Pandangan hukum dan analisa kasus pada tindak kejahatan komputer (black market) Disusun untuk memenuhi tugas ke IV, MK. Kejahatan Komputer (Dosen Pengampu : Yudi Prayudi, S.Si, M.Kom)
Fathirma’ruf 13917213
PROGRAM PASCASARJANA TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA 2014
PENDAHULUAN PENDAHULUAN BLACK MARKET (Pasar Gelap) Merupakan kegiatan yang melibatkan transaksi, atau kegiatan ekonomi ilegal , dalam hal pembelian dan penjualan barang dagangan secara tidak benar/tidak sah. Yang dalam hal ini bukan saja kegiatannya yang dianggap ileggal, namun barang atau jasa yang diperjual belikan juga dapat dianggap illegal. Aktivitas yang dilakukan dapat berupa penjualan senjata, obat-obatan terlarang, barang hasil pencurian, atau barang resmi yang diperjual belikan untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi. Black market atau pasar gelap, dalam istilah lain dikenal dengan illicit trade (illegal trade) sekarang berusaha untuk di tiadakan, baik yang dilakukan secara nasional maupun secara transnasional karena dianggap tidak sesuai dan melanggar hukum dan ketentuan dari berbagai negara. Transaksi pada black market memiliki dampak negatif terhadap kondisi perekonomian suatu negara, dengan penyebabnya yaitu lalulintas barang dan jasa yang diperdagangkan tidak dikenakan pajak dan ketentuan yang berlaku, transaksi secara illegal ini selain dilarang oleh hukum yang berlaku di suatu negara, juga dilarang oleh agama, terutama negara yang mayoritas penduduknya muslim (islam). Di Indonesia penyebaran barang secara illegal, sangatlah sering terjadi, terkait dengan hal tersebut, sangatlah bertentangan dengan Undang-undang No 8 tahun 1999 (Pasal4) tentang perlindungan konsumen. Yang pada hakikatnya, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan kondisi dan jaminan barang/jasa yang digunakannya. Sedangkan dalam (pasal 7) menegaskan bahwa penjual harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan terhadap penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Khusus penyebaran dan transaksi barang elektronik pada Black market telah di bahas Dalam UU No 36/1999 tentang telekomunikasi , khususnya pada pasal 32, telah dijelaskan bahwa perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukan, diperdagangkan, dan digunakan di dalam negeri harus memenuhi persyaratan teknis dan izin yang telah ditentukan. Terlepas dari keuntungan dan kerugian dalam peredaran barang elektronik pada pasar gelap yang semakin meluas, yang terpenting dari hal tersebut yaitu pengetahuan dan kesadaran yang cukup dalam memilih, membeli, dan mempergunakan barang elektronik yang sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Dalam kasus perdagangan barang elektronik, kasus perdagangan Handphone secara gelap kerap terjadi di indonesia, terkait hal tersebut telepon selular termasuk produk telematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.: 19/MDAG/PER/5/2009 (“Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009”). Definisi produk telematika menurut Pasal 1 angka 1 Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 adalah sebagai berikut : “Produk telematika adalah produk dari kelompok industri perangkat keras telekomunikasi dan pendukungnya, industri perangkat penyiaran dan pendukungnya, industri komputer dan
peralatannya, industri perangkat lunak dan konten multimedia, industri kreatif teknologi informasi, dan komunikasi.” Telepon selular, menurut ketentuan Lampiran I Permendag 19/MDAG/PER/5/2009, merupakan salah satu produk yang wajib dijual dengan disertai kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia. Hal tersebut terkait juga pengaturan Pasal 2 ayat (1) Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 yang menyatakan bahwa: “Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan (garansi purna jual) dalam Bahasa Indonesia.” Karena itu, terhadap penjual telepon selular yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permen 19/M-DAG/PER/5/2009 berlaku ketentuan Pasal 22 Permen 19/MDAG/PER/5/2009 yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [1], dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”).” Melihat pada ketentuan UUPK, Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK menyatakan bahwa seorang pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap pelanggaran Pasal 8 UUK ini pelaku usaha dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar (lihat Pasal 62 ayat [1] UUPK). Maka, berdasarkan pengaturan Pasal 62 ayat [1] jo. Pasal 8 ayat (1) UUPK seorang penjual telepon selular yang tidak memberikan kartu garansi dan layanan purna jual dapat dikenai sanksi pidana. Lebih lanjut, mengenai penuntutan berdasarkan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1). Dari uraian di atas, dapat kiranya disimpulkan bahwa penjualan telepon selular di pasar gelap atau tanpa garansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kegiatan yang melanggar hukum.
