m dapat dibuktikan yakni mencapai pula unsur kerugian keuangan negara bentuk penerimaan tetap' Demikian
"ru-nri Menambahkan
Tertib DPRD;
dewan seia rumah dinas.anggoh dan sekretaris
N;;;;;;;"lT*g* "'tttt
6.485.195.000. VONII YAIIG DIIAIUl|IAN:
fi"tt
0""i"- tt"n""'t o"'"" o"t'
-ttili,tJf$;ll'iA',i$'Ji:lil"ltlili';si oada PT. AsuransiJiw*rav"
PI}IAIIIMI| HAI(I}'I TT}IIAIIG
(P"^;;;i;;u lit"nd
TPI( YANG
PremiAsuransi srHARrA Walikota Baniarmasin) a"ng"n'o"na Siluman' (MidfaiYabani'
APBD Koa Baniarml:1.:i'un
"'o"tran
DIIA(UIO}I TIRDAKWA:
Maie|ishakimmengikutipenafsiran|uasda|ammembuktikanunsur-unsurTPK.Terdakwate|ahme|akukanperbuatan te'Pi iuga bertentangan dengan 'hukum formil (benentangan dengan perundang-undangan) nt"cjilan dalam mengelola keuangan
ffiffi;
ff;
kepaturan dan keteti'i"n
Luonfnatihatiiatam men1ly,tl
lt'nt'Otuntutan JPU yang menunttrt terdaliwa "t't" hukum materiil. Namun dernikiarr daerah sebagaimana purlu"on nl.t.ui"n pada Pasal 2 ayai ( l) uu KoruPsi' uatas minimat pidana rcniara ni"*faLn pen;"rayung.J.l tahun dipidana4 peniara dikurangi prjana rebin rendan yakni 2 tahun *."i.**" ili"i.,J'nl[* r,"n.. m4"ri, tidak diikuti oreh UU Korupsi Terhadap halini Pesal 2 ayat ( |) p1-nyimpangan tethadap ketentuan masatahanan, merupat
maie|isb€rPendaPatbanwapemidanaantidakhanyasekedarpenerapanundang-UndangtetaPipenilaianfakta' peran Terdakwa dalam melakukan TPK' motif dan
v0l,lll YAl,l6 OllAIUH{At{: tahun Peniara D', onis 2 tahun Peniara dari tuntutanJPU4
(ORUP5I, DA|.| PEI.AIU: t|r)I'IOR PTRTAM, PRIHAT
55l/PlD.B/2003/PN'sBY
tt^t";;;Psi
(M Yasin' SekdaSurabava) Penyalahgunaan APBD Kota Surabaya
DILAI(UIO}I TEIDAINA: PEilAT!IMII HATII'I ITNTAI|G TPI YA},|6
Maie|.shakimmentikutiPenafsiransemPitda|ammen]ta|unsur.unsur"'lPK.Maie|ishakimkurangcermatdan lliellSaL;,i(;illakta.laKla)i'f,t5el,;iltrs|-lyanllIliaoIL.ll-!iP{:l-14-^u:lluKroen)dlal\JriLgIL']l('.'il.:<]1./t.oi1llPIlliall
JPU.Ketidakcermaannun"-p"kdu|".-eni|aiperbuaranterdaklv-amendisposisipencairandanauntukkegiatan eksekutif
(pemerint't'"n;t""t"'"po'*tt":;:Yloili]:::T::"tilfi;[T;'fl:fl:?tffi:8ff]:;
:::.m
i"'ff JnT"TII5";;;aat diRerrukan.Perbuatalterdakwa *:;fnnnffimr.ffi anggota DPRD dan sekurang-kur:rngnya perbuatan memperkaya orang Para
lain
tersebut sebenarnya termasur
j'" a:,*t'"'g; o""t- keperruan masyarakat atas Pos anggaran tersebut' n",*tJi"*lo *"", dan ketua khusunya Yasin (iabatannfa seketaris ino't"i"'dakwa
Muhammad
*ns;ng Maielis hakim iuga be'o""o"J"t"o*-# DPRD) menerima Rp' pif'tt lain M' Basuki $abatannya Ketua zl'ooooOo'Rp' keadaan Kota Surabaya) sebesar i<"t* OenOl menerila Rp' 98'300'000: berdasarkanlain dengan e'rnan Ali dan tiabatannfaWaruf pihak 218.700.000) terdakwa bertambah kaya demikian iuga rupiah y*g ,Ji*o,, ,,j.r. meniadikan
#
nil;i mata uang keadaansePertiitudaniabatannyamempero|ehuangsebesaritutidakdipandangsebagaimenambahkekayaan
