HASIL RUMUSAN PERTEMUAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PETERNAKAN JAWA TENGAH TAHUN 2014 DI TLOGO RESORT dan Goa Rong View, Kec. Tuntang, Kab. Semarang TANGGAL 3 – 4 DESEMBER 2014
Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Peternakan Jawa Tengah TA. 2014 dilaksanakan pada tanggal 3-4Desmber 2014 di Tlogo Resort dan Goa Rong View, Kec. Tuntang, Kab. Semarang. Pesertanya terdiri atas Kepala Dinas atau Kepala Bidang yang membidangi Peternakan di 35 kab/kota se-Jawa Tengah, Pejabat struktural lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Tim Monev kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Jawa Tengah tahun 2014, Narasumber (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bagian Monev dan Data Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian,
Tim
Monev dari
Fakultas
Peternakan
dan
Pertanian
Universitas
Diponegoro). Adapun hasil Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Peternakan Jawa Tengah TA. 2014 dapat dirumuskan sebagai berikut : 1.
Sesuai arahan dari Gubernur Jawa Tengah, dalam rangka upaya peningkatan SDGH Jawa Tengah serta apresiasi kepada petani peternak di Jawa Tengah setiap tahun akan diadakan kontes ternak untuk komoditas sapi potong, kambing PE, serta Festival SDGH Ternak Lokal Jawa Tengah (sapi PO, sapi Jabres, Kambing Kaligesing, Dombos, Domba Batur, Ayam kedu, itik tegal, itik magelang, kambing kejobong, itik pengging), yang direncanakan dilaksanakan pada setiap Puncak Bulan Bhakti Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Tanggal 26 Agustus sampai dengan 26 September, agar kabupaten/kota bisa menindaklanjuti dan menyiapkannya;
2.
Permasalahan kegiatan-kegiatan yang dilakukan lewat kegiatan APBN Tahun 2014 adalah meliputi : Identifikasi CP/CL yang kurang cermat sehingga kelompok sasaran belum siap menerima alokasi, rasionalisasi anggaran pada pertengahan tahun sehingga sekitar 2 bulan tidak ada kinerja, proses pengadaan ternak mengalami kegagalan/gagal lelang atau cacat prestasi penyedia barang, revisi kegiatan
yang
masih
mendominasi,
keterbatasan
SDM
pada
proses
pengadaan/merangkap sebagai petugas teknis, serta administrasi kelompok yang masih kurang tertib; 3.
Permasalahan pada kegiatan APBD Tahun 2014 adalah meliputi : Perubahan lokasi kegiatan, walaupun persyaratan pengajuan kelompok di T-1, serta harus ada rekomendasi dari Kepala Dinas, proses administrasi NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) dan BAST (berita acara serah terima ternak) yang sampai mencantumkan nama dan nomor kontak HP Ketua kelompok yang memakan waktu sebagai persyaratan dalam pencairan angaran, proses lelang berulang/putus kontrak sampai 4 kali, administrasi kelompok masih kurang tertib dan Keterbatasan SDM dalam proses pengadaan;
4.
Rasionalisasi anggaran APBN tahun 2014 di pertengahan tahun sangat mempengaruhi kinerja, banyak kegiatan yang tidak singkron, ada daerah yang dapat bangunan tetapi tidak dapat alat, padahal yang dibutuhkan alatnya, dapat anggaran hanya untuk perencanaannya, dapat HPT tetapi tidak dapat ternaknya, oleh karenanya ke depan kebijakan rasionalisasi anggaran untuk dikoordinasikan ke daerah, dan rasionalisasi di lakukan dengan mempertimbangkan aspek manfaat dan keberlangsungan kegiatan;
5.
Kegiatan lomba ternak maupun lomba kelompok ternak, baik tingkat Provinsi maupun tingkat nasional, bagi kelompok yang memenangkan lomba kelompok ternak maupun lomba ternak tingkat provinsi maupun nasional diupayakan ada alokasi kegiatan APBD provinsi Jawa Tengah untuk membantu menyiapkan kelompok serta apresiasi bagi kelompok yang telah menang lomba;
6.
