HAN & kekuasaan Negara Status Naturalis Primus interpares!pactum unionis: leges fundamentalis
HAN & kekuasaan Negara Status Civilis Nachwachterstaat Monarki absolut ! l’Etat ces moi (Louis XIV) John Locke (1632-1704) Montesquieu (1688-1755) Van Vollenhoven Donner
John Locke –distribution of Power Eksekutif
Legislatif
Federatif
pemerintah, termasuk yudikatif
Pembuat UU
Hubungan Kerjasama
Montesquieu- Trias Politica
legislative
executive
judiciary
Rule making
Rule application
Rule adjudication
To put the law into effect Process to change the norm of law Effective to apply for individual
Caturpraja-Van Vollenhoven Regeling Bestuur
Rechts pleging
Politie
regelaar bestuur recht recht
justitie recht
politie recht
Donner- Dwipraja Policy making
Policy executing/ implementation
Penentuan tujuan yg a/ dicapai
Pelaksanaan tujuan yg telah ditentukan
Wewenang Pemerintah Wewenang: kekuasaan u/ melakukan tindakan H. Publik.
Bestuurzorg: pem. Menyelenggarakan kepentingan umum berdasarkan wewenang yg diatur dlm peraturan peruu
Wewenang Pemerintah Dlm
H. Publik Mc
Hsl cipt
materi
Sft hkekt
Konst UUD, TAP MPR,
Memb/ merubah UUD
Pencipt hk dsr yg umum, abstrak
Legisl UU, Perpu
Membtk UU,perpu
Pencipt hk baru
Yudik Putusan Hk Mengawasi pelaks UU
Indiv, konkrit, kasuistis
Wewenang Pemerintah Dlm
H. Publik Mc
Hsl cipt
Eks
PP, Membuat Mencip hk Perpres,Perme pengatur- baru yg n an umum, abstrak, melaks keks leg
adm Keppres, kepmen
materi
Sft hkekt
Memb pe- Menyele netapan nggrkan perat peruu
Distribusi Kewenangan di Indonesia
Prajudi seblm amand UUD 1945
K. Konstitutif
Memb UUD - MPR
K. Legislatif
Memb UU-DPR, Presiden
K. Yudikatif
Mengadili- MA
K.Eksekutif
Melaks AN – Presiden +Para Menteri
K. Konsultatif Membr pertimb kpd Pres K.Inspektif
Memeriksa keu. negara- BPK
Pembagian Kewenangan di Indonesia
seb Amand UUD 1945
MPR BPK
Presiden
DPR
MA
DPA
HAN Heteronom
HAN Heteronom
HAN Heteronom
HAN Heteronom HAN otonom Rules applicatiom
Pembagian Kewenangan di Indonesia Sesdh Amand UUD 1945
MPR
DPR HAN Heteronom
Presiden HAN Otonom
Rules applicatiom
BPK
MA+ MK
HAN Heteronom
HAN Heteronom
Pembagian Kewenangan di Indonesia Sesdh Amand UUD 1945
K. Konstitutif (MPR) Ps 3 keks menetapkan dan merubah UUD 1945. Tgs lain: melantik Pres dan Wapres
K. Legislatif (DPR, DPD) Ps 20 & Ps 22 membtk UU Fungsi anggaran & pengawasan
Pembagian Kewenangan di Indonesia Sesdh Amand UUD 1945
K. Eksekutif (Presiden, Menteri) Ps 4 & 17 menjlkan pem.an Pres dibantu para Menteri Ps 7c tdk dpt membubarkan DPR
K. Yudikatif (MA, MK) Ps 24, 24A
K. Inspektif (BPK) Ps 23E, 23 G
Wewenang Pemerintah Keks yg berlandaskan hk publik untuk melakukan suatu tindakan. Dgn wewenang tsb pemerintah berhak melaksanakan urusan pem.an. Dijalankan oleh organ pem yg dpt melahirkan kepts yg sah.
Sifat Wewenang Pemerintah Rationae materiae Rationae locus Rationae temporis
Perolehan kewenangan
Atribusi Delegasi Mandat
kewenangan
mandat
delegasi
Prosedur pelimpahan
Hub rutin atasan-bwh, hal biasa kec dilarang tegas
dr st organ pem kpd organ lain dgn perat peruu
Tg jwb & tg ggt
Tetap pd pembr mandt
Beralih kpd delegataris
Kemgk si pembr menggnkan wewenang
Setiap saat bs Tdk dpt meng menggunakan gn kec dicanya but kembl dgn berpg pd asas contrarius actus
Pembatasan wewenang Prealabel: wewenang membuat kepts yg diambil tanpa meminta persetujuan dr pihak lain Ex-officio wewenang membuat kepts yg diambil krn jabatan.
Pencegahan penyalahgunaan wewenang Penetapan asas yg tdk dpt ditafsirkan lebih lanjut Delegasi hal tt diatur dgn tegas Adanya studi kelayakan penetapan jenis sanksi thd pelanggaran Adanya badan u/ tempat menyampaikan keluhan, pengaduan, gugatan
Asas-Asas pelaksanaan wewenang Yuridikitas (rechtsmatigeheid)
tdk melanggar hk sec. umum (adil +patut)
Legalitas (wetmatigeheid) Ada dasar hk/peraturan peruu
Diskresi (freies Ermessen) Disk terikat: memilih yg ditentukan peraturan peruu Disk bebas: pilihan yg tdk diatur peraturan peruu
AAUPB
Peraturan Peruu Dasar legalitas tindakan AN H. positif merupakan sbr lahrinya wewenang AN Original Legislator Pusat: MPR, DPR+ Pres Daerah: DPRD+ Pemda
Delegated Legislator Presiden membentuk PP, Perpres.
Delegated Legislation Flexibility Peraturan yg dibuat pemerintah lebih luwes dibanding peraturan yg dibuat badan legislatif
Time pressure pemerintah perlu segera melaksanakan berbagai urusan pemerintahan
DPR - DPRD DPR Badan legsilatif murni Produknya hanya dpt dicabut sendiri
DPRD Badan quasi legislatif. Produknya selain bisa dicabut sendiri, juga bisa dicabut oleh Pemerintah Pusat