JUnilAI
MEDIA HUKUM aPalagi dengan jabatannfa sebagai Ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD. Oleh karena itu unsur TpK tentang memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak dapat dibuktikan. Mengenai Penerapan Si;1a5i pidana, maielis hakim han).a rnemPertimbangkan dan menilai bahwa perbuatan
terdakwa hanya terbukti secara sah dan meyakinkan telah nremenuhi unsur-unsur)€n8 teBebut dalam Pasal 3 ayat ( l) UU Pemberantasan Tindak pidana Koruosi dan hsd 55 ayat ( | )' hsd 64 KUHB yakni melakukan TPK dengan menyalahgunakan kekuasaan arau wewenang secara benamasama dan berlaniut. Kemudian hakjm memutuskan sanki pidana 9 bulan dan uang pengganti Rp. 25.000.000. v01,il5 YAI{6
DIITU}|M}i:
Divonis 9 bulan penjara dari
tuntutan
IIO}IOR PNTAM, PRIHAI. I(ORUP5I, DAt{ PII.AI(U:
0l |fr'BffPK2W4IPN
J
KI.PST tenang Korup,siAPBD PropimiNAD (r.H.Abdullah Puteh,M.Si, Gubemur propinsi
t,tAD) PtltAfstfillt
HAr(!r'r TmTAt{G Tpt(
y
}tG Dil.At(ut0il TERDAtffiA:
Maielis hakim mengikuti penafsiran luas dalam menilai
unsur-unsurTP( terutama unsur sifat melawan hukum yaitu tahun penjara, sedangkan tuntuan JpU hanya 8 tahun penpraDasar pertimbangan majelis hakim menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tunturanJPU tidak dijelaskan. Namun jika mengacu pada hai-hal yang memberatkan terdakwa, hal ini didasarkan pada: ( l)Terdakwa melakukan TpK dalam ani formil dan rnateriil. Vonis maielis hakim
I
O
di
daenh yang sedang dilanda konfli( (2) Terdakwa adalah seorang kepala daerah yang seharusnnya dapat mencipraKan Pernet-intahan fang bersih dan bebas dari kcrupsi, kolusi dan nepotismo akan tefapi iustru terdal(wa sendirr yang melakukannya, (3) Perbuatan terdakwa menurunkan citra dan kreciibiltas pemerintah di mata masyarakat.
v0il[
YAilG DlArUl|iAl{:
Divonis
1t0il0[
|
0
ahun peniara dari tuntutan
ptRnil,
Pnrl|At t(0Rupst, DAI{ pH.At(u:
630/Pkl.8/200I/PN.DPS tentang Korupai Dana Yayasan Bali Dwipa, (lda Bagus Oka, Mantan Gubemur Bali) Malelis hakim mengikuti penafsiran sempit dalam menilai unsur-unsur
PtftA[llMl lttilil ftt{IA}t6 lpt(
TpK
yANG
0!tA{Ut{Alt TilDAtWA: M4efis hakim Sagal membuktikan unsur TPK pada dakwaan primer;raitu unsur ,de tgon tujuon menguntungkon diri serditi6t...". Menurut penciapt maielis hakim, kehendak untrk per,ggalian dana YBD berasal dari Ketua YBD yaitu
Nprnan Sqgiri, bukan dari terdakwa. Hal ini didukung oleh adanya kesibukan terdakwa sebagai gubernu6 sehrngga akif dalam yafdsan. Maietis hakim tidak mempenimbangkan fakta tentant terdakwa berstatus ganda Ce'.van pcndili 'r'BD cj;,n Gui:,rl.lr irr,pirr. Di,l.r:i,5 -el;, r s:Lag:i ;air.. L.<;. : i.. : - .r,;,, --i I
tidak dapat
l,bPer$er | 994 unok
".-
yayasan yang didirikannya. Kendatipun penerbitan SK atas dasar permohonan ketua
hal ini sem&-mata tidaklah membuktikan bahwa untuk penggalian dana YBD hanya berasal dari ketua
yBD, yBD.
