Hukum dall Pembangullan
244
HILANGNYA KEWARGANEGARAAN INDONESIA Sophian Marthabaya
Salah satu dampak dari serangan Amerika terhadap Afghanistan sebagai reaksi balasan atas serangan gedung WTC di New York beberapa waktu lalu adalah bangkitnya reaksi marah kaum Muslim di Indonesia . Reaksi marah tersebut kemudian berujung pada adanya keinginan untuk mengirim umat Islam bertempur membantu telllara Taliban di Afghanistan. Berkaitan dengan reneana bergabungnya sejumlah warganegara Indonesia dengan telllara Taliban, penulis artikel ini mengulas kOllSekuensi hukum atas tindakan tersebUl, terutama berkaitan dengan stalUs kewarganegaraan yang bersangkutan.
Serangan berencana dengan menggunakan pesawal komersil sebagai senjala penghancur lelah meluluh lantakkan gedung kembar World Trade Center yang memiliki ketinggian 417 meter dan berlantai 110 di New York City. Dua pesawat sipil Boeing 767 American Airlines dengan nomor penerbangan II dan Boeing 757 dengan nomor penerbangan 175, menghantam Menara Utara dan Selatan WTC dan lebih kurang I jam kemudian kedua menara kantor itu runtuh rata dengan bumi.' Di Washington pad a waktu yang hampir bersamaan, simbol kekuatan bersenjata Al11erika, Pentagon, juga dihantam oleh "Rudal" pesawat komersial Amerika dan menghancurkan salah saru sisi gedung Departel11en Hankal11 Amerika itu , tak kurang seorang lenderal berbintang tiga dari Angkatan Darat Al11erika tewas dalal11 peristiwa ilu . Dengan merelay siaran langsung stasiun TV CNN, Metro TV salah satu stasiun swaSla Indonesia l11enayangkan secara "Live" tragedi itu , l11asyarakat terpana l11enyaksikan bagaimana gedung yang kokoh iru
I
Majalah Gatra, No. 44 TallOn VII, 22 September 2001. hal. 64.
Juti - Seplember ZOO!
Hilangnya Kewarganegaraatl Indonesia
245
dihajar pesawat sipil lalu ambruk ke bumi dengan menimbulkan kobaran debu dan ribuan ton material berupa puing~puing yang menghempas menghujam tanah. Sebagai negara adidaya dan negara yang menjadi satu~satunya polisi dunia setelah runtuhnya pesaing utama Amerika yaitu Uni Sovyet, tragedi WTC dan Pentagon tersebut telah mempermalukan Amerika di mata dunia. Presiden Bush yang sedang berlibur di Florida, seeara tergopoh~ gopoh segera terbang ke Nebraska, lalu terus ke Washington. Dengan wajah kuyu ia meneoba untuk bersikap tegar dan menyatakan "kami akan memimpin dunia menuju kemenangan" 2 Bush menuduh Osama Bin Laden berada di belakang teror WTC dan Pentagon, dan akan menghaneurkan Osama maupun orang atau negara yang melindunginya. Sebagai Presiden dari negara adidaya dan mantan peneandu narkoba, memang pernyataan Bush terse but patut disesalkan, karena belum ada bukti yang kuat dan akurat bahwa pelaku terar WTC dan Pentagon adalah Osama Bin Laden. Karena itu pulalah pemerintah Afghanistan di bawah rezim Taliban tidak bersedia menyerahkan Osama kepada Amerika untuk diadili di Amerika. sebelum Amerika dapat menunjukkan bukti yang akurat kepada pemerintah Taliban di Afghanistan. Pendapat pemerintah Taliban adalah benar dipandang dari sudut hukum negara maupun termasuk hukum internasional. Tidak mungkin pemerintah Taliban dapat menyerahkan seseorang sebagai tersangka kepada Amerika atau kepada siapapun jika tidak ada bukti kuat yang mendukungnya. Hal itu pulalah yang memieu presiden Bush memutuskan untuk menyerang Afghanistan. Bush mengerahkan tidak kurang dari kapal induk dan ratusan pesawat tempur yang didukung ribuan personil tentara lalu menyerang Afghanistan tanpa alasan pembenar menu rut hukum manapun. Lalu siapa yang teroris. siapa yang biadab. Teroris adalah teroris, tapi mungkinkah seorang presiden adidaya lebih teroris dari teroris sungguhan ? Yang jelas serangan Amerika ke Afghanistan telah membangkitkan solidaritas umat Islam di seluruh dunia, termasuk umat Islam Indonesia. Dimotori oleh beberapa ormas Islam aksi anti Amerika digelar para demonstran di kota~ kota besar Indonesia. khususnya Jakarta bahkan diantara umat Islam Indonesia yang siap berangkat ke Afghanistan dan
2
Ibid, hal. 77.
