Hal. 1 dari 102 hal. Buku saku pemeriksaan gugat waris

PEMERIKSAAN PERKARA GUGAT WARIS ; Pemeriksaan

gugat

waris

harus

dimulai

dengan

permusyawaratan hakim sebelum menentukan penetapan hari sidang

tentang

isi

gugatan

,

serta

bobot

perkara

waris

tersebut,gugatan tersebut antara para ahli waris atau gugatan antara ahli waris dengan pihak diluar ahli waris. Gugatan harus dicermati dahulu apakah inperson maju sendiri menggunakan jasa advocat, atau menggunakan kuasa insidentil. Kalau menggunakan jasa pengacara atau kuasa insidentil, maka sayarat formil dan materiel harus diteliti majlis hakim ketika akan menentukan hari sidang, sehingga nanti ketika sidang pertama telah tergambar keadaan kuasa mapun perkara yang ditangani majlis tersebut. Pada tahap musyawarah ini sudah akan kelihatan sempurna tidaknya gugatan tersebut, jika gugat waris itu terjadi antara satu/beberapa ahli waris maju secara inperson/didampingi kuasanya baik dengan advocate atau kuasa insidentil berlawanan dengan ahli waris yang lain, hal pertama yang diteliti/dibaca dari gugatan adalah dari sisi penggugat, apakah penggugat adalah person yang mempunyai hak kewarisan pada obyek yang disengketakan serta cakap hokum. Dari sisi tergugat apakah tergugat tunggal/beberapa ahli waris yang didudukan sebagai tergugat, turut tergugat/para turut tergugat adalah orang yang selayaknya digugat, apakah semua pihak yang mempunyai hubungan hokum dengan sengketa warisan tersebut sudah dilibatkan sebagai pihak ?.

Hal. 1 dari 102 hal. Buku saku pemeriksaan gugat waris

Hal lain yang harus dicermati adalah, apakah semua ahli waris dari pewaris sudah dijadikan pihak ?. Timbul persoalan apabila penggugat baru tahu ada ahli waris yang lain yang tidak digugat, kejadian ini kepastiannya adalah penggugat baru tahu ada ahli waris lain yang tidak dimasukan sebagai pihak setelah adanya jawaban tergugat (ahli waris yang digugat), penggugat merubah gugatan dengan menambah ahli waris lain yang belum digugat dijadikan tergugat namun dapat penolakan dari ahli waris lain yang sudah jadi tergugat, maka mau tidak mau perkara harus berlanjut. Dalam hal yang demikian rasanya kurang adil ketika hakim menilai perobahan telah masuk kategori perubahan yang tidak diperbolehkan. Dan

perkara harus tidak

diterima dengan alasan kurang pihak, yang harus dipedomani adalah pasal 279 Rv dst dan pasal 70 Rv dst sesuai dengan prinsip hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hokum materiel maupun formil (buku II hal 80), majlis selayaknya menyarankan bagi penggugat untuk menariknya, bukan justru menyatakan tidak diterima. Untuk menghadapi penolakan tergugat, maka penggugat dapat menggunakan upaya Vrijwaring pasal 70 Rv, hal ini harus ia lakukan kalau tergugat menolak/keberatan dengan perubahan gugatan penggugat. Bisa juga, ahli waris yang tidak digugat penggugat tersebut, dengan kemauan sendiri masuk dalam proses perkara dengan jalan mengajukan surat permohonan (dalam bentuk Voeging ) kepada Ketua Pengadilan dengan maksud untuk ikut dalam proses berperkara (buku II hal. 80).


Ketua Pengadilan Agama mendisposisikan surat permohonan tersebut kepada majlis hakim yang bersangkutan. Dalam

persidangan

selanjutnya

majlis

hakim

memberi

kesempatan pada kedua belah pihak untuk menanggapi, yang selanjutnya menjatuhkan putusan sela (pasal 282 Rv), dan jika dikabulkan maka dalam putusan sela tersebut harus didudukan sebagai pihak. Namun demikian akan lebih sempurna kalau penggugat bisa mendudukan semua ahli waris sebagai pihak tergugat sejak awal, untuk menghindari intervensi dari ahli waris yang tidak digugat, ketika perkara masih berjalan, atau gugat biasa setelah perkara putus, ataupun juga perlawanan ketika sita atau eksekusi yang dipaksakan. Hal lain yang harus diperhatikan hakim adalah apabila ada permintaan dari penggugat tentang permohonan tindakan yang dilakukan sebelum memeriksa pokok perkara, terutama adalah permohonan sita (Rbg. Psl 260 dqn 261 serta Rv. Pasal 720), yang oleh majlis hakim bisa dipenuhi sebelum persidangan pertama, atau ditangguhkan permohonan sita, hal tersebut harus dijawab oleh ketua majlis dalam menentukan hari sidang dalam bentuk penetapan. Disini juga harus diteliti apakah sita itu bisa dilaksanakan Pengadilan Agama yang mengadili perkara waris tersebut, atau diperlukan pendelegasian sita, ke Pengadilan Agama lain mengingat obyek sengketa berada diluay wilayah yurisdiksinya . Hal lain lagi yang harus dicermati majlis hakim adalah, tentang permintaan provisi (pasal 190 Rbg), untuk diadakannya audit suatu


perusahaan dari harta tirkah, penghentian pembangunan diatas tanah sengketa (putusan MA nomor 1788 K/Sip/1976), atau juga penghentian pembongkaran yang dilakukan tergugat atas suatu bangunan yang disengketakan, jika ada maka majlis hakim harus sudah merencanakannya sejak dini, mau diterima atau ditolak sebelum memeriksa pokok perkara waris tersebut. Majlis hakim dalam musyawarah itu harus mempertimbangkan tempat tinggal para penggugat, turut tergugat serta tergugat dalam rangka pemanggilan sidang pertama (Rbg. Pasal 146). Setelah ditentukan hari sidang , maka

para pihak harus

dipanggil, secara sah patut dan resmi (Rbg. Pasal 145 ayat 1 dan 2), kemudian kehadiran para pihak dilihat dulu, apakah datang sendiri/didampingi penggugat/tergugat

oleh

kuasanya.

didampingi

Dalam

kuasa,

baik

hal

kehadiran

kuasa

dengan

menguasakan pada advocat atau menggunakan kuasa insidentil . Sekiranya menggunakan advocat maka Majlis hakim harus memeriksa kelengkapan surat surat dari kuasa hukum tersebut serta mencocokkan dengan keaslian kartu anggota, masih berlaku tidaknya kartu anggoga tersebut dan berita acara sumpahnya, sah tidaknya

secara

formil

kuasa

relatifnya, dibuat orang yang

tersebut,

tentang

kompetensi

berhak atau tidak, berdasar kuasa

umum/khusus , sebut/tidak subyek dan obyek. Demikianpun apabila penggugat/tergugat menggunakan kuasa insidentil, maka majlis hakim harus memeriksa proses lahirnya kuasa insidentil tersebut. Apabila penggugat tidak hadir, dan ketidak hadiranya bukan dengan alasan yang sah, sementara panggilan telah dilaksanakan


secara patut dan resmi, maka majlis hakim dapat menggugurkan gugatan penggugat (pasal 148 Rbg), dengan acara sederhana (pasal 176 Rv) tapi dalam bentuk putusan, dan harus diberitahukan pada penggugat (pasal 276 Rv). Sekiranya dalam perkara waris tersebut telah diletakkan sita jaminan terhadap obyek sita, maka sita tersebut harus diangkat yang

termuat

dalam

amar

putusan

yang

berisi

perintah

pengangkatan sita. Hanya saja pengguguran atas dasar panggilan hanya sekali itu oleh kebanyakan praktisi hukum dianggap tidak layim. Jika pada persidangan pertama yang telah ditentukan para pihak ada yang tidak hadir, maka pihak yang tidak hadir tersebut dapat dipanggil lagi (pasal 151 Rbg.), terlepas dari alasan ketidak hadiran itu sah atau tidak. Jika pada persidangan pertama yang telah ditentukan para tergugat/tergugat tidak hadir, sementara panggilan telah dilakukan secara resmi, sah dan patut, maka majlis dapat memutus dengan putusan versstek (Pasal 77 RV. Untukk Penggugat dan 78 untuk tergugat) RBG. 149 . Yang juga harus dipedomani majlis hakim adalah menurut pasal 200 RBG, jika putusan verstek Penggugat kalah, baginya diberi hak banding. Apabila para pihak telah hadir, maka dalam persidangan majlis hakim mendamaikan para pihak, penggugat berhak mencabut gugatannya

tanpa

persetujuan

tergugat

(RV.

Pasal

271),

pencabutan tanpa persetujuan itu karena tergugat belum diserang kepentinganya, ketika gugatan belum dibacakan, pencabutan yang


tanpa persetujuan tergugat, maka penggugat dapat mengajukan lagi sebagai perkara baru. Namun apabila gugatan

minimal telah dibacakan, merujuk

pasal 272 Rv, maka pencabutan harus dihadiri tergugat dengan meminta persetujuannya. Jika pencabutan ditolak tergugat, maka proses pemeriksaan berlanjut, namun apabila pencabutan itu mendapat persetujuan dari tergugat, perkara berakhir dengan pencabutan dan majlis hakim yang memeriksa menerbitkan putusan pencabutan dengan perintah pencoretan perkara dari regester. Pencoretan perkara tersebut disamping pengakhiran perkara juga dimaksudkan sebagai ketertiban administrasi yustisial. Pencabutan yang didasari atas persetujuan tegugat, bersifat final karena berdasarkan kesepakatan didepan sidang, berlaku sebagai undang-undang bagi penggugat dan tergugat berdasar pasal 1338 KUH Perdata, yang produknya dalah putusan. Dengan adanya pencabutan atas persetujuan tergugat ini maka segala bentuk sengketa yang terkandung didalamnya telah berakhir, putusannya mengikat para pihak dan menutup upaya para pihak

untuk

melakukan

upaya

hukum.

Dan

biaya

perkara

dibebankan pada penggugat atas dasar pasal 272 Rv. Kiranya dalam hal pencabutan atas persetujuan tergugat, yang harus dianggap mengakhiri sengketa, dan dihukumi tidak boleh mengajukan gugatan baru perlu ada kajian yang lebih mendalam, dimana letak keadilannya ketika sengketa tersebut tidak berujung pangkal, mengingat sengketa yang ada adalah sengketa kewarisan.


Dengan

adanya

pencabutan,

baik

dengan

atau

tanpa

persetujuan tergugat, maka para pihak kembali dalam keadaan semula, yang berarti tidak ada sengketa. Pengembalian keadaan seperti semula berakibat tindakan yang mendahului harus dikembalikan dalam keadaan semula seperti sita harus diangkat, provisi yang berupa larangan tergugat melakukan sesuatu menjadi tidak berlaku lagi. Apabila perkara dilanjutkan oleh penggugat

maka langkah

selanjutnya adalah pemilihan/penunjukan mediator dalam rangka mediasi, majlis menunda persidangan dengan waktu yang akan ditentukan kemudian menunggu laporan mediasi dari mediator. Dalam pelaksanaan mediasi, para pihak penggugat/para penggugat, tergugat/para

tergugat, turut tergugat I, II

dan

seterusnya haruslah hadir, jika ada pihak pihak yang tidak hadir, maka yang tidak hadir harus dipanggil, seandainya telah dipanggil lagi ada yang tidak hadir, mengingat batas waktu mediasi telah habis/hamper habis, maka mediator dapat menyatakan gagal, tidak berhasil, atau tidak layak untuk dimediasi. Berdasarkan laporan mediator tersebut, majlis hakim membuat PHS baru untuk menetapkan hari sidang, dengan memanggil para pihak yang dalam relassnya tidak tercantum adanya jawaban atau alat bukti. Apabila tercapai perdamaian maka perkara diakhiri dengan putusan perdamaian pasal 154 Rbg ayat (2) dan pasal 1348 KUH Perdata dengan amar kedua belah pihak harus mentaati isi perdamaian itu. Perdamaian harus tuntas dan mengakhiri sengketa seluruh pihak.


Penegasan yang terkandung dalam putusan MA. Nomor 169 K/Sip/1962 tanggal 7 Juli 1962, menegaskan “ Persetujuan perdamaian (dading) menurit pasal 1851 KUH Perdata adalah perjanjian menghentikan perkara perdata yang sedang diperiksa ataupun yang akan diajukan ke Pengadilan, ( “ Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidak sah, melainkan jika dibuat secara tertulis ). Dengan kata lain, seandainya dalam mediasi yang telah menjurus akan adanya perdamaian ternyata tergugat menyatakan bahwa selain tirkah yang dikuasainya ada barang-barang warisan lain yang juga dikuasai oleh penggugat, dan tergugat mensyaratkan perdamaian itu harus meliputi barang-barang tirkah yang dikuasai oleh penggugat. Dalam hal yang demikian, apabila penggugat menyetujui dan kedua belah pihak setuju, dan sepakat untuk berdamai, dibuatlah persetujuan perdamaian, maka seyogyanya hakim mengklarifikasi tentang kebenaran

akte/persetujuan

perdamaian tersebut, dan

menuangkannya dalam berita acara persidangan serta memutus dengan putusan perdamaian, merujuk pada pasal 1851 KUH Perdata

mennyebutkan

“MENCEGAH

TIMBULNYA

SUATU

PERKARA”. Mengandung arti kebolehan mengadakan persetujuan perdamaian terhadap barang yang kalau tidak diselesaikan, akan menimbulkan perkara baru.


Seyogyanya hakim menghindari buruk sangka dengan menyatakan ketika penggugat dalam gugatannya tidak menyebut tirkah yang ada pada penggugat,maka penggugat tidak punya iktikad baik dan langsung menyatakan gugatan tidak diterima.

Perdamaian haruslah dibuat secara tertulis ditanda tangani kedua belah pasal 1851 KUH Perdata, tentang perjanjian sifatnya bebas berkontrak, sepanjang tidak melanggar undang-undang , kesusilaan dan ketertiban umum pasal 1337 KUH Perdata. Dalam hal majlis hakim akan mengakhiri sengketa atas dasar akta perdamaian dengan putusan perdamaian, maka seyogyanya majlis mempertimbangkan dan meneliti terlebih dahulu apakah perjanjian perdamaian itu mengandung cacat materiel atau tidak, hal mana cacat materiel akan mengakibatkan putusan perdamaian tidak memiliki kekuatan eksekutorial (executoriale kracht). Akte perdamaian yang disinyalir akan non eksekutable diantaranya : -

Mengandung

penipuan

atau

paksaan

pasal

dan

pokok

perselisihan1859 KUH Perdata. - Dalam akte perdamaian terdapat kesalahan duduk perkara, atau juga adanya alas hak yang batal pasal 1860 KUH Perdata . - Bisa juga karena ada surat palsu, pasal 1861 KUH Perdata. Dengan demikian, majlis yang memeriksa gugatan waris dan ternyata dalam persidangan mendapati persetujuan perdamaian yang

mendapati

para

pihak

telah

membuat

persetujuan

perdamaian tertulis namun mengandung pelanggaran dari pasal 1959, 1960 dan 1961 KUH perdata wajib menolak untuk


mengukuhkan dalam bentuk putusan perdamaian, mengingat berdasar pasal 1959 dan 1960 KUH Perdata persetujuan perdamaian tersebut dapat dibatalkan, hal yang lebih afdhol adalah menyarankan untuk memperbaiki persetujuan perdamaian yang cacat tersebut. Yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah Bisakah akte perdamaian sah untk mengakhiri sengketa para pihak didalamnya mengandung klausul religious yang sifatnya batiniyah ? Contoh sengketa waris, tercapai perdamaian, masing-masing mendapat sesuai haknya, namun ada klausula bahwa tirkah yang akan dibagi itu sebelum dibagi disisihkan lima persen, dan diniatkan wakaf untk membuat masjid, pahala dari pembuatan masjid diniatkan bersama dikirim ke Pewaris. Jika perjanjian perdamaian sah secara materiel, maka majlis hakim memutus perkara tersebut dengan putusan perdamaian atas permintaan para pihak agar perjanjian perdamaian yang mereka buat itu dikukuhkan Pengadilan dalam bentuk putusan perdamaian yang tidak dimungkinkan adanya dibanding/kasasi. Hal ini secara jelas dirumuskan dalam putusan kasasi MA nomor 975 K/Sip/1973 dan berdasarkan pasal 154 ayat (2) RBG, putusan perdamaian atau acte van gerlijk , tidak ada upaya banding terhadapnya. Apabila salah satu pihak tidak mau menandatangani akte/ persetujuan perdamaian , maka majlis harus menolak permintaan putusan perdamaian yang diajukan oleh pihak yang mau tanda tangan, dan majlis harus melanjutkan pemeriksaan perkara waris tersebut.


Hal lain lagi adalah, bagaimana pula kalau sudah ada tindakan sita yang telah dijalankan lebih dahulu?. Kalau sudah ada tindakan sita, maka tindakan sita yang telah dilaksanakan mau diapakan ? Kalau ada perintah pengangkatan sita dalam bentuk apa ? Dan bagimana pula kalau sita tidak diangkat ? Hal lain yang harus dicermati dan menjadi patokan hakim yang memeriksa gugat waris adalah, hakim tersebut harus bisa membedakan putusan berdasarkan akte/persetujuan perdamaian yang mana para pihak yang mengadakan persetujuan perdamaian tersebut meminta pada Pengadilan Agama agar akta/persetujuan perdamaian tersebut dikukuhkan

Pengadilan Agama, dengan

dengan Akte perdamaian yang dibuat para pihak namun tidak minta dikukuhkan Pengadilan dan perkaranya dicabut. Dalam hal yang pertama mengikat adanya title Eksekutorial dan hal yang kedua tidak melekat kekuatan eksekutorial, walaupun dibuat dalam bentuk akte autentik sekalipun. Akte/persetujuan

perdamaian

yang

tidak

dikukuhkan

Pengadilan Agama dalam perkara waris, kalau salah satu pihak mengingkari, tidak bisa dipaksakan pada pihak ingkar. Sebelum dibacakan gugatan, majlis seyogyanya mengajukan pertanyaan pada penggugat tetap dengan gugatannya atau merubah/mengurangi/memperbaiki gugatan tersebut. PERUBAHAN GUGATAN WARIS Apabila perdamaian dalam perkara waris tidak tercapai perdamaian, maka majlis hakim menanyakan pada penggugat , gugatan yang diajukan penggugat ada perubahan atau tidak.