Terdakrra iuga mempunyai kehendak yang sama. Kehendak tersebut dapat dibuktikan keberadaannya dengan dikabdkamya permohonan ketua YBD yang ia angkat dan terbitnya SK Gubernur No. 593 tanggal 28 Nop€mber 1994
u*ukyapsan png didirikannya. Tekanan unsur ini sebenarnya pada istilah dengan tuiuan, bukan hasil dari uttuk memPeroleh kelakinan tentarE adatidaknya unsur ini maiells sudah flkup hanya mempenimbangkan
bliuan.
aPakah Pada diri
terdakwa ada atau terdapat tuiuan atau kehendak untuk menguntungkan diri-sendiri atau orang $Jatu badan. Teapi maielis seolah-olah menra tidak puas karena hal tersebut tidak terbukti lantas
lain &r, r€m&kail
diri untuk mencari tanda buki p€nerimaan uang fang ditandatangani oleh terdakl/va atau disposisi atau perinah ertulis dari I Npman Su$ri yang menyerahkan pada orang lain atau suatu bacian. Tentu saja maielis hakim tidak akan nrenemukann;a, karena terdakwa menerima uang secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga aa cara serah terima secar-a melawan hukum diabaikan. Cara berpikir fang demikian itu seharusnya sudah dipahami sebsSai sudu asas hukum bahwa korupi bukanlah suatu hubungan hukum;ang mengandung prestasi dan kontra
I y
0IU
ti,t E
r5 I[0.2 D[$[MB[R ?008
Prestasi serta tunduk pada tatacara peralihan sesuai dengan sifat obyektif hubungan hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu sangat tidak lafak dan terlalu mengada-ada apabila majelis mencari-cari anda bukti penerimaan
terhadaP orang fang dituduh menguntungkan diri-sendiri orang lain atau suatu badan. Sudah cukup dengan bekal kefakinan bahwa terdakwa memberi kesempatan atau sanma yang kontroversial, unsur tersebut terpenuhi. Maielis
hakim iuga Sagal membuktikan unsur TPK pada dakwaan subsider; yakni unsur "secoro melawon hukum',. Pertimbangan maielis ini nampak hanya mempertimbangkan dari aspek perundang-undangan saja (aspek formiD. Jika malelis mempertimbangkan asPek materiil atau kepatutan yang sekarang ini menjadi tekanan unsur melawan hukum iustru unsur tersebut terpenuhi atau terbukti. Demikian iuga pertimbangan hakim tidak konsisten dengan Puosan Hoge Rood yang sangat mengedepankan asas kepatutan. Malelis hakim membebaskan terdakwa dari semua dakwaan JPU didasarkan pada asas Unus lestis Nullus lestis. Sebenarnya maielis hakim tidak dapat memutus PerlGra ini dentan asas tersebut di atas, oleh karena dari fakta-fakta fang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saki, surat-surat, ataupun petuniuk sebenamya hakim sudah cukup bukti sebagaimana ditetapkan undanS-undans, untuk mempersalahkan terdakwa di dalam perkara ini. Hal ini diperkuat dengan adanya: (l) Yurisprudensi MA Rl No. | 395 l(PlD/|985 yang intinya bahwa keterangan seorang saki dihubungkan dengan petuniuk sudah cukup untuk membuktikan delik yang didakwakan, (2) Beberapa keterangan sakiyang diajukan di persidangan, (3) SemestinyaJPU mengajukan putusan PN Denpasar No mor 346/plDlBlZ0Ol/ pN.Dps. sebagai alat buktikarena dalam putusan tersebutsudah ielas disebutkan bahwa terdakwa I Nyoman Sugirisecarasah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuaan berlanjut. Bersama-sama ini dimaksudkan adalah dengan terdakwa lda Bagus Oka. v0ilts Y ilG D|,|ATUI|Mil:
Divonis Bebas
Berdasarkan tabel
di
atas daDat diketahui adanya kecenderungan hubungan antara
penafsinn yang digunakan oleh hakim tenrang TpK dengan vonis yang dijatuhkan. Jika hakim menggunakan penafstan sempit dalam menilai rpK yang dilakukan rerdakwa, maka ada kecenderungan purusan bebas atau lepas atau jikalau dijatuhi vonis pidana, sanksinya sangat ringan. sebaliknya jika hakirn mengikuti penafsiran yang luas dalam menilai rPK yang dilakukan terdakwa, maka terdapat kecenderungan putusan dipidana, 'rerhadap putusan pemidanaaq ini ada yang menjatuhkan sanksinya ringan dan ada menjatuhkan sanksinya berat. Dengan perkataan lain, dari temuan-temuan analisis putusan di atas dapat diketahui bahwa kegagalan majelis hakim dalam membuktikan unsur-unsur TpK yang didakwakan oleir JPU di persidangan disebabkan karena hakim masih mengikuti penafsiran sempit dalam memaknal rPK yang dilakukan terdakwa. Di sisi lain jika hakim inengikuti penafsilan luas cialam rtre0uknar'lirK yang di.lakukan teroakwa, ltlaKa lp.h! yang .Jldakwakan JPU di persidanga^ ak^n berhasil dibuktikan.
