HARGA SATUAN TIMPANG, APA DAN BAGAIMANA PERLAKUANNYA? Oleh : Fatimah Widyaiswara Muda BDK Malang Dalam pekerjaan pengadaan barang jasa pemerintah, kita semua pasti pernah mendengar tentang harga satuan timpang. Panitia akan mengetahui bahwa sebuah harga satuan itu dinyatakan timpang atau tidak, yaitu pada saat panitia melakukan evaluasi harga penawaran di dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Seperti kita ketahui bahwa proses pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui pelelangan umum adalah dimulai sejak pengumuman pelelangan, dilanjutkan dengan pendaftaran peserta, pemberian penjelasan (aanwijzing), pemasukan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, sampai dengan penetapan pemenang. Di dalam evaluasi penawaran kewajiban panitia adalah melakukan evaluasi terhadap harga yang ditawarkan oleh penyedia. Evaluasi dimulai dengan koreksi aritmatik yaitu koreksi volume, harga satuan, serta pada perhitungannya. Apakah volumenya sesuai, apakah harga satuannya wajar, dan apakah perhitungan atau perkalian volume dan harga satuan itu benar, adalah merupakan rangkaian proses koreksi aritmatik. Pada proses inilah ada kalanya panitia menjumpai adanya harga satuan yang disebut harga satuan timpang. Apakah yang dimaksud dengan harga satuan timpang? Di dalam Penjelasan Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 pasal 92 ayat 1 huruf c, dijelaskan bahwa yang dimaksud harga satuan timpang adalah harga satuan penawaran yang melebihi 110% dari harga satuan
yang terdapat pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Untuk lebih
memperjelas apa yang dimaksud dengan harga satuan timpang, penulis akan memberikan sebuah contoh paket pelelangan umum pengadaan barang berupa pengadaan alat pengolah data. Di dalam contoh ini kita asumsikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah membuat dan menetapkan perincian mengenai spesifikasi teknis barang yang diinginkan beserta harga satuannya pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Daftar spesifikasi teknis beserta rincian harga satuannya adalah sebagai berikut:
Dengan dasar HPS di atas, panitia kemudian melanjutkan proses lelang. Dengan anggapan bahwa panitia juga sudah melakukan survey harga serta yakin bahwa semua barang yang diinginkan tersebut ada di pasaran, maka panitia langsung membuat dokumen pelelangan sesuai dengan HPS yang dibuat PPK. Panitia kemudian melanjutkan dengan mengumumkan proses pengadaan. Setelah proses pemberian penjelasan dan pemasukan dokumen penawaran selesai, tibalah saatnya bagi panitia untuk melakukan evaluasi penawaran. Kita misalkan saja pada saat pemasukan dokumen penawaran terdapat tiga penawaran yang masuk yaitu CV. XYZ, CV.PQR, dan CV. DEF. Sesuai dokumen lelang yang dibuat oleh panitia, panitia mensyaratkan bahwa setiap dokumen penawaran, peserta harus melampirkan antara lain: 1. Dokumen untuk kelengkapan administrasi seperti Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran 2. Dokumen Teknis yang berisi antara lain spesifikasi dan merk barang yang mereka tawarkan, daftar kuantitas dan harga, serta jaminan purna jual 3. Formulir Isian Kualifikasi yang berupa form isian keterangan ringkas mengenai perusahaan, misalnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akte Pendirian, Neraca dll. Karena di dalam dokumen lelang panitia mensyaratkan bahwa peserta harus menyampaikan dokumen teknis berupa Daftar Kuantitas dan Harga, maka para peserta harus melampirkan daftar tersebut di dalam dokumen penawaran mereka. Berikut ini contoh daftar kuantitas dan harga yang disampaikan oleh ketiga peserta untuk pelelangan di atas.