Majlis hakim harus paham betul bahwa Perubahan gugatan rujukannya adalah pasal 127 Rv demi kepentingan beracara. Perubahan gugatan waris adalah hak yang harus diminta, yang harus

diajukan pada sidang

sebelum

dibacakan gugatan

penggugat. Kalaulah

telah dibacakan, maka kepentingan dari tergugat

telah diserang, maka patokan perubahan gugatan waris adalah sebelum dibacakan gugatan dan harus dihadiri oleh tergugat, dengan syarat : a. Tidak boleh mengubah materi pokok perkara, putusan MA. Nomor 547 K/Sip/1973. b.Tidak boleh sedemikian rupa yang mengakibatkan dapat menghambat acara pemeriksaan. c.Tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan (kejadian materiel), perubahan tidak boleh mengemukakan hal baru, sehingga terjadi perubahan hokum yang baru dari yang semula. Yang menjadi patokan dalam perubahan adalah, perubahan tidak boleh sedemikian rupa, perubahan tidak boleh menjadikan hubungan hokum yang baru, merubah dasar tuntutan, pokok guagatan serta tidak boleh menghambat jalannya pemeriksaan. Yang dalam hal ini, ukuran kebolehan perubahan gugatan penilaianya dalam praktek peradilan diserahkan pada majlis hakim. Disini diperlukan kejelian hakim untuk menilainya. Apabila perubahan gugatan telah sedemikian rupa, atau seperti tersebut diatas, maka majlis hakim harus menolak perubahan tersebut dan tetap memberlakukan gugatan awal.


Kepada tergugat dipersilahkan untuk menanggapi perubahan gugatan, tapi tidak diperlukan persetujuannya. Majlis hakim ketika dalam penetapan hari sidang menetapkan permohonan sita ditangguhkan, maka setelah tidak tercapai perdamaian majlis hakim mengambil sikap tentang permohonan provisi dan pengajuan sita, yang menuangkannya dalam putusan sela. Yang harus menjadi patokan majlis hakim adalah, jika menyangkut putusan provisi harus dijatuhkan sebelum memeriksa perkara, namun tentang sita jaminan majlis kapanpun bisa menjatuhkan, sepanjang belum sampai pada tahap kesimpulan.

KOMULASI GUGATAN Majlis hakim juga harus melihat ada tidaknya nya komulasi gugatan dalam gugatan waris yang ditanganinya dengan jeli dan seksama. Mengingat Tujuan dari penggabungan gugatan sendiri adalah untuk mewujudkan peradilan sederhana dan menghindari putusan waris yang saling berbeda (putusan MA nomor 575 K/Pdt/1985 dan nomor 880 K/Sip/1970). Komulasi gugatan waris bisa berbentuk komulasi subyektif dan komulasi obyektif, yang disyaratkan adanya hubungan yang erat antara satu dan lainnya (putusan MA nomor 1715 K/Pdt/1983). Dalam memeriksa Penggabungan gugatan, majlis hakim yang memeriksa harus meneliti komulasi tersebut ; a. Apakah Gugatan yang digabung itu gugatan satu dan yang lain tunduk pada hokum acara yang berbeda, umpamanya yang


satu woluntair dengan upaya hukumnya kasasi dan dan yang lain adalah gugatan yangupaya hukumnya adalah banding. Contoh Gugatan waris disertai dengan permohonan perwalian. Maka disini majlis harus lebih hati-hati mengingat, permohonan perwalian upaya hukumnya

kasasi, sementara

gugat waris upaya hukumnya adalah banding. Demikianpun dalam hal nebis in idem, maka dalam bentuk penetapan positif perkara Voluntair yang ditolak idak berlaku nebis in idem, sementara dalam contensius putusan positif yang ditolak belaku nebis. b. Hakim harus meneliti Apakah Gugatan yang digabung itu tunduk pada kompetensi absolute yang berbeda ?, yang satu gugat waris

(wewenang

absolute

PA.)dengan

Pembatalan

kepemilikan saham yang merupakan wewenang absolut peradilan lain, atau pembatalan hak tanggungan (undangundang no. 4 tahun 1996). Jaminan fiducia (undang-undang no. 42 tahun 1999). Menjadi lain ketika gugat waris dikomulasikan dengan pembatalan Fudicia Syariah (rahn tasjily= fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III 2008, penggabungan yang demikian jadi wewenang absolute Pengadilan Agama. c. Majlis hakim harus melihat dengan jeli, Antara gugat konpensi dengan gugatan rekonpensi Mengingat

dalam

putusan

ada hubungan atau tidak ?. MA

no.

1057/K/Sip/1973,

memungkinkan antara konpensi dan rekonpensi berdiri sendiri (terpisah).


Dalam hal gugat waris antara sesama ahli waris, baik yang gugatan tunggal maupun komulasi , maka semua ahli waris harus dijadikan pihak, karena logikanya tidak mungkin sesama ahli waris tidak mengetahui siapa saja ahli warisnya. Maka dalam hal ini jika ada salah satu atau lebih dari ahli waris tidak dimasukkan sebagai pihak, sudah selayaknya perkara tersebut tidak diterima, dengan alasan kurang pihak. Timbul persoalan bagaimana kalau dalam sengketa antara ahli waris ternyata ahli waris yang tidak mendapat bagian dari Tirkah, ternyata mendapat wasiat dari Pewaris berupa barang tidak tidak bergerak dari harta bawaan pewaris serta telah dibalik namakan ke penerima wasiat. Hal mana dalam gugatan awal penerima wasiat itu tidak ditarik sebagai pihak lantaran penggugat tidak tahu adanya wasiat tersebut. Penggugat baru mengetahui ada wasiat setelah ada jawaban dari tergugat. Setelah

ditanya

merubah/menambah

majlis dengan

hakim

penggugat

mendudukkan

tidak

penerima

mau wasiat

sebagai tergugat. Tergugat pun dengan kepintarannya tidak mau menarik penerima wasiat sebagai pihak, karena dibenaknya sudah terganbar perkara akan tidak diterima, sementra penerima wasiatpun tidak mau intervensi. Dalam hal yang demikian dapat/tidak gugatan dinyatakan tidak diterima karena kekurangan pihak ?


Atau dicukupkan penerima wasiat dari pewaris cukup dijadikan saksi oleh tergugat/penggugat ?, sesuai kepentingan masing-masing !. Dalam hal ini, penulis lebih cenderung yang menarik penerima wasiat pihak adalah penggugat sebagai kuwajiban hokum. Kalau penerima wasiat dicukupkan hanya sebagai saksi, bukan pihak, bagaimana membatalkan wasiat kalau penerima wasiat tidak dijadikan tergugat ? . Pemikiran ini didasari pertimbangan dari putusan MA NO. 1131 K/Pdt/1983 yang penulis qiyaskan dari jual beli yang terkandung dalam putusan kasasi tersebut.

JAWABAN Walaupun jawaban telah diberikan oleh tergugat, Penggugat masih diperbolehkan mencabut gugatannya, dengan syarat ada persetujuan dari tergugat, namun ketika perkara itu dicabut dengan persetujuan tergugat, dikonstruksi sebagai kesepakatan berdasar 1338

KUH

Perdata,

dengan

demikian

pencabutan

tersebut

merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat (binding) dan bersifat final bagi penggugat dan tergugat, oleh karena bersifat final konklusinya

baik

penggugat

ataupun

tergugat

tidak

dapat

mengajukan kembali. Jika perkara berlanjut, maka Pada saat itu juga majlis hakim harus

sudah

mengkwalifisir

perkara

tersebut,

sudah

punya

gambaran gugatan itu, apa bisa lanjut atau tidak diterima. Namun akan lebih memenuhi rasa keadilan, apabila majlis hakim akan mengambil keputusan

tidak menerima gugatan


penggugat menunggu jawaban dari tergugat dulu, karena dengan telah dibacakannya gugatan penggugat, tergugat telah terserang kepentingannya, maka tergugat diberi kesempatan untuk membela dirinya. Ini menjadi seimbang. Jika jawaban dari tergugat disertai eksepsi, maka hal yang harus diperhatikan majlis hakim adalah harus mempertimbangkan eksepsi dari tergugat, terutama adalah tentang kompetensi Relatifnya. Jika eksepsi tergugat tentang kompetensi Relatif diterima, maka perkara harus berakhir dengan putusan tidak diterima, dengan dasar secara relative Pengadilan Agama yang menerima perkara waris tersebut tidak berwenang. Majlis hakim yang mendadili perkara gugat waris patokan yang menjadi dasar pertimbangan tentang kompetensi relative adalah pasal 142 Rbg: 1. Gugatan harus waris harus diajukan de Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman/Tempat tinggal terguggat (ayat 1). Jika tidak, maka eksepsi dikabulkan dan perkara tidak diterima. 2. Apabila tergugat memiliki lebih dari

satu tempat tinggal, maka

gugatan dapat diajukan pada salah satu kediaman tergugat . 3. Bila tergugat lebih dari satu orang gugatan diajukan pada kediaman salah satu tergugat (ayat 3). 4. Dalam hal tertentu pengajuan gugat waris dapat juga diajukan di Pengadilan Agama dimana obyek sengketa yang berupa barang tidak bergerak berada (ayat 5) .


5. Diajukan di Pengadilan Agama dimana Penggugat bertempat tinggal, sepanjang tergugat tidak diketahui kediamannya pasal 142 ayat (1) Rbg.

.

Namun jika ekepsi tergugat tentang kompetensi relatif ditolak, maka majlis hakim harus menuangkannya dalam berita acara berupa putusan sela yang tidak berasing-asing dan putusan sela itu tidak bisa dibuat salinannya, karena pada hakekatnya putusan sela tidak dapat dibanding. Putusan Sela tersebut isinya Pengadilan Agama berwenang dan memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkaranya. Yang kewenangan

harus

jadi

relative

perhatian

adalah

adalah

diajukan

eksepsi

pada

saat

tentang tergugat

memberikan jawaban yang pertama. Adapun tentang kewenangan absolute, tanpa adanya eksepsi hakim kapanpun bisa menyatakan tidak berwenang. Eksepsi tentang kompetensi Relatif harus diputus sebelum memeriksa pokok perkara. Selain eksepsi kompetensi relative diputus bersama pokok perkara pasal 162 Rbg, majlis hakim harus memahami eksepsi lain dari berbagai macam eksepsi dan cara

pengajuannya harus

diajukan bersama-sama dengan pokok perkara, karena ada larangan pengajuan eksepsi satu persatu pasal 114 Rv. Eksepsi selain kompetensi yang harus dipertimbangkan hakim adalah : 1. Eksepsi surat kuasa khusus yang tidak sah. a. Surat kuasa bersifat umum. b. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil (putusan MA nomor 3412 K/Pdt/1983, 34/10 K/Pdt/1983).


c. Surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang (putusan MA nomor 10 K/N/1999) d. Surat kuasa tidak menyebut kompetensi relative (putusan MA nomor 2339 K/Pdt/1985). 2. Eror in persona. a. Eksepsi Diskualifikasi (penggugat tidak berhak menggugat). b. Salah menarik pihak tergugat. c. Penggugat/tergugat tidak lengkap, yang dalam gugat waris dengan pihak luar, bisa ditotilair. Harus dicermati dalam persidangan kekeliruan pihak dalam gugatan. Baik kekeliruan itu terjadi pada, Diskualifikasi in person, dalam hal tidak mempunyai hak pada obyek yang disengketakan ataupun tidak cakap hokum. Ataupun juga mendudukkan pihak tergugat tidak tepat, pada orang yang selayaknya digugat waris tersebut, bisa juga kekurangan pihak tergugat, turut tergugat. Timbul persoalan yang agak unik adalah ketika pewaris melakukan poligami, hal mana dengan istri pertama dengan nama asli Tan PING WAN ,kristen, setelah nikah secara islam menjadi Muhamad, lahir 22 Maret 1954, menikahnya tahun 1980, yang kemudian nikah lagi pada tahun 1991 dengan wanita lain dengan nama asli tetap Tan Ping Wan alias Muhamad Hamda dengan tanggal lahir 27 April 1955. Setelah meninggal pewaris terjadi gugat waris dari istri pertama terhadap istri kedua, disertai permintaan bahwa antara Muhamad dan Muhamad Hamda agar ditetapkan dua nama tersebut orangnya sama yaitu pewaris.


Hal yang demikian termasuk ranah perubahan identitas atau tidak ? Atau tergantung dalam pembuktian ?. Bagaimana pula kalau sengketa waris yang terjadi adalah penggugat orang diluar ahli waris dan tergugat adalah ahli waris, setelah ada jawaban dari tergugat yang merupakan sebagian dari ahli waris itu memberi jawaban bahwa ahli waris pewaris tidak hanya tergugat saja, tapi ada ahli waris yang lain yang tidak digugat,dan penggugat tidak mau merubah gugatanya, bisakah dikatakan kurang pihak ? Bagaimana pula kalau yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu penggugat adalah hanya sebagian dari ahli waris yang menggugat orang diluar ahli waris yang menguasai barang warisan sebagai tergugat , apakah tergugat bisa mengatakan bahwa gugatan kurang pihak ?, atau perkara terus berlanjut dan nanti kalau telah putus dan telah BHT, ahli waris yang belum jadi pihak penggugat mengajukan gugatan pada ahli waris yang telah menggugat tergugat. Namun demikian, dalam hal gugat waris antara masingmasing ahli waris, maka pihak tergugat ataupun turut tergugat semua ahli waris harus dijadikan pihak, mengingat ahli waris pasti tahu ahli warisnya, walaupun dimungkinkan tidak tahu keberadaanya. Timbul persoalan, bagaimana kalau gugatan waris antara para ahli waris, namun para penggugat menyembunyikan satu ahli waris dengan didahului Penetapan AHli waris yang dari Pengadilan Agama, setelah mendapat PAW, maka ahli waris yang disembunyikan tersebut digugat.


Dalam jawaban tergugat (ahli waris yang disembunyikan) mengajukan eksepsi dan bantahan dalam pokok perkara, hal mana jawaban tersebut menuntut adanya pembatalan PAW yang menyembunyikan kedudukan kewarisan tergugat, apakah hal

tuntutan pembatalan dikabulkan

dalam amar atau

dicukupkan dalam pertimbangan saja. Kalau

dicukupkan

dalam

pertimbangan

seyogyanya

dihindari pertimbangan yang bisa digunakan untuk adanya gugatan baru, dengan dalil yang dipakai dasar untuk menggugat adalah pertimbangan hakim tersebut. 3. Nebis in idem. 4. Obscuur Libel: a. Tidak jelasnya dasar hokum yang menjadi dalil gugatan. b. Tidak jelas obyeknya. c. Petitum tidak jelas. 5. Eksepsi premateur (belum saatnya untuk diperkarakan). 6. Eksepsi yang sifatnya menyingkirkan perkara antara lain : a. Eksepsi kadaluarsa (tidak dapat diperkarakan). Perlu dicermati putusan kasasi MA nomor 147 K/Sip/1955 yang menyatakan pemberi gadai emas , dianggap haknya hilang untuk menuntut tebusan emas yang digadaikan , apabila setelah tujuh tahun tidak memenuhi panggilan berkalikali yang dilakukan ahli waris pemegang gadai. Bukankah hal yang demikian bisa terjadi dalam gadai syariah. b. Exceptio Doli Mali berkaitan dengan pasal 1328 KUHPerdata , dan pasal 33 KHES, dimana gugat ginugat antara sesama ahli waris dalam perjanjiannya ada tipu daya.


c. Exceptio metus gugatan diajukan penggugat ada paksaan yang terjadi antara sesama ahli waris (pasal 32 KHES). d. Exceptio non adimpleti contractus, penggugat sendiri juga tidak melaksanakan prestasinya. e. Exceptio domini, obyek gugatan bukan milik penggugat, tapi milik orang lain, atau tergugat. f. Eceptio litis pendentis (aanhanging) g. Eksepsi tentang hak untuk mundur dari hakim yang memeriksa ( pasal 17 ayat (5) undang-undang 48 tahun 2009)

PENGABULAN PROVISI DAN SITA. Apabila perkara dilanjutkan, maka majlis mempertimbangkan permohonan provisi (pasal 191 (1) Rbg) yang diajukan/dimintakan penggugat,

contoh

adalah

permintaan

penghentian

upaya

pembongkaran Gedung tirkah/penghentian pembangunan yang dilakukan tergugat diatas tanah sengketa (putusan MA nomor 1788 K/Sip/1976. Dalam hal yang demikian majlis haklm harus segera memutus tentang permintaan provisi tersebut dengan acara singkat pasal 283 Rv,

apakah

akan

tidak

diterima,

ditolak,

atau

dikabulkan

permohonan tersebut. Jika permintaan provisi tersebut dikabulkan oleh majlis hakim dalam putusan sela, mengingat sifat putusan provisi adalah serta merta (pasal 287 Rv), maka apabila Pengadilan Agama akan melaksanakan eksekusi harus tunduk pada SEMA No. 16 tahun 1969 jo. SEMA No. 3 tahun 1971 jo. SEMA No. 3 tahun 1978 yaitu harus meminta izin dahulu ke Pengadilan Tinggi Agama.


Disamping permintaan provisi dalam gugatan dapat juga dicantunkam permohonan tindakan sita jaminan (pasal 720 Rv). Berupa tindakan secara paksa dengan menempatkan tirkah yang dikuasai tergugat dalam penjagaan, dilakukan secara resmi dengan perintah pengadilan, terhadap barang-barang yang disengketakan . Majlis hakim ketika ada permohonan sita

harus jeli cara

memeriksanya, jangan sampai ada permohonnan sita terhadap barang-barang yang sifatnya tidak dapat disita yang lolos dari pengamatan majlis hakim. Barang yang tidak dapat disita antara lain adalah hewan, perkakas yang sungguh-sungguh untuk mecari nafkah, anak, barang milik Negara dan milik pihak ketiga (pasal 1430 KUH Perdata). Kalau menyangkut uang simpanan di Bank, maka majlis hakim harus memeriksa dengan teliti sampai tahu betul nama bank, tempat bank, nomor rekening serta jumlahnya dalam rangka untuk pembokiran, demikianpun kalau saham harus tahu atas nama siapa, nomor seri, jumlah saham dan nilai nominalnya. Demikianpun dalam hal permohonan sita atas barang yang tidak bergerak, harus tahu barang yang dimohonkan sita itu telah terbebani Hipotek, hak tanggungan atau tidak. Penyitaan dilandasi adanya permohonan sita dari penggugat, yang harus disertai dengan alasan obyektif permohonan sita (pasal 720 Rv) yang antara lain adalah ; 1. Ada persangkaan kuat bahwa tergugat akan mengasingkan obyek sengketa waris. 2. Persangkaan yang kuat dan nyata itu didasari alasan obyektif.


