unggulan daerah dalam rangka pemberdayaan
BD No. 35 TGL 10-10-2007
Usaha Kecil dan Mikro; c.
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 51377 Banda Aceh - 23114
simaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan. Mengingat
: 1.
Daerah
Otonom
Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
TENTANG
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103); 2.
Bahwa
perkembangan
Koperasi
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116,
yang
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
menanggani komoditi unggulan daerah di Nanggroe Aceh Darussalam sudah di mulai tumbuh
dan
menggambil
berkembang bagian
dan
penting
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM
3.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995
telah
tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara R.I.
dalam
Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3611);
Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro di lingkungannya. b.
Pembentukan
NOMOR : 44 TAHUN 2007
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PERKUATAN KOPERASI YANG MENANGGANI KOMODITI UNGGULAN DAERAH DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MIKRO
: a.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG
Menimbang
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana
4.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
bahwa kehidupan ekonomi masyarakat di
tentang Penyelenggaraan Nagara yang Bersih
Nanggroe Aceh Darussalam perlu didorong
dan
dan di kembangkan oleh pemerintah Aceh,
Nepotisme (Lembaran Negara R.I. Tahun
salah
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
satunya
adalah
melalui
program
perkuatan Koperasi yang menengani komoditi
Bebas
dari
R.I. Nomor 3851);
Korupsi,
Kolusi
dan
5.
6.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
tentang
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
Penyelenggaraan
Keistimewaan
Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran
tentang
Negara R.I.
Nomor 172,
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
3893);
Negara R.I.
Tahun
1999
10.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 11.
Lembaran Negara R.I. Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
TanggungJawab
Pengelolaan
Keuangan
dan
66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor
tentang
Pemerintahan
Negara
R.I.
Tahun
Aceh 2006
(Lembaran Nomor
62,
4633); 12.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pinjam
4400);
oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor
Negara
(Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor
9.
Undang-Undang Keuangan Nomor 33 Tahun
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara
Pemeriksaan
Nomor 108,
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang
2005
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
8.
Tahun
UndangUndang
4548);
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
7.
atas
Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Perubahan
Pemerintah
Negara R.I.
Tahun
Daerah 2006
Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan
(Lembaran
Lembaran Negara Nomor 3591);
Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
4437) sebagaimana telah diubah dengan
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Undang-Undang No 8 Tahun 2005 tentang
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Aceh Darussalam Nomor; 25 tahun 2001
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 14.
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan
keuangan
Dinas
Daerah
Kecil
Aceh tahun 2001 Nomor 54).
Negara Nomor 4578); Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah
Nomor 351/ KEP/
MEMUTUSKAN :
M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Usaha
Simpan
Pinjam
oleh
Menetapkan
:
PERATURAN
KETUA
Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah
GUBERNUR
PROVINSI
NANGGOE ACEH DARUSSALAM SELAKU
Koperasi;
17.
Pengusaha
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
16.
dan
Menengah Provinsi Daerah Istimewa Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
15.
Koperasi
DEWAN
SABANG
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
Nomor 194/ KEP/
PERKUATAN
M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan
MENANGANI
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam
DAERAH
dan Unit Simpan Pinjam;
PEMBERDAYAAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
KAWASAN
KOPERASI KOMODITI DALAM USAHA
YANG UNGGULAN RANGKA
KECIL
DAN
MIKRO.
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Pasal 1
Keuangan Daerah; 18.
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/ Per/ M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah;
19.
Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Pemerintah
Provinsi
Nanggroe
Aceh
Darussalam adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945
yang
menyelenggarakan
urusan
oleh
Dinas yang membidangi Koperasi dan
Pemerintah Daerah dan perwakilan Rakyat
Usaha Kecil dan menengah di Kabupaten/
Aceh
Kota;
pemerintahan
yang dilaksanakan
sesuai
dengan
fungsi
dan 7.
Kewenangan masing-masing. 2.
3.
yang
badan
dipilih melalui suatu Proses demokratis
kegiatannya berdasarkan Prinsip koperasi
yang dilakukan berdasarkan azas langsung,
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
umum bebas dan rahasia, jujur dan adil.
yang berdasarkan atas azas kekeluargaan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang
sebagimana diatur dalam undang-undang
selanjutnya
Nomor
disebut Kota
Pemerintah adalah
hukum
25
orang
usaha
Aceh, dibantu oleh Wakil Gubernur yang
perorangan
yang
tahun
atau
melandaskan
1992
tentang
Perkoperasian;
unsur 8.
