FATMASARI,

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil(DBH), Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Kepulaun Riau Tahun 2011-2016 FATMASARI, [email protected] Ekonomi, Akuntansi, Universitas Maritim Raja Ali Hji Tim Promotor: Hj.Asmaul Husna, SE.Ak.,MM.,CA Inge Lengga Sari Munthe, SE,Ak.,M.Si ABSTRAK Pegujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dana Alokasio Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal diseluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016. Populasi penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Periode 2011-2016. Sampel penelitian ini ditentukan dengan metode Purpose Sampling sehingga diperoleh 4 Kabupaten dan 1 Kota yang dijadikan Sampel. Sumber Data dalam Penelitian ini adalah Data Sekunder yang bersumber dari Dokumen Laporan Realisasi APBD tahun 2011-2016 yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia . Metede yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif dengan menggunakan teknik Analisis Uji Asumsi Klasik, Regresi Linear Berganda, dan Uji Hipotesis yang diolah dengan SPSS. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal. Hasil Analisis Data Menunjukan bahwa secara parsial Pajak Daerah Berpengaruh negatif terhadap anggaran Belanja Modal, dan secara parsial variabel Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Anggaran Belanja Modal. variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus secara Bersama-sama Berpengaruh Terhadap Anggaran Belanja Modal Diseluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kepulaun Riau Tahun 2011-2016

Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang

1

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Anggaran Belanja Modal BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Indonesia merupakan suatu kumpulan provinsi yang terdiri atas 33 provinsi yang kaya akan sumber daya alam, salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alam adalah provinsi kepulaun riau yang terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota, dimana pada masing-masing kabupaten dan kota memiliki potensi sumber daya alam yang meilmpah yang bisa dijadikan pendapatan untuk daerah itu sendiri. Otonomi daerah merupakan salah satu program pemerintah agar setiap daerah otonom dapat mengelola daerahnya menjadi daerah yang mandiri untuk mensejahterakan masyarakat daerah tersebut. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Kewenangan otonomi daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah untuk mengelola daerahnya, pertumbuhan ekonomi akan mendorong pemerintah unutk mengoptimalkan sumber daya daerah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat didaerah tersebut dan tentunya dengan pelayanan public yang baik. Dalam

meningkatkan

pelayanan

public

pemerintah

daerah

wajib

mengalokasikan dananya dalam bentuk anggaran belanja modal pada APBD untuk menambah asset tetap. Alokasi anggaran belanja modal itu sendiri berfungsi untuk mempermudah atau melancarkan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas public, dengan mengoptimalkan sumber penerimaan yang ada diantaranya seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil danDana Alokasi Umum (DAU)


2

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pemerintah sebaiknya mengalokasi anggaran belanja modal yang lebih tinggi untuk membiayai infrastruktur dengan porsi yang lebih tinggi sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti melakukan penelitian tentang beberapa factor yang mempengaruhi belanja daerah, maka judul yang dipilih adalah “Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil(DBH), Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Kepulaun Riau Periode 2011-2016”

1.2.Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: 1. Pengalokasian anggran belanja modal yang lebih tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang. 2. Dengan mengoptimalkan sumber penerimaan seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah, DBH, DAU dan DAK maka akan mempermudah atau mempercepat tugas pemerintah dalam pengalokasian anggaran belanja modal itu sendiri.

1.3.Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah : 1. ApakahPajak

Daerah

berpengaruh

terhadap

Anggaran

Belanja

Modal

Kabupaten/Kota Kepulauan Riau Tahun 2011-2016?


3

2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Kepulauan Riau Tahun 2011-2016? 3. Apakah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Kepulauan Riau Tahun 20112016? 4. Apakah Lain-lain PAD Yang Sah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Kepulauan Riau Tahun 2011-2016? 5. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Kepulauan Riau Tahun 2011-2016? 6. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Kepulauan Riau Tahun 2011-2016? 7. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Kepulauan Riau Tahun 2011-2016? 8. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Kepulauan Riau Tahun 2011-2016?

1.4.Pembatasan Masalah Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Penelitian dibatasi pada lingkup anggaran belanja modal pada beberapa kabupaten kota provinsi kepulauan riau 2. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah batasan 6 tahun pengamatan dari 2011 sampai 2016.