3. Apabila sita tidak dilaksanakan akan merugikan pihak penggugat alasan ini harus dipertimbangkan jeli oleh majlis adapun tujuan sita concervatoir adalah agar tidak illisuir. Permohonan sita harus menunjukan barang yang akan disita secara terperinci dan terbatas pada obyek yang disengketakan, baik barang bergerak, tidak bergerak, berujud maupun tidak berujud. Oleh majlis hakim alasan sita tersebut dipertimbangkan untuk diterima atau ditolak.Majlis hakim dalam mengabulkan sita dalam bentuk putusan sela (pasal 48 RV),harus mempertimbangkan ada sangkaan nyata yang beralasan obyektif, tergugat akan mengalih tangankan barang sitaan, menyewakan ataupun mengagunkan pada pihak ketiga. Majlis hakim harus paham bahwa Pengajuan sita yang diajukan

oleh

penggugat,

tidak

harus

diajukan

pada

awal

pendaftaran perkara waris, namun bisa dimintakan kapan saja selama proses pemeriksaan, dengan mempedomani putusan MA nomor 371 K/Pdt/1984. Penyitaan dilakukan jurusita terhadap barang-barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak ditangan tergugat yang ditunjukkan penggugat dalam gugatannya secara terperinci, setelah dilakukan penyitaan barang-barang sitaan tetap berada dalam penjagaan tersita pasal 212 Rbg. Dilarang melakukan sita pada barang milik pihak ketiga, hewan, perkakas yang digunakan untuk bekerja mencari nafkah, anak, dan barang milik Negara. Jika permohonan sita Conservatoir Beslag dalam perakara waris telah dikabulkan majlis hakim , dan penyitaan yang telah


dilaksanakan oleh juru sita, namun di lapangan ternyata obyek sengketa adalah milik pihak ketiga dan ternyata memamg benar milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap conservator beslag mengacu pada putusan MA nomor 3089 K/Pdt/1991, atau intervensi (pasal 279 Rv) yang pengajuannya

selama

perkara

waris

tersebut

belum

putus/berkekuatan hokum tetap. Dengan adanya perlawanan maka harus segera diterbitkan penetapan perintah pengangkatan sita,

apabila obyek sengketa

berupa benda tidak bergerak, maka segera diberitahukan kepada pejabat yang mengumumkan sita , agar pengumuman sita dicabut dan dikembalikan dalam keadaan tidak berada dalam penyitaan. Mengingat kekuatan mengikatnya sita adalah sejak diumumkan pasal 214 Rbg. Namun apabila putusan waris tersebut telah berkekuatan hokum tetap, maka pihak ketiga tersebut upaya hukumnya adalah gugat biasa (putusan MA nomor 996 K/Pdt/1989). Atau bisa juga bahwa ketika dilakukan sita terhadap barang tidak bergerak, ternyata benda terbebani hak tanggungan. Contoh ; sengketa waris antara para ahli waris, yang semua ahli warisnya terlibat sebagai pihak. Permohonan sita jaminan atas barang tidak bergerak yang telah bersertipikat atas nama Pewaris dikuasai tergugat, dikabulkan oleh majlis hakim, setelah dilapangan ternyata barang sengketa tersebut telah diagunkan pewaris, ketika pewaris masih hidup mengadakan akad murobahah dengan bank muamalah cicilan pembelian ruko yang diikat dengan jaminan berupa hak tanggungan


atas tanah yang disengketakan tersebut. Pewaris sendiri tidak pernah terlambat membayar angsuran, selama masih hidup selalu membyayar angsuran 6 bulan didepan yang selalu mendapat potongan pengurangan angsuran sebagai reward. Dengan demikian, sita yang bisa dilaksanakan adalah sita persamaan yang dimuat dalam berita acara persidangan. Bank muamalah setelah tahu ada penyitaan mengajukan perlawanan untuk menjamin haknya agar tidak dirugikan. Karena pewaris yang terikat dengan akad murobahah belum pernah wanprestasi, maka bank muamalah tersebut mengajukan bukan berdasar

wanprestasi

tapi

dalam

rangka

hanya

untuk

mempertahankan hak tanggungan yang ada padanya. Perlu dikaji lebih jauh karena pemahaman selama ini perlawanan pihak ketiga dalam hal sita jaminan berasal dari pihak ketiga yang memiliki barang tersebut (putusan MA. Nomor 3089 K/Pdt/1991). Dalam kasus tersebut hak kepemilikan dari bank muamalah terhadap tanah yang diagunkan belum lahir, karena debitur belum pernah wanprestasi (perlu kajian lebih dalam). Sikap hakim yang memeriksa gugat waris dengan adanya perlawanan ada dua hal ; 1. Majlis hakim menolak/tidak menerima perlawanan dengan putusan insidentil, yang berarti tidak dibenarkan keikut sertaan bank tersebut dalam proses berperkara. 2. Majlis hakim mengabulkan perlawanan, dengan putusan insidentil , yang mengabulkan bank tersebut ikut terlibat dalam proses berperkara. Kedudukan penggugat dan tergugat awal


tetap seperti semula, sedang dalam hal perlawanan Pelawan Penggugat intervensi, penggugat awal tergugat intervensi I dan Tergugat awal jadi tergugat intervensi II. Adapun perlawanan

seandainya

bank

Muamalah

tadi

mengajukan

selain perlawanan atas sita jaminan juga gugatan

wanprestasi yang dilakukan Pewaris tidak membayar angsuran, maka hal yang ke dua seyogyanya ditolak, karena tidak ada kaitan antara gugat waris dan wanprestasi Murobahah. Penjagaan barang sitaan tidak boleh diserahkan pada penggugat atapun pihak ketiga, barang bergerak setelah diletakkan sita tetap ada pada tergugat (pasal 212Rbg), atau disimpan ditempat yang layak. Juru sita membuat berita acara penyitaan, khusus untuk penyitaan barang tidak bergerak haruslah diumumkan di kantor desa/BPN. Disamping sita, ada satu tindakan hokum untuk memperjelas obyek sengketa waris yaitu pemeriksaan setempat, pemeriksaan setempat dapat dilakukan atas permintaan para pihak, berdasar pasal 180 Rbg dan pasal 211 Rv, untuk kepentingan kejelasan obyek sengketa Atau atas dasar perintah majlis hakim, karena jabatanna secara ex officio

guna untuk mengetahui secara pasti keadaan obyek

gugatan. Perintah tersebut dituangkan dalam putusan sela (pasal 180 Rbg), yang untuk penjabaran lebih lanjut tertuang dalam Rv pasal 211 menentukan ;


- Dalam putusan sela tersebut terdapat nama pejabat yang bertindak sebagai pelaksana, sekurang-kurangnya satu anggota majlis dengan sebutan komisaris. - Disertai seorang panitera yang mendampingi hakim dengan tugas membuat berita acara pemeriksaan setempat. Dalam putusan sela tentang pemeriksaan setempat majlis hakim harus menuangkan dalam amar berupa perintah hal-hal apa saja yang harus diperiksa secara rinci. Pelaksanaan pemeriksaan setempat haruslah dihadiri para pihak.

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA Lazimnya dalam jawaban pada pokok perkara memuat penjelasan tentang benar tidaknya dalil penggugat yang harus didasari alasan. Jawan

tergugat

bisa

berupa

pengakuan

seluruh

dalil

penggugat, atau sebagian yang diakui tergugat bisa juga pengakuan dengan klausula, ataupun membantah dalil penggugat seluruhnya atau sebagian, bantahan haruslah diserta adanya alasan. Bentuk pengakuan tidak dapat dicabut kembali pasal 1929 KUH Perdata, kecuali dapat dibuktikan , pengakuan itu sebagai akibat kekhilafan mengenai ha-hal yang terjadi, sedang kekhilafan mengenai hukumnya tidak dibenarkan untuk ditarik kembali. Sikap lain dari tergugat dalam memberikan jawabanya adalah tidak memberikan bantahan dan tidak pula mengakui dalil-dalil penggugat, tentang kebenaran dan tidaknya gugatan penggugat diserahkan hakim untuk menilainya.


Menghadapi situasi yang demikian,hakim harus jeli dalam pemeriksaannya. Disamping harus jeli masing-masing hakim harus mempunyai catatan ringkas tentang perkembangan perkara tersebut sejak penentuan hari sidang sampai batas akhir persidangan.

GUGATAN REKONPENSI. Gugat rekonpensi adalah gugatan yang diajukan tergugat, ditujukan pada penggugat sebagai balasan dari gugatan penggugat, pada pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. Gugat rekonpensi tidak selamanya asesoir dari gugat konpensi, dimungkinkan gugat rekonpensi adalah gugat yang harus dianggap berdiri sendiri, hal ini bisa disimak dari Penegasan MA dalam putusan nomor 1057 K/Sip 1973, yang menyatakan “ Karena gugatan rekonpensi tidak didasarkan atas inti gugatan konpensi, melainkan berdiri sendiri (terpisah), dengan tidak diterimanya gugatan

dalam

konpensi,

tidak

dengan

sendirinya

gugatan

rekonpensi ikut tidak diterima (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal 478). Majlis hakim harus memahami bahwa gugat rekonpensi, yang dapat ditarik sebagai tergugat rekonpensi terbatas pada penggugat konpensi,

maka

apabila

gugat

rekonpensi

penggugatnya

melibatkan selain penggugat konpensi, hakim harus menolaknya, namun dalam hal komulasi subyektif yang ada pada penggugat konpensi, penggugat rekonpensi dapat mengajukan sebagian dari penggugat

konpensi

dijadikan

tergugat

rekonpensi,

hal


ini

dihubungkan

dengan

gugatan

rekonpensi

tidak

mempunyai

koneksitas penuh dengan gugatan konpensi. Acuan lain yang harus diingat oleh majlis hakim adalah putusan MA nomor 636 K/Sip/1984, dilarang menarik sesama tergugat rekonpensi menjadi tergugat rekonpensi.

PEMBUKTIAN Majlis hakim yang memeriksa sengketa yang diajukan dalam perkara waris, baik yang antara sesame ahli waris, ataupun antara ahli waris dengan pihak diluar ahli waris seyogyanya mencari kebenaran materiel, sejalan dengan acuan yurisprodendi putusan MA nomor 3136 K/Pdt/1983 yang menyatakan tidak adanya larangan dalam perkara perdata, majlis hakim menemukan kebenaran materiel, dan jika kebenaran materiel tidak dapat ditemukan, dicukupkan kebenaran formil. Majlis hakim harus paham betul betul fakta-fakta yang tidak perlu

dibuktikan

meliputi

fakta-fakta

yang

khalayak

umum

mengetahui tidak perlu dibuktikan, demikian juga fakta yang ditemukan dalam persidangan serta hal-hal yang tidak dibantah, atau bisa juga fakta yang dibantah, tapi bantahan tersebut tidak disertai alasan. Majlis hakim harus menyimak secara seksama sejak dari gugatan, jawaban, replik dan duplik, mana yang sudah diakui secara murni oleh tergugat dalam perkara waris tersebut, mana yang diakui dengan klausula, mana yang dibantah dengan alasan dan mana yang dibantah tanpa adanya alasan.


Majlis

hakim

yang

memeriksa

perkara

waris

dilarang

mengambil keputusan tanpa dasar pembuktian. Pembuktian akan terujud apabila didukung dengan fakta. Fakta yang dinilai hakim majlis perkara waris hanyalah fakta yang didapat dalam persidangan yang bernilai pembuktian, yang terbatas pada hal yang kongkret dan relevan (putusan MA nomor 71 K/Pdt/1984). Majlis hakim dalam beban pembuktian haruslah adil dan arif, kepada siapa masalah-masalah yang ada dalam sengketa waris harus membuktikannya. bisa atas dasar undang-undang, teori hak, serta kepatutan dalam mencari kebenaran fakta . Majlis hakim cukup menilai pembuktian yang diajukan oleh para pihak, baik yang lahir dari pengakuan murni, berklausula tersebut. Bukti pengakuan, jikalau dalam jawabannya tergugat mengakui secara keseluruhan tanpa syarat, maka majlis hakim yang memeriksa sengketa waris harus menerima secara utuh sebagai fakta yang mengandung kebenaran (Rbg. Pasal 311). Namun demikian Mahkamah Agung menseyogyakan agar dalam memeriksa perkara perdata dalam hal adanya pengakuan diperlukan kehati-hatian seorang hakim dalam memeriksa perkara, hal ini dimaksudkan untuk menghindari rekayasa persekongkolan kebohongan, seperti yang tertuang dalam putusan MA nomor 288 K/Sip/1973. Penulis ilustrasikan dalam kasus yang mungkin akan terjadi ; Seorang janda dengan 4 orang anak kandung, mendalilkan sebagai ahli waris dari ayah anak-anak tersebut. Pewaris meninggalkan


warisan tanah pekarangan dan rumah yang ditempati janda berikut dua anak kandung, sedang yang dua lainya tinggal di tempat lain. Tanah dan rumah tersebut oleh janda telah dijual pada orang lain, dengan sepengatuan 2 orang anak kandungnya, dan telah dibalik nama kan pembeli. Namun janda dan dua orang anak yang selama ini tinggal dirumah tersebut tidak mau mengosongkan rumah. Ketika ada perintah eksekusi dari Pengadilan Negeri untuk mengosongkan rumah tersebut, salah satu anak yang tinggal dalam rumah di pekarangan tersebut mengajukan gugat waris ke Pengadilan Agama Setempat dengan mendudukkan, janda dan dua saudara kandung (yang tahu adanya penjualan)serta pembeli tanah sebagai tergugat, sedang dua saudara kandung (yang tidak tahu ada penjualan/versi penggugat) didudukkan sebagai turut tergugat. Dalam persidangan penggugat selalu hadir, tapi para tergugat yang terdiri dari janda dan dua saudara kandung (yang tahu adanya penjualan) serta turut tergugat tidak pernah hadir. Jikalau saja pembeli tanah juga tidak hadir, apakah hakim yang memeriksa berani memutus secara verstek ? Dengan menganggap dengan ketidak hadiran para tergugat adalah pengakuan/pelepasan hak. Disini diperlukan kejelian hakim dalam pemeriksaan perkara tersebut sebagaimana acuan dari MA agar menghindari pengakuan persekongkolan antara penggugat dengan tergugat. Langkah selanjutnya dari hakim yang memeriksa adalah dengan memilah dahulu mana yang sudah diakui secara murni,


karena pengakuan tersebut adalah bukti sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi (Rbg. Pasal 311 dan KUH Perdata pasal 1925). Majlis juga harus memisahkan mana yang diakui dengan klausula (KUH Perdata pasal 1924), diakui dengan kualifikasi dan mana yang dibantah tanpa alasan dan juga bantahan yang disertai alasan. Langkah selanjutnya adalah pembuktian pada selain pengakuan murni. Dalam pembebanan pembuktian hakim bisa menggunakan teori negative non sun probanda, teori hak, teori de lega lata/menurut hokum positif, atau juga teori audioet alteram partem. Pasal 285 Rbg dan 1865 KUH Perdata memberi arah bahwa beban pembuktian itu dapat dibebankan pada ; 1. Penggugat 2. Tergugat 3. Penggugat maupun tergugat. Khusus pembuktian dengan alat bukti surat, apabila isi surat tersebut mengandung dua macam pengertian yaitu menguntungkan dan merugikan penanda tangan surat , maka penanda tangan surat tersebut layak dibebani untuk membuktikan positumnya (putusan MA nomor 74 K/Sip/1955) Penulis sependapat dengan pendapat

Prof. DR. R.

SUBEKTI, SH yang menyatakan bahwa beban pembuktian adalah persoalan yuridis yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi. Adapun yang disangkal oleh tergugat dengan sangkalan yang beralasan,

maka

menjadi

kuwajiban

penggugat

untuk


membuktikannya dengan alat-alat bukti, baik yang berupa alat bukti tulis, sumpah, saksi, dan persangkaan. Masing-masing alat bukti tetulis tersebut akan dinilai majlis sesuai criteria masing-masing. Dalam hal tergugat memberikan jawaban , baik yang secara lisan maupun tertulis, maka majlis harus secara jeli untuk memilah dulu, mana dalil penggugat yang diakui tanpa syarat/murni, pengakuan tersebut menurut pasal 1925 KUH Perdata mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, implikasinya adalah penggugat tidak perlu membuktikan. Apabila tergugat mengakui semua dalil penggugat secara tegas, maka majlis hakim terikat dengan pengakuan tersebut dan bentuk pengakuan tersebut mengakhiri pemeriksaan. Adapun jikalau dalam jawabannya tergugat mengakui dengan pengakuan berklausula maka kekuatan pembuktiannya sebatas bersifat bebas, tidak sempurna dan tidak mengikat serta sifat kekuatan pembuktiannya hanya sebatas alat bukti permulaan, perlu didukung dengan bukti lain. Namun apabila tergugat hanya mengakui secara bulat hanya sebagian, maka hanya yang diakui secara murni itu yang tidak perlu dibuktikan, selainya perlu dan harus dibuktikan para pihak. Majlis hakim setelah membebani pihak untuk membuktikan selain yang diakui secara murni, jika pihak menggunakan alat bukti tulis, majlis harus membedakan alat bukti tulis itu apa, akta autentik (Rbg. Pasal 285 dan KUH Perdata pasal 1820), akte dibawah tangan (Rbg. Pasal 288 dan KUH Perdata pasal 1875), masingmasing dengan kekuatan mengikat maupun sempurnanya.


