Hasil Penilaian Program PLN Bersih 28 Oktober 2013
Metodologi Penilaian • Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai yang berasal dari PLN, TII, dan Independen. • Penilaian dilakukan melalui forum group discussion (FGD), panduan penilaian, dan kuesioner yang dilakukan di 13 unit pilot project. • Penilaian dilakukan secara paralel dari 7-19 Oktober 2013. • Perumusan penilaian akhir dilakukan melalui rapat pleno Tim Penilai dan Tim Steering Committee PLN Bersih.
Implementasi PLN Bersih Risiko Integritas
Integritas Pengadaan Gambaran Umum 13 Unit Pelaksana PLN BERSIH
RISIKO INTEGRITAS “Pengadaan relatif bersih, namun potensi korupsi masih dapat terjadi akibat adanya intervensi internal maupun eksternal “
Risiko Integritas Menurut Vendor Secara umum proses pengadaan PLN dinilai bersih, namun korupsi masih berpotensi terjadi akibat adanya pengaruh internal, perlakuan istimewa pada vendor tertentu, dan pengaruh eksternal.
Risiko Tinggi Pengaruh Internal
33%
Risiko Rendah 67%
Perlakuan Istimewa
25%
75%
Pengaruh Eksternal
25%
75%
Uang Terima Kasih
19%
81%
Hadiah
18%
82%
Suap Pasif
17%
83%
Uang Pelicin
15%
85%
Suap Aktif 12%
88%
Risiko Integritas Menurut Examiner Secara umum proses pengadaan PLN dinilai bersih, namun korupsi masih berpotensi terjadi akibat adanya pemerasan, perlakuan istimewa pada vendor tertentu, pengaruh internal dan pengaruh eksternal.
Risiko Tinggi
Risiko Rendah
40%
Pemerasan
60%
Perlakuan Istimewa
18%
82%
Pengaruh Internal
18%
82%
Pengaruh Eksternal 10%
90%
Uang Pelicin 10%
90%
Uang Terima Kasih 10%
90%
Hadiah 10%
90%
Suap Pasif 10%
90%
IMPLEMENTASI PLN BERSIH “Implementasi PLN Bersih di 13 Pilot Project menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Mayoritas unit telah merencanakan, mengorganisasi, dan melaksanakan PLN Bersih dengan baik, namun implementasi perlu pengawasan secara ketat dan reguler.
Persentase Unit Yang Telah Merencanakan Kegiatan PLN Bersih Tidak Ada
Sedang Disusun
Whistle Blowing Sistem Kredibel
27%
Opini Audit Keuangan Baik
25%
Penanganan Keluhan Pelanggan Kredibel
19%
Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
40% 19%
56% 31% 31%
31% 13%
Integritas Pelayanan Publik
Aksi Bersama Melawan Suap Kepemimpinan dan Komitmen Internal
13% 6%
38% 56%
19%
56% 90%
12%
20%
44%
31%
25%
24%
19%
31%
Kepatuhan Terhadap Kode Perilaku 0% 10%
Forum MulCpihak
56%
25%
25%
Respon terhadap Permintaan Informasi Publik
Pengetahuan tentang Pedoman GraCfikasi
33%
50%
Kemudahan Mendapat Informasi Publik
Pemetaan GraCfikasi
Ada
44%
44%
13% 10%
63% 70% 81%
Persentase Unit Yang Telah Mengorganisasi Kegiatan PLN Bersih Tidak Ada
Sedang Disusun
Whistle Blowing Sistem Kredibel
Ada
40%
33%
27%
Opini Audit Keuangan Baik
25%
19%
56%
Penanganan Keluhan Pelanggan Kredibel
25%
19%
56%
Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Kemudahan Mendapat Informasi Publik Respon terhadap Permintaan Informasi Publik Pemetaan GraCfikasi
50% 25%
Kepatuhan Terhadap Kode Perilaku
31%
Pengetahuan tentang Pedoman GraCfikasi
31%
Forum MulCpihak
30% 19% 19%
19% 50%
19%
20% 31%
Kepemimpinan dan Komitmen Internal 6%
25%
31%
Integritas Pelayanan Publik
Aksi Bersama Melawan Suap
31%
50%
20%
60% 19%
0%
50% 69%
25%
44%
10% 6%
60% 75% 75%
Persentase Unit Yang Telah Melaksanakan Kegiatan PLN Bersih Tidak Ada
Sedang Disusun
Whistle Blowing Sistem Kredibel
50%
Opini Audit Keuangan Baik
31%
Penanganan Keluhan Pelanggan Kredibel
31%
25%
44% 31%
44%
Respon terhadap Permintaan Informasi Publik
25%
50% 25%
Pemetaan GraCfikasi Integritas Pelayanan Publik
31%
Kepatuhan Terhadap Kode Perilaku
30%
