APA DAN BAGAIMANA TRANSMIGRASI SEKARANG
DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TAHUN 2016 1
DEFINISI TRANSMIGRASI
TRANSMIGRASI adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
TUJUAN PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
Meningkatkan Kesejahteraan Transmigran dan Masyarakat sekitarnya Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa 3
JENIS TRANSMIGRASI Orang Kelompok penduduk bermasalah yaitu penduduk yang memiliki tekad dan semangat untuk melakukan peningkatan kesejahteraanya, tetapi mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha Kelompok penduduk yang relatif berpotensi dan telah mendapatkan kesempatan kerja dan usaha serta memiliki kemampuan bermitra usaha dengan kalangan Badan Usaha
Kelompok penduduk yang telah mampu mengembangkan diri, tetapi ingin lebih meningkatkan mutu kehidupannya lebih baik lagi
Mahal, blm layak investasi
TU Pemerintah Mahal, layak investasi
TSB Pemerintah dan Swasta, trans kredit Cukup sentuhan sedikit
TSM Masyarakat, Swasta, layanan Pemerintah
Ruang Kawasan Tertinggal dan Terisolasi
Kawasan agak terbuka
Kawasan yang sudah berkembang 4
DASAR PELAKSANAAN 1. UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009; 2. PP Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 15 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009; 3. Perpres Nomor 12 Tahun 2015 tentang kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi; 4. Permen Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigarsi.
ARAH PERUBAHAN KETRANSMIGRASIAN DI ERA OTONOMI DAERAH UU NO. 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN UU NO 15 TAHUN 2007 TENTANG KETRANSMIGRASIAN
1.Menegaskan peran Pemda sebagai pemrakarsa dan penanggung jawab pelaksanaan transmigrasi di daerahnya; 2.Mendorong peranserta masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi; 6
PERUBAHAN PARADIGMA TRANSMIGRASI DULU
pemindahan penduduk untuk mendukung
pembangunan daerah
SEKARANG
perpindahan penduduk
konsekuensi
pengembangan wilayah Pembangunan Kawasan Luar Jawa 7
KONSEP KAWASAN TRANSMIGRASI (PP 3 Tahun 2014) Kawasan Perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam
SKP
SP
SP
ke PKW/ PKL/ PKSN
SP
SP
SP
Pst SKP
Kampung
SP
Kampung
SKP
SP
Kampung
SP
PRINSIP PENGELOLAAN
SP
SP
ke PKW/ PKL/ PKSN
Pst SKP KIM
KIM
Pusat KPB KIM Pst SKP
SP
SP
KPB
KIM
Pst SKP
SP
SP Kampung
SP
SP
Kampung
SP
SP
SKP SP KIMTRANS Baru
Kampung
SP Kawasan Perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam
SP
SKP
Kampung
Batas deliniasi Kawasan
SP Desa
Merupakan integrasi antara kawasan perdesaan/ kampung sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam satu sistem pengembangan ekonomi wilayah
Desa penduduk setempat yang dikembangkan menjadi KIMTRANS
8
Ilustrasi Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi
TRANSMIGRAN
PS-GARKIM
PS-GARKIM
PUNYA RUMAH TDK LAYAK, PUNYA LAHAN USAHA DI SKP YBS
PUNYA RUMAH TDK LAYAK, PUNYA LAHAN USAHA DI SKP YBS
SP-2 (SP-Baru)
SP-1 (SP-Pugar) Pemugaran rumah
SP-1 (SP Pugar) Pemugaran rumah
KIM EKSISTING Pembangunan rumah
Deliniasi SKP
KIM EKSISTING
KIM BARU
SP-4 (SP-Tempatan)
PS-BANG
KIM BARU
Pembangunan rumah
PS-BANG
TDK PUNYA RUMAH, PUNYA LAHAN USAHA di SKP YBS
TDK PUNYA RUMAH, PUNYA LAHAN USAHA di SKP YBS
PS PS-PIN
TDK PUNYA RUMAH, TDK PUNYA LAHANUSAHA
(KIM EKSISTING REHAB PRASARANA)