Sampai disini kewajiban panitia adalah melakukan koreksi artimatik yang tadi sudah disinggung di atas. Salah satu tujuan panitia melakukan koreksi artimatik adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya harga satuan timpang. Untuk melihat penawaran peserta mana yang di dalamnya terdapat harga satuan timpang, panitia akan meneliti satu per satu harga satuan masing-masing jenis barang. Dari sini panitia bisa melihat mana harga satuan yang lebih tinggi dibandingkan harga satuan pada HPS yang ditetapkan oleh PPK. Dari ketiga penawaran di atas, kita bisa menemukan bahwa harga satuan yang lebih tinggi daripada HPS adalah sebagai berikut:
Setelah panitia menemukan harga satuan yang lebih tinggi dengan harga satuan HPS, maka panitia kemudian harus membaginya dengan harga satuan pada HPS. Jika hasil pembagian harga satuan pada kuantitas dan harga dengan harga satuan pada HPS tersebut ternyata lebih besar daripada 110%, maka harga satuan itulah yang kita sebut dengan harga satuan timpang. Dari tabel di atas kita bisa melihat ada 3 harga satuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga satuan pada HPS yaitu CV. XYZ pada printer, CV. PQR dan CV. DEF pada LCD. Untuk menentukan mana harga satuan yang merupakan harga satuan timpang, panitia harus membagi masing-masing harga satuan yang lebih tinggi tersebut dengan harga satuan pada HPS, sehingga panitia akan pemperoleh persentase sebagai berikut:
Dari sini kita bisa melihat bahwa terdapat satu barang yang mempunyai harga satuan timpang yaitu printer yang ditawarkan oleh CV.XYZ dengan persentase sebesar 111%. Setelah panitia mengetahui bahwa terdapat satu barang dengan harga satuan timpang apa yang harus dilakukan oleh panitia? Apakah penawaran CV.XYZ tersebut gugur? Untuk menjawab pertanyaan di atas, marilah kita lihat bersama-sama Perpres No 54 tahun 2010. Di dalam lampiran Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya khususnya bab pelaksanaan kita bisa menemukan kalimat bahwa harga penawaran
timpang
yang
nilainya
lebih besar
perseratus) dari HPS, dilakukan klarifikasi.
satuan
dari 110% (seratus sepuluh
Apabila setelah dilakukan klarifikasi
ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan dokumen pemilihan. Dari kalimat ini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam hal terdapat beberapa item pekerjaan yang penawaran harga satuannya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) HPS, maka penawaran tersebut tidak dapat dinyatakan gugur jika total harga penawaran tidak melebihi total HPS. Jika proses pemilihan penyedia dilakukan
melalui pelelangan umum yang
sesuai dengan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah, maka harga satuan timpang tersebut merupakan harga yang dapat diterima sebagai bagian dari total penawaran. Terhadap pekerjaan yang memiliki harga satuan timpang panitia harus melakukan klarifikasi. Klarifikasi bukan untuk melakukan negosiasi harga melainkan untuk memastikan bahwa
harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk volume pekerjaan sesuai dengan yang ada pada dokumen lelang. Ketentuan lain mengenai perlakuan terhadap harga satuan timpang terdapat pada pasal 92 ayat 1 huruf c yang menyebutkan bahwa penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan Timpang.
Dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan bahwa jika sebuah
pekerjaan itu merupakan pekerjaan dengan kontrak harga satuan yang penyelesaiannya lebih dari 1 tahun (tahun jamak), maka tidak boleh ada penyesuaian harga untuk pekerjaan yang mempunyai harga satuan timpang. Ini artinya harga satuan yang berlaku pada saat penandatanganan kontrak adalah tetap sama sampai dengan selesainya kontrak dan barang/jasa sudah diterima dengan baik oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Bukti bahwa barang sudah diterima dengan adalah dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima. Demikian penjelasan penulis mengenai harga satuan timpang, semoga bisa memberikan pemahaman yang lebih bagi panitia dan siapa saja yang ingin mendalami proses kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah. Harapan selanjutnya adalah para pembaca khusunya para panitia dan calon panitia semakin mengerti apa saja kegiatan yang harus dilakukan terutama pada saat evaluasi penawaran, sehingga mereka benarbenar yakin dengan apa yang mereka lakukan pada saat pengambilan keputusan. Selamat bekerja..
Referensi: -
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
