HarkristutiHarkrisnowo DirekturJenderalHAM KementrianHukumdanHAM RI

Harkristuti Harkrisnowo Direktur Jenderal HAM Kementrian Hukum dan HAM RI www.djpp.depkumham.go.id

¨

¨

¨ ¨

Merupakan hak konstitusional, yang dirumuskan dalam Konstitusi (khususnya Amandemen II) Dirumuskan dalam bab khusus dalam UU no. 39 tahun 1999 Ditegaskan kembali dalam UU no. 23 tahun 2002 Sebelumnya juga dalam Keppres 36/1990 yang mengesahkan Convention on the Right of the Child

www.djpp.depkumham.go.id

Hak Anak ATAS KEADILAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN TIDAK DIHUKUM MATI

KESEHATAN

BEBAS DR KEKERASAN/ EKSPLOITASI

ISTIRAHAT/ REKREASI

DIBESARKAN ORTU

INFORMASI BERIBADAH


Asas dalam UU no. 23 of 2002 the Convention on the Rights of the Child n n n

n

Non-diskriminasi NonKepentingan terbaik bagi anak Hak anak untuk hidup hidup,, mempertahankan kehidupannya dan tumbuh kembang Penghormatan pada pendapat anak


Hak Anak dalam Proses Peradilan (=Pasal 66 UU 39/1999) § Tidak dianiaya, disiksa, atau dihukum secara tidak § § § • •

manusiawi; Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup; Tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum; Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara secara melawan hukum, atau jika sebagai upaya terakhir (measure of the last resort); Diperlakukan secara manusiawi dalam proses peradilan pidana Hak atas bantuan hukum, untuk membela diri dan memperoleh keadilan di Pengadilan Anak yang bebas dan tak memihak www.djpp.depkumham.go.id

1. perlakuan atas anak secara manusiawi 2. penyediaan petugas pendamping 3. penyediaan sarana dan prasarana khusus; 4. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; 5. pemantauan dan pencatatan terus menerus 6. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; 7. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.


¨

¨

Kebelum dewasaan anak baik secara jasmani maupun rohani, membuat mereka memerlukan jaminan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang memadai, baik sebelum maupun setelah dilahirkan Anak harus dipersiapkan untuk menjalani hidup sendiri dalam masyarakat dan dibesarkan dalam semangat perdamaian, martabat, toleransi, kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan. www.djpp.depkumham.go.id

¨

¨

¨

¨

¨

Mayoritas ABH yang masuk kedalam sistem peradilan pidana, dirampas kemerdekannya Mayoritas anak yang dihadapkan ke depan pengadilan tidak didampingi advokat Asosiasi advokat belum memiliki kebijakan khusus mengenai bantuan hukum bagi ABH Anak jalanan yang menjadi ABH walau sanksi pidana yang diancamkan < 5 tahun seringkali ditahan karena tidak ada yang menjamin Media massa lebih tertarik terhadap isu anak dalam konteks violent crime saja www.djpp.depkumham.go.id

¨

¨

¨

¨

Anak-anak yang masuk ke dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan belum terpenuhi hak-haknya Keterbatasan jumlah Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan Anak membuat anak ditempatkan di bangunan yang sama dengan orang dewasa Keterbatasan jumlah SDM pada Balai Pemasyarakatan untuk menangani kasus anak Banyak hakim tidak melibatkan petugas BAPAS selama proses peradilan anak


Loopholes dalam UU no. 3/1997 § Cakupan ‘anak nakal’ (melakukan tindak pidana § § § §

atau tindakan yang melanggar living law) Usia pertanggungjawaban pidana anak Belum memasukkan asas-asas dalam Beijing Rules Tidak secara expressis verbis menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan adalah measure of the last resort Tidak memberi ruang bagi diversi www.djpp.depkumham.go.id


Perubahan Utama Utama…. …. § Filosofi sistem peradilan anak § Cakupan ‘anak anak’’ § Penghapusan kategori Anak Pidana, Pidana, Anak § § § §

Negara dan Anak Sipil Diversi & Restorative Justice Penegasan Hak Anak dalam Proses Peradilan Pembatasan Upaya perampasan kemerdekaan sebagai measure of the last resort Perluasan bentuk2 alternative to imprisonment www.djpp.depkumham.go.id

Landasan Filosofis Revisi § Peradilan Anak merupakan bagian integral proses pembangunan nasional § Anak, karena karakteristiknya (belum matang baik secara fisik maupun psikis), memerlukan perlindungan dan penanganan hukum yang khusus dibandingkan dengan orang dewasa § Berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak § Kewajiban negara, masyarakat dan keluarga untuk melindungi anak www.djpp.depkumham.go.id

Cakupan ‘Anak’