PS-PIN TDK PUNYA RUMAH, TDK PUNYA LAHANUSAHA 9
PENATAAN KELEMBAGAAN KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI Kelembagaan Awal
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PERPRES 165/2015
SEBAGIAN TUGAS & FUNGSI DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (5 KEDEPUTIAN) • DITJEN PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI • DITJEN PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI
PERPRES 12/2015
KEMENTERIAN DESA, PDT & TRANSMIGRASI 1. Sekjen 2. Irjen 3. Ditjen Pembangunan Desa & Pemberdayaan Masyarakat Desa 4. Ditjen Pengembangan Kawasan Perdesaan 5. Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu 6. Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal 7. Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 8. Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi 9. Badan Litbang, Diklat Dan Informasi 10
10
BISNIS PROSES PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
BISNIS PROSES PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI s/d T-5
T-4
T-3
T-2
Penilaian dan Pengesahan
MEN
MEDIASI KSAD ANTAR PROV
4
PENYELESAIAN STATUS TANAH
GUB
1
KIE
2 CAD TANAH Ps 15
Kejelasan status tanah KONSEP
RKT
KT
RRSKP
Hsl Konsolidasi
RDKPB
HPL
DISYAHKAN
Investasi
KIE
KIE KELOMPOK: MASY SEKITAR PEMDA K/L BADAN USAHA LSM
Konservasi
Ps 34 s/d 37
3
PENYELESAIAN STATUS TANAH
Ps 17
PENEGASAN KPD MAS TEMPATAN LAYANAN INVESTASI
Studi RKT BUPATI/ WALKOT
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN
Garis kegiatan Pembangunan Kawasan Garis kegiatan Pengembangan Kawasan
PERJANJIAN
MEDIASI KSAD KAB/KOTA
KSAD ANTA KAB/KOTA
5
PENYUSUNAN
RTSP /Pusat SKP/SP di KPB
DASAR SUNGRAM &BANG SP
IPT
Estafet dari Pembangunan ke Pengembangan
T-1
T
T+1
T+2
T+3
Pengk Kapling
Can Bang SP
Bang Fisik SP
PAT dan ADAPT ASI
Sungram SP tahap Penyesuaian Can Bang Pst SKP
Sertipikasi Tanah TAHAP PENYESUAIAN (18 bln)
TAHAP PEMANTAPAN (18 bln)
TAHAP KEMANDIRIAN (2 tahun)
untuk mewujudkan masyarakat yang mampu beradaptasi dengan lingkungan fisik dan sosial
untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan
untuk mewujudkan masyarakat yang sudah terlibat secara langsung maupun tdk langsung dalam produksi sektor unggulan
Pengembangan Pusat SKP Sungram Bang Pst SKP
Perenc.Sarpras kawasan
BANGKIMKIMPAT
Sungram SP tahap Kemandirian
Sungram SP tahap Pemantapan
Can Bang KPB/SKP
SUNGRAM
T+5
Pemantauan dan Pengembangan Kelembagaan Lingkungan
Mitigasi Lingk
PENYUSUNAN DAN PENGINTEGRASIAN PROGRAM
T+4
Perenc.Pengemb.ma syarakat
Pengembangan KPB
Sungram Bang KPB/SKP Can Bang Kawasan PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN
Pengembangan SKP Sungram Bang Kawasan
Pengembangan Kawasan
PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN
SUMBER DANA PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA
PUSAT (APBN)
Daiatur dengan PERPRES Mendes, PDTTrans, bersama K/L lain
PROVINSI (APBD)
Gubernur/Bappeda
KAB/KOTA (APBD)
Bupati/Bappeda
Dekonsentrasi Pembantuan DAK Transver Daerah Penyesuaian dll
SWASTA MASYARAKAT Kawasan Perkotaan Baru
KAWASAN TRANSMIGRASI 14
KOORDINASI LINTAS SEKTOR PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Kemen LH&Hut Sektor Kemen Desa, PDT Kemendagri KemenPU Lain & Trans Pusat (APBN)
BAPPENAS
Provinsi (APBD)
Dekon/ Pembantuan/ DAK dll
Kabupaten (APBD)
BAPPEDA BADAN USAHA
MASYARAKAT
KAWASAN TRANSMIGRASI
Jakarta Mei 2016