Dalam hal menilai akte autantik kekuatannya sempurna dan mengikat, namun juga harus dipahami bisa dipatahkan dengan bukti lawan sedemikian

setara dan sempurna yang bisa

menggoyahkanya (pasal 314 Rbg, 1870 KUH perdata). Contoh kongkrit adalah putusan MA nomor 3759 K/Pdt/1991 Mahkamah AGung mematahkan surat kematian yang dibuat lurah dilumpuhkan dengan keterangan dua orang saksi. Majlis hakim dalam menilai kekuatan Akta autentik yang diingkari oleh lawan (pasal 1876 KUH Perdata) ketika dipatahkan kekuatannya

dengan

bukti

lawan

yang

setara

kekuatan

pembuktiannya maka akan menjadi tidak sempurna dan tidak mengikat,

hanya

menjadi

bukti

permulaan

tulisan,

untuk

sempurnanya dalam pembuktian harus didukung dengan alat bukti lain. Hal lain yang harus disimak adalah, alat buktu akte autentik itu dibuat harus untuk kepentingan orang lain. Dalam hal akte dibawah tangan dua pihak/lebih, maka kekuatan pembuktiannya mengikat ketika para pihak mengakuinya, tetapi apabila ada pihak yang mengingkari , maka tidak mempunyai nilai pembuktian, pengingkaran tersebut berlaku bagi yang mewakili serta ahli waris dari adanya ABT tersebut sesuai ketentuan dari pasal 1876 KUH Perdata. Dalam hal pembuktian dari penggugat dibantah dengan alasan, maka penggugat wajib membuktikannya dengan alat-alat bukti yang dipunyainya. Untuk membuktikan, tentang kedudukan penggugat sebagai ahli waris, maka penggugat dapat mengajukan bukti tulis berupa


akta autentik baik berupa putusan pengadilan tentang Penetapan ahli waris dari pewaris, yang kekuatannya mengikat bagi hakim bahwa para ahli waris yang tertera dalam penetapan ahli waris adalah ahli waris dari pewaris. Penetapan tersebut mengikat

semua yang tercantum

didalamnya, ahli waris tidak boleh mengingkari hak kewarisan ataupun tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai kewajiban hokum dari apa yang ditinggalkan pewaris. Namun apabila tergugat membantah atau menyatakan bahwa ada ahli waris lain yang belum termuat dalam penetapan tersebut, tergugat dalam bantahannya harus bisa membuktikan dengan alat bukti yang setara kekuatan pembuktiannya. Bagi penggugat alat bukti tulis tersebut ketika ada bukti lawan yang setara, kekuatan pembuktiannya menjadi hanya bukti permulaan tulis, yang untuk sempurna dan mengikat perlu ditambah dengan bukti lain, umpamanya dengan keterangan dua orang saksi yang menyatakan bahwa ahli waris yang tertera dalam penetapan ahli waris benar/kesaksianya hanya menyebut ahli waris sama dengan yang yang ada dalam PAW., yang ternyata bantahan tergugat tidak benar, karena yang tidak tersebut dalam PAW.,Adalah anak angkat dari pewaris, atau ternyata memang ada istri lain dari wanita yang merupakan ibu penggugat, namun telah diceraikan Pewaris sebelum meninggalnya Pewaris. .

Dalam hal penggugat untuk menguatkan dalil yang dibantah

tergugat kan menggunaka alat bukti saksi, maka ketentuan formil mengenai saksi adalah ; saksi adalah orang yang cakap sebagai


saksi, bersedia bersumpah/berjanji, diperiksa satu persatu, didepan sidang Pengadilan putusan MA. Nomor 38 K/Sip/1954. Menurut pasal 165-170 Rbg menjadi saksi dalam perkara perdata adalah kuwajiban hokum tetapi tidak imperative, namun demikian ada yang berpendapat menjadi saksi adalah imperative, ketika tidak mau bisa dipaksakan dan dianggap melakukan contempt of court. Syarat formil saksi adalah ; - Cakap berbuat hokum - Terbebas dari kuwajiban mendundurkan diri dari saksi, pasal 174 Rbg. - Mengucapkan sumpah pasal 175 Rbg atau janji pasal 177 Rv. Adapun syarat materiel saksi adalah ; - Minimal dua orang, Keterangan satu saksi adalah tidak sah sebagai alat bukti, pasal 1905 KUH Perdata (unus testis nullus testis). Untuk dianggap sebagai alat bukti bisa dilengkapi dengan, alat bukti tulis, persangkaan, pengakuan dan sumpah. -

Keterangan saksi berdasarkan alasan dan sumber dari mana saksi tersebut mengetahuinya, pasal 1907 (1) KUH Perdata dan pasal 308 RBG ayat 2, yang harus dilihat sendiri, dialami dan didengar sendiri.

-

Hal lain yang harus dicermati hakim adalah, hakim harus memperhatikan kaitan satu saksi dengan saksi lainnya itu ada kesesuain dan kecocokan atau tidak (Rbg. Pasal 309 dan KUH Perdata pasal 1908).

-

Saksi mempunyai kedudukan yang urgen dan relevan.


Untuk

diterima

memberikan

kesaksianya

keterangan

yang

,Saksi

berkewajiban

berhubungan

erat

untuk dengan

sengketa. Dalam memeriksa saksi majlis harus melakukannya satu persatu dari masing-masing saksi penggugat/tergugat. Para pihak dalam persidangan ketika memeriksa saksi baik saksi penggugat/tergugat berhak mengajukan pertanyaan dengan urutan pihak yang mengajukan saksi berhak mengajukan pertanyaan lebih dulu lewat ketua majlis. Majlis hakim dapat menganulir pertanyaan para pihak, sepanjang bentuk dan isi pertanyaan tidak urgen dan relevan dengan pokok sengketa. Saksi pun dapat menolak memberi jawaban atas pertanyaan para pihak ketika menyangkut ketertiban umum, contoh adalah rahasia jabatan. Dalam rangka mencari kebenaran fakta, majlis hakim dapat menggunakan bukti persangkaan, yang lahir dari undangundang (KEHPerdata pasal 1916) yang bisa dibantah dan tidak bisa dibantah ataupun bukti persangkaan timbul dari fakta persidangan. Contoh persangkaan undang-undang yang tidak dibantah adalah segala tindakan yang dilakukan orang yang belum dewasa adalah batal demi hokum, atau segala akad yang di dalamnya ada paksaan adalah menjadi alasan batalnya akad. Untuk persangkaan berdasar undang-undang,

yang dapat

dibantah(biasanya pada pasal tersebut termuat kata-kata kecuali dapat dibuktikan sebaliknya) majlis hakim dapat mempedomani


acuan bahwa berdasar pasal 289 Rbg dan pasal 1886 KUH Perdata, segala alat bukti dapat digunakan untuk mematahkan persangkaan. Persangkaan

berdasarkan/lahir

dari

fakta

atau

persangkaan hakim diatur dalam pasal 1922 KUH Perdata dan pasal 310 Rbg adalah persangkaan yang bersumber pada fakta yang telah terbukti dalam persidangan untuk menyusun persangkaan hakim. Satu persangkaan ahakim bukanlah bukti yang sempurna dan mengikat, untuk kesempurnaan dan mengikatnya minimal dua bukti persangkaan, atau satu persangkaan ditambah bukti lain. Majlis hakim dalam mencari kebenaran fakta, bisa juga membebani penggugat/tergugat dengan alat bukti sumpah. Alat

bukti

sumpah

pengaturan

tentang

tata

cara

pemeriksaanya diatur dalam pasal 182, 183, 184 dan 185 Rbg, adapun nilai kekuatan pembuktiannya tertuang dalam pasal 314 Rbg, serta dalam KUH Perdata pasal 1929 sampai 1945. Syarat formil sumpah pemutus adalah ; - Dengan lisan yang diucapkan didepan hakim . - Dihadiri pihak lawan. - Tidak ada bukti lain pasal 1941 KUH Perdata.


PUTUSAN. Setelah selesai pembuktian, dan ditindak lanjuti dengan kesimpulan masing-masing pihak, maka majlis hakim melakukan musyawarah yang sifatnya tetutup. Majlis hakim tidak boleh memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Majlis hakim dalam menjatuhkan putusan harus menggali fakta atau peristiwanya secara utuh. Untuk dapat menyelesaikan perkara disidangkannya, maka majlis harus diawali dengan pengetahuan majlis tentang duduknya perkara yang sebenarnya, dan setelah majlis menganggap gugat waris terebut telah terbukti, dengan jalan mengkonstatir peristiwa menjadi sengketa, maka hakim harus menemukan hukumnya. Dalam menjatuhkan putusan majlis hakim harus menuangkan pertimbangan hokum yang jelas dan mencukupi.


Pertimbangan hokum Yang kurang jelas dan tida cukup dapat dibatalkan (putusan MA nomor 443 K/Pdt/1986). Majlis hakim Haruslah

mempertimbangkan dan mengadili

seluruh bagian gugatan pasal 189 ayat (ayat 2) Rbg dan pasal 50 Rv, serta tidak boleh memutus lebih dari apa yang dituntut (ultra petita) pasal 189 ayat (3) Rbg, yang harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dalam membuat putusan majlis hakim harus memuat dalil gugatan/fundamentum petendi, mencamtumkan jawaban tergugat, replik, duplik, diskripti fakta, pembuktian yang lengkap dan pertimbangan hokum yang jelas.

Putusan mempunyai 3 kekuatan : 1. Kekuatan mengikat, artinya segala putusan adalah mengikat bagipara pihak sampai pihak ketiga. 2. Kekuatan pembuktian. 3. Keuatan eksekutorial, artinya ketika amar putusan tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, maka bisa dipaksakan.

Pontianak, 28 Desember 2015

RUKIP

AGUS PURWANTO


EKSEKUSI Cara-cara menjalankan putusan disebut Eksekusi. Yang pengaturannya untuk Luar Jawa dan Madura tertuang dalam Rbg. Dari pasal 206 sampai 240 dan pasal 258, sedangkan pasal-pasal tentang Gizeling dari pasal 242 sampai 257 sudah tidak diberlakukan lagi berdasarkan SEMA nomor 2/1964.

AZAS-AZAS EKSEKUSI Pada azasnya pelaksanaan putusan adalah dilakukan secara sukarela, namun apabila secara suka rela tidak dapat terlaksana, maka tersedia lembaga yang namanya adalah Eksekusi. Eksekusi dikandung maksud pelaksanaan putusan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah. Eksekusi hanya bisa dilaksanakan : I. Terhadap putusan yang telah berkekuatan hokum tetap. Apabila dalam putusan masih ada pihak yang melakukan upaya hokum, maka putusan tersebut belum berkekuatan hokum tetap, pasal 1917 KUH perdata, sebagaimana dalam putusan MA. Nomor 1043 K/Sip/1971 menjelaskan meskipun salah satu pihak tergugat tidak mengajukan banding atau kasasi, namun tergugat lain mengajukan banding atau kasasi, putusan tersebut belum BHT. Namun demikian dalam beberapa hal ada pengecualiannya yaitu : 1. Pelaksanaan Putusan serta merta/uitvoerbar bij voorraad pasal 191 ayat (1) Rbg.


2. Pelaksanaan Putusan Provisi, pasal 191 Rbg. Dan pasal 54,55 Rv. 3. Akte perdamaian yang dikukuhkan dalam putusan, karena sejak tanggal perdamaian terjadi telah langsung bersifat eksekutorial, pasal 154 Rbg. 4. Eksekusi terhadap grosse akta, pasal 258 Rbg. Pasal tersebut mempersamakan perjanjian yang berbentuk grosse akta dengan putusan yang BHT, jadi apabila ada wanprestasi pihak yang dirugikan mengajukan eksekuisi ke pengadilan. Maka akan dilaksanakan secara paksa. 5. Eksekusi hak tanggungan, dan jaminan fiducia, berdasar undang-undang nomor 4 tahun 1996 dan undang-undang nomor 42 tahun 1999, dapat mengajukan eksekusi ke pengadilan, bahkan dimungkinkan tanpa lewat pengadilan sepanjang dalam perjanjiannya termuat klausul “Kuasa menjual sesuatu” (eigenmachtige veerkoop). II. Amar Putusan bersifat condemnatoir. III. Putusan tidak dijalankan secara suka rela.



ILLUSTRASI PUTUSAN SENGKETA WARIS

ILLUSYRASI YANG DITOLAK

YANG BELUM DIPERTIMBANGKAN ADALAH :

1. Premintaan serta merta 2. Permintaan dwangson 3. Duduk perkaranya dalam persidangan diarahkan tiadak terbukti


PUTUSAN Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama

Pontianak

yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Gugat Waris yang diajukan oleh ; 1. Sri Rahayu Binti H. MUHAMAD ; Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di

Villa Mas , Pontianak untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ; 2.

Purwocaroko Bin H. MUHAMAD .- ; Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan ,

Kota Pontianak, untuk

selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ; 3. Sriyati binti H. Muhamad .- ; Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di No.1, , Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III ;

4. BAGUS

BIN MUHAMAD. - ; laki-laki, warga negara indonesia, agama

islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di jalan No.,

,

Kota,

Kota

Pontianak,

untuk

selanjutnya

disebut

sebagai

PENGGUGAT IV ; 5. NARNI

Binti H. MUHAMAD.- ; Perempuan, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama islam, Bertempat tinggal di No. , Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V ; 6. ARMIATI Binti H. MUHAMAD ; Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di, Jakarta , untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI


7. KUSHENDARTI Binti H. MUHAMAD ; Perempuan, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya d i s e b u t

s e b a g a i P E N G G U G AT V I I ; , y a n g d a l a m p e r k a r a ini diwakili oleh kuasa hukumnya

, yang selanjutnya

disebut Para Penggugat ; MELAWAN 1. KIRUN.- ; Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat,

PONTIANAK, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I ; 2. SUKANTI .- ; Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat PONTIANAK, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II, TERGUGAT I dan TERGUGAT II ; diwakili oleh kuasanya Dr. SH., MH., M. Si. MH., 3.

, SH.,

, SH. MH,

, SH.,

, SH.,

SH.,

, SH., dan

, SH.,

,

, SH.

, SH ;

, SH.- ; Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris yang berkedudukan di Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ; 4. KEPALA KANTOR PERTANAH AN KOTA.- ; untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

-

Pengadilan Agama tersebut ; Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; Telah memeriksa kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

yang

terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak


Nomor : 00/Pdt.G/ /PA.Ptk tanggal

telah mengemukakan hal-hal yang pada

pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa, Bahwa Almarhum H MUHAMMAD BIN DJAZULI menikah dengan seorang perempuan yang bernama Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama : -

Purwocaroko Bin H. MUHAMAD .- (anak laki-laki/Penggugat II) ;

-

Sriyati binti H. Muhamad (anak Perempuan/Penggugat III);

-

BAGUS BIN MUHAMAD (anak laki-laki/Penggugat IV) ;

-

Sri Rahayu Binti H. MUHAMAD (anak Perempuan/Penggugat I) ;

-

NARNI Binti H. MUHAMAD. (anak Perempuan/Penggugat V) ;

-

ARMIATI Binti H. MUHAMAD (anak Perempuan/PenggugatVI) ;

-

KUSHENDARTI Binti H. MUHAMAD (anak Perempuan/Penggugat VII) ;

2. Bahwa dalam perkawinan antara H MUHAMMAD BIN DJAZULI menikah dengan seorang perempuan yang bernama Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL telah memperoleh harta bersama/gono-gini berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.0 dengan luas M2 (

) atas nama H MUHAMMAD BIN DJAZULI DAN DJUMIRAH Binti FAISAL

yang terletak di Jalan

No. , RT.00/RW.0OO, Pontianak, dengan batas-batas

sebagai berikut : -

Sebelah Selatan dengan tanah Jalan ;

-

Sebelah Utara dengan tanah Alm Pak ;

-

Sebelah Timur dengan tanah Jalan ;

-

Sebelah Barat dengan tanah ;

Selanjutnya dalam hal ini mohon disebut sebagai objek waris/harta peninggalan Almarhum H MUHAMMAD BIN DJAZULI DAN DJUMIRAH Binti FAISAL ; 3. Bahwa almarhum H MUHAMAD BIN DJAZULI meninggal dunia pada tanggal 2005, sedangkan istrinya yang bernama almarhumah DJUMIRAH binti FAISAL telah meninggal dunia terlebi dahulu pada tanggal 2003 ; 4. Bahwa pada saat Almarhum H. MUHAMAD meninggal dunia ayahnya yang bernama DJAZULI dan ibunya yang bernama FATIMAH juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum

, demikian juga dengan istrinya yang bernama

Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL pada saat meninggal dunia ayahnya yang


bernama FAISAL dan ibunya yang bernama MUGINEM telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah. ; 5. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI PADA 2005 dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL pada Tanggal

2003, maka Ahli Waris

Almarhum Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL adalah 7 (tujuh) orang yaitu : a. Purwocaroko Bin H. MUHAMAD .- (anak Iaki-Iaki/Penggugat II) ; b. Sriyati binti H. Muhamad (anak Perempuan/Penggugat III); c. BAGUS BIN MUHAMAD (anak laki-laki/Penggugat IV) ; d. Sri Rahayu Binti H. MUHAMAD (anak Perempuan/Penggugat I) ; e. NARNI Binti H. MUHAMAD. (anak Perempuan/Penggugat V) ; f. ARMIATI Binti H. MUHAMAD (anak Perempuan/Penggugat VI) ; g. KUSHENDARTI Binti H. MUHAMAD (anak Perempuan/Penggugat VII) Hal tersebut sesuai dengan Penetapan ahli Waris No./Pdt.P/2014/PA.Ptk, tertanggal Desember ; 7. Bahwa pada Tahun 1999 orang tua Para Penggugat (Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL) pernah meminta tolong kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menjualkan tanah dan rumahnya yang terletak di Jalan Pontianak Kota, Kota Pontianak dengan menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No.000 kepada Tergugat I dan Tergugat II, kemudian dibuatlah Kuasa untuk menjual antara orang tua Para Penggugat ( Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI PADA 2005 dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL) kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Kuasa untuk menjual No. , Tanggal Notaris

1999 yang dibuat oleh dan dihadapan

,SH yang berkedudukan di Denpasar — Bali ;

8. Bahwa sebelum tindakan hukum untuk menjual tanah dan bangunan rumah tersebut dilaksanakan oleh Penerima Kuasa (Tergugat I dan Tergugat II) ternyata kedua orang tua Para Penggugat selaku Pihak Pemberi Kuasa telah meninggal dunia terlebih dahulu ; 9. Bahwa dengan meninggal dunianya kedua orang tua Para Penggugat selaku Pihak Pemberi Kuasa kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka otomatis kekuasaan yang diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku Pihak Penerima Kuasa berdasarkan Akta Kuasa untuk menjual No.00, Tanggal 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris , SH menjadi gugur/berakhir dan Tergugat I dan Tergugat II


selaku Penerima Kuasa tidak lagi dapat melaksanakan urusan dalam hal ini menjual hak atas tanah dan bangunan rumah atas nama orang tua Para Penggugat (Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI PADA 2005 dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL) ; 10.Bahwa dengan telah meninggal dunianya kedua orang tua Para Penggugat Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI PADA 2005 dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL pada tahun 2003, maka tanah dan bangunan rumah yang merupakan harta peninggalan Almarhum Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL yang terletak di Jalan

dan

, Kota Pontianak

berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.000 dengan luas M2 (

) jatuh kepada

Ahli Warisnya yang sah yaitu Para Penggugat dan Sertifikat Hak Milik No.00 dengan luas

