Heni Fatmasari 1, Nur Fitriyah 2, Rita Kalalinggi 3

eJournal Administrative Reform, 2017, 5 (1): 271-281 ISSN 2338-7637, ar.mian.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2017

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 651/K.773/2015 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2016 (STUDI PADA PT. TRIWISNNA) Heni Fatmasari 1, Nur Fitriyah 2, Rita Kalalinggi 3 Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 651/K.773/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 pada PT. Triwisnna. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur dengan melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang berada di lingkup kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur sebagai bentuk komunikasi yang harus dijalankan selaku implementor, dan sebagai bentuk komunikasi kelembagaan dalam rangka pelaksanaan fungsi organisasi dalam menyebarkan dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 651/K.773/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016. Sumberdaya implementasi Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kutai Timur Sektor Pertambangan Batu Bara Tahun 2016 telah memiliki kemampuan dan kompetensi yang tinggi. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur, Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur. Abstract The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the East Kalimantan Governor Regulation No. 651/ K.773/2015 Minimum Wage Fixing East Kutai 2016 at PT. Triwisnna. The results showed communication is done with dissemination to companies that are in the scope of the Department of Manpower and Transmigration East Kutai Regency as a form of communication that should be run by the Department of Manpower and Transmigration East Kutai Regency as implementor, and as a form of institutional communication in the framework of the implementation of the functions of the organization in spreading and disseminating the East Kalimantan Governor Regulation No. 651/K.773/2015 Minimum Wage Fixing East Kutai Regency Year 2016 Resource implementation Sectoral Minimum Wage Fixing East Kutai Stone Mining Sector Bara 2016 has the ability and high competence.

1

Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda. 3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda. 2

eJournal Administrative Reform, Volume 5, Nomor 1, 2017: 271-281

Keywords:

Implementation, Regulation of the Governor of East Kalimantan, East Kutai Regency Minimum Wage.

Pendahuluan Pengupahan atau pemberian upah adalah salah satu masalah yang tidak pernah selesai diperdebatkan oleh pihak manajemen manapun, apapun bentuk organisasinya baik itu swasta maupun pemerintah. Di suatu pihak para pengusaha berupaya mempertahankan hak penguasaan atas wilayah otoritas bisnis, yaitu kelayakan biaya dan keuntungan produksi. Di pihak lain, para buruh berusaha mendapatkan hak atas kelayakan hidup sebagai manusia yaitu upah yang secara normatif layak bagi diri dan keluarga. Bagi kalangan buruh kenaikan upah minimum tiap tahun amat dinantikan, meskipun kenaikan yang diterimanya jauh dari harapan setidaknya sedikit meringankan kesulitan hidup buruh di tengah tekanan hidup yang tinggi, sekalipun upah riil yang diterima buruh justru turun dan makin jauh dari standar hidup layak. Ketika berbicara tentang perbedaan penetapan UMR di suatu daerah atau provinsi tentu didasarkan atas harga kebutuhan pokok di suatu daerah tersebut, inilah yang menjadi letak perbedaan UMR antar daerah memang besarnya rupiah yang diterima buruh antar daerah yang berbeda tidak dapat mempresentasikan tingkat kesejahteraan buruh di suatu daerah. Tata cara dalam penetapan Upah Minimum Regional berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 651/K.773/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 dan Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Nomor 561/05/HIJ tentang Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.773/2015 Tanggal 8 Desember 2015 dan Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Nomor 561/208/HIJ tentang Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.802/2015 Tanggal 28 Desember 2015 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kutai Timur Sektor Pertambangan Batu Bara Tahun 2016, baik Tingkat I maupun Tingkat II dengan tahap awal dilakukan perumusan oleh Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah. Dalam merumuskan usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah dapat berkonsultasi dengan Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja dan Instansi terkait di daerah. Usulan tersebut disampaikan kepada Menteri melalui Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setelah mendapat rekomendasi persetujuan dari Gubernur. Konsep Kebijakan Publik Untuk dapat memperluas cakrawala pandang mengenai konsep kebijakan ini, maka penting memperhatikan beberapa pernyataan para pakar, antara lain : Dye (1978) mendefinisikan kebijaksanaan negara sebagai berikut: “is whatever

