GUBERNUR PAPUA KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. ANDALAN BIDURISAKTI Lampiran
:
3 ( tiga ) berkas. GUBERNUR PAPUA,
Menimbang
:
a. bahwa PT. Andalan Bidurisakti, dipandang telah memenuhi syarat, mampu dan bertanggung jawab untuk diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Andalan Bidurisakti;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47); 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); Undang-Undang......./2
-24. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4724); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2009 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5110);
Peraturan.........../3
-3– 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 16. Peraturan Gubernur Papua Nomor 41 Tahun 2011 tentang Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara ( Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 41); Memperhatikan
:
Surat PT. Andalan Bidurisakti Nomor 01/IUP-ABS/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 perihal permohonan IUP Eksplorasi. MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU
: :
Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada : Nama Perusahaan : PT. Andalan Bidurisakti Nama Direksi/Komisaris : Supardi Sukanta Alamat : Gedung ariobimo, Lt. 5 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 No. 5 , Jakarta Selatan Kewarganegaraan : Indonesia Komoditas : Emas dmp Lokasi Eksplorasi : Kabupaten Mimika dan Deiyai Provinsi : Papua Luas : 82.840 ha dengan daftar koordinat dan peta WIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. Jangka waktu berlaku IUP Eksplorasi 8 (delapan) tahun dengan jangka waktu tahap kegiatan : a. Penyelidikan Umum selama 3 (tiga) tahun. b. Eksplorasi selama 3 (tiga) tahun. c. Studi Kelayakan selama 2 (dua) tahun.
KEDUA............../4
-4KEDUA
:
PT. Andalan Bidurisakti sebagai pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 8 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
KETIGA
:
IUP Eksplorasi dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Papua.
KEEMPAT
:
Pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
KELIMA
:
Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini pemegang IUP Eksplorasi sudah harus menyampaikan RKAB kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.
KEENAM
:
Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemegang IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas dilapangan.
KETUJUH
:
IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dan KELIMA.
KEDELAPAN
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 21 Februari 2012 Pj. GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD Dr. Drs. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS.
Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli KEPALA BIRO HUKUM
ROSINA UPESSY, SH
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3. 4.
Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta; Menteri Keuangan RI di Jakarta; Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta; 5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta; 6. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI di Jakarta; 7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta; 8. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta; 9. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta; 10. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta; 11. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta; 12. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua di Jayapura; 13. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua di Jayapura; 14. Bupati Mimika di Timika; 15. Bupati Deiyai di Waghete; 16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mimika di Timika; 17. Yang bersangkutan untuk diketahui dan di pergunakan seperlunya.
Lampiran I : Keputusan Gubernur Papua Nomor : 56 Tahun 2012 Tanggal : 21 Februari 2012
LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT
Nama Perusahaan Kabupaten Provinsi Luas
: PT. Andalan Bidurisakti : Mimika dan Deiyai : Papua : 82.840 ha.
NO.
BUJUR TIMUR o ' "
o
LINTANG SELATAN ' "
1
136
10
38.73
-4
11
8.94
2
136
19
18.88
-4
11
8.94
3
136
19
18.88
-4
40
6.31
4
136
10
38.73
-4
40
6.31
Pj. GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD Dr. Drs. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS.
Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli KEPALA BIRO HUKUM
ROSINA UPESSY, SH
Lampiran III : Keputusan Gubernur Papua Nomor : 56 Tahun 2012 Tanggal : 21 Februari 2012 Hak dan Kewajiban A. Hak 1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat; 2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (Penyelidikan umum, Eksplorasi, Studi kelayakan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (Penyelidikan umum, Eksplorasi, Studi kelayakan), di dalam maupun di luar WIUP; 4. Dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan IUP Eksplorasi (Penyelidikan umum, Eksplorasi, Studi kelayakan), di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan IUP Eksplorasi (Penyelidakan umum, Eksplorasi, Studi kelayakan), tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh usaha kegiatan usaha pertambangan; 5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP; 6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP; 7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahan baik yang berafiliasi dengan perusahaan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. Dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan. B. Kewajiban 1. memilih yuridiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada; 2. paling lama 6 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Eksplorasi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Eksplorasi kepada Gubernur Papua; 3. hubungan antara pemegang IUP Eksplorasi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan; 4. melaporkan rencana investasi; 5. menyampaikan RKAB paling lama pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Gubernur Papua dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bupati Mimika dan Bupati Deiyai; 6. menyampaikan Laporan Kegiatan triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Gubernur Papua, dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bupati Mimika dan Bupati Deiyai;
7. apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6 tersebut terlampaui, maka kepada Pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis;
8. menyampaikan laporan eksplorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Gubernur Papua; 10.Menyampaikan......./2 - 210. menyampaikan RKTTL setiap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Gubernur Papua; 11. memenuhi ketentuan perpajakan sesuai sengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 12. membayar Iuran Tetap setiap tahun dan membayar royalty sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 13. Pemegang IUP Eksplorasi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh Pemerintah Provinsi Papua; 14. pemegang IUP Eksplorasi membolehkan dan menerima apabila pemerintah Provinsi Papua sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan; 15. menerapkan kaidah pertambangan yang baik; 16. mengelola keuangan sesuai dengan sistim akuntansi Indonesia; 17. melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala; 18. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 19. mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 20. mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional; 21. dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Gubernur Papua; 22. melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang; 23. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Gubernur Papua, dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bupati Mimika dan Bupati Deiyai; 24. memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi; 25. mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pj. GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD Dr. Drs. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS.
Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli KEPALA BIRO HUKUM
ROSINA UPESSY, SH