M2 (

) atas nama Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan

Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL (orang tua Para Penggugat) yang berada di tangan Tergugat I dan Tergugat II harus diserahkan kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Almarhum Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL, namun sampai sekarang ini Sertifikat Hak Milik No.000 dengan luas M2 (

) atas nama Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI PADA

2005 dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL (orang tua Para Penggugat) tidak juga diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat, bahkan harta peninggalan Almarhum Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZUL dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.00 dengan luas M2 (

persegi) yang terletak di Jalan Kota Pontianak, dan sejak meninggalnya

Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI Tahun 2005 tanah dan bangunan rumah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahkan Para Penggugat dilarang untuk berkunjung ke rumah tersebut ; 11.Bahwa tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL, Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Kuasa untuk menjual No.00, Tanggal 1999 telah membuat Akta Jual Beli No.00/2010, Tertanggal

2010 melalui NotarIS

, SH (Tergugat III) yang mana di dalam Akta Jual Beli Tersebut yang bertindak selaku Penjual dan Pembeli adalah diri Tergugat I dan Tergugat II sendiri, bahkan sekarang ini berdasarkan Akta Jual Beli No.0/2010, Tertanggal

2010 tersebut

Sertifikat Hak Milik No.00 dengan luas M2 () atas nama Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI

dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL telah dibaliknamakan


menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II oleh Tuirut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan

);

12. Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menjual tanah peninggalan

Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah

DJUMIRAH Binti FAISAL kepada diri Tergugat I dan Tergugat II sendiri tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL dengan dibantu Tergugat III adalah Perbuatan TIDAK BERDASAR Hukum, dan disamping itu Jual Beli dan balik nama Sertifikat Hak Milik No.00 dengan luas

M2 () atas nama Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI

dan

Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II adalah mengandung cacat hukum, karena pembuatannya didasarkan pada Akta Kuasa untuk menjual No.00, Tanggal 1999 yang telah gugur/berakhir, karena berdasarkan Pasal 1813 KUHPer salah satu sebab berakhirnya pemberian kuasa adalah dengan meninggalnya si Pemberi Kuasa ataupun si Penerima Kuasa, sehingga Jual Beli tanah dan bangunan rumah peninggalan Almarhum Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI PADA 2005 dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL dan proses balik nama Sertifikat Hak Milik No.0 dengan luas M2 () atas nama Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI PADA 2005 dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II harus tidak mempunyai kekuatan hukum dan menjadi tidak berlaku, untuk selanjutnya tanah dan bangunan rumah peninggalan Almarhum Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULIdan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL harus dikembalikan kepada posisi semula dengan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan rumah tersebut dan menyerahkan kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI PADA 2005 dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL ; 13. Bahwa akibat perbuatan TIDAK BERDASAR HUKUM hukum yang telah dilakukan Para Tergugat (Tergugat I, II, dan Ill) terhadap tanah dan bangunan rumah peninggalan Almarhum Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL sangat merugikan Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL, karena apabila tanah dan bangunan rumah tersebut disewakan per tahunnya sebesar Rp.100.000.000,- yang dihitung sejak dikuasainya tanah dan bangunan rumah tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2005 hingga


gugatannya ini diajukan, maka akan menghasilkan uang sebesar : 10 tahun X Rp.100.000.000,- = Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng ; 14. Bahwa agar Para Penggugat tidak dirugikan lagi oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena ada kekhawatiran Tergugat I dan Tergugat II akan memindahtangankan tanah objek sengketa tersebut kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon untuk diletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.00 dengan luas M2 () atas nama Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL Kota Pontianak, dengan batas-batas sebagai berikut : -


-

Sebelah Utara dengan tanah Alm ;

-

Sebelah Timur dengan tanah Jalan ;

-


15. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak turut dilibatkan di dalam perkara ini selaku Turut Tergugat, dikarenakan Turut Tergugatlah yang telah memproses balik nama Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik No.00 dengan luas M2 () tersebut di atas, yang mana semestinya Turut Tergugat mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah dan bangunan rumah peninggalan Almarhum Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL, sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak harus dan patut ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini yang selanjutnya untuk mentaati atas putusan ini ; 16. Bahwa demi tegaknya hukum agar Para Tergugat tidak lalai dalam menjalankan putusan, maka selayaknya apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; 17. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Para Tergugat (Uitvoorbaar Bij Voorrad) ;

Berdasarkan hal- hal yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, mohon kiranya agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak


berkenan memanggil kedua pihak pada suatu hari sidang yang akan ditentukan kemudian dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan sebagai hukum sita jaminan sah dan berharga ; 3. Menyatakan sebagai hokum Penetapan No.0/Pdt.P/201/PA.Ptk, tertanggal

AhliWaris

yang ditetapkan oleh Majelis Hakim

Pengadilan Agama Pontianak adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ; 4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL;

5. Menyatakan bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.00 dengan luas M2 () atas nama Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti DJAZULI FAISAL yang terletak di Jalan Kota, Kota Pontianak, dengan batas-

batas sebagai berikut : - Sebelah Selatan dengan tanah ; - Sebelah Utara dengan tanah Ai ; - Sebelah Timur dengan tana ; - Sebelah Barat dengan tanah ; Adalah harta peninggalan

Almarhum H. MUHAMAD BIN FAISAL

dan

Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL ;

6. Menyatakan Jual Beli dan proses balik nama atas tanah dan bangunan rumah peninggalan Almarhum Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI

dan

Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL yang dilakukan oleh Tergugat I dan

Tergugat II yang dibantu oleh Tergugat III dan Turut Tergugat adalah Perbuatan TIDAK BERDASAR Hukum, oleh karenanya Jual Beli tersebut berikut Akta Jual Beli No./2010, Tertanggal 2010 dan proses balik nama Sertifikat Hak Milik No.00 dengan luas M2 () semula atas nama Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI

dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL harus

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;


7. Menyatakan oleh karenanya penguasaan harta peninggalan Almarhum Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL

yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah PENGUASAAN YANG TIDAK BERDASAR HUKUM Hukum ; 9. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan menggunakan aparat Negara ; 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas perbuatan TIDAK BERDASAR hukum

yang telah

dilakukannya menguasai harta peninggalan Almarhum Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI

dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL secara

melawan hak sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng ; 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap 12. Menetapkan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Para Tergugat (Uitvoorbaar Bij Voorrad) ; 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; 14. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini ; Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya ; Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan para Tergugat I dan Tergugat II juga didampingi kuasa hukumnya ,sedangkan tergugat III serta turur tergugat hadir sendiri sipersdidangan dan kedua belah pihak telah diusahakan perdamaian


melalui proses mediasi oleh Hakim mediator

, SH pada tanggal

dan

namun mediasi tersebut tidak berhasil , maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan perubahan sebagai berikut ; 1. Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat Tanggal 2015 pada halaman Ketiga posita 1 (satu) disebutkan Bahwa Almarhum Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL dan telah

dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama : 
















ARMIATI Binti H. MUHAMAD (anak Perempuan/PenggugatVl) ;



KUSHENDARTI

Binti

H.

MUHAMAD

(anak(anak

Perempuan/Penggugat VII) ; Diubah menjadi : Bahwa Almarhum Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang

masingmasing bemama : 
















ARMIATI Binti H. MUHAMAD (anak Perempuan/PenggugatVI) ;




KUSHENDARTI Binti H. MUHAMAD (anak Perempuan/Penggugat VII)



SUKANTI BINTI H. MUHAMAD (anak Perempuan/Tergugat II) ;

2. Bahwa di dalam Posita 5 (lima) halaman Keempat gugatan Para Penggugat semula disebutkan Bahwa dengan meninggalnya Almarhum Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI

dan Almarhumah DJUMIRAH Binti

FAISAL 2003, maka Ahli Waris Almarhum Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI

dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL adalah 7 (tujuh) orang

yaitu : a. Purwocaroko Bin H. MUHAMAD .- (anak laki-laki/Penggugat II) ; b. Sriyati binti H. Muhamad (anak Perempuan/Penggugat III); c. BAGUS BIN MUHAMAD (anak laki-laki/Penggugat IV) ; d. Sri Rahayu Binti H. MUHAMAD (anak Perempuan/Penggugat I) ;e. NARNI Binti H. MUHAMAD. (anak Perempuan/Penggugat V) ;f. ARMIATI Binti H. MUHAMAD (anak Perempuan/Penggugat VI) ; g. KUSHENDARTI Binti H. MUHAMAD

(anak Perempuan/ Penggugat

VII) ; Hal tersebut diatas telah sesuai dengan Penetapan Ahli Waris No.0/Pdt.P/201/PA.Ptk, tertanggal 2014 ; Diubah menjadi :

Bahwa dengan meninggalnya Almarhum Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL 2003, maka Ahli Waris

Almarhum Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL adalah 8 (delapan) orang yaitu :


a. Purwocaroko Bin H. MUHAMAD .- (anak laki-laki/Penggugat II) ; b. Sriyati binti H. Muhamad (anak Perempuan/Penggugat III); c. BAGUS BIN MUHAMAD (anak laki-laki/Penggugat IV) ; d. Sri Rahayu Binti H. MUHAMAD (anak Perempuan/Penggugat I) ; e. NARNI Binti H. MUHAMAD.(anak Perempuan/Penggugat V) ; f. ARMIATI Binti H. MUHAMAD (anak Perempuan/Penggugat VI) ; g. KUSHENDARTI Binti H. MUHAMAD (anak Perempuan/Penggugat VII) ; h. SUKANTI BINTI H.MUHAMAD (anak Perempuan/Tergugat II) ; 3. Bahwa di dalam Posita 6 (enam) halaman Keempat dan kelima gugatan Para Penggugat semula disebutkan Bahwa pada Tahun 1999 orang tua Para Penggugat (Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL) pernah meminta tolong kepada Tergugat I dan

Tergugat II untuk menjualkan tanah dan rumahnya yang terletak di Jalan Kota Pontianak dengan menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No.00 kepada Tergugat I dan Tergugat II, kemudian dibuatlah Kuasa untuk menjual antara orang tua Para Penggugat (Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL) kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan

Akta Kuasa untuk menjual No.00, Tanggal 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ,SH yang berkedudukan di Denpasar — Bali ; Diubah menjadi : Bahwa pada Tahun 1999 orang tua Para Penggugat dan Tergugat II (Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL) pernah meminta tolong kepada Tergugat l dan Tergugat II untuk


menjualkan tanah dan rumahnya yang terletak di Jalan Kota, Kota Pontianak dengan menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No.00 kepada Tergugat I dan Tergugat kemudian dibuatlah Kuasa untuk menjual antara orang tua Para Penggugat dan Tergugat II (Almarhum

H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah

DJUMIRAH Binti FAISAL) kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan

Akta Kuasa untuk menjual No.00, Tanggal 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ,

SH yang berkedudukan di Denpasar — Bali ;

4. Bahwa di dalam Posita 7 (tujuh) halaman Kelima gugatan Para Penggugat semula disebutkan Bahwa sebelum tindakan hukum untuk menjual tanah dan bangunan rumah tersebut dilaksanakan oleh Penerima Kuasa (Tergugat I dan Tergugat II) ternyata kedua orang tua Para Penggugat selaku Pihak Pemberi Kuasa telah meninggal dunia terlebih dahulu ; Diubah menjadi : Bahwa sebelum tindakan hukum untuk menjual tanah dan bangunan rumah tersebut dilaksanakan oleh Penerima Kuasa (Tergugat I dan Tergugat II) ternyata kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat II selaku Pihak Pemberi Kuasa telah meninggal dunia terlebih dahulu 5. Bahwa di dalam Posita 8 (delapan) halaman Kelima gugatan Para Penggugat semula disebutkan Bahwa dengan meninggal dunianya kedua orang tua Para Penggugat selaku Pihak Pemberi Kuasa kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka otomatis kekuasaan yang diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku Pihak Penerima Kuasa berdasarkan Akta Kuasa untuk menjual No. 00, Tanggal dihadapan Notaris

1999 yang dibuat oleh dan

, SH menjadi gugur/berakhir dan Tergugat I dan

Tergugat II selaku Penerima Kuasa tidak lagi dapat melaksanakan urusan dalam hal ini menjual hak atas tanah dan bangunan rumah atas nama orang tua Para Penggugat (Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI

dan

Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL) ;


Diubah menjadi : Bahwa dengan meninggal dunianya kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat II selaku Pihak Pemberi Kuasa kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka otomatis kekuasaan yang diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku Pihak Penerima Kuasa berdasarkan Akta Kuasa untuk menjual No., Tanggal 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris

,

SH menjadi gugur/berakhir dan Tergugat I dan Tergugat II selaku Penerima Kuasa tidak lagi dapat melaksanakan urusan dalam hal ini menjual hak atas tanah dan bangunan rumah atas nama orang tua Para Penggugat dan Tergugat II (Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL)

6. Bahwa di dalam Posita 9 (sembilan) halaman Kelima gugatan Para Penggugat semula disebutkan Bahwa dengan telah meninggal dunianya kedua orang tua Para Penggugat Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL , maka tanah dan bangunan rumah

yang merupakan harta peninggalan Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL, Kota Pontianak berdasarkan

Sertifikat Hak Milik No.00 dengan luas M2 ( persegi) jatuh kepada Ahli Warisnya yang sah yaitu Para Penggugat dan Sertifikat Hak Milik No.00 dengan luas M2 () atas nama A H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan DJUMIRAH Binti FAISAL (orang tua Para Penggugat) yang berada di tangan Tergugat I

dan Tergugat II harus diserahkan kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Almarhum H. MUHAMAD BIN FAISAL dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL, namun sampai sekarang ini Sertifikat Hak Milik No.00 dengan

luas M2 () atas nama H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan DJUMIRAH Binti FAISAL (orang tua Para Penggugat) tidak juga diserahkan oleh Tergugat I

dan Tergugat II kepada Para Penggugat, bahkan harta peninggalan Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di

atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.00 dengan luas M2 () yang terletak di Pontianak Kota, Kota Pontianak, dan sejak meninggalnya


Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI


FAISAL tanah dan bangunan rumah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I

dan Tergugat II, bahkan Para Penggugat dilarang untuk berkunjung ke rumah tersebut ; Diubah menjadi : Bahwa dengan telah meninggal dunianya kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat II Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI PADA 2005 dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL pada tahun 2003, maka tanah dan

bangunan rumah yang merupakan harta peninggalan Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL yang

terletak Pontianak Kota, Kota Pontianak berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.00 dengan luas

M2 () jatuh kepada Ahli Warisnya yang sah dan

Sertifikat Hak Milik No.00 dengan luas M2 () atas nama H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL (orang tua Para

Penggugat dan Tergugat II) yang berada di tangan Tergugat I dan Tergugat II harus diserahkan kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI PADA

dan Almarhumah

DJUMIRAH Binti FAISAL, namun sampai sekarang ini Sertifikat Hak Milik

No.00 dengan leas M2 () atas nama H. MUHAMAD BIN DJAZULI PADA 2005 dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL (orang tua Para Penggugat

dan Tergugat II) tidak juga diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II

kepada Para Penggugat, bahkan harta peninggalan Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL berupa

sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.00 dengan luas M2 () yang terletak di Jalan, Kota Pontianak, dan sejak meninggalnya Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI PADA 2005 dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL pada

Tahun 2005 tanah dan bangunan rumah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat Ii, bahkan Para Penggugat dilarang untuk berkunjung ke rumah tersebut ;


7. Bahwa di dalam Petitum gugatan Para Penggugat pada halaman kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh semula disebutkan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan sebagai hukum sita jaminan sah dan berharga ; 3. Menyatakan sebagai hokum Penetapan Ahli Waris No.0/Pdt.P/201/PA.Ptk, tertanggAL 2014 yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ; 5.

Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI


FAISAL ;

6. Menyatakan bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.90 dengan luas M2 () atas nama H. MUHAMAD BIN DJAZULI PADA 2005 dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL yang terletak di Jalan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dengan

batas-batas sebagai berikut : 

Sebelah Selatan dengan tanah Jalan;



Sebelah Utara dengan tanah Alm;



Sebelah Timur dengan tanah ;




adalah harta peninggalan Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI PADA 2005 dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL ;

7. Menyatakan Akta Kuasa untuk menjual No.00, Tanggal 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris

,SH yang berkedudukan di Denpasar — Bali

dinyatakan mempunyai kekuatan hukum ; 8. Menyatakan Jual Bell dan proses batik nama atas tanah dan bangunan rumah peninggalan Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI PADA 2005 dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL yang dilakukan oleh Tergugat I dan

Tergugat II yang dibantu oleh Tergugat III dan Turut Tergugat adalah Perbuatan TIDAK BERDASAR HUKUMHukum, oleh karenanya Jual Beli


tersebut berikut Akta Jual Beli No.00/2010, Tertanggal

2010 harus

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ; 9. Menyatakan oleh karenanya penguasaan harta peninggalan Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI PADA 2005 dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL

yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah PENGUASAAN TIDAK BERDASAR Hukum ; 10. Menghukum dan memerintatikan kepada Tergugat I dart Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan menggunakan aparat Negara ; 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas TIDAK BERDASAR hukum yang telah dilakukannya menguasai harta peninggalan Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI PADA 2005 dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL secara melawan hak sebesar

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng ; 12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) per setiap ia Ialai memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; 13. Menetapkan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Para Tergugat (Uitvoorbaar Bij Voorrad) ; 15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; 16. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini ; Diubah menjadi : 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan sebagai hukum sita jaminan sah dan berharga ; 3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat II adalah Ahli Waris yang


sah dari Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL;

5. Menyatakan bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.90 dengan luas M2 (t) atas nama H. MUHAMAD BIN DJAZULI PADA 2005 dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, dengan batas-batas

sebagai berikut : 




Sebelah Utara dengan tanaH;



Sebelah Timur dengan tanah Jala ;




adalah harta peninggalan Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI PADA 2005 dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL;

6. Menyatakan Jual Beli dan proses balik nama atas tanah dan bangunan rumah peninggalan Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI PADA 2005 dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL yang dilakukan oleh Tergugat I dan

Tergugat II yang dibantu oleh Tergugat III dan Turut Tergugat adalah Perbuatan TIDAK BERDASAR Hukum, oleh karenanya Jual Beli tersebut berikut Akta Jual Beli No.00/2010, Tertanggal 2010 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ; 7. Menyatakan oleh karenanya penguasaan harta peninggalan Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL yang telah

dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah PENGUASAAN TIDAK BEDASAR Hukum ; 8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan teak dart Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan menggunakan aparat Negara ; 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas perbuatan TIDAK BERDASAR hukum yang telah


dilakukannya menguasai harta peninggalan Almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI PADA 2005 dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL secara

melawan hak sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng ; 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; 11. Menetapkan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan teriebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Para Tergugat (Uitvoorbaar Bij Voorrad) ; 12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; 13. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini ; Bahwa permohonan SITA JAMINAN PENGGUGAT DITOLAK OLEH MAJLIS HAKIM

Bahwa tergugat I dan tergugat I memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

I.