Program
Perkuatan
Koperasi
yang
Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/
menangani komoditi unggulan daerah
Walikota
dalam rangka Pemberdayaan Usaha Kecil
dan
Perangkat
Daerah
dan Mikro adalah rangkaian kegiatan
Kabupaten/ Kota; Kepala
pemberdayaan ekonomi usaha kecil dan
pemerintahan yang dipilih melalaui proses
mikro melalui koperasi yang dijalankan
Demokrasi yang dilakukan Berdasarkan
pemerintah
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
Darussalam melalui Dinas Koperasi Dan
dan adil.
PKM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan
dalam bentuk perkuatan modalan kepda
Menengah
Aceh
Koperasi dan investasi dan modal kerja
yang
penampungan
Bupati/Walikota
Darussalam
6.
badan
beranggotakan
penyelenggaraan Pemerintah Aceh daerah
5.
adalah
Gubernur adalah Kepala Pemerintahan
Kabupaten/
4.
Koperasi
adalah
Provinsi
Nanggroe
adalah
Dinas
Provinsi
hasil
Nanggroe
produksi
Aceh
dan
membidangi Koperasi dan Usaha Kecil
sebahagian lagi di selurkan kepada usaha
dan menengah di Provinsi;
kecil dan mikro menggunakan transaksi
Dinas Koperasi Kabupaten/ Kota adalah
pembiayaan yang berlaku umum dalam
tentang usaha kecil.
lembaga keuangan syariah. 9.
Komoditi unggulan daerah adalah salah
11.
Syariat
adalah
kegiatan
usaha
dibidang keuangan berdasarkan syariah
kelompok
anggota
atau prinsip bagi hasil termasuk dalam
koperasi atau usaha kecil dan mikro di
pengertian ini adalah yang dilaksanakan
kabupaten/ kota yang ditetapkan oleh
Baitul Maal Wat Tamwil atau sejenisnya
Pemerintah
yang berdasarkan badan hukum koperasi.
masyarakat
atau
kabupaten/
Kota
sebagai 14.
Perguliran Dana baru, adalah akumulasi
Tahun 2007.
anggsuran pengembalian Koperasi untuk
Unit Simpan Pinjam Koperasi yangg
selanjutnya digulirkan kepada Koperasi
selanjutnya disebut USP-Koperasi. adalah
lainnya.
unit kegiatan Koperasi yang bergerak
15.
dibidang Usaha Simpan Pinjam sebagai
16.
bagian dari kegiatan usaha koperasi yang
17.
bersangkutan.
18.
Unit Jasa Keuangan Syariah selanjutnya
19.
disebut
Usaha
20.
Koperasi yang bergerak di bidang usaha
21.
Pembiayaan,
simpanan
22.
dengan pola hasil dibagi hasil (syariah)
23.
sebagai
12.
Pola
satu produk daeah yang di usahakan oleh
komoditi unggulan Daerah yang dibina
10.
13.
UJKJS
adalah
investasi
bagian
dari
Unit
dan
kegiatan
usaha
Surat permintaan Pembayaran Langsung selanjutnnya di singgkat SPP-LS adalah
koperasi yang bersangkutan.
dokumen yang di ajukan oleh bendahara
Pengusaha Kecil dan Mikro adalah pelaku
pengeluaran untuk permintaan pembayaran
usaha
syarat-syarat
langsung kepada pihak ketiga atas dasar
dan
mikro
perjanjian kontrak kerja atau surat perintah
sebagimana diatur dalam Undang-Undang
kerjalainnya dan pembayaran gaji dengan
Repoblik Indonesia Nomor 9 tahun 1995
jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu
sebagai
yang
memenuhi
pengusaha
kecil
pembayaran tertentu yang dokumennya di
komoditi unggulan daerah.
sisipkan oleh PPTK. 24.