B.
IMPTIIOSI TEMUAN PEilELITIAII
Berdasarkan temuan-temuan pada analisis interpretasi hakim tentang TpK, baik di lirrgkungan legislatif maupun eksekutif seperti telah diuraikan di atas daparlah dibuat i
MEDIA HUKUM penafsiran luas dan penafsiran sempit. penafsiran ruas adarah penafsiran yang memaknai TpK secara horistik yang meliputi penafsiran secara teleorogis, sosiologis, ekstensif dan sistematis' Dengan perkataan lain penafsiran jenis ini disebut penafsiran secara kontekstual.
Di sisi rain penafsiran sempit adalah penafsiran yang memaknai rpK yang
hanya menganrfalkan penafsiran secara yuridis-positivis yakni penafsi ran gramatikardan tekstual atau dengan perkataan lain penafsiran secara tekstual.
Hasil penelitian terhadap putusan perkara_perkara korupsi menunjukkan dan mengindikasikan, bahwa hakim dalam membuat penimbangan-pertimbangan hukum untuk menjan:hkan putusan terhadap perkara TpK ada yang mengikuti ariran legisme dana ada pula yang mengikuti aliran penemuan hukum dengan corak yang bervlriasi. Ada yang mengikuti cara berpikir aliran begriffsjurispndenz, interessenjuriaprudenz, dan soziologische rechtsschure. Bahkan ada yangmengikuti pemikiran hukum progresif. Namun demikian, data_data menunjukkan adanya kecenderungan hakim dalam memutuskan perkara korupsi mengikuti aliran hukum regisme dan masih jarang sekali ditemukan hakim yang menggunakan aliran pikiran selain regisme, misarnya prog.esir
sebagaimana digagas oleh satjipto Rahardjo. Inti pandangan legisme adalah bahwa hakim tidak boleh berbuat serain dari menerapkan undang-undang secara tegas, karena undangundang dianggap sudah lengkap dan jeras daram mengatur segara persoalan yang Dalam berpikir secara legaristik, hakim tidak ^da. berani membuat
pe'gecualian terhadap teks undang-un dang. cara berpikir ini sangat mengutamakan nilai kepastian hukum dibandingkan dengan nilai keadilan dan kegunaan. ciri yang menonjor dari pemikiran ini bersifat deduktif dalam menemukan kebenaran dengan mengutamakan logika formar
(silogisme).