1.5.Tujuan Penelitian Dengan adanya rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk :


4

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Kepulauan Riau Tahun 2011-2016. 2. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Kepulauan Riau Tahun 2011-2016. 3. Untuk mengetahui pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Kepulauan Riau Tahun 2011-2016. 4. Untuk mengetahui pengaruh Lain-lain PAD yang Sah terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Kepulauan Riau Tahun 2011-2016. 5. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Kepulauan Riau Tahun 2011-2016. 6. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Kepulauan Riau Tahun 2011-2016. 7. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Kepulauan Riau Tahun 2011-2016. 8. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil (DBH),Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Kepulauan Riau Tahun 2011-2016.

1.6.Manfaat Penelitian Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: 1. Bagi Peneliti, Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lainlain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. 2. Bagi Pemerintahan, Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang khususnya untuk Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang

5

3. Bagi Akademisi, Penelitian ini dapat menambah reverensi untuk peneliti yang akan meneliti dengan penelitian yang sejenis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 2.1.Kajian Pustaka 2.1.1.Anggaran Menurut Mardiasmo (2002) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran.Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut. Anggaran merupakan blue print keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan dimasa yang akan datang. Terdapat dua jenis anggaran yang terdiri dari anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional merupakan pengeluaran yang dilakukan secara rutin dan tidak menambah kekayaan serta manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran. Sedangkan anggaran modal (aset) manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan menambah kekayaan (Mardiasmo, 2002).

2.1.2.Belanja Modal Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011, Belanja Modal adalah belanja pemerintah pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2002)Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang

6

menambah asset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya

2.1.3.Pajak Daerah Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.4. Retribusi Daerah Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

2.1.5.Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dispisahkan adalah bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

2.1.6.Lain-lain PAD yang Sah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.


7

2.1.7. Dana Bagi Hasil (DBH) Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil atau disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentraisasi.

2.1.8.Dana Alokasi Umum (DAU) Menurut UU No.33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum atau disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum adalah transfer bersifat umum yang jumlahnya sangat signifikan, dimana penggunaannya menjadi kewenangan daerah (Dr.Machfud Sidik dkk, 2002).

2.1.9.Dana Alokasi Khusus (DAK) Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus atau DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

2.2.Review Penelitian Terdahulu Tabel 2.1 Peneitian Terdahulu Nama dan Tahun Variable Penelitian Penelitian Arbie Gugus Wandira Variable dependen: (2012) Belanja modal Variable independen:

Hasil Penelitian Hasil Penelitiannya adalah Secara simultan variable Pendapatan


8

Virginia Gabriela Runtu, , Een Novritha Walewangko, Krest D Tolosang, (2016)

PendapatanAsli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil

Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Variable dependen: Belanja Modal Variable independen: Pajak daerah, Retribusi

Hasil penelitiannya adalah secara simultan variable Pajak Daerah Dan Retribusi Berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil Penelitiannya adalah Produk Domestic Regional Bruto, Penapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.

Tri Yulianita Hidayati Variable dependen: (2014) Anggaran Belanja Modal Variable independen: Produk Domestic Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum, Dana Alokasi Khusus Sumber :Review dari beberapa artikel 2.3.

Kerangka Pemikiran Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka yang telah dipaparkan diatas

maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengeolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap anggaran belanja modal. dimana Variable pada penelitian ini adalah Variabel Dependen yaitu Belanja Modal dan variable Independen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengeolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, DBH Dan DAU


9

2.4. Pengembangan Hipotesis 2.4.1.Pengaruh Pajak Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal Pajak daerah merupakan sumber PAD yang terbesarSetiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas.

2.4.2.Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah.Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang

2.4.3.Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Anggaran Belanja Modal Hasil Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber PAD. Semakin banyak penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka akan meningkatkan PAD dan akan semakin tinggi pula pendapatan daerah.

2.4.4.Pengaruh Lain-lain PAD yang Sah terhadap Anggaran Belanja Modal Lain-lain PAD yang sah meliputi Jasa Giro, Pendapatan Bunga, dan lainlain.Lain-lain PAD yang sah juga merupakan komponen PAD yang juga mempengaruhi belanja daerah, karena apabila dari sector ini banyak menghasilkan otomatis PAD juga bertambah dan bisa digunakan untuk pengalokasian belanja pemerintah.


10

2.4.5.Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Anggaran Belanja Modal. Pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran sektor belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DBH) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Wandira, 2013)

2.4.6.Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

2.4.7.Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Dana Perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah dana alokasi khusus, DAK bertujuan mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. (Ardhani, 2011).