Pengetahuan tentang Pedoman GraCfikasi
20% 10%
31%
25%
50%
25%
44%
10%
25%
13% 31%
19%
38%
Forum MulCpihak
25% 56%
56%
Kemudahan Mendapat Informasi Publik
Kepemimpinan dan Komitmen Internal
25% 13%
Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
Aksi Bersama Melawan Suap
Ada
60% 31%
19%
31% 56%
10%
70% 90%
Persentase Unit Yang Telah Memantau Kegiatan PLN Bersih Tidak Ada
Sedang Disusun 40%
Whistle Blowing Sistem Kredibel Opini Audit Keuangan Baik Penanganan Keluhan Pelanggan Kredibel
25%
40%
Forum MulCpihak Aksi Bersama Melawan Suap Kepemimpinan dan Komitmen Internal
44% 25%
19%
20%
44%
40% 31%
31%
25%
44%
40%
Integritas Pelayanan Publik
Pengetahuan tentang Pedoman GraCfikasi
56%
56%
Respon terhadap Permintaan Informasi Publik
27%
19%
31%
Kemudahan Mendapat Informasi Publik
Kepatuhan Terhadap Kode Perilaku
33%
25%
Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
Pemetaan GraCfikasi
Ada
25%
25%
20%
40%
19%
31%
56% 44%
50% 45% 40%
25% 25%
25%
10%
45% 60%
INTEGRITAS PENGADAAN Rantai pengadaan dinilai bersih, namun vendor menilai potensi korupsi dapat terjadi dalam tiap tahap pengadaan: prapengadaan, pengadaan, dan pascapengadaan
Integritas Pengadaan Risiko Rendah
Risiko Tinggi
Mekanisme blacklisCng efekCf
81%
19%
Pembayaran proyek tepat waktu
79%
21%
Pemilihan subkontraktor dan mitra
83%
Kualitas pengadaan sesuai spesifikasi
17%
87%
13%
Manajemen kontrak pengadaan
84%
16%
Mekanisme penyelesaian sengketa pengadaan
83%
17%
Akses publik terhadap dokumentasi pengadaan
80%
20%
KompeCsi dalam pengadaan
80%
20%
Kerahasiaan dokumen rencana pengadaan
87%
Undangan pengadaan SerCfikasi jaminan kualitas
92% 70%
Kriteria peserta pengadaan dan pemenang pengadaan Spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri Analisa Kebutuhan, Perencanaan, dan Penganggaran
13% 8% 30%
84% 70% 60%
16% 30% 40%
Implementasi PLN Bersih di 13 Unit Pilot Project Inisiatif PLN Bersih direspon dengan sangat baik oleh semua unit pilot project. Dalam durasi yang cukup singkat, semua unit sedang/telah merealisasikan 4 (empat) pilar PLN Bersih.
Implementasi PLN Bersih (0 berar@ implementasi rendah, 3 berar@ implementasi @nggi) Distribusi Jawa Barat dan Banten Distribusi Lampung Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Wilayah Bangka Belitung Distribusi Jawa Timur Distribusi Bali Distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta Jasa SerCfikasi Pusat Pendidikan dan PelaChan Rerata 13 Unit Pusat PeneliCan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan Wilayah Sumatera utara Pembangkitan Jawa Bali
2.9 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 1.9 1.8 1.8 1.7
1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0
Implementasi PLN Bersih berdasar Empat Pilar PITA (0 berar@ implementasi rendah, 3 berar@ implementasi @nggi) ParCsipasi
Integritas
Transparansi
Akuntabilitas
Distribusi Jawa Barat dan Banten 0.60 1.13 0.60 0.60 Distribusi Lampung 0.60 1.04 0.53 0.50 Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang 0.55 1.13 0.40 0.53 Wilayah Bangka Belitung 0.56 1.10 0.38 0.50 0.60 1.03 0.53 0.37 Distribusi Jawa Timur Distribusi Bali 0.60 1.03 0.42 0.43 Distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta 0.47 1.00 0.54 0.45 Jasa SerCfikasi 0.33 1.17 0.32 0.60 Pusat Pendidikan dan PelaChan 0.48 0.80 0.50 0.53 Rerata 13 Unit 0.51 0.95 0.40 0.45 Pusat PeneliCan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 0.50 0.93 0.20 0 .27 0.78 0.20 0 .30 Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan 0.52 Wilayah Sumatera utara 0.42 0.60 0.37 0.40 Pembangkitan Jawa Bali 0.46 0.68 0.23 0 .32
TERIMA KASIH