PEMBAHASAN Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam perkembangan Black market Sejarah dari pergerakan black market yaitu merupakan kegiatan yang bersifat tertutup, hanya beberapa kelompok masyarakat atau individu saja yang berperan dan mengetahui kebaradaan pasar tersebut, namun seiring berkembangnya perekonomian dan berkembangnya teknologi informasi keberadaan black market dapat menarik perhatian masyarakat, karena selain mereka mendapatkan harga yang lebih terjangkau, konsumenpun dapat memperoleh informasi lebih cepat dan akurat karena perkembangan black market yang telah menggunakan peranan teknologi informasi, dalam kondisi ini konsumen sudah mengabaikan bagaimana, kualitas dan latar belakang barang/jasa yang diperdagangkan dalm pasar gelap tersebut. Pihak yang terlibat dalam kasus perdagangan barang dan jasa secara illegal sudah tidak dilakukan secara manual, tetapi telah memanfaatkan media internet, untuk melakukan
promosi dan penjualan terhadap barang/jasa secara illegal. Rasional memang hal tersebut terjadi mengingat kebutuhan manusia memang tak terbatas. Terkadang mereka tidak perduli asal mula barang, keaslian barang, bahkan kualitas barang tersebut, hanya mereka melihat barang itu menarik dan harganya cenderung murah hal ini dikarenakan barang BM tersebut masuk ke suatu wilayah tanpa terkena pajak (tax), bahkan black market telah membuat jejaring di dunia maya yaitu Indonesia Black Market . Barang black market ternyata merugikan negara indonesia sebab barang black market tidak terkena bea cukai, kita telah mengetahui pendapatan tertinggi negara indonesia berasal dari salah satunya bea cukai, dengan adanya black market jelas pendapatan negara akan menurun . Transaksi jual-beli dalam black market juga akan mengganggu keseimbangan pasar. Dalam hal ini, barang-barang black market yang telah beredar di pasar akan mempengaruhi harga barang sejenis yang dijual secara legal. Biasanya, barang yang berstatus BM akan dijual lebih murah, dibanding dengan barang yang statusnya diperoleh secara legal. Contoh kasusnya seperti pada kutipan data Perhimpunan Importir Seluler Indonesia (PISI) mengungkapkan total peredaran ponsel impor di Indonesia sebanyak lebih dari 31 juta unti pada tahun 2007. Namun ironisnya Badan Pusat Statistik hanya mencatat sekitar 2,7 juta unit yang sah, sekitar 28 juta unit termasuk barang ilegal, termasuk di dalamnya ponsel high-end. Dengan maraknya peredaran black market di Indonesia, pemerintah membuat aturan-aturan untuk mencegah adanya pasar gelap yaitu UU no 10 tahun 1995 tentang kepabean, UU no 19 tahun 2002 tentang hak cipta, dengan adanya undang-undang ini pemerintah berharap pasar gelap atau black market berkurang. Masyarakat menjadi lupa akan norma – norma dantata tertib yang telah di buat pemerintah bahkan telah melanggarnya , kemudian kerugian yang paling penting adalah tanpa disadari masyarakat yang membeli produk ( pembeli ) melalui pasar gelap menjadi korban para oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab karena telah ikut terlibat dalam tindak jual beli yang ilegal .Atau secara tidak langsung pembeli ikut membantu melancarkan bisnis ilegal tersebut, Menghambat pembangunan nasional dan merugikan Negara, serta potensi pajak Negara hilang. Black market dianggap sebagai cybercrime Black Market (Pasar Gelap) kegiatan tersebut telah digambbarkan dalam aktivitas dengan sebuah mata-mata dan gangster yang bertindak secara terorganisir yang semua itu ada pada dunia nyata dan memanfaatkan dunia maya sebagai lahannya. Ketika hal ini terjadi di dunia maya, akan banyak pertanyaan yang akan diajukan, diantaranya yaitu, Bagaimana cara kerjanya? Siapa yang mengorganisir nya? Dengan bantuan apa saja mereka melancarkan aktivitasnya? Apakah virus, worm, dll, termasuk didalammnya? Apa yang terjadi jika virus, Trojan, dll selesai dibuat? Bagaimana kelompok ini mendapatkan uang dan di “money laundry”?
Menurut FBI posisi paling umum / spesialisasi dari organisasi black market adalah sebagai berikut:
Sumber : Panda Security Report (www.pandasecurity.com) Dengan Penjelasan: Programmers : adalah bagian yang ang mengembangkan exploit dan malware yang digunakan untuk melakukan kejahatan cyber dalam hal black market. Distributors : adalah bagian yang melakukan kegiatan berdagang dan menjual data yang dicuri dan bertindak sebagai voucher untuk barang yang disediakan oleh spesialis lain. Tech expert : Yang memelihara infrastruktur TI perusahaan kriminal, termasuk server, enkripsi teknologi, database, dan sejenisnya. Hackers : adalah bagian yang mencari dan mengeksploitasi aplikasi, sistem dan kerentanan jaringan pihak lain yang akan dijadikan target. Fraudsters : adalah bagian yang membuat dan menyebarkan berbagai skema rekayasa sosial, seperti phishing dan spam.
Hosted system providers : adalah bagian atau pihak lain yang menawarkan hosting yang aman dari server konten terlarang dalam situs atau mereka yang akan menyediakannya. Cashiers : adalah bagian yang mengendalikan rekening drop dan memberikan nama dan account untuk penjahat lainnya untuk biaya transaksi atau pengerjaan. Money mules : adalah bagian transfer lengkap antar rekening bank. Tellers : adalah bagian yang dibebankan untuk melakukan transfer dan pencucian hasil yang sah yang diperoleh melalui mata uang digital jasa dan berbeda mata uang dunia. Organization Leaders : Pemimpin Organisasi
Daftar Pustaka E-book www.pandasecurity.com The-Cyber-Crime-Black-Market.pdf http://belajarforensik.blogspot.com/2013/07/cybercrime-black-market.html http://etikaprogramming.blogspot.com/2013/04/black-market_28.html