1.

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Tentang Perubahan Gugatan Tergugat I dan Tergugat II Menolak Perubahan Gugatan Tertanggal 2015 Karena Telah Bertentangan Dengan Hukum Cara Perdata :

1. 1 Bahwa sesuai dengan Surat Panggilan (Relaas) sidang atas perkara Nomor : /2015/PA.Ptk, tanggal 2015, maka pada tanggal 2015 telah dilakukan persidangan awal atas perkara a quo, namun karena Tergugat III dan Turut Tergugat belum hadir, karenanya pelaksanaan persidangan


tersebut ditunda. Agenda persidangan awal ini pada intinya majelis menanyakan identitas pihak-pihak termasuk Tergugat I dan Tergugat II serta surat kuasa para Advokat-nya; 1. 2 Bahwa pada saat pelaksanaan persidangan berikutnya, tanggal 17 Maret 2015, Para Penggugat tiba-tiba menyerahkan Perubahan Gugatan sebagai perubahan atas Gugatan Awal yang telah diajukan pada tanggal 2015; 1. 3 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv. (Reglement op de Burgelijk rechtsvordering),

dinyatakan

: “Penggugat berhak untuk

mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan”. Selain itu, menurut Soedikno Mertokusumo, sesuai dengan ketentuan Pasal

127 Rv.

perubahan dari pada gugatan diperbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah “onderwerp van den eis” (petitum, pokok tuntutan). Pengertian “onderwerp van den eis” ini di dalam praktek meliputi juga dasar dari pada tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan (periksa Prof. Dr. Sudikno

Mertokusumo,

S.H.,

Hukum

Acara

Perdata

Indonesia,

Yogyakarta, Liberty, 2009, halaman 107-108); 1. 4 Bahwa selain doktrin di atas, beberapa putusan Mahkamah Agung RI, yaitu : (1) Putusan Nomor : 434 K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971; (2) Putusan Nomor : 1043 K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974; (3) Putusan Nomor : 823 K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 dan (4) Putusan Nomor : 226 K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975, terkait dengan perubahan gugatan, secara konsisten putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan di dalam abstrak hukumnya, bahwa perubahan gugatan diijinkan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan posita, bukan pokok gugatan dan tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri; 1. 5 Bahwa dasar awal dan pokok gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah adanya Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak, Nomor : 0/Pdt.P/201/PA.Ptk, tanggal

2014 (“Penetapan


0292”), yang pada intinya menetapkan bahwa ahli waris almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI PADA dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL

adalah terdiri dari Para Penggugat (7 orang) tanpa mengakui Tergugat II sebagai ahli waris; 1. 6 Bahwa setelah persidangan awal tanggal 2015 dan selanjutnya pada tanggal 2015, Para Penggugat mengajukan Perubahan Gugatan yang pada intinya merubah gugatan, bahwa semula tidak mengakui Tergugat II sebagai ahli waris almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL selanjutnya dalam Perubahan

Gugatan tersebut tiba-tiba mengakui jika Tergugat II adalah salah satu ahli waris dari almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan Almarhumah DJUMIRAH Binti FAISAL tanpa adanya penetapan ahli waris yang baru

dari pengadilan. Hal yang esensial dalam Perubahan Gugatan tersebut, bahwa Para Penggugat telah menghilangkan fakta hukum adanya Penetapan 0 yang menjadi dasar awal dan pokok pengajuan gugatan tertanggal 2015 tersebut (Gugatan Awal); 1. 7 Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 127 Rv., doktrin serta beberapa putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka perubahan gugatan yang seperti ini termasuk dalam kategori perubahan yang menyebabkan terjadinya perubahan posita, pokok tuntutan (onderwerp van den eis) dan sangat merugikan Tergugat I dan Tergugat II, sebagai berikut : 1. 8 asal muasal gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat (7 orang) adalah karena Para Penggugat merasa dirinya sebagai ahli waris dan mempunyai hak waris atas obyek sengketa/harta peninggalan yang saat ini secara sah telah dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II; 1. 8 fakta hukum tentang ahli waris ini didasarkan pada bukti pokok dan awal berupa Penetapan 00 yang telah diperolehnya oleh Para Penggugat dalam persidangan yang terhormat Pengadilan Agama melalui suatu metode pembuktian hukum sebagaimana mestinya, sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa ahli waris a quo berjumlah 7 orang (Penetapan 00) yang semuanya adalah Para Penggugat;


1. 9 Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dengan menganulir ahli waris, yang semula berjumlah 7 orang berdasarkan penetapan pengadilan, dirubah menjadi 8 orang termasuk Tergugat II tanpa penetapan pengadilan baru sebagai dasar awal mengajukan Perubahan Gugatan sangatlah absurd dan confuse serta merugikan Tergugat I dan Tergugat II dalam membuat pembelaan dirinya. Terlebih lagi persoalan ini telah Tergugat I dan Tergugat II adukan juga secara pidana melalui pihak kepolisian, setidak-tidaknya Para Penggugat telah memberikan keterangan palsu di depan persidangan saat itu sehingga timbulah Penetapan 00, hal ini sangat merugikan Tergugat I dan Tergugat II, khususnya dalam melakukan pembelaan diri terhadap perkara a quo. Perubahan Gugatan yang semacam ini haruslah ditolak karena melanggar asas-asas hukum acara perdata. Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, sudah sepantasnya Majelis Hakim yang mulia untuk menolak Perubahan Gugatan tersebut dengan menyatakan bahwa Gugatan menjadi tidak diterima atau (niet ontvankelijke verklaard/NO).

2.

Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Prematur (Exceptio Dilatoris) :

2. 1 Bahwa Penggugat I, Sdr. Sri Rahayu Binti H. MUHAMAD

, telah

mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak, sebagaimana hal tersebut ternyata dalam Penetapan Nomor: 0/ Pdt.P/201/PA.Ptk. tanggal 2014; 2. 2 Bahwa adanya Penetapan 00 tersebut sarat dengan adanya dugaan tindak pidana, karena pada saat pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Klas I-A Pontianak, Penggugat I diyakini telah memberikan data dan keterangan di depan persidangan dan/atau dokumen yang tidak benar dan/atau palsu dan/atau dipalsukan; 2. 3 Bahwa berdasarkan fakta, Tergugat II adalah anak kandung yang sah dari suami istri almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah


MUDJIRAH binti FAISAL, namun karena adanya suatu tujuan tertentu, yaitu akan diajukannya gugatan kepada Tergugat II, maka nama Tergugat II dengan sengaja tidak dicantumkan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon Penetapan/Penggugat I, sehingga pada saat Majelis Hakim memberikan penetapan sebagaimana tercantum dalam Penetapan 00 yang menjadi ahli waris almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL hanyalah 7 (tujuh orang), yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat VII (Para Penggugat); 2. 4 Bahwa atas pemberian keterangan palsu dalam Penetapan 00 tersebut, Tergugat I telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalimantan Barat) terhadap Penggugat I dkk, sebagaimana tercantum dalam Tanda Bukti Lapor Nomor : /Kalbar/SPKT, tanggal 2015, dengan dugaan tindak pidana memasukkan keterangan palsu dalam akte otentik dan keterangan palsu atau sumpah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan/atau Pasal 242 KUHP; 2. 5 Bahwa sehubungan dengan adanya laporan tersebut, saat ini Polda Kalimantan Barat sedang melakukan penyidikan dengan cara melakukan pemanggilan terhadap beberapa saksi untuk dimintai keterangan, termasuk dalam hal ini pemanggilan terhadap Para Penggugat; 2.6

Bahwa

mengingat

masih

adanya

perkara

lain

yang

sedang

diperiksa/berlangsung, yaitu perkara pidana atas Penetapan 00 yang menjadi dasar pokok dan esensi pengajuan gugatan a quo, maka sudah sepatutnya jika gugatan ini ditangguhkan sampai perkara pidana tersebut diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), artinya perkara gugatan Para Penggugat ini menjadi premateur jika dilanjutkan sebelum perkara pidananya berkekuatan hukum tetap; 2. 7 Bahwa sementara proses pidana ini berjalan, Para Penggugat tiba-tiba telah mengajukan Perubahan Gugatan seolah-olah Penetapan 00 tidak pernah diputuskan oleh Pengadilan Agama Klas I-A Pontianak, karenanya sudah sepatutnya gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).


3.

Gugatan

diajukan

oleh

bukan

orang

yang

berhak

(Eksepsi

diskualifikasi atau gemisaanhoedanigheid) 3. 1 Bahwa sebagaimana telah diterangkan di atas, obyek gugatan adalah rumah yang semula dimiliki oleh pasangan suami isteri almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL, Pontianak yang diakui sebagai harta warisan versi Para Penggugat; 3. 2 Bahwa menurut Gugatan Awal, Para Penggugat mengakui, bahwa ahli waris dari almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL didasarkan pada Surat Penetapan 00 yang pada intinya ahli waris a quo terdiri dari Para Penggugat; 3. 3 Bahwa selanjutnya dalam Perubahan Gugatan, Para Penggugat menyatakan, bahwa jumlah ahli waris menjadi 8 (delapan) orang, semula 7 (tujuh) orang, namun tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Sudah menjadi kewajiban hukum bagi Para Penggugat, bahwa dalam setiap pengajuan gugatan terlebih dahulu atau sebelumnya harus dapat menunjukkan/ membuktikan legal standing/kedudukan hukumnya sebagai Penggugat baru kemudian membuat posita atau dalil-dalil gugatan.

In

casu, Para Penggugat tidak pernah membuat penetapan baru terkait dengan ahli waris sebelum mengajukan Perubahan Gugatan, padahal penetapan waris atau keterangan waris merupakan asal muasal kedudukan/legal standing ahli waris yang tidak bisa secara tiba-tiba muncul tambahan ahli waris diluar Penetapan 00. Legal standing berupa penetapan waris sejumlah 8 (delapan) orang mutlak diperlukan sebelum ahli waris melakukan tuntutan-tuntutan hukum apapun, tanpa adanya hal yang demikian, maka legal standing ahli waris/Para Penggugat menjadi tidak jelas. Secara hukum Para Penggugat a quo belum dapat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL, sehingga dengan demikian gugatan ini patutlah dikesampingkan;


3.4 Bahwa mengingat Para Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan, karenanya Para Penggugat telah tidak memiliki persona standi in judicio, sehingga menurut hukum baik Tergugat I maupun Tergugat II sudah sepatutnya dapat mengajukan exceptio in persona atas alasan diskualifikasi in person ini.

II DALAM POKOK PERKARA

1.

Bahwa segala hal yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II di dalam bagian Eksepsi tersebut di atas, secara mutatis-mutandis, mohon dianggap termuat kembali di dalam bagian Pokok Perkara ini.

2.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyangkal/membantah setiap dan seluruh pernyataan, keterangan, klaim, dalil, posita, maupun petitum Para Penggugat

sebagaimana

disampaikan

Para

Penggugat

di

dalam

Perubahan Gugatan dan Gugatan Awal, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II. Tanggapan Atas Posita Angka 1 Perubahan Gugatan 3.

Bahwa dalam posita angka 1 Gugatan, Para Penggugat menyatakan bahwa

almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan menikah dengan

seorang perempuan

almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL dan telah

dikarunia 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama :  Purwocaroko Bin H. MUHAMAD .- (anak laki-laki/Penggugat II) ;  Sriyati binti H. Muhamad (anak Perempuan/Penggugat III);  BAGUS BIN MUHAMAD (anak laki-laki/Penggugat IV) ;  Sri Rahayu Binti H. MUHAMAD (anak Perempuan/Penggugat I) ;  NARNI Binti H. MUHAMAD.(anak Perempuan/Penggugat V) ;


 ARMIATI Binti H. MUHAMAD (anak Perempuan/Penggugat VI) ;  KUSHENDARTI Binti H. MUHAMAD (anak Perempuan/Penggugat VII) ;  SUKANTI BINTI H.MUHAMAD (anak Perempuan/Tergugat II) ; 4.

Bahwa dalam Gugatan Awal, Para Penggugat hanya mengakui ahli waris dari almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL sejumlah 7 (tujuh) orang, dan tidak mengakui Tergugat II sebagai ahli waris dari orang tua Para Penggugat, namun setelah dilakukan

persidangan

dengan

agenda

pemeriksaan

para

pihak,

kemudian pada sidang berikutnya tiba-tiba Para Penggugat mengajukan Perubahan Gugatan, yaitu mengakui bahwa Tergugat II adalah juga saudara kandung mereka, karenanya Para Penggugat menganggap Tergugat II juga sebagai ahli waris; 5.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak posita Gugatan angka 1 ini karena pengakuan Para Penggugat yang menyatakan ahli waris menjadi 8 (delapan) orang dari sebelumnya berjumlah 7 (tujuh) orang tidak memiliki dasar hukum atau surat keterangan/penetapan waris sebagaimana mestinya, mengingat berdasarkan Penetapan 00 yang diakui sebagai ahli waris hanyalah sejumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Para Penggugat. Dengan tidak adanya surat keterangan/penetapan waris sejumlah 8

(delapan) orang, maka dalil atau posita Gugatan tersebut menjadi confuse, absurd

dan tidak berdasar, karenanya dalil Para Penggugat ini sudah

sepantasnya ditolak.

Tanggapan Atas Posita Angka 2 Sampai Dengan Angka 4 Gugatan Awal dan Angka 5 Perubahan Gugatan 6.

Bahwa dalam posita angka 2 dan 3, Para Penggugat menyatakan, jika tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00 dengan luas

atas nama H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan


almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL, Kota Pontianak adalah merupakan obyek waris/harta peninggalan almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL, yang masing-masing, yaitu almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI meninggal almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL 7.

2005 dan

2003;

Bahwa sesuai dengan Buku II, Hukum Kewarisan – Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 huruf c, definisi “ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Sementara itu, menurut Pasal 171 huruf d KHI yang dimaksud dengan “harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”. Selanjutnya yang dimaksud dengan Pewaris menurut Pasal 171 huruf b KHI adalah “orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”;

8.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan, bahwa obyek sengketa (tanah dan bangunan ) adalah harta peninggalan dari almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL, karena dari posita Gugatan a quo, Para Penggugat telah dengan sengaja menghilangkan satu fakta hukum atau setidak-tidaknya dengan sengaja telah menutup-nutupi hal tersebut, yaitu bahwa pada tanggal Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (-06-1999) telah terjadi kesepakatan jual beli atas obyek sengketa antara almarhum almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL selaku penjual dengan Tergugat I dan Tergugat II selaku pembeli;

9.

Bahwa kesepakatan jual beli yang diaktualisasikan dengan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal Juni 1999 tersebut dibuat di bawah tangan, selain ditandatangani oleh penjual (almarhum) dengan Tergugat I dan Tergugat II selaku pembeli, maka guna memenuhi asas terang dalam


jual beli ini, Penggugat II maupun Penggugat IV telah juga bertindak sebagai saksi dengan membubuhkan tanda tangannya. Disamping itu Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal -06-1999 ini juga telah diketahui oleh Lurah

yang turut serta membubuhkan tanda tangannya dalam surat

dimaksud; 10. Bahwa dengan demikian, dari fakta tersebut telah jelas dan terang, bahwa jual beli obyek sengketa a quo terjadi pada saat kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat II masih hidup dan sehat, karenanya dengan mengacu pada definisi harta peninggalan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 117 huruf d KHI, maka obyek sengketa bukanlah merupakan harta peninggalan dari almarhum almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya posita gugatan tersebut ditolak. Tanggapan Atas Posita Angka 6 Sampai Dengan Angka 9 Perubahan Gugatan dan Angka 10 Gugatan Awal 11. Bahwa dalam posita angka 6 Perubahan Gugatan, Para Penggugat menyatakan sebagai berikut “Bahwa pada tahun 1999 orang tua Para Penggugat dan Terggugat II (almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL) pernah meminta tolong kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menjualkan tanah dan rumahnya yang terletak di Jalan, Kota Pontianak dengan menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No: 00 kepada Tergugat I dan Tergugat II, kemudian dibuatlah Kuasa untuk menjual antara orang tua Para Penggugat

(almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan

almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL) kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Kuasa untuk Menjual No. 00, Tanggal dibuat oleh dan dihadapan Notaris

1999 yang

, S.H. yang berkedudukan di

Denpasar Bali”;


12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil tersebut, dengan argumentasi hukum, bahwa memang benar antara almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL dengan Tergugat I dan Tergugat II telah menanda-tangani Akta Kuasa Untuk Menjual No. , Tanggal Notaris

1999 yang dibuat oleh dan dihadapan

, S.H., notaris di Denpasar, namun dasar pembuatan akta

tersebut bukanlah karena almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL meminta tolong Tergugat I dan Tergugat II untuk menjualkan tanah dan bangunan rumahnya, tetapi karena atas tanah dan bangunan tersebut telah terjadi kesepakatan jual beli sebelumnya sebagaimana dapat dilihat pada Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal -06-1999

kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku

pembeli; 13. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tersebut, telah disepakati harga jual beli adalah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan secara lunas selambat-lambatnya tanggal Desember 1999, namun faktanya atas tanah dan bangunan tersebut telah dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara bertahap sebagai berikut : a.

Tahap I, tanggal -7-1999 sebesar Rp. 50.000.000,-

b.

Tahap II, tanggal -09-1999 sebesar R. 100.000.000,-

c.

