Devina Frimeri 1, Abdullah Karim 2, Rita Kala Linggi 3

eJournal Administrative Reform, 2017, 5 (1): 260-270 ISSN 2338-7637, ar.mian.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2017

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI N0MOR 138 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KANTOR CAMAT TERING KABUPATEN KUTAI BARAT Devina Frimeri 1, Abdullah Karim 2, Rita Kala Linggi 3 Abstrak Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Nomor 138 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten). Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 138 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kantor Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat telah dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. Faktor pendukung implementasi kebijakan Bupati terkait dengan pelayanan Administrasi Terpadu antara lain : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dapat dijadikan sebagai landasan hukum terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kantor Camat Tering Kabupaten Kutai Barat, Peraturan Bupati nomor 138 Tahun 2014 tentang PATEN dan kuatnya komitmen Camat beserta staf untuk menerapkan pelayanan administrasi terpadu secara efektif. Kata Kunci : implementasi, peraturan bupati, pelayanan, administrasi terpadu, Abstract The purpose of this research was to describe and analyze the Implementation Regulations of Regent Number 138 by 2014 about Integrated Sub-district administrative service (Paten). Research results show that implementation of the regulations of the Regent of Kutai Barat Number 138 by 2014 About organizing an integrated administrative service town in the Subdistrict Office Tering West Kutai Regency has been implemented as set forth in the terms. Factors supporting the implementation of policies related to theservice of the Regent Administrrasi Integrated include: Minister of the Interior Regulation No. 4 of 2010 on an integrated administrative service districts, can serve as a legal basis against the implementation of an integrated administrative service District Office Head Tering West Kutai Regency Regent, rule number 138 by 2014 about patents and the strong commitment of Head along with the staff to implement an integrated administrative service effectively. Keywords: implementation, regulation, services the regents integrated, 1

Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda. 3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda. 2

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 138 Tahun 2014 (Devina Frimeri)

Pendahuluan Pada era reformasi birokrasi, masyarakat mendambakan bahwa pelayanan yang berkualitas dapat terpenuhi, tetapi fakta menunjukkan harapan untuk mendapatkan layanan yang berkualitas belum juga terealisasi, bahkan masyarakat dihadapkan oleh jalur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit sehingga dihadapkan pada pengorbanan yang tinggi, baik waktu, tenaga maupun biaya. Karena kurang terpenuhinya harapan yang diinginkan maka tidak mengherankan jika masyarakat secara terus menerus melakukan koreksi dan kritik terhadap birokrasi pemerintah. Bahkan persoalan pelayanan menjadi perbincangan yang begitu keras dikalangan akademisi, dan juga oleh para praktisi sendiri. Berbicara mengenai pelayanan sebagaimana yang disebutkan di atas, tentunya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah, maka untuk mengiringi upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pelayanan yang berkualitas, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Umum, kemudian dikeluarkannya lagi kebijakan pemerintah melalui Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Standar Indek Kepuasan Masyarakat, dan didukung dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pelayanan Umum. Untuk mengiringi kepentingan masyarakat agar dapat terlayani sesuai yang diharapkan, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten). Dalam pelaksanaannya di daerah akan diatur berdasarkan peraturan kepala daerah. Di Kabupaten Kutai Barat, seiring dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri maka pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 138 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (Paten). Diharapkan kebijakan tersebut dapat mengantisipasi fenomena yang terjadi, dan kepentingan masyarakat dapat terlayani tepat waktu serta tidak dihadapkan oleh pengorbanan yang tinggi, baik waktu, tenaga maupun biaya. Pengertian Kebijakan Publik Leonard D.White (Soenarko, 2004) mengatakan bahwa Administrasi itu tidak terlepas dari Politik dengan mengatakan : “Admistration is inevitable buond up with Policy, and through policy with Polities” (tidaklah dapat dihindarkan bahwa Administrasi itu akan terikat pada kebijakan dan melalui kebijakan itu terikat pula pada Politik). Sedangkan untuk merealisasi Public Policy tersebut diperlukan kegiatan Administrasi, dalam hal ini Administrasi Negara. Menurut Thomas R.Dye (1998:2): ”Public policy is whatever governments choose to do or not to do”. Dye berpendapat sederhana bahwa kebijakan publik adalah suatu kepatuhan yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan. Menurutnya, kebijakan negara tidak saja harus dilaksanakan tetapi juga hal-hal yang sengaja tidak dilakukan, karena sama-sama mempunyai pengaruh terhadap publik. Sementara Anderson dalam Public policy – Marking 261

