Hak
Azasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak Azasi adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.
Magna Charta (piagam Agung, 1215), suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari inggris kepada beberapa bangsawan ata tuntutan mereka. Petition of Rights (1628), suatu dokumen yang mencatata beberapa hak antara Raja (Charles I) dengan Parlemen (the House of Commons) Bill of Rights (1689), suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemn Inggris sesudah berhasils elama 8 (delapan) tahun mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam revolusi tak berdarah (The Glorious Revolution of 1688) Declaration of Independence Amerika Serikat (4 Juli 1776) Declaration des droit de l`homme et du citoyen (Pernyataan hakhak manusia dan warga negara, 26 Agustus 1789), suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari sebuah rezim. Universal declaration of Human Rights (PBB)
Perdebatan Soekarno-Soepomo dengan Hatta-Yamin
Soekarno-Soepomo: UUD disusun berdasarkan asas kekeluargaan, yaitu suatu asas yang sama sekali menentang paham liberalisme dan individualisme. Selain itu paham kenegaraan UUD adalah paham intergralistik. Dalam model ini, kehidupan antar manusia dan individu dilihat sebagai kesatuan yang saling berkaitan. Sehingga tidak boleh ada dikotomi antara negara dan individu (warga negara), dan tidak boleh ada konflik di atara keduanya, sehingga tidak diperlukan jaminan apapun mengenai hak-hak dan kebebasan fundamental warga negara terhadap negara. Hatta-Yamin UUD disusun berdasarkan asan kekeluargaan dan menentang individualisme dan liberalisme, namun dalam rangka mencegah jangan sapai timbul negara kekuasaan, maka perlu untuk memasukkan pasal-pasal tertentu tentang hak-hak asasi manusia ke dalam UUD.
Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (mengutip pendapat M. Yamin): Dari kenyataan sejarah, HAM tidaklah dilahirkan oleh paham liberalisme dan individualisme, melaikan oleh absolutisme. Hak-hak asasi timbul sebagai reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat. Oleh karena itu, persoalan hak-hak asasi adalah persoalan antara individu yang memegang kekeuasaan dan individu yang tidak memegang kekuasaan.
Sidang Umum MPRS ke IV menetapkan Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 yang memerintahkan antara lain menyususn piagam-piagam asasi manusia. Ide pengaturan HAM ini menyiratkan ketidaklengkapan UUD 1945 mengatur hak-hak asasi manusia. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadi kenyataan, karena pada sidang umum MPRS ke V tahun 1968, anggota-anggota MPRS tidak berhasil mencapai kata sepakat untuk mensahkannya menjadi suatu ketetapan. Bahkan setelah dibentuknya MPR hasil pemilu 1971, dengan Ketetapan MPR No. V/MPR/1973, MPR menyatakan Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 tidak berlaku lagi dicabut.
UUD 1945 mengarur hak-hak asasi manusis dalam 7 pasal, yakni Pasal 27 tentang persamaan dalam hukum dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 tentang kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan. Pasal 29 tentang kemerdekaan memeluk agama. Pasal 31 tentang hak untuk mendapatkan pengajaran. Pasal 32 tentang perlindungan yang bersifat kulturil. Pasal 33 tentang hal-hak ekonomi. Pasal 34 tentang kesejakteraan sosial.
Menurut Jimly Asshiddiqie, dengan disahkannya perubahan kedua UUD 1945 pada tahun 2000 dan apabila materinya digabung dengan UU yang berkenaan dengan hak-hak asasi manusia, maka pengaturan ham dapat dikelompokan kedalam: Ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil Ketentuan hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya. Ketentuan hak-hak khusus dan hak pembangunan Ketentuan yang mengatur tanggungjawab negara dan kewajiban asasi manusia
Warganegaraa
ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
1.
2. 3. 4. 5.
6.
7.
Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang- Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia; Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia; Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut; Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia; Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
8.
9. 10. 11.
12.
13.
Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya; Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui; Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya; Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia
Asas
Ius Soli dan Asas Sanguinis Ius Soli : Kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut tempat kelahirannya. Ius sanguinis : Kewarganegaraan sesorang ditetntukan berdasarkan keturunan. Bipatride dan Apatride Pewarganegaraan
