PEMBERIAN INFORMASI (SOSIALISASI) TERKAIT PERMENKUM&HAM NO. 60 TH.2016 TENTANG TATA CARA PELAPORAN WASIAT DAN PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN WASIAT ELEKTRONIK Hotel SAVANA Malang 31 Mei 2017
Oleh Yennita Dewi, SH.MH. Kasi Daftar Pusat Wasiat – Direktorat Perdata - Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM
RUANG LINGKUP PERMENKUM& HAM NO. 60 TAHUN 2016 TENTANG TATACARA PELAPORAN WASIAT DAN PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN WASIAT ELEKTRONIK
• 1.BAB I TENTANG KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 1 s/d 8 (Pengertian Wasiat, Daftar Akta dsb)
• 2. BAB II TENTANG TATACARA PELAPORAN WASIAT • (Aplikasi online sudah hadir di ahu.go.id sejak 24 Maret 2014) berisi ketentuan Pasal 2 s/d Pasal 11
• 3. BAB III TENTANG SURAT KETERANGAN WASIAT (SKW) Aplikasi online akan segera tayang akhir Juli 2017 di ahu.go.id
berisi ketentuan Pasal 12 s/d 19
DASAR HUKUM PELAPORAN (PENDAFTARAN) WASIAT
1. Pasal 16 huruf h,i dan j Undang-Undang No 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU NO. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
2. Pasal 2 & 3 Bab II Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik, menyebutkan :
“Notaris wajib membuat Daftar Akta atau Daftar Nihil yang berkenaan dengan wasiat dan melaporkannya secara elektronik melalui laman resmi Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum & HAM yang disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya”
WASIAT
KEHENDAK/KEMAUAN TERAKHIR SESEORANG
MEMBUAT WASIAT
NOTARIS
Teknis Pendaftaran
Pendaftaran Wasiat secara online
Klik ahu.go.id
Pilih menu Layanan “Wasiat” waktu pelaporan dibuka tgl. 01 s/d 05 (24 jam) tiap bulannya
Pendaftaran wasiat
Ket. Cara isi laporan Lihat di Web ahu.go.id
Isi aplikasi
Sebelum Tahun 2015
DPW DIT PERDATA DITJEN AHU Kementerian Hukum dan HAM RI
Ps. 16 UU No. 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014 (laporan) wasiat
Datang lgs ke loket/TU
Kirim via pos/tiki
Pendaftaran wasiat secara online melalui www. ahu.go.id setiap tgl. 1 s/d 5 (24 jam) tiap bulannya
Akurasi data tidak vallid
t
(28 -03- 2014)
TATA CARA PELAPORAN WASIAT 1. 2. 3.
Pelaporan Wasiat dilakukan oleh Notaris melalui laman resmi Ditjen AHU : www.ahu.go.id (pilih menu “Wasiat”). Waktu pelaporan dibuka 24 jam pada tgl. 01-05 setiap bulannya; Hal yang wajib dilaporkan Notaris: 1).DAFTAR AKTA adalah laporan Notaris atas akta yang dibuatnya berkenaan dengan Wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulannya),yang meliputi
pembuatan akta: a. Wasiat Umum b. Wasiat Olografis c. Hibah Wasiat
d. Wasiat rahasia atau tertutup e. Pencabutan Wasiat *catatan :Setiap pelaporan Daftar Akta dikenakan tarif PNBP Rp. 100.000,-/per-akta 2).DAFTAR NIHIL adalah laporan yang isinya tidak terdapat akta Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris, setiap pelaporan Daftar Nihil tidak dikenakan tarif biaya PNBP/ Rp.0,-)
ISIAN FORMAT PELAPORAN WASIAT (1) Pelaporan DAFTAR AKTA mengisi format isian yang memuat : a. Identitas Pemberi Wasiat yang meliputi: 1. nama lengkap, dahulu bernama atau alias 2. tempat dan tanggal lahir 3. pekerjaan
4. alamat; dan 5. nomor Kartu Tanda Penduduk
b. Nomor, tanggal dan bulan, serta tahun pembuatan akta Wasiat c. Jenis akta Wasiat d. Nomor repertorium akta Wasiat (2) Pelaporan DAFTAR NIHIL dilakukan dengan memilih keterangan NIHIL
Langkah-langkah Pelaporan (Pendaftaran) Wasiat Online
HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN NOTARIS SETELAH PELAPORAN WASIAT BERHASIL DILAKUKAN : Notaris wajib menyimpan :
1. Tanda bukti pelaporan elektronik atas DAFTAR AKTA atau DAFTAR NIHIL
2. Bukti pembayaran PNBP (jika pelaporan terdapat DAFTAR AKTA)
3. Menyampaikan tanda bukti pelaporan elektronik DAFTAR
AKTA atau DAFTAR NIHIL kepada Majelis Pengawas daerah Notaris setempat setiap bulannya.
(Ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik)
CONTOH PELAPORAN WASIAT ONLINE (VERSI terbaru ADA QR CODE)
PELAPORAN WASIAT diluar waktu pelaporan Pasal 3 (2) Permenkumham No. 12/2016 Dapat diajukan dalam keadaan tertentu yaitu :
1.
Laman resmi Ditjen AHU tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk
2.
Keadaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya
Tata Cara Pelaporan dalam keadaan tertentu :
1.
Disampaikan secara elektronik dengan mengunggah: a. Surat permohonan yang ditujukan kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) dengan disertai alasan
yang sah b. Keterangan dari Pengurus Daerah INI setempat c. Bukti pembayaran penerimaan PNBP untuk Pelaporan Daftar Akta d. Bukti lain yang sah yang dapat diterima oleh DPW
2. 3.
Permohonan pelaporan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya gangguan Tanda bukti pelaporan dalam keadaan tertentu wajib disimpan Notaris dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat
CONTOH BUKTI PELAPORAN WASIAT (LEWAT WAKTU – ( versi baru dg QR CODE)
DAMPAK TIDAK MELAKUKAN ATAU TERLAMBAT MELAKUKAN PELAPORAN WASIAT : 1.
Segala akibat hukum yang timbul di kemudian hari sepenuhnya menjadi tanggungjawab Notaris ybs;
2.
Notaris akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
3.
MENJADI TIDAK AKURATNYA : a. Surat Keterangan Wasiat (SKW) yang diterbitkan oleh
Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan HAM b. Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHW) yang diterbitkan oleh Balai Harta peninggalan / Notaris/ Lurah
Pelaporan bulanan WASIAT merupakan sumber informasi dalam pemberian keterangan/informasi tentang Terdaftar/Tidak Terdaftarnya sebuah wasiat dalam
Keterkaitan Pelaporan (Bulanan) Wasiat
SURAT KETERANGAN WASIAT (SKW) menjadi landasan /dasar dalam penerbitan
SURAT KETERANGAN HAK WARIS (SKHW) yang dikeluarkan oleh BHP/NOTARIS/LURAH
Terlambat menyampaikan laporan bulanan
Permasalahan
Laporan bulanan tidak terlapor/tersimpan pada Daftar Pusat Wasiat
Kesalahan dalam membuat laporan bulanan
Dampak pada SKW
SKW YG DITERBITKA N TIDAK AKURAT
PELAPORAN WASIAT YANG DIBUAT DI LUARNEGERI Ketentuan Pasal 11 Permenkum & HAM No.60 Tahun 2016 1. Dalam hal Wasiat dibuat WNI diluarnegeri, pemberi wasiat, penerima wasiat atau
kuasanya yang sah dapat melaporkan wasiat tersebut kepada Daftar Pusat Wasiat melalui Notaris di Indonesia
2. Pelaporan wasiat tersebut juga ditembuskan kepada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat
3. Disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak wasiat dibuat 4. Notaris di Indonesia memasukkan Pelaporan Wasiat tersebut ke dalam laman resmi www.ahu.go.id (menu wasiat)
5. Dikenakan tarif PNBP pelaporan wasiat (Daftar Akta) 6. Pemberi Wasiat, Penerima Wasiat, Kuasanya yang sah atau Notaris wajib menyimpan : a. Akta wasiat
b. Bukti pengiriman Pelaporan wasiat dan c. Bukti pembayaran biaya PNBP
MANFAAT Surat Keterangan Wasiat
Dasar/Landasan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris (Surat Keterangan Hak Mewaris)
PENGERTIAN SURAT KETERANGAN WASIAT (SKW) Adalah surat yang isinya menerangkan terdaftar atau tidak terdaftar nya akta Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris yang telah dilaporkan pada Daftar Pusat wasiat (Pasal 1 angka 6 Permenkum & HAM R.I No. 60 Tahun 2016) SKW dapat berupa keterangan :
a. Tidak Terdaftar akta wasiat atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya; b. Terdaftar akta Wasiat atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya. Pencantuman akta Wasiat yang disebutkan dalam SKW adalah mencantumkan seluruh akta wasiat yang dilaporkan dan terdaftar pada database Daftar Pusat Wasiat. (Pasal 17 Permenkum & HAM R.I No. 60 Tahun 2016)