Nomor 3 Tahun XXXI
246
Hukum dan Pembangunan
bergabung sebagai milisi semi tentara di Afghanistan untuk melawan serangan Amerika.
Milisi dan Status Kewarganegaraan Indonesia Undang-undang No. 62 Talmn 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang pada intinya mengatur mengenai dua hal , yaitu : a. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia b. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia Tentang cara memperoleh kewarganegaraan, penulis tidak akan mengulas hal ini, karena dalam tulisan ini permasalahan difokuskan pad a masalah hilangnya kewarganegaraan Indonesia seseorang yang disebabkan oleh beberapa hal. Kehilangan kewarganegaraan dimaksud ialah hilangnya kewarganegaraan Indonesia sese orang disebabkan dilanggarnya ketentuan perundang-undangan Indonesia, karena langkah atau perbuatan seseorang yang dengan sengaja melakukan tindakan tertentu, padahal tindakan yang dilakukan seseorang menyebabkan ia menjadi tidak berkewarganegaraan (apatride) atau stateless atau menjadi warga negara asing. Pasal 17 UU No. 62 / 1958 mengatur peri hal hilangnya kewarganegaraan Indonesia seseorang apabila ada orang-orang yang melanggar pasal tersebut. Sebab-sebab hilangnya kewarganegaraan tersebut ialah: 3 a. Permintaan sendiri. b. Memiliki kewarganegaraan lain. c. Anak di bawah umur yang diangkat oleh orang asing. d. Menjadi tentara asing tanpa izin pemerintah. e. Memasuki dinas/jabatan negara asing dengan mengangkat sumpah atau JanJ!. f. Ikut pemilu di negara lain . Memiliki paspor negara lain. h. Tinggal di negara lain lima tahun leb ih tanpa melapor perwakilan RI dan tidak menyatakan keinginan tetap menjadi WNI. Dalam konteks hilangnya kewarganegaraan seseorang disebabkan oleh masuk dalam dinas militer atau menjadi milisi untuk kepentingan negara asing , adalah menyangkut soal loyalitas kepada negara. Indonesia tidak mengenal adanya pengiriman pasukan untuk berperang alas nama 3
Prof. Dr. Sudirjo Gantan , Warga Negara dall Orang Asing. Vide UU No. 62. 1958 l1al.
33, Penerbit Alumni Bandung , Cetak IV, 1987.
Juti - September 2001
Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia
247
panji negara lain, atau memperbolehkan warga negara menjadi tentara negara asmg. Perbuatan yang menunjuk pada orang bersangkutan tidak atau kurang menghargai kewarganegaraan Indonesia tampak jelas apabila seorang warga negara Indonesia ikut dinas militer asing tanpa izin pemerintah Indonesia 4 Lebih-Iebih dalam kondisi negara Indonesia seperti sekarang ini , sikap primordial timbul di daerah-daerah, baik berdasarkan faktor keagamaan maupun karena perasaan kedaerahan , hal mana menimbulkan benih-benih perpecahan bangs a yang mengancam disintegrasi negara. Kita justru membutuhkan rasa kesatuan dan persatuan yang kristal , seperti semangat persatuan ketika negara ini didirikan oleh para pendahulu kita atau para founding fathers. Adalah culas dan ironi , ketika negara membutuhkan satu kesatuan sikap anak bangsa untuk mengangkat negara dari keterpurukan ekonomi dan politik , justru oknum-oknum tertentu mengalihkan perhatian dan loyalitas pad a negara lain lalu pergi ke negara tertentu tanpa izin pemerintah dan mengangkat senjata atas nama agama. Bukankah alians i ulara di Afghanistan dan Turki juga setuju memerangi faksi Taliban yang sedang berkuasa, lalu benarkah kita harus mengorbankan rakyat banyak dengan membangkitkan semangat anti Amerika atau anti Barat? Hal yang demikian tentu irrasional karena dalam pergaulan modern, ketergantungan antar negara terutama masalah ekonomi dan teknologi menjadi faktor utama kemajuan suatu negara, kita harus belajar dari pengalaman bagaimana politik berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari) yang dikembangkan presiden Soekamo pada tal1Un 1960-an, ekonomi Indonesia hancur, baik karena tidak adanya bantuan negara lain, maupun karena permainan lawan-Iawan politik Bung Kamo. Karena itu dalam menyikapi agresi Amerika ke Afghanistan, pemerintah dan rakyat Indonesia harus bijak dan tidak emosional. Terutama kepada warga negara Indonesia yang ingin berj ihad bersama rakyat Afghanistan melawan agresi Amerika, tidak perlu mengangkat senjata , karena banyak cara yang dapat dilakukan untuk membantu penderitaan rakyat Afghanistan misalnya dengan aksi pengumpu Jan dana yang disumbangkan kepada rakyat Afghanistan yang menderita.
Koerniat Manto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dall Keimigrasian Indonesia , Penerbit PT. Gramedia Jakarta, Edisi Kedua, 1998, hal. 70.