272

Implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 651...(Heni Fatmasari)

governments choose to do or not to do (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuai maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijaksanaan negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu “sesuatu yang tidak dilaksanakan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan”sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah (Islamy, 1997:19) Dari definisi yang dikemukakan Dye tersebut, konsekuensinya bahwa kebijakan publik itu lebih banyak mengedepankan peran negara atau pemerintah. Sedangkan David Easton (dalam Islamy, 1997:20) memberikan pengertian tentang kebijaksanaan negara sebagai “The autoritative allocation of values for the whole society” (pengalokasian nilai-nilai secara paksa/sah kepada seluruh anggota masyarakat). Berdasarkan pendapat Easton bahwa pemerintah yang secara sah dapat berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat. Dari definisi Easton sudah melibatkan peran citizen atau warga negara atau masyarakat. Sedangkan pendapat Jenkin (dalam Abdul Wahab, 1997:4) memberikan penjelasan bahwa kebijaksanaan pemerintah adalah : “a set of interrelated decision to taken by a political actors or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan, yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusankeputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut”. Konsep Implementasi Kebijakan Publik Dalam kamus Webser (dalam Abdul Wahab, 1997:64) implementasi kebijaksanaan sebagai berikut : “to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means force carrying out (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu), to give pratical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu), jika pandangan ini diikuti, maka implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (kebijakan dalam bentuk Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan atau dekrit presiden). Sedangkan Van Meter dan Van Horn (dalam Abdul Wahab, 1997:65) menjelaskan tentang pengertian implementasi sebagai : those action by public order reliefs provide individual-individual (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions” (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan). 273


Mazmanian dan Sabatier (dalam Abdul Wahab, 1997:65) memberikan penjelasan tentang makna implementasi sebagai berikut : “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan meruakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang tumbul sesudah dishkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadiankejadian” Bertitik tolak pada pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badanbadan administratif yang bertangung jawab untuk melaksanakan programprogram dan menimbulkan kepatuhan dari kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (intended) maupun yang tidak diharapkan (un intended/ negative effect). Kebijakan Pengupahan Ahli ekonomi membuat perbedaan diantara dua pengertian upah, yakni upah uang dan upah riil. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja (Kertonegoro, 1999:97). Hal tersebut muncul karena dalam jangka panjang sejumlah tertentu upah pekerja akan mempunyai kemampuan yang semakin sedikit didalam membeli barang-barang dan jasa yang dibutuhkan. Hal ini terjadi akibat naiknya hargaharga barang dan jasa tersebut, kenaikan tersebut pastinya akan menurunkan daya beli dari sejumlah tertentu pendapatan tersebut. Harga barang dan upah niscaya akan selalu naik, yang menjadi masalah naiknya tidak serentak dan juga tidak pada tingkat yang sama besar. Perubahan yang berbeda ini akan menimbulkan kesulitan untuk mengetahui sampai dimana kenaikan pendapatan merupakan suatu gambaran dari kenaikan kesejahteraan yang dinikmati pekerja. Pandangan yang lainnya (bersebrangan) dengan teori neoklasik yakni efficiency wage theory (teori upah efisiensi). Teori upah efisiensi ini berfokus pada upah sebagai tujuan yang memotivasi buruh. jumlah usaha yang dibuat buruh dalam pekerjaannya adalah berhubungan terhadap seberapa baik pekerjaan itu membayar relatif terhadap alternatif pekerjaan lainnya. perusahaan akan bersedia membayar upah diatas upah keseimbangan pasar untuk memastikan bahwa buruh bekerja keras agar tidak kehilangan pekerjaannya yang baik itu (Kertonegoro, 1999:99).