Dengan berbagai kendala yang ada program swasembada daging sapi TA. 2014, oleh pusat diundur pada TA. 2015, dengan kendala utama import daging sapi maupun bakalan sapi masih berlanjut dikarenakan kriteria import yang dipersyaratkan oleh Kementerian Perdagangan adalah referensi harga yang harus di bawah Rp. 76.000/kg yang jelas amat merugikan petani peternak, pemotongan betina produktif yang masih terus berlangsung;
7.
Dari LKPJ (laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur) Jawa Tengah TA. 2014 untuk data produksi telur, susu dan daging mengalami penurunan dibandingkan laporan Tribulan ke III Tahun 2013, hendaknya menjadi perhatian bagi kabupaten/kota, apakah data yang dikirim sudah benar dan lengkap, serta diupayakan petugas yang mengurusi data peternakan tidak setiap saat diganti sehingga banyak laporan data peternakan tidak up to date, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
8.
Mulai Tahun 2014 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI meluncurkan
program ISIKHNAS (Integrasi Sistem Informasi
Kesehatan Nasional) yang menghubungkan semua informasi bidang peternakan
di seluruh indonesia, seperti recording ternak, pelayanan IB, pelayanan keswan, obat,
vaksinasi,
surveilans,
RPH,
Lab.
Keswan/Kesmavet,
SKKH,
investigasi/respon, yang melibatkan semua stakeholder bidang peternakan (Kepala Dinas Provinsi, Kab/kota, Pusat, Petugas lapangan, petugas RPH, petugas laboratorium, Inseminator, Kepala Poskeswan).
Untuk tahun 2015 di
Jawa Tengah ada 5 (lima) daerah sebagai percobaan yaitu Kab. Grobogan, Semarang, Boyolali, Semarang dan Kebumen; 9.
Fokus kegiatan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian di Jawa Tengah pada Tahun 2015 adalah : Sinkronisasi birahi dengan target 40.000 akseptor, subsidi pakan sapi potong dengan target untuk penggemukan 60 kelompok, dan pembibitan 15 kelompok, kegiatan budidaya difokuskan pada komoditas sapi, kambing dan domba, sedangkan kegiatan unggas ditiadakan, pewilayahan sumber bibit bagi SDGH (Sumber Daya Genetik Hewan) Jawa Tengah. Akan ada alokasi dana khusus bagi pewilayahan sumber bibit SDGH Jawa Tengah;
10. Fokus kegiatan ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian di Jawa Tengah pada Tahun 2015 adalah Rehab jaringan irigasi, Optimasi lahan, SID, Pengadaan alsintan, UPPO dan PUAP.
Untuk kegiatan UPPO (Unit Pengolahan Pupuk
Organik pada Tahun 2015 masih bisa diakses oleh bidang peternakan, tetapi lewatnya dana konsentrasi pusat; 11. Refocusing kegiatan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) Tahun 2015 adalah untuk revitalisasi penggilingan padi 163 unit dan pembenahan tata niaga jagung 2 unit, sedangkan untuk sub sektor peternakan untuk revitalisasi/fasilitasi agroindustri daging, revitalisasi/fasilitasi agroindustri susu, 12. Refocusing kegiatan Ditjen peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada tahun 2015 adalah melalui percepatan peningkatan populasi melalui gertak birahi dan IB, Target Jawa Tengah gertak birahi 35.000 akseptor dan 375.000 IB reguler, dengan target kebuntingan 332.100 ekor dan target kelahiran 307.533 ekor, serta peningkatan produksi daging melalui penguatan pakan sapi potong. Target Jawa Tengah untuk pengemukan di 60 kelompok, per kelompok 50 ekor, serta perbibitan di 15 kelompok per kelompok 20 ekor, di Kab. Semarang, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Kebumen, Rembang, Banjarnegara, Brebes, Magelang dan Blora. dengan target pertumbuhan daging 216.000 kg dan PBBH 1 Kg/hari. Selanjutnya daerah-daerah prioritas pengembangan untuk tahun 2015, yaitu : daerah pengembangan sesuai rekomendasi KPK, yaitu untuk kelompok ternak di Kab. Semarang dan percontohan RPH di Kota Salatiga, daerah percobaan kartu ternak dari pusat di Kab. Semarang, serta kartu ternak tingkat provinsi di Kab. Kebumen;
