GUBERNUR JAWA TENGAH PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian Dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
b.
bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga potensi penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan berkurang;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
: 1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 8692);
2.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri
E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7); 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12); 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah; 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah; 14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian Dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 20); MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 20), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) pada Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) pada Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 19 Maret 2014 GUBERNUR JAWA TENGAH,
GANJAR PRANOWO Diundangkan di Semarang pada tanggal 19 Maret 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,
SRI PURYONO KARTOSOEDARMO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 16
LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI DAN VERIFIKASI DALAM RANGKA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
NO
KEDUDUKAN DALAM TIM
JABATAN DALAM DINAS
1.
Gubernur Jawa Tengah
Penanggung Jawab
2.
Wakil Gubernur Jawa Tengah
3.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
4.
Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.
Sekretaris Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
6.
Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Anggota
7.
Inspektur Provinsi Jawa Tengah
Anggota
8.
Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
Anggota
9.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
Anggota
10.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Anggota
11.
Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah
Anggota
12.
Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
Anggota
Pengarah Ketua Ketua Harian Sekretaris
GUBERNUR JAWA TENGAH,
GANJAR PRANOWO
LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN TIM FASILITASI DAN VERIFIKASI DALAM RANGKA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
NO
URAIAN
SATUAN
BESARAN
1. TIM FASILITASI DAN VERIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN a. Penanggung Jawab b. Pengarah c. Ketua d. Ketua Harian e. Sekretaris f. Anggota
Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
5.500.000,4.700.000,4.700.000,4.500.000,3.250.000,2.250.000,-
2. SEKRETARIAT TIM FASILITASI DAN VERIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota d. Staf Teknis e. Staf Administrasi f. Pembantu Administrasi
Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
3.250.000,2.500.000,2.250.000,1.750.000,1.250.000,1.000.000,-
3. APARAT PENUNJANG TIM FASILITASI DAN VERIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN a. Staf Teknis b. Staf Administrasi c. Pembantu Administrasi
Orang/bulan Rp. Orang/bulan Rp. Orang/bulan Rp.
1.500.000,1.250.000,750.000,-
GUBERNUR JAWA TENGAH,
GANJAR PRANOWO