Tahap III, tanggal -10-1999 sebesar Rp. 100.000.000,-

BERUPA SURAT KETERANGAN SEPIHAK YANG DITANDA TANGANI PEWARIS Dengan fakta yang demikian harus dipahami, bahwa ketika Kuasa Untuk Menjual tersebut dibuat oleh pihak-pihak, Tergugat I dan Tergugat II selaku pembeli telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayarannya atau jual beli tersebut telah lunas; 14. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dalil Para Penggugat yang menyatakan kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat II meminta tolong untuk menjualkan tanah dan bangunan adalah keliru, tidak benar dan wajib untuk ditolak;


15. Bahwa dalam suatu jual beli tanah, untuk sahnya suatu perjanjian jual beli, harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Yang dimaksud dengan syarat material, antara lain adalah sebagai berikut : a.

Pembeli

berhak

untuk

membeli

tanah

yang

bersangkutan.

Maksudnya pembeli sebagai penerima hak harus memenuhi syarat untuk memiliki tanah yang akan dibelinya. Menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang dapat mempunyai hak milik atas tanah hanya Warga Negara Indonesia tunggal dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian mengacu pada ketentuan pasal tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi persyaratan sebagai pembeli; b.

Penjual berhak untuk menjual tanah tersebut. Yang berhak menjual suatu bidang tanah tentu saja si pemegang yang sah dari hak atas tanah tersebut. Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00, pemilik tanah tercatat atas nama almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL. Karenanya almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL yang berhak untuk melakukan penjualan tanah dan bangunan tersebut. Dengan demikian Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal -061999 telah dilakukan penjualan oleh penjual yang berhak, karenanya syarat material telah terpenuhi.

c.

Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjual belikan dan tidak sedang sengketa, berdasarkan ketentuan Pasal 20 UUPA, hak milik dapat diperjual belikan. Sementara yang dimaksud syarat formil adalah : pembuatan akta

jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”); 16. Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Untuk Menjual No. , tanggal 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan

, S.H., notaris di Denpasar, Tergugat I dan

Tergugat II selaku penerima kuasa dari almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL bertindak selaku penjual dengan Tergugat I dan Tergugat II selaku pembeli, telah melakukan penandatangan Akta Jual Beli Nomor : 00/2010. Tgl. -2010,


dibuat oleh PPAT , S.H, di Pontianak secara sah menurut hukum, sehingga karenanya sertfikat tersebut telah dibalik nama atas nama Tergugat I dan Tergugat II; 17. Bahwa benar tindakan hukum penandatangan Akta Jual Beli Nomor : 00/2010. Tgl. -2010 dilakukan setelah almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL meninggal, namun bukan berarti dengan meninggalnya almarhum almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL, Akta Kuasa Untuk Menjual tersebut gugur dan harus kembali kepada ahli warisnya, dengan argumentasi hukum sebagai berikut : 17. 1 bahwa senyatanya antara penjual dan pembeli

telah terjadi jual beli

obyek sengketa (tanah dan bangunan) sejak dibuatnya Surat Perjanjian Jual Beli tanggal

Juni 1999, artinya jual beli yang dilakukan penjual

(almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL) dengan pembeli (Tergugat I dan Tergugat II) telah memenuhi pengertian prinsip jual beli tanah dalam hukum adat yang diadopsi oleh ketentuan agraria sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria, yang bersifat “tunai” (kontan) dan “nyata” (konkrit). Begitu pula kalau disimak ketentuan Pasal 1457, Pasal 1458 dan Pasal 1459 KUHPerdata pada intinya juga menyatakan hal yang sama, bahwa jual beli telah terjadi sejak kata sepakat sekalipun barangnya belum diserahkan. Berdasarkan hal ini, sekali lagi harus dipahami, bahwa meninggalnya penjual atau pemberi kuasa dalam jual beli a quo tidaklah dapat menggugurkan kuasanya, mengingat jual belinya telah terjadi dan pembayarannya lunas; 17. 2 bahwa setelah penjual dan pembeli membuat Surat Perjanjian Jual Beli tanggal Juni 1999, pelunasan pembayaran harga atas obyek sengketa telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal Oktober 1999 dan akhirnya pada tanggal Oktober 1999, penjual dan pembeli menanda tangani Akta Kuasa Untuk Menjual. Dari peristiwa ini dapat dibuktikan, bahwa akta kuasa tersebut dibuat setelah pelunasan harga


obyek sengketa terjadi. Keadaan inilah yang menjadi pengecualian atas berakhirnya akta kuasa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1813 KUHPerdata, artinya walaupun Pemberi Kuasa a quo (almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL) telah meninggal dunia, namun karena kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan atau merupakan satu kesatuan dari suatu perjanjian atau kesepakatan jual beli yang telah dibayar lunas (integrerend deel), in casu, Surat Perjanjian Jual Beli tanggal Juni 1999, maka guna kepentingan Penerima Kuasa agar dapat menjalankan hakhaknya untuk kepentingan dirinya sendiri, kuasa tersebut tetap berlaku. 17. 3Bahwa menurut beberapa doktrin juga diuraikan, bahwa pemberian kuasa di dalam jual beli tanah (Akta Kuasa Untuk Menjual) merupakan bentuk khusus yang tidak dapat digugurkan dengan Pasal 1813 KUHPerdata, sepanjang kuasa tersebut diberikan karena : (1) adanya atau terikat pada perjanjian sebelumnya, in casu, adalah terikat pada Surat Perjanjian Jual Beli tanggal Juni 1999; (2) hak-hak pemberi kuasa sudah terpenuhi, in casu, pemberi kuasa/penjual telah menerima pembayaran secara lunas per tanggal Oktober 1999, sebelum Akta Kuasa Untuk Menjual dibuat dan ditanda-tangani; (3) pelaksanaan jual beli diberikan hanya kepada pihak pembeli/pihak penerima kuasa sendiri dan tidak terdapat hak substitusi kepada orang lain, in casu, kuasa tersebut hanya diberikan dan digunakan untuk kepentingan penerima kuasa/Tergugat I dan Tergugat II, yaitu untuk menanda tangani akta jual beli kepada penerima kuasa dan balik nama sertifikat ke atas nama penerima kuasa (Arikanti Natakusumah, Muhani Salim, Warda Sungkar Alurmei, Pengoperan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Menurut UUPA, Jakarta, Media Notariat No. 4 Tahun II, 1987, halaman 172). Dari arugumentasi tersebut dapat disimpulkan, bahwa sekalipun pihak pemberi kuasa/penjual telah meninggal dunia, tidaklah dapat secara umum diartikan, kuasa-kuasa yang telah diberikan a quo adalah gugur sebagaimana pemahaman Para Penggugat yang harus ditolak;


18.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Para Penggugat pada posita angka 9 Perubahan Gugatan yang menyatakan “dengan telah meninggal dunianya kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat II, Almarhum almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI pada tahun 2005 dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL pada tahun 2003, maka tanah tanah dan bangunan rumah yang merupakan harta peninggalan almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL, Kota Pontianak berdasarkan Sertifikat Hak Milik NO. 00 dengan luas m2 () atas nama H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan MUDJIRAH binti FAISAL (orang tua Para Penggugat dan Tergugat II) yang berada di tangan Tergugat I dan Tergugat II harus diserahkan kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris dari almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL, namun sampai saat ini Sertifikat Hak Milik No. 00 dengan luas m2 () atas nama H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan MUDJIRAH binti FAISAL (orang tua Para Penggugat) tidak juga diserahkan Tergugat I danb Tergugat II kepada Para Penggugat ….”

19.

Bahwa dalil tersebut keliru dan sudah sepatutnya untuk ditolak, karena tanah dan bangunan atau obyek sengketa bukanlah merupakan harta peninggalan, terlebih lagi telah dilakukan jual beli secara sah menurut hukum pada saat kedua pemiliknya masih hidup dan sehat. Sehingga sangatlah tidak beralasan jika Para Penggugat menyatakan harta tersebut sebagai harta peninggalan dan wajib untuk dikembalikan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris;

20.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan perlu meluruskan pemahaman Para Penggugat yang menyatakan di dalam posita angka 10 Gugatan Awal, bahwa proses balik nama sertifikat obyek gugatan menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II adalah tanpa sepengetahuan Para Penggugat yang diakuinya sebagai ahli waris. Proses balik nama sertifikat obyek sengketa telah sah menurut hukum karena didasarkan pada surat-surat dan fakta-fakta hukum yang benar, yaitu sejak adanya Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal

Juni 1999;


pelunasan harga obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II terakhir pada tanggal Oktober 1999 dilanjutkan dengan pembuatan Akta Kuasa Untuk Menjual tertanggal

Oktober 1999 hingga terakhir dengan

pembuatan Akta Jual Beli tertanggal

2010 adalah suatu rangkaian

peristiwa hukum dan perjanjian yang berkaitan dan tidak terpisahkan, oleh karenanya tidak ada kuwajiban hukum dalam melakukan tindakan hukum a quo untuk memberitahu atau meminta persetujuan ahli waris.

Tanggapan Atas Posita Angka 11 Sampai Dengan Angka 12 Gugatan Awal 21.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil dalam posita 11 dan 12 Gugatan Awal yang pada intinya menyatakan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan TIDAK BERDASAR HUKUM karena telah menjual tanah peninggalan almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL kepada Tergugat I dan Tergugat II sendiri tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL;

22.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga menolak pernyataan Para Penggugat, bahwa sebagai akibat tindakaN yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu menguasai tanah dan bangunan rumah peninggalan almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL sejak tahun 2005 sangat merugikan Para Penggugat, karena apabila tanah dan bangunan tersebut disewakan harga sewa pertahun sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dihitung sejak tanah dan bangunan rumah dikuasai Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2005 hingga gugatan ini diajukan, maka menghasilkan

uang sebesar :

10 X

Rp.

100.000.000,-

= Rp.

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung renteng oleh Para Tergugat;


23.

Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah dan bangunan rumah

tersebut, namun penguasaan tersebut tidak pernah

dilakukan secara melanggar hukum, apalagi melanggar hak orang lain, karena sudah sepatutnya dan sewajarnya sebagai pembeli, menguasai tanah dan bangunan yang telah dibelinya secara sah. Justru seharusnya tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh pembeli bukan di tahun 2005, melainkan di tahun 1999 sejak pelunasan harga tanah dan rumah tersebut, tetapi karena rasa hormat seorang anak dan menantu (Tergugat II dan Tergugat I) kepada orang tua dan mertua (almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL), maka Tergugat I dan Tergugat II rela dan ikhlas rumah tersebut tetap ditempati/dihuni oleh almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL sampai akhir hayat mereka; 24.

Bahwa atas penguasaan tanah dan bangunan rumah No. oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, tidak menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun terhadap Para Penggugat mengingat tanah dan bangunan tersebut bukan merupakan harta peninggalan atau harta waris kedua orang tua Para Penggugat, karena telah dilakukan penjualan secara sah, dengan demikian secara hukum sudah sepatutnya dan selayaknya jika tanah dan bangunan rumah tersebut diserahkan kepada pembeli, setelah pembeli melakukan seluruh kewajiban yang telah disepakati oleh dan antara penjual dengan pembeli. Oleh karena elemen-elemen di dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak terpenuhi, karenanya permohonan ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut sudah sepatutnya dan selayaknya untuk ditolak atau tidak dikabulkan seluruhnya;

Tanggapan atas Posita Angka 13 Gugatan Awal (Tentang Sita Jaminan)


25.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak permohonan sita jaminan sebagaimana dinyatakan oleh Para Penggugat pada posita angka 13 Gugatan Awal,

bahwa agar tidak dirugikan lagi oleh Tergugat I dan

Tergugat II, karena ada kekhawatiran Tergugat I dan Tergugat II akan memindahkan obyek sengketa kepada pihak lain, maka Para Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan obyek sengketa, yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00 dengan luas m2 () atas nama H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan MUDJIRAH binti FAISAL, Kota Pontianak; 26.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBg dinyatakan sebagai berikut : (1) Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih

hutang,

maka

atas

surat

permintan

orang

yang

berkepentingan, ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya; (2) Orang yang berhutang harus dipanggil atas perintah ketua akan menghadap persidangan itu; (3) Tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang aturan yang harus dituruti, serta akibat-akibat yang berhubungan dengan itu maka Pasal 197, 198 dan 199 berlaku juga; (4) Pada hari yang ditentukan itu, maka perkara diperiksa seperti biasa. Jika gugatan itu ditolak, maka diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu; (5) Pencabutan penyitaan itu didalam segala hal dapat diminta, jika ditunjuk jaminan atau tanggungan lain yang cukup.


27. Bahwa selanjutnya dijelaskan oleh Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv, bahwa alasan pokok pengajuan permintaan sita adalah : a.

ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat : -

mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya dan;

-

hal ini akan dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;

b.

kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan obyektif : -

Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah mengasingkan

Tergugat hartanya

untuk selama

menggelapkan proses

atau

pemeriksaan

berlangsung; -

paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi obyektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan. Jika mencermati alasan yang diajukan oleh Para Penggugat terkait

sita jaminan di atas, yaitu adanya kekhawatiran Tergugat I dan Tergugat II akan memindahkan obyek sengketa kepada pihak lain, maka alasan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diatur di dalam Pasal 227 HIR. Terlebih lagi alasan-alasan Para Penggugat tersebut tidak berdasar sama sekali, mengingat tanah dan bangunan rumah obyek sengketa yang terletak di Jalan No.

, nyata-nyata secara hukum adalah milik Tergugat

I dan Tergugat II yang didapatkannya secara sah melalui suatu proses jual beli tanah yang sesuai dengan hukum agraria di Indonesia, karenanya sangatlah tidak beralasan jika Tergugat I dan Tergugat II dilarang untuk mengalihkan atau memindahkan harta bendanya sendiri, jika hal itu dikehendaki. Tanggapan Atas Posita Angka 14 Gugatan Awal 28. Bahwa dalam posita angka 14 Gugatan Awal, Para Penggugat pada intinya menyatakan “Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak


turut dilibatkan selaku Turut Tergugat, karena Turut Tergugatlah yang telah memproses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 00 dengan luas m2 () meter persegi tersebut di atas, yang mana semestinya Turut Tergugat mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah dan bangunan rumah peninggalan almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH binti FAISAL, sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak harus dan patut ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini yang selanjutnya untuk mentaati atas putusan ini”. 29. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak dalil tersebut karena Turut Tergugat adalah lembaga resmi pemerintah yang memiliki kewajiban untuk melakukan proses balik nama sertifikat tanah, terlebih lagi proses balik nama tersebut telah didahului dengan proses-proses hukum perikatan yang sesuai dan lazim di dalam praktek kenotariatan dengan aturan yang ada di bidang pertanahan. Dari uraian tersebut sudah sepantasnya dalil Para Penggugat dalam posita angka 14 Gugatan Awal untuk ditolak. Tanggapan Atas Posita Angka 15 Gugatan Awal

(Tentang

Dwangsom) 30. Bahwa dalam posita angka 15 Gugatan Awal, Para Penggugat pada intinya menyatakan “Bahwa demi tegaknya hukum agar Para Tergugat tidak lalai dalam

menjalankan putusan, maka selayaknya apabila

Penggugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Sementara itu di dalam petitum, Para Penggugat diantaranya mengajukan tuntutan untuk : “Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas perbuatan TIDAK BERDASAR hukum yang telah dilakukannya menguasai harta peninggalan almarhum H. MUHAMAD BIN DJAZULI dan almarhumah MUDJIRAH

binti

FAISAL

secara

melawan

hak

sebesar


Rp.

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng”. 31. Bahwa terkait dengan dwangsom, ahli hukum Soedikno Mertokusumo berpendapat sebagai berikut : “Apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia tidak memenuhi isi putusan. Pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang” (Prof. Dr. Soedikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, cetakan pertama edisi ke delapan, Desember 2009, halaman 66). 32. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv. dinyatakan bahwa : “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain, daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang dan setiap kali Terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”, sementara berdasarkan Pasal 606b Rv dinyatakan bahwa : “Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari Terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum” 33. Bahwa terkait dengan dwangsom, Soepomo sebagaimana dikutip oleh Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. menyatakan, bahwa ”Pasal 606 a dan Pasal 606 b Reglement Rechtsvordering mengatur dihukumnya tergugat untuk membayar uang paksa, jikalau dan sekedar ia tidak memenuhi apa yang ditentukan dalam putusan hakim. Bagi Pengadilan Lanraad pada jaman yang lampau telah dipersoalkan, apakah menghukum orang untuk membayar uang paksa sebagai tersebut diatas, juga mungkin atau tidak. Lanraad bandung memutuskan pada tangagl 13 April 1932 (T.137,M.108), bahwa Tergugat yaitu seorang perempuan, jikalau 40 hari sesudahnya melahirkan anak, tidak pulang kembali kerumahnya Penggugat, yaitu


suaminya Penggugat terresbut, harus membayar Rp 10,- tiap-tiap hari ia tidak memenuhi putusan hakim untuk pulang itu. Raad justisi Jakarta dalam putusannya dalam putusannya tanggal 15 Juli 1931 (T.136, hal. 228) tidak mengijinkan pembayaran uang paksa untuk memenuhi perjanjian jual beli oleh karena perjanjian itu tidak memuat sesuatupun tentang uang paksa. Laanraad Madiun, dalam putusannya tanggal 20 Oktober 1934 (T.143, hal. 295( menerima tuntutan pembayaran kerugian 15 sen tiap-tiap hari Tergugat menggalang Penggugat untuk memakai suatu jalan). (Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Hukum acara Perdata, Bandung, PT. Alumni Edisi I Cetakan kesatu, 2012, hal. 172); 34. Bahwa terkait dengan permohonan uang paksa (dwangsom), Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak karena sebagaimana diajukan di dalam salah satu permohonan/petitum dalam Perubahan Gugatan, Para Penggugat telah meminta ganti rugi pembayaran uang sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebagai konsekwensi tuntutan kepada Para Tergugat, sementara itu, menurut aturan yang ada sebagaimana disebutkan di atas, persyaratan mutlak untuk dapat mengajukan tuntutan dwangsom atau uang paksa apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang, oleh karenanya, jelas dan terang bahwa tuntutan dwangsom tersebut tidak memenuhi ketentuan maupun doktrin yang ada dan haruslah ditolak.