Tata Cara Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat (elektronik):
1. Pemohon (perseorangan atau Notaris atau instansi ex. BHP) mengajukan permohonan dengan mengisi format isian pada laman www.ahu.go.id (pilih menu “Wasiat” kmd “Permohonan Surat Keterangan Wasiat”)
2. Pemohon mengunggah dokumen persyaratan:
a. Asli/fotokopi sesuai asli dari Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atau surat keterangan kematian, yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah/Camat atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya b. Surat Penetapan/Pernyataan Ganti Nama dari Pengadilan Negeri atau instansi yang berwenang atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya c. Bukti pembayaran PNBP SKW atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERMOHONAN SKW ELEKTRONIK Pasal 14 & 15 ayat (3) Permenkum & HAM No. 60 Tahun 2016 Paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dan persyaratan telah diunggah akan dilakukan pemeriksaan oleh verifikator Daftar , jika Dokumen yang diunggah oleh Direktur Perdata dinyatakan lengkap, maka Pemohon dapat mengunduh SKW pada laman resmi Ditjen AHU dan mencetak dengan menggunakan jenis kertas concorde warna putih ukuran F4 atau folio dengan berat 80 gr Pasal 16 Permenkum & HAM No. 60 Tahun 2016 Jika permohonan dinyatakan masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Daftar Pusat Wasiat memberitahukan kepada pemohon melalui email / inbox Notaris dalam jangka waktu paling lama 3 hari, Apabila dalam waktu 3 hari Pemohon tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan maka permohonan dinyatakan ditolak. Dalam hal permohonan ditolak maka pemohon dapat mengajukan permohonan SKW kembali tanpa dikenai biaya PNBP (masa berlaku voucher PNBP saat ini 60 hari)
Isi Surat Keterangan Wasiat :
Tidak Terdaftar
: Terdaftar Akta Wasiat
Isi Surat Keterangan Wasiat
Harta Warisan di bagi sesuai ketentuan
Dipisahkan harta yang menjadi wasiat, selanjutnya sisa harta dibagi sesuai ketentuan
Contoh Surat Keterangan Wasiat ELEKTRONIK “Terdaftar (VERSI baru online – ada QR code)
PERMOHONAN SKW SECARA MANUAL
PERMOHONAN SKW SECARA ELEKTRONIK
Surat Permohonan Penerbitan SKW diajukan langsung ke Ditjen AHU
Surat Permohonan Penerbitan SKW diunggah pada laman resmi Ditjen AHU
Dokumen persyaratan Permohonan Penerbitan SKW dilampirkan dengan Surat Permohonan Penerbitan SKW
Dokumen persyaratan Permohonan Penerbitan SKW diunggah pada laman resmi Ditjen AHU
Jika orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya meninggal sebelum waktu pelaporan (tgl 1-5 setiap bulan berikutnya), Pemohon belum dapat mengajukan permohonan SKW dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal meninggalnya orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya
Jika orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya meninggal sebelum waktu pelaporan (tgl 1-5 setiap bulan berikutnya), Pemohon belum dapat mengajukan permohonan SKW dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal meninggalnya orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya
Pemeriksaan dokumen Surat Permohonan Penerbitan SKW dilakukan oleh Seksi Daftar Pusat Wasiat secara manual
Pemeriksaan dokumen Surat Permohonan Penerbitan SKW dilakukan oleh Seksi Daftar Pusat Wasiat secara elektronik
Jangka waktu pemeriksaan dokumen Surat Permohonan Penerbitan SKW paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Subdit Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU
Jangka waktu pemeriksaan dokumen Surat Permohonan Penerbitan SKW paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima
Produk/keluaran SKW diambil di loket pelayanan Ditjen AHU atau dikirim melalui Pos ke alamat Pemohon
Produk/keluaran SKW dicetak mandiri oleh Pemohon dengan mengunduh (download)