Patram legisme
ini masih menjadi'paradi gma mainstreamdi kalangan hakim-hakim di lndonesia' Aliran ini menjadikan aturan hukurn sebagai tujuan daram
dirinya sendiri. Kejujuran dan kearifan daram menjarankan hukum, terdorong ke belakang. Akibarrya, kepekaan, empati, serta dedikasi untuk menghadirkan keadiran dan kebenaran tertinggar ,|auh ci belaKar)g Legis're aturarl r]'er)aor Der1u1a, Kerlr.,uparl kaku' kenyataa n yang kaya'rerryeDaokart 'tert;aui nuansa dilihat menggr.:nakan kacamata kuda, kebenaran dan keadilan hanya menjadi persoalan legal-formal beraka. Aliran ini rnenjadikan aturan sebagai tempat saru-sahlnya bagi aparat hukum (hakim) dalam mengadiii korupsi. Hakim hanya sebagai corong undang-undang dan hanya boreh menerapkan undang-undang seczra mekanis. Kuatnya cara berpikir legalisme di kalangan hakim Indonesia diduga kuat menjadi penyebab utama koruptor terrepas dari jeratan hukum. Berbagai praktek korupsi dirakukan bes'tu prtf dan teranja'g, tetapi semua itu surit ditindak, hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum, terutama hakirn han-va berpegang pada bunyi teks peraturan
r \l
0l.U li,lE
t5 t{0.2 D[s[]tB[[
2008
hukum secara eksplisit dan tidak berupaya mencari makna atau menafsirkan aturan hukum itu secara progresif. Benruk-bentuk korupsi sepefii misalnya uang komisi, kompensasi, hadiah, insentif, return fee, taii asih, asuransi, jasa keringat, dan istilah-istilah lain yang berkonotasi serupa tidak dapat dikategorikan sebagai korupsi disebabkan tidak
ditemukan dalam redaksi peraturan hukum. Terhadap hal yang demikian, Satiipto Rahardio menawarkan perlunya kehadiran
Hukum Progresif, di bawah semboyan hukum yang pro-keadilan dan hukum yang proral
Dalam hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum
progresif untuk menghadirka;r k eadilan bagi rakyat dan pencari keadilan, karena mereka
kali terhadap suatu peraturan. Dalam khasanah pemikiran hukum (Filsafat Hukum) paradigma legisme ini sebenamya sudah banyak mendapatkan kritikan dan ditinggalkan. K-ritikan terhadap
aliran ini menyatakan bahwa hukum pada kenyataannya bukanlah sekedar persoalan logika dan rasio, akan tetapi juga merupakan persoalan hati nurani, pertimbangan budi yang kadang-kadang sifatnya memang irrasional. Bagi aliran ini nilai keadilan dan r.,emanfaatan
hukum bagi watga masyatakat diabaikan. Aliran legisme mendapa&an kritik pertama dari interessenjuriaprudenz. Menurut aliran ini undang-undang jelas tidak lengkap. Undang-undang bukan satu-satunya sumber Lrr!-t':^r "-:lr.- l: l';.1 ;:r' .lr.,; tj.,1,., 1..,,,,.-.., -..r, ,..i L.,,,-;-.,-,.,-- )..,,:; :,!iL,i,i itt.')rl)rt unhrk melakukan penemuan hukum dalam afti kat^ bukan sekedar penerapan undangundang oleh hakim, akan tetapi memperluas dan membentuk peraruran dalam putusan hakim. Untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya hakim bahkan boleh menyimpang , l ;r t i r ndang-undang, demi kemanfaatan masyarakat. Hakim mempunyai 'freies ermessen' . fjkuran tentang mana ketentuan undang-undang yang sesuai dengan kesadaran hukum r
r,',n l<eyakinan hukum warga masyarakat, tergantung pada ukuran dari keyakinan hakim (..
t'terntiging), dimana kedudukan hakim bebas mutlak.
Kritik berikutnya muncul dari aliran yang disebut Sociologische Rechtsschule, yang
MEDIA HUKUM pada pokoknya hendak menahan terhadap munculnya kesewenang,wenangan hakim dengan adanya freies ermessen seperti ditawarkan oleh lrreress enjuriapntdenz. Aliran ini ddak setuju jika hakim diberi fteies ermessen Namun demikian aliran ini tetap mengakui bahwa hakim tidak hanya sekedar terompet undang-undang, akan tetapi hakim harus pula memperhatikan kenyataan-kenyataan masyzr:akat, perasaan, dan kebutuhan hukum warga masyar^kat serta kesadaran hukum warga masyarakat. Aliran ini menolak adanya kebebasan hakim seperti yang dikehendaki aliran interesse nju riaprudenz Aliran ini berpandangan bahwa hakim seyorya ya mendasarkan purusannya sesuai dengan kesadaran dan perasaan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakatnya
ketika putusan itu dijaruhkan. Hanya putusan hakim yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan hukum dalam rnakna sebenar-benarnl'a.