eJournal Administrative Reform, Volume 5, Nomor 1, 2017: 260-270

(1975:3) mengutarakan lebih spesifik bahwa ”Public policies are those policies developed by gevernment bodies and officia” (Kebijakan dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah. Dalam kaitan ini aktor-aktor bukan pemerintah tentu saja dapat memengaruhi perkembangan atau perumusan kebijakan negara’’. Berdasarkan pandangan tersebut, sifat kebijakan publik dipahami sebagai arah tindakan pemerintah yang dapat dirinci ke dalam beberapa kategori (dalam Winarno, 2007:21) yakni policy demand (tuntutan kebijakan), policy decision (keputusan kebijakan), policy statement (pernyatan kebijakan), policy output (keluaran kebijakan) dan policy outcome (hasil akhir kebijakan). Implementasi Kebijakan Publik Meter dan Horn (1978:263) mendefinisikan Policy implementation encompasses those by public and private individuals (and groups) that are directed decisions. Definisi tersebut memberi memberi makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu (dan kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Konsep implementasi Danies A.Mazmanian dan Paul A.Sabatier (Abdul Wahab, 2003:65) menyatakan bahwa : memahami apa yang nyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, adalah kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada suatu kejadian di masyarakat. Pendapat yang berbeda dikemukakan Sabatier (1993:45) bahwa implementation is the carrying out a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions, (membatasi pengertian implementasi pada pelaksanaan keputusan kebijakan dasar umumnya berbentuk undang-undang, akan tetapi dapat juga mengindentifikasikan masalah yang ingin dicapai dan dalam berbagai cara untuk mengatur proses pelaksanaanya). Pengertian Pelayanan Publik Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh para pemberi jasa dengan pengguna jasa, baik yang dilakukan lembaga pemerintah maupun swasta. Pelayanan sebagai bentuk pemenuhan, baik berupa barang maupun jasa dalam rangka kelangsungan hidup. Menurut Moenir (2004:182) pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Pusat, Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 262


perundang-undangan. Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Lembaga Administrasi Negara (2001:98) merumuskan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis, hal ini dapat diartikan bahwa ”Pelayanan Publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik” Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang dan atau secara kelembagaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan Administrasi Terpadu Pelayanan administrasi terpadu merupakan kegiatan yang menggabungkan dari berbagai jenis pelayanan secara terpadu dalam rangka terciptanya pelayanan yang tertib, teratur, lancar dan efektif. Menurut Moenir (2001 : 93) pelayanan administrasi terpadu adalah suatu proses kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi jasa kepada pengguna jasa yang dilakukan secara terpadu (pada satu tempat) dalam rangka pemenuhan kepentingan publik. Sehubungan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud di atas, terdapat beberapa pola yang ditawarkan pada masyarakat, yang dianggapnya relevan dengan tujuan pelayanan. Menurut Tjokroamidjojo, (1997 : 157) dapat dilakukan melalui 4 (empat) pilihan sebagai berikut : a. Sistem pelayanan satu pintu (One Door Service) nasabah hanya bertemu dengan satu instansi. Instansi satu ini yang mengurusi berbagai bentuk perijinan yang merupakan kewenangan dari berbagai badan/lembaga. b. Sistem pelayanan satu badan/lembaga (One Stop service), Badan/lembaga ini diberi pelimpahan kewenangan oleh badan/ lembaga yang semula mempunyai kewenangan pemberian izin. c. Pola pelayanan satu atap (One Roof System) yaitu pola pelayanan publik yang dilakukan secara terpadu pada satu tempat / lokasi oleh beberapa instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangannya masingmasing. 263


d.

Pola pelayanan fungsional, yaitu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya

Hasil dan Pembahasan Pelayanan administrasi terpadu kecamatan sebagaimana yang diatur melalui kebijakan Bupati Kutai Barat merupakan produk kebijakan sebagai usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan di tingkat pemerintahan kecamatan. Dengan harapan kepentingan warga penduduk dapat diselesaikan lebih cepat dan warga tidak dihadapkan oleh pengorbanan yang tinggi. Sebab kepentingan warga dapat diselesaikan dalam satu jalur birokrasi yang ditempatkan pada satu tempat dan terpadu. Meski demikian dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, kesemuanya itu sangat tergantung pada kesiapan lembaga dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Atas dasar hasil penelitian yang dikemukakan penulis akan melakukan pembahasan secara substantif sehingga dapat diketahui lebih jelas mengenai fakta-fakta yang terjadi di objek penelitian yaitu berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan administrasi terpatu kecamatan di Kantor Camat Tering Kabupaten Kutai Barat. Mekanisme Pelayanan Administrasi Terpadu Mekanisme pelayanan administrasi terpadu merupakan serangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis, yang diatur sesuai tahapan-tahapan dan didasarkan pada suatu ketentuan yang berlaku. Mekanisme pelayanan penting dapat dijadikan sebagai panduan pelaksanaan pelayanan, sehingga secara administratif pelayanan lebih tertib, teratur dan terarah dengan demikian dapat tercipta suatu keadaan yang lebih teratur, aman dan lancar, dan kepentingan warga dapat terlayani sesuai yang diharapkan. Fakta menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan administrasi yang dilakukan secara terpadu di kantor Camat Tering sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut nampaknya telah mendapat apresiasi warga, sebab segala urusan yang berkenaan dengan kepentingan warga dapat diselesaikan melalui jalur birokrasi yang dipersiapkan melalui loket-loket yang tersusun berdasarkan jenis pelayanan, dengan demikian segala urusan dapat diselesaikan dalam satu pintu dan para warga yang akan mengurus kepentingannya dapat diselesaikan sesuai mekanisme yang ditetapkan, dan di samping itu tidak dihadapkan oleh pengorbanan waktu dan tenaga yang tinggi. Dengan pelayanan administrasi terpadu inilah, kepentingan warga dapat diakses dalam satu tempat, dan diperlukan waktu relatif singkat dan secara aplikatif telah mencerminkan prinsip-prinsip pelayanan. Ini berarti secara faktual pelayanan administrasi terpadu di Kantor Camat Tering telah sesuai, sebagaimana yang yang diatur dalam Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 bahwa mekanisme pelayanan hendaknya mencerminan kesederhanaan. Dibalik mekanisme pelayanan dengan jalur birokrasi yang tidak berbelit-belit maka kepentingan 264


warga dapat terselesaikan dalam waktu relatif dan disisi lain sebagai warga yang memerlukan layanan, merasa puas atas layanan yang diberikan. Hal tersebut didukung oleh beberapa pendapat informan dan hasil observasi di objek penelitian serta pedoman yang dibuat dalam standar operasional pelayanan (SOP) mengindikasikan adanya keselarasan antara fakta di lapangan dengan pendekatan empiris dan normatif. Dengan demikian implementasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten) ditinjau dari aspek mekanisme pelayanan menunjukkan indikasi baik. Ini berarti kebijakan Bupati Nomor 138 Tahun 2014 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu telah mendapat apresiasi warga sebab dengan diterapkan kebijakan tersebut maka segala urusan yang berkenaan dengan kepentingan warga dapat diakses dalam satu pintu dan warga penduduk tidak lagi dihadapkan oleh jalur birokrasi yang berbelit-belit, atau tidak dihadapkan oleh pengorbanan waktu, dan tenaga yang tinggi. Transparansi Petugas Pelaksanan dalam Memberikan Pelayanan Transparansi dalam pelayanan memiliki esensi untuk memperjelas pertanggungjawaban atas pelayanan yang dilakukan oleh petugas pelaksana. Sebagai petugas pelaksana ketika melaksanakan tugasnya tentunya bersikap konsisten atau dapat memegang teguh kriteria yang ditetapkan dalam transparansi, seperti prosedur/tata cara pelayanan, rincian biaya, tata cara pembayaran, waktu penyelesaian pelayanan, hak dan kewajiban, dan perlakukan dalam memberikan layanan. Sehubungan dengan dilaksanakannya pelayanan administrasi terpadu di Kantor Camat Tering, para petugas pelaksana telah melaksanakan tugasnya lebih terbuka atau transfaran, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan diantara para warga penduduk yang memerlukan layanan. Keterbukaan tersebut bukan hanya menyangkut masalah perlakuan terhadap warga yang dilayani, tetapi secara prosedural diperlakukan sama sehingga diantara warga penduduk yang yang mengurus segala kepentingan telah diakses sesuai nomor urut. Demikian halnya yang berkenaan dengan rincian biaya dan pembayaran, yang berkenaan dengan setiap jenis pelayanan juga lebih terbuka, sehingga warga dapat mengenai besarnya biaya yang ditentukan dalam setiap jenis pelayanan. Petugas pelaksana lebih terbuka dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan sehingga para warga yang memerlukan layanan merasa lebih elegan sebab tidak ada yang ditutup-tutupi. Demikian halnya ditinjau dari aspek perlakuan, meskipun ada perlakuan yang diskriminatif tetapi itupun hanya diberikan pada orang tertentu, tetapi secara akumulatif menunjukkan indikasi baik. Dengan demikian pelayanan administraai terpadu yang dilakukan di Kantor Camat Tering, ditinjau dari aspek transparansi termasuk baik atau tindakan petugas ketika memberikan layanan pada warga penduduk yang memerlukan layanan, dapat diperlakukan dengan baik, sehingga para warga yang memerlukan layanan merasa senang atas layanan yang diberikan. 265