2.5.Hipotesis H1= Diduga Pajak Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal pada kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau


11

H2=Diduga Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal pada kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau H3= Diduga Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal pada kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau H4= Diduga Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal pada kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau H5=Diduga Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal kabupaten/kota Provinsi Kepulaun Riau H6=Diduga Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal pada kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau H7= Diduga Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal pada kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau H8= Diduga Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengeolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepualaun Riau

BAB III METODOLOGI PENENLITIAN 3.1.Objek dan Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini dilakukan di seluruh Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau. Dimana dalam penelitian ini data yang diperoleh berasal dari laporan realisasi APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016, yang terdiri dari data Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengeolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan data Anggaran Belanja Modal yang diperoleh dari kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perbendaharaan.


12

3.2.Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dimana data yang diperoleh dalam bentuk angka dan analisisnya menggunakan statistic.

3.3.Operasionalisasi Variabel Penelitian Variable dependen atau variable utama dalam penelitian ini adalah Belanja Modal, sedangkan variable independen atau variable bebas dalam penelitian ini adalahPajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengeolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dimana variable independen ini akan memberikan pengaruh positif atau pengaruh negative terhadap variable dependen.

3.3.1.Variabel Belanja Modal Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (asset tetap). Indicator variable ini diukur dengan nilai real yang terdapat pada data Realisasi APBD Kepulauan Riau

3.3.2.Variabel Pajak Daerah Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh kabupaten atau kota.Variabel ini diukur melalui besarnya anggaran pajak daerah kabupatenatau kota pada setiap tahun anggaran dalam Laporan APBD. Indicator Pajak Daerah diukur dengan nilai real yang terdapat pada data realisasi APBD Kepulauan Riau

3.3.3.Variabel Retribusi Daerah Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.Retribusi Daerah ini diukur dengan nilai real yang terdapat pada data realisasi APBD Kepulauan Riau. Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang

13

3.3.4.Variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daeraah yang berasal dari hasil perusahan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Indicator variabel ini diukur dengan nilai real yang terdapat pada data realisasi APBD Kepulauan Riau

3.3.5.Variabel Lain-lain PAD Yang Sah UU No 33 tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Indicator variable ini diukur dengan nilai real yang terdapat pada data realisasi APBD Kepulauan Riau

3.3.6.Variabel Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Indicator ini diukur dengan nilai real yang terdapat pada data realisasi APBD Kepulauan Riau

3.3.7.Variabel Dana Aokasi Umum Dana Alokasi umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana alokasi umum untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dari laporan realisasi APBD. Dana Alokasi Umum diukur dengan nilai real yang terdapat pada data realisasi APBD Kepulauan Riau.


14

3.3.8.Variabel Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam laporan realisasi APBD.

3.4.Metode Penentuan Populasi atau Sampel Populasi merupakan kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, bendabenda dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian (purwanto 2004) dalam (Wandira, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah SeluruhKabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 20112016. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin memperlajari semua yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi (Sangaji dan Sopiah, 2010:186) dalam (Pikasari Mirta, 2015). Terdapat beberapa Kriteria dalam penelitian ini yaitu: Tabel 3.1 Hasil Seleksi Sampel Penelitian No

Kriteria

1

Seluruh Kabupaten/Kota provinsi kepulauan riau

2

Kabupaten kota yang tidak membuat laporan realisasi dalam format SAP

3 4

Kabupaten/kota yang tidak melaporkan anggaran dari sector belanja modal Kabupaten/kota yang tidak melaporkan Realisasi dari sector pajak


Jumlah 7 (0) (0) (0)

15

daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, DBH, DAU dan DAK 5

Kabupaten kota yang memiliki nilai 0

(2) Sampel

5

Jumlah Tahun

6

Data

30

Dari tabel 3.1dapat diketahui jumlah sampel yang digunakan sampel yang digunakan berjumlah 5 yaitu kabupaten Bintan, Karimun, Lingga, Anambas dan kota Batam. 3.5.Prosedur Pengumpulan Data Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai data Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, DBH, DAU, DAK dan belanja modal di pemerintahan provinsi kepri tahun 20112016 dimana data yang digunakan adalah laporan realisasi APBD yang telah diterbitkan oleh dirjen perimbangan keuangan pemerintah daerah dan kementrian keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.

3.6.Metode Analisis Menurut (Priyatno, 2010) Metode analisis terbagi atas 2 bagian yaitu: 1) Metode statistik parametrtik adalah metode analisi data dengan mean, median, standar deviasi, distribusi data normal dll. 2) Metode statistik non parametric adalah metode analisis data tanpa menggunakan parameter-parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi, serta distribusi data tidak harus normal dll.