274


Implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 651/K.773/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun Pada PT. Triwisnna. Pemerintah selaku fasilitator menetapkan Upah Minimum berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 651/K.773/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 yang didasarkan atas rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota yang kemudian disesuaikan dengan Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Nomor 561/05/HIJ tentang Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.773/2015 Tanggal 8 Desember 2015 dan Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Nomor 561/208/HIJ tentang Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.802/2015 Tanggal 28 Desember 2015 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kutai Timr Sektor Pertambangan Batu Bara Tahun 2016. Upah Minimum diharapkan mampu menjadi jaring pengaman terhadap pemberian upah kepada pekerja/buruh. Dikatakan sebagai jaring pengaman karena Upah Minimum adalah upah terendah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang bergolongan paling rendah dan yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun. Dengan demikian bagi pekerja/buruh yang mempunyai golongan dan masa kerja lebih dari satu tahun harus menerima upah diatas Upah Minimum. Komunikasi Dari hasil hasil observasi lapangan diketahui bahwa di sisi perusahaan, PT. Triwisnna sudah melakukan komunikasi dengan para pekerja mengenai situasi dan kondisi perusahaan. Disamping itu perusahaan mempunyai prediksi kemungkinan kenaikan Upah Minimum, yang selanjutnya prediksi tersebut dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Dengan penyusunan prediksi kenaikan Upah Minimum tersebut maka diharapkan perusahaan dapat melakukan proses produksinya untuk mencapai target dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Namun prediksi kenaikan Upah Minimum yang dibuat oleh Pengusaha terlalu kecil dan tidak sepadan dengan realita kenaikan Upah Minimum hal ini dikarenakan para Pengusaha tidak menginginkan biaya tenaga kerja mempengaruhi pencapaian kinerja perusahaan yang berdampak pada pencapaian Laba/Rugi Perusahaan. Pengusaha memberikan Upah Minimum hanya sebatas memenuhi ketentuan belaka. Kebanyakan perusahaan memanfaatkan kelemahan posisi karyawan dalam hal tersedianya lapangan pekerjaan. Banyaknya pengangguran dan terbatasnya lapangan pekerjaan dimanfaatkan oleh para pengusaha dengan memberikan upah atau gaji dibawah Upah Minimum atau menunda pembayaran upahnya. Hal ini sama sekali tidak akan mendapatkan perlawanan dari karyawan karena karyawan berfikiran lebih baik tetap bekerja dan mendapatkan penghasilan daripada tidak sama sekali. Pengusaha hanya melihat upah sebagai biaya produksi, dan jarang sekali yang 275


melihat bahwa upah adalah sebagai investasi yang akan dikembalikan oleh karyawan dalam bentuk produktivitas. Hal inilah yang menyebabkan para pengusaha dalam pemberlakuan upah bagi karyawan merasa sangat berat. Padahal apabila upah yang diberikan kepada karyawan dianggap sebagai investasi yang akan dikembalikan kemudian, tentunya pengusaha tidak perlu khawatir membayar upah sesuai dengan ketentuan Upah Minimum yang berlaku. Karena biaya yang telah dikeluarkan akan dikembalikan oleh para karyawan dalam produktivitas kerja mereka. Dalam penetapan Upah Minimum sebenarnya sudah mempertimbangkan kepentingan karyawan dan kepentingan perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterwakilan dari masing-masing pihak dalam Dewan Pengupahan. Dengan adanya wakil karyawan dan wakil pengusaha, maka ketika melakukan survei harga pasar untuk menentukan besarnya Upah Minimum, masing-masing pihak diberikan kesempatan yang sama untuk memperjuangkan pihak masing-masing. Transmisi Permasalahan pengupahan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik antara pengusaha dengan karyawan, tentunya pengusaha akan kehilangan tingkat produktivitas perusahaan karena terganggu dengan adanya gejolak tersebut. Sementara karyawan tidak akan tenang bekerja atau bahkan terancam terkena dampak gejolak permasalahan tersebut seperti misalnya terjadinya inefisiensi perusahaaan akibat biaya tenaga kerja yang terlalu tinggi dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pembagian waktu kerja dengan sistem shift dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan dimana karyawan akan dapat mampu bekerja dengan baik dan penuh dedikasi apabila para karyawan tersebut juga terjamin kesejahteraannya yang hal ini perlu didukung dengan pengupahan yang memadahi. Apabila terdapat jaminan kesejahteraan bagi karyawan maka karyawan akan memberikan yang terbaik demi kepentingan perusahaan. Tidak ada penyelewengan yang akan dilakukan karyawan, misalnya memberikan tenaganya pada jam kerja untuk kepentingan pihak ketiga demi penambahan penghasilan bagi dirinya yang hal ini tentunya merugikan perusahaan. Kejelasan Informasi Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa karyawan sebagai aset milik perusahaan mempunyai dinamika yang berubah-ubah setiap waktu. Dinamika inilah yang membedakan antara aset dalam bentuk manusia dengan aset lainnya. Dikarenakan karyawan adalah sebagai aset, tentunya pengusaha dituntut untuk me-manage dan melakukan komunikasi serta memperlakukan karyawan dengan baik sehingga aset tersebut dapat memberikan kontribusi atau keuntungan bagi perkembangan dan peningkatan kinerja perusahaan. Memperlakukan dengan baik dimaksud adalah memperlakukan karyawan dengan adil, bijaksana, 276