§ Usia pertanggungjawaban pidana dinaikkan dari 8 § § § §

menjadi 12 tahun, usia maks tetap >18 tahun Tidak lagi memakai klausul ‘atau belum menikah’ Anak yang melakukan tindak pidana sebelum berusia 12 tahun dapat dikembalikan ke orang tua atau panti Tidak lagi dipakai istilah anak nakal, anak pidana pidana, anak negara & anak sipil Penahanan hanya dapat dikenakan pada anak yang telah berusia 14 tahun www.djpp.depkumham.go.id

Restorative justice § § § §

Bergeser dari lex talionis atau retributive justice Menekankan pada upaya pemulihan keadaan Berorientasi pada korban Memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus menunjukkan tanggungjawabnya;; tanggungjawabnya § Memberi kesempatan pada pelaku dan korban untuk bertemu dan mengurangi permusuhan & kebencian § Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat § Melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pengalihan www.djpp.depkumham.go.id

¨

¨ ¨

¨

¨

Upaya untuk mencegah masuknya anak delinkuen ke dalam SPP Anak, dengan mengalihkannya ke luar SPP Mencegah stigmatisasi terhadap anak pelaku kejahatan; Menekankan sense of responsibility pada anak atas perilakunya yang tidak terpuji Membutuhkan aparat hukum yang peka dan handal karena besarnya discretionary power yang diberikan kepadanya Memerlukan bantuan PK yang handal untuk membantu tercapainya tujuan dan program Diversi


¨

¨

¨

Upaya yang wajib dilakukan oleh penegak hukum pada setiap tahap pemeriksaan Memerlukan penegak hukum yang peka akan kebutuhan anak, memahami hak-hak anak dan tidak mengutamakan penyelesaian melalui proses hukum Para penegak hukum harus memperhatikan sejumlah hal dalam mengupayakan Diversi …


¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

kategori pindak pidana (pidana kurang dr 7 thn; usia Anak; hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan; kerugian yang ditimbulkan; tingkat perhatian masyarakat; atau dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. persetujuan korban dan keluarganya; dan kesediaan pelaku dan keluarganya.


¨ ¨

¨

perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; menyerahkan kembali kepada orang tua atau orang tua asuh; atau mengikuti pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan atau lembaga sosial.



Ruang Sidang Anak Pengadilan Negeri Menggala, Lampung


Sidang Anak di Pengadilan Negeri Bandung


RUANG MEDIASI PENGADILAN NEGERI BANDUNG


RUANG MEDIASI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT


1

• Upaya Diversi oleh Masy • Langsung mendamaikan kedua pihak

2

• Upaya Diversi oleh Polisi • Membutuhkan keahlian PK

3

• Upaya Diversi oleh Jaksa • Membutuhkan keahlian PK

4

• Upaya Diversi oleh Hakim • Membutuhkan keahlian PK www.djpp.depkumham.go.id

Masyarakat

Pelaku

BAPAS

-& keluarga-

Korban

Kepolisian www.djpp.depkumham.go.id

¨

¨

¨

Berkurangnya jumlah anak yang masuk dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam Lembaga Pemasyarakatan àberkurangnya beban Sistem Peradilan Pidana Meningkatnya partisipasi publik dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum Meningkatnya kepekaan aparat penegak hukum akan hak-hak anak serta pemahaman potensi negatif SPP terhadap anak


¨ ¨ ¨

¨

Hak anak dalam Proses Peradilan Pidana Hak anak yang ditahan Hak anak yang dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga Hak anak sebagai saksi dan atau korban


(1) pidana pokok bagi anak terdiri atas: A. Pidana peringatan; B. Pidana dengan syarat: 1. Pembinaan di luar lembaga; 2. Pelayanan masyarakat; atau 3. Pengawasan. C. Latihan kerja; D. Pembinaan dalam lembaga; dan E. Penjara. (2) pidana tambahan terdiri atas: A. Perampasan keuntungan yang diperoleh B. Pemenuhan kewajiban adat www.djpp.depkumham.go.id

a. b. c. d. e. f.

pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh; penyerahan kepada pemerintah; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di lembaga; kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/ atau latihan yang diadakan oleh pem/badan swasta; g. pencabutan surat izin mengemudi; h. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau i. pemulihan. www.djpp.depkumham.go.id

¨

¨

¨ ¨

¨

Melakukan Penelitian Masyarakat untuk memberi informasi lengkap mengenai anak Menjadi counselor dan advisor khususnya dalam program Diversi Memberikan pembimbingan Menyampaikan rekomendasi pada lembaga penegak hukum yang memerlukannya Mengawasi anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh www.djpp.depkumham.go.id


HarkristutiHarkrisnowo DirekturJenderalHAM KementrianHukumdanHAM RI

Recommend Documents