16

3.6.1.Statistic Deskriptif Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk melihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungannya yang ada antar variable yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variable yang digunakan adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.

3.6.2.Uji Asumsi Klasik Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi :

3.6.2.1.Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

3.6.2.2.Uji Multikolonieritas Uji normalitas adalah keadaan diamana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar varibel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna (korelasinya 1 atau mendekati 1).beberapa metode uji mutikolinearitas yaitu dengan melihat nilai tolerance dan inflasion factor (VIF) pada model regresi atau dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r2) dengan nilai detrminasi secara serentak(R2). (Priyatno, 2012)


17

3.6.2.3.Uji Heteroskedastisistas Uji Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pada satu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas juga bisa di uji kembali denganuji koefisien korelasi spearman’s rho yaitu metode uji heteroskedastisitas dengan korelasi spearman’s rho yaitu mengorelasikan variabel independen dengan nilai unstandardized residual.

3.6.2.4.Uji Autokorelasi Autokorelasi adalah keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson(DW test).(Priyatno, 2010) Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson adalah sebagai berikut. -

DU < DW < 4-DU maka Ho diterima, artinya tidak terjadi Autokorelasi.

-

DW < DL atau DW > 4-DL maka Ho ditolak, artinya terjadi autokorelasi.

-

DL < DW < DU atau 4-DU < DW <4-DL, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

3.6.3. Uji Regresi Linear Berganda Analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan

memprediksi

variabel

dependen

dengan

menggunakan

variabel

independen.Perbedaan dengan menggunakan satu variabel independen yang dimasukkan dalam model, sedangkan regresi linear berganda dimasukkan dalam model, sedangkan regresi linear berganda menggunakan dua atau lebih variabel independen yang dimasukkan dalam model.


18

3.6.4.Pengujian Hipotesi Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya.hipotesis dinyatakan dengan kalimat pernyataan dan bukan pernyataan. 3.6.4.1.Analisis Koefisien Determinasi (R2) Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menernagkan variasi variable dependen.Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variable-variable independen dalam menjelaskan variasi variable dependen amat tebatas.Nilai yang mendekati satu berarti variable-variable independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen (Ghozali, 2013:97).

3.6.4.2.Uji Signifikan Simultan (Uji F) Uji f atau uji koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama digunakan varibel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi <0,05 maka Ho ditolak yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, dan jika Signifikansi >0,05 maka Ho diterima artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. (Priyatno, 2012).

3.6.4.3.Uji Parsial ( Uji t) Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen, pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan 2 sisi. Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi <0,05 maka Ho ditolak yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabe dependen. Dan jika signifikansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang

19

>0,05 maka Ho diterima yang artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. (Priyatno, 2012).

BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Deskripsi Objek Penelitian Didalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu pada tahun 2011 sampai 2016 dengan jumlah sampel 4 kabupaten dan 1 kota yang terdiri dari kabupaten Bintan, Karimun, Natuna, Lingga dan Kota Batam.

4.2. Hasil Analisis Data 4.2.1.Statistik deskriptif Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai variabel-variabel penelitian meliputi Anggaran Belanja Modal, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dimana statistik deskriptif menunjukan jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini serta dapat menunjukan nilai maksimum, nilai minimum dan nilai rata-rata serta standar deviasi dari masing-masing variabel. Berdasarkan hasil pengolahan data dari spss 20.0 for windows, berikut hasil output statistik deskriptif untuk variabel-variabel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Statistik Deakriptif Descriptive Statistics

ABM

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

30

99345158

609638518

272734197.57

139189453.900


20

PJDR

30

1470265

648113086

164013740.17

179276226.553

RTDR

30

258713

93194628

16532586.33

25032972.971

PKD

30

550632

13411204

3880649.93

3336399.084

LLPAD

30

7221382

265674784

43293233.13

52814867.084

DBH

30

52352395

1054602195

330037262.03

240065704.741

DAU

30

85322702

726098927

312754104.17

139367657.058

DAK

30

4352100

316627023

77493736.70

75562362.238

Valid

N

(listwise)

30

Sumber: Data Olahan SPSS 20.0 For Windows 4.3.Uji Asumsi Klasik UjiAsumsi Klasik ini terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas. Jika Uji Asumsi Klasik ini tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan efek bias pada hasil penelitian.