Aliran ini sangat menekankan betapa perlunya para hakim memiliki wawasan pengetahuan yang luas, bukan hanya sekedar ilmu hukum dogmatik belaka, akan tetapi seyogyanya iuga mendalami ilmu-ilmu sosial lain seperti: sosiologi, antropologi, psikologi,
politik dsb. Arthur Henderson mengatakan bahwa seorang sarjana hukum yang tidak belajar ilmu ekonomi dan sosiologi sangat cenderung menjadi musuh masyarakat. Demikian pula Arthur L. Corbin menyatakan bahwa seorang hakim yang siap memuius atas nama keadilan dan bagi kepentingan umum tanpa pengetahuan tentang sejarah dan
preseden adalah merupakan suatu kesombongan sekaligus ketololan. Jadi berclasarkan pandangan dari aliran ini, seorang hakim seyogya nya adala.it orang yang merniliki wawasan ilmu pengetahu an yang cukup luas, bukan sekedar menguasai
perahrran-peraturan hukum yang tertuang
di dalam berbagai perundang-undangan,
melainkan pula harus menguasai ilmu ekonomi, sosiologi, politik, antropologi, dan Iain-
lain. Untuk memperoleh hakim yang berkualitas semacam ini banyak ditentukan oleh proses rekruitmen calon hakim. Putusan hakim yang cenderung legalistik-positivis, juga tidak lepas dipengaruhi oleh
:''-" r.^ 1. ."^'i.,,iri i.r' li,lrlir.ir tingg; lrLrlru;l ,-;ii:gt:c:br::is 1-,:ll: l.l; ;k rli:t- :'untuk mencetak luarannya sebagai tenaga terampil dalam bidang hukum termasuk hakim. Ilmu hukum yang dajarkan di Fakultas Hukum masih dikuasai aliran yang normarif positivistik, peraturan hukum merupakan titik awal sekaligus titik akhir dalam mempelajari hukum. Ilmu Hukum tidak berusaha menjelaskan mengenai kehadiran hukum dalam masyarakat dengan segala seluk beluknya, melainkan hanya menerimanya begitrr saia.
Melihat kondisi semacam itu Muhtar Kusuma Atmaja pernah mengkritisi keberadaan Iembaga perguruan tinggi hukum yang berorientasi unhrk mendidik tenaga yang nantinya terampil di bidang hukum positif, dengan tujuan untuk mempertahankan tertib hukum
yang ada. Lebih lanjut dia berbicara mengenai kualitas pendidikan hukum sebagai
t5 N0.2 D[$[M3[R 2008
tukang berupa pendidikan yang hanya menitikberatkan pada aspek keterampilan sebagai (Atmadja, 7971 9). Jadi studi analisis rerhadap kasus dan perundang-undangan saia
kondisipendidikanhukummemilikipengaruhbesaruntukmemberikankontribusinya ebagailuarannya. sehingga pemikiran yang normatifJegalistik ikut terbawa keterampilan hukum ketika hakim menialankan tugasnya. Kiranya problem pengembangan yang sedang tidak saia dialami oieh negara Indonesia saja, melaink an iuga negan-negara berkembang lainnya (Rahardj o, 1979: 25D. kepada hakim
IV,
A. .
s
PEMMIP SIMPULA}I
penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kecenderungan antara karzkter penafsiran vonis yang yang digunakan oleh hakim dalam memaknai tindak pidana korupsi clengan
tindak pidana dijatuhkan. Jika hakim menggunakan penafsiran sempit dalam menilai korupsi, maka ada kecenderungan vonis yang diiatuhkan tidak bersalah, sebaliknya iika bersaiah' hakim mengikuti penafsiran yarrg luas, maka terdapat kecenderungan vonis hakim Implikasi termran penelitian ini berhasil membuat klasifikasi tentang karakteristik menafsirkan unsur-unsur tindak piclana konrpsi, yairu terdapat hakim yang rnengikuti dalam
penafsiranluasdanhakimyangmengikutipenafsiransempit'Penafsiranluasadalah penafsiran progresif yang bersifat holistik yang meiiputi penafsiran secara teleologis, yang hanya sosiologis, ekstensif dan sistematis. Penafsiran sempit adalah penafsiran teksnral. mengandalkan penafsiran secara yuridis-positivis yakni penafsiran gramatikal dan hakim di Penafsiran yang terakhir ini masih menjadi pandigma mainstream di kalangan pengadiian.