transparan, komuniaktif, dan pemberian perhatian yang penuh pada sisi kesejahteraan karyawan. Konsistensi Informasi Untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan kebutuhan, karyawan tidak begitu saja menerima dari perusahaan. Diperlukan perjuangan dan bargaining untuk mendapatkan besarnya upah sesuai yang diharapkan. Perjuangan mendapatkan upah yang sesuai ini sering disalahartikan oleh perusahaan dengan pengertian bahwa karyawan terlalu banyak melakukan tuntutan kepada perusahaan yang cenderung memberatkan perusahaan. Dari sisi penetapan Upah Minimum tentunya sudah mewakili perusahaan maupun pihak karyawan karena dalam penetapannya masing-masing pihak diwakili oleh wakil masing-masing. Namun apakah wakil dari masing-masing pihak sudah dapat berbuat sesuai dengan keinginan masing-masing anggotanya. Sementara tingkat kepuasan sifatnya sangat relatif yang dari masing-masing berbeda. Apalagi kepuasan untuk pekerja/buruh dengan pengusaha sangat bertolak belakang. Sumberdaya Berdasarkan hasil penelitian, disimpukan bahwa pemerintah perlu mengakomodir kepentingan semua pihak dalam hal penetapan upah minimum sehingga penetapan tersebut mampu melindungi kepentingan para karyawan maupun perusahaan terutama dilihat dari sisi sumberdaya karyawan. Pada dasarnya penetapan upah minimum bertujuan untuk menjaga kesinambungan perusahaan dan melindungi karyawan. Dalam hal pengupahan perusahaan juga perlu mempertimbangkan kembali pemberian upah yang dinilai dari sisi kemampuan dan pekerjaan masing-masing karyawan. Kebanyakan perusahaan memberikan upah sesuai golongan tertentu tanpa menilai kemampuan sumberdaya dan hasil kerja dari masing-masing karyawan. Dengan sistem ini maka tidak ada perbedaan penghasilan antara karyawan yang rajin dengan karyawan yang malas-malasan. Disamping pengupahan dengan cara tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan, tentunya karyawan dengan sumberdaya yang baik akan mendapatkan tambahan penghasilan dibandingkan sumberdaya karyawan yang rendah. Kemampuan Staf Sumberdaya manusia berkaitan dengan kemampuan staf atau pelaksana implementator apakah sudah cukup tersedia atau perlu adanya penambahan staf implementor kebijakan. Ketersediaan jumlah staf yang cukup menjadi faktor penentu suatu kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Namun jumlah staf yang memadai belum menjamin keberhasilan implementasi suatu kebijakan, staf harus mempunyai keterampilan dan kompetensi di bidangnya masing-masing. 277


Sumberdaya manusia implementor Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 651/K.773/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 dan Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Nomor 561/208/HIJ tentang Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.802/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kutai Timur Sektor Pertambangan Batu Bara Tahun 2016 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur, yang berpendidikan SMA/SMK, Diploma III, Sarjana, dan Pascasarjana dengan latar belakang disiplin ilmu yang bervariasi memberikan gambaran bahwa hanya implementator yang mempunyai kualifikasi Sarjana dan Pascasarjana (S2) yang mempunyai kapabilitas (kemampuan) yang komprehensif dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam rangka sosialisasi kebijakan tersebut. Kemampuan Anggaran Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadahi, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dalam tataran implementasi Arah dan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2015, Arah Kebijakan Umum Belanja mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur adalah mengalokasikan anggaran untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, dengan tetap mengacu kepada prinsip pelayanan masyarakat, keadilan anggaran, serta efisiensi dan efektifitas. Struktur Birokrasi Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang paling menentukan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, implementator Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 651/K.773/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 yang menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Sementara itu dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 651/K.773/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 dan Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja dan 278


Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Nomor 561/208/HIJ tentang Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.802/2015 Tanggal 28 Desember 2015 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kutai Timur Sektor Pertambangan Batu Bara Tahun 2016, memang telah sesuai dengan alur birokrasi dimana ketika muncul permasalahan pengupahan antara karyawan dan perusahaan, maka karyawan melalui Serikat Pekerja PT. Triwisnna akan melaksanakan rapat internal dalam mencari solusi yang terbaik. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan selanjutnya akan dimediasi oleh Apkindo Kabupaten Kutai Timur, dan apabila tetap tidak disepakati, selanjutnya akan dibawa ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur. Sikap (Disposisi) Sikap (disposisi) adalah perilaku yang ditunjukkan oleh elemen-elemen dari suatu kegiatan implementasi kebijakan untuk mampu menyelaraskan adanya penumbuhan perilaku dari sikap yang ditunjukkan oleh para pengembang kebijakan pemerintah pada subyek dan obyek kebijakan. Termasuk di dalamnya berbagai bentuk program kegiatan dan tindak lanjut dari suatu kegiatan pembangunan. Sikap/disposisi implementor Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 651/K.773/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 dan Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Nomor 561/208/HIJ tentang Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.802/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kutai Timur Sektor Pertambangan Batu Bara Tahun 2016, diartikan sebagai watak atau sikap untuk mengimplementasikan kebijakan Upah Minimum, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kesepakatan dan kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk sesuai dengan tujuan dan standar kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 651/K.773/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 dan Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Nomor 561/208/HIJ tentang Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.802/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kutai Timur Sektor Pertambangan Batu Bara Tahun 2016 sampai dilakukan penelitian ini pada PT. Triwisnna diperoleh kesimpulan bahwa belum pernah terjadi perselisihan dalam hal pengupahan. Hal ini cukup dipahami dimana PT. Triwisnna memang termasuk ke dalam perusahaan besar yang diasumsikan sebagai perusahaan yang mempunyai karyawan diatas 100 orang dengan struktur modal yang kuat. Pada perusahaan-perusahaan besar, perhitungan laba-rugi dan kinerja perusahaan dihitung secara makro atau secara totalitas per tahunnya. Total biaya pokok produksi per bulan akan diperhitungkan dengan berapa harga jual 279


hasil produksi dalam satu bulan sehingga akan diketahui berapa tingkat produktivitas perusahaan dalam satu bulan. Diakhir tahun juga baru akan kelihatan berapa tingkat produktivitas kinerja perusahaan. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Komunikasi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur dengan melakukan sosialisasi kepada perusahaanperusahaan yang berada di lingkup kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur sebagai bentuk komunikasi yang harus dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur selaku implementor, dan sebagai bentuk komunikasi kelembagaan dalam rangka pelaksanaan fungsi organisasi dalam menyebarkan dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 651/K.773/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016. 2. Sumberdaya implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 651/K.773/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 dan Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Nomor 561/208/HIJ tentang Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.802/2015 Tanggal 28 Desember 2015 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kutai Timur Sektor Pertambangan Batu Bara Tahun 2016 telah memiliki kemampuan dan kompetensi yang tinggi. 3. Struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 651/K.773/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 kurang tegas, sehingga selama ini belum pernah ada perusahaan yang mendapatkan sanksi yang diakibatkan atas kelalaian perusahaan yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran gaji karyawan. 4. Sikap dari implementor dalam hal ini penentu kebijakan harus mempunyai komitmen yang kuat terhadap implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 651/K.773/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 dan Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Nomor 561/208/HIJ tentang Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.802/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kutai Timur Sektor Pertambangan Batu Bara Tahun 2016, melainkan perlu adanya bentuk pemberitaan kepada publik sebagai bentuk transparansi sebuah kegiatan.

280


Saran-saran Berdasarkan hasi penelitian ini, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut : 1. Diperlukan komunikasi yang efektif antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur, Apindo Kabupaten Kutai Timur, dan PT. Triwisnna sebagai implementor Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 651/K.773/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016. 2. Diperlukan sikap dan konsistensi dalam implementatasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 651/K.773/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 sehingga dapat berjalan dengan optimal dalam melindungi hak-hak karyawan. 3. Penetapan Upah Minimum yang berlaku sampai saat ini masih dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 651/K.773/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016, sehingga dalam penerapan sanksi hukum terhadap terjadinya pelanggaran oleh perusahaan tidak dapat berjalan dengan optimal. Oleh karena itu perlu Peraturan Daerah (PERDA) sebagai payung hukum pendamping bagi karyawan. Daftar Pustaka Abdul Wahab, Solichin. 1997. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Bumi Aksara: Jakarta. ______. 1998. Reformasi Pelayanan Publik Menuju Sistem Pelayanan Yang Responsif dan Berkualitas. PPS Unibraw: Malang. ______. 1999. Reformasi Pelayanan Publik Kajian dari Perpektif Teori Governance, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik, Universitas Brawijaya, Malang. Anonim. 2013. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.754/2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013. ______. 2015. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 651/K.773/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016. Dye, Thomas R. 1978. Understanding Public Policy. Englewood Eliff, Practice Hall: New Jersey. Hughes, 1994. Public Management & Administration. St. Martins, Press, Inc: New York. Islamy, M. Irfan, 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta. Kertonegoro, S., 1999. Pengupahan (Wages), Yayasan Tenaga Kerja Indonesia,Jakarta.

281

Heni Fatmasari 1, Nur Fitriyah 2, Rita Kalalinggi 3

Recommend Documents