13. Sebagai penyempurnaan dari program SMD (Sarjana Membangun Desa) mulai tahun 2014 diluncurkan program SMD WP (Sarjana Membangun Desa Wirausaha Pendamping), dimana tugas SMD ini tidak sama dengan penyuluh, untuk menciptakan generasi muda bidang peternakan, dengan membina 3 sampai dengan 10 kelompok ternak, dan setiap bulannya laporan ke Pusat. Bagi SMD yang sudah purna, kalau sudah 3 tahun bisa menjadi anggota kelompok dan bisa keluar dari kelompok dengan syarat tidak membawa ternaknya; 14. Mulai tahun 2015 dianggarkan lewat DAK Bidang Pertanian untuk pembangunan Lab pakan ternak serta peralatannya, sehingga diharapkan ketergantungan dalam pengandaan pakan, dimana persayaratannya adanya rekomendasi dari lab pakan ternak yang terakreditasi dapat dipenuhi di Jawa Tengah; 15. Pada kegiatan ternak APBD yang sudah dihibahkan ke kelompok, batasan pembinaan secara teknis 2 sampai 3 tahun tahun, tetapi lebih dari itu Dinas berhak melakukan pembinaan. Kalau ternak sudah dihibahkan ke kelompok, pengelolaan selanjutnya ada di kelompok, kalau ada ternak yang ditukar pada prinsipnya bisa, selama itu sudah dihibahkan, dan ada kesepakatan kelompok. Terkait dengan adanya rencana kegiatan aspirasi dan Bansos pada Tahun 2015 di sektor peternakan harus ada rekomendasi dari kepala dinas teknis yang membidangi peternakan di kabupaten/kota. 16. Pendampingan pengolahan produk ternak dari hulu ke hilir menjadi penting melalui pemeriksaan ante mortem, penyembelihan ASUH, pemeriksaan post mortem sampai pengolahan produk harus mempunyai regulasi yang jelas. 17. Sosialisasi produk ASUH perlu diinformasikan pada berbagai aspek di masyarakat yang dapat menimbulkan efek luas diantaranya melalui istri para pejabat dengan harapan informasi produk ASUH lebih mengena ke masyarakat. 18. Pemotongan betina produktif dan penggelonggongan ternak perlu dilakukan pengawasan dan penindakan dengan lebih ketat, sangsi yang tegasdan menimbulkan efek jera, serta bekerjasama dengan aparat pemerintah (polisi), akademisi. Diupayakan pula sosialisasi pelarangan penyembelihan ternak betina produktif yang melibatkan instansi terkait MUI, Kepolisian. 19. Upaya
pembinaan
Hygiene
Sanitation
penting
dilakukan
untuk
dapat
meningkatkan kualitas produk peternakan. Sesuai rekomendasi dari Litbang KPK bahwa membiarkan orang makan daging tidak ASUH merupakan suatu pelanggaran, maka untuk pengawasan daging yang beredar di masyarakat dibutuhkan suatu pembangunan unit pengawas tansportasi daging; 20. Penerapan regulasi SKKH perlu diperjelas dan segera diterapkan dengan sistemi SIKHNAS di seluruhkab/kota di Jawa Tengah untuk mengetahui pengeluaran ternak dengan mudah dan akurat.
21. Konsultasi dan koordinasi tentang Pengawasan Obat Hewan (POH) perlu dilakukan dengan beberapa pihak antara lain DitJen PKH dan BPMSOH karena obat hewan yang bisa diperiksa hanya yang sudah teregistrasi, kenyataannya banyak ditemukan obat tak terregistrasi. 22. Optimalisasi Puskeswan menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung kesehatan hewan, namunterkendalaadanyaketerbatasan SDM di Kab/Kota; 23. Program penanganan gangguan reproduksi sebanyak 62.250 ekor sapi/kerbau pada tahun 2015 harapannya bias menyentuh ternak-ternak yang terkendala tidak bisa bunting pada IB ke-2, sehingga bias memberikan kontribusi kelahiran sebanyak 46.687 ekor. 24. Perlu adanya kerjasama antar provinsi (Jabar dan Jatim) terkait dengan pengawasan transportasi HPR (Hewan Pembawa Rabies) khususnya anjing, untuk ijin pengeluaran antar provinsi. Perlu upaya pembatasan mobilisasi ternak bibit antar provinsi untuk sapi, kerbau, kambing, domba untuk menjaga keseimbangan populasi;