4.3.1.Uji Normalitas Uji Normalitas digunakan untuk menguji Apakah nilai Residual yang dihasilkan dari Regresi terdistribusi secara normal atau tidak.Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot of regression standardized residual atau dengan uji One Sample Kolmogrov Smirnov.


21

Gambar 4.1 Grafik Normal P-P Plot Dari Hasil uji Normalitas Grafik P-P Plot menunjukan bahwa Grafik Normal p-plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi syarat asumsi normaitas. Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak, maka dilakukan pengujian One Sample Kolmogrovsmirnov.

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas-Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N

30

Normal Parametersa,b Most

Mean

1E-7

Std. Deviation

73688068.45542325

Extreme Absolute

.106


22

Differences

Positive

.106

Negative

-.051

Kolmogorov-Smirnov Z

.579

Asymp. Sig. (2-tailed)

.890

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Sumber: Data Olahan SPSS 20.0 For Windows

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel menunjukkan nilai KolmogorovSmirnov sebesar0,579 dengan tingkat Probabilitas Signifikansi sebesar 0,890. Karena nilai signifikanlebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan memenuhi asumsi Normalitas

4.3.2.Uji Multikolinearitas Uji Multikolinearitas untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya model regresi adanya Korelasi antar variable bebas (Independen).Model regresi

yang

baik

seharusnya

tidak

terjadi

korelasi

diantara

variable

independen.Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor(VIF).Jika nilai tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang Dari 10 maka dinyatakan bebas multikolinearitas. Tabel 4.3 Hasil Uji MultiKolinearitas Coefficientsa Model

Collinearity Statistics Tolerance

VIF

PJDR

.148

6.760

RTDR

.172

5.817

PKD

.964

1.038

(Constant) 1


23

a.

LLPAD

.556

1.800

DBH

.770

1.298

DAU

.651

1.536

DAK

.836

1.197

Dependent Variable: ABM

Sumber: Data Olahan SPSS 20.0 For Windows

Hasil Uji Multikolinearitas pada Tabel 4.3 menunjukan bahwa tidak ada satupun variabel yang memiliki nilai Tolerance dibawah 0,1 dan nilai VIF diatas 10. Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi Multikolinearitas antar variabel independen dalam regresi ini.

4.3.3.Uji Heteroskedastisitas Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji grafik Scatterplots Regresi dan dengan uji Koefisien KorelasiSpearman’s rho adalah sebagai berikut.

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas-Grafik Scatterplot Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang

24

Hasil Uji Heteroskedastisitas dari gambar menunjukan bahwa grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED menunjukan pola penyebaran, dimana titiktitik menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y. hal ini menunujukkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas pada data yang digunakan. Untuk lebih memastikan dalam penelitian ini menggunakan Uji Spearman’s rho

Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas-Spearman’s Rho Correlations Unstandardized Residual Unstandardized Residual

PJDR

RTDR

Spearma n's rho

PKD

LLPAD

DBH

Correlation Coefficient

1.000

Sig. (2-tailed)

.

N

30


-.027

Sig. (2-tailed)

.888

N

30


-.160

Sig. (2-tailed)

.397

N

30


.083

Sig. (2-tailed)

.665

N

30


.216

Sig. (2-tailed)

.251

N

30


-.034

Sig. (2-tailed)

.860

N

30


-.076

Sig. (2-tailed)

.689

DAU


25

DAK

N

30


-.012

Sig. (2-tailed)

.949

N

30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). Sumber: Data Olahan SPSS 20.0 For Windows

Berdasarkan table 4.4 dapat disimpulkan bahwa korelasi antara variabel independen dengan unstandardized residual memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpukan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3.4.Uji Autokorelasi Uji autokoreasi ini dilakukan dengan melihat nilai uji durbin Watson (DW). Tidak terjadinya masalah autokorelasi, Berikut adalah hasil pengujian autokorelasi: Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi-Durbin Watson Model Summaryb Model

1

R

.848a

R Square

.720

Adjusted

R Std. Error of the Durbin-Watson

Square

Estimate

.631

84602818.443

2.109

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU, PKD, LLPAD, DBH, RTDR, PJDR b.


Sumber Data Olahan SPSS 20.0 For Windows

Dari tabel 4.5, dapat diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 2,109.Karena nilai DW terletak antara DU

26

4.4.Analisis Regresi Linear Berganda Dalam penelitian ini digunakan teknis Analisis Regresi Linear Berganda yang diolah dengan SPSS 20.0 for windows dengan hasil output sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Coefficientsa Model

Unstandardized Coefficients B

Std. Error

(Constant)

180642946.910

66465227.665

PJDR

-.596

.228

RTDR

6.757

1.514

PKD

3.994

4.796

LLPAD

1.011

.399

DBH

.214

.075

DAU

-.100

.140

DAK

-.264

.227

1

a.