4
Nomor 3 Tahun XXXI
248
Hukum dan Pembangullal!
Sebab menurut hukum Indonesia khususnya Hukum Tata Negara, apabila warganegara Indonesia yang berada di luar negeri melakukan tindakan-tindakan seperti: ' Ikut berperang di bawah bendera negara lain tanpa lZlI1 pemerintah Indonesia. Menjadi pemilih dalam pemilihan umum negara lain. Menduduki jabatan di bawah sumpah para institusi negara lain , maka tindakan-tindakan itu dipandang sebagai tindakan subordi nasi dan melepaskan kesetiaan atau loyalitas pada negara asalnya. Sehingga seketika itu ia dianggap melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Undang-Undang Indonesia tidak mengenal dan tidak mentolerir adanya loyalitas ganda yang dalam istilah hukum disebut Biparride atau dwikewarganegaraan. Jika seseorang memilih kewarganegaraan suatu negara, maka ia harus melepaskan kewarganegaraan asalnya. Begitu juga sebaliknya jika seseorang ingin menjadi warganegara Indonesia , orang tersebut harus secara tegas membuat statement bahwa ia akan melepaskan kewarganegaraan asalnya apabila ia memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Prof. Sudargo Gautama, guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam bukunya Tafsiran Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia" menyatakan "Jika seorang WNI masuk dalam dinas tentara asing, maka sudah sewajarnya ia ini kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, apabila tidak terlebih dahulu mendapat izin clari pada pemerintah RI untuk itu" . Perbuatan ini memperlihatkan suatu pertalian sedemikian rupa dengan negara lain yang bersangkutan, hingga nyatalah orang yang dimaksud ini kurang menghargai lebih lanjut akan kewarganegaraan RI nya. Kewajiban mil iter da lam suatu negara umumnya merupakan beban khusus untuk para warganya. Karena itu jelas bagi kita, bahwa hukum Indonesia melarang seorang warga negara Indonesia menjadi tentara asing atau milisi asing tanpa izin pemerintah Indonesia. Secara tegas pasal 17 g UU No. 6211958 tentang Kewarganegaraan Indonesia menyatakan : Kewarganegaraan Republik Indonesia hilang karena : ' Pasal 17 UU No. 6211958 . Sudargo Gautama. Prof. Dr. Mr.. Tab-iran Undal1x-Undong KewarXClneJ,:ar(f(lfl Hep,,/J{i" Indon esia, Penerbit Alumni Bi.llll.lung, Ct:takan ketiga, {982, hal. 210.
6
Juli - September 2001
Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia
249
(g) masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari menteri kehakiman. Memang, jika disimak dari pasal 17 g Undang-Undang No. 62/ 1958 ini, masih ada peluang bagi warga negara Indonesia untuk menjadi tentara asing, peluang itu dimungkinkan jika ada izin dari menteri kehakiman. Tetapi pemberian izin oleh Menteri, bukan hal yang mudah diperoleh. Dalam memberikan izin , Menteri itu akan mempertimbangkan berbagai aspek baik segi hukum, hubungan diplomatik, politik dan faktorfaktor lain yang dapat berdampak negatif bagi negara atas diberikannya izin menjadi tentara asing tersebut. Sebagai contoh, apabila pemerintah memberi lzin orang-orang Indonesia untuk menjadi milisi (tentara) di bawah bendera pemerintah Taliban di Afghanistan. sikap demikian dianggap oleh Amerika sebagai sikap bermusuhan dengan Amerika, karena pember ian izin tersebut dengan sadar dan terang-terangan menjadi pernyataan perang dengan Amerika. Hal tersebut jelas akan mencederai hubungan baik ' antara Indonesia dengan Amerika, dan dari sudut ekonomi dan teknologi tentu akan merugikan kepentingan Indonesia . Dalam pergaulan internasional, secara ekonom i, militer. teknologi dan sebagainya Indonesia masih tergantung kepada negara-negara lain , terutama negara maju seperti Jepang , Amerika dan negara-negara Eropa. Apabila terjadi embargo terhadap Indonesia, contohnya embargo peralatan militer dan suku cadangnya, hal itu akan menyulitkan kekuatan militer Indonesia. Bahkan ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap bantuan luar negeri masih mewarnai pendapatan dan belanja negara, seperti bantuan dari Dana Moneter Internasional (lMF) dan Consultative Group on Indonesia (CGI). dana-dana mana bersumber dari negara-negara maju di dunia. Karena tindakan-tindakan emosional dan insidental yang dilakukan oknum-oknum tertentu untuk berjuang sebagai milisi di Afghanistan , tidak saja menyebabkan hilangnya warga negara seseorang, lebih dari itu dapat merugikan kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan nasional Indonesia. Karena itu marilah kita menyikapi persoalan tersebut secara bijaksana.
Nomor 3 Tahun XXXI