B.
SARAII
tidak Penelitian ini menyarankan hai-hal sebagai berikut: (1) Hakim hendaknya lebih {xgu-ragu dalam r., jnerapkan sanksi pidana terhadap terpidana korupsi dan harus (2) Hakim memperhatikan kepentingan dan hak rnasyarak at dan rreg r^ secara seimbang hanVa henclaknva lebih sensitif rerhaclan teori-feori nemiclanaa n vang ada dan ia ngan terpaku pada teori retribusi dalam menjatuhkan sanksi pidana; (3) Hakim hendaknya perlu dapat membebaskan diri dalam mencari kebenaran materiil hukum dan tidak terkungkung dalam dominasi paradigma legisme' Patad\gma legisme sudah banyak kritik karena hanya mampu memberikan kepastian hukum semata dan rrrendapatkan
kurang memperhatikan nilai-nilai keadilan. DIIJTIN PUSTII(I
Aii, Ahmad, 1996, Menguak Tabir Hukum, Jakarta, Chandra Pr^t^m
'
MEDIA HUKUM Alkostar; Artidio, 2008, Mencandn Putusan Pengadilan, Makalah pada pelatihan Jejaring Komisi yudisial, tanggal 1 Februari 200g, Jakarta, di Hotel Millenium.
Arnadia, Muhtar Kusuma, 797L, Problems of Legal Educations, Jilid III, No 4. Dwikora, Puru'Wirata, 2003, Peradilan Dagelan, Catatan Hasil Eksaminasi publjk dalam perkara Korupsi yayasan Bali Dwipa, Jakafta, Iidonesia cooruption watch. Firdaus, M.Yani, 2007 , pandemik Korupsi dan Mentalitas Biroknsi,
opini Radar Jogja, 27
Januari 2007
.
Gunawan, Ahmad & Muammar Ramadhan (Ed), 2006, Menggagas Hukum progresif Indonesia, Yogyakarta, pustaka pelajar. Koesnoe M-, Apa Aninya Yuridis itu? Kajian ukuran dan persoalannya Dewasa Peradilan, No. 118. Edisi Juli 1995.
ini, varia
Luthan, Salman, 2007, Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Srudi tetlndap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi pidana dalam perbantr;an,
Uu
Perpajakan, pasar Modar dan pencucian uang), Disenasi program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia Jakarta.
Mertokusumo, Sudikno & A. pitlo, 1993, Bab-Bab tentang penemuan Hukum, Bandung, Citra Adirya Bakti. Miles, Manew B. dan A. Michael Haberman, 7999, Analisis Data Kualitatif, Jakarta, press.
uI
Muqoddas, M. Busyro, Peran Komisi Yudisial RI dalam pemberantasan Mafia peradilan di Indonesia, Makalah dalam Diskusi Publik Komisi Penyelidikan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne Ja$/a Tengah, 1 Februari 2006. Poerwandari, Kristi, 2005, Pendekatai Kualitatif untuk Penelitian perilaku Manusia, Jakarta, LPSP3.
Rahardjo, Satjipto, 2005, Membedah Hukum progresif,Joni Emirzon, Ia.\q n1s
dkk (ed), Jakarta,
Pemberantasan Korupsi Progresif, Makalah disam paikan padadiskusi peran Komisi Yudisial dalam Pemberantasan Mafia Peradilan di Indonesia, tH unissula/ Kp2KKN Semarang 1 Februari 2006.
-,2006,
Hukum progresif, Kesinambungan, Merobohkan, dan Membangun, Jurnal Hukum Progresif Volume: 2 Nomor 1,/Aprll2A06.