Ketepatan Waktu Dalam Memberikan Pelayanan Efektivitas dan efisiensi pelayanan merupakan dambaan setiap warga yang memerlukan pelayanan. Sebab konsekuensi logis dari pelayanan yang kurang tepat atau tidak adanya kepastian waktu yang tepat dapat menimbulkan inefisiensi atau pemborosan. Dengan dikeluarkan kebijakan Bupati Nomor 138 tahun 2014 kepentingan warga dapat terlayani sesuai yang diharapkan. Fakta menunjukkan bahwa seiring dengan diberlakukan kebijakan Bupati tersebut memang pelayanan pada warga mengalami perubahan atau perbaikan meski demikian perubahan tersebut kurang optimal. Misalnya dalam segi mekanisme pelayanan dan transfaransi petugas dalam melayani terindikasi baik, tetapi ditinjau dari segi ketepatan waktu, masih beragam. Namun demikian secara akumulatif menunjukkan indikasi cukup baik, artinya pelayanan pada warga sebagian besar dapat diselesaikan tepat waktu. Berbicara tentang ketepatan waktu layanan terutama terkait dengan berbagai jenis pelayanan di Kantor Camat Tering Kabupaten Kutai Barat berdasarkan hasil temuan tidak semua kepentingan warga dapat terlayani sesuai standar operasional prosedur (SOP). Terutama pelayanan bidang pertanahan, dirasa masih jauh dari garapan warga, karena diperlukan waktu relatif lama. Sedangkan pelayanan administrasi lainnya seperti kartu kuning (pencari kerja) dapat diselesaikan secara efektif. Kurang efektifnya pelayanan dokumen di Kantor Camat Tering Kabupaten Kutai Barat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya masalah teknis, seperti kerusakan sarana dan prasarana komputer, pemadaman listrik, dan terbatasnya aparatur yang kompeten. Kesiapan Aparatur Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Faktor manusia merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran pelayanan, karena itu perlu dipersiapkan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa keadaan aparatur ditinjau dari segi kuantitas sangat memadai karena didukung sebanyak 63 pegawai, yang terdiri dari 32 orang sebagai pegawai negeri sipil dan 31 orang sebagai pegawai honorer. Tetapi ditinjau dari segi kualitas masih kurang menunjang bidang tugasnya, selain tidak selarasnya antara latar belakang pendidikan dengan jenis pekerjaan dan juga terbatasnya skill (kecakapan dan keterampilan) aparatur terindikasi oleh legalitas pelatihan yang dimiliki aparatur terbatas pada pegawai tertentu sehingga kurang memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Seharus untuk mengiringi pelaksanaan kebijakan Bupati Kutai Barat tentang pelayanan administrasi terpadu, diimbangi dengan sumber daya aparatur sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, justru secara aplikatif tidak diikuti dengan sumber daya aparatur yang kompeten. Dengan demikian pelayanan administrasi terpadu secara akumulatif kurang menunjang kelancaran pelayanan. Untuk terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu sebagaimana yang diharapkan maka Camat Tering telah memberikan bimbingan dan pembinaan 266