Surat
Pemerintah
selanjutnya
membayar
disingkat
SPM
dan
Sasaran
adalah
Pasal 3
dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna
anggaran/
kuasa
pengguna
Sasaran Program adalah sebagai berikut :
anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 25.
a. Terwujutnya perkuatan permodalan Koperasi
Surat Perintah Membayar langsung yang
untuk
selanjutnya disingkat
adalah
menangani komoditi unggulan melalui UJKS,
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna
menampung hasil produksi anggota dan
anggaran untuk menerbitkan SP2D atas
memasarkannya ;
SPM-LS
beban pengeluaran DPA-SKPD kepada
26.
membiayai
usaha
anggota
b. Tersedianya sarana pendukung kegiatan usaha
pihak ketiga.
pada
Surat Perintah Pencairan Dana yang
pelaksana
selanjutnya
kelancaran pelaksanaan program;
disingkat
SP2D
adalah
yang
koperasi
yang
program,
ditetapkan sehingga
sebagai menjamin
dokumen yang digunakan sebagai dasar
c. Terwujud peningkatan modal kerja Pengusaha
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD
Kecil dan Mikro anggota Koperasi dengan
berdasarkan SPM.
prioritas yang memiliki usaha produktif di bidang komoditi unggulan sesuai dengan potensi daerah; dan
Tujuan
d. Terwujudnya perguliaran dana dari koperasi
Pasal 2
kepada penggusaha Kecil dan Mikro anggota Koperasi dan anggota Koperasi lainnya dalam
Tujuan Program adalah untuk memperkuat posisi
rangka
lembaga
koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro dalam
koperasi
sebagai
instrumen
pemberdayaan ekonomi rakyat yang menanggani
perkuatan
struktur
menangani komoditi unggulan.
permodalan
cq.
Kabupaten
dan
PKM Provinsi NAD cq. Pokja Provinsi.
Pasal 4
calon
Keungan
tembusan kepada Dinas Koperasi dan
Persyaratan Koperasi
Koperasi
Pokja
penerima
Dana
wajib
Persyaratan Pengusaha Kecil dan
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
Mikro
a. Koperasi primer yang telah berbadan
Pasal 5
hukum minimal 1 (satu) tahun; Dasar
Pengusaha Kecil dan Mikro calon penerimaan
Koperasi dengan mencantunkan Unit Jasa
dana dari Koperasi wajib memenuhi syarat
Keuangan Syariah (UJKS) paling lama 6
sebagi berikut :
(enam) bulan setelah dana dicairkan dan
a. Telah terdaftar sebagai anggota atau calon
b. Bersedia
merubah
Anggaran
bersedia mengelola dana sesuai dengan ketentuan dan mengelola secara terpisah
c. Memiliki anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang yang mempunyai basis usaha produktif berskala kecil/ mikro yang
d. Belum pernah menerima bantuan modal yang
sama
dari
dilengkapi
permohonan dengan
mempunyai
tunggakan
pinjaman
kepada Koperasinnya: d. Mengajukan
permohonan
pembiayaan
e. Menyediakan
angunan/
jaminan
atas
pembiayaan yang dimohon kepada Koperasi apabila di persyaratkan oleh koperasi:
Pemerintah Provinsi; dan e. Menggajukan
c. Tidak
kepada koperasi:
menangani komuditi unggulan;
program
b. Mempunyai usaha sesuai dengan jenis komoditi yang ada dalam program:
dari kegiatan usaha lainnya;
perkuatan
anggota koperasi yang bersangkutan:
yang
persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Peraturan ini, kepada Dinas yang membidangi Koperasi Kabupaten/ Kota
f. Mendapatkan persetujuan pembiayaan dari pengurus koperasi. g. Menanda tangani perjanjian (akad) pinjaman dengan koperasi.
Kabupaten/
Seleksi Koperasi
Kota
menyampaikan
nama
Koperasi calon pelaksana program didaerah
Pasal 6
kepada Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Seleksi terhadap Koperasi calon pelaksana program dilakukan oleh Dinas yang membidangi Koperasi
Kabupaten/
Kota
dengan
urutan
NAD; e. Atas dasar usulan Kepala Dinas yang membidangi Koperasi Kabupaten/ Kota,
sebagai berikut:
Kepala Dinas Koperasi dan PKM Provinsi
a. Menerima permohonan dari Koperasi calon
NAD
cq.