-,2006, Hukum Progresif
sebagaj Dasar pembangunan Irmu Hukum Indonesia, Daram Bt*': Menggagas Hukum progresif Indonesia, penyrnting: Ahmad Gunawan dan -, Muammar Ramadhan, yogyakarta, pustaka pelajar. 1979,
<
-,
Hukum dan perubahan Sosral, Bandung, Alumni.
v0tuMt 15
I
N0.2 DISIMBIR 2008
Progresif' Vol' 1' yang Membebaskan' Jurnal Hukum Hukum Progrestf: Hukum Undip' -No.1/April 2005, PDIH Ilmu Hukum Hukun dalam --, Dibalik Pufitsan Hakim Kajian Psikologi ti,2005' Probowa Yusti Rahayu, Perkan Pidana, Penerbit Srikandi' pada Konferensi Nasional Hukum' Pembenntasan Korupsi'Makalah Rasul, Siahrudin ,2007,
PolitikdanKekuasaan,Fakultasl{ukumUniversitasKatolikSoegijapranataSemarang' l1 Oktober 2007' Alimandan' Paradigm Science' Diteriemahkan oleh George, Sociology: A Muhiple
Ritzer,
Persada Jakarta, Raiagrafindo
'
Volume I1/No'7 Hukum Anti Korupsi' Jurnal Demokrasi' Penegakan 2005, Sahlan, Said,
/
Januari 2005.
Yogyakarta' PT' dan Paradigma Penelitian Sosial' Teori 2001' (Penyunting)' Salim, Agus Tiara Wacana' Dasat
Demokrasi' volume
IIl
Jurnal Toto, 20o5, Mengebor Sumur Tanpa No.7,ianuari2005,hlm'6-8;bacajugaHetldyShriAl-rimsaPtsa'20O2'Korapsicli Edisi 14' Tahun III'
Sugiharto, R-
dalam Wacana' Insis Press' Indonesia: Budaya atau Politik Makna'
i.lrhacibroto,200s,CatatanatasHasi]Eva]uasiatasPene]itianPutusan.putusanHakim, MakalahDisampaikanpadaPelatihanlnvestigatordanpenelitiJejaringKomisil.udisial 2008 di Hotel Melinium Jakaria' di Jakarta pada Harisabtr'r, 2 Februari Ilmu Llukunt IndoneLlsul sefta Landasan Pengembangan Asal 2006, Erman, Snparman, sia,
Gunawan Indonesia' Penlt.rnting: Ahmad &lam buku : Menggagas Hukum Progtesif
Pustaka Pelajar' dan Muammar ltamadhan' Yogyakarta'
rivarassih,Esmi,200l,PemberdayaanMasyarakatdalamMewujudkanTujuanHttkttm Badan Penerbit Undip' (ProsesPenegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)'semarang'
Masalahnya' Pan
Hlli}:tT:"gan
situbondo, prayirno rman Sanroso, Hakim pengadilan Negeri
NoPember 2007'
bulan Nopember 2007' 'Wawancara dengan Sholahudin' Advokat di Surabaya pada lfawancaradenganPanusunanHarahap,HakimPengadilanNegeriJakartaPusat,Februari 2008. Februari 2008' 'Wawancara dengan artidjo Aikostar' Hakim Agung Republik Indonesia'
7J IJ R
IIAL
MTON HUKUM Negeri Jogjakarta' Maret' 'Wawancara dengan Sahlan Said' Mantan Hakim Pengadilan 2008.
mEDn ilASSA, wEBSlrE
KonPas,15Juli 2002' Kompas,21 Oktober 2004' Jawa
Pos,
Jawa
Pos,
Laporan Khusus, 8 Januari 2007' Laporan Khusus' 19 Februari 2007'
PERC' diakses 17 Juli 2007 www.asiarisk.com, Laporan 2008' www.antikorupsi'org, diakses 20 Maret
PERATURA}I PENUNDA}IG'UNDANGAII
'
Tindak Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberan,san rndonesia Repubrik undang-Undang Pidana KoruPsi' atas Nomor 20 Tahun 2001 tentang Per'rbahan Indonesia Republik Undang-Undang Pidar'a Korupsi' 1999 tentang Pemberanhsan Tindak Tahun 31 Nomor Undang-Undang Pemberantasan Nomor 20 Tahu n}Cft2 tentangKomisi Llndang-Undang Republik lndonesia Tindak Pidana KoruPsi' Kehakiman' Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Indonesia Republik Undang-Undang