secara silmultan, dan disamping adanya upaya untuk memberikan kesempatan sejumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai bidang kerjanya. Untuk sementara ini demi terselenggaranya pelayanan yang berkenaan dengan kepentingan warga, para pimpinan unit kerja memberikan petunjuk, dan bimbingan secara simultan sehingga kepentingan warga dapat terlayani. Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan tentunya didukung dengan sarana dan prasarana operasional yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Mengingat keberadaan sarana operasional sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi, maka perlu dilakukan penambahan dan peningkatan sarana operasional yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga mampu mengakses dalam waktu yang singkat atau dapat menstranformasi informasi secara efektif sehingga semua jenis pelayanan dapat diakses secara cepat dan tepat. Seiring dengan penerapan kebijakan Bupati Kutai Barat Nomor 138 tahun 2014 tentang pelayanan administrasi terpadu kecamatan, sudah selayaknya ditunjang dengan sarana operasional yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan demikian dambaan dapat memberikan kemudahan akses, dan kepentingan warga dapat terlayani sesuai yang diharapkan. Fakta menunjukkan bahwa seiring dengan diberlakukannya Kebijakan Bupati Nomor 138 tahun 2014 tentang pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten), tidak diikuti dengan sarana dan prasarana yang memadai, terutama ditinjau dari segi kualitas, sebab fasilitas operasional yang ada saat ini kurang memenuhi yang diharapkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari hasil observasi di obyek penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana operasional yang dipersiapkan masih terbatas sehingga kurang menunjang kemudahan akses. Hal tersebut dapat diketahui dari fasilitas kerja yang digunakan untuk pelayanan publik, seperti komputer, mesin ketik portabel dan prasarana lain, selain kondisinya sering mengalami kerusakan dan juga spesifikasinya kurang menunjang kelancaran pelayanan. Dengan demikian segala urusan yang berkenaan dengan kepentingan warga tidak semuanya dapat diselesaikan tepat waktu. Keramahtamahan Aparatur dalam Memberikan Layanan Sub fokus penelitian penelitian dari pelayanan administrasi terpadu adalah keramahtamahan aparatur dalam memberikan layanan. Terutama sikap dan perilaku petugas pelaksana yang berada di garis depan ketika melayani warga atau kepentingan warga penduduk hendaknya menunjukkan performance yang baik. karena itu harus dipersiapkan Sebagai pelayanan publik hendaknya memiliki sensitivitas terhadap apa yang diingin para pemakai jasa, dan demikian masyarakat pemakai jasa akan merasa senang dan puas atas layanan yang diberikan. Hal tersebut dapat diapresiasikan melalui sentuhan pribadi dengan memberikan responsibilitas terhadap orang yang dilayani. Hal tersebut dapat 267


ditunjukkan melalui penampilan, bahasa tubuh dan tutur bahasa yang sopan, ramah, ceria, lincah dan gesit. Dari hasil observasi di objek penelitian menunjukkan kesopanan dan keramahtamahan aparatur di lingkungan kerja Kantor Camat Tering Kabupaten Kutai Barat, dalam memberikan layanan pada masyarakat termasuk baik. Hal tersebut tercermin pada sikap aparatur dalam menghadapi warga masyarakat yang memerlukan layanan, telah menunjukkan sikap yang santun dan ramah. Sehingga warga masyarakat merasa senang atas layanan yang diberikan. Tetapi realitas menunjukkan bahwa sikap yang ditampilkan aparatur ketika melayani masyarakat kepada pemakai jasa masih terjadi keragaman sikap, yaitu ada kalanya petugas yang ramah, dan ada pula yang kurang ramah. Dari hasil observasi di obyek penelitian menunjukkan bahwa sikap aparatur dalam menghadapi warga penduduk terindikasi baik karena sebelumnya telah diberikan pembinaan dan bimbingan terkait dengan etika pelayanan, sehingga cukup beralasan jika keramahtamahan aparatur dalam menghadapi warga mampu menarik perhatian warga yang memerlukan layanan. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut bahwa : 1. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten), di Kantor Camat Tering yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 138 Tahun 2014. Untuk mengetahui hal-hal substantif dari hasil pembahasan dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Ditinjau dari aspek mekanisme pelayanan ternyata telah mendapat respon yang caik dari warga yang mengurus kepentingannya, baik bidang perijinan maupun non perijinan. Secara prosedural layanan pada warga penduduk secara terpadu yang dilakukan melalui loket-loket menunjukkan kesederhanaan karena semua kepentingan warga dilakukan pada loket yang disediakan sehingga warga penduduk tidak dihadapkan oleh pengorbanan yang tinggi. b. Ditinjau dari aspek transparansi petugas dalam pelayanan, menunjukan keterbukaan pada setiap warga yang memerlukan layanan, baik dilihat dari segi rincian biaya, mengenai hak dan kewajiban, maupun perlakuan dalam pelayanan. c. Ditinjau dari aspek ketepatan waktu dalam pelayanan, fakta menunjukkan bahwa tidak semua kepentingan warga, baik yang berkenaan dengan perijinan dan non perijinan dapat terlayani sesuai yang diharapkan. d. Pelayanan administrasi terpadu ditinjau dari aspek kesiapan aparatur yang terlibat dalam pelayanan. Secara faktual pelayanan administrasi yang dilakukan secara terpadu kurang dilengkapi dengan dengan aparatur yang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 268


2.

