HAK GURU Hak-hak guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 40 Ayat (1) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 14 ayat (1), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, sebagai berikut: a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c. memperoleh perlindungan (rasa aman dan jaminan keselamatan) dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; d. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; e. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; g. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; h. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau i. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Uraian tentang hak-hak guru selanjutnya dituangkan dalam tabel di bawah ini. NO. 1
HAK GURU
KETERANGAN
Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial 1.1. Gaji pokok
Gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau perjanjian/ kesepakatan kerja.
1.2. Tunjangan yang melekat pada gaji
Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak serta tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau perjanjian/kesepakatan kerja.
1.3. Tunjangan profesi
Diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru PNS pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama, kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru; b. memenuhi beban kerja sebagai guru; c. mengajar sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya; d. terdaftar sebagai guru tetap (minimal 2 tahun secara terusmenerus); e. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain; f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; serta g. mengajar di sekolah yang rasio minimal jumlah siswa terhadap gurunya sebagai berikut: ─ untuk SD, SMP, atau SMA 20:1; ─ untuk TK, RA, MI, MTs, MA, atau SMK 15:1; dan ─ untuk MAK 12:1.
NO.
HAK GURU
KETERANGAN
1.4. Tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional
Diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru; b. memenuhi beban kerja sebagai guru; c. mengajar sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki; d. terdaftar sebagai guru tetap (minimal 2 tahun secara terusmenerus); e. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain; f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan g. melaksanakan kewajiban sebagai guru.
1.5. Tunjangan khusus
Diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru PNS pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama, kepada guru yang bertugas di daerah khusus.
1.6. Maslahat tambahan
Maslahat tambahan dalam bentuk: tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, atau penghargaan bagi Guru, dan kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra/putri Guru, diberikan kepada Guru yang: a. menghasilkan peserta didik berprestasi akademik atau nonakademik; b. menjadi pengarang atau penyusun buku teks atau buku ajar yang dinyatakan layak ajar oleh Menteri; c. menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran yang diakui oleh Pemerintah; d. memperoleh hak atas kekayaan intelektual; e. memperoleh penghargaan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olah raga; f. menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal ilmiah yang terakreditasi dan diakui oleh Pemerintah; dan/atau g. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Guru dengan dedikasi yang baik. Dengan persyaratan memenuhi beban kerja dan kewajiban Guru.
2
Promosi dan penghargaan
Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain. Pemberian penghargaan dapat dilaksanakan dalam rangka memperingati ulang tahun sekolah, ulang tahun kabupaten/kota, ulang tahun provinsi, ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, hari pendidikan nasional, hari guru nasional, dan/atau hari besar lain.
2.1. Promosi
Guru berhak mendapatkan promosi berupa kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional sesuai tugas dan prestasi kerja.
2.2. Penghargaan prestasi kerja
Penghargaan prestasi kerja dapat diberikan kepada guru yang: a. menghasilkan peserta didik yang memenangkan kejuaraan tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; b. menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran yang diakui pada tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan/atau c. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Guru dengan dedikasi yang baik sehingga melampaui target kinerja yang ditetapkan satuan pendidikan. Guru yang memiliki prestasi kerja luar biasa baiknya dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa.
NO.
HAK GURU 2.3. Penghargaan dedikasi luar biasa
KETERANGAN Guru yang memiliki dedikasi luar biasa dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa. Dedikasi luar biasa dapat berupa pelaksanaan tugas dengan komitmen, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang jauh melampaui tuntutan tanggung jawab yang ditetapkan dalam penugasan.
2.4. Penghargaan bertugas di daerah khusus
Guru yang bertugas di Daerah Khusus dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masa kariernya sebagai Guru.
2.5. Penghargaan gugur dalam melaksanakan tugas
Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas pendidikan memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan biaya pemakaman dan/atau biaya perjalanan untuk pemakaman Guru yang gugur di Daerah Khusus.
3
Perlindungan dalam tugas dan hak atas kekayaan intelektual 3.1. Perlindungan hukum
Mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak siswa, orang tua siswa, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
3.2. Perlindungan profesi
Mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
3.3. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
Sekolah dan penyelenggara pendidikan memberi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada saat kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.
3.4. Perlindungan hak kekayaan intelektual
Perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4
Memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran
Guru berhak memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan peraturan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh sekolah, penyelenggara pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.
5
Memberi penilaian, kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik
─ ─ ─ ─
─
Memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didiknya sesuai dengan standar penilaian pendidikan. Ikut menentukan kelulusan peserta didik dari sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non-akademik. Memberikan sanksi berupa teguran, peringatan, serta hukuman yang bersifat mendidik kepada siswanya yang melanggar norma agama/kesusilaan/kesopanan, peraturan yang ditetapkan Guru, peraturan sekolah, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Melaporkan kepada pemimpin sekolah setiap pelanggaran siswa terhadap peraturan sekolah dan peraturan perundang-undangan yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru.
NO. 6
HAK GURU Bebas berserikat dalam organisasi profesi
KETERANGAN Kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi Guru dilaksanakan dengan tetap mengutamakan pelaksanaan tugas proses pembelajaran. Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan: a. b. c. d. e.
7
Berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan
menetapkan dan menegakkan kode etik guru; memberikan bantuan hukum kepada guru; memberikan perlindungan profesi guru; melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan memajukan pendidikan nasional.
Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan di tingkat sekolah meliputi: ─ penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya; ─ penetapan kalender pendidikan di tingkat satuan pendidikan; ─ penyusunan rencana strategis; ─ penyampaian pendapat menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban anggaran dan pendapatan belanja sekolah; ─ penyusunan anggaran tahunan satuan pendidikan; ─ perumusan kriteria penerimaan peserta didik baru; ─ perumusan kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan ─ penentuan buku teks pelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, propinsi dan/atau nasional meliputi saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam: ─ penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan; ─ penyusunan rencana strategis bidang pendidikan; dan ─ kebijakan operasional pendidikan daerah kabupaten/kota, daerah propinsi dan/atau tingkat nasional.
8
Mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi 8.1. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik
Pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik bagi Guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan kualifikasi guru. Guru yang sudah memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dapat melakukan pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik lebih tinggi dari yang ditentukan.
8.2. Pengembangan dan peningkatan kompetensi
Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi Guru yang belum memiliki Sertifikat Pendidik dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan sertifikasi guru. Guru yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik dapat melakukan pengembangan dan peningkatan kompetensi keprofesiannya melalui kegiatan untuk memperoleh angka kredit jabatan fungsional Guru, seperti: a. kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian Guru; b. pendidikan dan pelatihan; c. pemagangan; d. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif; e. karya inovatif; f. presentasi pada forum ilmiah;
NO.
HAK GURU
KETERANGAN g. publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan; h. publikasi buku pengayaan; i. publikasi buku pedoman Guru; j. publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus; dan/atau k. penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai Guru yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
9
Pelatihan dan pengembangan profesi
Guru memiliki kesempatan untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dengan tetap melaksanakan tugasnya. Guru dapat memperoleh cuti studi untuk pengembangan keprofesian, paling lama 6 (enam) bulan dengan tetap memperoleh hak gaji penuh. Cuti studi dapat diberikan secara periodik setiap 6 (enam) tahun. Cuti studi digunakan untuk: a. penelitian; b. penulisan buku; c. praktik kerja di dunia industri atau usaha yang relevan dengan tugasnya; d. pelatihan yang relevan dengan tugasnya; e. pengabdian kepada masyarakat; dan/atau f. magang pada satuan pendidikan lain atas inisiatif sendiri.