Dari hasil output regresi diatas didapat persamaan Regresi Linear Berganda adalah sebagai berikut: Y=180642946.910 – 0,596 X1 + 6.757 X2 + 3.994 X3 +1.011 X4 + 0,214X5 -0,100X6 -0,264X7 + e

4.5.Pengujian Hipotesis 4.5.1.Analisis Koefisien Determinasi (R2) Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai adjusted R-Square. Nilai adjusted RSquare dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar


27

kemapuan variabel independendalam menerangkan variabel dependen. Koefisien determinasi antara 0 dan 1.Apabila angka koefisiendeterminasi mendekati 1 maka kemampuan menjelaskan variabel independen terhadap variabeldependen semakin kuat.

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Model Summaryb Model R

R Square

Adjusted

R

Square 1

.848a

.720

.631

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU, PKD, LLPAD, DBH, RTDR, PJDR b.



Dari tabel 4.7 diketahui bahwa nilai adjusted R-Square sebesar0,631 menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas. Artinya bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lainlain PAD yang sah,Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mampu dijelaskan oleh variabel Anggaran Belanja Modal sebesar 63,1% sedangkan sebesar 36,9% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Nilai R sebesar 0,848 menunjukkan bahwa koefisien sebesar 84,8%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah,Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai hubungan yang erat dengan variabel Anggaran Belanja Modal.


28

4.5.2.Uji Signifikansi Simultan (Uji F) Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengukur pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Belanja Modal secara simultan. Hasil pengujian simultan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8 Hasil Uji Simultan (Uji f) ANOVAa Model

Sum of Squares Regression

1

Residual

Total

404369406684874620 .000 157468011548043232 .000 561837418232917890 .000

df 7

22

Mean Square 5776705809783 9232.000

F

Sig.

8.071

.000b

7157636888547 420.000

29

a. Dependent Variable: ABM c.

Predictors: (Constant), DAK, DAU, PKD, LLPAD, DBH, RTDR, PJDR


Dari uji Anova atau Uji F pada tabel 4.8 diatas, nilai F hitung = 8.071 dan F tabel sebesar 2.549. Berdasarkan signifikansi <0,05 maka Ho ditolak, dan jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima. Karena signifikansi pada uji F kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka Ho ditolak. Artinya pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.


29

4.5.3.Uji Parsial (Uji t) Uji t atau uji regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah secara parsial variabel pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lainlain PAD yang sah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap tingkat penjualan. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan 2 sisi.

Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial (Uji t) Coefficientsa Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

T

Sig.

2.718

.013

Coefficients B

Std. Error

Beta

(Constant)

180642946.910

66465227.665

PJDR

-.596

.228

-.767

-2.614

.016

RTDR

6.757

1.514

1.215

4.464

.000

PKD

3.994

4.796

.096

.833

.414

LLPAD

1.011

.399

.384

2.534

.019

DBH

.214

.075

.368

2.866

.009

DAU

-.100

.140

-.100

-.715

.482

DAK

-.264

.227

-.143

-1.162

.258

1

a. Dependent Variable: ABM Sumber: Data Olahan SPSS 20.0 For Windows


30

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada Bab-bab terdahulu dan pengujian-pengujian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan: 1)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah berpengaruh negatif terhadap Anggaran Belanja Modal.

2)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa variabel Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.

3)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.

4)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa variabel Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.

5)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal

6)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.

7)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.

8)

Berdasarkan hasil pengujian secara signifikansi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil (DBH),

Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi

Khusus (DAK) secara bersama-samaberpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal


31

5.2. Saran Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Berdasasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan sara-saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut: 1)

Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan atau meneliti variabel yang lebih menarik. Hal ini dilakukan agar memperoleh hasil yang lebih akurat dan menunjukan apakahpenelitian dengan menggunakan sampel dan variabel yang lebih variasi dapat memberikan hasil yang berbeda atau sama.

2)

Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Yang Lebih Lengkap.

3)

Bagi pemerintah daerah, dengan melihat pengaruh Dana Bagi Hasil yang sangat signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal diharapakan dapat lebih meningkatkan proporsi masing-masing variabel tersebut.


32

FATMASARI,

Recommend Documents