3.

e. Pelayanan administrasi terpadu ditinjau dari aspek kesiapan sarana operasional. Secara faktual sarana dan prasarana operasional kurang memadai baik ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas. Mengingat kurangnya kesiapan sarana operasional maka layanan pada warga/masyarakat tidak semuanaya dapat diselesaikan pada waktu yang tepat. f. Pelayanan administrasi terpadu ditinjau dari aspek keramahtamahan petugas pelaksana dalam layanan. Secara faktual menunjukkan bahwa keramahan petugas dalam memberikan layanan pada warga menunjukan sikap yang ramah, dan santun. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan Bupati Kutai Barat terkait dengan pelayanan administrasi terpadu kecamatan antara lain: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, b. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 138 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang dapat dijadikan sebagai petunjuk pelaksanaan kerja, c. Kuatnya komitmen Camat beserta staf jajarannya untuk melaksanakan pelayanan administrasi terpadu sesuai ketentuan yang berlaku. Faktor-faktor yang menghambat antara lain faktor anggaran operasional yang terbatas, sumber daya aparatur yang terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas serta terbatasnya sarana operasional penunjang.

Saran-saran Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut : 1. Sehubungan dengan pelaksaanaan Peraturan Bupati Nomor 138 tahun 2014 tentang pelayanan administrasi terpadu kecamatan terbentur oleh terbatasnya anggaran operasional, maka agar terlaksanakan pelayanan administrasi terpadu yang efektif dan efisien maka Camat Tering perlu mengusulkan penambahan anggaran operasional, dan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengusulkan penambahan anggaran melalui rencana kerja yang dibuat tiap tahun anggaran. 2. Sehubungan dengan pelaksaanaan Peraturan Bupati Nomor 138 tahun 2014 tentang pelayanan administrasi terpadu kecamatan dihadapkan oleh terbatasnya sumber daya aparatur yang berkualitas, maka untuk mengatasi hal tersebut, Camat Tering perlu mengajukan tambahan sumber daya aparatur sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dan hal tersebut dapat dilakukan melalui pimpinan vertikal ataupun melalui Badan Kepegawaian yang disusun pada rencana kerja tahunan. Selain itu untuk meningkatkan SDM perlu mengikuti diklat seperti diklat pelayanan public. 3. Sehubungan dengan pelaksaanaan Peraturan Bupati Nomor 138 tahun 2014 tentang pelayanan administrasi terpadu kecamatan dihadapkan oleh 269


terbatasnya sarana operasional, maka untuk mengatasi hal tersebut Camat Tering perlu menambah sarana operasional seperti labtob, pengadaan loket, soundsystem,kursi tunggu sesuai yang dibutuhkan melalui usulan rencana kerja yang dibuat pada tahun anggaran. Daftar Pustaka Abdul Wahab, Solichin. 2003. Analisis Kebijaksanaan Negara: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Bumi Aksara: Jakarta. Anderson, J.E. 1985. Public Policy Making. Rine Hart and Winston: New York. Dye, R. Thomas. 1988. Understanding Public Policy. Yale University: New Haven. LAN dan BPKP. 2001. Akuntabilitas dan Good Governance. LAN: Bandung. Moenir, H.A.S. 2004. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Cetakan Pertama. Bumi Aksara: Jakarta Sabatier dan Mazmanian. 1999. Implementation and Public Policy. Scott Foresman and Company: University of California At Davis. Soenarko. 2004. Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Mahasiswa dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah. Airlangga University Press: Surabaya. Tjokroamidjojoo, Bintoro. 1999. Manajemen Pembangunan. Haji Mas Agung: Jakarta. Van Meter, Donald, S. Van dan Carl E. Van Horn. 1999. The Policy Implementation Process; Aconceptual Frame Work. Sage Publication inc: Baverly Hills. Winarno. 2007. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Presindo: Yogyakarta.

270

Devina Frimeri 1, Abdullah Karim 2, Rita Kala Linggi 3

Recommend Documents