Pokja
Provinsi
melakukan
perserta program, yang dilampiri dengan
idenfikasi ulang terhadap kelayakan usaha
indentitas Koperasi, Laporan Keuangan dan
Koperasi yang diusul untuk ditetapkan
Proposal tentang kebutuhan dan penggunaan
sebagai koperasi pelaksana program dan
dana;
menentukan besarnya alokasi;
b. Melaksanakan seleksi secara provesional dan
f. Berdasarkan indenfikasi ulang sebagimana
usulan
yang
dimaksud pada huruf e Kepala Dinas
Koperasi
yang
Koperasi dan PKM Provinsi NAD cq. Pokja
persyaratan
Provinsi menetapkan nama koperasi dan
sebagimana dimaksud pada Pasal 4, dengan
besarnya plafond berserta komoditi yang
memperhatikan penilaian atas unsur-unsur
ditanggani
kelembagaan,
menyampaikannya kepada Gubernur ; dan
independen disampaikan
terhadap oleh
bersangkutan
mencakup
kelengkapan
organisasi,
keragaman usaha, kepemilikan usaha dan
setiap
koperasi
dan
g. Besarnya plafond setiap koperasi berkisar antara Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta
rencana penggunaan dana; c. Kepala Dinas yang membidangi Koperasi
Rupiah) sampai dengan Rp. 600.000.000,-
Kabupaten/ Kota menetapkan nama Koperasi
(Enam Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan
calon
kebutuhan
pelaksana
Program
didaerahnya
berserta jenis komoditinya dengan Surat
dan
hasil
penilaian
Provinsi.
Keputusan; d. Kepala Dinas yang membidangi Koperasi
Mekanisme Pencairan Dana
Pokja
Pasal 7
Pencairan dana bagi Koperasi yang telah dipilij
b. Dinas Koperasi dan PKM Provinsi NAD cq.
sebagai pelaksana program dari Kas Umum
Pokja Provinsi melaporkan kepada Gubernur
Daerah Provinsi ke Rekening koperasi diatur
tentang
sebagai berikut;
laporan berdasarkan laporan dari Dinas yang
1. Koperasi
yang
menandatangani
program
berdasarkan
wajib
membidangi Koperasi Kabupaten/ Kota cq.
perjanjian
Pokja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
terpilih naskah
pelaksanaan
huruf a.
pengelolaan dana dengan Dinas Koperasi dan PKM Provinsi NAD cq. Pokja Provinsi. 2. Koperasi wajib membuka 3 (tiga) jenis
Pembiayaan
rekening tabungan pada Kantor Cabang Bank
Pasal 20
Pemerintah di Kabupaten atas
Koperasi
yang
di
wakili
Ketua
dan
Pembiayaan Program Perkuatan Koperasi yang
Bendahara:
Menangani
Komoditi Unggulan Daerah Dalam
a. Rekening penampung untuk menampung
Rangka Pemberdayaan Usaha kecil dan Mikro
dana Transper dari Kas Umum Daerah
tahun 2007 dibebankan pada :
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
a.
b. Rekening
angsuran
menampung
angsuran
untuk
Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
penngembalian
Darussalam Tahun Anggaran 2007 Nomor;
pokok
1.2.3.0.0.4, tanggal 21 juli 2007;
pokok pinjaman, c. Rekening
penanpungan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
bunga
untuk
b.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
menampung setoran bunga pinjaman.
Perangkat
Daerah
(DPA-SKPD)
………………………………….
Koperasi dan PKM Provinsi Nanggroe Aceh
……………………………..
Darussalam
Nomor;
Dinas
1.15.01.16/DPA-
SKPD/2007 tanggal 1 Juli 2007.
Pada tanggal : 10 Agustus 2007 26 Rajab
Sanksi
1428
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Pasal 21 (1) Dalam hal Koperasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
IRWANDI YUSUF
Pasal 4 huruf b, pasal 10 ayat (1) dan (2), pasal 11 ayat 11 ayat (2) dan pasal 18 huruf f,g,h,I dan j dikenalkan sanksi administratif. (2) Penerapan Sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat 1 diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku
Diundangkan di Banda Aceh Pada tanggal, 13 Agustus 2007 29 Rajab 1428
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Penutup Pasal 21
HUSNI BAHRI TOB
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetepkan. Agar
setiap
orang
dapat
mengetahuinya,
memerintahkan perundangan Peraturan dengan penepatapan
dalam
Berita
Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam.
Ditetapkan di : Banda Aceh
Provinsi
BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007 NOMOR : 35
