GUBERNUR JAWA TENGAH PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH, Menimbang
Mengingat
: a. bahwa dalam rangka pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014; b.
bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya pada mekanisme dan persyaratan pencairan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014;
: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan PeraturanPeraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
3
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7); 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolan Barang Milik Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 14);
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014.
5
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 14) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a diubah, ayat (3) diantara huruf c dan huruf d ditambah huruf baru yaitu c1 dan ayat (4) diubah, serta ditambah 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1)
Penyaluran bantuan keuangan Kabupaten/Kota dilakukan melalui rekening kas umum Daerah Kabupaten/Kota dan harus masuk dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(2)
Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat umum diatur sebagai berikut: a. pencairan dilakukan secara langsung oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Triwulan IV Tahun 2014; b. jumlah dana yang dicairkan sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada realisasi penerimaan retribusi berkenaan dan kekurangan pembayaran bagi hasil retribusi tahun anggaran sebelumnya sesuai rekomendasi dari Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan setinggi tingginya sejumlah anggaran belanja bantuan keuangan yang tersedia pada rekening berkenaan; c. Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan rekomendasi pencairan bantuan keuangan kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat minggu keempat bulan Oktober 2014; d. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan pemberitahuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai realisasi penyaluran bantuan keuangan yang bersifat umum paling lambat 1 (satu) minggu setelah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
6
(3)
Penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus diatur sebagai berikut : a. Bantuan keuangan untuk TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dicairkan dalam 2 (dua) tahap sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan; b. Pencairan dana bantuan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) melalui Penguatan Kelembagaan FEDEP (Forum for Economic Development and Employment Promotion), Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah, Pengembangan Kawasan Agropolitan/Minapolitan, Industrialisasi Pertanian dan Perdesaan melalui PRIMATANI dan Bantuan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g dan huruf h dilakukan sekaligus setelah rencana kerja operasional (RKO) diverifikasi oleh tim verifikasi Provinsi. c. Pencairan dana Bantuan Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Muria dan Bantuan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dan huruf h dilakukan secara bertahap dengan ketentuan : 1. bantuan keuangan per paket sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), tahap pertama diberikan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen); 2. bantuan keuangan per paket di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), paling banyak diberikan 20% (dua puluh persen) setelah kontrak/naskah perjanjian hibah daerah ditandatangani dan sisanya dapat dicairkan setelah pekerjaan telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih; d. Khusus untuk bantuan Sarana Prasarana yang diteruskan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk Belanja Hibah Kepada Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, dapat dicairkan sekaligus setelah persyaratan pencairan terpenuhi. e. Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i dicairkan sekaligus sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk kegiatan : 1. Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMK; 2. Bantuan Fasilitasi Pengembangan Tempat Uji Kompetensi SMK. 3. Bantuan Pembangunan Laboratorium IPA SMA/SMK;
f. Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang penganggarannya digunakan untuk pengadaan tanah dan bantuan keuangan yang dianggarkan pada Perubahan APBD, dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan pencairannya dapat dilakukan sekaligus.
7
(4)
Syarat pencairan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat khusus sebagai berikut: a. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Bupati/Walikota atau Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati/Walikota; b. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota; c. Kuitansi rangkap 4 (empat) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup; d. Lembar pengesahan RKO yang telah di verifikasi; e. Pencairan tahap pertama dilampiri Surat Pengadaan Penunjukan Langsung/SKPPBJ/SPMK/Kontrak Kerja;
atau
f. Pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah capaian fisik mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan; g. Pencairan kegiatan non fisik tahap berikutnya dilampiri laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan keuangan tahap sebelumnya. (5)
Penyaluran bantuan keuangan yang oleh kabupaten kota diteruskan dalam bentuk Hibah berupa uang kepada Masyarakat/organisasi kemasyarakatan diatur sebagai berikut : a. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Bupati/Walikota atau Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati/Walikota; b. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota; c. Kuitansi rangkap 4 (empat) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup; d. Foto Copy DPA PPKD/DPPA PPKD pada kegiatan hibah berkenaan.
(6)
Penyaluran bantuan keuangan yang oleh kabupaten kota diteruskan dalam bentuk Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa diatur sebagai berikut: a. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Bupati/Walikota atau Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati/Walikota; b. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota; c. Kuitansi rangkap 4 (empat) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup; d. Foto Copy DPA PPKD/DPPA PPKD pada kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa berkenaan dilampiri RKO yang disusun oleh SKPD/Unit Kerja SKPD teknis yang membidangi.
(7)
Penyaluran hibah berupa uang dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Masyarakat/organisasi kemasyarakatan dan penyaluran bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa berpedoman pada peraturan Bupati/Walikota penerima bantuan.
8
2. Ketentuan Lampiran, huruf H angka 1 huruf d dan huruf e diubah, sehingga keseluruhan huruf H angka 1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Ditetapkan di Semarang pada tanggal 14 Desember 2014 Pebruari 2014 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO Diundangkan di Semarang pada tanggal 14 Desember 2014
Pebruari 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd SRI PURYONO KARTOSOEDARMO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 11.