Tanggapan

Atas

Posita

Angka 16

Gugatan

Awal

(Tentang

Uitvoorbaar Bij Vorrad) 35. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Para Penggugat pada posita angka 16 Gugatan Awal, “Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih


dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Para Tergugat (Uitvoorbaar Bij Vorrad)”; 36. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR dinyatakan, bahwa : “Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan pasti, demikian jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan”; 37. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI

(SEMA RI)

Nomor : 3 Tahun 2000 juncto SEMA RI No. 4 Tahun 2001, Ketua Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para hakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan putusan serta merta (Uitvoorbaar Bij Vorrad) dan putusan provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR yang diperbarui dan Pasal 191 ayat (1) RBg serta Pasal 332 Rv; 38. Bahwa selanjutnya Ketua Mahkamah Agung juga memberikan petunjuk agar para hakim tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut : a.

Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

b.

Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantahkan;

c.

Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;


d.

Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

e.

Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.;

f.

Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

g.

Pokok sengketa mengenai bezitsrecht

39. Bahwa dari seluruh posita maupun petitum yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak satupun Gugatan a quo telah memenuhi persyaratan limitatif terkait dengan putusan serta merta, terlebih lagi terkait dengan bukti berupa surat yang sah dan autentik, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti,

Para

Penggugat tentu akan mengalami kesulitan dan tidak akan

dapat

membuktikannya, apalagi Sertipikat Hak Milik Nomor (obyek sengketa) yang diakuinya sebagai harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat II, senyatanya telah berpindah kepemilikannya secara sah sebelum kedua orang tuanya meninggal dunia. 40. Bahwa terlebih lagi jika mengacu pada ketentuan SEMA No. 3 tahun 2000 dan SEMA No 4 Tahun 2001, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah

bukan merupakan gugatan yang dikecualikan

sebagaimana dimaksud dalam SEMA tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dikaitkan

pula dengan

ketentuan yang ada, maka nyata dan terang persyaratan untuk mengajukan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Para Tergugat (Uitvoorbaar Bij Vorrad) tidaklah terpenuhi dan hanya illusi Para Penggugat belaka sehingga haruslah ditolak. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak casu quo


Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI : 1.

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijke verklaard/NO).

DALAM POKOK PERKARA : 1.

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

ATAU : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Bahwa tergugat III mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa, apa yang telah ia lakukan selaku notaries dalam hal jual beli dan balik nama telah sesuai prosedur, yang nanti akan tergugat III buktikan dalam acara pemvuktian ; Bahwa turut tergugat mengajukan jawaban secara lisan yangada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka proses balik nama, telah sesuia dengan aturan yang berlaku, yang nanti akan turut tergugat buktikan ; Bahwa untuk menguatkan gugatannya para penggugat mengajukan bukti berupa ; A. SURAT-SURAT ; 1. Foto copy salinan penetapan ahli waris nomor;

/Pdt/2014/Pa.Ptk

bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya (P. 1); 2. Foto copy sertipikat no.

an. H. MUHAMAD BIN JAZULI tidak ada

asilnya ; B. SAKSI-SAKSI ; 1. M

BIN H

, tetangga


Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian ; Pewaris membeli tanah no



dari

dan telah dibalik nama kan

atas nama prwaris; 2. H

BIN M , tetangga ;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian ; 

Pewaris membeli tanah no

dari

dan telah dibalik nama kan

atas nama prwaris; Bahwa untuk menguatkan bantahanya tergugat I dan tergugat II, mengajukan bukti berupa ; A. SURAT-SURAT; - Foto copy sertipikat no.

atas nama tergugat I dan tergugat II bermeterai

cukup dan telah dicocokkan aslinya (T.I+II. 1); ; - Foto copy Surat perjanjian jual beli dibawah tangan yang dibuat tahun 1999 yang ditanda tangani Pewaris, tergugat I dan tergugat II , Penggugat II dan Penggugat IV (sebagai saksi), serta ditanda tangani pula oleh

selaku

lurah setempat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya (T.I+II 2); - Foto copy 3 (TIGA) Kwitansi peneriman uang

dibuat oleh pewaris yang

ditujukan pada tergugat I dan tergugat I bermeterai cukup telah dicocokkan aslinya (T. I+II.3); - Foto copi akte kuasa menjual bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya (T.I+II. 4) ; - Foto cypy surat keterangan laboratorium foreksik, yang memcocokan tanda tangan pewaris bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya (T.I+II. 5); B. SAKSI-SAKSI ; 1. NMA

, mantan lurah ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan 

Saksi ikut menandatangan surat perjanjian jual beli pada tahun 1999 antara pewaris dan tergugat I dan tergugat II.



Pada surat perjanjian itu penggugat II dan penggugat IV ikut tanda tangan sebagai saksi ;

2. NAMA ….. PEKERJAAN STAF NOTARIS


Dibawah sumpahnya memberikan keterangan ; 

Saksi ikut tanda tangan dalam akte jual beli yang dibuat notaries pada tanggal



tahun 2010 ;

Saksi melihat ada perjanjian jual beli dibahawah tangan yang ditanda tangani pewaris, tergugat I dan Tergugat II, serta dua orang saksi, yang saya lupa namanya, serta ditanda tangani juga oleh lurah setempat ;

Untuk menguatkan bantahannya tergugat III , menunjukan pada majlis arsip/ catatan yang berhubungan dengan proses jual beli dan balik nama dan atas nama pewaris menjadi atas nama tergugat I dan tergugat II, telah dicocokan aslinya TIII.1 ; Untuk menguatkan bantahannya TURUT tergugat , menunjukan pada majlis arsip/ catatan yang berhubungan dengan proses jual beli dan balik nama dan atas nama pewaris menjadi atas nama tergugat I dan tergugat II , Tetah dicocokan aslinya TT.1; Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsinya mengajukan keberatan dalam TIGA hal yaitu ; 1.Eksepsi tentang adanya perubahan gugatan. 2. Eksepsi tentang adanya keadaan yang masih premature/exception dilatoria. 3. Eksepsi tentang adanya Gugatan diajukan oleh orang yang tidakberhak (Eksepsi diskualifikasi atau gemisaanhoedanigheid)


Menimbang bakwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan ekspsi dalam TIGA hal, maka majlis hakim mempertimbangkannya ; Menimbang bahwa, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Eksepsi adanya perubahan gugatan. yang dalam uraiannyadari point 1. 3 sampai dengan 1.7, majlis menilai Eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara ; Menimbang bahwa, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Eksepsi adanya keadaan yang masih premature/exception dilatoria, yang dalam uraiannya 2.1, 2.3, ada hubungannya dengan pokok perkara ; Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II patut untuk ditolak ; Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, perubahan gugatan masuk kategori pokok perkara, maka Eksepsi penggugat patut untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugat waris, yang mendalilkan objek berupa tanah warisan telah dijual belikan oleh tergugat I dan Tergugat II, dan tanah tersebut telah dibuat Akta Jual beli serta telah dibalik namakan yang melibatkan notaries dan kantor pertanahan; Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat Majelis Hakim telah menemukan hal-hal sebagai berikut:


Menimbang bahwa dalil-dalil penggugat dibantah para tergugat, maka beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak ; Menimbang bahwa keberatan tergugat tentang penetapan ahli waris justru diakui juga kebenarannya bahwa tergugat II adalah salah satu anak dari H. MUHAMAN BIN DJAZULI DENGAN MUDJIRAH BINTI FAISAL, maka perubahan itu justru membuat terang gugat waris ; Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P. 1 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi penggugat serta pengakuaan serta bukti tilis T.I+II.1, maka, H. MUHAMAN BIN DJAZULI DENGAN MUDJIRAH BINTI FAISAL semasa hidupnya telah mempunyai tanah … an H. MUHAMAN BIN DJAZULI DENGAN MUDJIRAH BINTI FAISAL yang sekarang menjadi obyek sengketa. Menimbang bahwa berdasar kan bukti TI+TII 2, T.I+II.3 dan T.I I+II.5, maka harus dinyatakan tanda tangan pewaris yang tertuang didalamnya adalah sama. Menimbang bahwa berdasarkan bukti, T.2 yang dikuatkan dengan ketrangan dua orang saksi tergugat SERTA DIDUKUNG , T.I+II.3 dan T.I I+II.5, maka, maka harus dinyatakan bahwa perjanjian jual beli dibawah tangan itu telah terbukti adanya jual baeli antara pewaris dengan tergugat I dan tergugat II ; Menimbang bahwa berdasarkan TI+TII 2, T.I+II.3, T.I+II.4 dan T.I I+II.5, SERTA KESAKSIAN dua orang saksi tergugat, harus dinyatakan bahwa jual beli dan balik nama memang terjadi pada tahun 2010, yang didasari


adanya jual beli tahun 1999, jual beli mana telah berlaku sejak 1999, mengingat perjanjian jual beli sifatnya adalah konsensuel. Menimbang bahwa jual beli tealah berlaku sejak 1999 , maka dalil pnggugat tentang berakhirnya kuasa untuk menjual tidak dapat menafikan jual beli dan balik nama., dan terbukti bahwa tanah nomo …… yang telah balik nama bukanlah harta warisan Pewaris. Menimbang bahwa para penggugat tidak dapat membuktikan tanah adalah tirkah, maka gugatan penggugat patut untuk ditolak ; Menimbang bahwa gugatan ditolah, maka dalil penggugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang, kalah,

bahwa oleh karena para Penggugat adalah pihak yang

maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg,

biaya perkara ini

dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSESI Menolak Eksepsi Tergugat


DALAM POKOK PERKARA 1. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT 2. Menghuku para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah ] ;

Demikian putusan DIMUSYAWARAHKAN PADA TANGGAL 2015 DAN dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak yang terdiri darI sebagai Ketua Majelis, ,

dan

masing-masing sebagai Hakim Anggota, ,

putusan tersebut dimusyawarahkan dandiucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa hokum para Penggugat kuasa hukumTergugat I da tergugat II, Tergugat III DAN turut tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA II, PANTRA PNGGT


ILLUSYRASI YANG DIKABULKAN

YANG BELUM DIPERTIMBANGKAN ADALAH :

2. Premintaan serta merta 3. Permintaan dwangson 4. Kepala putusan sama 5. Duduk perkaranya dalam persidangan diarahkan terbukti


Bahwa majlis hakim setelah mempertimbangkan alasan yang obyektif dari para penggugat

dan

setelah

mempertimbangkan

jawaban

tergugat

tentng

permohonan sita, maka majlis dalam putusan selanya telah mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan penggugat ; Baahwa untu menguatkan dalilnya penggugat mengajukan bukti ; A. BUKTI TULIS ; 1. Foto copy sertipikat atas nama pewaris bermaterai cukup (P. I) ; 2. Foto copy salinan penetapan ahli waris nomor

/2015 , bermaterai

cukup dan telah dicicikkan dengan aslinya (P. 2); 3.

Foto copy Surat keterangan dari laboratorium forensic menerangkan, tanda tangan yang termuat dalam 3 kwitansi dan surat perjnjin tidak sama dengan yang tertera dalam ijazah,KTP, KK PEWARIS BERMETERAI COCOK dan telah dicocokan aslinya (P.3) ;

B. SAKSI-SAKSI ; 1. NAMA

M BIN H

MANTAN sekdes ;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian ; 

Saksi adalah petugas yang ikut menyelesaikan ketika Pewaris beli tanah dari seseorang ;



Saksi adalah yang menghantar dan menguruskan balik nana dari penjual ke atas nama pewaris tahun 1981 ;



Sepengeatahua saksi tanah teersebut belum pernah diperjual belikan ;



2. NAMA

Tanah tersebut dibiarkan dalam kleadaan kosong ;

H BIN M, MANTAN KETUA RT

Dibawah sumpahnya memebrikan kesaksian ; 

Saksi menjadi saksi ketika pewaris membeli tanah sengketa ;



Saksi pernah melihat, sertipikaT tanah tersebut atas nama pewris;



Tanah tersebut dibiarkan dalam kleadaan kosong ;




Sepengeatahua saksi tanah teersebut belum pernah diperjual belikan ;

 Bahwa untuk menguatkan bantahannya tergugat I dan tergugat II mengajukan bukti berupa ; A. SURAT-SURAT ; 1. Foto copy sertipikat atas nama tergugat I DAN Tergugat II, BERMETERAI CUKUP, dan telah dicocokkan aslinya (T.I+II.1) ; 2. Foto copy 3 kwitansi pembayaran, bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya (T.I+II.2) ; 3. Foto copy srat perjanjian jual beli, bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya (T. I+II.3) ; B. SAKSI-SAKSI ; 1. NAMA B BIN C, MANTAN KEPALA KELURAHAN. Dibawah sumpahnya menyatakan ; 

Saksi tidak pernah membantu dalam hal jual beli tanah sengketa ;



Saksi tidak tahu adanya jual beli tanah sengketa antara pewaris dan tergugat I DAN Tergugat II ;



Saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan apapun yang ada hubungannya dengan jual beli tanah sengketa antara pewaris dan tergugat I dan tergugat II ;



Saksi menyatakan tanda tangan yang ada pada bukti T. I+II.3 ADALAH bukan tanda tangan saksi ;

2. NAMA D

BIN

E, PEKERJAAN MANTAN RW SETEMPAT ;

Dibawah sumpahnya memerikan ketrangan ; 

Saksi diberitahu tergugat I dan tergugat II, katanya telah membeli tanah sengketa dari pewaris ;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka cukup kiranya hal ikhwal yang tercantum dalam BA ini merupakan satu kesatuan ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM


DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsinya mengajukan keberatan dalam TIGA hal yaitu ; 1.Eksepsi tentang adanya perubahan gugatan. 2. Eksepsi tentang adanya keadaan yang masih premature/exception dilatoria. 3. Eksepsi tentang adanya Gugatan diajukan oleh orang yang tidakberhak (Eksepsi diskualifikasi atau gemisaanhoedanigheid) Menimbang bakwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan ekspsi dalam empat hal, maka majlis hakim mempertimbangkannya ; Menimbang bahwa, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Eksepsi adanya perubahan gugatan. yang dalam uraiannyadari point 1. 3 sampai dengan 1.7, majlis menilai Eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara ; Menimbang bahwa, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Eksepsi adanya keadaan yang masih premature/exception dilatoria, yang dalam uraiannya 2.1, 2.3, ada hubungannya dengan pokok perkara ; Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II patut untuk ditolak ; Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, perubahan gugatan masuk kategori pokok perkara, maka Eksepsi penggugat patut untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;


Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugat waris, yang mendalilkan objek berupa tanah warisan telah dijual belikan oleh tergugat I dan Tergugat II, dan tanah tersebut telah dibuat Akta Jual beli serta telah dibalik namakan yang melibatkan notaries dan kantor pertanahan; Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat Majelis Hakim telah menemukan hal-hal sebagai berikut: Menimbang bahwa dalil-dalil penggugat dibantah para tergugat, maka beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak ; Menimbang bahwa keberatan tergugat tentang penetapan ahli waris justru diakui juga kebenarannya bahwa tergugat II adalah salah satu anak dari H. MUHAMAN BIN DJAZULI DENGAN MUDJIRAH BINTI FAISAL, maka perubahan itu justru membuat terang gugat waris ; Menimbang bahwa tergugat III dan turut tergugat tidak hadir, walau telah dipanggil secara sah patut dan resmi, dan ketidak hadirannya bukan dengan alasan yang jelas, maka harus diartikan bahwa Tergugat III dan turut tergugat telah merelakan kepentingannya, dianggap bentuk pengakuan ; Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P. 1 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi penggugat serta pengakuaan serta bukti tilis T.1, maka, H. MUHAMAN BIN DJAZULI DENGAN MUDJIRAH BINTI FAISAL semasa hidupnya telah mempunyai tanah … an H. MUHAMAN BIN DJAZULI DENGAN MUDJIRAH BINTI FAISAL yang sekarang menjadi obyek sengketa. Menimbang bahwa berdasar kan bukti TI+TII 2, T.I+II.3 dibantah tentang keaslian tanda tangan lurah yang menurut penggugat ikut tanda tangan, hal mana saksi tersebut mengingkari tanda tangan yang tertuang dalam surat


pwrjanjian, yang dikuatkan dengan bukti P.3 serta kesaksian saksi yang menyatakan belum pernah ADA

jual beli TANAH SENGKETA, sementara

pewaris telah meninggal , sedang dua saksi adalah penggugat II DAN IV, maka harus dinyatakan bahwa perjanjian jual beli tersebut tidak pernah ada ; Menimbng bahwa dalil T.I +II.2 TELAH DIPATAHKAN DENGAN BUKTI P.E yang diajukan penggugat yang merupakan akte autentik, yang kekuatanya mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan pembayaran dalam kwitansi tersebut tidak pernah ada ; Menimbang bahwa dalil tergugat I dan tergugat II tidak dapat melumpuhkan gugatan penggugat, maka harus dinyatakan bahwa dengan tidak adanya jual beli, maka tanah sengketa tersebut adalah tirkah pewaris yang harus dibagi kepada semua ahli waris ; Menimbang bahwa perkara ini telah diletakkan sita jaminan, maka dengan dikabulkannya gugatan penggugat sita harus dinyatakan sah dan berharga ; Menimbang bahwa permintaan dwangson penggugat tidak didukung bukti yang kuat, sementara telah diletakkan sita maka dwangsoing patut untuk ditolak permohonan serta merta patut untuk ditolak ;

Menimbang, kalah,

bahwa oleh karena para

Tergugat adalah

pihak

yang

biaya perkara ini dibebankan kepada para TeRgugat; Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI


DALAM EKSESI Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA 1. MENgabulkan gugatan penggugat GUGATAN PENGGUGAT sebagian dan menolak yang selebihnya ; 2. menyatakan sah dan berharga sita jaminan 3. Menyatakan para penggugat dan tergugat II adalah AW dari pewaris 4. Menyatakan tanah sengketa adalah tirkah yang harus dibagi 5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah :


CATATAN ; 1. Gugat waris tersebut banyak kisi-kisinya antara lain ; a. Ada perubahan gugatan. b. Ada penetapan ahli waris yang dimasalahkan. c. Ada permohonan sita, dwangson dan serta merta. d. Ada kuasa menjual yang dipermasalahkan, karena pemberi kuasa telah meninggal sebelum proses balik nama.

Perkara tersebut kalau dibuat putusan untuk contoh buku saku, mungkin menarik, ketika perkara ini diformulasikan putus dengan putusan Positif. Contoh kasus ini telah di samarkan dari segi Subyek dan Obyeknya, namun permasalahannya tetap apa adanya.


Hal. 1 dari 102 hal. Buku saku pemeriksaan gugat waris

Recommend Documents